Perkembangan Perdagangan Bitcoin/Cryptocurrency sebagai aset komoditas

[abhiseshakana]

Perkembangan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya di Indonesia sangatlah pesat dan sejauh yang kita tau untuk saat ini Bappebti telah melegalkan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya untuk bisa diperdagangkan di bursa berjangka (Pasar fisik aset Kripto) sebagai produk komoditas.

Tentunya langkah yang ditempuh beserta segala aturannya mendapat respon dari berbagai kalangan Kripto yang ada di Indonesia ini baik itu dari kalangan para trader kripto maupun pihak-pihak penyelenggara market Kripto. Bahkan ada beberapa pihak yang menganggap aturan-aturan (Peraturan No.5 Tahun 2019) yang dikeluarkan oleh Bappebti dianggap terlalu memberatkan buat para penyelenggara bursa Kripto (Exchanges), hal-hal yang dianggap memberatkan antara lain :

- Bursa Berjangka harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp 1.500.000.000.000
- Bursa Berjangka harus mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp 1.200.000.000.000
- Pedagang Fisik Aset Kripto harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp 1.000.000.000.000
- Pedagang Fisik Aset Kripto harus mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp 800.000.000.000
(Untuk detail selengkapnya bisa dilihat di Peraturan No.5 Tahun 2019)


Menyikapi hal tersebut Bappebti mengeluarkan peraturan baru (Peraturan No.9 Tahun 2019) sebagai bentuk revisi atas Peraturan No.5 Tahun 2015 dan merubah beberapa poin yang dianggap memberatkan tersebut. Beberapa aturan yang mengalami perubahan antara lain :

- Bursa Berjangka harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp 500.000.000.000
- Lembaga Kliring Berjangka harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp 500.000.000.000
- Pedagang Fisik Aset Kripto harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp 50.000.000.000
(Untuk detail selengkapnya bisa dilihat di Peraturan No.9 Tahun 2019)


Yang menarik meskipun aturan-aturan yang dianggap memberatkan tersebut sudah mengalami revisi, sampai saat ini masih 1 pihak penyelenggara bursa kripto yang sudah resmi terdaftar sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto, yakni PT. Crypto Indonesia Berkat atau dikenal dengan sebutan tokocrypto. Sedangkan pihak-pihak penyelenggara bursa kripto lainnya seperti Indodax, Triv, Luno, dll belum diketahui mendaftarkan diri ke Bappebti sebagai salah satu Badan penyelenggara pasar fisik aset kripto (Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka dan Pedagang Fisik Aset Kripto).

Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan bersama, yakni :

1. Jika dalam kurun waktu yang telah ditentukan (kemungkinan Februari 2020) masih ada pihak penyelenggara Market Kripto belum mendaftar ke Bappebti, apakah layanan yang telah mereka jalankan sampai saat ini akan ditutup ??

2. Dengan munculnya regulasi ini apakah perkembangan cryptocurrency di Indonesia akan semakin maju atau malah akan menjadi terhambat ??

3. Sebagai trader (yang didalam peraturan tersebut disebut sebagai Pelanggan aset kripto) bagaimana anda menyikapi regulasi yang dikeluarkan oleh Bappebti terkait pengaturan badan-badan penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto dan aturan-aturan yang berhubungan dengan Pelanggan Aset Kripto ??



Source :
PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) DI BURSA BERJANGKA
PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 5 TAHUN 2019
https://www.bitcoinmedia.id/bappebti-ingatkan-pengusaha-bursa-kripto-indonesia-segera-mendaftar/

Update

◉ Revisi dan Penambahan Aturan yang berkaitan dengan Perdagangan Fisik Aset Kripto yang dikeluarkan oleh Bappebti

• Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka
• Peraturan Bappebti No.9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019
• Peraturan Bappebti No.2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019
• Peraturan Bappebti No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019
• Peraturan Bappebti No.7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto
• Peraturan Bappebti No.8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka
• Surat Edaran 49/BAPPEBTI/SE/03/2022 Tentang Penyampaian Laporan Berkala dan Sewaktu-waktu Atas Pelaksanaan Perdagangan Aset Kripto
• Surat Edaran No.208/BAPPEBTI/SE/08/2022 Tentang Penghentian Penerbitan Perizinan Pendaftaran Calon Pedagang Fisiki Aset Kripto
• Peraturan Bappebti No.13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti No.8 Tahun 2021
• Surat Edaran No.203/BAPPEBTI/SE/07/2023 Tentang Pelaksanaan Pemrosesan Layanan Persetujuan Bursa Berjangka Aset Kripto dan Pendaftaran Calon Pedagang Fisik Aset Kripto
• Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal oleh Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto
• Peraturan Bappebti No.8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2023
• Surat Edaran Nomor 336/BAPPEBTI/SE/11/2023 Tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pemrosesan Layanan Persetujuan Bursa Berjangka Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka Untuk Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Kripto dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto
• ...

◉ Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (lainnya) yang terkait dengan legalitas Bitcoin/Cryptocurrency dan penggunaanya sebagai aset komoditas

• Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
• PMK NOMOR 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto
• ...

◉Perusahaan yang sudah memperoleh tanda daftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto dari Bappepti :

• PT. ZIPMEX EXCHANGE INDONESIA
• PT. UTAMA ASET DIGITAL INDONESIA
• PT. UPBIT EXCHANGE INDONESIA
• PT. TRINITI INVESTAMA BERKAT
• PT. TIGA INTI UTAMA
• PT. REKENINGKU DOTCOM INDONESIA
• PT. PLUTONEXT DIGITAL ASET
• PT. PINTU KEMANA SAJA
• PT. PEDAGANG ASET KRIPTO
• PT. PANTHERAS TEKNOLOGI INTERNASIONAL
• PT. MITRA KRIPTO SUKSES
• PT. LUNO INDONESIA LTD
• PT. KRIPTO MAKSIMA KOIN
• PT. INDONESIA DIGITAL EXCHANGE
• PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA
• PT. GUDANG KRIPTO INDONESIA
• PT. GALAD KOIN INDONESIA
• PT. COINBIT DIGITAL INDONESIA
• PT. CIPTA KOIN DIGITAL
• PT. BUMI SANTOSA CEMERLANG
• PT. ASET DIGITAL INDONESIA
• PT. ASET DIGITAL BERKAT
• PT. KAGUM TEKNOLOGI INDONESIA
• PT. TUMBUH BERSAMA NANO
• PT. SENTRA BITWEWE INDONESIA
• PT. SAMUEL KRIPTO INDONESIA d/h PT. VENTURA KOIN NUSANTARA
• PT. MEDI CRYPTO INTERNATIONAL
• PT. GERBANG ASET DIGITAL
• PT. CYRAMETA EXCHANGE INDONESIA
• PT. CTXG INDONESIA BERKARYA
• PT. BURSA KRIPTO INDONESIA
• PT. ASET KRIPTO INTERNASIONAL
• PT. ALIANSI KOIN INDO

source : https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto

[1715425664]

1715425664

[Doell]

pada poin 1 dan 2 saya skip gan no komen belum bisa berasumsi lebih jauh ,poin ke 3 saya antara setuju dan tidak yah mengenai pedagang fisik aset crypto "tidak setuju" karena memberatkan mereka terlalu besar dana tersebut dan menurut (pelanggan) seperti saya -tidak termasuk kepada seorang pedagang- jika menyikapi regulasi tersebut " setuju "
(Pedagang = Pelanggan) juga gak si gan? Seharusnya kan termasuk ya kan trader ,gimana nih? ini membingungkan saya juga si masalah yang itu walaupun diperaturannya jelas sebagai pelanggan

[abhiseshakana]

pada poin 1 dan 2 saya skip gan no komen belum bisa berasumsi lebih jauh ,poin ke 3 saya antara setuju dan tidak yah mengenai pedagang fisik aset crypto "tidak setuju" karena memberatkan mereka terlalu besar dana tersebut dan menurut (pelanggan) seperti saya -tidak termasuk kepada seorang pedagang- jika menyikapi regulasi tersebut " setuju "
(Pedagang = Pelanggan) juga gak si gan? Seharusnya kan termasuk ya kan trader ,gimana nih? ini membingungkan saya juga si masalah yang itu walaupun diperaturannya jelas sebagai pelanggan

Yang ingin saya tekankan pada poin no. 3 diatas adalah wacana seorang trader menyikapi regulasi yang dikeluarkan oleh pihak Bappebti ini. Saya ambil contoh mengenai faktor kemudahan dalam melakukan transaksi, deposit maupun withdrawal, jika nanti proses trading yang dilakukan di Pedagang Fisik aset kripto (exchanger yang terdaftar) tidak seenak/semudah sebelum regulasi ini diberlakukan, maka bisa saja para pelaku pasar yang biasanya melakukan perdagangan di market Indonesia akan beralih ke Market luar (Binance, bittrex, dll).

Contoh lainnya ialah wacana mengenai sisi keamanan trader (pelanggan aset kripto) lebih terjaga karena adanya penggunaan rekening terpisah yang telah disetujui oleh pihak Bappebti. Dalam hal ini dengan adanya perlindungan buat para pelanggan aset kripto (trader) maka potensi scam yang dilakukan oleh pihak exchanger dapat dihindari.


FYI .... Pedagang Fisik Aset Kripto = Exchanges dan untuk Pelanggan Aset Kripto = Trader

[roycilik]

1. Jika dalam kurun waktu yang telah ditentukan (kemungkinan Februari 2020) masih ada pihak penyelenggara Market Kripto belum mendaftar ke Bappebti, apakah layanan yang telah mereka jalankan sampai saat ini akan ditutup ??

Mungkin ada yang terlewatkan, pada peraturan perundangan yang baru menyebutkan bagi penyelenggara yang sudah beroperasi sebulum munculnya peraturan baru mereka mendapatkan keringanan setoran 50% lebih rendah dari pada penyenyelenggara baru, yaitu memiliki setoran modal sebesar Rp25,000,000,000 CMIIW
Market yang tidak memenuhi syarat seharusnya di tutup, karena itu sudah masuk dalam aturan perundangan. tapi menurut saya penutupan tersebut mungkin bersifat sementara dan bisa membuka kembali setelah memenuhi persyaratan yang sudah di sebutkan.

Untuk Indodax sepertinya bakal memenuhi persyaratan tersebut, melihat daily volum mereka lumayan tinggi.
Indodax Rp 34,9m Luno Rp 52,6, dari angka tersebut bisa diperkirakan berapa keuntungan dari fee transaksi dan belum dari fee withdraw.

2. Dengan munculnya regulasi ini apakah perkembangan cryptocurrency di Indonesia akan semakin maju atau malah akan menjadi terhambat ??

Seharus nya ini adalah langkah bagus bagi pengguna crypto karena sudah mulai di legalkan, tetapi akan menjadi penghambat jika tidak ada satu pun exchange yang sangup memenuhi persyaratan tersebut, yang ada mereka akan pindah lokasi ke negara lain yang regulasinya lebih mudah. kemaren malah sempet ada platform exchange yang baru ingin melakukan start up di Indonesia jadi batal karena regulasi dan memutuskan untuk pindah ke negara lain.
Dan jika hanya satu exchange yang bisa memenuhi syarat yang ada nanti terjadi monopoli, tidak ada persaingan antar market. Misalkan seperti fee withdraw, bisa aja kan karena tidak ada pesaing mereka bisa semaunya menentukan fee yang tidak rasional

3. Sebagai trader (yang didalam peraturan tersebut disebut sebagai Pelanggan aset kripto) bagaimana anda menyikapi regulasi yang dikeluarkan oleh Bappebti terkait pengaturan badan-badan penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto dan aturan-aturan yang berhubungan dengan Pelanggan Aset Kripto ??

Untuk hal ini saya sependapat sama sampean, para pengguna layanan akan lebih merasa nyaman dan aman, karena hanya exchange yang benar memiliki modal yang bisa membukan penyedia layanan. Dan juga untuk meminimalisir adanya exchange abal abal

[pandukelana2712]

2. Dengan munculnya regulasi ini apakah perkembangan cryptocurrency di Indonesia akan semakin maju atau malah akan menjadi terhambat ??

Seharus nya ini adalah langkah bagus bagi pengguna crypto karena sudah mulai di legalkan, tetapi akan menjadi penghambat jika tidak ada satu pun exchange yang sangup memenuhi persyaratan tersebut, yang ada mereka akan pindah lokasi ke negara lain yang regulasinya lebih mudah. kemaren malah sempet ada platform exchange yang baru ingin melakukan start up di Indonesia jadi batal karena regulasi dan memutuskan untuk pindah ke negara lain.
Dan jika hanya satu exchange yang bisa memenuhi syarat yang ada nanti terjadi monopoli, tidak ada persaingan antar market. Misalkan seperti fee withdraw, bisa aja kan karena tidak ada pesaing mereka bisa semaunya menentukan fee yang tidak rasional

Itu bener om.
Istilahnya adalah "kelayakan" utk operasional.
Dengan hadirnya beberapa exchanger akan menutup adanya praktek monopoli.
Disisi lain, regulasi tsb juga menyiratkan pertanyaan "layakkah usaha anda berada disini?", dimana kekuatan modal dan sirkulasi perdagangan lah yg akan menjadi ukuran kelayakan tsb.
Dan seperti yg om roy bilang, sebenarnya regulasi tsb dibuat utk "perlindungan" kepada pengguna disini.

Dan juga untuk meminimalisir adanya exchange abal abal

[masulum]

<snip>
Dengan hadirnya beberapa exchanger akan menutup adanya praktek monopoli.

Bagaimana jika ternyata exchange lain justru ditutup baik secara sementara (sembari nunggu sanggup bayar setoran) maupun tutup permanen karena merasa tidak sanggup untuk membayar. Bukankah regulasi yang ada ini dapat menjadi kelemahan dan malah yang menimbulkan monopoli seperti yang disebutkan mas roy, mas?

[Husna QA]

1. Jika dalam kurun waktu yang telah ditentukan (kemungkinan Februari 2020) masih ada pihak penyelenggara Market Kripto belum mendaftar ke Bappebti, apakah layanan yang telah mereka jalankan sampai saat ini akan ditutup ??

IMO, jika tidak ada lagi perubahan/revisi pada peraturan terakhir kali (Peraturan No.9 Tahun 2019) setiap exchange yang tidak memenuhinya mau tidak mau mesti tutup entah nantinya ditutup permanen atau sementara hingga bisa memenuhi syarat-syarat tersebut, atau kemungkinan lain exchanger tersebut pindah operasionalnya ke luar negeri.

[abhiseshakana]

Bagaimana jika ternyata exchange lain justru ditutup baik secara sementara (sembari nunggu sanggup bayar setoran) maupun tutup permanen karena merasa tidak sanggup untuk membayar. Bukankah regulasi yang ada ini dapat menjadi kelemahan dan malah yang menimbulkan monopoli seperti yang disebutkan mas roy, mas?

Melihat tindakan Bappebti yang mengkaji ulang peraturan no.5 tahun 2019 dengan meringankan beberapa syarat aturan yang dianggap memberatkan, saya rasa jika nantinya banyak exchange yang benar-benar kesulitan untuk memenuhi kesemua syarat tersebut (yang ada di peraturan no.9 tahun 2019), maka tidak menutup kemungkinan Bappebti akan mengeluarkan revisi susulan untuk meringankan poin-poin yang dianggap susah untuk dipenuhi.

Saya ada wacana menarik terkait dengan permasalahan diatas, semisal pada akhirnya regulasi yang telah ditetapkan Bappebti ini susah untuk dipenuhi oleh beberapa exchange, maka bisa saja exchange yang bersangkutan akan memindahkan operasinya ke negara lain yang memiliki regulasi kripto lebih longgar.

[masulum]

^<snip>tidak menutup kemungkinan Bappebti akan mengeluarkan revisi susulan untuk meringankan poin-poin yang dianggap susah untuk dipenuhi.

Saya ada wacana menarik terkait dengan permasalahan diatas, semisal pada akhirnya regulasi yang telah ditetapkan Bappebti ini susah untuk dipenuhi oleh beberapa exchange, maka bisa saja exchange yang bersangkutan akan memindahkan operasinya ke negara lain yang memiliki regulasi kripto lebih longgar.

Jika memang ada bakal ada perubahan dari bappebti, mengenai regulasi yang dapat berakibat/menyebabkan adanya potensi monopoli dikarenakan sangat sulit untuk dipenuhi oleh exchange, ini tentu sangat baik. Namun, akan sangat disayangkan apabila ternyata pada akhirnya perusahaan memindahkan kantor utama ke luar negeri yang padahal jika ada banyak perusahaan exchange terdaftar dan berjalan sukses, tentu ada tambahan pemasukan pajak yang didapat pemerintah.

[kawetsriyanto]

~snip~ saya rasa jika nantinya banyak exchange yang benar-benar kesulitan untuk memenuhi kesemua syarat tersebut (yang ada di peraturan no.9 tahun 2019), maka tidak menutup kemungkinan Bappebti akan mengeluarkan revisi susulan untuk meringankan poin-poin yang dianggap susah untuk dipenuhi.

Harusnya memang demikian. Bappebti sebagai pihak pemerintah, seharusnya mampu melihat kemungkinan kedepan apakah persyaratan tersebut rasional untuk terpenuhi atau tidak. Jika ternyata tidak mampu dipenuhi oleh hampir sebagian besar exchanger, langkah selanjutnya adalah dengan merevisi atau mengkaji ulang aturan tersebut.

Anyway, yang saya pertanyakan adalah bagaimana cara pemerintah dalam membentuk aturan tersebut. Apakah sebenarnya pembentukan aturan tersebut melibatkan pihak-pihak exchanger atau tidak? Seharusnya jika sudah melibatkan pihak exchanger, aturan yang dibentuk pasti akan rasional sebab akan ada masukan dari pihak exchanger terkait kemampuan mereka.

Sebenarnya jika kita melihat "Peraturan No.9 Tahun 2019". Nominal modal pada masing-masing point sudah cukup jauh diturunkan. Saya yakin ini adalah respon Bappebti terhadap masukan dari berbagai pihak. Semoga saja nominal baru yang tertera sudah melalui tingkat perhitungan yang paling rasional.

2. Dengan munculnya regulasi ini apakah perkembangan cryptocurrency di Indonesia akan semakin maju atau malah akan menjadi terhambat ??

Logikanya sih akan semakin mempermudah perkembangan crypto di Indonesia. Sebab jika melihat revisi tersebut, pemerintah memberikan penurunan yang cukup besar pada masing-masing point (cek isi Peraturan No.9 Tahun 2019). Ini mengindikasikan adanya niat yang baik dari pemerintah melalui Bappeti dengan memberikan keringan bagi pelaku bisnis aset digital crypto. Dan dengan adanya peraturan-peraturan ini berarti aset digital crypto legal di Indonesia. Namun sedikit yang masih menjadi tanda tanya ialah apakah nanti ada peraturan terkait pajak khusus aset digital crypto.  

3. Sebagai trader (yang didalam peraturan tersebut disebut sebagai Pelanggan aset kripto) bagaimana anda menyikapi regulasi yang dikeluarkan oleh Bappebti

Selama regulasi itu pro terhadap pelaku bisnis aset digital crypto, sebagai trader harusnya mendukung langkah pemerintah. Sembari memberikan masukan jika ada yang dinilai masih kurang pas (bagi yang punya akses untuk menyampaikan aspirasi).

Saya ada wacana menarik terkait dengan permasalahan diatas, semisal pada akhirnya regulasi yang telah ditetapkan Bappebti ini susah untuk dipenuhi oleh beberapa exchange, maka bisa saja exchange yang bersangkutan akan memindahkan operasinya ke negara lain yang memiliki regulasi kripto lebih longgar.

Sayangnya saya kira ini bukan solusi yang ideal. Kalo sampai kantor exchangernya malah pindah ke negara lain, berarti pemerintah kita gagal dalam menentukan kebijakan yang pas dan mengecewakan pihak-pihak yang terkait dengan bisnis aset digital crypto. Padahal seharusnya sudah saatnya pemerintah memberikan kemudahan untuk mendorong perkembangan bisnis di bidang ini. Dengan pindahnya kantor-kantor exchanger yang ada, bukan hanya kehilangan potensi sumber pajak tapi juga memperparah stigma buruk terkait masa depan bisnis aset digital crypto di Indonesia.

-IMO-

[roycilik]

Namun, akan sangat disayangkan apabila ternyata pada akhirnya perusahaan memindahkan kantor utama ke luar negeri yang padahal jika ada banyak perusahaan exchange terdaftar dan berjalan sukses, tentu ada tambahan pemasukan pajak yang didapat pemerintah.

Salah satu contohnya nya adalah Vestrade.io yang baru akan memulai startup di Indonesia yang berujung bermigrasi ke negara lain di karenakan regulasi yang kurang bersahabat dengan mereka,tapi tidak menutup kemungkinan jika nanti mereka bisa sukses menjalankan platform di negara lain mereka akan kembali untuk membuka layanan mereka di Indonesia.

keluarlah mu_enrico :v

[metenjean]

Untuk poin ini Jika dalam kurun waktu yang telah ditentukan (kemungkinan Februari 2020) masih ada pihak penyelenggara Market Kripto belum mendaftar ke Bappebti, apakah layanan yang telah mereka jalankan sampai saat ini akan ditutup .
saya rasa bitcoin akan tetap diperdagangkan meskipun tidak didaftarkan ke Bappeti, mungkin hanya mata uang digital yang sudah dianggap legal oleh pemerintah yang harus didaftarkan.

[abhiseshakana]

saya rasa bitcoin akan tetap diperdagangkan meskipun tidak didaftarkan ke Bappeti, mungkin hanya mata uang digital yang sudah dianggap legal oleh pemerintah yang harus didaftarkan.

Jika menilik pada Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 Pasal 3 No.2, maka menurut saya Bitcoin bisa memenuhi kriteria sebagai "Aset Kripto yang bisa diperdagangkan" dan didalam pasal 3 No.3 tersebut dijelaskan lebih lanjut dimana hanya aset kripto yang telah ditetapkan oleh Bappebti dalam daftar aset kripto saja yang boleh diperdagangkan. Maka berdasarkan 2 poin tersebut saya rasa Bitcoin tidak akan bebas lagi diperdagangkan oleh exchanger (diwilayah Indonesia) yang belum terdaftar sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto.

Pasal 3

(1) Aset Kripto wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Badan ini.

(2) Aset Kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
a. berbasis distributed ledger technology;
b. berupa Aset Kripto utilitas (utilty crypto) atau Aset Kripto beragun aset (Crypto Backed Asset);
c. nilai kapitalisasi pasar (market cap) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (coinmarketcap) untuk Kripto Aset utilitas;
d. masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia;
e. memiliki manfaat eknomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (digital talent); dan
f. telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

(3) Aset Kripto hanya dapat diperdagangkan apabila telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

source: Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019

[metenjean]

1. Jika dalam kurun waktu yang telah ditentukan (kemungkinan Februari 2020) masih ada pihak penyelenggara Market Kripto belum mendaftar ke Bappebti, apakah layanan yang telah mereka jalankan sampai saat ini akan ditutup ??

IMO, jika tidak ada lagi perubahan/revisi pada peraturan terakhir kali (Peraturan No.9 Tahun 2019) setiap exchange yang tidak memenuhinya mau tidak mau mesti tutup entah nantinya ditutup permanen atau sementara hingga bisa memenuhi syarat-syarat tersebut, atau kemungkinan lain exchanger tersebut pindah operasionalnya ke luar negeri.

Semakin berat jika ada exchange loka telrutama untuk Indodax yang tidak mampu memenuhi persyaratan dari Bappebti mau tidak mau harus gulung tikar dan pindah ke negara lain yang bisa mendukung proses transaksi, kerugian besar bagi bitoner Indonesia yang harus mencari alternatif lain untuk melakukan penarikan saldo bitcoin dan saldo altcoin.

[Chikito]

1. ..
2. ..
3. aturan-aturan yang berhubungan dengan Pelanggan Aset Kripto ??

Nomor 1 dan 2 Kalau saya berkomentar akan berbentuk sebuah ramalan/prediksi.

saya akan menimpali nomor 3

Sebagai Trader/Pembeli crypto saya rasa cukup baik apalagi kalau kita melihat pasal 11 ayat 1 point [a] sampai [j].Tentang sistem penyimpanan yang di pergunakan oleh pengelola tempat penyimpanan aset crypto.

Aturan bagus juga ada  di pasal 11 Ayat 9: tentang Pengelola tempat menyimpanan aset krypto dan pedagang fisik aset krypto bertanggung jawab atas aset krypto yang dikelolanya.
Jadi di sini kita sebagai trader merasa aman jika exchange kena hack, kita bisa menuntut.

Pasal 11A ayat 1 juga bagus karena menyertakan wajib Asuransi bagi aset krypto.
Dalam hal ini aset kita dijaga oleh exchange dan asuransi juga.

Namun kalau melihat ayat selanjutnya: ayat 4, 5, 6, 7,8. trader akan dibuat bimbang Jika exchange belum mendapatkan persetujuan tersebut, mengakibatkan aset crypto kita ada di awang-awang antara wallet exchange. Ada baiknya di sini exchange benar-benar fokus juga ke ayat ini.

[abhiseshakana]

Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari kutipan agan Husna dibawah, berarti untuk saat ini sudah ada 2 exchange yg telah resmi terdaftar di Bappebti, yakni tokocrypto dan Upbit.

Saya lengkapi sumber data/info diatas, berikut ini link-nya:
https://id.upbit.com/service_center/notice?id=2398

Upbit (No.002/BAPPEBTI/CP-AK/12/2019) menyusul Tokocrypto yang sebelumnya sudah lebih dulu resmi terdaftar di Bappebti (No.001/BAPPEBTI/CP-AK/11/2019)

Terkait dengan kondisi diatas meskipun kedua exchange tersebut telah terdaftar saya rasa keduanya masih belumlah menjadi Pedagang Fisik Aset Kripto karena belum mendapat persetujuan dari Pihak Bappebti dan masih hanya memiliki "tanda daftar calon Pedagang Fisik Aset Kripto" saja (dengan masa berlaku 1 tahun sejak diterbitkan). Dan untuk bisa memperoleh ijin operasional secara penuh maka keduanya (dan exchange-exchange lainnya yang akan menyusul) harus memenuhi segala persyaratan yang ada di Peraturan No.5 Tahun 2019 dan Peraturan No.9 Tahun 2019.

Untuk perkembangannya sendiri saat ini hanya tokocrypto yang sudah menyelesaikan sertifikasi ISO 27001 (dilansir oleh https://www.antaranews.com/berita/1171056/tokocrypto-siap-tancap-gas-setelah-terdaftar-di-bappebti), sedangkan untuk pihak Upbit dalam memenuhi persyaratan sebagai Pedagang Aset Fisik Kripto masih belum diketahui detail informasinya.

[Husna QA]

-snip-
Terkait dengan kondisi diatas meskipun kedua exchange tersebut telah terdaftar saya rasa keduanya masih belumlah menjadi Pedagang Fisik Aset Kripto karena belum mendapat persetujuan dari Pihak Bappebti dan masih hanya memiliki "tanda daftar calon Pedagang Fisik Aset Kripto" saja (dengan masa berlaku 1 tahun sejak diterbitkan). -snip-

Sedikit mengkonfirmasi dari apa yang saya pahami pada isi dari "Sertifikat Pendaftaran Sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto" tersebut yang diunggah di salah satu media sosial official UPBIT

Disana untuk masa berlakunya disebutkan "berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih aktif menjalankan kegiatan pada alamat tersebut -snip-", tidak disebutkan secara rinci berlaku 1 tahun sejak diterbitkan.

"Menjadi pedagang aset kripto pertama yang terdaftar di BAPPEBTI merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa bagi Tokocrypto, sekaligus membuat kami menjadi selangkah lebih dekat untuk mendapatkan izin penuh. -snip-.

[TedMosby]

Om, mau tanya. Kalau exchanger individu atau mitra gitu yg transaksinya OTC, mereka masuk kategori mana?
Bagi ane, mereka exchanger iya, trader jg iya.

[Husna QA]

Om, mau tanya. Kalau exchanger individu atau mitra gitu yg transaksinya OTC, mereka masuk kategori mana?
Bagi ane, mereka exchanger iya, trader jg iya.

Sama aja om meskipun sifatnya individu atau mitra, masuknya ke exchanger juga artinya dia itu sebagai tempat menukar aset, yang membedakan antara lain ada atau tidaknya izin pada usaha/jasa penukaran tersebut.

[abhiseshakana]

Om, mau tanya. Kalau exchanger individu atau mitra gitu yg transaksinya OTC, mereka masuk kategori mana?
Bagi ane, mereka exchanger iya, trader jg iya.

Selama mereka tidak terdaftar sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto di Bappebti, maka posisi mereka nantinya akan sama dengan para trader yakni sebagai Pelanggan Aset Kripto. Dan saya rasa sistem Mitra/partner ini nantinya posisinya juga akan semakin mengerucut, karena salah satu persyaratan untuk bisa menjadi Pelanggan Aset Kripto haruslah perorangan (bukan badan usaha)

a. yang dapat menjadi Pelanggan Aset Kripto hanya terbatas pada status perorangan dan dilarang bagi badan usaha;

source: Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019


Jadi untuk tetap bisa melakukan aktifitasnya, penyedia layanan Over the counter maupun mitra/partner exchanger harus menjadi Pedagang Fisik Aset Kripto (dengan memenuhi segala persyaratannya) atau menjadi Pelanggan Aset Kripto (masuk sebagai perorangan).

Salah satu contoh Exchanger (yang pada awalnya adalah penyedia layanan OTC) yang saat ini sudah terdaftar sebagai calon Pedagang Fisik Aset Kripto ialah tokocrypto.

[TedMosby]

Sama aja om meskipun sifatnya individu atau mitra, masuknya ke exchanger juga artinya dia itu sebagai tempat menukar aset, yang membedakan antara lain ada atau tidaknya izin pada usaha/jasa penukaran tersebut.

Berarti pedagang fisik aset kripto kan ya masuknya, dan disejajarkan dengan indodax dkk.
Ane sependapat sama om, selama mereka menyediakan transaksi jual beli aset, jatuhnya di exchanger. Tapi kalau hanya tempat penarikan atau deposit via voucher, gak termasuk.

Jadi untuk tetap bisa melakukan aktifitasnya, penyedia layanan Over the counter maupun mitra/partner exchanger harus menjadi Pedagang Fisik Aset Kripto (dengan memenuhi segala persyaratannya) atau menjadi Pelanggan Aset Kripto (masuk sebagai perorangan).

Misal sy skrg kan pelanggan aset kripto, trs sy bikin website yg menerima jual beli bitcoin.
Atau paling sederhana, saya cuma menawarkan diri di group chat kalo sy menerima jual beli bitcoin. Sama kayak exchanger bkn sih jatuhnya.

No offense, mksd ane situs smcm a*aschanger atau ay**ngchanger. Kebetulan ane sering transaksi di sana untuk tukar voucher, dulu masih jual beli bitcoin langsung di sana waktu jaman ikut money game kayak MMM. Iya gan ane korban MMM wkwkwk

Hmm.. apa ane ada hal yg terlewatkan ya.

[Husna QA]

-snip- kalau hanya tempat penarikan atau deposit via voucher, gak termasuk.

Yang namanya exchanger itu setahu saya adalah penyedia jasa/tempat tukar menukar. Jadi kalau misal agan cuma menyediakan buat narik atau deposit itu lebih kurang sama dengan tempat nyimpan/nabung semisal di bank.

saya cuma menawarkan diri di group chat kalo sy menerima jual beli bitcoin. Sama kayak exchanger bkn sih jatuhnya.

Kalau aktifitasnya sudah jual beli/pertukaran jenis aset artinya agan sudah memposisikan sebagai exchanger..

[abhiseshakana]

Misal sy skrg kan pelanggan aset kripto, trs sy bikin website yg menerima jual beli bitcoin.
Atau paling sederhana, saya cuma menawarkan diri di group chat kalo sy menerima jual beli bitcoin. Sama kayak exchanger bkn sih jatuhnya.

Pada saat regulasi yang dikeluarkan oleh Bappebti ini benar-benar dijalankan secara menyeluruh nantinya, maka dari sisi legalitas contoh yang agan jabarkan diatas adalah kegiatan yang melanggar hukum karena jika berdasarkan Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 siapapun pihak yang menyelenggarakan perdagangan Bitcoin haruslah sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan didalam peraturan tersebut.

IMO

[BITCOIN4X]

~snip

Jika tulisan ini bukan merupakan hasil pemikiran sendiri, tolong agan kasih atau tempelkan link sumbernya pada awal atau akhir postingan. Jika agan tidak melakukannya, maka kemungkinan akun agan tidak akan dapat digunakan lebih lama karena plagiarisme dapat menyebabkan akun di banned permanen.

[Husna QA]

-snip- berdasarkan Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 siapapun pihak yang menyelenggarakan perdagangan Bitcoin haruslah sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan didalam peraturan tersebut.

Artinya layanan jasa pertukaran/exchanger "kecil" yang tidak memenuhi syarat/perizinan harus menutup layanannya, jika tidak ingin nantinya tersangkut masalah hukum.
Btw, bagaimana dengan penyedia jasa yang statusnya sebagai mitra resmi dari exchanger resmi yang sudah berizin?

[abhiseshakana]

Artinya layanan jasa pertukaran/exchanger "kecil" yang tidak memenuhi syarat/perizinan harus menutup layanannya, jika tidak ingin nantinya tersangkut masalah hukum.
Btw, bagaimana dengan penyedia jasa yang statusnya sebagai mitra resmi dari exchanger resmi yang sudah berizin?

Secara otomatis mereka hanya bisa masuk ke sistem perdagangan komoditas (BTC) sebagai pelanggan aset kripto dalam bentuk perorangan (bukan sebagai badan usaha), dan semisal pada saat regulasi ini diberlakukan nantinya mereka tetap membuka layanannya, saya rasa aktifitas yg dilakukan ini bisa ditindak oleh bappebti. Karena apapun ijin usaha yang dimiliki, tetapi jika tidak sesuai dengan kriteria yang telah dituangkan pada Peraturan No.5 Tahun 2019 dan No.9 Tahun 2019, maka layanan jual-beli Bitcoin tersebut dianggap tidak memiliki legalitas hukum.

Klo menurut dugaan saya, mungkin akan ada beberapa pihak (jasa pertukaran maupun partner Exchanger besar) yang tetap menjalankan layanannya tersebut secara samar.

[TedMosby]

-snip- berdasarkan Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 siapapun pihak yang menyelenggarakan perdagangan Bitcoin haruslah sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan didalam peraturan tersebut.

Artinya layanan jasa pertukaran/exchanger "kecil" yang tidak memenuhi syarat/perizinan harus menutup layanannya, jika tidak ingin nantinya tersangkut masalah hukum.
Btw, bagaimana dengan penyedia jasa yang statusnya sebagai mitra resmi dari exchanger resmi yang sudah berizin?

Mitra ini maksudnya kayak partner exchange resmi Indodax gitu ya om?
https://help.indodax.com/perusahaan-exchange-mana-saja-yang-menjadi-partner-resmi-indodax-com/

Kalo iya, di sana cuma disebutin partner exchange ini untuk memudahkan deposit rupiah saja.
bukan untuk jual beli bitcoin.
tapi dari pengamatan ane, memang sepertinya beberapa juga menyediakan penukaran bitcoin ke rupiah atau sebaliknya.
makanya ane nanya hal yg di post ane sebelumnya.

[Husna QA]

-snip-
Kalo iya, di sana cuma disebutin partner exchange ini untuk memudahkan deposit rupiah saja.
bukan untuk jual beli bitcoin.
tapi dari pengamatan ane, memang sepertinya beberapa juga menyediakan penukaran bitcoin ke rupiah atau sebaliknya.
makanya ane nanya hal yg di post ane sebelumnya.

Kalau saya lihat dari contoh syarat dan ketentuan yang tertera di web salah satu partner tersebut, partner ini posisinya sebatas pihak ketiga yang menjembatani proses deposit ataupun penarikan, jadi jual beli bitcoin/cryptocurrency nya tetap di exchanger sumbernya (dalam contoh kali ini Indodax) sehingga sejatinya partner tersebut bisa dikatakan bukanlah exchanger yang menyediakan langsung fasilitas jual beli bitcoin cs. cmiiw.

[turkandjaydee]

partner ini posisinya sebatas pihak ketiga yang menjembatani proses deposit ataupun penarikan

Benerr, saya coba iseng2 ngeliat website-website dari partner indodax di sini. Saya lihat rata-rata kerjasamanya cuma sebatas menyediakan voucher saja.
Jadi umpamanya ada warnet yg jualan voucher game, ga mungkin warnet tersebut ikut dianggap bermasalah kalau perusahaan game nya yg bermasalah.

tapi dari pengamatan ane, memang sepertinya beberapa juga menyediakan penukaran bitcoin ke rupiah atau sebaliknya.

Kalau yang ini kan pasti nantinya mereka tanggung jawab secara personal dan tidak ada hubungannya dengan indodax lagi.

[erep]

partner ini posisinya sebatas pihak ketiga yang menjembatani proses deposit ataupun penarikan

Benerr, saya coba iseng2 ngeliat website-website dari partner indodax di sini. Saya lihat rata-rata kerjasamanya cuma sebatas menyediakan voucher saja.

Partnernya rata2 situs changer bukan seperti exchange indodax, sebelumnya mungkin ada yang menggunakan jasa changer supaya proses wd ke bank konvensional lebih cepat masuk dibandingkan wd di indodax langsung tapi sekarang ini proses wd dari indodax sudah lumayan cepat, penarikan ke changer mungkin untuk melakukan pembelian saldo paypal, PM atau pulsa

[TedMosby]

Kalau saya lihat dari contoh syarat dan ketentuan yang tertera di web salah satu partner tersebut, partner ini posisinya sebatas pihak ketiga yang menjembatani proses deposit ataupun penarikan, jadi jual beli bitcoin/cryptocurrency nya tetap di exchanger sumbernya (dalam contoh kali ini Indodax) sehingga sejatinya partner tersebut bisa dikatakan bukanlah exchanger yang menyediakan langsung fasilitas jual beli bitcoin cs. cmiiw.

Jadi gini gan, sebelum jd member indodax dulu, ane jual beli btc di salah satu partner indodax ini. Ini udah lama ya sebelum ada aturan blablabla.. cuma nanya what if aja.

Ane beli bitcoin langsung tinggal chat aja di situs salah satu partner itu, sebut saja A.
Terus, ane transfer rupiah, ane dikirimin btc ke wallet blockchain ane.

Untuk merupiahkan btc ane, prosesnya jg sama, ane kirim btc ke wallet si A ini, terus ane ditransferin rupiah.

Ini ane kan gak ada sangkut pautnya sama indodax yg jadi exchanger sumbernya. Kalo menurut ane, ini transaksinya udah di luar sistem, terlepas dr si A ini beliin atau jualin btc ane di exchanger sumbernya. Kalo pandangan agan gmn?

Saya lihat rata-rata kerjasamanya cuma sebatas menyediakan voucher saja.
Jadi umpamanya ada warnet yg jualan voucher game, ga mungkin warnet tersebut ikut dianggap bermasalah kalau perusahaan game nya yg bermasalah.

Menurut ane tergantung voucher gamenya itu sndiri gan. Kalo vouchernya tetap diedarin padahal udh dilarang, ya warnetnya jg ikut salah.

[abhiseshakana]

Jadi gini gan, sebelum jd member indodax dulu, ane jual beli btc di salah satu partner indodax ini. Ini udah lama ya sebelum ada aturan blablabla.. cuma nanya what if aja.

Ane beli bitcoin langsung tinggal chat aja di situs salah satu partner itu, sebut saja A.
Terus, ane transfer rupiah, ane dikirimin btc ke wallet blockchain ane.

Untuk merupiahkan btc ane, prosesnya jg sama, ane kirim btc ke wallet si A ini, terus ane ditransferin rupiah.

Ini ane kan gak ada sangkut pautnya sama indodax yg jadi exchanger sumbernya. Kalo menurut ane, ini transaksinya udah di luar sistem, terlepas dr si A ini beliin atau jualin btc ane di exchanger sumbernya. Kalo pandangan agan gmn?

Klo kasusnya seperti yang agan sebutkan tersebut, saya rasa transaksi itu sudah masuk ke ranah jual-beli dan seharusnya sistem seperti ini tidak bisa dilakukan pada saat regulasi dari Bappebti diberlakukan nantinya.

Mengenai partner resmi dari exchange besar yang melayani transaksi voucher, menurut saya juga ada kemungkinan tidak bisa dilakukan lagi. Karena bisa saja mekanisme transaksi (penggunaan Voucher) tidak akan disetujui oleh bappebti, aturan mengenai perihal ini dituangkan dalam Peraturan No.5 Tahun 2019 pasal 7

Pasal 7
- snip -
(3) Dalam hal transaksi Aset Kripto terdapat beberapa mekanisme maka untuk setiap mekanisme transaksi Pasar Fisik Aset Kripto tersebut wajib mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.
(4) Mekanisme transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diatur dalam tata cara perdagangan (trading rules) Pedagang Fisik Aset Kripto.
(5) Setiap tata cara perdagangan (trading rules) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan perubahannya wajib dikaji terlebih dahulu oleh Bursa Berjangka dan direkomendasikan untuk mendapatkan persetujuan Kepala Bappebti.

source: Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019

[BITCOIN4X]

~snip

Menurut ane transaksi seperti yang agan jelaskan sudah diluar sistem gan dan sepertinya yang agan jelaskan itu hampir sama fungsinya seperti lembaga kriling, benar kah gan ?

Jika benar, maka transaksi jenis ini harus mempunyai persetujuan dari kepala Bappepti seperti yang tersebut pada pasal 6 ayat 1 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.9 Tahun 2019.

[Husna QA]

-snip-

-snip- Ini ane kan gak ada sangkut pautnya sama indodax yg jadi exchanger sumbernya. Kalo menurut ane, ini transaksinya udah di luar sistem, terlepas dr si A ini beliin atau jualin btc ane di exchanger sumbernya. Kalo pandangan agan gmn?

Maaf baru merespon.
Sebagaimana telah ditanggapi senior-senior di atas, dalam hal ini si A yang menjadi perantara antara agan dan exchanger juga mesti memenuhi syarat yang berlaku nantinya atau minimal mendapat persetujuan dari Bappebti.
Sebagaimana peraturan yang dikutip om abhie

-snip-

Pasal 7
- snip -
(3) Dalam hal transaksi Aset Kripto terdapat beberapa mekanisme maka untuk setiap mekanisme transaksi Pasar Fisik Aset Kripto tersebut wajib mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti. -snip-

Dan sejauh ini saya pribadi belum menemukan batasan syarat dalam konteks si A ini, misal harus punya berapa untuk modal disetor/minimum saldo modal akhir, dll.
(Silahkan koreksi jika ada yang sudah mengetahui perihal ini).

-snip- hampir sama fungsinya seperti lembaga kriling, benar kah gan ?
-snip- pasal 6 ayat 1 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.9 Tahun 2019.

Pasal6
(1) Proses pengkliringan dan penyelesaian transaksi dalam perdagangan Aset Kripto hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.

Jika memang demikian, melihat lanjutannya pada ayat ke-2 dari pasal 6 tersebut terkait permodalan, syarat dari lembaga kliring ini sudah hampir sama dengan exchanger/bursa berjangkanya itu sendiri.

[metenjean]

Di negara kita bitcoin hanya sebatas asset komoditas saja dan hanya sekitar 1% dari populasi negara kita yang menggunakan dan mengerti tentang bitcoin, Meskipun Bappebti telah melegalkan Bitcoin di bursa berjangka sebagai produk komoditas tidak ada pengaruh yang signifisikan terhadap pekrmebangan bitcoin di Indonesia, setidaknya ada upaya atau edukasi tentang bitcoin ke masyarakat agar ke depannya bitcoin menjadi alat pembayaran yang sah untuk setiap transaksi.

[Husna QA]

Di negara kita bitcoin hanya sebatas asset komoditas saja dan hanya sekitar 1% dari populasi negara kita yang menggunakan dan mengerti tentang bitcoin

Maaf untuk data 1% ini dari mana ya?, mungkin bisa di share sumber valid nya...
Dengan penggunaannya sebagai barang komoditas yang sah untuk diperdagangkan saja itu sudah merupakan langkah positif dari pihak negara yang mengakomodir terhadap cryptocurrency (bitcoin, cs) ini.

-snip- setidaknya ada upaya atau edukasi tentang bitcoin ke masyarakat agar ke depannya bitcoin menjadi alat pembayaran yang sah untuk setiap transaksi.

Jika dimaksudkan untuk dijadikan sebagai "alat pembayaran" akan sulit gan, hal ini mengacu pada UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 21 ayat 1 perihal kewajiban menggunakan Rupiah untuk setiap transaksi di wilayah Indonesia yang mempunyai tujuan pembayaran, dengan beberapa pengecualian seperti tertera pada ayat ke-2 nya.

[TedMosby]

Data 2019:

Jumlah penduduk 269,54 juta jiwa.
Pengguna internet di Indonesia 143,26 juta jiwa (setara 53% dari total populasi Indonesia).
Indonesia menyumbang 6,5% untuk pengguna internet di Asia.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/18/indonesia-pengguna-internet-terbesar-ketiga-di-asia

10% dari pengguna internet Indonesia punya cryptocurrency.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/28/10-orang-indonesia-punya-mata-uang-kripto
Indonesia peringkat ke-5 dunia di kategori ini untuk periode yg yang dimaksud.

(10% x 143,26 juta) / 269,54 juta = 0,0531
Bisa dikatakan 5,31% rakyat Indonesia punya cryptocurrency kalau dari data di atas.
CMIIW.


Tambahan:
Indodax sebagai exchange market crypto terbesar di Indonesia, jumlah membernya hanya sebanyak 1.849.517.
Sedangkan yang punya cryptocurrency di Indonesia sebanyak 14,326 juta orang.

I have no Idea, What I am doing.

[abhiseshakana]

Dan sejauh ini saya pribadi belum menemukan batasan syarat dalam konteks si A ini, misal harus punya berapa untuk modal disetor/minimum saldo modal akhir, dll.

Untuk kajian syaratnya sendiri memang belum ada (atau mungkin tidak akan pernah ada) karena perihal seperti ini baru akan muncul pada saat suatu exchanger telah resmi menjadi Pedagang Fisik Aset Kripto dan kemudian mereka mengajukan permohonan kepada Bappebti  sehubungan dengan mekanisme transaksi yang akan dijalankan oleh Exchange tersebut (termasuk sistem voucher dan partner resmi mereka)

Menurut ane transaksi seperti yang agan jelaskan sudah diluar sistem gan dan sepertinya yang agan jelaskan itu hampir sama fungsinya seperti lembaga kriling, benar kah gan ?

Jika benar, maka transaksi jenis ini harus mempunyai persetujuan dari kepala Bappepti seperti yang tersebut pada pasal 6 ayat 1 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.9 Tahun 2019.

Klo menurut saya transaksi yang diuraikan oleh agan TedMosby diatas fungsinya bukan seperti Lembaga Kliring, karena sesuai dengan ketentuan Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 Lembaga Kliring Berjangka adalah lembaga yang memfasilitasi dan melaksanakan sistem pelaksanaan kliring serta penjaminan maupun penyelesaian transaksi perdagangan berjangka (aset kripto).

Jadi peran Lembaga Kliring Berjangka disini antara lain :

• Menyimpan dana pelanggan aset kripto dengan atas nama Pedagang Fisik Aset Kripto (minimal 70% dari total dana seluruh pelanggan aset kripto yang dikelola oleh pedagang fisik aset kripto). Hal ini adalah bagian dari proses penjaminan dan penyelesaian transaksi perdagangan berjangka (aset kripto).
  
• Mencatat saldo aset kripto milik seluruh pelanggan aset kripto dari suatu pedagang fisik aset kripto
• Melakukan verifikasi terhadap seluruh transaksi yang akan dilakukan oleh Pelanggan aset kripto. Hal ini untuk kepentingan fungsi DvP (Delivery versus Payment)

source: Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019



Untuk agan Husna QA dan agan TedMosby dan semua member yang ada disini, tolong untuk tidak berdiskusi yang tidak berkaitan dengan topik pembahasan Utama yang ada didalam thread ini ... Thanks

[Husna QA]

Data 2019:
-snip-
Tambahan:
Indodax sebagai exchange market crypto terbesar di Indonesia, jumlah membernya hanya sebanyak 1.849.517.
Sedangkan yang punya cryptocurrency di Indonesia sebanyak 14,326 juta orang.

Terima kasih sudah share mengenai data-datanya, tadi saya coba mengkalkulasi juga penghitungan yang agan sebutkan diatas.
Saat saya cek melalui website Indodax, jumlah penggunanya sudah bertambah dari data yang agan post sebelumnya menjadi 1.849.536 (baru beberapa menit sudah bertambah).
Mengenai selisih sekitar 12,4 juta pengguna cryptocurrency di Indonesia yang tidak terdaftar di Indodax besar kemungkinan asetnya tersebar dan diperdagangkan/trading di exchange luar. Dan saya kira Indodax juga bukanlah satu-satunya barometer untuk melihat pengguna crypto di Indonesia yang ada saat ini.

[metenjean]

Data 2019:
-snip-
Tambahan:
Indodax sebagai exchange market crypto terbesar di Indonesia, jumlah membernya hanya sebanyak 1.849.517.
Sedangkan yang punya cryptocurrency di Indonesia sebanyak 14,326 juta orang.

Terima kasih sudah share mengenai data-datanya, tadi saya coba mengkalkulasi juga penghitungan yang agan sebutkan diatas.
Saat saya cek melalui website Indodax, jumlah penggunanya sudah bertambah dari data yang agan post sebelumnya menjadi 1.849.536 (baru beberapa menit sudah bertambah).
Mengenai selisih sekitar 12,4 juta pengguna cryptocurrency di Indonesia yang tidak terdaftar di Indodax besar kemungkinan asetnya tersebar dan diperdagangkan/trading di exchange luar. Dan saya kira Indodax juga bukanlah satu-satunya barometer untuk melihat pengguna crypto di Indonesia yang ada saat ini.

Justru Indodax menjadi barometer penting untuk mengatahui berapa banyak member bitcoin dari Indonesia, karena sejauh ini hanya Indodax satu2nya pasar yang menjadi tempat penjualan asset dan bisa langsung ditarik ke dalam rekening, mungkin untuk market lain seperti triv hanya mendukung assets bitcoin saja tidak dengan assets altcoin lainnya, tapi itu menurut pendapat saya mungkin ada yang memiliki pandangan lain.

[TedMosby]

Untuk agan Husna QA dan agan TedMosby, tolong untuk tidak berdiskusi yang tidak berkaitan dengan topik pembahasan Utama yang ada didalam thread ini ... Thanks

 
Maaf om, data ane di atas sekaligus bisa buat bridging bahas pergerakan exchange luar di Indonesia maksudnya (Ngeles).
Datanya nunjukin, Indodax yg kini dianggap paling gede aja di Indonesia baru mampu melayani 12.9% dr pengguna crypto yg ada di Indonesia.
Jadi, pasar Indonesia masih sangat terbuka sekali untuk exchabge market luar.

Exchange market kayak binance udah beberapa kali bikin event meet up di Indonesia. Yg terbaru, hari ini sebenarnya ada meet up mereka di bali.

Terus binance jg beritanya yg ane baca dr coinvestasi, menerima deposit rupiah via cc. Walau untuk penarikan belum tersedia pilihan rupiah.
Nah kalau kayak gini gimana kira2 perhitungannya? Mereka dr luar, tp udh melibatkan rupiah, ga ada kantor fisik di indonesia, mereka sepertinya tdk kena regulasi bappebti ya? Atau gimana?

Kalau yg udah2, kan biasanya biar lancar urusannya di dlm negeri, disuruh investasi tuh di Indonesia, contohnya kyk fb, dll.

Semoga yg ini ga OOT 

[CucakRowo]

-
Terus binance jg beritanya yg ane baca dr coinvestasi, menerima deposit rupiah via cc. Walau untuk penarikan belum tersedia pilihan rupiah.
Nah kalau kayak gini gimana kira2 perhitungannya? Mereka dr luar, tp udh melibatkan rupiah, ga ada kantor fisik di indonesia, mereka sepertinya tdk kena regulasi bappebti ya? Atau gimana?
-

Sepemahaman saya, hukum yang berlaku di indonesia masih sangat longgar. Pendirian kantor/perwakilan di indonesia bersifat wajib jika pihak binance mengaktifkan (menyediakan) fitur penarikan dalam bentuk rupiah, karena binance pasti membutuhkan kerjasama dengan bank lokal. Posisi binance saat ini bersifat tidak wajib (sunnah dan/atau makruh) karena fitur tersebut tidak diaktifkan.

kucoin sudah support idr : https://www.kucoin.com/news/en-kucoin-otc-desk-launches-indonesia-market/?utm_source=indonesiancommunity

-seperti triv hanya mendukung assets bitcoin saja tidak dengan assets altcoin lainnya, --

Triv mendukung ETH, USDT, PAXOS, STELLAR, EOS, RIPPLE, LTC & PAX Gold

[Husna QA]

-snip-

Oh maaf, saya baru 'ngeh' ada editan pesan di bawah postingannya, mungkin karena ruang lingkup bahasannya jadi membandingkan dengan perkembangan bitcoin/cryptocurrency secara global, tidak menjurus ke perkembangan market cryptocurrency di Indonesia.
Izinkan menanggapi komentar berikut yang me-mention saya:

-snip- Indodax juga bukanlah satu-satunya barometer untuk melihat pengguna crypto di Indonesia yang ada saat ini.

Justru Indodax menjadi barometer penting untuk mengatahui berapa banyak member bitcoin dari Indonesia, karena sejauh ini hanya Indodax satu2nya pasar yang menjadi tempat penjualan asset dan bisa langsung ditarik ke dalam rekening, mungkin untuk market lain seperti triv hanya mendukung assets bitcoin saja tidak dengan assets altcoin lainnya, tapi itu menurut pendapat saya mungkin ada yang memiliki pandangan lain.

Perhatikan kalimat saya diatas "Indodax juga bukanlah satu-satunya barometer", saya tidak menafikan keberadaan Indodax sebagai salah satu market crypto terbesar yang ada di Indonesia, yang saya tekankan adalah bahwa selain Indodax ada juga exchanger crypto lain di Indonesia yang bisa digunakan untuk menilai perkembangan perdagangan Bitcoin/cryptocurrency di Indonesia.
Mengenai Triv sudah di jawab om CucakRowo (dan sepertinya saat berkomentar seperti di atas, agan metenjean belum cek sendiri update terbaru dari beberapa exchanger cryptocurrency di Indonesia).

[erep]

Perhatikan kalimat saya diatas "Indodax juga bukanlah satu-satunya barometer", saya tidak menafikan keberadaan Indodax sebagai salah satu market crypto terbesar yang ada di Indonesia, yang saya tekankan adalah bahwa selain Indodax ada juga exchanger crypto lain di Indonesia yang bisa digunakan untuk menilai perkembangan perdagangan Bitcoin/cryptocurrency di Indonesia.

