Perkembangan Perdagangan Bitcoin/Cryptocurrency sebagai aset komoditas

[Luzin]

Peralihan pengawasan Crypto dari Bappebti ke OJK masih terus dilakukan. Dulu sempat membaca jika pajak 0.1% dan 0.2% itu cukup besar dan memberatkan untuk perkembangan Industri crypto dan investor dan ada pengusulan untuk diturunkan oleh Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia.  Mereka mengusulkan untuk PPh 22  dari 0,1% menjadi 0,05% dan penghapusan PPN investor.  Saat ini industri crypto telah memberikan pemasukan pajak mencapai 246,45 miliar tahun 2022, kemudian 220,83 miliar tahun 2023, dan Rp72,44 miliar tahun 2024. Apakah dengan peralihan Bappebti ke OJK pengusulan ini dapat teralisasi?. Harapannya memang pajak diturunkan semakin maju industri dan berkembang pendapatan pajaknya.

Sumber:
1. https://www.ssas.co.id/tarif-pajak-kripto-diusulkan-turun-begini-respons-dirjen-pajak/
2. https://infobanknews.com/hingga-februari-2024-setoran-pajak-kripto-sentuh-rp53972-miliar/#:~:text=Jakarta%20%E2%80%93%20Direktorat%20Jenderal%20Pajak%20(DJP,Rp72%2C44%20miliar%20penerimaan%202024.

[1714703986]

1714703986

[1714703986]

1714703986

[1714703986]

1714703986

[atookz]

Sepertinya Bappebti baru-baru ini mengeluarkan surat edaran baru tentang penegasan implementasi penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.

Surat Edaran (SE) Nomor 47/BAPPEBTI/SE/03/2024

Adapun penyelenggara perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka yang telah memperoleh perizinan dari Bappebti:

1) PT Bursa Komoditi Nusantara sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto
2) PT Kliring Berjangka Indonesia sebagai Lembaga Kliring Berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan Aset Kripto
3) PT Kliring Komoditi Indonesia sebagai Lembaga Kliring Berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan Aset Kripto
4) PT Tennet Depository Indonesia sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto
5) PT Kustodian Koin Indonesia sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto

Sepertinya Bappebti lebih memperketat aturan terkait perdagangan aset kripto, dan lebih menguatkan perlindungan agar masyarakat bisa terhindar dari investasi ilegal.

[abhiseshakana]

Adapun penyelenggara perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka yang telah memperoleh perizinan dari Bappebti:

1) PT Bursa Komoditi Nusantara sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto
2) PT Kliring Berjangka Indonesia sebagai Lembaga Kliring Berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan Aset Kripto
3) PT Kliring Komoditi Indonesia sebagai Lembaga Kliring Berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan Aset Kripto
4) PT Tennet Depository Indonesia sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto
5) PT Kustodian Koin Indonesia sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto

Kalaupun yang dimaksud dengan "penyelenggara perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka yang telah memperoleh perizinan dari Bappebti", kelima perusahaan diatas hanya merupakan instansi yang ditunjuk oleh Bappebti, sementara untuk semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, juga meliputi Calon Pedagang Fisik Aset Kripto seperti yang disebutkan pada https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto.

[abhiseshakana]

Bappebti nampaknya baru saja mengeluarkan Surat Edaran baru : Surat Edaran No.64/Bappebti/SE/01/2021 Tentang Penegasan Implementasi Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, dan menegaskan dengan adanya Surat Edaran No.64 ini maka untuk Surat Edaran Bappebti sebelumnya (No.47/Bappebti/SE/03/2024) dinyatakan dicabut dan sudah tidak berlaku lagi.

[Husna QA]

Bappebti nampaknya baru saja mengeluarkan Surat Edaran baru : Surat Edaran No.64/Bappebti/SE/01/2021 Tentang Penegasan Implementasi Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, dan menegaskan dengan adanya Surat Edaran No.64 ini maka untuk Surat Edaran Bappebti sebelumnya (No.47/Bappebti/SE/03/2024) dinyatakan dicabut dan sudah tidak berlaku lagi.

Tadi saya baca sepintas, salah satu poinnya, yaitu berakhirnya kerjasama antara lembaga yang menyelenggarakan perdagangan pasar fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka dan digantikan dengan yang baru.

Untuk Lembaga Kliring Berjangka yang tadinya bekerjasama dengan PT Bursa Komoditi Nusantara adalah PT Kliring Berjangka Indonesia sekarang digantikan oleh PT Kliring Komoditi Indonesia.

Berikut ini lembaga yang mendukung penyelenggaraan perdagangan pasar fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka berdasar surat edaran Bappebti di atas:

1) PT Bursa Komoditi Nusantara sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto;
2) PT Kliring Komoditi Indonesia sebagai Lembaga Kliring Berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan Aset Kripto;
3) PT Tennet Depository Indonesia sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto; dan
4) PT Kustodian Koin Indonesia sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto.

Sumber: https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/edaran_kepala_bappebti/edaran_kepala_bappebti_2024_04_01_k22syqnw_id.pdf