Walaupun masih ada exchange lain di indonesia tapi jika di indodax saja sebagai exchange terbesar hanya mempunyai 1,8 jt member maka pastinya jumlah member di exchange lain masih bawah indodax, bagaimana dengan jumlah populasi 12 jt pengguna cryptocurrency lainnya yang tidak bisa dilacak jika hanya berpatokan pada jumlah member di exchange, kemungkinan sisanya tersebut di exchange global karena dalam artikel tersebut hanya di ukur berdasarkan persentase dan tidak dirincikan tingkat berapa persen yang aktif trading dan invesment

[metenjean]

-snip-

Oh maaf, saya baru 'ngeh' ada editan pesan di bawah postingannya, mungkin karena ruang lingkup bahasannya jadi membandingkan dengan perkembangan bitcoin/cryptocurrency secara global, tidak menjurus ke perkembangan market cryptocurrency di Indonesia.
Izinkan menanggapi komentar berikut yang me-mention saya:

-snip- Indodax juga bukanlah satu-satunya barometer untuk melihat pengguna crypto di Indonesia yang ada saat ini.

Justru Indodax menjadi barometer penting untuk mengatahui berapa banyak member bitcoin dari Indonesia, karena sejauh ini hanya Indodax satu2nya pasar yang menjadi tempat penjualan asset dan bisa langsung ditarik ke dalam rekening, mungkin untuk market lain seperti triv hanya mendukung assets bitcoin saja tidak dengan assets altcoin lainnya, tapi itu menurut pendapat saya mungkin ada yang memiliki pandangan lain.

Perhatikan kalimat saya diatas "Indodax juga bukanlah satu-satunya barometer", saya tidak menafikan keberadaan Indodax sebagai salah satu market crypto terbesar yang ada di Indonesia, yang saya tekankan adalah bahwa selain Indodax ada juga exchanger crypto lain di Indonesia yang bisa digunakan untuk menilai perkembangan perdagangan Bitcoin/cryptocurrency di Indonesia.
Mengenai Triv sudah di jawab om CucakRowo (dan sepertinya saat berkomentar seperti di atas, agan metenjean belum cek sendiri update terbaru dari beberapa exchanger cryptocurrency di Indonesia).

Mungkin anda salah satu staff atau moderator di forum lokal, Maaf jika sebelumnya saya ingin memberikan postingan yang agak diluar topik pembicaraan kita, cuman ini ada kaitannya dengan yang telah kita diskusikan saat ini, saya padahal membuat postingan dengan kata2 sesuai EyD atau Ejaan yang disempurnakan, tetapi kenapa postingan saya bisa dihapus, salahnya kira2 dimana?

[Husna QA]

-snip- bagaimana dengan jumlah populasi 12 jt pengguna cryptocurrency lainnya yang tidak bisa dilacak jika hanya berpatokan pada jumlah member di exchange, kemungkinan sisanya tersebut di exchange global -snip-

Sebelumnya saya sudah mengungkapkan pernyataan serupa,

-snip- Mengenai selisih sekitar 12,4 juta pengguna cryptocurrency di Indonesia yang tidak terdaftar di Indodax besar kemungkinan asetnya tersebar dan diperdagangkan/trading di exchange luar. -snip-

dan FYI, sebagaimana om Abhie sudah ingatkan sebaiknya diskusi jangan terlalu jauh dari topik pada OP.

-snip-

Mungkin anda salah satu staff atau moderator di forum lokal, Maaf jika sebelumnya saya ingin memberikan postingan yang agak diluar topik pembicaraan kita, cuman ini ada kaitannya dengan yang telah kita diskusikan saat ini, saya padahal membuat postingan dengan kata2 sesuai EyD atau Ejaan yang disempurnakan, tetapi kenapa postingan saya bisa dihapus, salahnya kira2 dimana?
https://talkimg.com/images/2023/05/17/blobea2d642d18c08c85.png

Untuk klarifikasi postingan dihapus dan semisalnya terkait forum, silahkan didiskusikan di thread berikut:
[Q&A] Tanya Jawab Seputar Forum Disini/Ask about this forum here!

[abhiseshakana]

Maaf jika sebelumnya saya ingin memberikan postingan yang agak diluar topik pembicaraan kita, cuman ini ada kaitannya dengan yang telah kita diskusikan saat ini, saya padahal membuat postingan dengan kata2 sesuai EyD atau Ejaan yang disempurnakan, tetapi kenapa postingan saya bisa dihapus, salahnya kira2 dimana?

Postingan agan itu sudah out of topic karena yang jadi pokok pembahasan didalam thread ini adalah Perkembangan perdagangan Crypto sebagai subyek komoditas, dan bukanlah tempat untuk mendiskusikan exchange secara umum.

(Sebenarnya ini juga bisa menjadi jawaban kepada anda, kenapa beberapa thread yang agan buat pada akhirnya harus di locked oleh Moderator. Pada saat OP membuat sebuah thread, maka sudah sewajibnya OP juga ikut membantu memoderasi threadnya tersebut supaya diskusi tetap On-Topic dan melakukan report terhadap post-post yg bersifat OOT, junk maupun spam)



@all

Untuk pembahasan mengenai jumlah pengguna crypto di Indonesia tolong kaitkan juga dengan topik pembahasan disini, mengingat pengguna crypto itulah yg nantinya berpotensi menjadi "Pelanggan Aset Kripto".





Saya ada sedikit pertanyaan dan hal ini masih terkait dengan pengguna crypto di Indonesia.

Jika pada nantinya keberadaan Bitcoin/Cryptocurrency hanya bisa diperdagangkan sebagai aset komoditas di bursa berjangka, apakah hal ini akan menurunkan minat para pelaku pasar (pengguna crypto indonesia) ?? Karena besar kemungkinan sistem perdagangan berjangka akan berbeda dengan mekanisme perdagangan Crypto yg ada saat ini. (Terlebih buat para pengguna crypto yang belum memahami bagaimana mekanisme perdagangan berjangka ini berjalan)

[CucakRowo]

-
Jika pada nantinya keberadaan Bitcoin/Cryptocurrency hanya bisa diperdagangkan sebagai aset komoditas di bursa berjangka, -

Bagi saya, kayaknya nggak sih oom. Selama :
- Infrastruktur pertukaran crypto ke IDR masih legal di indonesia.
- Masih menguntungkan kantong para investor.

problem utamanya kemungkinan cuman pemahaman para investor baru tentang penggunaan crypto. Beberapa teman saya masih menganggap bahwa crypto ilegal di indonesia, mereka mendapat informasi ini dari media. Namun ketika saya tunjukkan peraturan terbaru bulan Feb 2019, mereka baru ngeh.

Yang terpenting disini adalah edukasi kepada masyarakat (terutama generasi muda) tentang manfaat teknologi blockchain, potensi teknologi blockchain  dan resiko finansial yang dihadapi ketika melakukan perdagangan mata uang krypto. Dan yang lebih terpenting lagi, jajaran birokrat/pemerintahan kita harus paham tentang potensi teknologi blockchain (dan sayangnyaaa, 3 temen saya yang bekerja di lembaga keuangan pusat milik pemerintah dengan posisi lumanyun masih memiliki pengetahuan yang minim tentang manfaat teknologi blockchain.. sedih dah rasanya, ketika aparat pemerintah masih gagap terhadap teknologi masa depan ini).

[Husna QA]

-snip-
Jika pada nantinya keberadaan Bitcoin/Cryptocurrency hanya bisa diperdagangkan sebagai aset komoditas di bursa berjangka, apakah hal ini akan menurunkan minat para pelaku pasar (pengguna crypto indonesia) ?? Karena besar kemungkinan sistem perdagangan berjangka akan berbeda dengan mekanisme perdagangan Crypto yg ada saat ini. (Terlebih buat para pengguna crypto yang belum memahami bagaimana mekanisme perdagangan berjangka ini berjalan)

Kalaupun nantinya terjadi demikian saya kira penurunan akan ada, namun lambat laun para pengguna crypto yang belum terbiasa dengan mekanisme tersebut setidaknya mereka akan berusaha menyesuaikan dengan regulasi yang ada, terlebih jika itu dirasa masih menguntungkan baik pada sisi investasi Bitcoin maupun aktivitas trading mereka.
Dan yang tak kalah penting adalah sosialisasi dari mekanismenya itu sendiri yang mesti digencarkan hingga nantinya benar-benar diberlakukan.

[Mame89]

-
Jika pada nantinya keberadaan Bitcoin/Cryptocurrency hanya bisa diperdagangkan sebagai aset komoditas di bursa berjangka, -

Bagi saya, kayaknya nggak sih oom. Selama :
- Infrastruktur pertukaran crypto ke IDR masih legal di indonesia.
- Masih menguntungkan kantong para investor.

problem utamanya kemungkinan cuman pemahaman para investor baru tentang penggunaan crypto. Beberapa teman saya masih menganggap bahwa crypto ilegal di indonesia, mereka mendapat informasi ini dari media. Namun ketika saya tunjukkan peraturan terbaru bulan Feb 2019, mereka baru ngeh.

Yang terpenting disini adalah edukasi kepada masyarakat (terutama generasi muda) tentang manfaat teknologi blockchain, potensi teknologi blockchain  dan resiko finansial yang dihadapi ketika melakukan perdagangan mata uang krypto. Dan yang lebih terpenting lagi, jajaran birokrat/pemerintahan kita harus paham tentang potensi teknologi blockchain (dan sayangnyaaa, 3 temen saya yang bekerja di lembaga keuangan pusat milik pemerintah dengan posisi lumanyun masih memiliki pengetahuan yang minim tentang manfaat teknologi blockchain.. sedih dah rasanya, ketika aparat pemerintah masih gagap terhadap teknologi masa depan ini).

Mungkin pengetahuan tentang potensi teknologi blockchain ini sudah seharusnya di masukan ke dalam kurikulum mata pelajaran agar supaya anak anak muda generasi yang akan datang sudah paham dan menguasai teknologi blockchain, dan siap untuk bersaing dengan negara-negara maju lainya yang sudah lebih dulu mengenal blockchain.

[abhiseshakana]

Bagi saya, kayaknya nggak sih oom. Selama :
- Infrastruktur pertukaran crypto ke IDR masih legal di indonesia.
- Masih menguntungkan kantong para investor.

Berarti menurut agan Cucak, perubahan model perdagangan crypto menjadi perdagangan berjangka tidak akan menyurutkan minat para pemain lama (Trader crypto yg masih menggunakan sistem perdagangan crypto saat ini) ??

problem utamanya kemungkinan cuman pemahaman para investor baru tentang penggunaan crypto.

Bukankah akan lebih mudah buat para investor baru (yang benar2 baru tau crypto) untuk masuk kedalam sistem perdagangan baru, karena notabene mereka tidak mengetahui sistem perdagangan crypto yang ada saat ini, sehingga tidak perlu melakukan adaptasi ke sistem perdagangan berjangka. Terlebih jika beberapa diantaranya pernah Trading aset komoditas lainnya, maka akan semakin mudah buat mereka mengikuti sistem perdagangan Crypto sebagai aset komoditas.

Yang terpenting disini adalah edukasi kepada masyarakat (terutama generasi muda) tentang manfaat teknologi blockchain, potensi teknologi blockchain  dan resiko finansial yang dihadapi ketika melakukan perdagangan mata uang krypto. Dan yang lebih terpenting lagi, jajaran birokrat/pemerintahan kita harus paham tentang potensi teknologi blockchain (dan sayangnyaaa, 3 temen saya yang bekerja di lembaga keuangan pusat milik pemerintah dengan posisi lumanyun masih memiliki pengetahuan yang minim tentang manfaat teknologi blockchain.. sedih dah rasanya, ketika aparat pemerintah masih gagap terhadap teknologi masa depan ini).

Saya kira hal ini tidak ada kaitannya dengan Perdagangan Bitcoin/Cryptocurrency sebagai aset komoditas.

Kalaupun nantinya terjadi demikian saya kira penurunan akan ada, namun lambat laun para pengguna crypto yang belum terbiasa dengan mekanisme tersebut setidaknya mereka akan berusaha menyesuaikan dengan regulasi yang ada, terlebih jika itu dirasa masih menguntungkan baik pada sisi investasi Bitcoin maupun aktivitas trading mereka.

Nah saya setuju banget dengan pendapat Om Husna ... Karena bisa saja ada beberapa pemain lama yang akan kebingungan dengan sistem perdagangan berjangka, sehingga mau tidak mau mereka harus beradaptasi atau bahkan mengubah konsep tradingnya, dan mungkin beberapa akan lebih memilih untuk menghentikan kegiatan tradingnya.

Dan yang tak kalah penting adalah sosialisasi dari mekanismenya itu sendiri yang mesti digencarkan hingga nantinya benar-benar diberlakukan.

Selain itu mekanismenya juga harus detail dan jelas, sehingga baik itu pemain lama maupun baru dapat dengan mudah memahaminya.

(Terus terang sampai saat ini saya masih bertanya-tanya, apakah jika regulasi ini nanti diberlakukan kita sebagai pelanggan aset kripto bisa memperdagangkan dan menguangkan BTC/Crypto yg kita peroleh dari luar sistem perdagangan ini. Contohnya : Coin/token yang kita dapat dari kegiatan mining, bounty, dll)

Mungkin pengetahuan tentang potensi teknologi blockchain ini sudah seharusnya di masukan ke dalam kurikulum mata pelajaran agar supaya anak anak muda generasi yang akan datang sudah paham dan menguasai teknologi blockchain, dan siap untuk bersaing dengan negara-negara maju lainya yang sudah lebih dulu mengenal blockchain.

Tolong jangan membahas segala sesuatu yang Out of Topic.

[TedMosby]

Om abhi mungkin bisa jelaskan secara sederhana perdagangan berjangka yg dimaksud itu seperti apa?
Dan bedanya apa sama yg sekarang?

Beberapa exchange mulai punya fitur2 kyk forex gitu ane liat.
Apa yg berjangka ini semacam kayak mekanisme perdagangan forex nantinya? Yg ada margin call, bisa jual walau belum beli, dll itu?
Kalo iya, secara individu sih ane mungkin akan menghindari begituan. Paling numpang nukarin ke rupiah doang di exchange berjangka itu.

Btw, ini kayak tokenomy x yg lg beta testing itu ya? Waktu dpt kesempatan alpha test sebelumnya, ane udh bingung dluan kemarin asal coba doang

Ane ga ngerti trading om, punya akun exchange cuma buat merupiahkan koin/token aja.

[Husna QA]

Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan bersama, yakni :

1. Jika dalam kurun waktu yang telah ditentukan (kemungkinan Februari 2020) masih ada pihak penyelenggara Market Kripto belum mendaftar ke Bappebti, apakah layanan yang telah mereka jalankan sampai saat ini akan ditutup ??

Beberapa waktu lalu saya mendapatkan email dari Triv terkait peraturan seluruh bursa aset kripto di Indonesia diharuskan terdaftar di Bappebti:

“Bahwa seluruh bursa kripto yang tidak terdaftar sebelum 8 Februari 2020 akan dianggap illegal. Dengan konsekuensi pemblokiran situs dan akan diserahkan kepada pihak kepolisian,” kata Yovian Kepala Bagian Divisi Penindakan dan Hukum Bappebti, ketika dihubungi terpisah oleh Triv.

-snip- Sedangkan pihak-pihak penyelenggara bursa kripto lainnya seperti Indodax, Triv, Luno, dll belum diketahui mendaftarkan diri ke Bappebti -snip-

--Update-- per tanggal 20 Januari 2020, Triv sudah resmi terdaftar di Bappebti.

[abhiseshakana]

Beberapa waktu lalu saya mendapatkan email dari Triv terkait peraturan seluruh bursa aset kripto di Indonesia diharuskan terdaftar di Bappebti:

“Bahwa seluruh bursa kripto yang tidak terdaftar sebelum 8 Februari 2020 akan dianggap illegal. Dengan konsekuensi pemblokiran situs dan akan diserahkan kepada pihak kepolisian,” kata Yovian Kepala Bagian Divisi Penindakan dan Hukum Bappebti, ketika dihubungi terpisah oleh Triv.

Nampaknya Bappebti tidak main-main dalam memberlakukan regulasi baru ini (dilihat dari mepetnya deadline yang diberikan serta sangsi yang akan dijatuhkan kepada pihak yang tidak memenuhi regulasi). Berarti secara hitungan hanya 9 hari lagi waktu yang dimiliki oleh exchange/Layanan market Crypto (yang sampai saat ini belum terdaftar secara resmi di Bappebti) untuk bisa beroperasi maupun berupaya untuk memenuhi regulasi yang dikeluarkan oleh Bappebti.

Padahal sampai perkembangan update terakhir, pihak exchange/market crypto yang sudah resmi terdaftar hanyalah 3 (tokocrypto, Upbit dan Triv). Dan nampaknya perkembangan Crypto sebagai aset komoditas ini semakin menarik untuk kita simak 

--Update-- per tanggal 20 Januari 2020, Triv sudah resmi terdaftar di Bappebti.

Saya sendiri juga menerima email pemberitahuan dari Pihak Triv



Btw, Status yang dimiliki oleh Triv saat ini apakah sudah ditunjuk sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto oleh Bappebti atau hanya terdaftar resmi sebagai calon Pedagang Fisik Aset Kripto ??

Om abhi mungkin bisa jelaskan secara sederhana perdagangan berjangka yg dimaksud itu seperti apa?
Dan bedanya apa sama yg sekarang?

http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_03_10_7gpy8wst.pdf

[CucakRowo]

Btw, Status yang dimiliki oleh Triv saat ini apakah sudah ditunjuk sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto oleh Bappebti atau hanya terdaftar resmi sebagai calon Pedagang Fisik Aset Kripto ??

Kayaknya masih berstatus Calon Pedagang Fisik Aset Kripto. Alasannya, TokoCrypto yang sudah dapet lisensi sejak 2019 masih berstatus Calon Pedagang Fisik Aset Kripto.

Btw, seumpama ada yang tahu.
1. Cara melihat no pendaftaran/lisensi tokocrypto,  triv, ataupun pedagang kripto lainnya dimana ya? saya udah akses website bappebti dan utak-atik direktorinya, namun kesusahan untuk nyarinya. Sekedar hint, Triv hanya nama merk (brand), nama lembaga triv yang terdaftar di kominfo adalah PT . TIGA INTI UTAMA

2. website triv yang bener yang mana ya? saya sudah 1 tahun ini selalu akses yang triv.co.id. pas tadi lagi browsing ttg bappebti, saya nemu yang beralamat triv.id/. Cek di who.is hasilnya 11 - 12 .

[joniboini]

@CucakRowo
1. Dari informasi yang beredar mereka menganggap udah terdaftar di Bappebti itu dari 'surat edaran', ini pun tidak jelas yang mana. Untuk lebih konkretnya ane rasa ditanyakan saja baik ke Bappebti ataupun pelaku pasar yang bersangkutan.
2. Sama saja kayaknya. Ane sendiri sering make Triv Pro malahan, gara-gara situs yang co.id sering kali error di network ane.

[Husna QA]

Btw, Status yang dimiliki oleh Triv saat ini apakah sudah ditunjuk sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto oleh Bappebti atau hanya terdaftar resmi sebagai calon Pedagang Fisik Aset Kripto ??

Kalau dilihat tulisan pada screenshot pengumuman tersebut jelas terpampang "Sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto"

2. website triv yang bener yang mana ya? saya sudah 1 tahun ini selalu akses yang triv.co.id. pas tadi lagi browsing ttg bappebti, saya nemu yang beralamat triv.id/. Cek di who.is hasilnya 11 - 12 .

Berikut ini konfirmasi yang saya dapatkan dari pihak Triv:

-snip-
Triv.co.id, Triv.id dan Tpro.co.id adalah satu perusahaan

[abhiseshakana]

Diagram Mekanisme Perdagangan Bitcoin/Cryptocurrency sebagai aset komoditas yang difasilitasi oleh Bappebti


image source http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_11_lziuj0z8.pdf

Dari source link diatas juga dijelaskan beberapa perihal seperti:

• Dasar Hukum Pengaturan Perdagangan Aset Kripto
• Tujuan Pengaturan Perdagangan Fisik Aset Kripto
• Pendaftaran Calon Pedagang Fisik Aset Kripto
• Skema Pendaftaran Calon Pedagang Fisik Aset Kripto
• Persyaratan Persetujuan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto
• Kewajiban Calon Pedagang Fisik Aset Kripto Selama masa Pendaftaran
• Persyaratan sistem Pedagang Fisik Aset Kripto

Source http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_11_lziuj0z8.pdf

[abhiseshakana]

Mengikuti jejak tokocrypto, upbit dan Triv, akhirnya Indodax Resmi terdaftar sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto di Bappebti.

Sumber : https://blockchainmedia.id/indodax-resmi-terdaftar-di-bappebti/


Kira-kira pihak exchange mana lagi yang bakal menyusul 4 pihak diatas tersebut ?? (mengingat deadline yang diberikan oleh Bappebti hanya tersisa 3 hari lagi (08 Februari 2020))

[skarais]

~~~

Indodax memang TOPBGT dah, menjadi salah satu exchange lokal terpercaya indodax secara resmi telah mengantongi izin dari bappebti sebagai salah satu pedagang fisik aset crypto dari indonesia.
Langkah ini menurut saya adalah langkah yang tepat karena dapat meningkatkan kepercayaan pengguna dan keamanan para pedagang pada exchange terdaftar. Pemerintah indonesia sepertinya sangat peduli terhadap kerentanan yang mungkin dapat terjadi dimasa depan dan saya pikir pemerintah dengan ini juga telah sangat mendukung masyarakatnya untuk berdagang secara aman dan nyaman.

Sayangnya belum semua exchange telah mendaftarkan diri mereka bappebti sehingga bila tenggat waktu habis exchange ini dapat di blacklist pemerintah dan berpotensi untuk menutup operasinya di wilayah hukum indonesia.

[Husna QA]

-snip- Sayangnya belum semua exchange telah mendaftarkan diri mereka bappebti sehingga bila tenggat waktu habis exchange ini dapat di blacklist pemerintah dan berpotensi untuk menutup operasinya di wilayah hukum indonesia.

Diantaranya Luno Indonesia, Rekeningku, Huobi Indonesia, dll.
Saya kira ini juga menjadi perhatian bagi exchanger yang belum mendaftar tersebut kalau tidak ingin usernya pindah ke exchanger lain.

-snip- akhirnya Indodax Resmi terdaftar sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto di Bappebti.

Nah untuk partner-partner resmi dari exchager yang sudah terdaftar, saya belum tahu apakah itu ada regulasi tersendiri dalam mendaftarkan usahanya sebagai mitra atau hanya perlu penyesuaian saja dengan syarat dari exchanger "induk"nya.

Secara otomatis mereka hanya bisa masuk ke sistem perdagangan komoditas (BTC) sebagai pelanggan aset kripto dalam bentuk perorangan (bukan sebagai badan usaha),-snip-

[JamalAmal99]

Berhubung indodax sudah terdaftar di bapeppti, akankah ini berarti setiap transaksi di Indodax akan mengenakan pajak? Kan biasanya fee hanya di kenakan untuk transaksi market taker dan tidak ada untuk market maker, jadi kalau kita mengambil dasar dari pasar saham Indonesia(IDX) pajak itu akan di kenakan untuk setiap transaksinya jual dan dikenakan biaya 0,1%. Apakah transaksi jual beli di Indodax akan seperti ini juga?

[AakZaki]

Nah untuk partner-partner resmi dari exchager yang sudah terdaftar, saya belum tahu apakah itu ada regulasi tersendiri dalam mendaftarkan usahanya sebagai mitra atau hanya perlu penyesuaian saja dengan syarat dari exchanger "induk"nya.

Saya sebagai salah satu Partner Resmi Indodax yang aktif di forum ini ingin menjawab pertanyaan diatas.
Selama ini masih sebatas penyesuaian penjanjian dan syarat-syarat yang di tentukan oleh Indodax, dan saat ini Indodax lebih memperketat persyaratan tersebut. Dan menahan sebagian Dana utama sebagai jaminan.

[abhiseshakana]

Berhubung indodax sudah terdaftar di bapeppti, akankah ini berarti setiap transaksi di Indodax akan mengenakan pajak? Kan biasanya fee hanya di kenakan untuk transaksi market taker dan tidak ada untuk market maker, jadi kalau kita mengambil dasar dari pasar saham Indonesia(IDX) pajak itu akan di kenakan untuk setiap transaksinya jual dan dikenakan biaya 0,1%. Apakah transaksi jual beli di Indodax akan seperti ini juga?

Klo menilik Peraturan No.5 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat 2 huruf E, maka kemungkinan besar Perdagangan Bitcoin/Cryptocurrency sebagai aset komoditas juga akan dikenakan PPh Final seperti Transaksi Derivatif Perdagangan Berjangka lainnya (mengenai berapa besar jumlahnya lebih baik kita tunggu kabar selanjutnya dari Bappebti)

Pasal 3
(2) Aset Kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
e. memiliki manfaat eknomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (digital talent);

Source Peraturan No.5 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat 2 huruf E


Dan yang tak kalah menarik untuk ditunggu adalah mengenai mekanisme Perdagangannya itu sendiri, serta mulai kapan model perdagangan ini akan diberlakukan 

[Husna QA]

Berhubung indodax sudah terdaftar di bapeppti, akankah ini berarti setiap transaksi di Indodax akan mengenakan pajak? Kan biasanya fee hanya di kenakan untuk transaksi market taker dan tidak ada untuk market maker, jadi kalau kita mengambil dasar dari pasar saham Indonesia(IDX) pajak itu akan di kenakan untuk setiap transaksinya jual dan dikenakan biaya 0,1%. Apakah transaksi jual beli di Indodax akan seperti ini juga?

Perihal pajak tersebut, pihak Indodax juga belum mendapatkan infonya.
Berikut ini jawaban konfirmasi dari Indodax yang saya terima via email tadi pagi:

Perihal pajak yang anda pertanyakan kami masih belum mendapatkan info lebih lanjut. Perihal berapa persennya (%) pajak tergantung dari penghasilan transaksi trading masing-masing member.

-snip-
Selama ini masih sebatas penyesuaian penjanjian dan syarat-syarat yang di tentukan oleh Indodax, dan saat ini Indodax lebih memperketat persyaratan tersebut. Dan menahan sebagian Dana utama sebagai jaminan.

Terima kasih atas konfirmasinya.

[JamalAmal99]

Dan yang tak kalah menarik untuk ditunggu adalah mengenai mekanisme Perdagangannya itu sendiri, serta mulai kapan model perdagangan ini akan diberlakukan  

Kalau menurut saya pribadi mekanisnya akan seperti biasanya, hanya saja akan di kenakan PPh Final di setiap transaksinya. Tapi yang masih belum jelas itu apakah setiap transaksi jual dan belinya yang akan dikenakan PPh Final atau hanya transaksi jual nya saja seperti yang di terapkan di IDX.

Perihal pajak tersebut, pihak Indodax juga belum mendapatkan infonya.
Berikut ini jawaban konfirmasi dari Indodax yang saya terima via email tadi pagi:

Perihal pajak yang anda pertanyakan kami masih belum mendapatkan info lebih lanjut. Perihal berapa persennya (%) pajak tergantung dari penghasilan transaksi trading masing-masing member.

Terimakasih sudah berbagi informasi, kita tunggu saja info lebih lengkap yang akan di rilis pihak Indodax nantinya.

[abhiseshakana]

Kalau menurut saya pribadi mekanisnya akan seperti biasanya, hanya saja akan di kenakan PPh Final di setiap transaksinya. Tapi yang masih belum jelas itu apakah setiap transaksi jual dan belinya yang akan dikenakan PPh Final atau hanya transaksi jual nya saja seperti yang di terapkan di IDX.

Jadi menurut agan mekanisme perdagangan yang akan diberlakukan nantinya tidak akan mengalami perubahan (seperti mekanisme yang ada di Indodax sekarang) ??

Padahal sistem perdagangan berjangka komoditas sangat identik dengan kontrak Derivatif, dan menurut pendapat saya mekanisme perdagangan Bitcoin sebagai aset komoditas juga akan mengacu pada sistem ini.

Perihal pajak tersebut, pihak Indodax juga belum mendapatkan infonya.
Berikut ini jawaban konfirmasi dari Indodax yang saya terima via email tadi pagi:

Perihal pajak yang anda pertanyakan kami masih belum mendapatkan info lebih lanjut. Perihal berapa persennya (%) pajak tergantung dari penghasilan transaksi trading masing-masing member.

Niat banget sampai menghubungi pihak Indodax untuk mencari jawabannya 

Setahu saya PPh Final untuk transaksi perdagangan berjangka komoditas masih dikaji (belum ada keputusan final-nya). Dan proses ini adalah bentuk tindak lanjut dari pengeluaran Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011 tentang pencabutan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2009 Tentang Pajak Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan Di Bursa.

Dalam PP No.17 tahun 2009 disebutkan jika Pajak penghasilan adalah sebesar 2.5%, tetapi setelah PP No.17 ini dicabut ketentuan pajak penghasilan  untuk sementara disesuaikan dengan PPh Pasal 4 ayat (2) (0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan)

[Husna QA]

-snip-

Hmmm... Karena penasaran dan biar saya tau juga jawaban dari Indodax nya seperti apa...

Setahu saya PPh Final untuk transaksi perdagangan berjangka komoditas masih dikaji (belum ada keputusan final-nya). Dan proses ini adalah bentuk tindak lanjut dari pengeluaran Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011 tentang pencabutan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2009 Tentang Pajak Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan Di Bursa. -snip-

Berarti selama belum ada perubahan atas keputusan tersebut kemungkinan fee transaksi yang ada sekarang masih sama... begitu kan om?
Mengingat jika ada penambahan lagi PPh Final pada jual atau beli atau keduanya tentu saya kira akan ada penyesuaian lagi pada fee...

Padahal sistem perdagangan berjangka komoditas sangat identik dengan kontrak Derivatif, dan menurut pendapat saya mekanisme perdagangan Bitcoin sebagai aset komoditas juga akan mengacu pada sistem ini.

Mekanisme yang dimaksud seperti yang om posting sebelumnya ini?

Diagram Mekanisme Perdagangan Bitcoin/Cryptocurrency sebagai aset komoditas yang difasilitasi oleh Bappebti

Tadi saya sempat baca-baca juga salah satu Bulletin perdagangan berjangka edisi Februari 2019.

btw, boleh dijabarkan sedikit om perihal "perdagangan berjangka komoditas sangat identik dengan kontrak Derivatif" itu seperti apa dan bagaimana...

[abhiseshakana]

Berarti selama belum ada perubahan atas keputusan tersebut kemungkinan fee transaksi yang ada sekarang masih sama... begitu kan om?
Mengingat jika ada penambahan lagi PPh Final pada jual atau beli atau keduanya tentu saya kira akan ada penyesuaian lagi pada fee...

Kemungkinan sih akan mengacu pada PPh Pasal 4 ayat (2) (0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan). Atau bisa jadi pada saat regulasi Perdagangan Bitcoin ini diberlakukan, disaat yang sama PPh final juga sudah ikut diputuskan 

btw, boleh dijabarkan sedikit om perihal "perdagangan berjangka komoditas sangat identik dengan kontrak Derivatif" itu seperti apa dan bagaimana...

Menurut Undang-undang RI No.10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Sedangkan Kontrak Derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek Komoditi. Jadi dalam hal ini Kontrak derivatif adalah kontrak perjanjian antara dua pihak (atau lebih) dalam melakukan transaksi jual-beli dengan objek aset komoditas dan ada kesepakatan bersama mengenai waktu transaksi beserta harganya.

[JamalAmal99]

Jadi menurut agan mekanisme perdagangan yang akan diberlakukan nantinya tidak akan mengalami perubahan (seperti mekanisme yang ada di Indodax sekarang) ??

Padahal sistem perdagangan berjangka komoditas sangat identik dengan kontrak Derivatif, dan menurut pendapat saya mekanisme perdagangan Bitcoin sebagai aset komoditas juga akan mengacu pada sistem ini.

Yups
Pertama perlu di garis bawahi bahwa Indodax itu menganut metode transaksi Spot Market yang transaksi jual-belinya sesuai harga yang langsung di buat dan di tentukan sendiri oleh pasar(trader, investor) (alias market maker), jadi metode transaksi ini tidak akan dihilangkan atau pun diubah oleh pihak indodax. Tapi lain halnya kalau nanti pihak Indodax menambahkan Fitur Laverege, margin, Options,dll seperti yang di terapkan pada market luar (contoh: Binance, Bitforex,dll) maka kontrak Derivatif akan sangat dibutuhkan, lalu sistem transaksinya juga akan sangat berbeda dari transaksi Indodax yang biasanya. Dan kalau pun fitur tersebut di tambahkan metode perdagangan Spot market akan tetap ada dan sistem nya akan tetap seperti itu (seperti yang di terapkan di market Binance, Bitforex dll) .

Dan kalau kita merujuk pada metode transaksi yang Indonesia Stock Exchange (IDX) terapkan terbagi menjadi 3, yaitu

• metode transaksi perdagangan saham (spot market)
• metode transaksi perdagangan obligasi dan sukuk
• metode transaksi perdagangan Derivatif

Jadi dari data diatas dapat kita simpulkan bahwa metode transaksi Indodax tidak akan berubah tapi hanya akan akan bertambah, metode perdagangan Spot market akan tetap ada dan metode perdagangan lain hanya yang akan ditambahkan kalau pihak Indodax menginginkannya.

[abhiseshakana]

Dan kalau kita merujuk pada metode transaksi yang Indonesia Stock Exchange (IDX) terapkan terbagi menjadi 3, yaitu

• metode transaksi perdagangan saham (spot market)

Tetapi dalam transaksi spot market diatas melibatkan suatu kontrak, margin+Lot dan proses settlement, dan saya rasa hal ini tidak ada di sistem perdagangan Indodax sekarang.

Jadi dari data diatas dapat kita simpulkan bahwa metode transaksi Indodax tidak akan berubah tapi hanya akan akan bertambah, metode perdagangan Spot market akan tetap ada dan metode perdagangan lain hanya yang akan ditambahkan kalau pihak Indodax menginginkannya.

Untuk jawaban pastinya lebih baik kita tunggu mekanisme perdagangan resmi yang akan dikeluarkan oleh Bappebti  (jujur saya pribadi juga mengharapkan sistem perdagangan yg ada di Indodax, triv dan layanan sejenis lainnya tidak mengalami perubahan, karena untuk saat ini market-market inilah yang saya gunakan dalam menukar cryptocurrency ke bentuk Rupiah)

[JamalAmal99]

Tetapi dalam transaksi spot market diatas melibatkan suatu kontrak, margin+Lot dan proses settlement, dan saya rasa hal ini tidak ada di sistem perdagangan Indodax sekarang.

Lot
kalau merujuk pada penjelasan Mekanisme Perdagangan yang di terbitkan oleh Indonesian Stock Exchange (IDX)

SATUAN PERDAGANGAN

Perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai harus dalam satuan perdagangan (round lot) Efek atau kelipatannya, yaitu 100 (seratus) efek. Perdagangan di Pasar Negosiasi tidak menggunakan satuan perdagangan (tidak round lot). Satuan Perubahan Harga (Fraksi) sesuai Peraturan II-A-Kep-00023/BEI/04-2016

dijelaskan bahwa harus dilakukan dalam bentuk lot dan dari 1(satu) lot itu terdiri dari 100 lembar saham, Sebagai contoh, jika kita menemukan harga sebuah saham perusahaan PT. Blablabla dengan Rp 1.000,- per lembar sahamnya, dengan modal dana Rp 100.000,- anda sudah dapat memiliki 100 lembar (1lot) saham sebuah perusahaan. Dan menurut saya sistem ini kurang tepat untuk diterapkan di pasar Crypto! Kenapa? Karena harga Bitcoin terlalu tinggi untuk di konversi menjadi satuan lot,

contoh harga Bitcoin saat ini Rp 138.346.816,20,- jadi harga per satu lotnya adalah Rp 13.834.681 620,-

Sedangkan minimal transaksi perdagangan nya yaitu 0,1 lot (1 bitcoin), maka dari situlah satu memiliki pendapat kalo Cryptocurrency tidak bisa dikonversi dalam  satuan lot pada perdagangan biasa, yang rata-rata transaksi di Indodax yang hanya 1-10 juta.


Margin

Merujuk dari artikel yang ditulis CNBC Indonesia yang berjudul "Ini Dia Saham Transaksi Margin & Short Sell per Januari 2020"

Perlu diketahui, saham margin adalah efek yang dapat ditransaksikan oleh nasabah sekuritas yang membuka rekening margin, selain sudah memiliki rekening reguler.

Dengan dibukakannya rekening margin, maka nasabah perusahaan efek tersebut dapat menerima pinjaman dari sekuritas tempatnya bertransaksi untuk memperjual-belikan saham yang masuk ke dalam daftar margin tadi. Nilai pembiayaan terbesar yang dibolehkan adalah 65% dari nilai jaminan yang disetorkan oleh nasabah, dan nasabah wajib memiliki jaminan berupa dana maupun efek senilai minimal Rp 200 juta.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan perdagangan dengan sistem Margin ini membutuhkan akun khusus yang berbeda dengan akun perdagangan saham biasa.

Kalau sistem Margin ingin diterapkan dalam perdagangan di Indodax maka, Jenis akun untuk transaksi ini akan di bedakan dengan transaksi pasar biasa (seperti sekarang), seperti penjelasannya diatas.


Proses Penyelesaian Transaksi (Settlement)
kalau merujuk pada penjelasan Mekanisme Perdagangan yang di terbitkan oleh Indonesian Stock Exchange (IDX)

Segmen Pasar      | Waktu Penyelesaian Transaksi
Pasar Reguler          |  Hari Bursa ke-2 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+2)
Pasar Tunai         |  Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0)
Pasar Negosiasi  |  Berdasarkan kesepakatan antara Anggota Bursa jual dengan Anggota Bursa Beli

Bedasarkan data diatas dapat di simpulkan bahwa Pasar tunai sama dengan transaksi yang digunakan/dilakukan/diterapkan di Market Indodax, dan apa bila pihak Indodax ingin menerapkan ketiga proses tersebut, tidak akan ada perubahan transaksi seperti transaksi yang saat ini di terapkan di Indodax Tetapi hanya akan ada penambahan transaksi saja(jika pihak Indodax ingin melakukan penambahan).

[abhiseshakana]

Saya sebenarnya ingin membagikan pemahaman terkait dengan tema regulasi Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka. Seharusnya jika mengacu pada tema regulasi tersebut, maka model perdagangan Bitcoin akan mengarah ke Perdagangan Berjangka dan karena model perdagangan Bitcoin pada exchange yg ada di Indonesia saat ini bukanlah model perdagangan Berjangka maka asumsi saya sistem yang dianut oleh exchange saat ini akan mengalami perubahan.

Asumsi saya model perdagangan Bitcoin ini nantinya akan mirip dengan perdagangan Bitcoin Futures yang pernah diluncurkan oleh CBOE dan CME (https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/bitcoin_contract_specifications.html)

Bisa saja asumsi saya ini salah (pada dasarnya saya berasumsi seperti ini karena pernah menjadi Broker Futures Trading pada tahun 2004 silam), jadi untuk jawaban yang pasti mari kita tunggu Mekanisme Perdagangan yang akan dikeluarkan oleh Bappebti nantinya.

[abhiseshakana]

Peraturan No.5 Tahun 2019 nampaknya mengalami perubahan lagi, setelah tanggal 26 Juli 2019 dimana revisi pertama dikeluarkan (Peraturan No.9 Tahun 2019), maka pada tanggal 7 Februari 2020 kemarin Bappebti kembali melakukan revisi dengan mengeluarkan Peraturan No.2 Tahun 2020

Salah satu perubahan yang berkaitan dengan deadline calon pedagang fisik aset kripto yang harus memenuhi regulasi perdagangan crypto di Indonesia ada di Pasal 24 Ayat 6

(6) Masa berlaku tanda daftar calon Pedagang Fisik Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Badan ini.

Source http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2019_02_01_w9i365pf_id.pdf

menjadi ...

(6) Tanda daftar calon Pedagang Fisik Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diperoleh paling lambat pada tanggal 31 Maret 2020.

Source http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2020_02_01_1qtddfh0_id.pdf


*Untuk detail perubahan lengkapnya bisa langsung dilihat di link sumber diatas

[Husna QA]

-snip-

Berarti ini ada tambahan jeda waktu dari yang sebelumnya per tanggal 8 Februari 2020 seluruh bursa kripto di Indonesia harus sudah terdaftar.

Saya coba rangkum sedikit terkait deadline pendaftaran ini yang tertera pada perubahan peraturan Bappebti tersebut.
- Calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib memperoleh Tanda daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto paling lambat tanggal 31 Maret 2020. (Pasal 24 ayat 6)
- Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang sudah memperoleh Tanda Daftar wajib memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti paling lambat tanggal 31 Maret 2021. (Pasal 23 ayat 1).
- Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang sudah punya tanda daftar dan mendapat persetujuan tersebut, paling lambat 30 hari harus sudah memperoleh persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto dari Kepala Bappebti. (Pasal 23 ayat 2).

Ref: http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2020_02_01_1qtddfh0_id.pdf

[abhiseshakana]

- Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang sudah memperoleh Tanda Daftar wajib memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti paling lambat tanggal 31 Maret 2021. (Pasal 23 ayat 1).

Subject revisi pada Pasal 23 Ayat 1 bukanlah Calon Pedagang Fisik Aset Kripto, melainkan adalah Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan Pengelola Tempat Penyimpan Aset Kripto.

- Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang sudah punya tanda daftar dan mendapat persetujuan tersebut, paling lambat 30 hari harus sudah memperoleh persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto dari Kepala Bappebti. (Pasal 23 ayat 2).

Sehingga jika disimpulkan, maka isi revisi pada Pasal 23 Ayat 2 adalah Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang sudah memperoleh Tanda Daftar wajib memperoleh persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto dari Kepala Bappebti paling lambat 30 April 2021.

Sumber : http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2020_02_01_1qtddfh0_id.pdf

[Husna QA]

-snip-

Terimakasih atas koreksinya.

-snip- Kira-kira pihak exchange mana lagi yang bakal menyusul 4 pihak diatas tersebut ?? -snip-

Saya baru ngeh barusan, ada Zipmex Indonesia (salah satu bursa di Indonesia yang terafiliasi dengan bursa luar di luar negeri) yang sudah resmi terdaftar di Bappebti

-snip- kita udah resmi terdaftar di bappebti loh https://blockchainmedia.id/bursa-aset-kripto-zipmex-indonesia-kantongi-izin-dari-bappebti/

[abhiseshakana]

Untuk saat ini sudah ada 9 Perusahaan yang secara resmi telah mengantongi tanda daftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto dari Bappebti.

1. PT. CRYPTO INDONESIA BERKAT (tokocrypto.com)
2. PT. UPBIT EXCHANGE INDONESIA (id.upbit.com)
3. PT. TIGA INTI UTAMA (triv.co.id)
4. PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA (indodax.com)
5. PT. PINTU KEMANA SAJA (pintu.co.id)
6. PT. ZIPMEX EXCHANGE INDONESIA (zipmex.co.id)
7. PT. BURSA CRIPTO PRIMA (bechipin.co.id)
8. PT. LUNO INDONESIA LTD (luno.com)
9. PT. REKENINGKU DOTCOM INDONESIA (rekeningku.com)

Source : http://bappebti.go.id/resources/docs/aktualita_2020_04_10_c4zqdg8i_id.pdf

[erep]

Untuk saat ini sudah ada 9 Perusahaan yang secara resmi telah mengantongi tanda daftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto dari Bappebti.

1. PT. CRYPTO INDONESIA BERKAT (tokocrypto.com)
2. PT. UPBIT EXCHANGE INDONESIA (id.upbit.com)
3. PT. TIGA INTI UTAMA (triv.co.id)
4. PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA (indodax.com)
5. PT. PINTU KEMANA SAJA (pintu.co.id)
6. PT. ZIPMEX EXCHANGE INDONESIA (zipmex.co.id)
7. PT. BURSA CRIPTO PRIMA (bechipin.co.id)
8. PT. LUNO INDONESIA LTD (luno.com)
9. PT. REKENINGKU DOTCOM INDONESIA (rekeningku.com)

Source : http://bappebti.go.id/resources/docs/aktualita_2020_04_10_c4zqdg8i_id.pdf

Agak OOT, iseng-iseng cek di CMC ternyata banyak diantaranya belum listed pada CMC sebagai exchange sehingga jumlah volumenya belum terlacak (harus register akun) dan agak mengherankan masih ada exchange yang statusnya coming soon tapi sudah duluan mendapatkan ijin dari Bappebti

[Husna QA]

-snip- agak mengherankan masih ada exchange yang statusnya coming soon tapi sudah duluan mendapatkan ijin dari Bappebti

Kalau yang agan maksud adalah PT. BURSA CRIPTO PRIMA, kalau saya lihat ada dua, yang http://bechipin.co.id/ tertera Coming Soon, sementara yang bisa diakses yang ini: https://bechipin.co.id/



* http -> https
Jadi saya kira Bappebti juga tidak sembarangan memberikan izin begitu saja pada exchange jika tidak memenuhi syarat-syarat.

[abhiseshakana]

Jadi saya kira Bappebti juga tidak sembarangan memberikan izin begitu saja pada exchange jika tidak memenuhi syarat-syarat.

Klo tidak memenuhi syarat saya rasa juga tidak bakal mendapatkan izin, dalam artian regulasi dan persyaratan yang dibuat bappebti kan sudah jelas (bahkan sempat beberapa kali mengalami revisi dengan tujuan untuk meringankan syarat-syarat yang dibutuhkan), jadi seharusnya jika sesuai dengan prosedur semestinya maka hanya exchange/marketplace yang memenuhi syarat itulah yang berhak mendapatkan izin.

Dan sejauh yang saya tahu untuk saat ini belum ada satupun perusahaan yang telah terdaftar sebagai pihak "Bursa Berjangka" dan "Lembaga Kliring Berjangka", mungkin bisa jadi karena persyaratannya yang agak susah dipenuhi atau memang konteks perdagangan crypto sebagai aset komoditas ini kurang menarik minat. (cmiiw)

[abhiseshakana]

Sekali lagi Pihak Bappebti melakukan revisi atas Peraturan No.5 Tahun 2019 (Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka), setelah pada tanggal 31 Maret 2020 kemarin menetapkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Nomor 5 Tahun 2019.

Berarti sampai saat ini Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 telah mengalami revisi sebanyak 3 kali
- Revisi Pertama Peraturan Bappebti No.9 Tahun 2019
- Revisi Kedua Peraturan Bappebti No.2 Tahun 2020
- Revisi Ketiga Peraturan Bappebti No.3 Tahun 2020

Poin utama yang disorot pada revisi kali ini adalah perpanjangan batas waktu buat calon pedagang fisik aset kripto untuk mendapatkan tanda daftar sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, dikarenakan adanya wabah corona.

* Untuk detail lebih jelas bisa dilihat langsung pada sumbernya

[Husna QA]

Untuk saat ini sudah ada 9 Perusahaan yang secara resmi telah mengantongi tanda daftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto dari Bappebti. -snip-

Maaf di quote..

Barusan saya melihat website https://bitcoin.co.id/ dari nama sepintas seperti domain lama dari exchanger indodax sebelum berganti nama.
Ketika dilihat di FAQ nya, ternyata web ini termasuk salah satu produk inovasi dari Indodax.
Saya belum tahu persis apakah tanda daftar calon pedagang fisik aset kripto/exchanger ini tergabung ke perusahan yang sama dengan Indodax (seperti tercantum pada list 9 perusahaan yang telah mengantongi izin tersebut) atau terpisah.

[abhiseshakana]

Barusan saya melihat website https://bitcoin.co.id/ dari nama sepintas seperti domain lama dari exchanger indodax sebelum berganti nama.
Ketika dilihat di FAQ nya, ternyata web ini termasuk salah satu produk inovasi dari Indodax.
Saya belum tahu persis apakah tanda daftar calon pedagang fisik aset kripto/exchanger ini tergabung ke perusahan yang sama dengan Indodax (seperti tercantum pada list 9 perusahaan yang telah mengantongi izin tersebut) atau terpisah.

Melihat keduanya memiliki office dan call center yang sama persis, kemungkinan 2 domain (indodax.com dan bitcoin.co.id) dimiliki oleh satu perusahaan yang sama, yakni PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA. Terlebih untuk aktifitas trading para pemilik akun di indodax bisa melakukan trading di bitcoin.co.id dan begitu juga sebaliknya.

Jadi karena yang telah terdaftar di Bappebti adalah PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA, kemungkinan baik indodax.com dan bitcoin.co.id sama-sama dinaungi oleh ijin yang didapatkan dari Bappebti tersebut. (cmiiw)

[Husna QA]

-snip- Jadi karena yang telah terdaftar di Bappebti adalah PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA, kemungkinan baik indodax.com dan bitcoin.co.id sama-sama dinaungi oleh ijin yang didapatkan dari Bappebti tersebut. (cmiiw)

Asumsi saya juga demikian, mengingat contoh lain izin dari Bappebti yang dikantongi PT. Tiga Inti Utama, dibawahnya menaungi beberapa domain exchanger: Triv.co.id, Triv.id dan Tpro.co.id.
Semalam dapat email konfirmasi dari Indodax, bahwa benar untuk bitcoin.co.id adalah resmi dan berada pada satu naungan yang sama.
Tadi sempat membuka fitur-fiturnya, saya lihat bitcoin.co.id ini lebih ke instan market.

[taufik123]

-snip-
Semalam dapat email konfirmasi dari Indodax, bahwa benar untuk bitcoin.co.id adalah resmi dan berada pada satu naungan yang sama.
Tadi sempat membuka fitur-fiturnya, saya lihat bitcoin.co.id ini lebih ke instan market.

Baru ngeh kalo Bitcoin.co.id masih ada dan masih satu naungan sama Indodax.
Setelah perubahan domain ke Indodax saya hanya membuka Indodax saja sampai saat ini.
Bitcoin.co.id memang platform perdagangan instan, menjual dan membeli asset cryptocurrency dengan cara mudah dan cepat.
ini sama kayak Blockchain.com, jadi Bitcoin.co.id bisa dikatakan versi Indonesianya

[abhiseshakana]

ini sama kayak Blockchain.com, jadi Bitcoin.co.id bisa dikatakan versi Indonesianya

Berbeda Om, karena layanan yang ditawarkan oleh blockchain.com lebih beragam. Jadi selain memiliki market Instan, pihak blockchain.com juga memiliki exchange sendiri yang tentu saja untuk aktifitas tradingnya menggunakan orderbook.

Disamping itu blockchain.com pada awalnya dikenal sebagai layanan Bitcoin block explorer dan penyedia online crypto wallet berbasis web-wallet. Kedua wallet dari bitcoin.co.id dan blockchain.com juga berbeda model, jika bitcoin.co.id menggunakan custodial wallet, sedangkan pada Blockchain.com menggunakan non-custodial wallet.

*Maaf sedikit OOT (dan saya rasa tidak perlu dibahas lebih lanjut karena akan keluar dari pembahasan topik utama)

[daarul50]

Jadi saya kira Bappebti juga tidak sembarangan memberikan izin begitu saja pada exchange jika tidak memenuhi syarat-syarat.

...

Dan sejauh yang saya tahu untuk saat ini belum ada satupun perusahaan yang telah terdaftar sebagai pihak "Bursa Berjangka" dan "Lembaga Kliring Berjangka", mungkin bisa jadi karena persyaratannya yang agak susah dipenuhi atau memang konteks perdagangan crypto sebagai aset komoditas ini kurang menarik minat. (cmiiw)

Saya rasa kalo kurang peminat sih itu tidak mungkin karena dilihat dari perkembangan pengguna bitcoin di Indonesia juga sudah banyak sekali. Mungkin yang menjadi kesusahan crypto untuk masuk ke dalam bursa adalah keamanan yang masih belum terjamin bahkan pemerintah pun masih ragu-ragu dan belum 100% mendukung perkembangan dari crypto di Indonesia.

[Husna QA]

-snip- Mungkin yang menjadi kesusahan crypto untuk masuk ke dalam bursa adalah keamanan yang masih belum terjamin -snip-

Kalau saya melihat konteks kalimatnya bukan masalah pada susahnya crypto masuk ke dalam bursa, tapi masih tingginya syarat yang harus dipenuhi oleh calon pedagang fisik aset kripto untuk terdaftar sebagai pihak "Bursa Berjangka", sehingga ini yang mungkin dianggap susah dipenuhi oleh sebagian calon pedagang fisik aset kripto tersebut yang hendak mendapatkan izin dari Bappebti.
Diluar konteks tersebut Bappebti juga sudah beberapa kali merevisi kebijakannya terkait syarat-syarat ini:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5208763.msg54282889#msg54282889

[joniboini]

pemerintah pun masih ragu-ragu dan belum 100% mendukung perkembangan dari crypto di Indonesia.

Ragu-ragunya dilihat dari mana gan? Terus standar mendukung 100% itu kayak gimana?

Btw terakhir ane inget jumlah pengguna Indodax (sebagai salah satu indikator banyak atau sedikit pengguna kripto) di angka 1-2 juta. Kalau dibandingkan total penduduk memang sangat sedikit sih. Thresholdnya banyak atau sedikit berapa ya kira-kira.

[abhiseshakana]

* Update terbaru mengenai Perusahaan yang sudah memperoleh tanda daftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto dari Bappepti :

1. PT. CRYPTO INDONESIA BERKAT (tokocrypto.com)
2. PT. UPBIT EXCHANGE INDONESIA (id.upbit.com)
3. PT. TIGA INTI UTAMA (triv.co.id)
4. PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA (indodax.com)
5. PT. PINTU KEMANA SAJA (pintu.co.id)
6. PT. ZIPMEX EXCHANGE INDONESIA (zipmex.co.id)
7. PT. BURSA CRIPTO PRIMA (bechipin.co.id)
8. PT. LUNO INDONESIA LTD (luno.com)
9. PT. REKENINGKU DOTCOM INDONESIA (rekeningku.com)
10. PT. INDONESIA DIGITAL EXCHANGE
11. PT. CIPTA KOIN DIGITAL
12. PT. TRINITI INVESTAMA BERKAT
13. PT. PLUTONEXT DIGITAL ASET

Berarti semenjak pengumuman terakhir pada tanggal 09 April 2020 lalu, telah bertambah 4 Perusahaan baru yang secara resmi juga telah memperoleh tanda daftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto.

Source http://bappebti.go.id/aktualita/detail/5703

[Husna QA]

-snip-

Maaf, sedikit melengkapi web address dari exchanger keempat perusahaan yang baru ditambahkan tersebut di atas
10. PT. INDONESIA DIGITAL EXCHANGE : https://digitalexchange.id ; referensi
11. PT. CIPTA KOIN DIGITAL : www.koinku.id ; referensi ^*
12. PT. TRINITI INVESTAMA BERKAT : https://bitocto.com/ ; referensi
13. PT. PLUTONEXT DIGITAL ASET : https://www.plutonext.com ; referensi ^*

* alamat web (berdasar pada referensi) saat ini tidak bisa diakses.

[joniboini]

Sepertinya dua perusahaan yang webnya ga bisa diakses memang belum rilis ke publik. Dari 13 perusahaan itu sisanya ane pernah lihat semua sejak ~1-2 tahun lalu. Mungkin mereka nyari lisensi dulu kali ya.

[Husna QA]

Bisa jadi itu hanya masalah teknis sehingga saat ini websitenya belum rilis untuk umum karena memang masih tergolong baru, saya (sebagai orang awam) melihat ini lebih ke target untuk terlebih dulu memperoleh tanda daftar dari Bappebti sebagai calon pedagang fisik aset kripto yang wajib diperoleh paling lambat tanggal 29 Mei 2020 (Peraturan Bappebti No.3 Tahun 2020 pasal 24 ayat 6).

Memang rada gimana aja sih, ketika satu perusahaan yang sudah terdaftar di Bappebti tapi belum bisa dilihat aktifitas exchange-nya seperti apa (melalui web atau media lainnya).

[abhiseshakana]

Gaung Perdagangan cryptocurrency sebagai aset komoditas ini ternyata direspon oleh banyak perusahaan yang tertarik untuk ikut berkontribusi didalamnya. Meskipun pada awalnya hanya beberapa saja (4 perusahaan) yang telah memiliki tanda daftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto, karena mungkin syarat requirement yang ditetapkan oleh Bappepti sedikit memberatkan calon pedagang fisik aset kripto, tetapi semakin kesini semakin bertambah jumlah peminatnya.

Yang menarik untuk disimak ialah apakah dari semua perusahaan yang telah memiliki tanda daftar tersebut dan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin juga akan turut bergabung bakal bisa lolos seleksi dan memegang sertifikasi sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto yang sah. Ditambah lagi jika beberapa diantaranya nanti telah menjadi Pedagang Fisik Aset Kripto, maka kompetisi market akan menjadi ketat (yang mana exchange dengan tingkat likuiditas rendah memiliki potensi untuk tersingkir).

[joniboini]

Gaung Perdagangan cryptocurrency sebagai aset komoditas ini ternyata direspon oleh banyak perusahaan yang tertarik untuk ikut berkontribusi didalamnya. Meskipun pada awalnya hanya beberapa saja (4 perusahaan) yang telah memiliki tanda daftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto, karena mungkin syarat requirement yang ditetapkan oleh Bappepti sedikit memberatkan calon pedagang fisik aset kripto, tetapi semakin kesini semakin bertambah jumlah peminatnya.

Ane sih punya feeling mungkin sisanya nanti ya hanya 3-4 perusahaan, kecuali ada diferensiasi pasar/fitur yang unik di masing-masing exchange. User mungkin hanya akan beralih kalau exchange yang saat ini dia pake sering bermasalah, wdnya ngadat, deposit kurang transparan dst, kurang fleksibel karena ga ada apps dst. Semoga aja nanti market leadernya ga jadi julid juga, ga berinovasi, dan kalau ada kompetitor baru yang lebih progresif pengen matiin dengan cara yang ga sportif.

[abhiseshakana]

Ane sih punya feeling mungkin sisanya nanti ya hanya 3-4 perusahaan, kecuali ada diferensiasi pasar/fitur yang unik di masing-masing exchange. User mungkin hanya akan beralih kalau exchange yang saat ini dia pake sering bermasalah, wdnya ngadat, deposit kurang transparan dst, kurang fleksibel karena ga ada apps dst. Semoga aja nanti market leadernya ga jadi julid juga, ga berinovasi, dan kalau ada kompetitor baru yang lebih progresif pengen matiin dengan cara yang ga sportif.

Persaingan tidak sehat antar exchange tentunya akan menjadi dilema juga buat para tradernya, karena mau bagaimanapun juga meskipun ada jaminan dari bappepti mengenai aset (modal) yang harus disetorkan ke exchange, tetapi pada saat suatu exchange menutup usahanya (kalah dalam berkompetisi) maka proses pengembalian aset ini juga tidak akan terjadi secara instan.

Sebenarnya suatu market dengan tingkat likuiditas rendah dapat membuka peluang buat beberapa trader untuk memainkan arbitrase. Terlebih jika market tersebut memiliki sistem deposit dan withdrawal yang lumayan lancar.

Cuman yang mungkin jadi permasalahan lain jika mekanisme marketnya nanti ternyata harus berubah (tidak seperti trading konvensional (spot trading) yang telah dijalani oleh para trader, dan berganti ke model derivative (kontrak)).

[Husna QA]

-snip- meskipun ada jaminan dari bappepti mengenai aset (modal) yang harus disetorkan ke exchange, tetapi pada saat suatu exchange menutup usahanya (kalah dalam berkompetisi) maka proses pengembalian aset ini juga tidak akan terjadi secara instan.-snip-

Setidaknya jikapun sampai kejadian seperti itu, masih ada kepastian dana yang kadung tersimpan di exchange yang tutup tersebut bisa dikembalikan ke nasabah, jika dibandingkan dengan sebelum adanya regulasi tersebut.
Mungkin ndak, exchanger yang 'tersingkir' seperti itu diakuisisi atau dimerger dengan exchange lain, sebagaimana pada merger bank konvensional?
Meski kalaupun memang sampai terjadi seperti itu, tentunya akan ada dominasi atau bahkan monopoli dari perusahaan tertentu.

[abhiseshakana]

Setidaknya jikapun sampai kejadian seperti itu, masih ada kepastian dana yang kadung tersimpan di exchange yang tutup tersebut bisa dikembalikan ke nasabah, jika dibandingkan dengan sebelum adanya regulasi tersebut.

Tapi tetap saja hal tersebut akan menjadi kendala baru buat para trader, terutama trader aktif yang memang hanya memiliki modal terbatas (modal yg dimiliki hanya ada di exchange yg terkena likuidasi tersebut). Perlu diketahui mekanisme withdrawal pada suatu market futures berbeda dengan market crypto konvensional, dan tidak bisa dilakukan secara instan.

Oleh karena itu saya juga menyebutkan model trading arbitrase pada exchange-exchange (crypto) tidak bisa diterapkan pada market futures karena konsep arbitrase dari keduanya memang berbeda.

Mungkin ndak, exchanger yang 'tersingkir' seperti itu diakuisisi atau dimerger dengan exchange lain, sebagaimana pada merger bank konvensional?
Meski kalaupun memang sampai terjadi seperti itu, tentunya akan ada dominasi atau bahkan monopoli dari perusahaan tertentu.

Saya rasa keputusan merger (setelah terdaftar sebagai pedagang fisik aset kripto) sudah tidak lagi ditangan para pemilik exchange, karena juga harus melalui persetujuan Bappepti. Tetapi jika nanti pada akhirnya Bappepti mengeluarkan peraturan mengenai hal itu (merger) maka bisa saja akan terjadi proses akuisisi dari satu exchange terhadap exchange lainnya.

[joniboini]

Ane rasa merger itu mungkin-mungkin saja. Yang jadi masalah tinggal buat apa harus merger dan keluar biaya kalau yang dimerger ga ada fitur uniknya. Yang ane bayangin sih kalau ada perusahaan baru yang punya fitur unik tapi gagal mendapatkan market share, exchange lain paling niru fitur yang mereka buat dan tinggal branding aja sebagai 'inovasi kami', kecuali fitur unik itu udah didaftarkan sebagai IP.

[abhiseshakana]

Ane rasa merger itu mungkin-mungkin saja. Yang jadi masalah tinggal buat apa harus merger dan keluar biaya kalau yang dimerger ga ada fitur uniknya. Yang ane bayangin sih kalau ada perusahaan baru yang punya fitur unik tapi gagal mendapatkan market share, exchange lain paling niru fitur yang mereka buat dan tinggal branding aja sebagai 'inovasi kami', kecuali fitur unik itu udah didaftarkan sebagai IP.

Saya juga merasa demikian ... Untuk exchange yang nantinya kalah bersaing (dalam hal liquidity dan volume trading) dan exchange-exchange baru yang belum terlalu memiliki nama, maka mereka harus menyiapkan suatu strategi maupun terobosan yang memang bisa menarik minat para trader untuk ikut beraktifitas didalam exchange mereka.


Btw, ada sesuatu hal yang menurut saya agak sedikit aneh sampai saat ini .. Telah beberapa kali Bappepti merevisi regulasi yang telah dikeluarkan (meringankan syarat-syarat yg wajib dipenuhi), dan dalam perkembangannya memang telah terbukti banyak exchange yang tertarik untuk mendaftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto. Tetapi entah kenapa sampai saat ini belum ada 1 perusahaan manapun yang mencoba untuk mendaftar sebagai Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

Apakah karena persyaratan (yg telah direvisi ini) memang sangat memberatkan atau apakah karena perusahaan-perusahaan yg bergerak dibidang tersebut kurang tertarik dengan perdagangan cryptocurrency ??

Karena jika sampai nanti tidak ada pihak yang resmi menjadi sebagai Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, maka perdagangan Crypto sebagai aset komoditas ini tidak akan bisa diselenggarakan.

[joniboini]

Kalau kurang tertarik kayaknya engga sih om, mungkin syaratnya memang berat dan dukungan dana yang dimiliki belum terlalu kuat. Dari syarat"nya mungkin masalah setor modal itu yang paling memberatkan. 500 M bukan uang yang sedikit (kalau ga salah). Mungkin di industri lain ga gede sih, tapi karena industri kripto masih seumur jagung mungkin belum banyak investor yang mau nyemplung di sana. Sementara trader juga punya banyak opsi market. Kalaupun ada yang mau daftar mungkin sekelas Binance kali. Cuma tebakan orang awam sih ini, kalau ada yang lebih tahu kondisi pasar tentu diharapkan bisa mengoreksi.

[Husna QA]

Dengan berkaca pada adanya beberapa kali revisi regulasi perihal syarat-syarat tersebut, jika sampai waktunya nanti, bisa saja adalagi revisi yang memungkinkan bisa dipenuhi syaratnya oleh suatu perusahaan untuk menjadi Bursa ataupun Lembaga Kliring Berjangka.

btw, mungkin perwakilan beberapa exchange yang sudah terdaftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto di Indonesia (@PintuCrypto, @zipmex, atau lainnya) bisa ikut/diajak berdiskusi atau menyampaikan opininya terkait ini.

[abhiseshakana]

Tampaknya perkembangan dari proses pelaksanaan perdagangan kripto sebagai aset komoditas di Indonesia bisa dibilang berjalan dengan sangat lambat. Dari pertama kali Peraturan No.5 Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Februari 2019 sampai saat ini, hasil yang paling kelihatan ialah penetapan 13 perusahaan kripto yang telah mendapatkan tanda daftar dan beberapa revisi dari Peraturan No.5 Tahun 2019, yakni Peraturan Bappebti No.9 Tahun 2019, Peraturan Bappebti No.2 Tahun 2020, dan Peraturan Bappebti No.3 Tahun 2020.

Bahkan menurut artikel http://www.theiconomics.com/accelerated-growth/inilah-pesan-bappebti-kepada-crypto-exchanger-dan-investor/, jika ada perusahaan baru yang ingin mencoba mendaftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto (diluar ke 13 perusahaan yang telah terdaftar diatas) maka prosesinya harus menunggu sampai ada perusahaan-perusahaan yang resmi menjadi Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan Pengelola Tempat Penyimpan Aset Kripto terlebih dahulu.

Yang jadi pertanyaannya, perusahaan manakah yang nantinya akan tertarik dan menjadi bagian dari mekanisme perdagangan kripto diatas ? Karena sampai detik ini belum ada satu namapun yang disorot untuk menjadi kandidat sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, maupun Pengelola Tempat Penyimpan Aset Kripto terlebih dahulu.

[Husna QA]

Dengan kata lain pendaftaran untuk menjadi sebagai calon pedagang fisik aset kripto sudah ditutup 'sementara';
dan status pedagang kripto selain dari ketiga belas perusahaan yang sudah terdaftar tersebut termasuk ilegal, sampai terdaftar/mendapat izin setelah terlebih dulu terbentuk ketiga institusi (Lembaga bursa berjangka, Kliring berjangka dan Pengelola tempat penyimpanan aset Kripto) tersebut. Demikian kan? Kemudian apakah ada tenggat waktu sampai kapannya ketiga institusi tersebut harus sudah ada.

[abhiseshakana]

Dengan kata lain pendaftaran untuk menjadi sebagai calon pedagang fisik aset kripto sudah ditutup 'sementara';
dan status pedagang kripto selain dari ketiga belas perusahaan yang sudah terdaftar tersebut termasuk ilegal, sampai terdaftar/mendapat izin setelah terlebih dulu terbentuk ketiga institusi (Lembaga bursa berjangka, Kliring berjangka dan Pengelola tempat penyimpanan aset Kripto) tersebut.

Jika mengutip dari perkataan kepala bappebti dari artikel diatas, maka yang saat ini diijinkan untuk menyelenggarakan perdagangan crypto hanyalah ke 13 perusahaan yang telah disebutkan pada Pengumuman 477.1/Bappebti.4/Peng/06/2020

Kemudian apakah ada tenggat waktu sampai kapannya ketiga institusi tersebut harus sudah ada.

Ketentuan mengenai masalah ini menurut saya kurang jelas, karena jika melihat Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 (beserta revisi-revisinya) tidak disebutkan poin mengenai tenggat waktu buat pendaftaran calon Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan Pengelola Tempat Penyimpan Aset Kripto.

[joniboini]

Sepertinya memang tidak ada exchange yang siap buat naik level, dan ke depannya bakal kayak gini dulu. Mungkin karena dana kelolaannya butuh besar dan ga cukup SDM/duit buat mendukungnya.

Kalau kondisinya ga berubah, masih ada potensi buat perubahan peraturan lagi biar ada pedagang lainnya, cuma dari 13 platform ini sendiri sementara udah lumayan kompetitif sih, beda kalau udah jadi kartel memang perlu diubah lagi.

[abhiseshakana]

Sepertinya memang tidak ada exchange yang siap buat naik level, dan ke depannya bakal kayak gini dulu. Mungkin karena dana kelolaannya butuh besar dan ga cukup SDM/duit buat mendukungnya.

Kayaknya masalah permodalan emang yang menjadi kendala buat perusahaan exchange yang tertarik untuk menjadi Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, maupun Pengelola Tempat Penyimpan Aset Kripto karena nilai modalnya jauh berbeda dengan hanya menjadi pedagang fisik aset kripto.

Berdasarkan artikel dari https://investasi.kontan.co.id sejauh ini yang memiliki minat untuk menjadi bagian dari perdagangan aset kripto (sebagai penyelenggara perdagangan aset kripto) adalahh BBJ dan BKDI (ICDX) yang notabene keduanya adalah perusahaan bursa berjangka (bukan level exchange), tetapi keduanya sama-sama belum mengantongi ijin.

Kalau kondisinya ga berubah, masih ada potensi buat perubahan peraturan lagi biar ada pedagang lainnya, cuma dari 13 platform ini sendiri sementara udah lumayan kompetitif sih, beda kalau udah jadi kartel memang perlu diubah lagi.

Dari ke 13 perusahaan tersebut juga ada kemungkinan jumlahnya malah akan berkurang, karena status mereka saat ini kan masih hanya sebagai calon pedagang fisik aset kripto. Dan untuk resmi menjadi pedagang fisik aset kripto mereka harus memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh Bappebti termasuk pemenuhan modal sebesar 50 miliar dengan ekuitas minimal 40 miliar (Peraturan No.9 Tahun 2019).


Ralat :

Kemudian apakah ada tenggat waktu sampai kapannya ketiga institusi tersebut harus sudah ada.

Ketentuan mengenai masalah ini menurut saya kurang jelas, karena jika melihat Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 (beserta revisi-revisinya) tidak disebutkan poin mengenai tenggat waktu buat pendaftaran calon Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan Pengelola Tempat Penyimpan Aset Kripto.

Sesuai dengan Pasal 23 Ayat 1 dari Peraturan Bappebti No.2 Tahun 2020, maka batas akhir persetujuan (mendapatkan ijin) untuk menjadi Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan Pengelola Tempat Penyimpan Aset Kripto adalah tanggal 31 Maret 2021.

[joniboini]

Sesuai dengan Pasal 23 Ayat 1 dari Peraturan Bappebti No.2 Tahun 2020, maka batas akhir persetujuan (mendapatkan ijin) untuk menjadi Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan Pengelola Tempat Penyimpan Aset Kripto adalah tanggal 31 Maret 2021.

Ane kok kurang paham ya kenapa ada batas akhir persetujuan, apa kalau ga dapet ini 13 calon itu bakal dicabut izinnya apa bagaimana? Yang ane nangkep kok sepertinya posisi perusahaan di tingkat" tersebut bersifat limited dan hanya bisa didapetin sampai akhir tahun tersebut saja. Terus kalau ada yang kompetitif tapi baru keluar tahun depan gimana? Apa bakal diubah lagi aturannya?

[abhiseshakana]

Ane kok kurang paham ya kenapa ada batas akhir persetujuan, apa kalau ga dapet ini 13 calon itu bakal dicabut izinnya apa bagaimana?

Kemungkinan sih pilihannya ada 2, yakni 1). Bappebti menunjuk satu atau beberapa pihak yang berwenang sebagai bursa berjangka (dengan kondisi yang telah disepakati), 2). Melakukan revisi ulang pada peraturan yang telah dikeluarkan (memundurkan tenggat waktu dan merubah persyaratannya).

 

Yang ane nangkep kok sepertinya posisi perusahaan di tingkat" tersebut bersifat limited dan hanya bisa didapetin sampai akhir tahun tersebut saja. Terus kalau ada yang kompetitif tapi baru keluar tahun depan gimana? Apa bakal diubah lagi aturannya?

Untuk saat ini bursa berjangka yang ada di Indonesia kan hanya 2, yakni BBJ dan BKDI, jadi pilihannya ya terbatas pada dua bursa berjangka tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika ada perusahaan yang nantinya memiliki ijin sebagai bursa berjangka dan bisa memenuhi persyaratan bappebti.

Seharusnya jika memang nantinya ada 2 atau lebih lembaga bursa berjangka yang bisa mengantongi ijin dari bappebti, maka bursa-bursa berjangka tersebut bisa sama-sama menyelenggarakan (memfasilitasi) proses perdagangan aset kripto berdasarkan cakupan pasarnya sendiri-sendiri, sehingga akan tercipta persaingan dan untuk bagian penyelenggara pasar lainnya (calon Lembaga Kliring Berjangka, calon Pengelola Tempat Penyimpan Aset Kripto, dan calon Pedagang Fisik Aset Kripto) bisa memiliki pilihan alternatif.

[joniboini]

Untuk saat ini bursa berjangka yang ada di Indonesia kan hanya 2, yakni BBJ dan BKDI, jadi pilihannya ya terbatas pada dua bursa berjangka tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika ada perusahaan yang nantinya memiliki ijin sebagai bursa berjangka dan bisa memenuhi persyaratan bappebti.

Maksud ane kok sepertinya posisi bursa berjangka dkk itu kok seperti dibatasi gitu om. Seolah mau diadain race siapa yang duluan dapet sebelum 2021. Apa di pasar bursa kripto juga emang dibuat limited dari segi regulasinya sehingga yang ada cuma ada dua bursa tersebut? Atau dari segi aturan bisa aja ada yang mencalonkan lagi kapan saja?

Karena menurut ane poin pembatasan ijin itu kok agak sulit dipahami alasannya kenapa ada. Kan kalau ada perusahaan lain di 2022 yang punya kapabilitas buat nyalonin misalnya, harus nunggu regulasi berubah bukannya.

[abhiseshakana]

Maksud ane kok sepertinya posisi bursa berjangka dkk itu kok seperti dibatasi gitu om. Seolah mau diadain race siapa yang duluan dapet sebelum 2021.

Kemungkinan dengan adanya batas waktu untuk posisi bursa berjangka dan penyelenggara lainnya adalah untuk mempercepat proses perdagangan aset kripto sebagai aset komoditas dan tidak memakan waktu lebih lama lagi. Karena pada dasarnya mekanisme perdagangan kripto ini nantinya harus melalui lembaga-lembaga yang telah ditentukan (bursa berjangka, lembaga kliring, pengelola tempat penyimpanan dan pedagang fisik aset kripto).

Apa di pasar bursa kripto juga emang dibuat limited dari segi regulasinya sehingga yang ada cuma ada dua bursa tersebut? Atau dari segi aturan bisa aja ada yang mencalonkan lagi kapan saja?

Seharusnya setiap perusahaan atau badan usaha yang bisa memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1999 akan diperkenankan menjadi perusahaan Bursa Berjangka. Tetapi mengenai apakah nantinya diijinkan untuk menjadi bursa berjangka (alternatif) di perdagangan kripto setelah melewati tenggat yang ditentukan, saya sendiri tidak mengetahui kejelasannya.

Karena menurut ane poin pembatasan ijin itu kok agak sulit dipahami alasannya kenapa ada. Kan kalau ada perusahaan lain di 2022 yang punya kapabilitas buat nyalonin misalnya, harus nunggu regulasi berubah bukannya.

Saya rasa yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah pihak Bappebti  .

[Husna QA]

Kemungkinan sih pilihannya ada 2, yakni 1). Bappebti menunjuk satu atau beberapa pihak yang berwenang sebagai bursa berjangka (dengan kondisi yang telah disepakati), 2). Melakukan revisi ulang pada peraturan yang telah dikeluarkan (memundurkan tenggat waktu dan merubah persyaratannya).

Untuk kemungkinan yang ke satu, tentunya tetap harus ada perubahan peraturan terlebih dulu jika semisal pihak yang ditunjuk tersebut pada kenyataannya tidak memenuhi syarat dari peraturan yang ditetapkan sebelumnya. Dan kalau dilihat dari peraturan yang sudah beberapakali mengalami perubahan dari sebelumnya, IMO pilihan kedua di atas yang lebih memungkinkan diterapkan.

[abhiseshakana]

Untuk kemungkinan yang ke satu, tentunya tetap harus ada perubahan peraturan terlebih dulu jika semisal pihak yang ditunjuk tersebut pada kenyataannya tidak memenuhi syarat dari peraturan yang ditetapkan sebelumnya.

Tentunya hal tersebut memang mungkin bisa terjadi, jadi poin perubahaannya menyesuaikan dengan kapasitas yang bisa dipenuhi oleh bursa berjangka yang ditunjuk.

Dan kalau dilihat dari peraturan yang sudah beberapakali mengalami perubahan dari sebelumnya, IMO pilihan kedua di atas yang lebih memungkinkan diterapkan.

Tetapi jika melihat isi dari peraturan-peraturan yang muncul sebelum Peraturan Bappebti No.2 Tahun 2020 dikeluarkan, poin yang ada pada Pasal 23 tidak disebutkan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan Pengelola Tempat Penyimpan Aset Kripto. Berarti dengan ditambahkannya poin tersebut pada Peraturan Bappebti No.2 Tahun 2020 maka bisa diasumsikan bahwa pihak Bappebti ingin mendorong proses perdagangan aset kripto untuk secepatnya dijalankan. Jadi jika deadline ini harus dilaksanakan sesuai progressnya saya rasa opsi yang pertama (menunjuk bursa berjangka secara langsung) lebih berpotensi untuk dipilih.

Untuk jawaban pastinya lebih baik kita tunggu perkembangan selanjutnya  .

[abhiseshakana]

Baru-baru ini Indodax, Upbit, Pintu dan Zipmex (serta beberapa pedagang fisik aset kripto lainnya yang masih belum jelas informasinya) bekerja sama mendirikan PT Digital Future Exchange sebagai perusahaan bursa berjangka. Tujuan pendirian PT DFX adalah untuk bisa berperan sebagai Bursa Berjangka yang memfasilitasi perdagangan aset kripto dibawah naungan Bappebti.

Meskipun sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Bappebti yang berkaitan dengan perijinan PT Digital Future Exchange, tetapi dengan didirikannya PT Digital Future Exchange maka progress perdagangan aset kripto dibawah naungan Bappebti mulai menunjukan titik yang cerah, setidaknya ada satu perusahaan yang memiliki niat untuk jadi penyelenggara bursa berjangka di pasar kripto.

source https://www.liputan6.com/tekno/read/4383914/upbit-indodax-dan-beberapa-bursa-aset-kripto-lainnya-bentuk-digital-future-exchange

[masulum]

Bagus donk ini mas, jadi antara exchange satu dan yang lainnya tidak berbisnis untuk bersaing namun benar-benar menjembatani investasi crypto di Indonesia dan mereka seperti mempertahankan nilai komunitas untuk para trader. Meskipun kita tahu masing-masing exchange memiliki nilai pasar masing-masing dan user masing-masing, dengan kerja sama ini tentunya akan semakin menguatkan posisi investasi kripto di Indonesia.

Dari informasi yang diberikan juga terlihat adanya sambutan yang baik dari perusahaan-perusahaan bursa yang besar di Indonesia seperti JFX/BBJ dan KBI. Patut ditunggu, setidaknya kekhawatiran terhadap Bitcoin akan berangsur-angsur pudar dengan adanya komitmen exchange-exchange yang beroperasi di Indonesia dalam memberi layanan yang terjamin untuk investasi di Bitcoin tanpa takut terkena scam dan sebagainya yang lengket dari sudut pandang awam.

[abhiseshakana]

Bagus donk ini mas, jadi antara exchange satu dan yang lainnya tidak berbisnis untuk bersaing namun benar-benar menjembatani investasi crypto di Indonesia dan mereka seperti mempertahankan nilai komunitas untuk para trader. Meskipun kita tahu masing-masing exchange memiliki nilai pasar masing-masing dan user masing-masing, dengan kerja sama ini tentunya akan semakin menguatkan posisi investasi kripto di Indonesia.

Klo dipikir-pikir seluruh crypto exchange di Indonesia (yang sudah memiliki tanda daftar dari Bappebti) memiliki satu kepentingan yang sama, yakni menyelenggarakan proses perdagangan kripto sebagai pedagang fisik aset kripto. Sehingga mungkin mereka merasa tergerak saat tidak ada satupun perusahaan bursa berjangka yang memiliki niat untuk jadi penyelenggara bursa kripto di Indonesia.

Saya rasa persaingan antar exchange tetaplah ada (contoh paling nyata adalah perang fee wd dengan biaya yg murah  ), tetapi selama persaingan tersebut sehat malah akan membuat perkembangan perdagangan kripto di Indonesia semakin maju.

[joniboini]

Berarti masing-masing exchange itu punya saham gitu kah di PT yang baru tersebut? Atau ikut berperan juga di manajemennya? Menarik juga nih. Kayaknya memang harus 'patungan' untuk memenuhi standar minimalnya biar bisa ada satu perusahaan untuk jadi bursa kripto di Indonesia, sementara mereka tetap beroperasi juga di luar bursa tersebut untuk melayani retail investor.

[Princeofpoetry]

Klo dipikir-pikir seluruh crypto exchange di Indonesia (yang sudah memiliki tanda daftar dari Bappebti) memiliki satu kepentingan yang sama, yakni menyelenggarakan proses perdagangan kripto sebagai pedagang fisik aset kripto.

Berarti yang sudah  sudah memiliki Tanda daftar dan diawasi oleh Bappebti adalah exchange yang sudah memenuhi kualifikasi Bappebti dengan modal awal yang sudah diterangkan di OP ya gan?

[abhiseshakana]

Berarti yang sudah  sudah memiliki Tanda daftar dan diawasi oleh Bappebti adalah exchange yang sudah memenuhi kualifikasi Bappebti dengan modal awal yang sudah diterangkan di OP ya gan?

Syarat modal (Rp 50.000.000.000) yang ada di OP (mengacu pada Peraturan Bappebti No.9 Tahun 2019) adalah syarat untuk bisa menjadi Pedagang Fisik Aset Kripto yang disetujui oleh Bappebti. Sedangkan modal awal buat calon Pedagang Fisik Aset Kripto untuk mendapatkan tanda daftar hanya sebesar Rp 25.000.000.000 (mengacu pada Peraturan Bappebti No.3 Tahun 2020).

Sampai saat ini Peraturan Bappebti yang terkait dengan regulasi perdagangan kripto sebagai aset komoditas sudah mengalami revisi 3x
- Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019
- Peraturan Bappebti No.9 Tahun 2019 (Revisi Pertama)
- Peraturan Bappebti No.2 Tahun 2020 (Revisi Kedua)
- Peraturan Bappebti No.3 Tahun 2020 (Revisi Ketiga)

[Isuscrypto]

1. Jika dalam kurun waktu yang telah ditentukan (kemungkinan Februari 2020) masih ada pihak penyelenggara Market Kripto belum mendaftar ke Bappebti, apakah layanan yang telah mereka jalankan sampai saat ini akan ditutup ??

2. Dengan munculnya regulasi ini apakah perkembangan cryptocurrency di Indonesia akan semakin maju atau malah akan menjadi terhambat ??
Poin 1 dan 2 memang banyak yang mempertanyakan  seiring dengan perkembangan dunia akan berdampak pula di Indonesia . Para penyelenggara Market Kripto yang belum terdaftar di Bappebti tidak akan berhenti sampae disitu saja mereka akan mencari cara lain agar diakui dan bisa terdaftar di Bappeti
Perkembangan kripto di Indonesia akan  tambah ramai dan semakin maju akan banyak muncul pasaing - pesaing  penyelenggara perdangan kripto 

[Husna QA]

-snip-

Oalah... tadi saya kira itu tulisan dari awalnya adalah komentar agan, ternyata maksudnya quote untuk menanggapi post pertama/OP.
Coba pelajari cara quote postingan om.. https://bitcointalk.org/index.php?action=help;page=post#quote

Poin 1 dan 2 memang banyak yang mempertanyakan  seiring dengan perkembangan dunia akan berdampak pula di Indonesia . Para penyelenggara Market Kripto yang belum terdaftar di Bappebti tidak akan berhenti sampae disitu saja mereka akan mencari cara lain agar diakui dan bisa terdaftar di Bappeti

Untuk tanggapan poin kesatu sebenarnya sudah lewat, dan sudah terjawab dengan setidaknya ada sekitar 13 perusahaan yang sudah terdaftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto dari Bappepti:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5208763.msg54716617#msg54716617
http://bappebti.go.id/aktualita/detail/5703

Perkembangan kripto di Indonesia akan  tambah ramai dan semakin maju akan banyak muncul pasaing - pesaing  penyelenggara perdangan kripto 

Selama persaingannya sehat sih saya kira ndak masalah om, bahkan belum lama ini malah ada kerjasama dari beberapa exchange mendirikan PT Digital Future Exchange untuk bisa berperan sebagai Bursa Berjangka.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5208763.msg55492568#msg55492568
http://bappebti.go.id/pojok_media/detail/6164

[abhiseshakana]

1. Jika dalam kurun waktu yang telah ditentukan (kemungkinan Februari 2020) masih ada pihak penyelenggara Market Kripto belum mendaftar ke Bappebti, apakah layanan yang telah mereka jalankan sampai saat ini akan ditutup ??

Sesuai dengan isi Pasal 24 ayat 6 pada Peraturan Bappebti No.3 Tahun 2020, batas akhir untuk mendapatkan tanda daftar oleh calon pedagang fisik aset kripto ialah 29 Mei 2020. Maka untuk exchange-exchange yang belum mendapatkan tanda daftar tapi masih beroperasi, akan dikenakan sanksi (yang jelas situs marketplacenya akan kena blokir).

Sedangkan untuk exchange-exchange yang ingin mendapatkan tanda daftar setelah melewati batas waktu 29 Mei 2020, maka proses ini baru bisa dilakukan jika sudah ada Lembaga bursa berjangka yang resmi ditunjuk oleh Bappebti.

[masulum]

Saya rasa persaingan antar exchange tetaplah ada (contoh paling nyata adalah perang fee wd dengan biaya yg murah  ), tetapi selama persaingan tersebut sehat malah akan membuat perkembangan perdagangan kripto di Indonesia semakin maju.

kalau soal ini memang termasuk persaingan begitu pula untuk persaingan fitur-fitur dan UI, namun tidak sampai menjalar ke hal-hal negatif atau perang terbuka yang pada akhirnya mengarah ke persaingan tidak sehat. Kalau terjadi kerja sama universal kaya gini kan menjadi lebih terlihat nilai komunitasnya bukan hanya sebatas mencari keuntungan saja dengan menghalalkan segala cara sampai yang tidak sehat seperti yang mas sebutkan.

[ropyu1978]

Saya rasa kenapa perkembangan perdagangan bitcoin dan altcoin jadi terhambat karena adanya pihak - pihak tertentu yang tidak ingin bitcoin menjadi alat transaksi yang legal terutama di Indonesia, baru - baru ini tersiar kabar ada pihak pemain saham yang menentang dengan kehadiran bitcoin di Indonesia bahkan akes beberapa exchange bitcoin jadi dibatasi di Indonesia. Hal ini justru makin memperlambat perkembangan bitcoin untuk menjadi alat transaksi yang legal di Indonesia ke depannya nanti.

[joniboini]

baru - baru ini tersiar kabar ada pihak pemain saham yang menentang dengan kehadiran bitcoin di Indonesia bahkan akes beberapa exchange bitcoin jadi dibatasi di Indonesia.

Kok ini ane baru denger. Berita dari mana gan? Ngapain juga trader saham nolak kehadiran Bitcoin? Volumenya pun ane rasa jauh bedanya dengan bursa saham.

Ane rasa udah jelas kok kalau masalah Bitcoin buat pembayaran baik exchange ataupun pemerintah kurang lebih sepaham kalau ga bisa/legal dipake, dan ga ada niat untuk mengubahnya setidaknya dalam waktu dekat ini. Sementara untuk Bitcoin sebagai aset ane rasa malah ga ada yang masalahin, dan regulasi makin jelas.

[skarais]

baru - baru ini tersiar kabar ada pihak pemain saham yang menentang dengan kehadiran bitcoin di Indonesia bahkan akes beberapa exchange bitcoin jadi dibatasi di Indonesia.

Saya pikir anda masih perlu menambah beberapa referensi untuk memperkuat argumen terkait informasi yang anda dapatkan. Efek dari covid-19 telah berdampak buruk pada perekonomian negara bahkan secara global. Dampak yang ditimbulkan darinya telah mempengaruhi pasar saham dan selanjutnya pada investornya. Hanya pasar crypto yang terlihat bertahan bahkan anda akan melihat bahwa kapitalisasi pasarnya telah meningkat selama covid-19. Jadi apakah anda yakin pemain saham tidak akan melirik potensi cuan yang ada pada perdagangan dan investasi crypto dan hanya akan bertahan diapasar saham yang sangat beresiko karena pandemi ?

Terkait akses exchange yang dibatasi menurut saya hanya akan terjadi pada exchange yang tidak mematuhi aturan dan regulasi dari pemerintah. Perizinan harus didapatkan pihak exchange jika mereka ingin beroperasi di wilayah hukum negara Indonesia. Perdagangan dan investasi crypto di Indonesia tidak dilarang dan semakin berkembang.

Hal ini justru makin memperlambat perkembangan bitcoin untuk menjadi alat transaksi yang legal di Indonesia ke depannya nanti.

Untuk menjadi alat transaksi yang legal saya rasa tidak akan pernah terjadi di Indonesia karena cryptocurrency bukan instrumen pembayaran yang sah menurut undang-undang yang berlaku dan tentu saja ini sangat dilarang. Tetapi masih dapat berubah jika pemerintah telah merubah regulasinya terkait alat pembayaran ini (sulit untuk terjadi).

[abhiseshakana]

Pada tanggal 17 Desember 2020 kemarin Bappebti mengeluarkan sebuah Peraturan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka penyelenggaraan pasar fisik aset kripto nantinya hanya dapat memperdagangkan aset-aset kripto yang telah ditetapkan dalam daftar tersebut (lihat lampiran 2).

Untuk saat ini jumlah aset kripto yang bisa diperdagangkan adalah sebanyak 229 coin/token (lihat lampiran 2), tetapi tidak menutup kemungkinan jumlahnya bisa bertambah maupun berkurang.

Source Peraturan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto

[Husna QA]

-snip- Untuk saat ini jumlah aset kripto yang bisa diperdagangkan adalah sebanyak 229 coin/token (lihat lampiran 2), tetapi tidak menutup kemungkinan jumlahnya bisa bertambah maupun berkurang. -snip-

Tadi saya coba baca-baca, merujuk pada pasal 2, berarti saat ini kebijakan untuk me-list ataupun delist suatu aset kripto dilakukan oleh dua pihak, yakni Bursa Berjangka Aset Kripto dan Komite Aset Kripto yang mana keputusan akhirnya ada di Bappebti; Dan evaluasi terhadap jenis Aset kripto minimal sekali dalam setahun.

Saya belum membaca lebih detail apakah urutan jenis aset kripto yang ada di lampiran 2 itu berdasar rating/kepopuleran atau gimana, yang mana tentu bisa dijadikan pertimbangan tersendiri kalaupun mau invest di koin yang ada di list tersebut.

[Chikito]

Aturan Nomor 7 Tahun 2020 ini akan menjadi acuan exchange untuk melisting token atau coin ke depannya. Tentu aturan membuat mereka saat ini akan memilah dan memilih token mana saja yang tidak ada di daftar. Dan ini menjadi sebuah acuan juga doang buat Holder token yang tidak ada di daftar.

229 List Aset crypto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset crypto

Code:

Bitcoin
Ethereum
Tether
Xrp/ripple
Bitcoin cash
Binance coin
Polkadot
Chainlink
Lightcoin
Bitcoin sv
Litecoin
Crypto.com coin
Usd coin
Eos
Tron
Cardano
Tezos
Stellar
Neo
Nem
Cosmos
Wrapped bitcoin
Iota
Vechain
Dash
Ethereum classic 
Yearn.finance
Theta
Binance usd
Omg network
Maker
Ontology
Synthetix network token
Uma
Uniswap
Dai
Doge coin
Algorand
True usd
Bittorrent
Compound
0x
Basic attention token
Kusama
Ok blockchain
Waves
Digibyte
Icon
Qtum
Paxos standard
Ren protocol
Loopring
Ampleforth
Zilliqa
Kyber network
Augur
Lisk
Decred
Bitshares
Bitcoin gold
Aragon
Elrond
Enjin coin
Band protocol
Terra
Balancer
Nano
Swipe
Solana
Bitcoin diamond
Dfi.money
Decentraland
Avalanche
Numeraire
Golem
Quant
Bytom
Serum
Iexec rlc
Just
Verge
Pax gold
Matic network
Kava
Komodo
Steem
Aelf
Fantom
Horizen
Ardor
Hive
Enigma
V. Systems
Z coin
Wax
Stratis
Ankr
Ark
Syscoin
Power ledger
Stasis euro
Harmony 
Pundi x
Solve.care
Gxchain
Coti
Origin protokol
Xinfin network
Btu protocol
Dad
Orion protocol
Cortex
Sandbox
Hash gard
Bora
Waltonchain
Wazirx
Polymath
Request
Pivx
Coti
Fusion
Dent
Airswap
Civic
Metal 
Standard token protokol
Mainframe
12ships
Lambda
Function x
Cred
Ignis
Adex
Moviebloc
Groestlcoin
Factom
Nexus
Lbry credits
Gemini dollar
Einsteinium
Vidycoin
Nkn
Go chain
Cream finance
Medibloc
Fio protocol
Nxt
Aergo
High performance blockchain
Cartesi
Tenx
Siacoin
Raven coin
Status
Storj
Electroneum (etn)
Aurora
Orbs
Loom network
Storm
Vertcoin
Ttc
Metadium
Pumapay
Nav coin
Dmarket
Spendcoin
Tael
Burst
Gifto
Sentinel protocol
Quantum resistant ledger
Digix gold token
Blocknet
District0x
Propy
Eminer
Ost
Steamdollar
Particl
Data
Sirinlabs
Tokenomy
Digitalnote
Abyss token
Cake
Veriblock
Hydro
Viberate
Rupiah token
Vexanium
Global social chain
Ambrosus
Refereum
Crown
Daex
Cryptaur
Spacechain
Expanse
Sumokoin
Honest
Auroracoin
Vodi x
Smartshare
Exclusive
cosmos coin
aidcoin
adtoken
Play game
Lunacoin
Staker
Klaytn
Flamingo
Wing
Bella protocol
Mil.k
Bakery token
Lyfe
Ionomy limited
Smart chain solution
Kryptovit
Eautocoin
Quantum
Bankex
Chaincoin
Hara coin
Venus protocol
Alpha finance

Note: Typo di Ehtereum classic

[abhiseshakana]

Saya belum membaca lebih detail apakah urutan jenis aset kripto yang ada di lampiran 2 itu berdasar rating/kepopuleran atau gimana, yang mana tentu bisa dijadikan pertimbangan tersendiri kalaupun mau invest di koin yang ada di list tersebut.

Klo menurut asumsiku, urutan aset-aset kripto pada daftar yang ada di lampiran 2 tersebut mengacu pada Rank yang ada di coinmarketcap. Soalnya pada peraturan terdahulu, yakni Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 pada Pasal 3 Ayat 2 Huruf C disebutkan

nilai kapitalisasi pasar (market cap) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (coinmarketcap) untuk Kripto Aset utilitas

Tetapi memang jika dibandingkan dengan rank coinmarketcap sekarang, urutan aset pada daftar yang dikeluarkan oleh Bappebti memang tidak mirip 100%, mungkin perbedaan ini disebabkan karena waktu penyusunan daftar tersebut dilakukan beberapa waktu yang lalu.

[joniboini]

Harapan ane listingnya bisa lebih fleksibel, karena kalau lihat daftar sepertinya updatenya bakal lambat. Kalau misalnya ada proyek potensial dan dalam seminggu nembus top 20 MC tapi ga ada di daftar jadi exchange bakal ragu" buat ngelist (kalau pemahaman ane ga salah). Sebenarnya ane berharap guidance yang spesifik aja daripada daftar yang updatenya bisa lama buat exchange agar mereka bisa ngelist/delist token secara fleksibel selama sesuai guidance tersebut, jadi nanti tetap bisa dikontrol dengan asumsi penilaiannya dilakukan saat listing.

Btw berarti token" exchange lokal ga bisa ditradingkan ya karena ga ada di list tersebut? Ane udah nyoba buka tapi ga keluar" dokumennya.

[masulum]

Btw berarti token" exchange lokal ga bisa ditradingkan ya karena ga ada di list tersebut? Ane udah nyoba buka tapi ga keluar" dokumennya.

Kayanya untuk token2 asal Indonesia bakal ada penyesuaian mas. Untuk token2 luar mungkin bagi bappebti sulit untuk melakukan verifikasi devnya. Sedangkan jika token Indo, selama kantor, tim dan use case tokennya berjalan, mungkin ada kebijakan yang sifatnya mendukung bisnis lokal. Ini juga masih asumsi saja.

[Husna QA]

-snip-

Terima kasih atas informasinya; Meskipun dalam peraturan tersebut tidak disebutkan secara spesifik kapitalisasi pasar Aset Kripto (coinmarketcap) nya merujuk ke situs mana saja, namun secara umum bagi pelaku crypto tentu tidak asing lagi dengan situs-situs seperti https://coinmarketcap.com/, https://www.coingecko.com/ dan semisalnya.
Tentunya jika list pada peraturan tersebut dibandingkan dengan situs-situs di atas akan ada perbedaan update.
Menurut hemat saya juga baiknya list dari Bappebti tersebut dibuat realtime update karena bisa jadi ada aset kripto baru berpotensi masuk dalam peringkat 500 besar menggeser aset kripto sebelumnya; Meskipun setahu saya exchange di Indonesia juga belum ada yang sampai me-list semua jenis aset kripto yang ada di daftar tersebut.

[Chikito]

Kalau menurut saya urutan list diakumulasikan pada volume coin saat exchange mendaftarkan diri ke bappeti saat itu.

Ane udah nyoba buka tapi ga keluar" dokumennya.

dokumen apa ini om?

[sukmo]

Saya tertarik untuk menanggapi poin yang kedua perihal perkembangan Cryptocurrency di Indonesia.
Kalau kita lihat dari perkembangan dari tahun demi tahun, kemajuan cryptocurrency di indonesia mengalami kemajuan yang signifikat, terbukti dengan bertambahnya pengguna baru dari masyarakat indonesia yang tertarik menggunakan cryptocurrency baik untuk investasi maupun untuk trading.
Terutama dalam masa pandemi saat ini, masyarakat pasti beranggapan bahwa cryptocurrency menjadi jalan alternatif terbaik untuk mencari pundi-pundi rupiah melalui berbagai macam cara misal trading, mengikuti airdrop maupun menjadi bounty hunter.
Dan hal ini saya rasa akan menjadi langkah baik untuk perkembangan dunia crypto dimana masyarakat indonesia semakin memahami manfaat baik yang terdapat dalam cryptocurrency untuk kehidupan mereka saat ini.

[joniboini]

dokumen apa ini om?

Dokumen Bappebti di atas gan yang berisi list asset, sepertinya masalah DNS di provider ane.

Kalau kita lihat dari perkembangan dari tahun demi tahun, kemajuan cryptocurrency di indonesia mengalami kemajuan yang signifikat, terbukti dengan bertambahnya pengguna baru dari masyarakat indonesia yang tertarik menggunakan cryptocurrency baik untuk investasi maupun untuk trading.

Emang bertambahnya seberapa besar sih? Agan datanya dapet dari mana? Kalau ane sendiri jujur berpindah dari platform lama yang sering ane pake ke platform yang lain, tapi platform lama bisa aja bilang ane termasuk user di sana. Mungkin agan lihat dari volume trading?

[Husna QA]

Itu om Chikito sebelumnya sudah coba posting list 229 aset kripto-nya (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5208763.msg55980223#msg55980223) kalau misalkan dokumen Bappebti pada link yang dicantumkan om abhi belum bisa terbuka.

Kalau kita lihat dari perkembangan dari tahun demi tahun, kemajuan cryptocurrency di indonesia mengalami kemajuan yang signifikat, terbukti dengan bertambahnya pengguna baru dari masyarakat indonesia yang tertarik menggunakan cryptocurrency baik untuk investasi maupun untuk trading. -snip-

Kalau misalkan dilihatnya berdasarkan jumlah user yang terdapat pada satu exchange, maka bisa saja user yang sama merupakan user di beberapa exchange juga, jadi secara hitung-hitungan belum tentu bisa dikatakan bertambah.

Untuk data statistik perkembangan kripto di Indonesia saya coba merujuk pada artikel berikut:
https://bitocto.com/perkembangan-cryptocurrency-di-indonesia-sangat-pesat/ (24 Juni 2020)

[celot]

dokumen apa ini om?

Dokumen Bappebti di atas gan yang berisi list asset, sepertinya masalah DNS di provider ane.

Kalau kita lihat dari perkembangan dari tahun demi tahun, kemajuan cryptocurrency di indonesia mengalami kemajuan yang signifikat, terbukti dengan bertambahnya pengguna baru dari masyarakat indonesia yang tertarik menggunakan cryptocurrency baik untuk investasi maupun untuk trading.

Emang bertambahnya seberapa besar sih? Agan datanya dapet dari mana? Kalau ane sendiri jujur berpindah dari platform lama yang sering ane pake ke platform yang lain, tapi platform lama bisa aja bilang ane termasuk user di sana. Mungkin agan lihat dari volume trading?

Padahal member di dua platform itu orang yang sama namun di satu sisi platform baru mengatakan mereka telah mencapai member sekian padahal hampir semua member dia merupakan anggota di platform yang lama, misalnya pengguna Indodax saat ini mencapai 1 jta itu belum semuanya aktif trading kadang ada juga yang cuman iseng2 daftar akun doang, terus di platform sebelah tokocrypto juga memiliki jumlah angota yang sama bukan berarti jumlah trader crypto semakin bertambah, karena member di indodax juga akan daftar akun di tokocrypto.

[abhiseshakana]

Setelah kemunculan perusahaan Digital Future Exchange (DFX) sebagai Bursa kripto pertama di Indonesia (yang di support PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) sebagai lembaga kliringnya), nampaknya telah muncul Bursa kripto dan Lembaga Kliring kedua yang diwakili oleh Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) dan Indonesia Clearing House (ICH).

Semoga dengan bertambahnya pemain baru (Bursa dan Lembaga Kliring) di pasar perdagangan crypto, proses pelaksanaan Perdagangan aset Crypto (dibawah naungan Bappebti) bisa segera direalisasikan.

source https://www.beritasatu.com/ekonomi/740885/transaksi-aset-kripto-akan-didaftarkan-ke-bappebti-bursa-kripto-segera-beroperasi

[Husna QA]

Beberapa waktu lalu dapat email dari Tokocrypto berupa informasi bahwa saat ini exchange tersebut sudah berkolaborasi dengan Indonesia Clearing House (ICH), salah satu lembaga kliring resmi untuk pelaporan dan pendaftaran aset kripto yang diperdagangkan ataupun disimpan oleh pedagang aset kripto.

Sementara itu untuk exchange lain semisal Indodax, saya lihat sudah lebih dulu menggandeng PT. Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dalam menerapkan kliring transaksi aset Kripto.

Tentunya ini diharapkan bisa lebih memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi user dalam bertransaksi aset kripto di exchange yang sudah resmi terdaftar di Bappebti tersebut.

Referensi lainnya:
- Biar Investor Aset Kripto Makin Percaya, Tokocrypto Gandeng Lembaga Kliring ICH
- Tokocrypto Gandeng Lembaga Kliring ICH Demi Transaksi yang Lebih Aman
- Indodax Gandeng KBI Terapkan Kliring Transaksi Aset Kripto

[joniboini]

Itu berarti user bisa minta laporan arus keuangan dari exchange kah, misalnya kayak balance atau aset di cold wallet dst? Atau datanya cuma tersedia buat pemerintah dan pihak ketiga aja? Kalau bisa dibuat publik bakal lebih mantap itu.

[BITCOIN4X]

Itu berarti user bisa minta laporan arus keuangan dari exchange kah, misalnya kayak balance atau aset di cold wallet dst? Atau datanya cuma tersedia buat pemerintah dan pihak ketiga aja? Kalau bisa dibuat publik bakal lebih mantap itu.

Karena sifatnya itu sebagai pelaporan maka menurut ane itu tidak tersedia untuk publik dan bisa jadi itu hanya untuk pemerintah dan pihak terkait lainnya. Ane mungkin akan berpikir pemerintah dan pihak terkait lainnya akan mengumumkan secara umum arus kas tersebut pada publik sebagai upaya mereka untuk menjaga kepercayaan pengguna pada suatu platform yang telah melakukan kerjasama dengan mereka. Sementara itu, ane tidak ingin berspekulasi lebih banyak karena bisa jadi tidak relavan dengan situasi yang ada.

[Husna QA]

Itu berarti user bisa minta laporan arus keuangan dari exchange kah,  -snip-

Karena sifatnya itu sebagai pelaporan maka menurut ane itu tidak tersedia untuk publik dan bisa jadi itu hanya untuk pemerintah dan pihak terkait lainnya. -snip-

Saya belum tahu persis apakah nantinya user bisa meminta laporan semisal di atas dan juga datanya bisa diakses publik atau tidak.
Kemarin saya coba menanyakan ini langsung ke pihak Tokocrypto melalui email dan juga twitter-nya, namun belum mendapat jawaban, mungkin nanti kalau sudah ada respon saya update infonya.

[kawetsriyanto]

Itu berarti user bisa minta laporan arus keuangan dari exchange kah, misalnya kayak balance atau aset di cold wallet dst?

Kalau masalah "arus keuangan", kemungkinan yang tau hanya pihak-pihak seperti ICH dan pihak pemerintah saja. Adanya pihak pemerintah dan ICH disini bisa dibilang sudah mewakili user Tokocryto. Walaupun bisa saja dipublish ke publik, namun saya yakin pihak Tokocrypto tidak akan mengumumkan detailnya ke publik dengan alasan keamanan. Ya sekalipun ada announcement nya, paling berupa info umum saja.

BTW itu balance nya Tokocrypto yang agan maksud? Langsung tanya ke Pak Kai aja, gan. Ada tele dan twitternya, biasanya langsung direspon. Kalau tanya ke grup telegram mereka, admin lain mungkin gak paham dan gak berani karena itu menyangkut hal vital Tokocrypto.

Kemarin saya coba menanyakan ini langsung ke pihak Tokocrypto melalui email dan juga twitter-nya, namun belum mendapat jawaban

Tanya ke CEO nya aja langsung, Om.

Oya, kemaren hari libur ya? Kemungkinan mereka libur, karena biasanya ditanggapi di hari kerja dan jam kerja. Diluar itu biasanya slow respon karena staff nya yang stand by mungkin terbatas.

[Husna QA]

Kalau tanya ke grup telegram mereka, admin lain mungkin gak paham dan gak berani karena itu menyangkut hal vital Tokocrypto.

Tadi siang baru dapat balasan via emailnya Tokocrypto (yang DM via twitter belum ada feedback sama sekali). Sebagaimana prediksi om, saya pun belum mendapat kepastian jawaban atas pertanyaan di atas, dengan alasan belum tersedianya 'fitur-fitur pendukung'. (?)


Untuk 'laporan transaksi' terkait kolaborasi exchange dengan lembaga kliring nampaknya memang masih terbatas diketahuinya oleh pihak-pihak tertentu saja; Hal ini secara umum dapat dilihat juga pada Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 pasal 16 ayat 5.

Pedagang Fisik Aset Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka menyampaikan laporan transaksi setiap akhir hari perdagangan kepada Bursa Berjangka dalam rangka referensi harga dan pengawasan pasar.

[Luzin]

Pedagang Fisik Aset Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka menyampaikan laporan transaksi setiap akhir hari perdagangan kepada Bursa Berjangka dalam rangka referensi harga dan pengawasan pasar.

Saya agak sedikit bingung apakah pelaporan transaksi ini hanya untuk transaksi yang langsung misal di indodax (tidak lewat seperi exchanger macam kalau disini @AaZaki). Jadi kalau boleh saya simpulkan logikannya sebenarnya orang orang Bappeti sudah tahu/ memiliki daftar nama para pelaku crypto ya om? Jadi misal nanti kemungkinan akan terjadi pengambilan pajak cryto mereka bisa berdasar data ini.

[Husna QA]

Saya agak sedikit bingung apakah pelaporan transaksi ini hanya untuk transaksi yang langsung misal di indodax (tidak lewat seperi exchanger macam kalau disini @AaZaki). Jadi kalau boleh saya simpulkan logikannya sebenarnya orang orang Bappeti sudah tahu/ memiliki daftar nama para pelaku crypto ya om? Jadi misal nanti kemungkinan akan terjadi pengambilan pajak cryto mereka bisa berdasar data ini.

Saya tidak tahu persis apakah exchanger semisal @AaZaki termasuk ke pedagang fisik aset kripto yang harus menyampaikan laporan setiap akhir hari tersebut atau bukan.

Kalau menurut opini saya sih partner-partner yang berada dibawah exchange semisal Indodax tidak sampai harus melaporkan transaksi seperti ini kepada Bursa Berjangka, jadi jatuhnya sudah diwakilkan ke Indodax-nya itu sendiri.

Kemudian perihal apakah Bappebti sudah memiliki daftar nama pelaku crypto tidaknya, bisa dipelajari antara lain pada contoh kebijakan privasi salah satu exchange berikut ini: https://indodax.com/privacy-policy/

4. Pengungkapan Data Pribadi Member/Verified Member

INDODAX mejamin tidak ada penjualan, pembocoran, pengalihan, distribusi atau meminjamkan data pribadi Member/Verified Member kepada pihak lain, tanpa seizin dari Member/Verified Member, kecuali ketika dalam hal-hal atau kejadian berikut:
-snip-
     6. INDODAX mengungkapkan data Member/Verified Member untuk upaya dalam mematuhi dan memenuhi kewajiban hukum dan/atau adanya permintaan yang sah dari Lembaga dan Aparat Penegak Hukum Sejenis.

[abhiseshakana]

Saya agak sedikit bingung apakah pelaporan transaksi ini hanya untuk transaksi yang langsung misal di indodax (tidak lewat seperi exchanger macam kalau disini @AaZaki). Jadi kalau boleh saya simpulkan logikannya sebenarnya orang orang Bappeti sudah tahu/ memiliki daftar nama para pelaku crypto ya om? Jadi misal nanti kemungkinan akan terjadi pengambilan pajak cryto mereka bisa berdasar data ini.

Sudah pasti pihak Bappebti akan tahu mengenai data dari pelanggan aset kripto (trader), soalnya Bappebti memiliki akses membaca (read-only) terhadap seluruh sistem yang dipergunakan oleh Pedagang fisik aset kripto (exchanger).

Saya tidak tahu persis apakah exchanger semisal @AaZaki termasuk ke pedagang fisik aset kripto yang harus menyampaikan laporan setiap akhir hari tersebut atau bukan.

Yang diakui oleh Bappebti adalah Pedagang fisik aset kripto yang telah terdaftar, jadi diluar itu mungkin akan dianggap sebagai pelanggan aset Kripto (seperti trader pada umumnya)

Kalau menurut opini saya sih partner-partner yang berada dibawah exchange semisal Indodax tidak sampai harus melaporkan transaksi seperti ini kepada Bursa Berjangka, jadi jatuhnya sudah diwakilkan ke Indodax-nya itu sendiri.

Mungkin istilah partner ini nantinya hanya akan jadi pemanis/cover saja (atau bagaimana mereka mengatur sistemnya untuk menjadi makelar), sedangkan saat masuk (bertransaksi) mereka tetap akan dianggap sebagai pelanggan aset kripto, karena dalam peraturan Bappebti tidak pernah disebutkan nama selain pelanggan aset kripto dibawah Pedagang Aset Kripto.

Selain itu untuk untuk bisa menjadi Pelanggan Aset Kripto hanya terbatas untuk perorangan (badan usaha tidak diperkenankan), hal ini telah dituangkan dalam Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 Pasal 24 Ayat 8.

[Luzin]

Sudah pasti pihak Bappebti akan tahu mengenai data dari pelanggan aset kripto (trader), soalnya Bappebti memiliki akses membaca (read-only) terhadap seluruh sistem yang dipergunakan oleh Pedagang fisik aset kripto (exchanger).

Saya baru paham, saya pikir akun kita misal di indodax itu akan aman, maksudnya pihak indodax akan merahasiakan data kita. Jadi selama ini kegiatan user indodax sudah terekam perorangan. Siap siap jika benar regulasi pajak crypto diresmikan  

[joniboini]

-snip-

Ane rasa ini udah jadi asumsi gan kalau agan pake centralized services. Meskipun kaga ada Bappebti, tetap aja data agan ada di Indodax, dan siapa tahu siapa aja yang punya akses ke situ. Masih agak "mending" kalau yang make pemerintah doang, kalau dijual ke mana" atau kena hack ya berabe. Ane rasa juga tidak perlu terlalu paranoid mengenai pajak, toh bebannya ga sebesar negara lain. Ane rasa itu bentuk kompromi yang masuk akal kalau ingin industri kripto bisa secara legal ada di Indo.

Ane lebih khawatir kalau data user itu kepake buat hal" lain kayak surveillance misalnya, atau scam/phising yang ada potensi bikin aset hilang semuanya, ga sekedar 0.05% aja. Jaminan dari jasa publik itu hanya pemanis aja, karena udah pasti sulit buat verifikasi.

[Husna QA]

Saya baru paham, saya pikir akun kita misal di indodax itu akan aman, maksudnya pihak indodax akan merahasiakan data kita. Jadi selama ini kegiatan user indodax sudah terekam perorangan. Siap siap jika benar regulasi pajak crypto diresmikan  :)

Di kebijakan privasi yang diterapkan Indodax, itu mereka sudah memberikan jaminan tentang kerahasiaan data membernya, dikecualikan untuk beberapa poin sebagaimana yang tertera di https://indodax.com/privacy-policy/ . Jadi sekalipun data member di share ke Bappebti dalam rangka mematuhi kewajiban hukum* tentunya mereka juga sudah memiliki standar keamanan agar data tidak sampai bocor ke pihak lain yang tidak memiliki kewenangan akan data tersebut.

*) Ini juga saya kira tidak lepas dari keharusan mematuhi peraturan KYC sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

[Ljunior]

Tenang kang, Indodax menjaga kerahasiaan data membernya
:
:
:
:

Karena security govt kita terlalu kuat sehingga data pribadi 294 Juta KTP telah bocor dan dijual-belikan.
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210520202313-37-247172/data-ktp-nomor-hp-279-juta-warga-ri-bocor-kominfo-buka-suara mungkin dari sekian banyak data itu ada kita didalamnya.

Ironis pemerintah kita selalu bicara Teknologi Digital 4.0 kenyataan dari dulu masalah Database juga Kacau, salahsatu database kependudukan yang dipegang oleh Disdukcapil.Ada orang yang kerja di Disdukcapil didaerah manapun yang mau bantah statment saya?

belum lagi sekarang yang lagi rame penerimaan siswa baru dan PPDB  Web PPDB aja Refresh page harus Logout dulu padahal pake NPM masa JS tidak automatis refresh  dari segi client dan apapun backend yang dipake harus bisa ngikuti autmatis update data.

Ada Dev/operator PPDB yang mau bantah statment saya?
 

[Husna QA]

Tenang kang, Indodax menjaga kerahasiaan data membernya
:
:
:
:

Karena security govt kita terlalu kuat sehingga data pribadi 294 Juta KTP telah bocor dan dijual-belikan. -snip-

Ya om, saya sudah mendengar juga berita tentang kebocoran data KTP dari warga RI tersebut yang diduga berasal dari data BPJS Kesehatan, terlepas dari bagaimana cara pemerintah dalam kasus tersebut pihak BPJS Kesehatan mengamankan data-data usernya (jika memang benar dari sana sumber kebocorannya).

Terkait Pedagang Aset kripto, saya melihat adanya keharusan bagi mereka memenuhi persyaratan antara lain:

-snip-
j. memiliki sertifikasi ISO 27001 (Information Security Management System); dan
k. memiliki sertifikasi ISO 27017 (cloud security) dan ISO 27018 (cloud privacy), apabila Pedagang Fisik Aset Kripto menggunakan cloud.

dan untuk contoh Indodax saya baca mereka sudah memiliki dua jenis sertifikasi ISO, yaitu 9001: 2015 dan 27001: 2013 yang merupakan standar internasional dalam bidang sistem manajemen mutu dan keamanan informasi.
https://blog.indodax.com/meraih-dua-sertifikasi-iso-sekaligus-indodax-siap-menjadi-start-up-unicorn-baru-indonesia/

Nah terkait pengecualian pada kebijakan privasi mereka termasuk diantaranya harus mematuhi hukum/regulasi yang berlaku di Indonesia diantaranya 'share data ke Bappebti (pemerintah)' ini yang saya sebagai orang awam tidak tahu apakah sistem keamanan data yang mereka miliki sama ketatnya 'atau justru sebaliknya' (#berharap tidak terjadi kebocoran data dari sini).

[Luzin]

Karena security govt kita terlalu kuat sehingga data pribadi 294 Juta KTP telah bocor dan dijual-belikan.
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210520202313-37-247172/data-ktp-nomor-hp-279-juta-warga-ri-bocor-kominfo-buka-suara mungkin dari sekian banyak data itu ada kita didalamnya.
 

Harapannya sih tidak terulang kejadian seperti ini, kalau tahu tahu ada orang nagih hutang repot. 
Selain itu juga semoga orang dalam indodax juga kuat mental untuk tetap menjaga kerahasian data kita.

Ada Dev/operator PPDB yang mau bantah statment saya?
 

Maaf OOT , Saya bukan DEV tapi sudah hampir 3 tahun saya menggunakan fitur ini untuk bantu siswa daftar ke SMP. Saya juga kadang esmosi sekali dengan masalah ini. Kadang saya tanya ke panitia jawabannya sudah ditebak"sisitem eror" sabar pak.

[Ljunior]

@Husna QA
Iya kang sebenarnya sy ngk khawatir kalau Indodax apalagi berkaitan dgn crypto karena security mslh assetnya trrmasuk bagus.

Yg saya khawatirin justru data pribadi itu digunakan untuk hal2 lain. Karena saya tahu bagaimana powerfullnya data pribadi kalau diolah.

@Luzin
Om tuh sedikit sudah sy kasih bocoran. Saya kalau tinggal di Luar Negri pingin sekali bikin thread(Twitter)mengungkap tentang Sistem Informasi Instansi di Indonesia kalau masih  Tinggal di Indonesia yg ada malah kena UU ITE dan jeruji besi menanti.

Om segitu udh sedih apalagi sy 4 bulan pasca lulus kuliah sampai 4 bulan kebalakang masih Ngerjain Instansi dan bumn.

Oot project pemerintah terbaru: Bukit Algoritma di Sukabumi.. Sy hanya bisa ketawa guling2... Saksikan kedepannya pasti banyak masalah  

Edit:
Sebut aja Bego kuadrat 

Pemerintah Kabupaten Magelang yang menampilkan data pribadi penduduknya di situs web resmi mereka. Ini bukan kebocoran data, tetapi memang Pemkab Magelang yang secara bebas & terbuka memuat data nomor KK & KTP.

https://twitter.com/kumparan/status/1401886669125521410

[barabarian1]

Tenang kang, Indodax menjaga kerahasiaan data membernya
:
:
:
:

Karena security govt kita terlalu kuat sehingga data pribadi 294 Juta KTP telah bocor dan dijual-belikan.
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210520202313-37-247172/data-ktp-nomor-hp-279-juta-warga-ri-bocor-kominfo-buka-suara mungkin dari sekian banyak data itu ada kita didalamnya.

Ironis pemerintah kita selalu bicara Teknologi Digital 4.0 kenyataan dari dulu masalah Database juga Kacau, salahsatu database kependudukan yang dipegang oleh Disdukcapil.Ada orang yang kerja di Disdukcapil didaerah manapun yang mau bantah statment saya?

belum lagi sekarang yang lagi rame penerimaan siswa baru dan PPDB  Web PPDB aja Refresh page harus Logout dulu padahal pake NPM masa JS tidak automatis refresh  dari segi client dan apapun backend yang dipake harus bisa ngikuti autmatis update data.

Ada Dev/operator PPDB yang mau bantah statment saya?
 

bener gan, saya sendiri lebih percaya indodax daripada pemerintah masalah keamanan, meskipun tidak 100%.
search google soal kartu keluarga aja bisa dapet satu daerah lengkap, bentuk data base.

Pemerintah Kabupaten Magelang yang menampilkan data pribadi penduduknya di situs web resmi mereka. Ini bukan kebocoran data, tetapi memang Pemkab Magelang yang secara bebas & terbuka memuat data nomor KK & KTP.

https://twitter.com/kumparan/status/1401886669125521410

lumayankan, bisa buat hal yang tudak diinginkan

[blue Snow]

bener gan, saya sendiri lebih percaya indodax daripada pemerintah masalah keamanan, meskipun tidak 100%.
search google soal kartu keluarga aja bisa dapet satu daerah lengkap, bentuk data base.

Ane kira mengenai data penting seperti KYC pengguna dsb harus dikelola oleh profesional (pihak ketiga), setidaknya pemerintah bisa membuat lapangan job baru bagi perusahaan pengelola data dan bagi yang mempostingnya di internet dikenakan hukuman.

search google soal kartu keluarga aja bisa dapet satu daerah lengkap, bentuk data base.

betul, ane sudah coba, banyak foto KK tapi rata-rata editan sih. ane coba buat registrasi kartu SIM baru tidak berfungsi, kemungkinan sudah banyak yang pakai untuk itu juga.


Ane ada pertanyaan tentang Undang-undang tentang perdagangan berjangka komoditi dimana termasuk di dalamnya exchange crypto, apa UU tersebut masih mengacu pada UU NO. 10 TAHUN 2011?, atau sudah ada revisi baru mengenai itu.

[Husna QA]

Ane ada pertanyaan tentang Undang-undang tentang perdagangan berjangka komoditi dimana termasuk di dalamnya exchange crypto, apa UU tersebut masih mengacu pada UU NO. 10 TAHUN 2011?, atau sudah ada revisi baru mengenai itu.

Dari yang saya baca di artikel Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Kementerian Perdagangan per tanggal 18 Februari 2021, Aset kripto dalam hal ini sebagai aset komoditas masih mengacu pada UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.


Referensi: http://bappebti.go.id/resources/docs/artikel_2021_02_18_lne7p27t_id.pdf

[Husna QA]

Indonesian mengalami perubahan dari sebelumnya memiliki 13 perusahaan sekarang tinggal 12 perusahaan aset kripto yang sudah mengantongi izin dari Bappebti, tetapi tread ini masih membahas 13 tanpa mengkoreksi termasuk saya padahal pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, BAPPEBTI telah menerbitkan Keputusan Pembekuan Kegiatan Usaha sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Cripto atas  nama PT  BURSA  CRIPTO  PRIMA, berdasarkan Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI Nomor 01tahun 2021 tanggal 25 Agustus 2021.
Walau saya sendiri belum pernah tahu mereka aplikasi atau bagaimana cara mereka memperdagangkan

Maaf saya quote post-nya di thread ini. Menurut saya disini cocok juga karena bahasan thread lebih spesifik ke perkembangan perdagangan Bitcoin/Cryptocurrency di Indonesia.

Saya baru ngeh perihal informasi pembekuan di atas; Tadi coba cari link informasi resminya ketemu yang ini:
https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2021_08_25_2336v77a_id.pdf


Pelajaran penting yang bisa diambil, sekalipun suatu perusahaan sudah memiliki tanda daftar di Bappebti sebagai calon pedagang fisik aset kripto namun tidak menutup kemungkinan kedepannya bisa saja bermasalah sehingga sampai dibekukan seperti pada kasus di atas. Intinya selektif dalam memilih bursa/exchange dan ingat "Not your Keys, Not your Coins".

[abhiseshakana]

Pelajaran penting yang bisa diambil, sekalipun suatu perusahaan sudah memiliki tanda daftar di Bappebti sebagai calon pedagang fisik aset kripto namun tidak menutup kemungkinan kedepannya bisa saja bermasalah sehingga sampai dibekukan seperti pada kasus di atas. Intinya selektif dalam memilih bursa/exchange dan ingat "Not your Keys, Not your Coins".

Meskipun aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Bappebti belum diimplementasikan secara menyeluruh, ternyata sudah ada 1 exchange yang tersandung masalah  . Terus terang saya belum pernah mencoba layanan bechipindo, tapi buat yang memiliki aset disana kira-kira nasibnya bagaimana ya ? Jika situs dan app-nya diblokir, tentunya untuk proses withdrawalnya akan ribet.

[Husna QA]

Meskipun aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Bappebti belum diimplementasikan secara menyeluruh, ternyata sudah ada 1 exchange yang tersandung masalah  ::). Terus terang saya belum pernah mencoba layanan bechipindo, tapi buat yang memiliki aset disana kira-kira nasibnya bagaimana ya ? Jika situs dan app-nya diblokir, tentunya untuk proses withdrawalnya akan ribet.

Saya cek website-nya http://www.bechipindo.co.id/ juga sudah tidak bisa diakses, hanya beberapa akun sosmed-nya saja yang masih bisa dibuka.

Platform perdagangan komoditas digital BeChipindo hanya memiliki 5 (lima) media komunikasi, yaitu melalui blog.bechipindo.co.id, Instagram resmi Bechipindo dengan nama akun BeChipindo, Fanpage Facebook @BeChipindo, Telegram Channel 1 (satu) arah @BeChipindo Official, dan Youtube @BeChipindo.

https://linktr.ee/bechipindo
Beberapa bulan sebelum PT Bursa Cripto Prima (BeChipindo) dibekukan Bappebti, itu di kolom komentar Facebook-nya ternyata sudah banyak yang mengeluhkan perihal withdraw yang bermasalah.

Jika merujuk pada Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Bab IV Penyelesaian Perselisihan, ada beberapa opsi yang bisa ditempuh selain melalui musyawarah jika terjadi perselisihan semisal kasus di atas diantaranya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri.

[abhiseshakana]

Beberapa bulan sebelum PT Bursa Cripto Prima (BeChipindo) dibekukan Bappebti, itu di kolom komentar Facebook-nya ternyata sudah banyak yang mengeluhkan perihal withdraw yang bermasalah.

Jika merujuk pada Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Bab IV Penyelesaian Perselisihan, ada beberapa opsi yang bisa ditempuh selain melalui musyawarah jika terjadi perselisihan semisal kasus di atas diantaranya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri.

Ribet juga klo urusannya seperti itu, yang jelas untuk proses WD-nya tidak akan bisa dilakukan secara instan, dan terlepas dari semua itu tetap customer yang akhirnya dirugikan. Pokoknya klo sebuah exchange sudah bermasalah maka customer akan selalu menjadi korban.

[Sedikit OOT] Saya memiliki pengalaman tidak mengenakan dengan exchange yang bermasalah (Cryptopia), karena sampai saat ini semua aset yang berada di akun saya statusnya tidak jelas (dan saya tidak memiliki akses lagi ke akun tersebut). Untuk nilainya sendiri cukup lumayan, yakni sekitar 0.2 BTC dan beberapa shitcoins.

[Chikito]

Pelajaran penting yang bisa diambil, sekalipun suatu perusahaan sudah memiliki tanda daftar di Bappebti sebagai calon pedagang fisik aset kripto namun tidak menutup kemungkinan kedepannya bisa saja bermasalah sehingga sampai dibekukan seperti pada kasus di atas. Intinya selektif dalam memilih bursa/exchange dan ingat "Not your Keys, Not your Coins".

Saya juga agak ngeri-ngeri kalau mau transfer dari wallet pribadi ke Exchange, apa lagi saat bullish begini, mungkin kalau ragu ada baiknya sedikit-sedikit tidak langsung sekaligus, takutnya mandek atau gimana.  Intinya sih, tidak menyimpan aset di exchange, itu saja. walau pun sedikit tetap aja kayak shiba kan naeknya sekian ribu persen, (sedikit dulunya misalnya 1 juta, sekarang jadi milyar) kalau exchange-nya kayak di atas diunlist bappeti, berabe urusan.

Meskipun aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Bappebti belum diimplementasikan secara menyeluruh, ternyata sudah ada 1 exchange yang tersandung masalah  .

entah ini apa namanya kebobolan, harusnya kalau 1x saja tidak menyampaikan laporan keuangan harusnya sudah diwarning segera kepada konsumen, biar kalau sudah tidak bisa diakses seperti sekarang, konsumen sudah withdraw semua aset.

Jika merujuk pada Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Bab IV Penyelesaian Perselisihan, ada beberapa opsi yang bisa ditempuh selain melalui musyawarah jika terjadi perselisihan semisal kasus di atas diantaranya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri.

Apakah tiap exchange ada dana sebagai penjamin misal untuk kejadian seperti ini?, jadi kalau misalnya exchange tidak bisa memproses penarikan dari konsumen, maka dana penjamin tersebut yang dipakai. Soalnya saya lihat di aturan tersebut, ada nominal uang, entah apa nominal trilunan tersebut hanya sebagai syarat kalau exchange tersebut punya dana gede alias pemanis.

[Sedikit OOT] Saya memiliki pengalaman tidak mengenakan dengan exchange yang bermasalah (Cryptopia), karena sampai saat ini semua aset yang berada di akun saya statusnya tidak jelas (dan saya tidak memiliki akses lagi ke akun tersebut). Untuk nilainya sendiri cukup lumayan, yakni sekitar 0.2 BTC dan beberapa shitcoins.

takutnya seperti ini, kalau iya fungsinya hanya sebatas pengawas saja.

[Husna QA]

Apakah tiap exchange ada dana sebagai penjamin misal untuk kejadian seperti ini?, jadi kalau misalnya exchange tidak bisa memproses penarikan dari konsumen, maka dana penjamin tersebut yang dipakai. Soalnya saya lihat di aturan tersebut, ada nominal uang, entah apa nominal trilunan tersebut hanya sebagai syarat kalau exchange tersebut punya dana gede alias pemanis.

Saya juga sebelumnya terbesit kesana, mengingat suatu perusahaan untuk bisa mendapat tanda daftar sebagai calon pedagang fisik Aset Kripto ada ketentuan harus memiliki 'modal disetor' dan juga memiliki 'saldo modal akhir' sebagaimana jumlahnya tertera di Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 dan mengalami beberapa perubahan sehingga nominalnya jadi lebih kecil dari sebelumnya.

Syarat modal (Rp 50.000.000.000) yang ada di OP (mengacu pada Peraturan Bappebti No.9 Tahun 2019) adalah syarat untuk bisa menjadi Pedagang Fisik Aset Kripto yang disetujui oleh Bappebti. Sedangkan modal awal buat calon Pedagang Fisik Aset Kripto untuk mendapatkan tanda daftar hanya sebesar Rp 25.000.000.000 (mengacu pada Peraturan Bappebti No.3 Tahun 2020).

Sampai saat ini Peraturan Bappebti yang terkait dengan regulasi perdagangan kripto sebagai aset komoditas sudah mengalami revisi 3x
- Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019
- Peraturan Bappebti No.9 Tahun 2019 (Revisi Pertama)
- Peraturan Bappebti No.2 Tahun 2020 (Revisi Kedua)
- Peraturan Bappebti No.3 Tahun 2020 (Revisi Ketiga)

Menurut opini saya, seharusnya dana tersebut bisa digunakan sebagai dana jaminan jika sampai terjadi seperti pada kasus BeChipindo, tentunya didasari juga dengan ketentuan hukumnya semisal melalui putusan pengadilan sebagaimana disebutkan di atas sebagai salah satu solusi dalam penyelesaian perselisihan. -CMIIW-

[Chikito]

Beberapa hari lalu tepatnya tanggal 3 Desember 2021, Bappeti kembali mambatalkan atau membekukan kegiatan usaha PT Plutonext Digital Aset [1], dikarenakan mereka (pihak pluto) tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan transaksi harian, laporan  harian dan bulanan.

Jadi saat ini tersisa 11 exchange yang listing di bapetti. diharapkan dengan kejadian ini, pengguna dapat lebih selektif lagi dalam hal memilih fasilitas untuk menukar maupun trading cryptocurency yang legal secara hukum.

[1]. https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2021_12_03_oaoru1p6_id.pdf

[abhiseshakana]

Beberapa hari lalu tepatnya tanggal 3 Desember 2021, Bappeti kembali mambatalkan atau membekukan kegiatan usaha PT Plutonext Digital Aset [1], dikarenakan mereka (pihak pluto) tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan transaksi harian, laporan  harian dan bulanan.

Jadi saat ini tersisa 11 exchange yang listing di bapetti. diharapkan dengan kejadian ini, pengguna dapat lebih selektif lagi dalam hal memilih fasilitas untuk menukar maupun trading cryptocurency yang legal secara hukum.

[1]. https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2021_12_03_oaoru1p6_id.pdf

Padahal proses pelaksanaan perdagangan aset kripto belum sepenuhnya direalisasikan, tetapi sudah ada 2 exchange (Pedagang Fisik Aset Kripto) yang harus dicabut izinnya. Kayaknya lama-kelamaan yang tetap bisa bertahan ya tetap exchange yang itu-itu saja  .


Btw, Bappebti juga telah menerbitkan peraturan baru Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka
https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2021_12_01_bt4tvsg9_id.pdf

[Chikito]

Padahal proses pelaksanaan perdagangan aset kripto belum sepenuhnya direalisasikan, tetapi sudah ada 2 exchange (Pedagang Fisik Aset Kripto) yang harus dicabut izinnya. Kayaknya lama-kelamaan yang tetap bisa bertahan ya tetap exchange yang itu-itu saja  .

kemungkinan mereka masih setengah-setengah untuk melanjutkan perdagangan di Indonesia, di satu sisi volume juga masih gk banyak jadi tidak terlalu fokus dan abai untuk melaporkan kegiatan transaksi. Sedangkan Exchange yang sudah besar kayak Indodax, sudah pasti mereka rutin, kalau gak, bisa hilang member 3 jutanya.

Btw, Bappebti juga telah menerbitkan peraturan baru Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka
https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2021_12_01_bt4tvsg9_id.pdf

agak gimana gitu pada pasal 20 ayat 5 pada point G dikatakan; lokasi penyimpanan cold Wallet harus dirahasiakan; tapi disisi lain point H, tempat penyimpanan tersebut harus terkoneksi langsung dengan Bappebti, Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

kalau menurut saya jadinya tidak rahasia lagi, kalau pihak lain harus mengetahuinya.

[Luzin]

agak gimana gitu pada pasal 20 ayat 5 pada point G dikatakan; lokasi penyimpanan cold Wallet harus dirahasiakan; tapi disisi lain point H, tempat penyimpanan tersebut harus terkoneksi langsung dengan Bappebti, Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

kalau menurut saya jadinya tidak rahasia lagi, kalau pihak lain harus mengetahuinya.

Nampaknya rahasia disini menjadi rahasia bersama antara Bappeti, exchange dan institusi yang terkait disitu. Rahasia yang terbatas pada 3 institusi yang om sebutkan. Karena mereka memiliki wewenang dalam menangani masalah tersebut.  Tapi sedikit sangsi juga karena kita pahami bahwa kadang pegawai pejabat yang telah disumpah juga melanggar sumpah mereka, jadi kerahasiaan ini sepertinya sudah menjadikan kita ragu pada institusi pemerintah tentang jaminan kerahasiaan dan keamanan aset para pelaku crypto.

[abhiseshakana]

agak gimana gitu pada pasal 20 ayat 5 pada point G dikatakan; lokasi penyimpanan cold Wallet harus dirahasiakan; tapi disisi lain point H, tempat penyimpanan tersebut harus terkoneksi langsung dengan Bappebti, Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

kalau menurut saya jadinya tidak rahasia lagi, kalau pihak lain harus mengetahuinya.

Maksud "terkoneksi" di Pasal 20 Ayat 5 poin H, kayaknya hanya berkaitan dengan CCTV yang memantau (1 x 24jam) area tempat penyimpanan cold wallet. Jadi CCTV tersebut terhubung langsung ke Bappebti, sehingga pihak Bappebti memiliki akses untuk memonitor siapa saja yang bersinggungan dengan tempat penyimpanan tersebut.

[Chikito]

Tapi sedikit sangsi juga karena kita pahami bahwa kadang pegawai pejabat yang telah disumpah juga melanggar sumpah mereka, jadi kerahasiaan ini sepertinya sudah menjadikan kita ragu pada institusi pemerintah tentang jaminan kerahasiaan dan keamanan aset para pelaku crypto.

Setidaknya ini menunjukan bahwa menyimpan crypto di dompet milik kita sendiri itu lebih aman

Maksud "terkoneksi" di Pasal 20 Ayat 5 poin H, kayaknya hanya berkaitan dengan CCTV yang memantau (1 x 24jam) area tempat penyimpanan cold wallet. Jadi CCTV tersebut terhubung langsung ke Bappebti, sehingga pihak Bappebti memiliki akses untuk memonitor siapa saja yang bersinggungan dengan tempat penyimpanan tersebut.

ya saya mengerti, ini kemungkinan dimaksudkan jika ada penyelewengan wewenang dari pihak exchange, semisal karyawan yang membajak.

[Husna QA]

Jadi saat ini tersisa 11 exchange yang listing di bapetti.

Pada 3 Desember 2021 lalu selain terbit putusan pembekuan kegiatan usaha PT Plutonext Digital Aset sebagai calon pedagang aset fisik kripto, pada tanggal itu juga terbit putusan pembatalan tanda daftar PT Bursa Cripto Prima (BeChipindo) sebagai calon pedagang aset fisik kripto setelah dalam kurun waktu 30 hari tidak ada perbaikan sejak dibekukan kegiatan usahanya.
Referensi: https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2021_12_03_724me9oc_id.pdf

Kalau dalam limit beberapa hari kedepan tidak ada juga perbaikan, kemungkinan besar PT Plutonext Digital Aset juga akan dibatalkan tanda daftarnya seperti BeChipindo.
Jadi perusahaan pedagang aset kripto yang terdaftar di Bappebti saat ini 12, dengan satu perusahaan statusnya dibekukan.

Tetapi dengan histori keamanan digital dan perlindungan data yang relatif lemah pada institusi pemerintahan, saya khawatir dengan kemungkinan kebocoran rekaman atau akses dari CCTV tersebut.

Seperti contoh data NIK Presiden tidak luput dari kebocoran data juga.

Sedikit off-topic, tapi pasal 20 ayat B - D agak menarik karena Bappebti menyarankan penggunaan hardware wallet Ledger/Ledger Nano.

Mungkin maksudnya Pasal 20 ayat 5 huruf b-d.

[Luzin]

Pada 3 Desember 2021 lalu selain terbit putusan pembekuan kegiatan usaha PT Plutonext Digital Aset sebagai calon pedagang aset fisik kripto, pada tanggal itu juga terbit putusan pembatalan tanda daftar PT Bursa Cripto Prima (BeChipindo) sebagai calon pedagang aset fisik kripto setelah dalam kurun waktu 30 hari tidak ada perbaikan sejak dibekukan kegiatan usahanya.

News bagus buat perkembangan crypto indonesia sepertinya. Semoga masih masuk topik pembahasan.
Mengutip dari Coindesk, Jika Binance, BCA dan Telkom indonesia sedang mendiskusikan terkait pembukaan Exchange crypto di indonesia.
Media bloomberg juga mengabarkan ini, meski kelihatannya ini masih sebatas rumor karena dikatakan coindesk juru bicara Binance memilih diam tentang kabar ini. Mereka hanya berbicara jika mereka mendukung perkembangan industri blokchain.
Semakin menarik nih jika benar, apalagi BCA adalah milik Hartono, orang terkaya diindonesia. Selain itu bagaimana nasib Tokocrypto ya? yang telah menjadi patner Binance 

Sumber:
1. https://www.coindesk.com/business/2021/12/10/binance-in-talks-with-indonesian-heavyweights-for-crypto-venture/
2. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-10/binance-weighs-crypto-venture-with-indonesia-s-richest-family?sref=PFCuwcPr

[abhiseshakana]

News bagus buat perkembangan crypto indonesia sepertinya. Semoga masih masuk topik pembahasan.
Mengutip dari Coindesk, Jika Binance, BCA dan Telkom indonesia sedang mendiskusikan terkait pembukaan Exchange crypto di indonesia.
Media bloomberg juga mengabarkan ini, meski kelihatannya ini masih sebatas rumor karena dikatakan coindesk juru bicara Binance memilih diam tentang kabar ini. Mereka hanya berbicara jika mereka mendukung perkembangan industri blokchain.
Semakin menarik nih jika benar, apalagi BCA adalah milik Hartono, orang terkaya diindonesia. Selain itu bagaimana nasib Tokocrypto ya? yang telah menjadi patner Binance 

Sumber:
1. https://www.coindesk.com/business/2021/12/10/binance-in-talks-with-indonesian-heavyweights-for-crypto-venture/
2. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-10/binance-weighs-crypto-venture-with-indonesia-s-richest-family?sref=PFCuwcPr

Jika BCA dan Telkom beneran masuk pasar Crypto maka ini adalah berita bagus, setidaknya akan bertambah exchange (crypto) besar di Indonesia yang bisa dijadikan sebagai pilihan karena potensi scamnya kecil. [IMO] Kayaknya sih ini ada kaitannya dengan rencana penerbitan Digital Rupiah oleh pemerintah, karena jika rencana itu benar-benar direalisasikan maka BCA juga pasti akan memfasilitasi aliran Digital Rupiah.

Untuk Binance sendiri, lagi-lagi mereka tetap berusaha mencari jalan untuk bisa menancapkan bendera mereka di Indonesia tanpa harus dengan memenuhi persyaratan registrasi (exchange) yang ditetapkan oleh Bappebti  , yakni dengan cara menjalin partnership baru.

[Husna QA]

Mengutip dari Coindesk, Jika Binance, BCA dan Telkom indonesia sedang mendiskusikan terkait pembukaan Exchange crypto di indonesia.

Kalaupun beneran bakal muncul lagi exchange dari hasil kerjasama tersebut, (IMO) tentunya BCA dan Telkom punya 'bendera' sendiri yang dilibatkan disana, karena jelas ini akan bersinggungan dengan kebijakan BI perihal cryptocurrency, apalagi BCA yang notabene berada dibawah pengaturan dan pengawasan OJK & BI (https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia#cite_note-:0-6).

Sementara Telkom, entah berikut ini ada hubungannya atau tidak dengan rencana kerjasama pembukaan exchange tersebut.

[abhiseshakana]

*Update: Baru-baru ini Bappebti telah me-release daftar Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang untuk sampai saat ini berjumlah 17 perusahaan.

List Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah terdaftar di Bappebti
1. PT. Aset Digital Berkat (https://www.tokocrypto.com/)
2. PT. Upbit Exchange Indonesia (https://id.upbit.com/)
3. PT. Tiga Inti Utama (https://triv.co.id/id)
4. PT. Indodax Nasional Indonesia (https://indodax.com/)
5. PT. Pintu Kemana Saja (https://pintu.co.id/)
6. PT. Zipmex Exchange Indonesia (https://zipmex.com/id/)
7. PT. Luno Indonesia Ltd (https://www.luno.com/)
8. PT. Rekeningku Dotcom Indonesia (https://www.rekeningku.com/)
9. PT. Indonesia Digital Exchange (https://digitalexchange.id/)
10. PT. Cipta Koin Digital (https://www.koinku.id/)
11. PT. Triniti Investama Berkat (https://bitocto.com/)
12. PT. Galad Koin Indonesia (https://galad.id/)
13. PT. Kripto Maksima Koin (https://kriptomaksima.com/)
14. PT. Mitra Kripto Sukses (https://kriptosukses.com/)
15. PT. Pantheras Teknologi Internasional (https://www.pantheras.com/)
16. PT. Aset Digital Indonesia (https://www.incrypto.co.id/)
17. PT. Pedagang Aset Kripto (https://www.pedagangasetkripto.com/)

source : https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto

[Luzin]

*Update: Baru-baru ini Bappebti telah me-release daftar Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang untuk sampai saat ini berjumlah 17 perusahaan.

List Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah terdaftar di Bappebti
~snip~
source : https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto

Ketika mencermti kalimat Om @abhiseshakana ini belum resmi ya? artinya masih dalam proses atau ada persyaratan yang kurang atau masalh lainnya kah?

Tentu penerbitan ini setidaknya perlu disosialisasikan, setidaknya ini akan membantu para trader/ investor pemula untuk melakukan aktifitas perdagangan dalam bursa yang bernaungan dibawah lembaga pengawas pemerintah. Walapun saya pikir volumnya belum sebesar exchange luar negeri yang bahkan belum tentu mendaftarkan diri ke Bappeti. Setidaknya penerbitan ini ada sedikit jaminan keamanan lebih baik dari calon pedagang crypto yang terdaftar untuk kawasan dalam negeri untuk para usernya. Setidakanya akan mengurangi korban korban investasi pada platform perdagangan ilegal dan tidak bertanggung jawab.

Jika saya membaca pada tahun 2021 hanya ada 13 pedagang fisik aset crypto di bawah naungan Bappeti. Tentu jika rilis ini resmi bukan hanya sebagai calon, tentu berita bagus. Artinya perkembangan perdagangan aset crypto di indonesia cukup pesat dan pesat dalam perkembangan.

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210504143923-37-243085/tokocrypto-indodax-11-bursa-kripto-terdaftar-di-bappebti

[abhiseshakana]

Ketika mencermti kalimat Om @abhiseshakana ini belum resmi ya? artinya masih dalam proses atau ada persyaratan yang kurang atau masalh lainnya kah?

Tentu penerbitan ini setidaknya perlu disosialisasikan, setidaknya ini akan membantu para trader/ investor pemula untuk melakukan aktifitas perdagangan dalam bursa yang bernaungan dibawah lembaga pengawas pemerintah. Walapun saya pikir volumnya belum sebesar exchange luar negeri yang bahkan belum tentu mendaftarkan diri ke Bappeti. Setidaknya penerbitan ini ada sedikit jaminan keamanan lebih baik dari calon pedagang crypto yang terdaftar untuk kawasan dalam negeri untuk para usernya. Setidakanya akan mengurangi korban korban investasi pada platform perdagangan ilegal dan tidak bertanggung jawab.

Jika saya membaca pada tahun 2021 hanya ada 13 pedagang fisik aset crypto di bawah naungan Bappeti. Tentu jika rilis ini resmi bukan hanya sebagai calon, tentu berita bagus. Artinya perkembangan perdagangan aset crypto di indonesia cukup pesat dan pesat dalam perkembangan.

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210504143923-37-243085/tokocrypto-indodax-11-bursa-kripto-terdaftar-di-bappebti

17 perusahaan tersebut (termasuk 13 exchange crypto sebelumnya) sudah resmi terdaftar di Bappebti sebagai calon Pedagang Fisik Aset Kripto. Karena statusnya saat ini masih sebagai "calon" berarti ada kemungkinan ke 17 perusahaan tersebut belum memenuhi keseluruhan persyaratan yang ada di Pasal 14 Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka atau bisa saja disebut "calon" karena Bursa Kripto belum dilaunching dan aktifitas perdagangan aset Kripto belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bappebti.

Kalo berdasarkan isi artikel dari https://finance.detik.com/fintech/d-5884762/peluncuran-bursa-kripto-ri-molor-paling-lambat-maret-2022, kemungkinan Bursa Kripto bakal diluncurkan pada akhir Q1 tahun ini. Jika setelah Bursa Kripto resmi diluncurkan, tetapi status dari ke 17 perusahaan tersebut (atau beberapa diantaranya) masih tetap saja sebagai calon Pedagang Fisik Aset Kripto, berarti memang ada persyaratan yang belum dipenuhi oleh mereka.

[Husna QA]

-snip-
17. PT. Pedagang Aset Kripto (https://www.pedagangasetkripto.com/)

source : https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto

Link yang ini nampaknya belum aktif websitenya dan saya lihat pada post di atas, om abi menambahkan sedikit code juga.

Ketika mencermti kalimat Om @abhiseshakana ini belum resmi ya? artinya masih dalam proses atau ada persyaratan yang kurang atau masalh lainnya kah?

Tentu penerbitan ini setidaknya perlu disosialisasikan, setidaknya ini akan membantu para trader/ investor pemula untuk melakukan aktifitas perdagangan dalam bursa yang bernaungan dibawah lembaga pengawas pemerintah. -snip-

Meskipun statusnya sebagai "Calon Pedagang Fisik Aset Kripto" namun tanda daftar yang diperoleh perusahaan tersebut diatas resmi/sudah mendapat izin Bappebti dengan statusnya tersebut. No tanda daftarnya bisa dilihat di source link yang dicantumkan om abhie di atas (https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto).

Kalo berdasarkan isi artikel dari https://finance.detik.com/fintech/d-5884762/peluncuran-bursa-kripto-ri-molor-paling-lambat-maret-2022, kemungkinan Bursa Kripto bakal diluncurkan pada akhir Q1 tahun ini. Jika setelah Bursa Kripto resmi diluncurkan, tetapi status dari ke 17 perusahaan tersebut (atau beberapa diantaranya) masih tetap saja sebagai calon Pedagang Fisik Aset Kripto, berarti memang ada persyaratan yang belum dipenuhi oleh mereka.

Kalau semisal Bursa Kripto sudah ada dan diantara perusahaan tersebut masih ada yang berstatus 'Calon' Pedagang Fisik Aset Kripto, apakah itu berarti mereka belum bisa tergabung ke Bursa Kripto tersebut, begitukah?

[Chikito]

Tentu penerbitan ini setidaknya perlu disosialisasikan, setidaknya ini akan membantu para trader/ investor pemula untuk melakukan aktifitas perdagangan dalam bursa yang bernaungan dibawah lembaga pengawas pemerintah. Walapun saya pikir volumnya belum sebesar exchange luar negeri yang bahkan belum tentu mendaftarkan diri ke Bappeti. Setidaknya penerbitan ini ada sedikit jaminan keamanan lebih baik dari calon pedagang crypto yang terdaftar untuk kawasan dalam negeri untuk para usernya. Setidakanya akan mengurangi korban korban investasi pada platform perdagangan ilegal dan tidak bertanggung jawab.

Paling sosialisasinya sebatas di website resmi dari bappeti, kalau untuk mensosialisasikan dalam skala besar di televisi dan media cetak biasanya tidak, karena kemungkinan mentok di anggaran. Wartawan biasanya akan tahu sendiri dan akan mensosialisasikan secara gratis di media online. Disamping itu, exchange-exchange yang sudah masuk daftar akan dengan sendirinya mensosialisasikan - telah terdaftar di bappeti - di media-media sosial mereka atau kalau sudah teregister di salah satu exchange akan ngasih tau lewat email.

Dengan mulai bertambahnya exchange yang teregulasi Bappeti, secara tidak langsung menunjukan bahwa perkembangan crypto di tanah air. dalam artian tidak berkembang secara liar, namun teregulasi yang mempunyai payung hukum. Jadi, bila nanti ada kasus, aparat akan mudah melacak lokasi exchange, tidak seperti binomo (ilegal) yang sulit mencari siapa yang bertanggung jawab.

[Bobrox]

Paling sosialisasinya sebatas di website resmi dari bappeti, kalau untuk mensosialisasikan dalam skala besar di televisi dan media cetak biasanya tidak, karena kemungkinan mentok di anggaran. Wartawan biasanya akan tahu sendiri dan akan mensosialisasikan secara gratis di media online. Disamping itu, exchange-exchange yang sudah masuk daftar akan dengan sendirinya mensosialisasikan - telah terdaftar di bappeti - di media-media sosial mereka atau kalau sudah teregister di salah satu exchange akan ngasih tau lewat email.

Dengan mulai bertambahnya exchange yang teregulasi Bappeti, secara tidak langsung menunjukan bahwa perkembangan crypto di tanah air. dalam artian tidak berkembang secara liar, namun teregulasi yang mempunyai payung hukum. Jadi, bila nanti ada kasus, aparat akan mudah melacak lokasi exchange, tidak seperti binomo (ilegal) yang sulit mencari siapa yang bertanggung jawab.

Mungkin minimnya anggaran yang dimiliki Bappeti menjadi satu indikasi kenapa selama ini jarang ada sosialusasi via televisi yang bisa dianggap jauh lebih bagus dan dampaknya cukup terasa dibandingkan sosialisasi via website bappeti sendiri, meskipun diteruskan oleh para wartawan dan mereka mensosialisasikan di beberapa media elektronik. Namun sebagian besar justru saat ini exchange sendiri yang sudah mulai cukup aktif dalam mempromosikan di tv seperti Tokocrypto yang beberapa kali saya lihat sudah cukup aktif iklan di beberapa stasiun tv swasta.

Semakin besar peluang untuk berkembangnya perdagangan cryptocurrency di Indonesia jika ada beberapa exchange yang berani iklan dan mempromosikan di tv baik stasiun tv swasta atau juga tv nasional.

[abhiseshakana]

-snip-
17. PT. Pedagang Aset Kripto (https://www.pedagangasetkripto.com/)

source : https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto

Link yang ini nampaknya belum aktif websitenya dan saya lihat pada post di atas, om abi menambahkan sedikit code juga.

Dari ke 17 Calon Pedagang Aset Kripto diatas, ada 3 diantaranya yang status website-nya belum ready, yakni PT. Pedagang Aset Kripto, PT. Mitra Kripto Sukses dan PT. Kripto Maksima Koin. Yah mungkin masih dalam tahap pengerjaan mengingat mereka baru mengantongi ijin dari Bappebti di tahun 2022 ini.

Kalau semisal Bursa Kripto sudah ada dan diantara perusahaan tersebut masih ada yang berstatus 'Calon' Pedagang Fisik Aset Kripto, apakah itu berarti mereka belum bisa tergabung ke Bursa Kripto tersebut, begitukah?

Jika menilik dari Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka nampaknya ke 17 perusahaan masih berstatus 'Calon' Pedagang Fisik Aset Kripto karena Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka belum diresmikan. Dan seperti ketentuan pada Pasal 42 ayat 3, buat 'Calon' Pedagang Fisik Aset Kripto yang tidak mendapatkan persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto maka mereka akan kehilangan ijin dagangnya.

Pasal 40

(1) Sebelum Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti, pelaku usaha yang melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bappebti untuk mendapatkan tanda daftar sebagai calon Pedagang Fisik Aset Kripto.

Pasal 42

(1) Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah memiliki tanda daftar calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib mengajukan permohonan persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto kepada Bappebti paling lambat 1 (satu) bulan sejak Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti.

(2) Calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal permohonan persetujuan diterima oleh Bappebti.

(3) Dalam hal calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak mendapatkan persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto sampai dengan batas waktu yang ditentukan pada ayat (2) maka tanda daftar calon Pedagang Fisik Aset Kripto dibatalkan dan tidak berlaku

[Chikito]

Namun sebagian besar justru saat ini exchange sendiri yang sudah mulai cukup aktif dalam mempromosikan di tv seperti Tokocrypto yang beberapa kali saya lihat sudah cukup aktif iklan di beberapa stasiun tv swasta.

Semakin besar peluang untuk berkembangnya perdagangan cryptocurrency di Indonesia jika ada beberapa exchange yang berani iklan dan mempromosikan di tv baik stasiun tv swasta atau juga tv nasional.

Itu sebagai salah satu contoh.

Mereka tidak hanya iklan di televisi, bahkan sampai ke bawah, apa sampeyan pernah lihat ojol yang berkeliaran di kota anda?, Saya pernah lihat di sandaran bangku belakang Ojol (ojok-online motor) sebuah iklan tokocrypto. Mereka tidak main-main untuk memasarkan sampai ke masyarakat menengah ke bawah, mungkin karena yang pakai ojek motor itu kebanyakan mahasiswa dan anak-anak sekolah jadi targetnya pas sekali untuk anak milenial yang memang agak melek teknologi.

Khusus Bappeti, kalau exchange mau men-sponsori mereka untuk ngiklan/sosialisasi di televisi tentu bagus, hubungannya jadi simbiosis mutualisme.

[erep]

Itu sebagai salah satu contoh.

Mereka tidak hanya iklan di televisi, bahkan sampai ke bawah, apa sampeyan pernah lihat ojol yang berkeliaran di kota anda?, Saya pernah lihat di sandaran bangku belakang Ojol (ojok-online motor) sebuah iklan tokocrypto. Mereka tidak main-main untuk memasarkan sampai ke masyarakat menengah ke bawah, mungkin karena yang pakai ojek motor itu kebanyakan mahasiswa dan anak-anak sekolah jadi targetnya pas sekali untuk anak milenial yang memang agak melek teknologi.

Tujuan marketingnya sampai kelini masyarakat menengah ke bawah untuk memperluaskan jaringan komunitas crypto di Indonesia, setelah tayangnya iklan di telivisi dan berbagai media iklan lainnya maka masyarakat sudah berani menentukan platform mana yang dapat dipercaya untuk investasi dan trading, apalagi sudah mendapatkan legalitas dari Bappeti. Namun akhir-akhir ini, sebagian masyarakat masih memiliki keraguan akibat pengaruh berita dari affiliator binary option yang sedang marak diberitakan, padahal tidak ada berhubungan apapun dengan crypto dan harus ada penyataan untuk menjelaskan secara publik bahwa crypto dan saham tidak ada sangkut pautnya dengan binary option.

[Bobrox]

Tujuan marketingnya sampai kelini masyarakat menengah ke bawah untuk memperluaskan jaringan komunitas crypto di Indonesia, setelah tayangnya iklan di telivisi dan berbagai media iklan lainnya maka masyarakat sudah berani menentukan platform mana yang dapat dipercaya untuk investasi dan trading, apalagi sudah mendapatkan legalitas dari Bappeti. Namun akhir-akhir ini, sebagian masyarakat masih memiliki keraguan akibat pengaruh berita dari affiliator binary option yang sedang marak diberitakan, padahal tidak ada berhubungan apapun dengan crypto dan harus ada penyataan untuk menjelaskan secara publik bahwa crypto dan saham tidak ada sangkut pautnya dengan binary option.

Akibat kasus judi Binomo yang akhir - akhir ini menjadi viral berimbas cukup signifisikan bagi perkembangan cryptocurrency di Indonesia terutama pemahaman orang awam yang menklaim trading cryptocurrency sama halnya dengan binomo. Mungkin disini peran exchange market di Indonesia untuk mengeluarkan sedikit budget dengan cara promosi melalu media televisi untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat kelas menengah, jauh lebih effektiv promosi atau edukasi via media televisi dibandingkan dengan media sosial twitter atau melalui website Bppeti langsung karena media televisi cukup diminati masyarakat kita saat ini.

[masulum]

Akibat kasus judi Binomo yang akhir - akhir ini menjadi viral berimbas cukup signifisikan bagi perkembangan cryptocurrency di Indonesia terutama pemahaman orang awam yang menklaim trading cryptocurrency sama halnya dengan binomo. -snip-

Media kita itu tidak friendly dengan investasi crypto mas, kita lihat saja media online misalnya, kebanyakan isinya hanya clickbait. Mengedukasi masyarakat yang gaptek akan lebih mudah daripada yang melek teknologi namun setengah-setengah. karena akan menjadi perbedaan asumsi yang cukup panjang. Bahkan yang profesional terhadap teknologi pun dengan pemahaman dan keegoisan pola pikir jadi salah satu penyebab yang membuat pembahasan trading kripto akan berujung pada "biner atau gambling". Bappebti sudah cukup jelas dengan peraturan yang berlaku, jika mereka mau ikut, sudah jelas kripto itu aset komoditas digital. udah cukup. ga mau terima, ya sudah, akan buang-buang waktu mengedukasi orang yang sudah tidak mau nerima peraturan tersebut.

[Falconer]

Akibat kasus judi Binomo yang akhir - akhir ini menjadi viral berimbas cukup signifisikan bagi perkembangan cryptocurrency di Indonesia terutama pemahaman orang awam yang menklaim trading cryptocurrency sama halnya dengan binomo. Mungkin disini peran exchange market di Indonesia untuk mengeluarkan sedikit budget dengan cara promosi melalu media televisi untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat kelas menengah, jauh lebih effektiv promosi atau edukasi via media televisi dibandingkan dengan media sosial twitter atau melalui website Bppeti langsung karena media televisi cukup diminati masyarakat kita saat ini.

Saya harus mengakui bahwa poin yang saya bold diatas memang sedang terjadi saat ini di kalangan masyarakat awam. Mungkin bagus untuk mengedukasi masyarakat tentang trading atau investasi apa saja yang dilegalkan dan mendapatkan lisensi dari pemerintah melalui Bappebti di TV, Koran, atau media lainnya. Tapi saya sendiri masih akan setuju dengan yang dikatakan mas Masulum. Aturan Bappebti sudah jelas, jadi kalaupun mereka tidak percaya ya sudah tidak apa-apa daripada harus berdebat. Selama ini kalau memang masyarakat yang suka dengan trading dan investasi sepertinya mereka juga bisa menggunakan Youtube sebagai media pembelajaran.

[abhiseshakana]

Akibat kasus judi Binomo yang akhir - akhir ini menjadi viral berimbas cukup signifisikan bagi perkembangan cryptocurrency di Indonesia terutama pemahaman orang awam yang menklaim trading cryptocurrency sama halnya dengan binomo. Mungkin disini peran exchange market di Indonesia untuk mengeluarkan sedikit budget dengan cara promosi melalu media televisi untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat kelas menengah, jauh lebih effektiv promosi atau edukasi via media televisi dibandingkan dengan media sosial twitter atau melalui website Bppeti langsung karena media televisi cukup diminati masyarakat kita saat ini.

Meskipun Bappebti melakukan promosi melalui iklan TV, tetapi bisa saja hal tersebut tetap tidak efektif jika calon-calon pelaku pasar yang tertarik dengan iklan tersebut hanya melihat kulit luarnya saja. Tujuan utama Bappebti menaungi perdagangan aset kripto adalah untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum buat para pelaku pasar yang melakukan transaksi kripto, jadi mungkin bisa diasumsikan jika segmentasi pasarnya adalah para pelaku crypto yang sudah ada dan beberapa pemain baru dari kalangan pemain komoditas/index yang notabene sudah pada paham mengenai perbedaan antara trading crypto dan Binary option.

[Bobrox]

Media kita itu tidak friendly dengan investasi crypto mas, kita lihat saja media online misalnya, kebanyakan isinya hanya clickbait. Mengedukasi masyarakat yang gaptek akan lebih mudah daripada yang melek teknologi namun setengah-setengah. karena akan menjadi perbedaan asumsi yang cukup panjang. Bahkan yang profesional terhadap teknologi pun dengan pemahaman dan keegoisan pola pikir jadi salah satu penyebab yang membuat pembahasan trading kripto akan berujung pada "biner atau gambling". Bappebti sudah cukup jelas dengan peraturan yang berlaku, jika mereka mau ikut, sudah jelas kripto itu aset komoditas digital. udah cukup. ga mau terima, ya sudah, akan buang-buang waktu mengedukasi orang yang sudah tidak mau nerima peraturan tersebut.

Tepat sekali media online kita memiliki pandangan cukup sinis dengan perkembangan cryptocurrency, terlihat dari beberapa kali saya pantau CNBC Indonesia selalu mempublikasikan sisi buruk dari Cryptocrrency semisal beberapa kasus kebobolan exchange market, namun jarang ada edukasi beberapa banyak orang yang sudah berhasil dalam dunia cryptocurrency. Bahkan dalam hal kasus binary option banyak media hingga televisi menyebutkan spesifikasi dengan kata2 trading dalam kasus binary option, masyarakat awam pasti akan mengkatagorikan kata - kata trading di cryptocurrency sama halnya dengan yang terjadi di binomo saat ini.

[Chikito]

Mungkin disini peran exchange market di Indonesia untuk mengeluarkan sedikit budget dengan cara promosi melalu media televisi untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat kelas menengah, jauh lebih effektiv promosi atau edukasi via media televisi dibandingkan dengan media sosial twitter atau melalui website Bppeti langsung karena media televisi cukup diminati masyarakat kita saat ini.

Media televisi itu mahal apa lagi buat pasang iklan, mereka ada durasi per sekian rupiah, jadi kalau mau sekalian meng-edukasi masyarakat, saya enggak yakin itu strategi yang bagus (buang-buang duit).

[kalau memang masyarakat yang suka dengan trading dan investasi sepertinya mereka juga bisa menggunakan Youtube sebagai media pembelajaran.

Betul, tapi jangan salah chanel, di youtube banyak iming-iming trading menguntungkan, tapi di deskripsi profil mereka ada link bot dan affiliasi.

Media kita itu tidak friendly dengan investasi crypto mas, kita lihat saja media online misalnya, kebanyakan isinya hanya clickbait.

Tepat sekali media online kita memiliki pandangan cukup sinis dengan perkembangan cryptocurrency, terlihat dari beberapa kali saya pantau CNBC Indonesia selalu mempublikasikan sisi buruk dari Cryptocrrency

Saya yakin mereka pengelola Media itu paham dan sangat menyimak crytocurrency, Namun mereka ini kejar tayang, kalau judul dan isi-nya tentang edukasi saya yakin tidak ada yang meng-klik. Beda kalau judul dan isi-nya bad news yang merupakan good news (menguntungkan) bagi mereka

[abhiseshakana]

Baru-baru ini Bappebti kembali mengeluarkan Surat Edaran 49/BAPPEBTI/SE/03/2022 Tentang Penyampaian Laporan Berkala dan Sewaktu-waktu Atas Pelaksanaan Perdagangan Aset Kripto. Secara spesifik surat edaran ini ditujukan kepada Pedagang Fisik Aset Kripto, dan nampaknya Bappebti ingin menegaskan jika kewajiban yang ada didalam surat edaran tersebut haruslah dipenuhi oleh seluruh Exchange yang sudah terdaftar di Bappebti. Pada surat edaran tersebut juga diberikan bentuk form/format untuk tiap-tiap jenis laporan yang harus diisi oleh tiap-tiap exchange.

[MAAManda]

Baru-baru ini Bappebti kembali mengeluarkan Surat Edaran 49/BAPPEBTI/SE/03/2022 Tentang Penyampaian Laporan Berkala dan Sewaktu-waktu Atas Pelaksanaan Perdagangan Aset Kripto. Secara spesifik surat edaran ini ditujukan kepada Pedagang Fisik Aset Kripto, dan nampaknya Bappebti ingin menegaskan jika kewajiban yang ada didalam surat edaran tersebut haruslah dipenuhi oleh seluruh Exchange yang sudah terdaftar di Bappebti. Pada surat edaran tersebut juga diberikan bentuk form/format untuk tiap-tiap jenis laporan yang harus diisi oleh tiap-tiap exchange.

Saya kurang mengerti dengan kata-kata yang ada pada surat edaran, yang dimaksud dengan calon pedagang fisik aset kripto ini exchange ya om?

BTW, yang menjadi perhatian saya dari surat edaran diatas adalah tentang keterbukaan, BAPPEBTI secara langsung ingin mengetahui data internal, bisa kita lihat dari poin pertama dari "Isi Edaran".

[Husna QA]

Saya kurang mengerti dengan kata-kata yang ada pada surat edaran, yang dimaksud dengan calon pedagang fisik aset kripto ini exchange ya om?

Lebih kurang demikian. Dari yang saya pahami pada penjelasan kedua pasal di bawah ini, maka yang harus ada terlebih dulu adalah Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka. Selama keduanya belum ada maka status exchange-exchange yang terdaftar sekarang masih sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto.

Pasal 40

(1) Sebelum Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti, pelaku usaha yang melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bappebti untuk mendapatkan tanda daftar sebagai calon Pedagang Fisik Aset Kripto.

Pasal 42

(1) Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah memiliki tanda daftar calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib mengajukan permohonan persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto kepada Bappebti paling lambat 1 (satu) bulan sejak Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti.

(2) Calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal permohonan persetujuan diterima oleh Bappebti.

(3) Dalam hal calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak mendapatkan persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto sampai dengan batas waktu yang ditentukan pada ayat (2) maka tanda daftar calon Pedagang Fisik Aset Kripto dibatalkan dan tidak berlaku

BTW, yang menjadi perhatian saya dari surat edaran diatas adalah tentang keterbukaan, BAPPEBTI secara langsung ingin mengetahui data internal, bisa kita lihat dari poin pertama dari "Isi Edaran".

Hal yang semisal itu sebenarnya diberlakukan juga sebelumnya, dan mau tidak mau ya harus mematuhi semua regulasi yang ada termasuk data yang mesti di-share tersebut ke Bappebti, contoh di peraturan Bappebti No. 3 tahun 2020:
https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2020_04_01_5mvpf8en_id.pdf

[Chikito]

dan nampaknya Bappebti ingin menegaskan jika kewajiban yang ada didalam surat edaran tersebut haruslah dipenuhi oleh seluruh Exchange yang sudah terdaftar di Bappebti. Pada surat edaran tersebut juga diberikan bentuk form/format untuk tiap-tiap jenis laporan yang harus diisi oleh tiap-tiap exchange.

Baru kali ini ya om bappeti mengeluarkan edaran seperti ini?, mungkin supaya mereka (pihak exchange) tidak lupa memenuhi kewajiban untuk melaporkan secara berkala, karena banyak juga yang lalai sehingga diblacklist beberapa waktu lalu, atau kemungkinan lain karena akan penerapan pajak baru kedepan.

Saya kurang mengerti dengan kata-kata yang ada pada surat edaran, yang dimaksud dengan calon pedagang fisik aset kripto ini exchange ya om?

Pastinya itu exchange dan kemungkinan, beserta isi di dalamnya (user/member/trader) juga,

[abhiseshakana]

Baru kali ini ya om bappeti mengeluarkan edaran seperti ini?, mungkin supaya mereka (pihak exchange) tidak lupa memenuhi kewajiban untuk melaporkan secara berkala, karena banyak juga yang lalai sehingga diblacklist beberapa waktu lalu, atau kemungkinan lain karena akan penerapan pajak baru kedepan.

Pada tahun 2021, Bappebti juga pernah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 285/Bappebti/SE/08/2021 terkait hal yang sama, tapi dengan dikeluarkannya Surat Edaran terbaru ini (Nomor 49/BAPPEBTI/SE/03/2022) maka Surat Edaran Nomor 285/Bappebti/SE/08/2021 dinyatakan sudah tidak berlaku.

Mungkin dalam waktu dekat kita juga akan mendapat kabar mengenai Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang mana memang dijadwalkan akan diluncurkan pada kuartal pertama tahun 2022.

[Husna QA]

Mungkin dalam waktu dekat kita juga akan mendapat kabar mengenai Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang mana memang dijadwalkan akan diluncurkan pada kuartal pertama tahun 2022.

Dari yang saya baca, salah satu calon bursa berjangka khusus crypto, yakni Digital Futures Exchange (DFX) sebenarnya mereka sudah siap beroperasi bahkan sejak dari beberapa tahun sebelumnya, hanya saja dari history-nya sudah beberapa kali bursa berjangka tersebut gagal diluncurkan. Entah apakah rencana peluncuran di kuartal ke-1 tahun ini mundur lagi atau tidak.

-snip- sejauh ini yang menjadi kendala molornya peluncuran bursa berjangka lebih dikarenakan industri kripto yang masih sangat baru. Alhasil, banyak pertimbangan dalam perumusan aturan yang membuat pemerintah lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru. Menurutnya, pemerintah sejauh ini sudah cukup akomodatif dalam persiapan pembentukan bursa ini.

Sebagai informasi, semula bursa kripto dicanangkan untuk bisa meluncur pada akhir semester I-2021. Namun, ternyata rencana tersebut gagal dan dimundurkan menjadi akhir tahun 2021. Hal yang sama terulang, dan akhirnya pemerintah menargetkan bursa kripto bisa meluncur pada akhir kuartal I-2022.

[abhiseshakana]

Dari yang saya baca, salah satu calon bursa berjangka khusus crypto, yakni Digital Futures Exchange (DFX) sebenarnya mereka sudah siap beroperasi bahkan sejak dari beberapa tahun sebelumnya, hanya saja dari history-nya sudah beberapa kali bursa berjangka tersebut gagal diluncurkan. Entah apakah rencana peluncuran di kuartal ke-1 tahun ini mundur lagi atau tidak.

Bener Kang, malah Bappebti sendiri sudah menetapkan kantor operasional buat DFX di The City Tower Lt. 26, Jalan M.H. Thamrin No. 81, Jakarta Pusat, tapi entah kenapa sampai saat ini progress dari perijinan DFX belum juga kelar. Yang jelas sudah meleset dari jadwal, karena sekarang sudah memasuki kuartal II tahun 2022, denger-denger sih gara-gara ada beberapa exchange baru yang mungkin butuh sedikit penyesuaian pada perijinan DFX *

Kabar terakhir bertambah 1 lagi exchange yang terdaftar di Bappebti, yakni PT Tumbuh Bersama Nano (https://www.nanovest.io/) https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto


* https://investor.id/market-and-corporate/288031/sssstthellip-bursa-kripto-mundur-lagi-garagara-penambahan-exchanger-baru

[erep]

Bener Kang, malah Bappebti sendiri sudah menetapkan kantor operasional buat DFX di The City Tower Lt. 26, Jalan M.H. Thamrin No. 81, Jakarta Pusat, tapi entah kenapa sampai saat ini progress dari perijinan DFX belum juga kelar. Yang jelas sudah meleset dari jadwal, karena sekarang sudah memasuki kuartal II tahun 2022, denger-denger sih gara-gara ada beberapa exchange baru yang mungkin butuh sedikit penyesuaian pada perijinan DFX *

Seperti yang dilansir salah satu berita, memang progress peluncurannya telah meleset dari jadwal hingga penundaan beberapa kali, dikarenakan pengembangannya membutuhkan waktu yang lama untuk memaksimalkan sebelum diluncurkan platformnya dan proses dalam mengurus perizinan untuk upaya mendapatkan legalitas sebagai aset bursa kripto. Kabar baiknya DFX mengklaim sudah siap beroperasi namun belum ada kepastian jadwal peluncurannya dan berharap tim menjadwalkan dalam kuartal II dalam tahun ini.

referensi : https://investasi.kontan.co.id/news/digital-futures-exchanges-klaim-sudah-siap-beroperasi-sebagai-bursa-aset-kripto

[Husna QA]

-snip- Yang jelas sudah meleset dari jadwal, karena sekarang sudah memasuki kuartal II tahun 2022, denger-denger sih gara-gara ada beberapa exchange baru yang mungkin butuh sedikit penyesuaian pada perijinan DFX *

Kabar terakhir bertambah 1 lagi exchange yang terdaftar di Bappebti, yakni PT Tumbuh Bersama Nano (https://www.nanovest.io/) https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto


* https://investor.id/market-and-corporate/288031/sssstthellip-bursa-kripto-mundur-lagi-garagara-penambahan-exchanger-baru

Itu apa tidak ada batasan tenggat waktu semisal kalaupun masih ada yang mau mendaftar lagi paling lambat sampai tanggal sekian?
Kalau misalkan Digital Futures Exchange (DFX) diundur peresmiannya gara-gara ada exchanger baru sebagaimana diatas dan tidak adanya batas waktu bila ada exchange ingin mendaftar tentunya kemungkinan bursa kripto DFX akan mundur terus peresmian operasinya jika berikutnya bermunculan lagi exchange baru.

[abhiseshakana]

Itu apa tidak ada batasan tenggat waktu semisal kalaupun masih ada yang mau mendaftar lagi paling lambat sampai tanggal sekian?
Kalau misalkan Digital Futures Exchange (DFX) diundur peresmiannya gara-gara ada exchanger baru sebagaimana diatas dan tidak adanya batas waktu bila ada exchange ingin mendaftar tentunya kemungkinan bursa kripto DFX akan mundur terus peresmian operasinya jika berikutnya bermunculan lagi exchange baru.

Tenggatnya bukan dalam tanggal Kang, melainkan sampai Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka resmi mendapatkan perijinan dari Bappebti (lihat Pasal 40 Ayat 6 di Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021). Sedangkan jika Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka sudah resmi mendapatkan persetujuan, maka buat exchange baru hanya bisa mendaftar sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (bukan calon lagi dan tentunya harus memenuhi syarat dari Pedagang Fisik Aset Kripto).

[Husna QA]

Tenggatnya bukan dalam tanggal Kang, melainkan sampai Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka resmi mendapatkan perijinan dari Bappebti (lihat Pasal 40 Ayat 6 di Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021). Sedangkan jika Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka sudah resmi mendapatkan persetujuan, maka buat exchange baru hanya bisa mendaftar sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (bukan calon lagi dan tentunya harus memenuhi syarat dari Pedagang Fisik Aset Kripto).

Maksud saya itu tenggat waktu seperti pada contoh regulasi yang harus dipenuhi Calon Pedagang Fisik Aset Kripto sebagaimana dulu pernah dicantumkan batasannya seperti ini:

Salah satu perubahan yang berkaitan dengan deadline calon pedagang fisik aset kripto yang harus memenuhi regulasi perdagangan crypto di Indonesia ada di Pasal 24 Ayat 6

(6) Masa berlaku tanda daftar calon Pedagang Fisik Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Badan ini.

Source http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2019_02_01_w9i365pf_id.pdf

menjadi ...

(6) Tanda daftar calon Pedagang Fisik Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diperoleh paling lambat pada tanggal 31 Maret 2020.

Source http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2020_02_01_1qtddfh0_id.pdf

* https://investor.id/market-and-corporate/288031/sssstthellip-bursa-kripto-mundur-lagi-garagara-penambahan-exchanger-baru

Ini dalih (yang terdapat pada link di atas) yang menurut opini saya rada rancu. Gara-gara penambahan exchanger baru, bursa kripto diundur lagi. Jadi terkesan malah Bursa Kripto yang 'mengekor' exchange. Logika saya kalau salah satu bursa, contoh Digital Futures Exchange (DFX) sudah siap lalu pemerintah siap juga maka exchange yang baru berikutnya yang mestinya segera menyesuaikan diri dengan regulasi yang ada.

[abhiseshakana]

Ini dalih (yang terdapat pada link di atas) yang menurut opini saya rada rancu. Gara-gara penambahan exchanger baru, bursa kripto diundur lagi. Jadi terkesan malah Bursa Kripto yang 'mengekor' exchange. Logika saya kalau salah satu bursa, contoh Digital Futures Exchange (DFX) sudah siap lalu pemerintah siap juga maka exchange yang baru berikutnya yang mestinya segera menyesuaikan diri dengan regulasi yang ada.

Di peraturan terbarunya (Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021) memang seperti itu Kang, tidak disebutkan tanggal tenggatnya secara spesifik dan memang seharusnya bukanlah peresmian Bursa Berjangka yang harus menunggu kejelasan calon pedagang fisik aset kripto, tetapi calon/pedagang fisik aset kripto lah yang harus menyesuaikan dengan Bursa Berjangka.

Bisa jadi ini poin diatas memang hanya dijadikan motif/alasan bagi pihak penyelenggara karena tidak dapat memenuhi deadline, padahal alasan sebenarnya dari kemunduran launching bursa kripto karena disebabkan hal lainnya  .

[Husna QA]

-snip-
Bisa jadi ini poin diatas memang hanya dijadikan motif/alasan bagi pihak penyelenggara karena tidak dapat memenuhi deadline, padahal alasan sebenarnya dari kemunduran launching bursa kripto karena disebabkan hal lainnya  ;D.

Di satu pihak, salah satu bursa kripto sudah menyatakan siap bahkan kapanpun diresmikan mereka sudah bisa beroperasi. Di pihak lain pemerintah yang justru dalam hal ini sebagai pembuat aturan/regulasi khususnya mengenai cryptocurrency di Indonesia malah sudah beberapa kali targetnya meleset contohnya pada bursa crypto ini.
Beberapa manfaat dari adanya bursa kripto menurut Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) & COO Tokocrypto Teguh Kurniawan Harmanda*:

Bursa kripto bisa memberikan banyak manfaat untuk industri aset kripto di Indonesia, seperti meningkatkan kepercayaan investor hingga pengaturan pajak yang pasti akan memudahkan transaksi.

"Hadirnya bursa kripto tentu akan berdampak positif bagi semua stakeholder di industri aset kripto di Indonesia. Salah satu keuntungannya, bursa akan mempercepat proses pelaporan antara pedagang kripto dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), sehingga cepat, efisien dan menjaga transaksi tetap aman, karena ada lembaga yang menjadi perantara,"

Di atas disinggung salah satunya manfaatnya mengenai 'pengaturan pajak'. Bursa kripto meleset dari target peresmian operasinya hingga beberapa kali, entah dengan aturan penerapan pajak pada transaksi aset kripto bakal meleset juga dari jadwal atau malah lebih cepat diterapkannya :)
*https://market.bisnis.com/read/20220318/94/1512354/bursa-kripto-segera-hadir-investor-bitcoin-cs-diprediksi-makin-membeludak

[Silver80]

*Update: Baru-baru ini Bappebti telah me-release daftar Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang untuk sampai saat ini berjumlah 17 perusahaan.

List Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah terdaftar di Bappebti
1. PT. Aset Digital Berkat (https://www.tokocrypto.com/)
2. PT. Upbit Exchange Indonesia (https://id.upbit.com/)
3. PT. Tiga Inti Utama (https://triv.co.id/id)
4. PT. Indodax Nasional Indonesia (https://indodax.com/)
5. PT. Pintu Kemana Saja (https://pintu.co.id/)
6. PT. Zipmex Exchange Indonesia (https://zipmex.com/id/)
7. PT. Luno Indonesia Ltd (https://www.luno.com/)
8. PT. Rekeningku Dotcom Indonesia (https://www.rekeningku.com/)
9. PT. Indonesia Digital Exchange (https://digitalexchange.id/)
10. PT. Cipta Koin Digital (https://www.koinku.id/)
11. PT. Triniti Investama Berkat (https://bitocto.com/)
12. PT. Galad Koin Indonesia (https://galad.id/)
13. PT. Kripto Maksima Koin (https://kriptomaksima.com/)
14. PT. Mitra Kripto Sukses (https://kriptosukses.com/)
15. PT. Pantheras Teknologi Internasional (https://www.pantheras.com/)
16. PT. Aset Digital Indonesia (https://www.incrypto.co.id/)
17. PT. Pedagang Aset Kripto (https://www.pedagangasetkripto.com/)

source : https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto

Kini sudah bertambah menjadi 18
1. PT. ASET DIGITAL BERKAT
001/BAPPEBTI/CP-AK/11/2019
2019-11-21
tokocrypto.com

2. PT. UPBIT EXCHANGE INDONESIA
002/BAPPEBTI/CP-AK/12/2019
2019-12-13
https://id.upbit.com and https://upbit.co.id

3. PT. TIGA INTI UTAMA
001/BAPPEBTI/CP-AK/01/2020
2020-01-31
TRIV.CO.ID

4. PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA
002/BAPPEBTI/CP-AK./01/2020
2020-01-31
www.indodax.com

5. PT. PINTU KEMANA SAJA
003/BAPPEBTI/CP-AK/02/2020
2020-02-04
https://pintu.co.id

6. PT. ZIPMEX EXCHANGE INDONESIA
004/BAPPEBTI/CP-AK/02/2020
2020-02-24
www.zipmex.com

7. PT. REKENINGKU DOTCOM INDONESIA
006/BAPPEBTI/CP-AK/03/2020
2020-03-30
www.rekeningku.com

8. PT. LUNO INDONESIA LTD
007/BAPPEBTI/CP-AK/03/2020
2020-03-31
www.luno.com

9. PT. INDONESIA DIGITAL EXCHANGE
008/BAPPEBTI/CP-AK/05/2020
2020-05-29
https://digitalexchange.id

10. PT. CIPTA KOIN DIGITAL
009/BAPPEBTI/CP-AK/05/2020
2020-05-29
koinku.id

11. PT. TRINITI INVESTAMA BERKAT
010/BAPPEBTI/CP-AK/05/2020
2020-05-29
www.bitocto.com

12. PT. GALAD KOIN INDONESIA
001/BAPPEBTI/CP-AK/01/2022
2022-01-28
www.galad.id

13. PT. MITRA KRIPTO SUKSES
002/BAPPEBTI/CP-AK/01/2022
2022-01-28
kriptosukses.com

14. PT. KRIPTO MAKSIMA KOIN
003/BAPPEBTI/CP-AK/01/2022
2022-01-28
kriptomaksima.com

15. PT. PANTHERAS TEKNOLOGI INTERNASIONAL
004/BAPPEBTI/CP-AK/01/2022
2022-01-28
pantheras.com

16. PT. ASET DIGITAL INDONESIA
005/BAPPEBTI/CP-AK/02/2022
2022-02-11
www.incrypto.co.id

17. PT. PEDAGANG ASET KRIPTO
006/BAPPEBTI/CP-AK/02/2022
2022-02-23
www.pedagangasetkripto.com

18. PT TUMBUH BERSAMA NANO
007/BAPPEBTI/CP-AK/03/2022
2022-03-22
https://www.nanovest.io

[abhiseshakana]

Jika menilik data dari https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto, maka untuk saat ini telah ada 25 Exchange yang sudah terdaftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto.

1. PT. Aset Digital Berkat (https://www.tokocrypto.com/)
2. PT. Upbit Exchange Indonesia (https://id.upbit.com/)
3. PT. Tiga Inti Utama (https://triv.co.id/id)
4. PT. Indodax Nasional Indonesia (https://indodax.com/)
5. PT. Pintu Kemana Saja (https://pintu.co.id/)
6. PT. Zipmex Exchange Indonesia (https://zipmex.com/id/)
7. PT. Rekeningku Dotcom Indonesia (https://www.rekeningku.com/)
8. PT. Luno Indonesia Ltd (https://www.luno.com/)
9. PT. Indonesia Digital Exchange (https://digitalexchange.id/)
10. PT. Cipta Koin Digital (https://www.koinku.id/)
11. PT. Triniti Investama Berkat (https://bitocto.com/)
12. PT. Plutonext Digital Aset ***
13. PT. Galad Koin Indonesia (https://galad.id/)
14. PT. Mitra Kripto Sukses (https://kriptosukses.com/)
15. PT. Kripto Maksima Koin (https://kriptomaksima.com/)
16. PT. Pantheras Teknologi Internasional (https://www.pantheras.com/)
17. PT. Aset Digital Indonesia (https://www.incrypto.co.id/)
18. PT. Pedagang Aset Kripto (https://www.pedagangasetkripto.com/)
19. PT. Tumbuh Bersama Nano (https://www.nanovest.io/)
20. PT. Kagum Teknologi Indonesia (https://www.ptkagumteknologiindonesia.com/)
21. PT. Coinbit Digital Indonesia
22. PT. Utama Aset Digital Indonesia (https://www.bittime.com/)
23. PT. Ventura Koin Nusantara (https://www.vonix.id/)
24. PT. Bumi Santosa Cemerlang (https://pluang.com/produk/pluang-crypto)
25. PT. Gudang Kripto Indonesia (https://gudangkripto.id/)

*** Status dan ijin usaha dari PT. Plutonext Digital Aset sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto pernah dibekukan oleh Bappebti, namun entah mengapa nama dari perusahaan tersebut kembali masuk ke list Calon Pedagang Fisik Aset Kripto di https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto.

[Husna QA]

-snip-
*** Status dan ijin usaha dari PT. Plutonext Digital Aset sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto pernah dibekukan oleh Bappebti, namun entah mengapa nama dari perusahaan tersebut kembali masuk ke list Calon Pedagang Fisik Aset Kripto di https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto.

Nah iya, per 3 Desember 2021 lalu Plutonext sudah dibekukan Bappebti (https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/8976). Asumsi saya selama tenggat waktu sebelum tanda daftarnya sebagai calon pedagang fisik aset kripto dibatalkan Bappebti (30 hari sejak tanggal pembekuan) pihak Plutonext kooperatif memenuhi kembali syarat-syarat dari Bappebti, sehingga tidak sampai terjadi seperti PT Bursa Cripto Prima yang dibatalkan tanda daftarnya.

[Falconer]

Jika menilik data dari https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto, maka untuk saat ini telah ada 25 Exchange yang sudah terdaftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto.

Maaf Om, apakah list exchange yang tersebut pada postingan itu didasarkan pada reputasi atau disusun secara acak? Saya hanya ingin tahu karena mungkin bisa jadi pedoman juga untuk memilih exchange nantinya. Saat ini memang tidak banyak exchange yang sudah saya coba gunakan, tapi untuk kebutuhan nanti mungkin kita juga perlu tahu tentang urutan mana yang bagus digunakan berdasarkan reputasinya.

[lalabotax]

Maaf Om, apakah list exchange yang tersebut pada postingan itu didasarkan pada reputasi atau disusun secara acak? Saya hanya ingin tahu karena mungkin bisa jadi pedoman juga untuk memilih exchange nantinya. Saat ini memang tidak banyak exchange yang sudah saya coba gunakan, tapi untuk kebutuhan nanti mungkin kita juga perlu tahu tentang urutan mana yang bagus digunakan berdasarkan reputasinya.

Maksudnya urutan exchange pada listnya ya?
Sepertinya tidak benar-benar sesuai urutan reputasinya, tapi bagi saya nomer 1 - 10 paling recommended. Sisanya 11-25 saya kurang familiar dengan exchange-exchange tersebut. Kalau agan khawatir salah memilih exchange yang kurang reputable, pilih saja exchange-exchange yang sering dibicarakan di forum SFI, atau yang umum dipakai orang-orang, yaitu Tokocrypto, Indodax, Pintu, dan Luno.

[Husna QA]

Maaf Om, apakah list exchange yang tersebut pada postingan itu didasarkan pada reputasi atau disusun secara acak? Saya hanya ingin tahu karena mungkin bisa jadi pedoman juga untuk memilih exchange nantinya. Saat ini memang tidak banyak exchange yang sudah saya coba gunakan, tapi untuk kebutuhan nanti mungkin kita juga perlu tahu tentang urutan mana yang bagus digunakan berdasarkan reputasinya.

Dilihat di website Bappebti-nya pun itu acak, tidak berdasar urutan nama ataupun nomor tanda daftar. Kalau untuk panduan memilih exchange mungkin beberapa situs market cap bisa diambil rujukannya sebagaimana Bappebti juga setahu saya merujuk kesana sebagai salah satu bahan pertimbangan menentukan aset kripto mana saja yang diperbolehkan diperdagangkan di exchange Indonesia.

[abhiseshakana]

Maaf Om, apakah list exchange yang tersebut pada postingan itu didasarkan pada reputasi atau disusun secara acak? Saya hanya ingin tahu karena mungkin bisa jadi pedoman juga untuk memilih exchange nantinya. Saat ini memang tidak banyak exchange yang sudah saya coba gunakan, tapi untuk kebutuhan nanti mungkin kita juga perlu tahu tentang urutan mana yang bagus digunakan berdasarkan reputasinya.

Urutan list exchange yang saya buat tidak didasarkan pada reputasi dari masing-masing exchange, namun saya urutkan berdasarkan pada nomor tanda daftar dan tanggal dari exchange tersebut mendapatkan ijin dari Bappebti.

List diatas saya edit kembali untuk menyesuaikan urutan dari PT. Plutonext Digital Aset yang sebelumnya memang pernah hilang dari list (karena kegiatan usahanya pernah dibekukan oleh Bappebti)

[abia]

Membaca informasi dari teman-teman disini tentang segala upaya Pemerintah Indonesia melalui BAPPEPTI membuat regulasi-regulasi dalam menghadapi perkembangan Crypto Indonesia adalah hal yang baik. Apalagi saya pernah baca bahwa “ Indonesia pengadopsi asset kripto tertinggi di Dunia “ , merupakan hal yang luar biasa.
Sumber : https://investor.id/market-and-corporate/289562/wow-indonesia-ternyata-jadi-negara-pengadopsi-aset-kripto-tertinggi-di-dunia
                            
Tetapi informasi tentang kondisi diatas kok malah menggelitik pemikiran saya ya.
Mungkin segala regulasi yang dibuat memiliki tujuan yang benar, Tetapi mental pejabat-pejabat pemerintahan kita yang kayaknya belum siap.
Bagaimana apabila  kemudian  crypto benar-benar  menjadi asset komoditas  100 persen  eksistensinya  di Indonesia, apakah   nasib bisnis crypto pada akhirnya akan sama dengan nasib bisnis komoditas (BBM,Minyak goreng dan lain sebagainya), menjadi  langka  dan  harga nya bisa dimanipulasi oleh pemain pemain besar (mohon maaf ; “ Mafia-mafia bisnis di Indonesia ” ) untuk meraup keuntungan dari sini.

Jadi meskipun system dan regulasi sudah dibuat dan ditetapkan dengan “benar”, tetapi  mental  pejabat-pejabatnya  "belum benar” saya rasa kemungkinan besar kecurangan-kecurangan masih akan  terjadi dalam pelaksanaannya.

[Husna QA]

UPDATE

Pada 8 Agustus 2022 Bappebti kembali menetapkan daftar terbaru dari aset kripto yang diperdagangkan di Pasar fisik aset kripto melalui Peraturan Bappebti No. 11 Tahun 2022. Kini jumlahnya menjadi 383 jenis, bertambah dari yang sebelumnya 299 jenis yang ditetapkan pada peraturan Bappebti No. 7 Tahun 2020 lalu.

Berikut ini daftar dari 383 jenis aset kripto tersebut:

Code:

1. Ethereum
2. Klaytn
3. Solana
4. Tezos
5. Iota
6. Luna coin
7. Usd coin
8. Polkadot
9. The Sandbox
10. Bitcoin
11. Cosmos
12. 0x
13. Litecoin
14. Cardano
15. Chainlink
16. Uniswap
17. Stellar
18. Binance usd
19. XRP
20. Tron
21. Decentraland
22. Enjin coin
23. Uma
24. Polygon
25. Basic attention token
26. REN
27. Qtum
28. SXP
29. True usd
30. BNB
31. Tetha Network
32. Synthetix
33. Compound
34. Cronos
35. Vechain
36. Aurora
37. Status
38. Cartesi
39. Doge coin
40. Maker
41. Tether
42. Storj
43. Venus protocol
44. Zilliqa
45. Omg network
46. Harmony
47. Elrond
48. Orbs
49. iExec RLC
50. Algorand
51. Eos
52. Wazirx
53. Wrapped Bitcoin
54. Electroneum (etn)
55. Avalanche
56. Quant
57. Polymath
58. Dai
59. Loopring
60. Ehtereum classic
61. Numeraire
62. Bitcoin cash
63. Yearn.finance
64. Neo
65. Origin protokol
66. Kusama
67. Waves
68. Alpha Venture DAO
69. Nano
70. Golem
71. Fantom
72. Kava
73. Nem
74. Bittorrent
75. Icon
76. Serum
77. Pax Dollar
78. Kyber network Crystal v2
79. Bitcoin diamond
80. Ardor
81. Ontology
82. Just
83. Siacoin
84. XDC Network
85. Band protocol
86. Pax gold
87. Ankr
88. Tenx
89. Digibyte
90. Ampleforth
91. Orion protocol
92. Bitcoin SV
93. Dent
94. Request
95. Lyfe
96. Wax
97. Lisk
98. StormX
99. Loom network
100. Metadium
101. Coti
102. High performance blockchain
103. Terra
104. Bakery token
105. Play game
106. Balancer
107. Power ledger
108. Augur
109. Dfi.money
110. Stratis
111. Bitcoin gold
112. Aergo
113. Pundi x
114. Syscoin
115. Rupiah token
116. Aelf
117. Bora
118. Waltonchain
119. Stasis euro
120. Decred
121. Medibloc
122. Ark
123. Hive
124. Metal
125. Pivx
126. Steem
127. Bitshares
128. Gemini dollar
129. Wing Finance
130. Nexus
131. Standard Tokenization Protocol
132. Nxt
133. V. Systems
134. Firo
135. Vidycoin
136. Data
137. Einsteinium
138. Groestlcoin
139. Nav coin
140. District0x
141. Lbry credits
142. Aragon
143. Bytom
144. Nkn
145. Dad
146. Go chain
147. Ambire AdEx
148. Hash gard
149. Function x
150. Pumapay
151. Tokenomy
152. Aid coin
153. Vertcoin
154. Civic
155. Hifi Finance
156. Btu protocol
157. Cosmo coin
158. Ravencoin
159. Hedera Hashgraph
160. Wanchain
161. Toko Token
162. Dia
163. Near Protocol
164. HoloToken
165. VeThor Token
166. Gala
167. THORChain
168. SushiSwap
169. Utrust
170. Internet Computer
171. Chiliz
172. Chromia
173. MyNeighbourAlice
174. Theta Fuel
175. Polkastarter
176. Helium
177. Stacks
178. Fetch.ai
179. Alchemix
180. AAVE
181. DYDX
182. Reef
183. TomoChain
184. Axie Infinity
185. Bancor
186. Audius
187. Ocean Protocol
188. Illuvium (ILV)
189. Celsius
190. PancakeSwap
191. Conflux Network
192. ForTube
193. keep network
194. Dvision Network
195. Telcoin
196. Injective Protocol
197. Alpaca Finance
198. BICONOMY
199. PTU Token
200. Curve DAO Token
201. Aavegotchi
202. TerraUSD
203. Trust Wallet Token
204. 1INCH
205. eCash
206. SKALE Network
207. IOSToken
208. Mina
209. CertiK
210. Badger Dao
211. ThunderCore
212. Anyswap
213. WOO Network
214. FTX Token
215. The Graph
216. File Coin
217. IoTex
218. Mdex
219. Nexo
220. SHIBA INU
221. Alchemy Pay
222. Vulcan Forged PYR
223. Kunci Coin
224. Reserve Rights
225. Prometeus
226. Ariva
227. TrueFi
228. OKB
229. CELO
230. WInkLInk
231. Perpetual Protocol Token
232. API3
233. Cindrum
234. Apecoin
235. Voxies
236. BIDR
237. Dao Maker
238. Astar
239. renBTC
240. Amp
241. KOK
242. GXChain
243. Achain
244. Linear
245. Harvest Finance
246. Smooth Love Potion
247. Orchid
248. KardiaChain
249. Revain
250. Hedge Trade
251. BarnBridge
252. Anchor Protocol
253. Mirror Protocol
254. XSGD Token
255. Nervos Network
256. Terra Virtual Kolect
257. SafePal
258. Ana Coin
259. Flow
260. Alien Worlds
261. Immutable X
262. PlayDapp
263. DODO
264. Biswap
265. IDEX
266. Auto
267. DeXe
268. Tadpole Finance
269. STEPN
270. Secret
271. Measurable Data Token
272. Coin98
273. UNUS SED LEO
274. Moonriver
275. Unifi Protocol
276. Oasis Network
277. Spell Token
278. Verasity
279. SUN
280. Chia Network
281. YooShi
282. Burger Swap
283. Enzyme (MLN)
284. Dego Finance
285. MOBOX
286. Kadena
287. OCTOFI
288. Arweave
289. Bluzelle
290. Ellipsis
291. Efinity
292. Yield Guild Games
293. Ooki Protocol
294. Star Atlas
295. NanoByte Token
296. ARPA Chain
297. Wrapped NXM
298. Frax Share
299. Ethereum Name Service
300. Energi
301. HEGIC
302. Merit Circle
303. Convex Finance
304. Highstreet
305. Bitcoin Standard Hashrate Token
306. Frontier
307. Orbit Chain
308. Phala.Network
309. IDK
310. Glitch
311. Selfkey
312. Beefy.Finance
313. VCGamers
314. TROY
315. Raydium
316. Litentry
317. Render Token
318. Keep3rV1
319. Aurory
320. CelerToken
321. Trust Swap
322. NULS
323. JasmyCoin
324. Efforce
325. Crypto Gaming United Token
326. Keeper Dao
327. Flux
328. Tranchess
329. Linkeye
330. Chainbing
331. Ethernity Chain
332. ABBC Coin
333. TitanSwap
334. Velo
335. VidyX
336. King DAG
337. Dock
338. Livepeer
339. Contentos
340. Pando
341. Coinweb
342. Marlin
343. Cocos-BCX
344. Apple Tokenized Stock
345. Everipedia
346. JOE
347. KIN
348. Gitcoin
349. SuperFarm
350. Splintershards Token
351. Santos FC Fan Token
352. Radicle
353. Automata Network (ATA)
354. Saffron.Finance
355. Bread
356. BinaryX
357. Amazon Tokenized Stock
358. Alpine F1 Team Fan Token
359. Travala.com
360. Ergo
361. Spartan Protocol
362. PowerPool
363. League of Kingdoms Arena
364. Dusk Network
365. AIOZ Network
366. Airbnb Tokenized Stock
367. Mines of Dalarnia
368. Degree Crypto Token
369. Carry
370. Gas
371. Alitas
372. Deap Coin
373. Btrips
374. Attila
375. SHILL Token
376. Tokenplace
377. Yieldly Token
378. Alibaba Tokenized Stock
379. DGPayment
380. Acala Token
381. SuperRare
382. Clover Finance
383. Play it Forward DAO

Sumber: https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2022_08_01_fx03j2mm_id.pdf
Sedikit catatan, meskipun daftar aset kripto yang tercantum diatas adalah resmi diperdagangkan di exchange Indonesia, namun tetap berhati-hati untuk memutuskan investasi di salah satu atau beberapa jenis aset kripto tersebut. -DWYOR-

[imamusma]

Sedikit catatan, meskipun daftar aset kripto yang tercantum diatas adalah resmi diperdagangkan di exchange Indonesia, namun tetap berhati-hati untuk memutuskan investasi di salah satu atau beberapa jenis aset kripto tersebut. -DWYOR-

Banyak diantara aset crypto yang tersebut dalam list bukanlah yang aset top 10 cmc, disini pastinya harus ada perhatian khusus dari trader sebelum memilih aset yang akan diperdagangkan. Semuanya memiliki resiko, tetapi semakin terkenal maka semakin bagus potensi masa depannya seperti Bitcoin, Ethereum, BNB dan beberapa yang lain.

Saya bertanya-tanya apakah pemerintah melalui Bappebti melakukan uji tuntas tentang aset yang diloloskan itu, karena secara tidak langsung beberapa aset tidak terkenal itu akan mendapatkan fundamental yang baik dipasar karena legalitas ini.

[abhiseshakana]

Banyak diantara aset crypto yang tersebut dalam list bukanlah yang aset top 10 cmc

Jumlah coin/token pada list tersebut saja sudah ada 383, berarti 373 coin/token diantaranya ya sudah barang tentu diluar top ten CMC  .

Saya bertanya-tanya apakah pemerintah melalui Bappebti melakukan uji tuntas tentang aset yang diloloskan itu, karena secara tidak langsung beberapa aset tidak terkenal itu akan mendapatkan fundamental yang baik dipasar karena legalitas ini.

Bappebti kan telah mengeluarkan aturan mengenai kriteria dari Aset Kripto yang boleh diperdagangkan di bursa berjangka, jadi untuk coin/token yang mendapatkan lampu hijau seharusnya sudah dikaji oleh mereka (melalui metode AHP dan persyaratan lainnya). Kalo dalam prakteknya (proses pengkajian tersebut) yang tahu ya hanya Bappebti dan orang-orang yang terkait  .

Menurutku efek fundamentalnya tidak akan terlalu berasa karena pada dasarnya mayoritas coin/token tersebut sudah listing di market lain.

[Husna QA]

Saya bertanya-tanya apakah pemerintah melalui Bappebti melakukan uji tuntas tentang aset yang diloloskan itu, karena secara tidak langsung beberapa aset tidak terkenal itu akan mendapatkan fundamental yang baik dipasar karena legalitas ini.

Kalau 'uji tuntas' saya juga kurang tahu persis apakah memang benar-benar 'tuntas' atau tidak dalam penyeleksiannya. Dulu pernah dibahas juga perihal patokan koin yang kemungkinan bisa masuk list di atas yang dijelaskan secara umum di peraturan Bappebti juga. Dan dari yang saya baca disalah satu media, minimal sekali dalam setahunnya Bappebti akan meninjau ulang ke-legal-an aset kripto yang sudah ditetapkan tersebut.

Berikut ini syarat minimalnya dari Bappebti agar Aset kripto bisa masuk daftar legal diperdagangkan:


Sumber: https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2019_02_01_w9i365pf_id.pdf

[Chikito]

Saya bertanya-tanya apakah pemerintah melalui Bappebti melakukan uji tuntas tentang aset yang diloloskan itu, karena secara tidak langsung beberapa aset tidak terkenal itu akan mendapatkan fundamental yang baik dipasar karena legalitas ini.

Tidak ada berita besar dan mainstream sehingga tidak begitu mendapatkan fundamental baik, kecuali jika metro dan tvone bikin breaking news kalau token ini/itu listing di bapetti.

minimal sekali dalam setahunnya Bappebti akan meninjau ulang ke-legal-an aset kripto yang sudah ditetapkan tersebut.

Saya juga masih penasaran apa ada delisting coin atau token jika tidak masuk lagi 500 top cmc atau delisting di exchange besar kayak binance?

Soalnya saya pilih random saja, misal: Kunci Coin, tidak masuk dalam 500 top cmc. Mungkin dulunya masuk tapi setelah sekian lama, terpental ke peringkat 1000-an, tapi tetap masih listing sampai sekarang, tentu beda kalau exchange, kalau tidak membuat laporan sekali saja langsung didelist bappebti.

[Luzin]

Saya juga masih penasaran apa ada delisting coin atau token jika tidak masuk lagi 500 top cmc atau delisting di exchange besar kayak binance?

Soalnya saya pilih random saja, misal: Kunci Coin, tidak masuk dalam 500 top cmc. Mungkin dulunya masuk tapi setelah sekian lama, terpental ke peringkat 1000-an, tapi tetap masih listing sampai sekarang, tentu beda kalau exchange, kalau tidak membuat laporan sekali saja langsung didelist bappebti.

Jika melihat indodax, kayaknya aturan 500cmc juga ga kaku kau amat,  tapi disisi lain Bappeti memiliki kriteria lain sepertinya. Ini pernah saya bahas saat diskusi ASIX. Mereka memilik syarat khusus token yang belum masuk peringkat 500 CMC dengan penilaian Analytical  Hierarchy  Process dengan nilai minimal yang di dapat 6,5.

proses perijinan. Memang dalam Peraturan bappeti no 7 tahun 2020 disebutkan:

Pedagang Fisik Aset Kriptomemperdagangkan Aset Kripto yang  ratingnya  belum  masuk  ke  dalam  500  (lima  ratus)  besar kapitalisasi  pasar  Aset  Kripto  (coinmarketcap) (500  cmc)  namun penilaian berdasarkan Analytical  Hierarchy  Process diatas 6,5

Ada syarat khusus token yang belum masuk peringkat 500 CMC dengan penilaian Analytical  Hierarchy  Process dengan nilai minimal yang di dapat 6,5.  

[Husna QA]

-snip- Mereka memilik syarat khusus token yang belum masuk peringkat 500 CMC dengan penilaian Analytical  Hierarchy  Process dengan nilai minimal yang di dapat 6,5.

Saya baru tahu kalau ada penilaian lain lagi seperti Analytical Hierarchy Process dalam skor tertentu seperti itu yang masih memungkinkan aset kripto tertentu masuk daftar legal-nya Bappebti. Btw, barusan saya coba buka link sumber yang tercantum pada quote diatas untuk membaca lebih lanjut ternyata tidak bisa, entah ini hanya di pc saya saja atau memang websitenya Bappebti yang mengalami down.

Jika memang ada penilaian lain seperti itu, saya lihat kok jadinya malah rancu dan seperti berseberangan dengan batas minimal yang tertera di Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 Pasal 3 ayat 2 sepeti yang saya cantumkan screenshotnya di atas.

[Chikito]

-snip- Mereka memilik syarat khusus token yang belum masuk peringkat 500 CMC dengan penilaian Analytical  Hierarchy  Process dengan nilai minimal yang di dapat 6,5.

Saya baru tahu kalau ada penilaian lain lagi seperti Analytical Hierarchy Process dalam skor tertentu seperti itu yang masih memungkinkan aset kripto tertentu masuk daftar legal-nya Bappebti. Btw, barusan saya coba buka link sumber yang tercantum pada quote diatas untuk membaca lebih lanjut ternyata tidak bisa, entah ini hanya di pc saya saja atau memang websitenya Bappebti yang mengalami down.

Bisa di sini: https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2020_12_01_i6tg8tfb_id.pdf

-snip- Mereka memilik syarat khusus token yang belum masuk peringkat 500 CMC dengan penilaian Analytical  Hierarchy  Process dengan nilai minimal yang di dapat 6,5.

Jika memang ada penilaian lain seperti itu, saya lihat kok jadinya malah rancu dan seperti berseberangan dengan batas minimal yang tertera di Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 Pasal 3 ayat 2 sepeti yang saya cantumkan screenshotnya di atas.

Peraturan dan Undang-undang buatan kita memang seperti itu, tidak begitu tajam dan kadang banyak celahnya, sehingga banyak sekali toleransi jika tidak sesuai dengan persyaratan aturan. Namun saya kira karena crypto ini barang baru tentu akan banyak amandemen ke depan, kalau peraturan sudah tidak memungkinkan lagi, akan ada perubahan persyaratan peringkat dan SOP.

[abhiseshakana]

-snip- Mereka memilik syarat khusus token yang belum masuk peringkat 500 CMC dengan penilaian Analytical  Hierarchy  Process dengan nilai minimal yang di dapat 6,5.

Jika memang ada penilaian lain seperti itu, saya lihat kok jadinya malah rancu dan seperti berseberangan dengan batas minimal yang tertera di Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 Pasal 3 ayat 2 sepeti yang saya cantumkan screenshotnya di atas.

Peraturan dan Undang-undang buatan kita memang seperti itu, tidak begitu tajam dan kadang banyak celahnya, sehingga banyak sekali toleransi jika tidak sesuai dengan persyaratan aturan. Namun saya kira karena crypto ini barang baru tentu akan banyak amandemen ke depan, kalau peraturan sudah tidak memungkinkan lagi, akan ada perubahan persyaratan peringkat dan SOP.

Terlepas dari bagaimana proses dan prakteknya, saya merasa jika prosedur dari pelaksaanaan AHP (Analytical Hierarchy Process) terhadap token/coin yang berada diluar 500 CMC sebenarnya cukup memberikan ruang bagi coin/token baru (terutama yang berasal dari Indonesia) untuk bisa masuk ke bursa perdagangan. Mungkin yang memang tetap menjadi pertanyaan beberapa orang adalah apakah prosesnya tersebut benar-benar dilakukan secara fair (memang benar-benar layak mendapatkan index diatas 6,5) atau prosesnya bisa dibikin fleksibel  .

[Husna QA]

Bisa di sini: https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2020_12_01_i6tg8tfb_id.pdf -snip-
Peraturan dan Undang-undang buatan kita memang seperti itu, tidak begitu tajam dan kadang banyak celahnya, sehingga banyak sekali toleransi jika tidak sesuai dengan persyaratan aturan. Namun saya kira karena crypto ini barang baru tentu akan banyak amandemen ke depan, kalau peraturan sudah tidak memungkinkan lagi, akan ada perubahan persyaratan peringkat dan SOP.

Terimakasih mas, barusan saya sudah baca dari link sumber tersebut. Bisa saja kedepannya muncul lagi aturan baru seperti yang sudah-sudah sebagaimana disebutkan juga dibagian pertimbangan dari peraturan diatas:

Terlepas dari bagaimana proses dan prakteknya, saya merasa jika prosedur dari pelaksaanaan AHP (Analytical Hierarchy Process) terhadap token/coin yang berada diluar 500 CMC sebenarnya cukup memberikan ruang bagi coin/token baru (terutama yang berasal dari Indonesia) untuk bisa masuk ke bursa perdagangan. Mungkin yang memang tetap menjadi pertanyaan beberapa orang adalah apakah prosesnya tersebut benar-benar dilakukan secara fair (memang benar-benar layak mendapatkan index diatas 6,5) atau prosesnya bisa dibikin fleksibel  .

Masuk akal jika memang dimaksudkan untuk memberi ruang bagi aset kripto tersebut karena tentunya untuk menembus daftar ke sekian di coinmarketcap tentu tidak mudah terlebih jika masih baru. Disisi lain saya belum tahu apakah untuk coin/token baru yang masuk kategori memenuhi ambang batas AHP tersebut diberi semacam penanda atau lainnya diluar aset kripto yang memang benar-benar sudah masuk list Bappebti atau tidak. Karena saya kira resikonya bisa saja lebih besar jika dilihat dari fundamentalnya dibanding aset kripto yang sudah top/lama ada di exchange.

[abhiseshakana]

Masuk akal jika memang dimaksudkan untuk memberi ruang bagi aset kripto tersebut karena tentunya untuk menembus daftar ke sekian di coinmarketcap tentu tidak mudah terlebih jika masih baru. Disisi lain saya belum tahu apakah untuk coin/token baru yang masuk kategori memenuhi ambang batas AHP tersebut diberi semacam penanda atau lainnya diluar aset kripto yang memang benar-benar sudah masuk list Bappebti atau tidak. Karena saya kira resikonya bisa saja lebih besar jika dilihat dari fundamentalnya dibanding aset kripto yang sudah top/lama ada di exchange.

Nah itu dia Kang, jika memang suatu token/coin yang diluar 500 CMC namun memiliki AHP dengan index diatas 6,5 (atau mendapatkan toleransi), memang seharusnya dimonitor secara ketat dan di Re-analyse secara berkala dan sekiranya pada penilaian ulang tersebut ada unsur resiko yang tidak sesuai dengan kriteria resiko yang sudah ditentukan maka status dari token/coin tersebut harus direvisi ulang. Intinya sih prosedur mitigasi risiko kepada para pelaku pasar harus benar-benar diutamakan.

[Luzin]

Mungkin yang memang tetap menjadi pertanyaan beberapa orang adalah apakah prosesnya tersebut benar-benar dilakukan secara fair (memang benar-benar layak mendapatkan index diatas 6,5) atau prosesnya bisa dibikin fleksibel  .

Sebenarnya saya sangat penasaran bagaimana langkah mereka sehingga menemukan nilai 6.5. Saya mencoba mencari refrensi resmi dari Bapebbti juga tidak menemukan. Seharusnya mereka juga memberikan rilis resmi terbuka, bagaima proses AHP tersebut. Dalam rilis mereka di https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2022_07_27_fv4ieqtw_id.pdf mereka tidak menjelaskan dengan detail.  Setidaknya publik akan paham dan tahu landasan mereka merilis token/coin.
Meski mungkin di balik layar bisa jadi tidak fair, seperti apa yang dikatakan om. Saya membaca mungkin AHP sebenarnya tidak melulu di crypto, jika saya membaca itu juga bisa dilakukan di proyek .

Kebetulan saya menemukan langkah langkah AHP tapi apakah sesuai jika digunakan di crypto saya tidak memahaminya

Prosedur / langkah-langkah perhitungan dalam menggunakan metode AHP adalah sebagai berikut:

Menentukan data kriteria.
Menentukan nilai kriteria menggunakan perbandingan berpasangan berdasarkan skala perbandingan 1-9 (sesuai teori). Data ini menjadi data matrix.
Menjumlahkan nilai pada setiap kolom matrix yang dibuat sebelumnya.
Membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. Data yang dihasilkan adalah data normalisasi.
Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata. Data yang dihasilkan adalah data prioritas per kriteria

Sumber

[Husna QA]

Sebenarnya saya sangat penasaran bagaimana langkah mereka sehingga menemukan nilai 6.5. Saya mencoba mencari refrensi resmi dari Bapebbti juga tidak menemukan. Seharusnya mereka juga memberikan rilis resmi terbuka, bagaima proses AHP tersebut.

Mungkin karena terlalu teknis jika harus dijabarkan secara rinci bagaimana mekanismenya, maka dari itu Bappebti melalui peraturannya berikut ini juga hanya menyebutkan secara umum saja perihal review dari AHP tersebut oleh keempat pihak terkait:


Sumber: https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2020_12_01_i6tg8tfb_id.pdf

Dalam rilis mereka di https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2022_07_27_fv4ieqtw_id.pdf mereka tidak menjelaskan dengan detail.

Jika melihat tanggal rilis, dokumen siaran pers tersebut sekarang jadi out-of-date dengan adanya ini: https://bappebti.go.id/pbk/sk_kep_kepala_bappebti/detail/10722. Kalaupun mau dijelaskan detailnya menurut saya mestinya ada di peraturan Bappebti langsung karena kalau di siaran pers ya lebih ke berita dan mengambil poin-poin pentingnya saja, baik dari hasil wawancara maupun mengutip dari peraturan yang ada.

[abhiseshakana]

Surat Edaran No.208/BAPPEBTI Tentang Penghentian Penerbitan Perizinan Pendaftaran Calon Pedagang Fisiki Aset Kripto
Dengan diterbikannya Surat Edaran No.208 tersebut, berarti proses penerimaan buat calon pedagang fisik aset kripto telah ditutup sampai Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka resmi beroperasi. Yang berarti untuk saat ini hanya 25 exchange yang telah memiliki tanda daftar sebagai Calon Pedagang Fisiki Aset Kripto. Kayaknya yang sekarang menjadi fokus Bappebti adalah keberadaan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang sampai saat ini mundur terus progress peluncurannya.

[abhiseshakana]

Baru-baru ini Bappebti mengeluarkan Siaran Pers dengan perihal "Bappebti Perkuat Peraturan Perizinan Perdagangan Aset Kripto Untuk Perlindungan Konsumen". Yang menarik dalam siaran pers itu disebutkan jika "Bursa aset kripto, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto sedang dalam tahap pendaftaran dan penilaian perizinan". Meskipun tidak disebutkan kapan ketiga lembaga tersebut siap untuk diresmikan, namun ini bisa menjadi indikasi jika peresmiannya hanya tinggal menunggu waktu saja.

source : https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2022_10_13_2tkh3i2d_id.pdf

[Husna QA]

Baru-baru ini Bappebti mengeluarkan Siaran Pers dengan perihal "Bappebti Perkuat Peraturan Perizinan Perdagangan Aset Kripto Untuk Perlindungan Konsumen". Yang menarik dalam siaran pers itu disebutkan jika "Bursa aset kripto, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto sedang dalam tahap pendaftaran dan penilaian perizinan". Meskipun tidak disebutkan kapan ketiga lembaga tersebut siap untuk diresmikan, namun ini bisa menjadi indikasi jika peresmiannya hanya tinggal menunggu waktu saja.

source : https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2022_10_13_2tkh3i2d_id.pdf

Ketika nantinya Lembaga Kliring dan Bursa aset kripto sudah beroperasi, kekhawatiran akan bisa tidaknya withdraw seperti yang beberapa waktu lalu ada yang meragukannya mestinya sudah tidak ada lagi, atau kejadian user tidak bisa withdraw aset pada kurun waktu tertentu seperti yang sebelumnya pernah terjadi pada salah satu exhange bisa diminimalisir jika menilik pada informasi di link tersebut:

Adapun fungsi setiap lembaga yang dimaksud adalah sebagai berikut, lembaga kliring, berfungsi sebagai lembaga penyimpan dana pelanggan aset kripto. Minimal 70 persen dana pelanggan disimpan di lembaga kliring dan 30 persen dapat disimpan di pedagang aset kripto, serta melakukan penyelesaian transaksi aset kripto.

Kemudian ada hal yang menarik lainnya:

Pada platform salah satu pedagang aset kripto terbesar di Indonesia, nasabah yang melakukan pengisian fiat akan langsung tercatat sebagai BIDR. BIDR adalah aset kripto berupa token berbasis rupiah yang memiliki proporsi nilai yang sama dengan IDR, yaitu 1 IDR=1 BIDR. Kemudian, transaksi jual beli aset kripto dilakukan dengan menggunakan BIDR tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka Pasal 13 (2) huruf b tentang ruang lingkup kegiatan fasilitasi transaksi perdagangan aset kripto yang diperbolehkan, hal tersebut masuk ke dalam pertukaran antar satu atau lebih antar jenis aset kripto.

Pada kalimat yang saya garis bawahi, akankah contoh pengisian fiat yang otomatis jadi BIDR* nantinya kena pajak juga karena dianggap kedalam pertukaran jenis aset kripto?

* Mungkin sebagian teman-teman sudah tidak asing lagi dengan coin yang ada di Tokocrypto dan berkolaborasi dengan Binance ini.

[dewo_sat]

Pada kalimat yang saya garis bawahi, akankah contoh pengisian fiat yang otomatis jadi BIDR* nantinya kena pajak juga karena dianggap kedalam pertukaran jenis aset kripto?

Sepemahaman saya adalah seperti itu bang, jadi klo kita melakukan deposit, maka akan ada biaya (seperti kita melakukan deposit OVO via bank atau merchant lainnya).

Saya pernah baca di media online, ada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang hal-hal tersebut.

Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan:

Pasal 3
(1) Penyerahan Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi penyerahan Aset Kripto oleh Penjual Aset Kripto di dalam Daerah Pabean dan/ a tau kepada Pembeli Aset Kripto di dalam Daerah Pabean, melalui Sarana Elektronik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
(2) Penyerahan Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. jual beli Aset Kripto dengan mata uang fiat; b. tukar-menukar Aset Kripto dengan Aset Kripto lainnya (swap); dan/atau c. tukar-menukar Aset Kripto dengan barang selain Aset Kripto dan/atau jasa.

Source: https://jdih.kemenkeu.go.id/download/7e87ffb9-d6b1-41a1-8f57-1ad6b868feec/68~PMK.03~2022Per.pdf

[Husna QA]

Sepemahaman saya adalah seperti itu bang, jadi klo kita melakukan deposit, maka akan ada biaya (seperti kita melakukan deposit OVO via bank atau merchant lainnya). -snip-

Seingat saya belum pernah sih deposit Rupiah (yang otomatis dikonversi ke BIDR) di Tokocrypto, tapi penasaran tadi coba cari disini, untuk deposit dari e-wallet itu memang dikenakan biaya 2%, entah ini sudah termasuk pajak atau belum.
Btw, mengenai bursa kripto, tadi saya baca dari beberapa media, nampaknya memang pemerintah "belum mau terburu-buru" merealisasikannya. Terlepas apakah memang ada target tidaknya untuk menyelesaikan/melengkapi syarat-syarat untuk itu.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga buka-bukaan soal kabar pembentukan bursa kripto Indonesia. Ia menyampaikan, pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam membentuk bursa kripto Indonesia.

"Kenapa butuh waktu proses menunjukkan bahwa Bappebti dan Kementerian Perdagangan berhati-hati dan ingin kita mencerna dari segala macam sisi menceklis semua persyaratan-persyaratan requirement yang memang harus ditempuh. Kita tidak mau cepat-cepat, grasak-grusuk, tiba tiba ada yang nggak lengkap, ada miss, kemudian ada isu,"

[dewo_sat]

Seingat saya belum pernah sih deposit Rupiah (yang otomatis dikonversi ke BIDR) di Tokocrypto

Bukan dikonversi, bang. Tetapi tercatat.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyebutkan transaksi stablecoin BIDR merupakan salah satu kegiatan perdagangan aset kripto yang diperbolehkan di Indonesia. BIDR merupakan stablecoin yang diluncurkan oleh Tokocrypto dengan berbasis Rupiah.

Plt. Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, menjelaskan nasabah di exchanger yang melakukan pengisian fiat akan langsung tercatat sebagai BIDR. BIDR adalah aset kripto berupa token berbasis Rupiah yang memiliki proporsi nilai yang sama dengan IDR, yaitu 1 IDR=1 BIDR. Kemudian, transaksi jual-beli aset kripto dilakukan dengan menggunakan BIDR tersebut.

Klo disebut "konversi/swap/tukar" maka akan tercipta siklus PPN dan PPh-nya.
Dengan kata lain, dikatakan "tercatat" mungkin bisa dikategorikan sebagai penjaminan, jadi kronologinya seperti ini: abang Husna melakukan deposit ke VA Tokocrypto sebesar 50k. Maka BIDR yang terdapat di Tokocrypto melakukan penjaminan deposit dalam bentuk blockchain berdasarkan transaksi VA akun bang Husna. There's no trading, exchange or swapping records.

----, tapi penasaran tadi coba cari disini, untuk deposit dari e-wallet itu memang dikenakan biaya 2%, entah ini sudah termasuk pajak atau belum.

Kayaknya itu adalah biaya layanan + pajak, deh

Btw, mengenai bursa kripto, tadi saya baca dari beberapa media, nampaknya memang pemerintah "belum mau terburu-buru" merealisasikannya. Terlepas apakah memang ada target tidaknya untuk menyelesaikan/melengkapi syarat-syarat untuk itu.
----

Terjawab melalui postingan mas ini:

Namun jika melihat proses perdagangan aset kripto di bursa berjangka ini belum berjalan sebagaimana mestinya (dimana untuk saat ini Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka juga belum siap), sehingga ada kemungkinan aturan perdagangan yg dibuat oleh Bappebti sifatnya belum terlalu mengikat (masih memiliki banyak celah).

Bahkan saya kadang beranggapan bahwa tim regulasi "sengaja" membikinkan celah dalam suatu aturan.
tapi jangan khawatir, mereka pasti akan selalu punya kambing item.

Dan suatu ketika di negara Wakanda, banyak data warga negara yang dijual belikan karena ada "celah keamanan" dalam regulasi yang dibikin oleh tim Kominfo mereka, yang mereka salahkan adalah warga negaranya karena gk menyimpan data dengan benar.

[Husna QA]

Bukan dikonversi, bang. Tetapi tercatat -snip-
Klo disebut "konversi/swap/tukar" maka akan tercipta siklus PPN dan PPh-nya.
Dengan kata lain, dikatakan "tercatat" mungkin bisa dikategorikan sebagai penjaminan, jadi kronologinya seperti ini: abang Husna melakukan deposit ke VA Tokocrypto sebesar 50k. Maka BIDR yang terdapat di Tokocrypto melakukan penjaminan deposit dalam bentuk blockchain berdasarkan transaksi VA akun bang Husna. There's no trading, exchange or swapping records.

Terima kasih, artinya ketika deposit tidak dianggap trading meskipun Rupiah yang didepositkan nantinya yang ditampilkan berupa BIDR sehingga ini tidak dikategorikan kena pajak sebagaimana yang berlaku ketika trade aset kripto. Sebelumnya saya mangasumsikan "konversi" karena merujuk ke sumber bappebti sebagaimana yang saya garis bawahi pada quote sebelumnya.

Pada platform salah satu pedagang aset kripto terbesar di Indonesia, nasabah yang melakukan pengisian fiat akan langsung tercatat sebagai BIDR. BIDR adalah aset kripto berupa token berbasis rupiah yang memiliki proporsi nilai yang sama dengan IDR, yaitu 1 IDR=1 BIDR. Kemudian, transaksi jual beli aset kripto dilakukan dengan menggunakan BIDR tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka Pasal 13 (2) huruf b tentang ruang lingkup kegiatan fasilitasi transaksi perdagangan aset kripto yang diperbolehkan, hal tersebut masuk ke dalam pertukaran antar satu atau lebih antar jenis aset kripto.

Bahkan saya kadang beranggapan bahwa tim regulasi "sengaja" membikinkan celah dalam suatu aturan.

Maksudnya, Bursa kripto tersebut tidak kunjung terrealisasi, juga karena adanya ke"sengaja"an dengan tidak segera menutup celah tersebut?

[dewo_sat]

--- Sebelumnya saya mangasumsikan "konversi" karena merujuk ke sumber bappebti sebagaimana yang saya garis bawahi pada quote sebelumnya.

Pada platform salah satu pedagang aset kripto terbesar di Indonesia, nasabah yang melakukan pengisian fiat akan langsung tercatat sebagai BIDR. BIDR adalah aset kripto berupa token berbasis rupiah yang memiliki proporsi nilai yang sama dengan IDR, yaitu 1 IDR=1 BIDR. Kemudian, transaksi jual beli aset kripto dilakukan dengan menggunakan BIDR tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka Pasal 13 (2) huruf b tentang ruang lingkup kegiatan fasilitasi transaksi perdagangan aset kripto yang diperbolehkan, hal tersebut masuk ke dalam pertukaran antar satu atau lebih antar jenis aset kripto.

Salah satu celah dan ketidak jelasan yang di siarankan bappeti, dan semoga ada orang bappeti yang punya akun disini.
-Pertama
Terlepas dari pencatatan BIDR, seingat saya, seharusnya selama terjadi pengumpulan dana dari masyarakat, entah itu bernama deposito, menabung, top-up, deposit dan lain sebagainya pada suatu lembaga tertentu adalah ranah dari OJK. Tetapi dalam regulasi bappeti, pengawasan malah terdapat pada lembaga kliring berjangka, apa mungkin anak perusahaan Danareksa?

-Kedua
Apakah orang yang melakukan top-up, deposit, dst. apakah akan langsung melakukan pembelian aset crypto? Tentu akan memakan waktu tertentu. Sebelum data transaksi divalidasi dan konfirmasi, pemilik akun tidak akan bisa melakukan pembelian.
Dan bahkan jika transaksi tervalidasi, rata-rata pemilik akun akan menunggu "harga harapan" untuk melakukan pembelian.
Terus bagaimana jika transaksi fiat tersebut dicatat dalam bentuk blockchain? Tentunya butuh waktu lagi untuk melakukan konfirmasi blok.
Jadi intinya begini bang Husna, seharusnya yang terjadi dalam proses deposit tokocrypto adalah user dipaksa untuk melakukan pembelian BIDR, bukan terjadi pertukaran
Karena apa?
Peraturan Bappeti No 8 Tahun 2021 Pasal 13 ayat 2 huruf a.

Pasal 13
(1)Pedagang  Fisik  Aset  Kriptountuk  dapat  melakukan kegiatannya dalam memfasilitasi transaksi perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto wajib memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.
(2)Ruang  lingkup kegiatan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat(1) meliputi:
    a.jual  dan/atau  beli  antara  Aset  Kripto  dan  mata uang Rupiah;

Peraturan Menteri Keuangan No 68 Tahun 2022

Pasal 3
(1) Penyerahan Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi penyerahan Aset Kripto oleh Penjual Aset Kripto di dalam Daerah Pabean dan/ a tau kepada Pembeli Aset Kripto di dalam Daerah Pabean, melalui Sarana Elektronik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
(2) Penyerahan Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. jual beli Aset Kripto dengan mata uang fiat;

Merujuk dari regulasi diatas, seseorang user bisa memiliki aset cypto (yang diakui bappeti) adalah dengan cara membeli dengan mata uang fiat.
Apakah BIDR tersebut bukan aset crypto? Bagaimana seorang user memiliki aset BIDR?

Jadi, menurut saya pada proses deposit tokocrypto terjadi transaksi jual beli "yang disamarkan" bappeti pada siaran pers tersebut, dengan menyebutnya sebagai "tercatat".
mohon maaf bang Husna (Legendary), saya hanyalah newbie yang masih belajar, jangan dicecar yang berat

Maksudnya, Bursa kripto tersebut tidak kunjung terrealisasi, juga karena adanya ke"sengaja"an dengan tidak segera menutup celah tersebut?

Menurut saya celah tersebut memang diciptakan, sehingga akan terjadi konflik/kerancuan yang mungkin digunakan sebagai bahan riset/pengembangan regulasi nantinya.


dont merited me.pls. I'm not good poster

[Chikito]

Baru-baru ini Bappebti mengeluarkan Siaran Pers dengan perihal "Bappebti Perkuat Peraturan Perizinan Perdagangan Aset Kripto Untuk Perlindungan Konsumen". Yang menarik dalam siaran pers itu disebutkan jika "Bursa aset kripto, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto sedang dalam tahap pendaftaran dan penilaian perizinan". Meskipun tidak disebutkan kapan ketiga lembaga tersebut siap untuk diresmikan, namun ini bisa menjadi indikasi jika peresmiannya hanya tinggal menunggu waktu saja.

source : https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2022_10_13_2tkh3i2d_id.pdf

Bursa Aset Kripto (BAK) itu sudah sejak lama digaungkan tapi belum terealisasi hingga sekarang, katanya akhir tahun 2021, lalu direvisi jadi di Q1 2022, tapi mundur lagi dan sudah masuk Q4 sekarang pun belum ada kabar, malah ngasih PHP baru di siaran pers.

Dan saya pesimis, tentu ini jauh sekali dari tradisi kripto yang terdesentralisasi kalau nanti masih banyak User yang nyimpan asetnya di Lembaga Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto (LPPAK) yang akan mereka bentuk, not your key not your coin, belum lagi masalah wede dsb, ntar misalnya ada apa2 tentu akan sulit mengakses crypto yg kita simpan di sana.

Jadi menurut saya, ini seperti upaya membuat kripto jadi Sentralisasi kayak saham, valas dan perdagangan fiat lainnya, tentu kalau mereka mau memperkuat regulasi, fokuskan saja ke pertukaran (exchange), karena di sana itu tempat yang sekarang ini banyak transaksinya (duitnya) untuk pemasukan Kas negara.

[Husna QA]

seharusnya yang terjadi dalam proses deposit tokocrypto adalah user dipaksa untuk melakukan pembelian BIDR, bukan terjadi pertukaran -snip-
Merujuk dari regulasi diatas, seseorang user bisa memiliki aset cypto (yang diakui bappeti) adalah dengan cara membeli dengan mata uang fiat.
Apakah BIDR tersebut bukan aset crypto? Bagaimana seorang user memiliki aset BIDR?

Jadi, menurut saya pada proses deposit tokocrypto terjadi transaksi jual beli "yang disamarkan" bappeti pada siaran pers tersebut, dengan menyebutnya sebagai "tercatat".

Ya, karena BIDR itu merupakan salah satu jenis aset kripto (dan bahkan jadi "penghubung" user Tokocrypto yang punya akun juga di Binance). Dan ketika user deposit dengan fiat ternyata hasilnya jadi berupa BIDR, maka secara tidak langsung sudah ada transaksi jual beli aset tersebut, yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ketika user deposit Rupiah di exchange lain semisal Indodax kemudian untuk memiliki Bitcoin bisa dengan membelinya menggunakan Rupiah tersebut.

Bursa Aset Kripto (BAK) itu sudah sejak lama digaungkan tapi belum terealisasi hingga sekarang, katanya akhir tahun 2021, lalu direvisi jadi di Q1 2022, tapi mundur lagi dan sudah masuk Q4 sekarang pun belum ada kabar, malah ngasih PHP baru di siaran pers.

Padahal salah satu Bursa Aset Kripto, yakni Digital Futures Exchanges meng-klaim kalau mereka sudah siap beroperasi, hanya tinggal perizinan/finalisasi dari pemerintah saja.

Direktur DFX Raymond Sutanto memastikan bahwa pihaknya sudah siap untuk beroperasi. Kesiapan teknis seperti kantor DFX, sistem untuk perdagangan, pengawasan, pelaporan, dan sebagainya sudah dipresentasikan ke Bappebti dan sudah bisa digunakan. Bahkan, ia berujar, jika harus beroperasi besok sekalipun, DFX sudah siap.

[joniboini]

Dan ketika user deposit dengan fiat ternyata hasilnya jadi berupa BIDR, maka secara tidak langsung sudah ada transaksi jual beli aset tersebut, yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ketika user deposit Rupiah di exchange lain semisal Indodax kemudian untuk memiliki Bitcoin bisa dengan membelinya menggunakan Rupiah tersebut.

Tapi BIDR tersebut bisa diwithdraw ke akun rekening kan om (jadi fiat)? Jadi hasilnya mirip Pintu juga, walau secara eksplisit tidak saldo deposit tidak langsung jadi token, tapi di dompetnya dijadikan satu dibawah label Rupiah. Agak gimana juga kalau deposit fiat langsung jadi kripto begitu saja tanpa ada persetujuan user kalau hal itu ga ada.

[Husna QA]

Dan ketika user deposit dengan fiat ternyata hasilnya jadi berupa BIDR, maka secara tidak langsung sudah ada transaksi jual beli aset tersebut, yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ketika user deposit Rupiah di exchange lain semisal Indodax kemudian untuk memiliki Bitcoin bisa dengan membelinya menggunakan Rupiah tersebut.

Tapi BIDR tersebut bisa diwithdraw ke akun rekening kan om (jadi fiat)? Jadi hasilnya mirip Pintu juga, walau secara eksplisit tidak saldo deposit tidak langsung jadi token, tapi di dompetnya dijadikan satu dibawah label Rupiah. Agak gimana juga kalau deposit fiat langsung jadi kripto begitu saja tanpa ada persetujuan user kalau hal itu ga ada.

Ya mas bisa langsung jadi fiat ketika di withdraw melalui Tokocrypto. Bagaimana dengan yang di Binance, BIDR ini statusnya seperti aset kripto pada umumnya atau tetap sebagai Rupiah yang "diwakilkan"/"tercatat" dengan token tersebut? (@OP maaf jika dirasa keluar topik karena Binance bukan exchange lokal, dan thread lebih cenderung ke perkembangan perdagangan aset kripto yang ada di dalam negeri).

btw, di Pintu saat ini setahu saya terteranya Rupiah (Rp/IDR) sebagaimana di Indodax ketika deposit fiat masuknya ke sana. Saya lupa, apakah dulu di Pintu ada token yang konsepnya seperti BIDR Tokocrypto ini.

[Chikito]

Agak gimana juga kalau deposit fiat langsung jadi kripto begitu saja tanpa ada persetujuan user kalau hal itu ga ada.

Itulah apa yang dinamakannya sebuah sistem. Itu hanya sebuah nama, sama kayak kita nyetor duit di bank dan rekening akan terotomatis secara langsung jadi Rupiah, bisa saja mereka mengubah BIDR jadi IDR dalam sekejap karena pada sebuah exchange itu yang kita tradingkan itu hanya angka-angka saja, duit atau crypto sebenarnya tidak ada di sana tapi di dalam cold storage.

jadi ketika kita misal mentransfer sejumlah 0.001 BTC ke sebuah exchange, btc tersebut sebenarnya bukan masuknya ke exchange tapi ke penyimpanan mereka. Kala menyetor, sistem mereka mendeteksi ke alamat masuk, lalu angka 0.001 BTC tersebut terkonversi ke akun exchange,

jadi jangan heran ada jeda sedikit ketika sudah terkonfirmasi di blockchain tapi depositnya belum muncul di akun kita.

[Husna QA]

jadi ketika kita misal mentransfer sejumlah 0.001 BTC ke sebuah exchange, btc tersebut sebenarnya bukan masuknya ke exchange tapi ke penyimpanan mereka. Kala menyetor, sistem mereka mendeteksi ke alamat masuk, lalu angka 0.001 BTC tersebut terkonversi ke akun exchange,

jadi jangan heran ada jeda sedikit ketika sudah terkonfirmasi di blockchain tapi depositnya belum muncul di akun kita.

Dari yang pernah saya alami di Indodax (ketika di blockchain explorer sudah mendapat beberapa konfirmasi namun tampilan di exchange belum terkonfirmasi sama sekali), nampaknya memang demikian. Jadi nilai aset yang tertera di akun exchange tidak benar-benar langsung merupakan address yang dituju, melainkan hanya "catatan" terusan dari wallet utama mereka.
Saya baca pada salah satu media berikut:

Kripto sempat tumbuh signifikan di Indonesia dengan nilai transaksi aset mencapai Rp859,4 triliun atau loncat 1.224 persen pada 2021 ketimbang 2020 yang cuma Rp64 triliun.
Sementara pada tahun ini, hingga Juli, nilai transaksi Rp232,45 triliun atau turun sekitar 51 persen dibanding periode sama tahun lalu.

Mungkinkah faktor naik-turun tersebut juga menjadi bahan evaluasi sehingga Bursa kripto di Indonesia masih "tarik ulur" realisasinya?

[Chikito]

Mungkinkah faktor naik-turun tersebut juga menjadi bahan evaluasi sehingga Bursa kripto di Indonesia masih "tarik ulur" realisasinya?

Ya bisa jadi, mungkin mereka menganggap crypto itu mahluk liar yang sangat susah dikendalikan, sehingga tidak nemu caranya mengontrol aset seperti saham dan instrument lainnya, kalau saham-kan naik dan turun liar 50% pun langsung dicut atau disuspen marketnya, sedangkan crypto mau sampai 1000000 % pun tidak ada yang mencegah, kalau disuspen trader akan arbit ke exchange lain, (mereka akan rugi). Sehingga sampai sekarang mereka masih bingung bagaimana ngendalikannya, alias memikirkan hal yang mustahil.

Tidak mustahil sih, kalau memang berniat untuk mengendalikan atau meng-sentralisasi-kannya, ada 1 caranya: beli semua bitcoin yang beredar di seluruh dunia.

[abhiseshakana]

jadi ketika kita misal mentransfer sejumlah 0.001 BTC ke sebuah exchange, btc tersebut sebenarnya bukan masuknya ke exchange tapi ke penyimpanan mereka. Kala menyetor, sistem mereka mendeteksi ke alamat masuk, lalu angka 0.001 BTC tersebut terkonversi ke akun exchange,

jadi jangan heran ada jeda sedikit ketika sudah terkonfirmasi di blockchain tapi depositnya belum muncul di akun kita.

Dari yang pernah saya alami di Indodax (ketika di blockchain explorer sudah mendapat beberapa konfirmasi namun tampilan di exchange belum terkonfirmasi sama sekali), nampaknya memang demikian. Jadi nilai aset yang tertera di akun exchange tidak benar-benar langsung merupakan address yang dituju, melainkan hanya "catatan" terusan dari wallet utama mereka.

Nilai aset (jumlah Balance) dari sebuah akun di exchange memang tidak terproyeksi langsung dengan address yang digunakan untuk melakukan proses deposit karena keduanya berada didalam jaringan yang berbeda. Address (deposit) merupakan on-chain transaction, sedangkan Nilai aset akun merupakan off-chain transaction yang untuk sistemnya sepenuhnya dikendalikan oleh pihak exchange yang berkaitan.

[Husna QA]

Nilai aset (jumlah Balance) dari sebuah akun di exchange memang tidak terproyeksi langsung dengan address yang digunakan untuk melakukan proses deposit karena keduanya berada didalam jaringan yang berbeda. Address (deposit) merupakan on-chain transaction, sedangkan Nilai aset akun merupakan off-chain transaction yang untuk sistemnya sepenuhnya dikendalikan oleh pihak exchange yang berkaitan.

Jadi teringat exchange Luno, dulu untuk deposit aset kripto ada fee-nya (sekarang saya lihat gratis untuk beberapa aset kripto, sementara untuk deposit BTC dengan syarat transaksi diatas BTC 0,0001). Jadi ketika dulu transfer kesana, jumlah yang tertera di address akun sudah otomatis dikurangi dengan sejumlah fee deposit tersebut. Hal tersebut relate dengan yang disebutkan mas abhie di atas, karena kalau di cek on-chain transaction-nya di blockchain explorer, aset yang dikirim belum dikurangi fee.

[Husna QA]

Tadi saya baca tulisan yang dimuat di Luno (Kebijakan baru Bappebti pasca kejadian di market kripto akhir-akhir ini), imbas dari kasus yang belakangan ini terjadi pada FTX, tanggal 14 November 2022 lalu Bappebti memutuskan menghentikan perdangangan FTX yang ada di exchange kripto resmi di Indonesia.

Sebelumnya FTX ini masuk kedalam salah satu dari 383 aset kripto yang beberapa waktu lalu masuk dalam daftar kripto legal oleh Bappebti.
https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2022_08_01_fx03j2mm_id.pdf

Jadi, meskipun sudah masuk daftar legal Bappebti, tetap mesti pertimbangkan matang-matang sebelum memutuskan memilih investasi/trading pada aset kripto manapun terutama aset kripto yang tergolong baru/secara fundamental belum banyak teruji, termasuk juga dalam menyimpan aset di exchange.

[masulum]

Jadi, meskipun sudah masuk daftar legal Bappebti, tetap mesti pertimbangkan matang-matang sebelum memutuskan memilih investasi/trading pada aset kripto manapun terutama aset kripto yang tergolong baru/secara fundamental belum banyak teruji, termasuk juga dalam menyimpan aset di exchange.

Memang sudah seharusnya tidak selalu menjadikan hal ini sebagai tolok ukur. Seperti yang saya sebutkan pada thread lain Bappebti hanya menjembatani, melakukan riset yang dibutuhkan. Tetapi, setiap kejadian yang akan terjadi pada suatu koin di masa yang akan datang, itu bukan bagian dari riset tersebut. Jadi, koin apa pun yang menjadi pilihan Bappebpti sebagai aset kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesia, bukan berarti 100% sehat. Akan tetapi berdasarkan kondisi saat Bappebpti melakukan riset dan mengambil keputusan, koin tersebut saat itu dikategorikan layak untuk diperdagangkan di Indonesia. Tapi, masa depannya, tetap bergantung pada pengembang maupun komunitas (untuk community coin).

[Chikito]

Tadi saya baca tulisan yang dimuat di Luno (Kebijakan baru Bappebti pasca kejadian di market kripto akhir-akhir ini), imbas dari kasus yang belakangan ini terjadi pada FTX, tanggal 14 November 2022 lalu Bappebti memutuskan menghentikan perdangangan FTX yang ada di exchange kripto resmi di Indonesia.

Saya merasa mereka otoriter, bagaimana kalau ada user mau menjual FTT miliknya (karena tidak mau makin rugi besar), kalau tiap exchange di seluruh Indonesia (yang beregulasi bappebti) men-suspen semua trading FTX karena peraturan tersebut?. Sehingga jika harga token tersebut terjun bebas makin dalam akan membuat user semakin rugi karena tidak sempat menjualnya di exchange Indonesia?.

Saya seperti melihat bagaimana crypto di Indonesia seperti perdagangan saham, dimana dikit-dikit disuspensi jika harga berfluktasi berlebihan, alias berupaya membuat crypto di Indonesia menjadi sentralisasi.

[Husna QA]

Saya merasa mereka otoriter, bagaimana kalau ada user mau menjual FTT miliknya (karena tidak mau makin rugi besar), kalau tiap exchange di seluruh Indonesia (yang beregulasi bappebti) men-suspen semua trading FTX karena peraturan tersebut?. Sehingga jika harga token tersebut terjun bebas makin dalam akan membuat user semakin rugi karena tidak sempat menjualnya di exchange Indonesia?.

Saya seperti melihat bagaimana crypto di Indonesia seperti perdagangan saham, dimana dikit-dikit disuspensi jika harga berfluktasi berlebihan, alias berupaya membuat crypto di Indonesia menjadi sentralisasi.

Nah, langkah tersebut satu sisi dianggap untuk melindungi "konsumen baru/lama" dari membeli aset yang bermasalah tersebut, di sisi lain user yang sudah kadung memiliki aset tersebut jadi tidak bisa segera menjual di exchange lokal dan opsinya ditarik ke wallet pribadi atau di trade di exchange luar yang masih menyediakan pasar untuk aset itu.

Kecenderungan perdagangan aset kripto di exchange Indonesia mengarah ke sentralisasi, saya kira bisa juga dikatakan demikian karena dengan adanya "campur tangan" Bappebti dalam penentuan aset kripto tersebut saja sudah ketara.

Terlepas dari adanya pro kontra dengan keputusan tersebut, yang jelas Bappebti punya landasan aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya terkait hal tersebut:

3. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat daftar Aset Kripto yang telah ditetapkan dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum dan kriteria, Bappebti dapat mencabut jenis Aset Kripto tertentu dari daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

[abhiseshakana]

Saya merasa mereka otoriter, bagaimana kalau ada user mau menjual FTT miliknya (karena tidak mau makin rugi besar), kalau tiap exchange di seluruh Indonesia (yang beregulasi bappebti) men-suspen semua trading FTX karena peraturan tersebut?. Sehingga jika harga token tersebut terjun bebas makin dalam akan membuat user semakin rugi karena tidak sempat menjualnya di exchange Indonesia?.

Saya seperti melihat bagaimana crypto di Indonesia seperti perdagangan saham, dimana dikit-dikit disuspensi jika harga berfluktasi berlebihan, alias berupaya membuat crypto di Indonesia menjadi sentralisasi.

Sekilas memang terlihat tidak fair buat para pemilik token FTX yang asetnya masih tersimpan di exchange lokal, namun langkah yg ditempuh oleh Bappebti juga tidak bisa disalahkan. Kondisi market FTX bisa dianggap sudah tidak sehat lagi dan sangat rentan terhadap manipulasi, mungkin karena alasan inilah Bappebti melakukan suspend pada FTX.

Memang akan lebih enak buat semua pihak jika proses suspend tersebut diberikan tenggang waktu, sehingga para pemilik FTX masih memiliki waktu untuk melakukan selling maupun melakukan withdraw ke exchange lain.

[Husna QA]

Memang akan lebih enak buat semua pihak jika proses suspend tersebut diberikan tenggang waktu, sehingga para pemilik FTX masih memiliki waktu untuk melakukan selling maupun melakukan withdraw ke exchange lain.

Dari yang saya baca, yang dihentikan/di suspend di exchange lokal itu proses jual beli aset kripto-nya, sementara itu untuk proses withdraw atau likuidasi aset kripto baik itu ke wallet pribadi atau ke exchange luar masih bisa, namun memang Bappebti tidak sampai menetapkan tenggat waktunya* jika merujuk pada siaran pers dari Bappebti berikut: https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2022_11_17_ji0ioo3t_id.pdf

* Penyelesaian dengan nasabah diatur masing-masing exchange yang sebelumnya memfasilitasi perdagangan aset kripto tersebut.

[abhiseshakana]

Dari yang saya baca, yang dihentikan/di suspend di exchange lokal itu proses jual beli aset kripto-nya, sementara itu untuk proses withdraw atau likuidasi aset kripto baik itu ke wallet pribadi atau ke exchange luar masih bisa, namun memang Bappebti tidak sampai menetapkan tenggat waktunya* jika merujuk pada siaran pers dari Bappebti berikut: https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2022_11_17_ji0ioo3t_id.pdf

* Penyelesaian dengan nasabah diatur masing-masing exchange yang sebelumnya memfasilitasi perdagangan aset kripto tersebut.

Berarti untuk langkah penyelesaiannya hanya satu opsi saja ya, yakni melakukan likuidasi melalui proses withdrawal saja. Menurutku itu sudah lebih dari cukup, meskipun pemilik aset tidak bisa melikuidasi melalui proses jual-beli di exchange lokal, tapi mereka masih memiliki kesempatan untuk menjual (atau menyimpan) asetnya di exchange global.

Untuk proses WD-nya sebaiknya memang secepatnya dilakukan, soalnya kemungkinan besar pasti masuk daftar delist.

[Chikito]

Dari yang saya baca, yang dihentikan/di suspend di exchange lokal itu proses jual beli aset kripto-nya, sementara itu untuk proses withdraw atau likuidasi aset kripto baik itu ke wallet pribadi atau ke exchange luar masih bisa, namun memang Bappebti tidak sampai menetapkan tenggat waktunya* jika merujuk pada siaran pers dari Bappebti berikut: https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2022_11_17_ji0ioo3t_id.pdf

* Penyelesaian dengan nasabah diatur masing-masing exchange yang sebelumnya memfasilitasi perdagangan aset kripto tersebut.

Berarti untuk langkah penyelesaiannya hanya satu opsi saja ya, yakni melakukan likuidasi melalui proses withdrawal saja. Menurutku itu sudah lebih dari cukup, meskipun pemilik aset tidak bisa melikuidasi melalui proses jual-beli di exchange lokal, tapi mereka masih memiliki kesempatan untuk menjual (atau menyimpan) asetnya di exchange global.

Untuk proses WD-nya sebaiknya memang secepatnya dilakukan, soalnya kemungkinan besar pasti masuk daftar delist.

Cukup merepotkan jika harus keluar dan menjualnya di exchange luar, belum lagi jika costumernya hanya tahu 1 exchange lokal tersebut, dapat dipastikan akan bingung harus bagaimana, karena setidaknya mereka perlu register ke exchange baru, mending kalau tanpa KYC ini musti nyiapin pasport segala macam, belum lagi kalau ditolak dan sebagainya.

Setidaknya mulai sekarang jika merasa megang token yang beresiko tinggi, harus benar-benar mengikuti semua hal, nanti jika ada bau-bau bangkrut langsung cepat ambil tindakan.

[abhiseshakana]

Cukup merepotkan jika harus keluar dan menjualnya di exchange luar, belum lagi jika costumernya hanya tahu 1 exchange lokal tersebut, dapat dipastikan akan bingung harus bagaimana, karena setidaknya mereka perlu register ke exchange baru, mending kalau tanpa KYC ini musti nyiapin pasport segala macam, belum lagi kalau ditolak dan sebagainya.

Buat yang sudah memiliki akun exchange global (dan ada market FTT-nya) mungkin tidak akan menemui kendala yang berarti. Sedangkan buat pemilik FTX yg tidak memiliki akun di exchange global, pasti akan sedikit ribet saat mereka ingin memindahkan aset mereka. Namun setidaknya mereka masih memiliki kesempatan untuk mengamankan asetnya.

Setidaknya mulai sekarang jika merasa megang token yang beresiko tinggi, harus benar-benar mengikuti semua hal, nanti jika ada bau-bau bangkrut langsung cepat ambil tindakan.

Menurutku, monitoring aset adalah sebuah keharusan. Bukan hanya pada coin/token yang beresiko tinggi, namun untuk seluruh aset kripto yang kita miliki. Selain itu juga harus ada pemahaman (kesadaran) terkait resiko dari perdagangan/kepemilikan cyptocurrency itu sendiri (dimana untuk kemungkinan paling buruk, ada resiko jika aset bisa hilang).

[Husna QA]

Cukup merepotkan jika harus keluar dan menjualnya di exchange luar, belum lagi jika costumernya hanya tahu 1 exchange lokal tersebut, dapat dipastikan akan bingung harus bagaimana, karena setidaknya mereka perlu register ke exchange baru, mending kalau tanpa KYC ini musti nyiapin pasport segala macam, belum lagi kalau ditolak dan sebagainya.

Pastinya akan rada merepotkan, terlebih jika itu merupakan aset yang memang sedang bermasalah secara global yang kemungkinan exchange di luar pun ada yang sama juga menghentikan layanan jual beli aset tersebut atau bahkan sudah men-delist-nya, seperti contoh beberapa exchange ini.

Setidaknya mulai sekarang jika merasa megang token yang beresiko tinggi, harus benar-benar mengikuti semua hal, nanti jika ada bau-bau bangkrut langsung cepat ambil tindakan.

Menurutku, monitoring aset adalah sebuah keharusan. Bukan hanya pada coin/token yang beresiko tinggi, namun untuk seluruh aset kripto yang kita miliki. Selain itu juga harus ada pemahaman (kesadaran) terkait resiko dari perdagangan/kepemilikan cyptocurrency itu sendiri (dimana untuk kemungkinan paling buruk, ada resiko jika aset bisa hilang).

Dengan kata lain mesti rajin mengikuti perkembangan dari aset kripto yang dimiliki, baik itu disimpan di wallet pribadi ataupun di exchange. Menurut opini saya, setidaknya resiko hilangnya tersebut ada dua. Pertama, hilang karena memang benar-benar user tidak bisa mengakses lagi asetnya; Kedua, hilang dari sisi nilai tukar asetnya yang turun drastis atau bahkan menjadi tidak bernilai.

[Chikito]

Menurutku, monitoring aset adalah sebuah keharusan. Bukan hanya pada coin/token yang beresiko tinggi, namun untuk seluruh aset kripto yang kita miliki.

Karena itulah Satoshi berupaya membuat forum setelah berhasil menciptakan bitcoin. karena dia sadar kelak forum ini akan menjadi wadah dari suatu komunitas jika menghadapi permasalahan seperti hard fork yang mengakibatkan perpecahan besar (seperti BTC dan BCH) dsb. Namun ya karena altcoin dan asset banyak dan bejibun, tentu cukup merepotkan kalau harus mengikuti semua, oleh karena itu pilahlah altcoin yang terbaik, kalau cuma 2 atau 3 asset saja menurut saya tidak merepotkan.

setidaknya resiko hilangnya tersebut ada dua. Pertama, hilang karena memang benar-benar user tidak bisa mengakses lagi asetnya; Kedua, hilang dari sisi nilai tukar asetnya yang turun drastis atau bahkan menjadi tidak bernilai.

Saya lihat ada juga resiko kehilangan jika sebuah altcoin pindah jaringan (misal dari eth ke bnb) kalau pemilik ketinggalan informasi.

[abhiseshakana]

* Update Regulasi terbaru

" Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 TAHUN 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka "

source : https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2022_11_01_z6jdzqjn_id.pdf

[ancafe]

Karena itulah Satoshi berupaya membuat forum setelah berhasil menciptakan bitcoin. karena dia sadar kelak forum ini akan menjadi wadah dari suatu komunitas jika menghadapi permasalahan seperti hard fork yang mengakibatkan perpecahan besar (seperti BTC dan BCH) dsb. Namun ya karena altcoin dan asset banyak dan bejibun, tentu cukup merepotkan kalau harus mengikuti semua, oleh karena itu pilahlah altcoin yang terbaik, kalau cuma 2 atau 3 asset saja menurut saya tidak merepotkan.

Satoshi Nakamoto benar-benar revolusioner, dia mampu melihat peluang yang terjadi di masa depan, sehingga menciptakan bitcoin dan menyempurnakan dengan konsep desentralisasi. Kita tidak akan pernah tau, bagaimana konsep pengembangan bitcoin jika menggunakan hal yang sama dengan altcoin.

Jumlah altcoin yang tersedia benar-benar membingungkan, karena jumlahnya tidak terhitung hingga saat ini. Oleh karena itu, tentu sangat merepotkan jika harus mengikuti semuanya, bagi saya bitcoin adalah terget terbesar dalam penambahan jumlah investasi, sementara altcoin saya lebih memilih Ethereum dan BNB.

Saya lihat ada juga resiko kehilangan jika sebuah altcoin pindah jaringan (misal dari eth ke bnb) kalau pemilik ketinggalan informasi.

Yang saya tau orang lebih sering melakukan kesalahan dalam pemilihan jaringan saat bertransaksi, sehingga koin tersebut tidak terkonfirmasi dengan jaringan dukungan.

Namun untuk kasus altcoin yang pindah jaringan, saya pikir jika merasa kehilangan koin dapat menghubungi support centernya dan itulah mengapa informasi tidak boleh ketinggalan, karena jika terjadi sesuatu kita tidak dirugikan. Oleh karena itu, memegang altcoin potensial lebih bagus dari pada memegang banyak altcoin.

[abhiseshakana]

Satoshi Nakamoto benar-benar revolusioner, dia mampu melihat peluang yang terjadi di masa depan, sehingga menciptakan bitcoin dan menyempurnakan dengan konsep desentralisasi. Kita tidak akan pernah tau, bagaimana konsep pengembangan bitcoin jika menggunakan hal yang sama dengan altcoin.

Revolusioner atau Visioner Gan ? Kalo bisa melihat peluang yang kemungkinan besar akan terjadi di masa depan, berarti ya visioner  .

Namun kalo disebut sebagai seorang yang Revolusioner juga tidak sepenuhnya salah, karena Satoshi menginginkan sebuah perubahan pada sistem pembayaran yang sudah ada sebelumnya, dimana dia menciptakan Bitcoin untuk menghilangkan fungsi perantara pihak ketiga pada sebuah sistem pembayaran, dan karena desainnya bersifat publik dengan sistem yang terdesentralisasi, maka setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk bisa turut berpartisipasi didalam jaringan publik Bitcoin.

[Husna QA]

Barusan saya baca tulisan yang beberapa menit lalu dirilis di salah satu media* perihal masalah yang masih dihadapi Bappebti terkait Bursa Kripto sebagai salah satu upaya untuk membangun ekosistem cryptocurrency di Indonesia yang ternyata hingga akhir tahun 2022 lalu masih belum terlaksana.

"Masalahnya, kami kesulitan mencari benchmarking-nya mana negara yang sudah memiliki bursa kripto yang baik yang sesuai dengan Indonesia," ujar Didid di Outlook Bappebti Tahun 2023 virtual, Rabu (4/1/2023).

Namun di akhir tulisan di media tersebut, Bappebti menjanjikan upaya untuk mewujudkannya di 2023:

Didid mengatakan Bappebti akan mewujudkan pembangunan ekosistem aset kripto pada tahun 2023. Hal ini akan dituangkan pada peraturan pemerintah pada masa transisi di UU P2SK yang baru disahkan oleh DPR pada rapat paripurna 15 Desember lalu.

Apakah upaya tersebut akan benar dilaksanakan di tahun ini? Ataukah memang Indonesia belum bisa "banget" menjadi pionir sehingga mesti menunggu adanya benchmarking dari negara lain?

* Referensi: https://www.cnbcindonesia.com/market/20230104125216-17-402713/bappebti-mengaku-kesulitan-bangun-ekosistem-kripto

[Luzin]

Apakah upaya tersebut akan benar dilaksanakan di tahun ini? Ataukah memang Indonesia belum bisa "banget" menjadi pionir sehingga mesti menunggu adanya benchmarking dari negara lain?

* Referensi: https://www.cnbcindonesia.com/market/20230104125216-17-402713/bappebti-mengaku-kesulitan-bangun-ekosistem-kripto

Sempet coba cari apa sih isinya, tapi secara detail saya tidak mendapatkan saya hanya menemukan dibawah ini. Mungkin ini masih dijabarkan kedalam peraturan atau keputusan yang lebih detail. Kemudian mungkin jika dilihat dari berita DPR sepertinya mungkin nanti yang pernah dibilang om @Chikito mengena lembaga penjamin keuangan versi crypto juga bisa menjadi arah tujuan dalam pengembangannya. CMIIW

(1) penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan indepedensi;
(2) penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik;
(3) mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan; (4) perlindungan konsumen; dan
(5) literasi, inklusi dan inovasi sektor keuangan.

UU P2SK ini juga menitikberatkan sanksi hukuman pidana dengan pendekatan asas ultimum remidium. Ultimum remidium merupakan salah satu asas yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.

“Artinya sanksi (pidana) itu upaya terakhir. Yang kita inginkan adalah penggantian kerugian ataupun restorative justice, itu yang kita ke depankan,” tutupnya

Sumber:
1. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42423/t/UU+P2SK+Lindungi+Konsumen+dari+Pesatnya+Perkembangan+Sektor+Keuangan
2. https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2022/12/15/4378-uu-p2sk-resmi-disahkan-langkah-awal-reformasi-sektor-keuangan

[abhiseshakana]

Apakah upaya tersebut akan benar dilaksanakan di tahun ini? Ataukah memang Indonesia belum bisa "banget" menjadi pionir sehingga mesti menunggu adanya benchmarking dari negara lain?

* Referensi: https://www.cnbcindonesia.com/market/20230104125216-17-402713/bappebti-mengaku-kesulitan-bangun-ekosistem-kripto

Sempet coba cari apa sih isinya, tapi secara detail saya tidak mendapatkan saya hanya menemukan dibawah ini. Mungkin ini masih dijabarkan kedalam peraturan atau keputusan yang lebih detail. Kemudian mungkin jika dilihat dari berita DPR sepertinya mungkin nanti yang pernah dibilang om @Chikito mengena lembaga penjamin keuangan versi crypto juga bisa menjadi arah tujuan dalam pengembangannya. CMIIW

Kesannya kok seperti diulur-ulur ya  . Dulu pas waktu masih anget-angetnya plan Bappebti dikemukakan, mereka memasang target 2021 bursa Crypto sudah siap untuk dilaunching, namun pada akhirnya target tersebut diundur ke 2022 dan sekarang ini mundur lagi ke 2023. Padahal calon bursa berjangka dan lembaga kliring-nya sudah ada, jadi seharusnya tanpa benchmarking pembanding dari negara lain, sistem bursa kripto bisa dibentuk dan dijalankan sendiri. Jika memang khawatir dengan resikonya, setidaknya bisa dikasih fase trial terlebih dahulu.

[Husna QA]

Kesannya kok seperti diulur-ulur ya  ;D. Dulu pas waktu masih anget-angetnya plan Bappebti dikemukakan, mereka memasang target 2021 bursa Crypto sudah siap untuk dilaunching, namun pada akhirnya target tersebut diundur ke 2022 dan sekarang ini mundur lagi ke 2023.

Bappebti-nya nampak memang belum siap, jika dilihat malah mencari acuan dari negara lain, dan ini jadi seperti mengambang antara ya atau tidaknya bursa tersebut bakal terrealisasi.

Padahal calon bursa berjangka dan lembaga kliring-nya sudah ada, jadi seharusnya tanpa benchmarking pembanding dari negara lain, sistem bursa kripto bisa dibentuk dan dijalankan sendiri. Jika memang khawatir dengan resikonya, setidaknya bisa dikasih fase trial terlebih dahulu.

Apa mungkin ini ada kaitannya dengan masalah birokrasi juga? dalam artian support dari pemerintah untuk itu (melalui Bappebti) masih kurang.
Fase trial biasanya memang perlu untuk menguji sebelum benar-benar fix lanjut beroperasi. Nah apakah mungkin karena kurangnya support, sehingga belum siap seandainya gagal pada fase trial tersebut.

[bangjoe]

Kesannya kok seperti diulur-ulur ya  . Dulu pas waktu masih anget-angetnya plan Bappebti dikemukakan, mereka memasang target 2021 bursa Crypto sudah siap untuk dilaunching, namun pada akhirnya target tersebut diundur ke 2022 dan sekarang ini mundur lagi ke 2023.

Bappebti-nya nampak memang belum siap, jika dilihat malah mencari acuan dari negara lain, dan ini jadi seperti mengambang antara ya atau tidaknya bursa tersebut bakal terrealisasi.

Padahal calon bursa berjangka dan lembaga kliring-nya sudah ada, jadi seharusnya tanpa benchmarking pembanding dari negara lain, sistem bursa kripto bisa dibentuk dan dijalankan sendiri. Jika memang khawatir dengan resikonya, setidaknya bisa dikasih fase trial terlebih dahulu.

Apa mungkin ini ada kaitannya dengan masalah birokrasi juga? dalam artian support dari pemerintah untuk itu (melalui Bappebti) masih kurang.
Fase trial biasanya memang perlu untuk menguji sebelum benar-benar fix lanjut beroperasi. Nah apakah mungkin karena kurangnya support, sehingga belum siap seandainya gagal pada fase trial tersebut.

Jika di tanya terealisasi atau tidaknya saya kira bursa kripto di indonesia akan terealisasi karena jika di lihat secara adopsi indonesia termasuk salah satu adopsi kripto terkuat di dunia, ini merupakan dorongan yang kuat bagi indonesia untuk memberikan regulasi yang tepat dan klompeks terhadap setiap perdagangan kripto. 

Memang benar hari ini pemerintah belum siap meluncurkan bursa kripto karena jika di lihat dari statemen Wamendag Jerry Sambuaga;

“Ini adalah bentuk komitmen kami untuk hati-hati dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Jangan sampai kita terburu-buru, tergesa-gesa, sehingga nanti ada proses yang terlewat,”
Jerry menekankan dalam pembentukan regulasi hingga unsur ekosistem kelembagaan aset kripto, selalu mengedepankan aspek perlindungan konsumen. Pentingnya perlindungan konsumen itu terjaga keamanan dan kenyamanannya.

“Kita dalam hal ini mau semuanya terlaksana dengan baik, terproses dengan baik, sehingga ketika bursa ini dibentuk, semuanya sudah terpenuhi dengan baik, dan perlindungan konsumen menjadi yang utama,” ujarnya menambahkan

sumber

Apalagi jika melihat kejadian seperti Terra Luna dan FTX ini perlu di pertimbangkan dan di kaji lebih lanjut tentang aset kripto.

Benar, Jalur birokrasi juga mempengaruhi hal ini karena memang birokrasi di indonesia cukup belibet, dan pikiran lain saya mungkin penundaan ini juga di pengaruhi oleh titik fokus negara kita sekarang, terkait pengoptimalan hilirisasi sumber daya alam dan persiapan pesta demokrasi atau PEMILU yang akan di laksanakan di tahun 2024 yang pastinya membutuhkan dana yang cukup besar.

[abhiseshakana]

Bappebti-nya nampak memang belum siap, jika dilihat malah mencari acuan dari negara lain, dan ini jadi seperti mengambang antara ya atau tidaknya bursa tersebut bakal terrealisasi.

Kalo untuk gampangnya, sebenarnya bisa menggunakan pakem dari sistem bursa berjangka aset jenis lain dan dimodifikasi biar selaras dengan Crypto, sehingga bisa diterapkan di market Indonesia. Semisalpun pada prakteknya ada yang tidak cocok kan tinggal direvisi saja.

Apa mungkin ini ada kaitannya dengan masalah birokrasi juga? dalam artian support dari pemerintah untuk itu (melalui Bappebti) masih kurang.
Fase trial biasanya memang perlu untuk menguji sebelum benar-benar fix lanjut beroperasi. Nah apakah mungkin karena kurangnya support, sehingga belum siap seandainya gagal pada fase trial tersebut.

Pada artikel diatas yang menjadi alasan kuat adalah potensi resiko jika sistem perdagangan (pada bursa berjangka kripto) tidak jalan atau ditemukan kendala pada prosesnya atau dengan kata lain tanggung jawab yang besar tersebut (terhadap pedagang aset kripto dan pelanggan kripto) akan menjadi beban Bappebti, sehingga mereka benar-benar ingin mempersiapkan segala sesuatunya dengan benar.

[Luzin]

Apa mungkin ini ada kaitannya dengan masalah birokrasi juga? dalam artian support dari pemerintah untuk itu (melalui Bappebti) masih kurang.

Kalau sering mendengar tentang pengesahan undang-undang seharusnya tidak membutuhkan waktu lama. Artinya RUU” kemaren yang disusun oleh DPR dan pemerintah untuk direncanakan selesai menjadi UU dalam jangka waktu 1-5 tahun. Tapi memang saya melihat kemaren mengenai UU cipta kerja selesai cepat dan mendapat suport pemerintah. Artinya saya pikir ini semua terkait dengan berbagai kepentingan sepertinya. Kalau saat ini mungkin dalam jangka waktu dekat adalah kepentingan politik.

Artinya setelah disahkan harus ada eksekusi walapun hanya trial. Kegagalan seharusnya tidak menjadi alasan,memang studi banding kadang diperlukan tapi menunda untuk menemukan hasil terbaik mungkin tidak efektif juga. Bahkan sepertinya berita mengenai produk perdagangan yang akan dirilis di indonesia juga sudah diberitakan di blomberg "Indonesia to Start Crypto Exchange Ahead of Regulatory Shift" CMIIW

[puloweh555]

Bappebti-nya nampak memang belum siap, jika dilihat malah mencari acuan dari negara lain, dan ini jadi seperti mengambang antara ya atau tidaknya bursa tersebut bakal terrealisasi.

ribet nya sistem di indonesia Mau maju tapi menolak teknologi, terlalu banyak peraturan yang gak efektif, malah memperhambat ekonomi masyarakat.
inti dari semua Bappebti belum siap ini, pemerintah ingin dapat cipratan melalu pajak.

[abhiseshakana]

ribet nya sistem di indonesia Mau maju tapi menolak teknologi, terlalu banyak peraturan yang gak efektif, malah memperhambat ekonomi masyarakat.

Kalo dianggap seperti itu juga tidak sepenuhnya benar, karena mau bagaimanapun pemerintah kita juga tengah beradaptasi dengan tekhnologi Blockchain, yang mana untuk sistem perdagangan regulasinya diatur oleh Bappebti. Sedangkan untuk pengembangan lainnya, sudah dimunculkan rencana untuk menerbitkan CBDC (Digital Rupiah).

inti dari semua Bappebti belum siap ini, pemerintah ingin dapat cipratan melalu pajak.

Ada kemungkinan mereka belum siap menghadapi resikonya (atau mungkin tidak ingin disalahkan jika ada pihak yang dirugikan). Mengenai pajak, ya gitu deh 

[aylabadia05]

Apa mungkin ini ada kaitannya dengan masalah birokrasi juga? dalam artian support dari pemerintah untuk itu (melalui Bappebti) masih kurang.
Fase trial biasanya memang perlu untuk menguji sebelum benar-benar fix lanjut beroperasi. Nah apakah mungkin karena kurangnya support, sehingga belum siap seandainya gagal pada fase trial tersebut.

Sepertinya ada kaitannya dengan birokrasi juga kita lihat dari berbagai pemberitaan. Sebelumnya saya hanya singgah kesini ke thread ini sekedar membaca, karena saya yakin tahun 2022 akan terealisasi. Tetapi kenyataannya kembali diwacanakan pada tahun ini.

Tidak menuduh, tetapi terlalu sering ketika struktur birokrasi berganti pimpinan akan membuat sebuah rencana kerja berubah termasuk masalah ini. Kita bisa membaca dan mendengar setiap saat penjelasan yang dijelaskan kenapa bursa kripto juga belum final seperti yang direncanakan. Bahkan Menteri Perdagangan mengatakan tengah fokus membenahi berbagai atutan dengan tujuan agar tidak menyulitkan masyarakat seperti yang saya baca di salah satu media.

Bagi saya itu alasan yang masuk akal karena paska beberapa insiden yang menimpa bursa termasuk FTX. Namun sampai dengan saat ini belum terlihat tanda-tanda bahwa di tahun 2023 bursa kripto akan terwujud mengingat pemangku kepentingan dalam konteks ini adalah pemerintah sedang mempersiapkan moment politik karena hampir semua dari mereka berasal dari latar belakang politik.

[Chikito]

Bappebti-nya nampak memang belum siap, jika dilihat malah mencari acuan dari negara lain, dan ini jadi seperti mengambang antara ya atau tidaknya bursa tersebut bakal terrealisasi.

Itu tergantung pimpinannya, kalau tegas pasti terlaksana walau anak buah dan jajarannya masih belum siap. Karena pasti kalau barang tersebut jadi, akan nambah kerjaan mereka, nambah waktu, tenaga dsb. Belum lagi kurangnya SDM yang dapat menghandle-nya, apa lagi produk baru, tentu akan menghadapi permasalahan baru yang belum pernah mereka temui sebelumnya.

memang studi banding kadang diperlukan tapi menunda untuk menemukan hasil terbaik mungkin tidak efektif juga.

Bechmarking, study banding dan sejenisnya terkadang hanya buang-buang duit, apa lagi kalau perjalanan dinasnya tidak hanya 1 tempat di luar negeri. Kan, semua itu digital entah kenapa harus ada perjadin misal ke bursa krypto AS. Yang saya tahu bekerja pengelola bursa crypto itu banyakan di rumah, bahkan sekelas Binance pun pegawai yang mengelola exchange tersebut ada di Indonesia, tidak pernah sekalipun ke kantor pusat, Cayman Islands.

[Luzin]

Bechmarking, study banding dan sejenisnya terkadang hanya buang-buang duit, apa lagi kalau perjalanan dinasnya tidak hanya 1 tempat di luar negeri. Kan, semua itu digital entah kenapa harus ada perjadin misal ke bursa krypto AS.

Ini kan yang sering jadi alasan buat anggaran, DPR kita kelihatnya seneng studi banding  .
Harusnya mungkin setelah disahkan UU P2SK, langkah selanjutnya pengkajian keadan pasar kemudian diputuskan. Indonesia bukan anak baru di aset crypto komoditas. Tinggal gandeng penyelenggara pertukaran, OJK, Bappebti, Kemenku atau yang lain yang berhubungan untuk mencari risk dan menentukan solusi dari resiko itu.  . Setelah itu dijalankan dengan revisi jika ada kekurangan.

[abhiseshakana]

Itu tergantung pimpinannya, kalau tegas pasti terlaksana walau anak buah dan jajarannya masih belum siap. Karena pasti kalau barang tersebut jadi, akan nambah kerjaan mereka, nambah waktu, tenaga dsb. Belum lagi kurangnya SDM yang dapat menghandle-nya, apa lagi produk baru, tentu akan menghadapi permasalahan baru yang belum pernah mereka temui sebelumnya.

Apakah ada kemungkinan, molornya peresmian Lembaga bursa berjangka dan Lembaga kliring berjangka memang disengaja buat tameng agar mereka memiliki alasan kenapa sampai saat ini sistem perdagangan kripto (yang dinaungi oleh mereka) belum juga kelar-kelar. Andaikan kedua lembaga tersebut sudah diresmikan, maka elemen pada sistem perdagangan kripto menjadi completed, sehingga sistem perdagangannya sendiri seharusnya sudah bisa dijalankan secara final  .

[Husna QA]

Bechmarking, study banding dan sejenisnya terkadang hanya buang-buang duit, apa lagi kalau perjalanan dinasnya tidak hanya 1 tempat di luar negeri. Kan, semua itu digital entah kenapa harus ada perjadin misal ke bursa krypto AS.

Ini kan yang sering jadi alasan buat anggaran, DPR kita kelihatnya seneng studi banding  ;D.
Harusnya mungkin setelah disahkan UU P2SK, langkah selanjutnya pengkajian keadan pasar kemudian diputuskan. Indonesia bukan anak baru di aset crypto komoditas. Tinggal gandeng penyelenggara pertukaran, OJK, Bappebti, Kemenku atau yang lain yang berhubungan untuk mencari risk dan menentukan solusi dari resiko itu.  ;). Setelah itu dijalankan dengan revisi jika ada kekurangan.

Ya, bisa dikatakan bukan "anak baru" di aset kripto. Salah satunya penerapan aturan pajak yang tidak membutuhkan waktu lama untuk realisasinya. Bahkan pada September 2022 lalu perolehan pajak dari perdagangan aset kripto cukup besar, padahal baru diberlakukan Mei 2022 (baru berselang beberapa bulan saja).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pengenaan pajak terhadap aset kripto berlaku sejak 1 Mei 2022. Dalam waktu singkat, perolehan pajak dari transaksi dan keuntungan atasnya tercatat cukup besar.

Pada Juni 2022 atau satu bulan setelah berlaku, pemerintah berhasil memperoleh pajak kripto hingga Rp48 miliar dan Juli 2022 menjadi Rp80,9 miliar. Pada Agustus 2022, penerimaan pajak kripto telah mencapai Rp126,75 miliar atau hampir tiga kali lipat dari nilai terkumpul pada bulan pertama.

Per 30 September 2022, total perolehan pajak kripto mencapai Rp159,12 miliar. Sumber penerimaan terbesar berasal dari PPN.

Asumsi saya sebagai orang awam mestinya dana tersebut bisa dikembalikan juga manfaatnya untuk hal yang berkaitan dengan pengembangan ekosistem aset kripto di Indonesia.

[Chikito]

Bechmarking, study banding dan sejenisnya terkadang hanya buang-buang duit, apa lagi kalau perjalanan dinasnya tidak hanya 1 tempat di luar negeri. Kan, semua itu digital entah kenapa harus ada perjadin misal ke bursa krypto AS.

Ini kan yang sering jadi alasan buat anggaran, DPR kita kelihatnya seneng studi banding  .
Harusnya mungkin setelah disahkan UU P2SK, langkah selanjutnya pengkajian keadan pasar kemudian diputuskan. Indonesia bukan anak baru di aset crypto komoditas. Tinggal gandeng penyelenggara pertukaran, OJK, Bappebti, Kemenku atau yang lain yang berhubungan untuk mencari risk dan menentukan solusi dari resiko itu.  . Setelah itu dijalankan dengan revisi jika ada kekurangan.

Biasanya terjadi menjelang tutup tahun (Q4) kala banyaknya anggaran-anggaran yang belum terserap sehingga bechmarking ini jadi satu solusi paling cepat dalam realisasi dari anggaran yang telah diagendakan pada satu tahun periode.

Dalam UU P2SK, Crypto mendapat perhatian khusus karena sejak disahkan 15 Des 2022, Crypto sekarang diawasi juga oleh OJK (pasal 205). Mungkin kedepan akan ada tindakan pencegahan secara represif terhadap pengelola-pengelola asset crypto yang menyimpang karena wewenang OJK itu lebih kuat dari Bappebti.

Apakah ada kemungkinan, molornya peresmian Lembaga bursa berjangka dan Lembaga kliring berjangka memang disengaja buat tameng agar mereka memiliki alasan kenapa sampai saat ini sistem perdagangan kripto (yang dinaungi oleh mereka) belum juga kelar-kelar. Andaikan kedua lembaga tersebut sudah diresmikan, maka elemen pada sistem perdagangan kripto menjadi completed, sehingga sistem perdagangannya sendiri seharusnya sudah bisa dijalankan secara final  .

Setahu saya dalam pembentukan hal-hal baru dalam pemerintahan itu membutuhan waktu yang tidak sedikit, banyak aspek dan segi yang harus mereka dalami supaya jika sudah terbentuk tidak begitu banyak masalah atau risk yang akan terjadi.

Presiden > Menteri > Eselon 1 > Eselon 2 > dan eselon 3, dan Biasanya pejabat yang mengekseskusinya ini yang main aman, karena kalau ada masalah tentu leher dan jabatan mereka yang dipertaruhkan, sehingga molor.

[bangjoe]

Ya sudahlah, ini semua kita hanya menunggu waktu yang tepat, di buru-buru juga bukanlah hal yang baik kita juga harus memperhatikan pengetahuan pemerintah saat ini belum terlalu melek terhadap Crypto, jadi menurut saya wajar akan hal penundaan-penundaan, salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah saling lempar tanggung jawab.
Saya tidak bermaksud menjelekan pemerintah, tapi memang seperti itulah keadaanya saat ini.
Jika pada periode presiden kali ini tidak terealisasi mungkin kita butuh regenerasi pemangku kebijakan berganti kepada orang yang lebih muda dan lebih paham akan sesuatu hal baru seperti Crypto, ya walaupun sudah ada beberapa yang paham saat ini namun belum merata secara pengetahuan tentang mekanisme Blockchain dan Crypto.

[abhiseshakana]

Ya sudahlah, ini semua kita hanya menunggu waktu yang tepat, di buru-buru juga bukanlah hal yang baik kita juga harus memperhatikan pengetahuan pemerintah saat ini belum terlalu melek terhadap Crypto, jadi menurut saya wajar akan hal penundaan-penundaan, salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah saling lempar tanggung jawab.

Menunda untuk persiapan yang lebih matang dan bisa dipertanggung jawabkan memang lebih baik daripada harus memaksakan sesuatu yang belum sepenuhnya beres, namun jika waktu penundaannya terlalu lama (dari target awal) maka tidak salah juga jika banyak pihak yang akhirnya mempertanyakan kredibilitas dan relevansi dari si pelaksana.

Jika pada periode presiden kali ini tidak terealisasi mungkin kita butuh regenerasi pemangku kebijakan berganti kepada orang yang lebih muda dan lebih paham akan sesuatu hal baru seperti Crypto, ya walaupun sudah ada beberapa yang paham saat ini namun belum merata secara pengetahuan tentang mekanisme Blockchain dan Crypto.

Akan lebih ribet lagi jika sampai pilpres 2024, regulasi perdagangan Crypto belum kelar juga. Karena ada potensi beda presiden beda aturan dalam menyikapi cryptocurrency .

[puloweh555]

ribet nya sistem di indonesia Mau maju tapi menolak teknologi, terlalu banyak peraturan yang gak efektif, malah memperhambat ekonomi masyarakat.

Kalo dianggap seperti itu juga tidak sepenuhnya benar, karena mau bagaimanapun pemerintah kita juga tengah beradaptasi dengan tekhnologi Blockchain, yang mana untuk sistem perdagangan regulasinya diatur oleh Bappebti. Sedangkan untuk pengembangan lainnya, sudah dimunculkan rencana untuk menerbitkan CBDC (Digital Rupiah).

iya sudah beradaptasi dengan tekhnologi blockchain dan akan menerbitkan CBDC, Munculnya CBDC sebagai bukti dukungan pemerintah terhadap crypto.  tapi saya masih meragukan kenerja pemerintah bukan bermaksud menjelekkan pemerintah. tpi Indonesia memang sangat berbeda dengan luar negeri seperti negara tetangga kayak Singapura dan Malaysia dimana perusahaan di kelolah negara pasti bagus dan service nya memuaskan, kalau di Indonesia malah terbalik... yg di kelolah swasta malah jauh lebih bagus dan service nya jauh lebih oke. contohnya klinik swasta selalu lebih baik timbang puskesmas, rumah sakit manapun jg lebih bagus yg swasta, bank juga begitu tetep BCA yg terbaik gak pernah denger berita nasabah bca kehilangan uangnya, beda dgn bri dan mandiri.

[Chikito]

Jika pada periode presiden kali ini tidak terealisasi mungkin kita butuh regenerasi pemangku kebijakan berganti kepada orang yang lebih muda dan lebih paham akan sesuatu hal baru seperti Crypto,

Sudah saya jabarkan di atas, bagaimana sistem skema atau alur berjalan antara Presiden > Menteri > Eselon 1 > Eselon 2 > dan eselon 3
jadi menurut saya bukan salah presiden, terlalu jauh kalau untuk memutuskan bursa crypto harus buka besok atau lusa seorang presiden. Seorang presiden hanya kasih arahan dan program untuk dijalankan seorang menteri dan bawahannya.

Sudah jauh-jauh hari beliau mengatakan bahwa; [1].

Memang kita ini harus lari cepat dalam rangka merespons perubahan dunia yang sangat cepatnya saat ini. Saya ulang-ulang terus karena kita harus berlari cepat. Kita harus memiliki semua platform, aplikasi sistem," kata Jokowi di Istana Negara, Selasa (26/2/2019).

"Kita harus berlari cepat merespons perubahan dunia yang sangat cepat. Berulang-ulang saya sampaikan."

Jadi sudah jelas presiden mendukung dan merupakan visi dari dia, jadi kalau terlambat dan belum terealisasi sampai sekarang, yang harus diganti itu menteri dan bawahannya (eselon 1 s.d III).

[1]. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190226103753-37-57615/di-depan-pns-jokowi-bicara-cryptocurrency-sampai-bitcoin

iya sudah beradaptasi dengan tekhnologi blockchain dan akan menerbitkan CBDC, Munculnya CBDC sebagai bukti dukungan pemerintah terhadap crypto.  tapi saya masih meragukan kenerja pemerintah bukan bermaksud menjelekkan pemerintah. tpi Indonesia memang sangat berbeda dengan luar negeri seperti negara tetangga kayak Singapura dan Malaysia dimana perusahaan di kelolah negara pasti bagus dan service nya memuaskan, kalau di Indonesia malah terbalik... yg di kelolah swasta malah jauh lebih bagus dan service nya jauh lebih oke. contohnya klinik swasta selalu lebih baik timbang puskesmas, rumah sakit manapun jg lebih bagus yg swasta, bank juga begitu tetep BCA yg terbaik gak pernah denger berita nasabah bca kehilangan uangnya, beda dgn bri dan mandiri.

Karena Indonesia itu negara besar, terlalu picik kalau mau membandingkan Singapura dan Malaysia yang luas dan jumlah penduduknya aja cuma seupil dari Indonesia.

Mau lihat contoh bagaimana susahnya mengelola Idonesia?, coba lihat bagaimana pengusaha sukses (swasta sebelumnya) Sadiaga uno, Nadin makariem (ex bos gojek) dan Eric Tohir (pengusaha, ex owner Inter Milan) mengelola 1 kementerian?, dari situ saja kita bisa lihat bagaimana sulitnya. Kalau cuma mengelola 1 atau 2 BUMN, sekelas saya pun bisa asal berani potong di tengah.

[abhiseshakana]

iya sudah beradaptasi dengan tekhnologi blockchain dan akan menerbitkan CBDC, Munculnya CBDC sebagai bukti dukungan pemerintah terhadap crypto.  tapi saya masih meragukan kenerja pemerintah bukan bermaksud menjelekkan pemerintah. tpi Indonesia memang sangat berbeda dengan luar negeri seperti negara tetangga kayak Singapura dan Malaysia dimana perusahaan di kelolah negara pasti bagus dan service nya memuaskan, kalau di Indonesia malah terbalik... yg di kelolah swasta malah jauh lebih bagus dan service nya jauh lebih oke. contohnya klinik swasta selalu lebih baik timbang puskesmas, rumah sakit manapun jg lebih bagus yg swasta, bank juga begitu tetep BCA yg terbaik gak pernah denger berita nasabah bca kehilangan uangnya, beda dgn bri dan mandiri.

Wajar sih jika banyak pihak yang meragukan kinerja pemerintah dalam hal yang terkait dengan bidang Cryptocurrency, karena memang sampai saat ini baik sistem perdagangan kripto dan CBDC belum terealisasikan secara utuh. Meskipun Sistem perdagangan yang dihandle oleh Bappebti sudah terlihat progressnya, namun untuk penerapannya belum mencapai final. Sedangkan untuk CBDC masih hanya sebatas Whitepaper saja, sementara untuk proses perkembangannya tidak terlalu disorot.

[bangjoe]

Jika pada periode presiden kali ini tidak terealisasi mungkin kita butuh regenerasi pemangku kebijakan berganti kepada orang yang lebih muda dan lebih paham akan sesuatu hal baru seperti Crypto,

Sudah saya jabarkan di atas, bagaimana sistem skema atau alur berjalan antara Presiden > Menteri > Eselon 1 > Eselon 2 > dan eselon 3
jadi menurut saya bukan salah presiden, terlalu jauh kalau untuk memutuskan bursa crypto harus buka besok atau lusa seorang presiden. Seorang presiden hanya kasih arahan dan program untuk dijalankan seorang menteri dan bawahannya.

Sudah jauh-jauh hari beliau mengatakan bahwa; [1].

Memang kita ini harus lari cepat dalam rangka merespons perubahan dunia yang sangat cepatnya saat ini. Saya ulang-ulang terus karena kita harus berlari cepat. Kita harus memiliki semua platform, aplikasi sistem," kata Jokowi di Istana Negara, Selasa (26/2/2019).

"Kita harus berlari cepat merespons perubahan dunia yang sangat cepat. Berulang-ulang saya sampaikan."

Jadi sudah jelas presiden mendukung dan merupakan visi dari dia, jadi kalau terlambat dan belum terealisasi sampai sekarang, yang harus diganti itu menteri dan bawahannya (eselon 1 s.d III).

[1]. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190226103753-37-57615/di-depan-pns-jokowi-bicara-cryptocurrency-sampai-bitcoin

Lalu siapa yang memiliki wewenang memberhentikan Menteri untuk di ganti dan siapa yang memiliki hak mengangkat menteri dan pejabat lainnya?
Jika anda membaca undang-undang Republik Indonesia tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat kementerian, presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menteri dan memberhentikannya, Saya kira jika memang memfokuskan sebagaimana merupakan eksekutor pemerintahan apalagi jika sudah termasuk dalam visinya mengapa tidak melakukan seperti yang anda katakan (harus di ganti).

[MarjorieZimmermanGinger]

Kalau sering mendengar tentang pengesahan undang-undang seharusnya tidak membutuhkan waktu lama. Artinya RUU” kemaren yang disusun oleh DPR dan pemerintah untuk direncanakan selesai menjadi UU dalam jangka waktu 1-5 tahun. Tapi memang saya melihat kemaren mengenai UU cipta kerja selesai cepat dan mendapat suport pemerintah. Artinya saya pikir ini semua terkait dengan berbagai kepentingan sepertinya. Kalau saat ini mungkin dalam jangka waktu dekat adalah kepentingan politik.

Untuk tahun ini telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Undang-undang ini akan mengintegrasikan pengembangan dan penguat sektor keuangan, sehinga sektor industri crypto dapat tumbuh dan berkembang, regulasi juga dapat membantu kepercayaan dan mendorong adopsi lebih besar, dengan demikian negara kita sebenarnya mulai terbuka untuk pertumbuhan Crypto dan exchange, namun adopsi yang berlangsung tidak mungkin bisa dilakukan dengan cepat, karena bermacam pertimbangan dan kendala yang terjadi, meskipun tidak terlepas dari kepentingan apapun setiap regulasi yang dibuat.

Artinya setelah disahkan harus ada eksekusi walapun hanya trial. Kegagalan seharusnya tidak menjadi alasan,memang studi banding kadang diperlukan tapi menunda untuk menemukan hasil terbaik mungkin tidak efektif juga. Bahkan sepertinya berita mengenai produk perdagangan yang akan dirilis di indonesia juga sudah diberitakan di blomberg "Indonesia to Start Crypto Exchange Ahead of Regulatory Shift" CMIIW

Kelemahan negara kita di sektor eksekusi dan sering kali menghambat proses, akan tetapi dari bermacam kendala yang pernah terjadi, saat ini pemerintah kita sedang serius mendorong pertumbuhan crypto dan exchange, regulasi terus ditingkatkan demi kenyamanan pengguna dan mungkin butuh waktu. Secara pribadi saya masih menunggu langkah kongkrit yang akan di ambil oleh pemerintah, menyangkut pertumbuhan crypto dan exchange, agar regulasi yang ada dan yang terbaru berjalan efektif dan tidak di jadikan alasan terhadap kegagalan sebelumnya.

Sumber :
[1].Calon Pedagang Fisik Aset Kripto
[2].Bulan Literasi Aset Kripto 2023, Masyarakat Harus Makin Paham
[3].Adopsi kripto akan terus tumbuh pesat di 2023

[abhiseshakana]

Update :

- " Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 309/BAPPEBTI/SE/12/2022 tentang Penjelasan Atas Kedudukan Perjanjian Kerja Sama Antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dengan Pelaku Usaha Yang Mengajukan Permohonan Tanda Daftar Sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto "
https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/edaran_kepala_bappebti/edaran_kepala_bappebti_2022_12_01_u3xa78pu_id.pdf

- " Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 53/BAPPEBTI/SE/01/2023 tentang Pelaksanaan Teknis Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pedagang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan/atau Dana Jaminan, dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto "
https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/edaran_kepala_bappebti/edaran_kepala_bappebti_2023_02_01_e1pf63ek_id.pdf

[Chikito]

Secara pribadi saya masih menunggu langkah kongkrit yang akan di ambil oleh pemerintah, menyangkut pertumbuhan crypto dan exchange, agar regulasi yang ada dan yang terbaru berjalan efektif dan tidak di jadikan alasan terhadap kegagalan sebelumnya.

Entah buat apa sampeyan sampai nunggu langkah kongkrit, karena kalau cuma trader atau pemain kecil sih tak perlu langkah yang spesifik, kecuali kalau sampeyan pengusaha besar yang mau menanamkan modal ratusan Milayar ke atas. Soalnya aturannya akan tetap seperti itu, walau diotak atik pun, karena target mereka itu cuma 1 dan tak macam-macam yaitu pajak. Sedangkan perlindungan konsumen, tetap berada di perorangan atau individu.

[Husna QA]

- " Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 53/BAPPEBTI/SE/01/2023 tentang Pelaksanaan Teknis Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pedagang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan/atau Dana Jaminan, dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto "
https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/edaran_kepala_bappebti/edaran_kepala_bappebti_2023_02_01_e1pf63ek_id.pdf

Setelah saya baca surat edaran Beppebti tersebut, salah satu poin teknisnya mengenai perubahan pada mekanisme penyampaian laporan setiap tahun takwim calon pedagang aset kripto tersebut, yakni pada birokrasi penerimanya (No. 5 tentang Isi edaran bagian c):

c. Penyampaian laporan kegiatan tahunan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang semula disampaikan kepada Kepala Bappebti cq. Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, secara elektronik (email) dengan alamat waskep.asetknpto.@kemendag.go.id. diubah penyampaiannya melalui sistem lapdk.bappebti.go.id.

Kalau sebelumnya itu emailnya masih menggunakan kemendag.go.id sekarang menjadi bappebti.go.id; Saya sebagai orang awam agak sedikit heran kenapa tidak sedari awal emailnya menggunakan milik Bappebti sebagai badan yang mengurusi hal tersebut secara langsung.

[MarjorieZimmermanGinger]

Entah buat apa sampeyan sampai nunggu langkah kongkrit, karena kalau cuma trader atau pemain kecil sih tak perlu langkah yang spesifik, kecuali kalau sampeyan pengusaha besar yang mau menanamkan modal ratusan Milayar ke atas. Soalnya aturannya akan tetap seperti itu, walau diotak atik pun, karena target mereka itu cuma 1 dan tak macam-macam yaitu pajak. Sedangkan perlindungan konsumen, tetap berada di perorangan atau individu.

Paling tidak ini untuk jaminan sih mas, meskipun saya bukan merupakan investor atau pengusaha besar di Indonesia, lagipula kita mana tau kedepannya akan menjadi salah satu pengusaha besar, karena rezeki dan peluang tidak ada yang bisa menebak, mungkin saja mas atau saya memiliki kesempatan menjadi bahagian dari orang sukses itu

Dengan adanya langkah kongkrit dari pemerintah juga akan membangun kesadaran dan keinginan bagi masyarakat luas untuk ikut terlibat di dalam crypto, meskipun secara khusus kita telah terlibat dibitcoin jauh sebelumnya tidak memiliki regulasi yang lengkap dari pemerintah. Namun dalam skala umum terhadap masyarakat Indonesia, saya kira langkah kongkrit itu di butuhkan, baik sebagai jaminan maupun sebagai kesadaran terhadap perkembangan perdagangan cryptocurrency sebagai aset komoditas di Indonesia.

[Renampun]

...
Dengan adanya langkah kongkrit dari pemerintah juga akan membangun kesadaran dan keinginan bagi masyarakat luas untuk ikut terlibat di dalam crypto, meskipun secara khusus kita telah terlibat dibitcoin jauh sebelumnya tidak memiliki regulasi yang lengkap dari pemerintah. Namun dalam skala umum terhadap masyarakat Indonesia, saya kira langkah kongkrit itu di butuhkan, baik sebagai jaminan maupun sebagai kesadaran terhadap perkembangan perdagangan cryptocurrency sebagai aset komoditas di Indonesia.

Indonesia berhasil menempati peringkat pertama sebagai negara dengan tren investasi aset digital (termasuk kripto) terbesar di Asia dengan jumlah persentase mencapai 86 persen. Hal tersebut dilaporkan oleh perusahaan teknologi informasi Accenture bertajuk Digital Assets: Unclaimed Territory edisi 2022.

sumber artikel: ---

langkah tegas dan tepat seperti edukasi dari pemerintah dibutuhkan guna mengedukasi masyarakat yang mulai tertarik dengan investasi mata uang kripto, bahkan menurut laporan dari artikel di atas, sejak awal 2023, indonesia menjadi negara dengan kepemilikian mata uang kripto terbesar peringkat 6 di dunia. peretasan - penipuan masih menjadi momok yang menakutkan untuk para pemula yang ingin memulai investasi di kripto, selain itu OJK yang menjadi pemberi otoritas terhadap produk produk investasi keuangan harus lebih cepat dan tanggap lagi mengatasi masalah masalah yang sering terjadi pada para investor kripto. tahun 2022 lalu indonesia banyak mendapatkan uang pajak dari transaski kripto, jika tidak ada kendala, pasti di tahun ini pendapatan negara atas pajak kripto semakin bertumbuh.  

[MarjorieZimmermanGinger]

langkah tegas dan tepat seperti edukasi dari pemerintah dibutuhkan guna mengedukasi masyarakat yang mulai tertarik dengan investasi mata uang kripto, bahkan menurut laporan dari artikel di atas, sejak awal 2023, indonesia menjadi negara dengan kepemilikian mata uang kripto terbesar peringkat 6 di dunia. peretasan - penipuan masih menjadi momok yang menakutkan untuk para pemula yang ingin memulai investasi di kripto, selain itu OJK yang menjadi pemberi otoritas terhadap produk produk investasi keuangan harus lebih cepat dan tanggap lagi mengatasi masalah masalah yang sering terjadi pada para investor kripto. tahun 2022 lalu indonesia banyak mendapatkan uang pajak dari transaski kripto, jika tidak ada kendala, pasti di tahun ini pendapatan negara atas pajak kripto semakin bertumbuh.  

Untuk kasus penipuan saya rasa tidak menjadi tanggung jawab penuh pemerintah atau lembaga manapun yang menangani masalah krypto, melainkan keterlibatan kita sendiri dalam meminimalisir tingkat resiko penipuan dan peretasan yang akan di timbulkan. Tugas pemerintah hanya pada tahapan edukasi dan memberikan akses terhadap jaminan regulasi, sementara wilayah penipuan dan peretasan merupakan tanggung jawab masing-masing dan harus lebih selektif terhadap keputusan yang diambil. Jadi, selain memahami investasi adakalanya kita juga harus belajar menghindari peretasan dan penipuan yang berlangsung di dalamnya, ada banyak bacaan dapat kita temukan di internet dalam mempelajari kasus peretas dan penipuan, ini hanya contoh kecil yang dapat di baca untuk menambah wawasan bagi saya secara pribadi Serangan, peretasan, dan masalah keamanan blockchain teratas dan Apa yang harus dilakukan ketika Anda menjadi korban penipuan kripto

Setiap tahun pertumbuhan krypto pasti akan semakin meningkat di Indonesia, berdasarkan beberapa instrumen dan kemudahan dalam menjalankan investasi dan peningkatan pertumbuhan ini juga akan menguntungkan negara kita pada sektor pendapatan pajak yang diterima dan mungkin karena alasan inilah pemerintah memberikan wewenang kepada OJK yang menggantikan Bappebti dalam mengawasi crypto.

[Luzin]

Setiap tahun pertumbuhan krypto pasti akan semakin meningkat di Indonesia, berdasarkan beberapa instrumen dan kemudahan dalam menjalankan investasi dan peningkatan pertumbuhan ini juga akan menguntungkan negara kita pada sektor pendapatan pajak yang diterima dan mungkin karena alasan inilah pemerintah memberikan wewenang kepada OJK yang menggantikan Bappebti dalam mengawasi crypto.

Ini diungkapkan juga oleh Didid Noordiatmoko, dia adalah Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Perpendihan kewenangan ini agar komoditas di indonesia terintegrasi dengan pengelolaan keuangan. Sehingga mereka bisa meminimalisir ketidakstabilan keuangan. Menteri perdagangan memberikan jangka 6 bulan untuk membuat rumusan peraturan pemerintah dalam proses transisi. Dalam perumusan ini diatur mengenai identifikasi regulasi, kelembagaan, dan mekanisme pengalihan. ¹

Menurutnya, penyebab perpindahan kewenangan pengawasan aset kripto ke OJK justru disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan transaksi kripto. Pasalnya, dengan kecepatan pertumbuhan kripto saat ini, dampak terhadap stabilisasi sistem keuangan akan lebih terasa nantinya. "Diskusi kami dengan BKF (Badan Kebijakan Fiskal) Kementerian Keuangan, salah satunya adalah adanya laporan dari Financial Stability Board (FSB) yang mengatakan, pesatnya pertumbuhan nilai aset kripto dapat berdampak pada stabilisasi keuangan," ujarnya. "Jadi ketika kripto semakin tumbuh, kata FSB, ini nanti akan ada kompleksitas dengan stabilisasi sektor keuangan," tambah dia.

Sumber:
1. https://www.cnbcindonesia.com/market/20230119133657-17-406793/ada-alasan-ngeri-di-balik-transisi-kripto-bappebti-ke-ojk
2. https://money.kompas.com/read/2023/01/04/171500226/bappebti-beberkan-alasan-pengawasan-aset-kripto-dialihkan-ke-ojk

[abhiseshakana]

Jika sebelumnya ada kabar terkait peresmian Bursa Berjangka Kripto yang kemungkinan bisa kelar pada Juni 2023, namun baru-baru ini juga muncul kabar jika PT Digital Future Exchange (DFX) mengirimkan surat aduan ke Ombudsman dengan perihal izin bursa berjangka kripto yang disinyalir mengalami penundaan, serta ada dugaan penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan kewenangan oleh Bappebti.

source https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bappebti-bagikan-perkembangan-terbaru-terkait-dugaan-maladministrasi-bursa-kripto

[Chikito]

Jika sebelumnya ada kabar terkait peresmian Bursa Berjangka Kripto yang kemungkinan bisa kelar pada Juni 2023, namun baru-baru ini juga muncul kabar jika PT Digital Future Exchange (DFX) mengirimkan surat aduan ke Ombudsman dengan perihal izin bursa berjangka kripto yang disinyalir mengalami penundaan, serta ada dugaan penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan kewenangan oleh Bappebti.

source https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bappebti-bagikan-perkembangan-terbaru-terkait-dugaan-maladministrasi-bursa-kripto

Saya bingung, buat apa DFX mengeluarkan uang sampai 19 milliar rupiah untuk pengajuan izin usaha?. apakah mereka diperas oleh oknum bappebti?. itu duit banyak banget, kalau dikarungin bisa nutup lorong rumah saya. Btw, kalau saya ambil positifnya, mungkin memang Bappebti butuh waktu yang cukup lama dalam memproses hal tersebut, seingat saya, tidak hanya perusahaannya, tapi juga sampai asset pun akan diperiksa oleh bappebti terlebih dulu sebelum terbit surat Izin Usaha Bursa Berjangka (IUBB), sehigga lama dan berlarut-larut, belum lagi tantangan birokrasi yang mesti melewati banyak disposisi.

[abhiseshakana]

Saya bingung, buat apa DFX mengeluarkan uang sampai 19 milliar rupiah untuk pengajuan izin usaha?. apakah mereka diperas oleh oknum bappebti?. itu duit banyak banget, kalau dikarungin bisa nutup lorong rumah saya. Btw, kalau saya ambil positifnya, mungkin memang Bappebti butuh waktu yang cukup lama dalam memproses hal tersebut, seingat saya, tidak hanya perusahaannya, tapi juga sampai asset pun akan diperiksa oleh bappebti terlebih dulu sebelum terbit surat Izin Usaha Bursa Berjangka (IUBB), sehigga lama dan berlarut-larut, belum lagi tantangan birokrasi yang mesti melewati banyak disposisi.

Tidak disebutkan secara jelas dana 19 miliar diperuntukan untuk biaya apa saja. Apa mungkin bagian dari proses tender dan lobi-melobi?? Karena kalo hanya untuk proses administrasi nilai 19M adalah sebuah jumlah yang sangat besar. Kalo sampai DFX membuat sebuah surat aduan, berarti proses perijinannya emang sudah memakan waktu yang panjang (menurut mereka) dan tentunya mereka menginginkan kejelasan status atas apa yang telah mereka keluarkan sejauh ini.

[Ryu_Ar1]

Saya bingung, buat apa DFX mengeluarkan uang sampai 19 milliar rupiah untuk pengajuan izin usaha?. apakah mereka diperas oleh oknum bappebti?. itu duit banyak banget, kalau dikarungin bisa nutup lorong rumah saya. Btw, kalau saya ambil positifnya, mungkin memang Bappebti butuh waktu yang cukup lama dalam memproses hal tersebut, seingat saya, tidak hanya perusahaannya, tapi juga sampai asset pun akan diperiksa oleh bappebti terlebih dulu sebelum terbit surat Izin Usaha Bursa Berjangka (IUBB), sehigga lama dan berlarut-larut, belum lagi tantangan birokrasi yang mesti melewati banyak disposisi.

Tidak disebutkan secara jelas dana 19 miliar diperuntukan untuk biaya apa saja. Apa mungkin bagian dari proses tender dan lobi-melobi?? Karena kalo hanya untuk proses administrasi nilai 19M adalah sebuah jumlah yang sangat besar. Kalo sampai DFX membuat sebuah surat aduan, berarti proses perijinannya emang sudah memakan waktu yang panjang (menurut mereka) dan tentunya mereka menginginkan kejelasan status atas apa yang telah mereka keluarkan sejauh ini.

Melihat dari statement yang diucapkan Senior Bachrul Chairi yang menjabat sebagai Advisor DFX saat ini dia mengungkapkan bahwa sebagian besar memang untuk beberapa biaya operasional tetapi memang ini jelas bukan nominal yang sedikit

"Kurang lebih sekarang ini sudah hampir Rp 20 M. Kita sudah menggaji sekarang ini ada 20 orang yang sudah aktif, karena kita harus tetap me-maintain yang ada. Kita juga harus membayar telekomunikasinya untuk sewa provider dan lain-lainnya," ucap Bachrul.

"Kita perkirakan sekarang sudah Rp 20 M biaya dari modal kita sudah tergerus. Dari awal tahun 2021 waktu bikin aktanya sendiri kita sudah menyetor Rp 100 M. Nah, sekarang kurang lebih sudah 20% tergerus untuk biaya-biaya operasional yang seharusnya tidak perlu terjadi," tambahnya.

Disisi lain jika melihat tentang rentan waktu ini juga sudah bisa dikatakan sangat lama karena memang mereka meminta perizinan ini dari akhir 2021 dan sekarang sudah awal bulan di 2023 artinya sudah lebih dari satu tahun perizinan ini mandek tanpa ada kejelasan dari Bappebti.

[Husna QA]

Tidak disebutkan secara jelas dana 19 miliar diperuntukan untuk biaya apa saja. Apa mungkin bagian dari proses tender dan lobi-melobi?? Karena kalo hanya untuk proses administrasi nilai 19M adalah sebuah jumlah yang sangat besar. Kalo sampai DFX membuat sebuah surat aduan, berarti proses perijinannya emang sudah memakan waktu yang panjang (menurut mereka) dan tentunya mereka menginginkan kejelasan status atas apa yang telah mereka keluarkan sejauh ini.

Seperti dikutip agan Ryu_Ar1 di atas diantaranya untuk biaya operasional, maintenance dan lainnya selama kurun waktu beberapa tahun sedari pengajuan izin hingga saat ini. Di sisi lain juga terkesan pemerintah dalam hal ini Bappebti seperti masih kurang siap untuk menangani pangajuan izin tersebut dengan tidak jelasnya antara diterima atau ditolaknya, belum lagi dari birokrasi juga yang saya baca pada link tersebut diduga ada penyalahgunaan wewenang dengan adanya penambahan prosedur itu ini pada proses perizinannya.

[MarjorieZimmermanGinger]

Ini diungkapkan juga oleh Didid Noordiatmoko, dia adalah Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Perpendihan kewenangan ini agar komoditas di indonesia terintegrasi dengan pengelolaan keuangan. Sehingga mereka bisa meminimalisir ketidakstabilan keuangan. Menteri perdagangan memberikan jangka 6 bulan untuk membuat rumusan peraturan pemerintah dalam proses transisi. Dalam perumusan ini diatur mengenai identifikasi regulasi, kelembagaan, dan mekanisme pengalihan. ¹

Jika demikian kita bisa menyimpulkan bahwa perpindahan kewenangan ini lebih kepada terintegrasi terhadap pengawasan maupun pencegahan stabilitas keuangan di jangka panjang. Namun pertanyaan selanjutnya, apakah OJK yang di tunjuk oleh pemerintah akan mampu menjadi lebih baik dari Bappebti?

Tantangan ini harus dibuktikan oleh OJK, supaya tidak timbul masalah lain di kemudian hari, karena jika kewenangan ini tidak mampu di jalankan dengan baik atau tidak jauh lebih sukses dari Bappebti, maka ke khawatiran akan timbulnya ketidak percayaan pengguna crypto kepada lembaga tersebut.

[Chikito]

Tidak disebutkan secara jelas dana 19 miliar diperuntukan untuk biaya apa saja. Apa mungkin bagian dari proses tender dan lobi-melobi?? Karena kalo hanya untuk proses administrasi nilai 19M adalah sebuah jumlah yang sangat besar. Kalo sampai DFX membuat sebuah surat aduan, berarti proses perijinannya emang sudah memakan waktu yang panjang (menurut mereka) dan tentunya mereka menginginkan kejelasan status atas apa yang telah mereka keluarkan sejauh ini.

Seperti dikutip agan Ryu_Ar1 di atas diantaranya untuk biaya operasional, maintenance dan lainnya selama kurun waktu beberapa tahun sedari pengajuan izin hingga saat ini. Di sisi lain juga terkesan pemerintah dalam hal ini Bappebti seperti masih kurang siap untuk menangani pangajuan izin tersebut dengan tidak jelasnya antara diterima atau ditolaknya, belum lagi dari birokrasi juga yang saya baca pada link tersebut diduga ada penyalahgunaan wewenang dengan adanya penambahan prosedur itu ini pada proses perizinannya.

Kalau ada penambahan prosedur yang tidak ada SOP-nya tentu hal ini sudah menyalahi aturan. Namun kita juga tidak bisa menyalahkan bappebti karena panambahan tersebut, mungkin saja mereka menganggap DFX exchange perlu ada tambahan dokumen pendukung atau sebagainya mungkin karena memang belum atau tidak layak untuk dilisting/dilegalkan. Tapi mungkin juga karena peralihan wewenang ke OJK sehingga pegawainya anggap, tidak perlu dilanjutkan lagi.

[abhiseshakana]

Seperti dikutip agan Ryu_Ar1 di atas diantaranya untuk biaya operasional, maintenance dan lainnya selama kurun waktu beberapa tahun sedari pengajuan izin hingga saat ini. Di sisi lain juga terkesan pemerintah dalam hal ini Bappebti seperti masih kurang siap untuk menangani pangajuan izin tersebut dengan tidak jelasnya antara diterima atau ditolaknya, belum lagi dari birokrasi juga yang saya baca pada link tersebut diduga ada penyalahgunaan wewenang dengan adanya penambahan prosedur itu ini pada proses perizinannya.

Kalau ada penambahan prosedur yang tidak ada SOP-nya tentu hal ini sudah menyalahi aturan. Namun kita juga tidak bisa menyalahkan bappebti karena panambahan tersebut, mungkin saja mereka menganggap DFX exchange perlu ada tambahan dokumen pendukung atau sebagainya mungkin karena memang belum atau tidak layak untuk dilisting/dilegalkan. Tapi mungkin juga karena peralihan wewenang ke OJK sehingga pegawainya anggap, tidak perlu dilanjutkan lagi.

Yang sedikit mengganjal pikiran terkait dengan lamanya proses perijinan DFX dalam rangka menjadi bursa berjangka kripto, adalah karena belum lengkapnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh DFX atau ada indikasi jika penundaan perizinan tersebut memang terkesan disengaja (untuk mengulur waktu) karena Bappebti belum siap untuk menjalankan sistem perdagangan kripto secara utuh ?

Andai saja DFX resmi menjadi Bursa berjangka kripto (beserta lembaga kliring berjangka yang ditunjuk) maka semua elemen yang dibutuhkan dalam sistem perdagangan kripto sudah terpenuhi, sehingga secara otomatis sistem perdagangan tersebut seharusnya sudah siap untuk dijalankan secara penuh.

[Husna QA]

Kalau ada penambahan prosedur yang tidak ada SOP-nya tentu hal ini sudah menyalahi aturan. Namun kita juga tidak bisa menyalahkan bappebti karena panambahan tersebut, mungkin saja mereka menganggap DFX exchange perlu ada tambahan dokumen pendukung atau sebagainya mungkin karena memang belum atau tidak layak untuk dilisting/dilegalkan. Tapi mungkin juga karena peralihan wewenang ke OJK sehingga pegawainya anggap, tidak perlu dilanjutkan lagi.

Yang sedikit mengganjal pikiran terkait dengan lamanya proses perijinan DFX dalam rangka menjadi bursa berjangka kripto, adalah karena belum lengkapnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh DFX atau ada indikasi jika penundaan perizinan tersebut memang terkesan disengaja (untuk mengulur waktu) karena Bappebti belum siap untuk menjalankan sistem perdagangan kripto secara utuh ? -snip-

Yang saya pahami dari tulisan pada link tersebut di atas, ketika DFX mengajukan perizinan tentu sudah terlebih dulu mempelajari apa saja syarat yang mesti dipenuhinya, dan kalaupun masih ada yang belum terpenuhi, tentu selama kurun waktu tersebut mereka akan melengkapinya jika memang pengajuan izinnya ingin disetujui. Nah ketika sudah dilengkapi semua namun masih tetap saja belum mendapat kejelasan perihal diterima atau ditolaknya semua syarat yang sudah masuk, malah muncul indikasi adanya penambahan lagi syarat/prosedur lain:

Kemudian penyalahgunaan wewenang juga terlihat dari adanya dugaan penambahan prosedur baik secara teknikal maupun substantif dalam proses pengajuan Izin Usaha Bursa Berjangka.

[Luzin]

Jika demikian kita bisa menyimpulkan bahwa perpindahan kewenangan ini lebih kepada terintegrasi terhadap pengawasan maupun pencegahan stabilitas keuangan di jangka panjang. Namun pertanyaan selanjutnya, apakah OJK yang di tunjuk oleh pemerintah akan mampu menjadi lebih baik dari Bappebti?

Harapanya seperti itu, tapi selama SDMnya sama tidak ada perbaikan mental tetap saja itu akan menjadi lembaga yang tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Walaupun sebenarnya sepertinya peran menjaga stabilitas keuangan itu adalah tugas utama Bank Indonesia selaku bank sentral yang ada di indonesia.

Tantangan ini harus dibuktikan oleh OJK, supaya tidak timbul masalah lain di kemudian hari, karena jika kewenangan ini tidak mampu di jalankan dengan baik atau tidak jauh lebih sukses dari Bappebti, maka ke khawatiran akan timbulnya ketidak percayaan pengguna crypto kepada lembaga tersebut.

Wajar itu terjadi, dengan semakin banyak terungkapnya perilaku para pemangku kepentingan di lembaga besar (kasus terbaru orang perpajakan) itu membuat saya semakin tambah yakin pasti ini terjadi juga pada lembaga besar lainnya termasuk bisa juga OJK saat ini atau nanti.

[retreat]

Jika sebelumnya ada kabar terkait peresmian Bursa Berjangka Kripto yang kemungkinan bisa kelar pada Juni 2023, namun baru-baru ini juga muncul kabar jika PT Digital Future Exchange (DFX) mengirimkan surat aduan ke Ombudsman dengan perihal izin bursa berjangka kripto yang disinyalir mengalami penundaan, serta ada dugaan penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan kewenangan oleh Bappebti.

source https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bappebti-bagikan-perkembangan-terbaru-terkait-dugaan-maladministrasi-bursa-kripto

Saya menyoroti kata-kata yang dilontarkan oleh Bapak Yeka yang menyebutkan total biaya yang telah dikeluarkan oleh PT DFX dalam rangka pengajuan Izin Usaha Bursa Berjangka mencapai Rp 19 miliar, ini adalah uang yang cukup banyak yang dikeluarkan oleh sebuah PT untuk bisa mendapatkan ijin. Apakah uang yang digelontorkan ini memang benar sebagai biaya untuk memenuhi syarat untuk bisa menjadi bursa berjangka atau ini adalah "pelicin" yang digelontorkan oleh PT DFX supaya mereka bisa menjadi bursa berjangka cryto di Indonesia dan memonopoli perdagangan? karena saya lihat mereka seperti getol sekali ingin menjadi bursa crypto, padahal kita tahu bahwa aturan untuk menjadi bursa crypto itu cukup sulit karena melihat dari aturannya mereka harus menyetor modal 1 Triliun setelah 3 bulan mendapaktan ijin, ini adalah uang yang sangat besar, padahal fungsi dari bursa sendiri tidak terlalu penting untuk pasar crypto di Indonesia. Saya paham bahwa uang 1 triliun itu sebagai deposit yang ditahan untuk mengamankan bursa ini, namun dengan uang sebesar itu artinya PT DFX (jika mendapatkan ijin) akan menggunakan otoritas mereka untuk bisa mengembalikan modal yang sudah mereka gelontorkan, mungkin saja dengan menaikkan fees atau memonopoli perdaganga crypto, banyak cara yang bisa mereka lakukan. Namun itu hanyalah spekulasi belaka, semoga saja tidak akan terjadi.

[Chikito]

Kalau ada penambahan prosedur yang tidak ada SOP-nya tentu hal ini sudah menyalahi aturan. Namun kita juga tidak bisa menyalahkan bappebti karena panambahan tersebut, mungkin saja mereka menganggap DFX exchange perlu ada tambahan dokumen pendukung atau sebagainya mungkin karena memang belum atau tidak layak untuk dilisting/dilegalkan. Tapi mungkin juga karena peralihan wewenang ke OJK sehingga pegawainya anggap, tidak perlu dilanjutkan lagi.

Yang sedikit mengganjal pikiran terkait dengan lamanya proses perijinan DFX dalam rangka menjadi bursa berjangka kripto, adalah karena belum lengkapnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh DFX atau ada indikasi jika penundaan perizinan tersebut memang terkesan disengaja (untuk mengulur waktu) karena Bappebti belum siap untuk menjalankan sistem perdagangan kripto secara utuh ? -snip-

Yang saya pahami dari tulisan pada link tersebut di atas, ketika DFX mengajukan perizinan tentu sudah terlebih dulu mempelajari apa saja syarat yang mesti dipenuhinya, dan kalaupun masih ada yang belum terpenuhi, tentu selama kurun waktu tersebut mereka akan melengkapinya jika memang pengajuan izinnya ingin disetujui. Nah ketika sudah dilengkapi semua namun masih tetap saja belum mendapat kejelasan perihal diterima atau ditolaknya semua syarat yang sudah masuk, malah muncul indikasi adanya penambahan lagi syarat/prosedur lain:

Oleh karena itu, sistem birokrasi dari dulu juga sudah jadi momok bagi masyarakat, karena adanya sistem yang berbelit-belit dan berlarut-larut itu juga yang sangat melelahkan dan membuat enggan investor untuk menginvestasikan uangnya ke Indonesia. Padahal men-pan rb sudah mulai menerapkan pemangkasan eselon yang dulunya ada IV menjadi hanya III, itu pun sistemnya masih banyak tidak berjalan efektif karena menumpuknya tugas yang dijalankan eselon IV dulu ke menjadi tugas eselon III saat ini, sehingga ketidak jelasan jabatan fungsional yang dilimpahkan pun tetap juga tidak sangat efektif.

[MarjorieZimmermanGinger]

Harapanya seperti itu, tapi selama SDMnya sama tidak ada perbaikan mental tetap saja itu akan menjadi lembaga yang tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Walaupun sebenarnya sepertinya peran menjaga stabilitas keuangan itu adalah tugas utama Bank Indonesia selaku bank sentral yang ada di indonesia.

Paling tidak kita perlu melihat bagaimana tugas yang mereka jalankan kedepan, mudah-mudahan ada perubahan yang menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga maksimalitas fungsi dan tanggung jawab dapat mereka berikan lebih baik dan nyata. Oleh sebab itu perlu kita berikan kesempatan untuk mereka membuktikan sumber daya yang di miliki.

Wajar itu terjadi, dengan semakin banyak terungkapnya perilaku para pemangku kepentingan di lembaga besar (kasus terbaru orang perpajakan) itu membuat saya semakin tambah yakin pasti ini terjadi juga pada lembaga besar lainnya termasuk bisa juga OJK saat ini atau nanti.

Tidak memunafikan kasus yang pernah terjadi sebelumnya, namun bagi saya itu lebih bersifat individual bukan lembaga secara kolektif, karena bicara lembaga negara dan tanggung jawab terkadang akan dilimpahkan secara kolektif meskipun yang melakukan kesalahan satu atau dua orang. Seperti kata pepatah kita "Karena nira setitik rusak susu sebelanga". Kalau saya sih Mas berusaha berfikir positif saja dan mudah-mudahan mereka mampu memberikan yang lebih baik.

[Luzin]

Tidak memunafikan kasus yang pernah terjadi sebelumnya, namun bagi saya itu lebih bersifat individual bukan lembaga secara kolektif, karena bicara lembaga negara dan tanggung jawab terkadang akan dilimpahkan secara kolektif meskipun yang melakukan kesalahan satu atau dua orang. Seperti kata pepatah kita "Karena nira setitik rusak susu sebelanga". Kalau saya sih Mas berusaha berfikir positif saja dan mudah-mudahan mereka mampu memberikan yang lebih baik.

Tapi oknum inilah yang membuat saya kadang sudah berfikir buruk jika mau berurusan dengan institusi itu.

Saya membaca berita, meski agak lama. Dalam berita itu salah satu kalimat berisi komoditas sebagai barang ekspor. Itu diungkapkan oleh Ketua Komite Aset Digital, Raine Renaldi. Okelah kalau asset crypto memang bisa tembus ke global jika syarat dan ketentuan bisa terpenuhi. Tapi menjadikan barang aset crypto ini menghasilkan dana kemudian ini dibawa sebagai devisa, sepertinya pikiran saya kok belum sampe. Apakah ini bisa terjadi? Logika saya kok, yang dapat dana masuk keuntungan kan si dev dan negara mungkin bisa mengambil pajak saja.

Sumber: https://finance.detik.com/fintech/d-6355505/punya-potensi-besar-aset-kripto-bisa-jadi-komoditas-ekspor

[Chikito]

Tapi menjadikan barang aset crypto ini menghasilkan dana kemudian ini dibawa sebagai devisa, sepertinya pikiran saya kok belum sampe.

Mengenai devisa, saya akan mencoba membuat sampeyan mudah memahami jalannya,

jadi jika kita di sini sebagai peserta signature campaign, bounty hunter atau lainnya yang berada di Wilayah Indonesia, sudah termasuk sebagai pahlawan devisa. Mengapa?, karena kita nyari dan dapat duit (berupa BTC) dari luar Indonesia, btc tersebut masuk ke Indonesia sehingga secara tidak langsung menambah devisa dan pemasukan negara.

BTC dan gaji altcoin yang kita dapat, lalu kita tukar ke rupiah, lalu masuk ke desa-desa (jika peserta signaturenya berada di desa), ke kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Artinya peredaraan uang bukan hasil cetak bank indonesia, tapi pure murni dari luar negeri.

[Luzin]

jadi jika kita di sini sebagai peserta signature campaign, bounty hunter atau lainnya yang berada di Wilayah Indonesia, sudah termasuk sebagai pahlawan devisa. Mengapa?, karena kita nyari dan dapat duit (berupa BTC) dari luar Indonesia, btc tersebut masuk ke Indonesia sehingga secara tidak langsung menambah devisa dan pemasukan negara.

Walau kaitanya hasil signature kita ditukar dengan uang beredar dalam negeri masih dianggap devisa? Berbeda dengan kaitanya kalau dollar misal.
Kalau dari kaitanya ekspor untuk menjadikan devisa om? Karena yang saya baca dari artikel sumber yang saya cantumkan seperti itu.
Dalam kaitanya kalimat ini.

Bagaimana caranya buat aset kripto bisa jadi barang eskpor. Dana kita dapatkan dibawa ke Indonesia jadi devisa.

[abhiseshakana]

jadi jika kita di sini sebagai peserta signature campaign, bounty hunter atau lainnya yang berada di Wilayah Indonesia, sudah termasuk sebagai pahlawan devisa. Mengapa?, karena kita nyari dan dapat duit (berupa BTC) dari luar Indonesia, btc tersebut masuk ke Indonesia sehingga secara tidak langsung menambah devisa dan pemasukan negara.

Walau kaitanya hasil signature kita ditukar dengan uang beredar dalam negeri masih dianggap devisa? Berbeda dengan kaitanya kalau dollar misal.
Kalau dari kaitanya ekspor untuk menjadikan devisa om? Karena yang saya baca dari artikel sumber yang saya cantumkan seperti itu.
Dalam kaitanya kalimat ini.

Bagaimana caranya buat aset kripto bisa jadi barang eskpor. Dana kita dapatkan dibawa ke Indonesia jadi devisa.

Kalo menurutku agak kurang tepat menganggap pembayaran sigcamp (berupa BTC maupun altcoins lainnya) sebagai devisa, karena di Indonesia sendiri Kripto tidak diakui sebagai alat pembayaan yang sah. Sementara untuk bisa dianggap sebagai Devisa, haruslah merupakan sebuah media pembayaran yang diakui dan dapat digunakan untuk transaksi International.

[Chikito]

Walau kaitanya hasil signature kita ditukar dengan uang beredar dalam negeri masih dianggap devisa? Berbeda dengan kaitanya kalau dollar misal.
Kalau dari kaitanya ekspor untuk menjadikan devisa om? Karena yang saya baca dari artikel sumber yang saya cantumkan seperti itu.
Dalam kaitanya kalimat ini.

Bagaimana caranya buat aset kripto bisa jadi barang eskpor. Dana kita dapatkan dibawa ke Indonesia jadi devisa.

Ya anggap saja begitu, mungkin efeknya tidak sekarang karena btc bukan merupakan alat pembayaran yang sah, tapi jika sewaktu-waktu terjadi (atau anggaplah CDBC) mulai diterapkan, setidaknya kita (exchange) yang berada di Indonesia memiliki suply dan pasokan BTC dari luar negeri artinya kita di Indonesia bisa dianggap pekerja migran walau tubuh kita ini ada di Indonesia.

Sebenarnya sih, efek kita kerja di signature campaign ini mungkin cukup terasa kalau berada di pedesaan. Karena dari pertukaran BTC ke Rupiah lalu di Wede dari ATM dapat meningkatkan perekonomian pedesaan, daya beli meningkat karena uang hasil signature tersebut beredar di wilayah yang (mungkin) daya beli masyarakatnya rendah.

Sementara untuk bisa dianggap sebagai Devisa, haruslah merupakan sebuah media pembayaran yang diakui dan dapat digunakan untuk transaksi International.

ya semestinya begitu, akan tetapi dalam hal asset, bitcoin bisa dijadikan stok devisa bitcoin negara, karena kita mendapatkannya dari luar.
 Karena sepanjang sepengetahuan saya, devisa negara tidak hanya berkomponen pada fiat (alat tukar) tapi bisa berupa asset lain seperti emas dan bitcoin.

[Luzin]

Kalo menurutku agak kurang tepat menganggap pembayaran sigcamp (berupa BTC maupun altcoins lainnya) sebagai devisa, karena di Indonesia sendiri Kripto tidak diakui sebagai alat pembayaan yang sah. Sementara untuk bisa dianggap sebagai Devisa, haruslah merupakan sebuah media pembayaran yang diakui dan dapat digunakan untuk transaksi International.

Saya berfikir juga seperti itu om, kalau lihat pengertian di KBBi daring devisa adalah alat pembayaran luar negeri yang dapat ditukarkan dengan uang luar negeri. Jadi itu adalah sebuah bentuk yang dapat diakui oleh semua negara. ¹

Ya anggap saja begitu, mungkin efeknya tidak sekarang karena btc bukan merupakan alat pembayaran yang sah, tapi jika sewaktu-waktu terjadi (atau anggaplah CDBC) mulai diterapkan, setidaknya kita (exchange) yang berada di Indonesia memiliki suply dan pasokan BTC dari luar negeri artinya kita di Indonesia bisa dianggap pekerja migran walau tubuh kita ini ada di Indonesia.

Sebenarnya sih, efek kita kerja di signature campaign ini mungkin cukup terasa kalau berada di pedesaan. Karena dari pertukaran BTC ke Rupiah lalu di Wede dari ATM dapat meningkatkan perekonomian pedesaan, daya beli meningkat karena uang hasil signature tersebut beredar di wilayah yang (mungkin) daya beli masyarakatnya rendah.

Prinsip Signature sebnarnya mirip, karena Bitcoin yang kita dapat kita konversi ke rupiah, tapi Bitcoin yang menjadi hambatan saat ini sementara ini karen Bitcoin masih sebagai aset komoditas dan tidak legal sebagai pembayaran antar negara diakui internasional mungkin belum bisa disebut devisa ya om?


1) https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/devisa
2) https://www.gramedia.com/literasi/contoh-devisa-negara/

[abhiseshakana]

ya semestinya begitu, akan tetapi dalam hal asset, bitcoin bisa dijadikan stok devisa bitcoin negara, karena kita mendapatkannya dari luar.
 Karena sepanjang sepengetahuan saya, devisa negara tidak hanya berkomponen pada fiat (alat tukar) tapi bisa berupa asset lain seperti emas dan bitcoin.

Memang benar jika cadangan devisa tidak hanya berupa Fiat, Dan bisa berupa aset komoditas, namun jika (anggap saja) Bitcoin yang masuk ke Indonesia tidak bisa tersimpan dan terdata di bank Sentral (BI) maka asset (Bitcoin) tersebut tidak bisa dianggap sebagai stok devisa.

[Chikito]

ya semestinya begitu, akan tetapi dalam hal asset, bitcoin bisa dijadikan stok devisa bitcoin negara, karena kita mendapatkannya dari luar.
Karena sepanjang sepengetahuan saya, devisa negara tidak hanya berkomponen pada fiat (alat tukar) tapi bisa berupa asset lain seperti emas dan bitcoin.

Memang benar jika cadangan devisa tidak hanya berupa Fiat, Dan bisa berupa aset komoditas, namun jika (anggap saja) Bitcoin yang masuk ke Indonesia tidak bisa tersimpan dan terdata di bank Sentral (BI) maka asset (Bitcoin) tersebut tidak bisa dianggap sebagai stok devisa.

Saya harap pemerintah tidak ketinggalan kereta soal ini, karena dari sejak zaman purba sampai sekarang itu pemerintah selalu lambat, khususnya mengenai pemasukan devisa negara dalam hal crypto, ya walau pun tidak perlu dilegalkan 100% secara langsung di dalam negeri, setidaknya pemerintah berupaya menyamakannya dengan Dollar saja, karena di negara lain seperti Jepang, dan USA, dimana bitcoin sudah dilegalkan 100% sebagai alat transaksi mendapatkan stok Devisa Negara yang tinggi di bidang crypto. Bahkan mungkin jika Indonesia menerapkannya juga, kemungkinan besar utang negara yang triliunan rupiah itu bisa ditutupi jika difokuskan ke hal ini.

[1]. https://www.kominfo.go.id/content/detail/12087/bi-pengguna-bitcoin-hari-ini-happy-besok-nangis/0/sorotan_media

[Husna QA]

Update

Beberapa hari lalu Bappebti kembali mengeluarkan peraturan baru terkait daftar aset kripto yang legal di perdagangkan di Indonesia, yakni Peraturan Bappebti (PerBa) Nomor 4 Tahun 2023 yang menggantikan perturan sebelumnya (PerBa No. 11 Tahun 2022); Sekarang jumlahnya mencapai 501 jenis aset kripto (sebelumnya 383 aset kripto):

Code:

	1.	Ethereum ETH
	2.	Klaytn KLAY
	3.	Solana SOL
	4.	Tezos XTZ
	5.	Iota MIOTA
	6.	USD Coin USDC
	7.	Polkadot DOT
	8.	The Sandbox SAND
	9.	Bitcoin BTC
	10.	Cosmos ATOM
	11.	0x Protocol ZRX
	12.	Litecoin LTC
	13.	Cardano ADA
	14.	Chainlink LINK
	15.	Uniswap UNI
	16.	Stellar XLM
	17.	Binance USD BUSD
	18.	XRP XRP
	19.	Tron TRX
	20.	Decentraland MANA
	21.	Enjin Coin ENJ
	22.	UMA UMA
	23.	Polygon MATIC
	24.	Basic Attention Token BAT
	25.	Ren REN
	26.	Qtum QTUM
	27.	Solar SXP
	28.	TrueUSD TUSD
	29.	BNB BNB
	30.	Theta Network THETA
	31.	Synthetix SNX
	32.	Compound COMP
	33.	Cronos CRO
	34.	VeChain VET
	35.	Aurora AOA
	36.	Status SNT
	37.	Cartesi CTSI
	38.	Dogecoin DOGE
	39.	Maker MKR
	40.	Tether USDT
	41.	Storj STORJ
	42.	Venus XVS
	43.	Zilliqa ZIL
	44.	OMG Network OMG
	45.	Harmony ONE
	46.	MultiversX EGLD
	47.	Orbs ORBS
	48.	iExec RLC RLC
	49.	Algorand ALGO
	50.	EOS EOS
	51.	WazirX WRX
	52.	Wrapped Bitcoin WBTC
	53.	Electroneum ETN
	54.	Avalanche AVAX
	55.	PancakeSwap CAKE
	56.	Quant QNT
	57.	Polymath POLY
	58.	Dai DAI
	59.	Loopring LRC
	60.	Ehtereum Classic ETC
	61.	Numeraire NMR
	62.	Bitcoin Cash BCH
	63.	yearn.finance YFI
	64.	Neo NEO
	65.	Origin Protocol OGN
	66.	Kusama KSM
	67.	Waves WAVES
	68.	Stella ALPHA
	69.	Nano XNO
	70.	Golem GLM
	71.	Ravencoin RVN
	72.	Fantom FTM
	73.	Kava KAVA
	74.	NEM XEM
	75.	BitTorrent BTTOLD
	76.	ICON ICX
	77.	Serum SRM
	78.	Pax Dollar USDP
	79.	Kyber Network Crystal v2 KNC
	80.	Bitcoin Diamond BCD
	81.	Ardor ARDR
	82.	Ontology ONT
	83.	JUST JST
	84.	Siacoin SC
	85.	XDC Network XDC
	86.	OKB OKB
	87.	Band Protocol BAND
	88.	PAX gold PAXG
	89.	Ankr ANKR
	90.	DigiByte DGB
	91.	Ampleforth AMPL
	92.	Orion Protocol ORN
	93.	Bitcoin SV BSV
	94.	Dent DENT
	95.	Request REQ
	96.	LYFE LYFE
	97.	WAX WAXP
	98.	Lisk LSK
	99.	StormX STMX
	100.	Loom Network LOOM
	101.	Metadium META
	102.	COTI COTI
	103.	High Performance Blockchain HPB
	104.	Terra Classic LUNC
	105.	BakeryToken BAKE
	106.	PlayGame PXG
	107.	Balancer BAL
	108.	Powerledger POWR
	109.	Augur REP
	110.	DFI.Money YFII
	111.	Coin98 C98
	112.	UNUS SED LEO LEO
	113.	Moonriver MOVR
	114.	Unifi Protocol DAO UNFI
	115.	Oasis Network ROSE
	116.	Spell Token SPELL
	117.	Verasity VRA
	118.	SUN SUN
	119.	Chia XCH
	120.	YooShi YOOSHI
	121.	BurgerCities BURGER
	122.	Enzyme MLN
	123.	Dego Finance DEGO
	124.	MOBOX MBOX
	125.	Kadena KDA
	126.	OctoFi OCTO
	127.	Arweave AR
	128.	Bluzelle BLZ
	129.	Ellipsis EPX
	130.	Efinity Token EFI
	131.	Yield Guild Games YGG
	132.	Ooki Protocol OOKI
	133.	Star Atlas ATLAS
	134.	NanoByte Token NBT
	135.	ARPA ARPA
	136.	Wrapped NXM WNXM
	137.	Frax Share FXS
	138.	Ethereum Name Service ENS
	139.	Energi NRG
	140.	Hegic HEGIC
	141.	Merit Circle MC
	142.	Convex Finance CVX
	143.	Highstreet HIGH
	144.	Bitcoin Standard Hashrate Token BTCST
	145.	Frontier FRONT
	146.	Orbit Chain ORC
	147.	Phala Network PHA
	148.	IDK IDK
	149.	Glitch GLCH
	150.	Selfkey KEY
	151.	Beefy Finance BIFI
	152.	VCGamers VCG
	153.	TROY TROY
	154.	Raydium RAY
	155.	Litentry LIT
	156.	Render Token RNDR
	157.	Keep3rV1 KP3R
	158.	Aurory AURY
	159.	Celer Network CELR
	160.	TrustSwap SWAP
	161.	NULS NULS
	162.	JasmyCoin JASMY
	163.	Efforce WOZX
	164.	Crypto Global United CGU
	165.	Rook ROOK
	166.	Flux FLUX
	167.	Tranchess CHESS
	168.	LinkEye LET
	169.	Chainbing CBG
	170.	Ethernity ERN
	171.	ABBC Coin ABBC
	172.	TitanSwap TITAN
	173.	Velo VELO
	174.	VidyX VIDYX
	175.	King DAG KDAG
	176.	Dock DOCK
	177.	Livepeer LPT
	178.	Contentos COS
	179.	Pando PANDO
	180.	Coinweb CWEB
	181.	Marlin POND
	182.	COMBO COMBO
	183.	IQ IQ
	184.	JOE JOE
	185.	Kin KIN
	186.	Gitcoin GTC
	187.	SuperVerse SUPER
	188.	Splintershards Token SPS
	189.	Santos FC Fan Token SANTOS
	190.	Radicle RAD
	191.	Automata Network ATA
	192.	Saffron.Finance SFI
	193.	Bread BRD
	194.	BinaryX BNX
	195.	Alpine F1 Team Fan Token ALPINE
	196.	Travala.com AVA
	197.	Ergo ERG
	198.	Spartan Protocol SPARTA
	199.	PowerPool CVP
	200.	League of Kingdoms Arena LOKA
	201.	Dusk Network DUSK
	202.	AIOZ Network AIOZ
	203.	Mines of Dalarnia DAR
	204.	Degree Crypto Token DCT
	205.	Carry CRE
	206.	Gas GAS
	207.	Alitas ALT
	208.	DEAPcoin DEP
	209.	BTRIPS BTR
	210.	Attila ATT
	211.	Kunci Coin KUNCI
	212.	SHILL Token SHILL
	213.	Tokenplace TOK
	214.	Yieldly Token YLDY
	215.	DGPayment DGP
	216.	Acala Token ACA
	217.	SuperRare RARE
	218.	CLV CLV
	219.	Play It Forward DAO PIF
	220.	Stratis STRAX
	221.	Bitcoin Gold BTG
	222.	Aergo AERGO
	223.	GXChain GXC
	224.	Pundi X (New) PUNDIX
	225.	Syscoin SYS
	226.	Rupiah Token IDRT
	227.	Aelf ELF
	228.	BORA BORA
	229.	Waltonchain WTC
	230.	STASIS EURO EURS
	231.	Decred DCR
	232.	MediBloc MED
	233.	Ark ARK
	234.	Hive HIVE
	235.	Metal DAO MTL
	236.	PIVX PIVX
	237.	Steem STEEM
	238.	BitShares BTS
	239.	Gemini Dollar GUSD
	240.	Wing Finance WING
	241.	Nexus NXS
	242.	STP STPT
	243.	Nxt NXT
	244.	v.systems VSYS
	245.	Firo FIRO
	246.	VIDY VIDY
	247.	DATA DTA
	248.	Einsteinium EMC2
	249.	Groestlcoin GRS
	250.	Navcoin NAV
	251.	district0x DNT
	252.	LBRY Credits LBC
	253.	Aragon ANT
	254.	Bytom BTM
	255.	NKN NKN
	256.	DAD DAD
	257.	GoChain GO
	258.	Ambire AdEx ADX
	259.	Hashgard GARD
	260.	Function X FX
	261.	PumaPay PMA
	262.	Tokenomy TEN
	263.	AidCoin AID
	264.	Vertcoin VTC
	265.	Civic CVC
	266.	Hifi Finance HIFI
	267.	BTU Protocol BTU
	268.	Cosmo Coin COSM
	269.	Hedera HBAR
	270.	Wanchain WAN
	271.	Toko Token TKO
	272.	DIA DIA
	273.	NEAR Protocol NEAR
	274.	Holo HOT
	275.	VeThor Token VTHO
	276.	Gala GALA
	277.	THORChain RUNE
	278.	SushiSwap SUSHI
	279.	Utrust UTK
	280.	Internet Computer ICP
	281.	Chiliz CHZ
	282.	Chromia CHR
	283.	MyNeighbourAlice ALICE
	284.	Theta Fuel TFUEL
	285.	Polkastarter POLS
	286.	Helium HNT
	287.	Stacks STX
	288.	Fetch.ai FET
	289.	Alchemix ALCX
	290.	Aave AAVE
	291.	dYdX DYDX
	292.	Reef REEF
	293.	TomoChain TOMO
	294.	Axie Infinity AXS
	295.	Bancor BNT
	296.	Audius AUDIO
	297.	Ocean Protocol OCEAN
	298.	Illuvium ILV
	299.	Celsius CEL
	300.	Conflux CFX
	301.	ForTube FOR
	302.	Keep Network KEEP
	303.	Dvision Network DVI
	304.	Telcoin TEL
	305.	Injective INJ
	306.	Alpaca Finance ALPACA
	307.	Biconomy BICO
	308.	Pintu Token PTU
	309.	Curve DAO Token CRV
	310.	Aavegotchi GHST
	311.	TerraClassicUSD USTC
	312.	Trust Wallet Token TWT
	313.	1inch Network 1INCH
	314.	eCash XEC
	315.	SKALE SKL
	316.	IOST IOST
	317.	Mina MINA
	318.	Shentu CTK
	319.	Badger DAO Badger
	320.	ThunderCore TT
	321.	Anyswap ANY
	322.	WOO Network WOO
	323.	The Graph GRT
	324.	Filecoin FIL
	325.	IoTex IOTX
	326.	Mdex MDX
	327.	Nexo NEXO
	328.	Shiba Inu SHIB
	329.	Alchemy Pay ACH
	330.	Vulcan Forged PYR PYR
	331.	Reserve Rights RSR
	332.	Prom PROM
	333.	Ariva ARV
	334.	TrueFi TRU
	335.	Celo CELO
	336.	WInkLInk WIN
	337.	Perpetual Protocol PERP
	338.	API3 API3
	339.	Cindrum CIND
	340.	Apecoin APE
	341.	Voxies VOXEL
	342.	BIDR BIDR
	343.	Dao Maker DAO
	344.	Astar ASTR
	345.	renBTC RENBTC
	346.	Amp AMP
	347.	KOK KOK
	348.	Achain ACT
	349.	Linear Finance LINA
	350.	Harvest Finance FARM
	351.	Smooth Love Potion SLP
	352.	Orchid OXT
	353.	KardiaChain KAI
	354.	Revain REV
	355.	HedgeTrade HEDG
	356.	BarnBridge BOND
	357.	Anchor Protocol ANC
	358.	Mirror Protocol MIR
	359.	XSGD XSGD
	360.	Nervos Network CKB
	361.	Virtua TVK
	362.	SafePal SFP
	363.	Ana Coin ANA
	364.	Flow FLOW
	365.	Alien Worlds TLM
	366.	Immutable IMX
	367.	PlayDapp PLA
	368.	DODO DODO
	369.	Biswap BSW
	370.	IDEX IDEX
	371.	Auto AUTO
	372.	DeXe DEXE
	373.	Nusa NUSA
	374.	STEPN GMT
	375.	Secret SCRT
	376.	Measurable Data Token MDT
	377.	Nexo NEXO
	378.	Lido DAO LDO
	379.	KuCoin Token KCS
	380.	LTO Network LTO
	381.	MANTRA OM
	382.	Huobi Token HT
	383.	MovieBloc MBL
	384.	Tellor TRB
	385.	Mask Network MASK
	386.	Observer OBSR
	387.	Optimism OP
	388.	Moonbeam GLMR
	389.	MARBLEX MBX
	390.	LooksRare LOOKS
	391.	VITE VITE
	392.	Osmosis OSMO
	393.	Galxe GAL
	394.	Aptos APT
	395.	Everscale EVER
	396.	Ontology Gas ONG
	397.	Gnosis GNO
	398.	Metacraft MCT
	399.	BitTorrent(New) BTT
	400.	Manchester City Fan Token CITY
	401.	Streamr DATA
	402.	S.S. Lazio Fan Token LAZIO
	403.	Kava Lend HARD
	404.	LeverFi LEVER
	405.	Ignis IGNIS
	406.	EthereumPoW ETHW
	407.	PERL.eco PERL
	408.	PlatON LAT
	409.	T-mac DAO TMG
	410.	ONBUFF ONIT
	411.	Terra LUNA
	412.	GMX GMX
	413.	Hiblocks HIBS
	414.	PLC Ultima PLCU
	415.	Krypton DAO KRD
	416.	FC Barcelona Fan Token BAR
	417.	Stargate Finance STG
	418.	Multichain MULTI
	419.	Bonfida FIDA
	420.	Cream Finance CREAM
	421.	Adappter Token ADP
	422.	Threshold T
	423.	IRISnet IRIS
	424.	Beta Finance BETA
	425.	dForce DF
	426.	ETHUP ETHUP
	427.	Flamingo FLM
	428.	Komodo KMD
	429.	pNetwork PNT
	430.	Bounce Token AUCTION
	431.	Bella Protocol BEL
	432.	FIO Protocol FIO
	433.	QuickSwap QUICK
	434.	FC Porto Fan Token PORTO
	435.	Defigram DFG
	436.	ConstitutionDAO PEOPLE
	437.	Mithril MITH
	438.	WEMIX WEMIX
	439.	UniLend UFT
	440.	BENQI QI
	441.	AC Milan Fan Token ACM
	442.	TokenClub TCT
	443.	ETHDOWN ETHDOWN
	444.	Cortex CTXC
	445.	BNBDOWN BNBDOWN
	446.	Paris Saint-Germain Fan Token PSG
	447.	Volt Inu V2 VOLT
	448.	Akropolis AKRO
	449.	Atletico De Madrid Fan Token ATM
	450.	OG Fan Token OG
	451.	Abyss ABYSS
	452.	ADAUP ADAUP
	453.	MATICBULL2021 MATICBULL2021
	454.	VIDT DAO VIDT
	455.	BNBUP BNBUP
	456.	XRPUP XRPUP
	457.	SOLVE SOLVE
	458.	MATICBEAR MATICBEAR
	459.	New BitShares NBS
	460.	Adventure Gold AGLD
	461.	DOTUP DOTUP
	462.	DOTDOWN DOTDOWN
	463.	RSK Infrastructure Framework RIF
	464.	Tribe TRIBE
	465.	Aion AION
	466.	BTCUP BTCUP
	467.	StaFi FIS
	468.	Voyager Token VGX
	469.	Kommunitas KOM
	470.	Vexanium VEX
	471.	Honest HNST
	472.	Duckie Land MMETA
	473.	SANGKARA MISA MISA
	474.	Hara Token HART
	475.	Mira MIRA
	476.	GICTrade GICT
	477.	Tokoin TOKO
	478.	ASIX+ ASIX+
	479.	AK12 AK12
	480.	Shanum SHAN
	481.	Arbitrum ARB
	482.	Rocket Pool RPL
	483.	Sui SUI
	484.	SingularityNET AGIX
	485.	Hashflow HFT
	486.	Flare FLR
	487.	SPACE ID ID
	488.	Blur BLUR
	489.	Liquity LQTY
	490.	Bitgert BRISE
	491.	ID Digital Rupiah IDDR
	492.	Open Campus EDU
	493.	FLOKI FLOKI
	494.	NEOPIN NPT
	495.	Pepe PEPE
	496.	Creo Engine CREO
	497.	Mashida MSHD
	498.	NEFTiPEDIA NFT
	499.	Kuy Token KUY
	500.	DOOiT DOO
	501.	TWelve Zodiac TWELVE

https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2023_06_09_qu3lclrm_id.pdf

[Luzin]

(PerBa) Nomor 4 Tahun 2023 yang menggantikan perturan sebelumnya (PerBa No. 11 Tahun 2022); Sekarang jumlahnya mencapai 501 jenis aset kripto (sebelumnya 383 aset kripto):

~snip~

Cukup senang dengan pembaharuan ini. Artinya semakin banyak crypto yang dianggap legal dan harapannya semakin terus bertambah kedepannya. Tapi dari beberapa nama crypto coin token ini saya masih merasa asing.  Kemudian saya sendiri sedikit penasaran, bagaimana mereka memperoleh legalitasnya ya? Apakah mereka mengajukan sendiri dengan memenuhi aturan yang diberikan Bappebti atau dari pertukaran yang menggusulkan ya? Atau memang Bappebti bergerilya sendiri (jemput bola).

[khiholangkang]

(PerBa) Nomor 4 Tahun 2023 yang menggantikan perturan sebelumnya (PerBa No. 11 Tahun 2022); Sekarang jumlahnya mencapai 501 jenis aset kripto (sebelumnya 383 aset kripto):

~snip~

Cukup senang dengan pembaharuan ini. Artinya semakin banyak crypto yang dianggap legal dan harapannya semakin terus bertambah kedepannya. Tapi dari beberapa nama crypto coin token ini saya masih merasa asing.  Kemudian saya sendiri sedikit penasaran, bagaimana mereka memperoleh legalitasnya ya? Apakah mereka mengajukan sendiri dengan memenuhi aturan yang diberikan Bappebti atau dari pertukaran yang menggusulkan ya? Atau memang Bappebti bergerilya sendiri (jemput bola).

Ane juga cukup bahagia dengan banyaknya token atau koin yang di izinkan di perdagangkan di bursa indonesia, itu menunjukan dukungan terhadap perkembangan industri crypto di indonesia, Saya juga cukup penasaran bagaimana Bappebti mendapatkan beberapa banyak koin yang bisa di perdagangkan di indonesia, saya tidak tahu bagaimana mereka menilai kredibilitas koin untuk di perdagangkan, dan faktor apa saja yang menjadikanya sebuah koin layak di perdagangkan di bursa indonesia.
Saya pikir dengan hal ini kemungkinan besar di ajukan oleh exchange dalam meminta izin untuk memperdagangkannya, kemudai pemerintah melakukan riset sebelum memutuskan perizinan dan menambahkan kedalam koin yang di perbolehkan di perdagangkan.

[Husna QA]

Tapi dari beberapa nama crypto coin token ini saya masih merasa asing.  Kemudian saya sendiri sedikit penasaran, bagaimana mereka memperoleh legalitasnya ya? Apakah mereka mengajukan sendiri dengan memenuhi aturan yang diberikan Bappebti atau dari pertukaran yang menggusulkan ya? Atau memang Bappebti bergerilya sendiri (jemput bola).

Kalau langsung ke Bappebti, sepemahaman saya tidak sampai demikian; Namun seingat saya yang mengajukan itu dari pihak exchange untuk diperiksa kembali oleh Bappebti, dengan persyaratan umumnya seperti tertera berikut ini:


https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_10_7zwvgs5w.pdf

Nah untuk coin baru (terutama dari aset kripto lokal, contoh itu coin pada no 478 yang sempat ramai dibahas beberapa waktu yang lalu) yang ingin di listing di exchange yang kemudian agar di ajukan ke Bappeti sebagai coin yang legal diperjualbelikan, saya tidak tahu persis ada atau tidaknya semacam 'deal' terlebih dulu antara developernya dengan pihak exchange.

[erep]

Nah untuk coin baru (terutama dari aset kripto lokal, contoh itu coin pada no 478 yang sempat ramai dibahas beberapa waktu yang lalu) yang ingin di listing di exchange yang kemudian agar di ajukan ke Bappeti sebagai coin yang legal diperjualbelikan, saya tidak tahu persis ada atau tidaknya semacam 'deal' terlebih dulu antara developernya dengan pihak exchange.

Kita tidak pernah tahu informasi yang lebih spesifik bagaimana koin itu sampai dapat lampu hijau untuk dizinkan legal dapat diperjualbelikan karena saya yakin berita semacam itu tidak akan dipublik pada media apapun, selain itu ada beberapa koin dari daftar tersebut tidak aktif lagi atau bahkan volume harian sangat rendah rentang $1-2k maka tentu saja tidak lagi terdaftar pada peringkat market cap 500 ke atas.

Peraturan penetapan daftar aset kripto diatas sebagai persyaratan suatu koin untuk diajukan terdaftar pada Bappeti tapi proses selanjutnya harus ada peraturan peninjauan daftar aset koin yang sudah terdaftar untuk ditinjau dalam setiap periode tertentu dan mengecek kelayakan koin tersebut apakah masih layak atau tidaknya terdaftar dalam bagian daftar aset kripto dalam list Bappeti, tapi jika ada peraturan peninjauan kembali maka sikap Bappeti harus tegas untuk menghapus koin tersebut kalau tidak mencukupi syarat dari tinjuan volume trading, Kapitalisasi Pasar dan sebagainya, gunanya faktor peninjauan kembali sebagai langkah antisipasi kepada investor untuk segera menyelamatkan dana mereka sebelum kerugian tinggi yang dialami jika koin itu telah di hapus dari daftar Bappeti.

[Husna QA]

-snip- tapi proses selanjutnya harus ada peraturan peninjauan daftar aset koin yang sudah terdaftar untuk ditinjau dalam setiap periode tertentu dan mengecek kelayakan koin tersebut apakah masih layak atau tidaknya terdaftar dalam bagian daftar aset kripto dalam list Bappeti,

Sepengetahuan saya ada kok agenda peninjauan kembali daftar aset koin yang telah diumumkan Bappebti, minimalnya setahun sekali; Contoh nyata seperti dengan adanya beberapa kali perubahan peraturan Bappebti terhadap daftar aset kripto yang legal diperdagangkan di Indonesia seperti pada PerBa diatas.

Contoh peninjauan lainnya ketika terjadi kasus FTX, Bappebti juga mengeluarkan aturan resmi menghentikan perdagangan aset kripto tersebut:
https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2022_11_17_ji0ioo3t_id.pdf

-snip- tapi jika ada peraturan peninjauan kembali maka sikap Bappeti harus tegas untuk menghapus koin tersebut kalau tidak mencukupi syarat dari tinjuan volume trading, Kapitalisasi Pasar dan sebagainya, gunanya faktor peninjauan kembali sebagai langkah antisipasi kepada investor untuk segera menyelamatkan dana mereka sebelum kerugian tinggi yang dialami jika koin itu telah di hapus dari daftar Bappeti.

Untuk peninjauan ulang terhadap daftar aset kripto, tidak hanya Bappebti saja yang melakukannya, tapi juga diantaranya melibatkan pelaku usaha, dll. Jadi minimalnya investor juga (meski tidak semuanya) mestinya harus sudah lebih paham mengenai cara menilai aset kripto mana saja yang sekiranya layak.

Penilaian pengusulan aset kripto dilakukan oleh Tim Penilaian Daftar Aset Kripto yang beranggotakan unsur dari Bappebti, asosiasi, dan pelaku usaha, sehingga proses penilaian akan lebih cepat dan akurat.

[komisariatku]

Update

Beberapa hari lalu Bappebti kembali mengeluarkan peraturan baru terkait daftar aset kripto yang legal di perdagangkan di Indonesia, yakni Peraturan Bappebti (PerBa) Nomor 4 Tahun 2023 yang menggantikan perturan sebelumnya (PerBa No. 11 Tahun 2022); Sekarang jumlahnya mencapai 501 jenis aset kripto (sebelumnya 383 aset kripto):
...............................
https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2023_06_09_qu3lclrm_id.pdf

Wah ternyata sangat banyak yang sudah terdaftar, berarti semua perusaan pemilik crypto itu sudah mengajukan ijin ke bappebti ya. Lalu jika sudah ada klasifikasi crypto terdaftar dan tidak terdaftar ini apakah ada dampak implikasinya gan, terutama terhadap hukum? Misal warga negara Indonesia yang memiliki asset diluar asset yang sudah terdaftar apakah dapat mendapatkan sanksi, atau apakah jika pemilik crypto terdaftar mendapatkan bantuan hukum jika ternyata perusahaan crypto terdaftar tersebut ternyata scam?

Nah untuk coin baru (terutama dari aset kripto lokal, contoh itu coin pada no 478 yang sempat ramai dibahas beberapa waktu yang lalu) yang ingin di listing di exchange yang kemudian agar di ajukan ke Bappeti sebagai coin yang legal diperjualbelikan, saya tidak tahu persis ada atau tidaknya semacam 'deal' terlebih dulu antara developernya dengan pihak exchange.

Kemungkinan besarnya si ada. Soalnya kalo tidak salah dulu indodax memiliki syarat yang "lumayan", token harus memiliki sekian transaksi perharinya baru bisa daftar di Indodax. Tapi gatau kebijakan itu masih ada apa engga. Oya untuk bisa masuk dan listing di Exchange itu pemilik token bayar kan ya gan?

[Husna QA]

Wah ternyata sangat banyak yang sudah terdaftar, berarti semua perusaan pemilik crypto itu sudah mengajukan ijin ke bappebti ya.

Sepengetahuan saya tidak ada aturan kalau developer yang aset kripto-nya berada dalam daftar tersebut harus melalui proses izin ke Bappebti; Contoh mudahnya Bitcoin, siapa yang mau mendaftarkan ke Bappebti, sementara Satoshi-nya saja sampai saat ini masih 'Pseudonym'?

Kemungkinan besarnya si ada. Soalnya kalo tidak salah dulu indodax memiliki syarat yang "lumayan", token harus memiliki sekian transaksi perharinya baru bisa daftar di Indodax. Tapi gatau kebijakan itu masih ada apa engga. Oya untuk bisa masuk dan listing di Exchange itu pemilik token bayar kan ya gan?

Nah untuk developer aset kripto terutama yang baru dan ingin asetnya bisa di list di exchange, apakah mesti bayar atau tidaknya ke exchange, yang berkompeten menjawab ya exchange itu sendiri, namun saya kira tidak akan di-publish juga besarannya berapa kalaupun memang demikian.

[Luzin]

Kalau langsung ke Bappebti, sepemahaman saya tidak sampai demikian; Namun seingat saya yang mengajukan itu dari pihak exchange untuk diperiksa kembali oleh Bappebti,

Developer jadi terima bersih, sehingga pertanggungjawabannya nanti excange ya om? Walau memang ada syarat dan ketentuan yang harus di penuhi walau saya tidak yakin murni syarat tersebut bisa dipenuhi. Devolper tidak capek minta izin ke Bappebti.

Nah untuk coin baru (terutama dari aset kripto lokal, contoh itu coin pada no 478 yang sempat ramai dibahas beberapa waktu yang lalu) yang ingin di listing di exchange yang kemudian agar di ajukan ke Bappeti sebagai coin yang legal diperjualbelikan, saya tidak tahu persis ada atau tidaknya semacam 'deal' terlebih dulu antara developernya dengan pihak exchange.

Kalau tidak salah dulu sempat polemik, karena peryataan bappebti bahwa token lokal itu tidka terdaftar di bappebti jadi tidak bisa diperdagangkan. Walau secara ketentuan listing di Insodax sebenarnya peringkat CMC koin tersebut sepertinya jauh walapun pada akhirnya menggunakan penilaian anlisis. Dan penilaian ini juga tidak terbuka.

[erep]

Sepengetahuan saya ada kok agenda peninjauan kembali daftar aset koin yang telah diumumkan Bappebti, minimalnya setahun sekali; Contoh nyata seperti dengan adanya beberapa kali perubahan peraturan Bappebti terhadap daftar aset kripto yang legal diperdagangkan di Indonesia seperti pada PerBa diatas.

Mestinya agenda peninjauan kembali harus dibuatkan rentang minimal setiap triwulan karena lebih dominan banyak proyek baru yang ditambahkan dalam daftar aset koin bahkan beberapa termasuk proyek lokal yang sudah umum diketahui oleh banyak investor berpengalaman tidak akan potensi bertahan dalam jangka panjang, jika dari setiap peninjauan kembali di temukan koin yang tidak lagi memenuhi kriteria dasar peraturan penetapan aset yang layak diperdagangkan maka bappeti harus mengupdate list mereka dengan menghapus koin tersebut dari daftar itu, saya mengharapkan proses seperti itu bukan malah menambahkan daftar aset koin yang panjang tanpa ada tindakan untuk koin yang tidak lagi mencapai kriteria yang sesuai dengan peraturan penetapan daftar aset sebelumnya.

Untuk peninjauan ulang terhadap daftar aset kripto, tidak hanya Bappebti saja yang melakukannya, tapi juga diantaranya melibatkan pelaku usaha, dll. Jadi minimalnya investor juga (meski tidak semuanya) mestinya harus sudah lebih paham mengenai cara menilai aset kripto mana saja yang sekiranya layak.

Segala hal dalam resiko investasi semuanya ditanggung oleh investor jadi sudah pastinya setiap investor harus memiliki pengetahuan untuk memilih koin yang layak untuk investasikan, tapi berkaitan dengan bappeti sebagai badan perdagangan berjangka komoditi khususnya dalam bidang cryptocurrency tidak maksimal dalam pengawasan aset kripto jika misalnya peninjauan dilakukan setiap tahun sekali dan bahkan beberapa koin telah di tambahkan tidak dilakukan penghapusan (remove) kalau koin tersebut sudah tidak layak dalam daftar aset bappeti karena berdampak lebih buruk jika investor lokal terlibat investasi pada koin tersebut. Saya yakin jika banyak investor yang mengandalkan investasi pada koin-koin yang ada di dalam daftar aset dari bappeti maka mereka yang termasuk investor masih hold koin lokal (As*x, Har* dan koin lainnya) pasti masih yakin dengan potensi koin itu karena masih termasuk daftar aset pada dalam list bappeti, mereka juga beranggapan koin tersebut masih dalam pengawasan sehingga pasti tim proyek tidak akan meninggalkan proyek begitu dengan meninggalkan kerugian tinggi bagi investornya.

[Husna QA]

Developer jadi terima bersih, sehingga pertanggungjawabannya nanti excange ya

Dari yang saya pahami berdasarkan apa yang tertera pada tulisan di website kemendag berikut ini, maka yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Tim penilai daftar aset kripto.

Penilaian pengusulan aset kripto dilakukan oleh Tim Penilaian Daftar Aset Kripto yang beranggotakan unsur dari Bappebti, asosiasi, dan pelaku usaha, sehingga proses penilaian akan lebih cepat dan akurat.

Detail mengenai tim penilai tersebut bisa juga dilihat disini:
https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2022_08_01_fx03j2mm_id.pdf

Mestinya agenda peninjauan kembali harus dibuatkan rentang minimal setiap triwulan karena lebih dominan banyak proyek baru yang ditambahkan dalam daftar aset koin bahkan beberapa termasuk proyek lokal yang sudah umum diketahui oleh banyak investor berpengalaman tidak akan potensi bertahan dalam jangka panjang, jika dari setiap peninjauan kembali di temukan koin yang tidak lagi memenuhi kriteria dasar peraturan penetapan aset yang layak diperdagangkan maka bappeti harus mengupdate list mereka dengan menghapus koin tersebut dari daftar itu, saya mengharapkan proses seperti itu bukan malah menambahkan daftar aset koin yang panjang tanpa ada tindakan untuk koin yang tidak lagi mencapai kriteria yang sesuai dengan peraturan penetapan daftar aset sebelumnya.

Bukankah kalau terlalu sering mengadakan penilaian dan update list daftar kripto legal tersebut nanti malah terkesannya Bappebti dan tim penilai tidak memiliki kapabilitas dalam menilai aset kripto tertentu apakah memang cukup layak dan bisa bertahan dalam jangka panjang?

Kalaupun memang ada aset kripto yang memang tidak layak, contoh dari salah satu exchange lokal yang saya gunakan biasanya mengirimkan notifikasi berupa penghapusan/delisting aset kripto dari marketnya.
Dengan kata lain peninjauan dari salah satu unsur tim penilai sebagaimana yang saya kutip diatas tetap ada menyesuaikan kondisi terupdate, sementara dari Bappebti minimal setahun sekali.

Contoh lainnya seperti pada kasus FTX yang memang cukup urgen, Bappebti juga mengeluarkan kebijakannya yang diinfokan melalui siaran pers-nya tanpa menunggu waktu satu tahun untuk informasi lis aset legal kan?

[Chikito]

Mestinya agenda peninjauan kembali harus dibuatkan rentang minimal setiap triwulan karena lebih dominan banyak proyek baru yang ditambahkan dalam daftar aset koin bahkan beberapa termasuk proyek lokal yang sudah umum diketahui oleh banyak investor berpengalaman tidak akan potensi bertahan dalam jangka panjang,

Bukankah kalau terlalu sering mengadakan penilaian dan update list daftar kripto legal tersebut nanti malah terkesannya Bappebti dan tim penilai tidak memiliki kapabilitas dalam menilai aset kripto tertentu apakah memang cukup layak dan bisa bertahan dalam jangka panjang?

Kalau menurut saya sih bagus kalau Pihak berwenang melakukan penilaian dalam jangka waktu tertentu, Misal kayak coin XRP, Pihak Berwenang melakukan penilaian dan audit per-triwulan, jika ditemukan tidak layak dan perlu diblacklist, Bappebti/OJK berhak untuk mendelist coin tersebut dari daftar coin yang legal diperdagangkan. Namun ya memang perlu dan butuh SDM ekstra untuk menjalankannya, karena selama ini yang menjadi persoalan itu adalah minimnya sumber daya untuk meng-audit tiap jangka waktu tersebut.

Belum lagi tidak transparan-nya besaran honor, dan lembur jika harus meng-audit satu-satu, karena disamping tidak ada pengawasam Ad Hoc, juga tidak adanya pengawasan dari pihak swasta, forum-forum crypto asal Indonesia tidak jalan, cuma bisa mengomentari, padahal sudah dilantik ketua MPR [1].

[1]. https://www.mpr.go.id/berita/Bamsoet-Lantik-Pengurus-Indonesia-Crypto-Consumers-Association-dan-Perkumpulan-Konsultan-Hukum-Aset-Kripto-Indonesia

[erep]

Kalau menurut saya sih bagus kalau Pihak berwenang melakukan penilaian dalam jangka waktu tertentu, Misal kayak coin XRP, Pihak Berwenang melakukan penilaian dan audit per-triwulan, jika ditemukan tidak layak dan perlu diblacklist, Bappebti/OJK berhak untuk mendelist coin tersebut dari daftar coin yang legal diperdagangkan.

Pendapat agan selaras dengan opini saya sebelumnya yang mengharapkan proses peninjauan atau penilaian suatu koin yang telah terdaftar pada Bappebti dilakukan audit sekurang-kurang per-triwulan, proses audit sekali dalam setahun dinilai tidak efektif karena sudah beberapa koin yang telah saya tinjau sudah bisa dikatakan "tidak layak" untuk berada di daftar tersebut karena volume trading sudah merosot, nilai kapitalisasi marketcap sudah di peringkat +1000, progress perkembangan proyek lamban, dan hal lainnya. Proyek itu masih "bangga" memposting di sosmed kalau koin mereka masih eksis dalam daftar 501 aset koin Bappebti padahal volume trading harian yang tercatat pada exchange hanya 1,6 jt IDR.

Namun ya memang perlu dan butuh SDM ekstra untuk menjalankannya, karena selama ini yang menjadi persoalan itu adalah minimnya sumber daya untuk meng-audit tiap jangka waktu tersebut.

Belum lagi tidak transparan-nya besaran honor, dan lembur jika harus meng-audit satu-satu, karena disamping tidak ada pengawasam Ad Hoc, juga tidak adanya pengawasan dari pihak swasta, forum-forum crypto asal Indonesia tidak jalan, cuma bisa mengomentari, padahal sudah dilantik ketua MPR [1].

Perihal SDM sudah selayaknya diprioritaskan oleh pihak terkait untuk memaksimalkan proses audit setiap koin yang telah resmi ditetapkan sebagai aset komiditi berjangka, apalagi cryptocurrency sudah ada regulasi resmi dari pihak pemerintah jadi pihak terkait bisa mengusulkan pengawasan Ad Hoc kalau memang dibutuhkan SDM ektra, jadi jangan kesan di kalangan masyarakat kalau regulasi tersebut untuk "menguntip" pajak dari pihak exchange yang berbasis di indonesia, bayangkan saja pajak kripto selama desember 2022 lalu tercatat 200 miliar lebih menurut sumber yang saya baca, jadi dengan jumlah pajak yang fantastis dari cryptocurrency maka tidak ada alasan untuk tidak memprioritaskan pengawasan aset kripto untuk lebih diperhatikan lagi.

[armanda90]

Pendapat agan selaras dengan opini saya sebelumnya yang mengharapkan proses peninjauan atau penilaian suatu koin yang telah terdaftar pada Bappebti
dilakukan audit sekurang-kurang per-triwulan, proses audit sekali dalam setahun dinilai tidak efektif karena sudah beberapa koin yang telah saya tinjau sudah bisa dikatakan "tidak layak" untuk berada di daftar tersebut karena volume trading sudah merosot, nilai kapitalisasi marketcap sudah di peringkat +1000, progress perkembangan proyek lamban, dan hal lainnya. Proyek itu masih "bangga" memposting di sosmed kalau koin mereka masih eksis dalam daftar 501 aset koin Bappebti padahal volume trading harian yang tercatat pada exchange hanya 1,6 jt IDR.

Kalau sistem audit seperti ini justru menimbulkan kecemasan dari pihak investor karena tidak ada jaminan satu koin bisa bertahan sampai satu atau dua tahun ke depan setelah proses audit pertama kali dan sukses listing di market. Saya rasa untuk volume transaksi sendiri ada ketentuan dari pihak market yang listing koin bersangkutan, jumlah batas minimum volume tranksasi harian sebelum koin tersebut delisting dari sebuah market.

Sangat sulit untuk Bappeti memasuki pilihan atau gagasan yang agan utarakan, apalagi dengan sistem koin model hype saat ini hanya bertahan satu atau dua bulan setelah listing langsung drop dan jumlah volume transaksi juga semakin berkurang. Mungkin Bappeti lebih meberatkan pada saat awal audit bagaimana progress atau perkembangan koin tersebut hingga dua atau tiga tahun ke depan dengan meninjau road map dari koin yang bersangkutan.  Apakah sebagian koin yang berhasil diaudit memiliki roadmap hingga 4 atau 5 tahun ke depan? kalau memang progress roadmpad koin tidak jelas lebih baik ditolak proses auditnya dan tidak listing di market.

[erep]

Kalau sistem audit seperti ini justru menimbulkan kecemasan dari pihak investor karena tidak ada jaminan satu koin bisa bertahan sampai satu atau dua tahun ke depan setelah proses audit pertama kali dan sukses listing di market. Saya rasa untuk volume transaksi sendiri ada ketentuan dari pihak market yang listing koin bersangkutan, jumlah batas minimum volume tranksasi harian sebelum koin tersebut delisting dari sebuah market.

Sebenarnya sistem audit tidak berkaitan dengan pihak manapun karena mereka melakukan audit sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan segala hal yang menyangkut dengan investor merupakan tanggung jawab pribadi karena mereka sudah analisis dan riset sendiri terhadap investasinya. Kalau menurut saya, justru sebaliknya karena sistem audit menjadi pertimbangan bagi investor untuk meninjau kembali kelayakan investasi pada koin pilihan mereka, jika misalnya hasil audit ada koin yang di delete dari daftar bappebti maka investor yang sudah mempunyai koin tersebut harus mempertimbangkan keputusan untuk hold jangka panjang sebelum mengalami kerugian yang lebih tinggi.

Sangat sulit untuk Bappeti memasuki pilihan atau gagasan yang agan utarakan, apalagi dengan sistem koin model hype saat ini hanya bertahan satu atau dua bulan setelah listing langsung drop dan jumlah volume transaksi juga semakin berkurang. Mungkin Bappeti lebih meberatkan pada saat awal audit bagaimana progress atau perkembangan koin tersebut hingga dua atau tiga tahun ke depan dengan meninjau road map dari koin yang bersangkutan.  Apakah sebagian koin yang berhasil diaudit memiliki roadmap hingga 4 atau 5 tahun ke depan? kalau memang progress roadmpad koin tidak jelas lebih baik ditolak proses auditnya dan tidak listing di market.

Dalam peraturan dasar penetapan daftar aset kripto harus ada beberapa poin tambahan untuk memastikan daftar aset koin tersebut berpotensi bertahan jangka panjang, misalnya lebih selektif memilih koin yang sudah berkembang 2-3 tahun dari sejak listing pada exchange besar. Disisi lain, saya berharap mereka dapat meninjau setiap koin seperti bagaimana proses listing koin pada Binance karena binance tidak terburu-buru melisting koin tanpa melakukan review yang ketat meskipun tidak dapat mencegah adanya delisting beberapa koin akibat tidak lagi memenuhi persyaratan dari exchange. Kesimpulannya menurut saya, jika syarat pada poin dasar penetepan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan diperketat maka kemungkinan daftar koin tersebut akan bertahan dalam jangka panjang meskipun dilakukan audit pertriwulan atau bahkan setiap setahun sekali.

[Husna QA]

Bursa Kripto di Indonesia akan diluncurkan pada bulan Juli di tahun 2023 ini ?

Tinggal menghitung sisa beberapa hari lagi jika memang sudah dipastikan Bursa kripto akan hadir Juli ini sebagaimana kesiapannya dinyatakan kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko seperti yang saya kutip dari salah satu media berikut ini:

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko memastikan bursa kripto akan diluncurkan bulan ini, Juli 2023. “Sudah siap, akan kami luncurkan,” ujar dia saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, pada Rabu, 12 Juli 2023. -snip-
“Nanti kalau pedagang sudah bermain di bursa, masyarakat yang main di bursa, nanti uangnya atau penyerahannya akan ada di kliring. Sementara wallet-nya akan dikuasai kustodian,” ucap Didid.

Ketika Bursa kripto sudah ada, dan pedagang Aset Kripto resmi yang sudah lebih dulu ada mesti gabung kesana. Nah yang saya masih rada belum paham, itu ketika semisal Indodax, Tokocrypto dan lainnya sudah bergabung ke bursa tersebut, transaksi user sebelumya jadi bergabung kesana juga atau masih seperti saat ini?

Sumber:
https://bisnis.tempo.co/read/1748337/bakal-diluncurkan-bulan-ini-oleh-bappebti-apa-peran-bursa-kripto
https://bisnis.tempo.co/read/1748333/kepala-bappebti-sebut-bursa-kripto-siap-diluncurkan-diprediksi-bisa-datangkan-investor-baru

[erep]

Bursa Kripto di Indonesia akan diluncurkan pada bulan Juli di tahun 2023 ini ?

Tinggal menghitung sisa beberapa hari lagi jika memang sudah dipastikan Bursa kripto akan hadir Juli ini sebagaimana kesiapannya dinyatakan kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko seperti yang saya kutip dari salah satu media berikut ini:

Apakah bursa yang akan segera dirilis merupakan bursa resmi dari Bappebti atau bursa dari pihak swasta seperti hal Indodax atau Tokocrypto, karena setelah saya baca kedua sumber berita itu tapi masih minim informasi tentang bursa baru tersebut dan saya meragukan ada bursa baru yang di miliki/pengelolaan dari Bappebti.

Ketika Bursa kripto sudah ada, dan pedagang Aset Kripto resmi yang sudah lebih dulu ada mesti gabung kesana. Nah yang saya masih rada belum paham, itu ketika semisal Indodax, Tokocrypto dan lainnya sudah bergabung ke bursa tersebut, transaksi user sebelumya jadi bergabung kesana juga atau masih seperti saat ini?

Sebelumnya pada bulan februari ada 3 exchange yang terdatar Bappebti pada yaitu Mobee, Cyra dan Bitwewe, meskipun exchange jarang dikenal tapi nyata sudah mendapatkan legalitas dari Bappebti. Kita tidak bagaimana regulasi baru terkait bursa baru tapi jika yang dirilis seperti bursa biasanya maka tidak berpengaruh dengan user/trader yang mempunyai aset pada tokocrypto, indodax atau bursa lain, jadi kita tunggu saja update informasi yang lebih mendetail dari Bappebti

[Husna QA]

Apakah bursa yang akan segera dirilis merupakan bursa resmi dari Bappebti atau bursa dari pihak swasta seperti hal Indodax atau Tokocrypto, karena setelah saya baca kedua sumber berita itu tapi masih minim informasi tentang bursa baru tersebut dan saya meragukan ada bursa baru yang di miliki/pengelolaan dari Bappebti.

Entah tepat atau tidak jika menyebutkan 'bursa resmi dari Bappebti', namun yang saya ketahui setelah Bursa Kripto resmi diluncurkan nantinya justru akan berada dibawah OJK, bukan lagi di Kementerian Perdagangan. Yang saya pahami, Bursa ini nantinya gabungan dari berbagai elemen seperti dari pihak pemerintah dan juga dari berbagai pengusaha pedagang kripto dari swasta.

Diantara kadidat yang akan menjadi Bursa Kripto Indonesia, berdasarkan informasi dari link salah satu media berikut ini ada dua, salah satu diantaranya PT. Digital Future Exchange (DFX): https://coinvestasi.com/berita/bappebti-ungkap-ada-dua-kandidat-bursa-kripto-indonesia.

[TelolettOm]

Apakah bursa yang akan segera dirilis merupakan bursa resmi dari Bappebti atau bursa dari pihak swasta seperti hal Indodax atau Tokocrypto, karena setelah saya baca kedua sumber berita itu tapi masih minim informasi tentang bursa baru tersebut dan saya meragukan ada bursa baru yang di miliki/pengelolaan dari Bappebti.

Sepemahaman saya, semua exchange yang ada di listnya Bappebti merupakan pihak swasta (perusahaan swasta). Saya belum pernah mendengar bahwa Bappebti memiliki exchange sendiri. Dan saya kira Bappebti pun tidak mungkin memiliki exchange sendiri karena akan rancuh sebab mereka sendiri bertugas sebagai badan pengawas. Akan tetapi walaupun semua exchange itu adalah pihak swasta, mereka semua statusnya resmi karena telah memenuhi standar yang diwajibkan oleh Bappebti.

Perlu diingat kembali bahwa tugas Bappebti adalah sebagai pengawas, pengatur, dan pembina.
Silahkan cek di sini: http://web.bappebti.go.id/per_kep_menteri/detail/152

Sebelumnya pada bulan februari ada 3 exchange yang terdatar Bappebti pada yaitu Mobee, Cyra dan Bitwewe, meskipun exchange jarang dikenal tapi nyata sudah mendapatkan legalitas dari Bappebti.

Legalitas yang diberikan tidak berdasarkan popularitas. Jika exchange-exchange tersebut sudah memenuhi kriteria atau persyaratan yang diwajibkan Bappebti, maka mereka bisa mendapatkan legalitas untuk beroperasi. Masalah kita tidak familiar dengan exchange-exchange tersebut, mungkin saja mereka baru atau karena selama ini kita terlalu fokus ke exchange top seperti Tokocrypto dan Indodax.

[Chikito]

Ketika Bursa kripto sudah ada, dan pedagang Aset Kripto resmi yang sudah lebih dulu ada mesti gabung kesana. Nah yang saya masih rada belum paham, itu ketika semisal Indodax, Tokocrypto dan lainnya sudah bergabung ke bursa tersebut, transaksi user sebelumya jadi bergabung kesana juga atau masih seperti saat ini?

Kalau boleh exchange untuk memilih, Saya rasa lebih baik tidak usah bergabung, karena nanti kalau sudah masuk bursa crypto, wewenang dan pengawasan (jika nanti terjadi lonjakan atau penurunan harga crypto secara signifikan ada pada OJK), sehingga: menurut Nailul Huda selaku Peneliti Indef [1], maka OJK berhak untuk segera menghentikan perdagangan suatu coin yang mangalami fluktuatif harga tajam.

Jadi menurut saya, Crypto yang wujudnya desentralisasi (dimana perdagangannya pure berdasarkan supply dan demand) akan terhapus secara otomatis menjadi sentralisasi yang diotonominisasi oleh pihak otoritas jika masuk bursa crypto indonesia.

[1]. https://moneyduck.com/id/articles/1756-bursa-kripto-indonesia-kapan-diresmikan-dan-apa-fungsinya/

[abhiseshakana]

Ketika Bursa kripto sudah ada, dan pedagang Aset Kripto resmi yang sudah lebih dulu ada mesti gabung kesana. Nah yang saya masih rada belum paham, itu ketika semisal Indodax, Tokocrypto dan lainnya sudah bergabung ke bursa tersebut, transaksi user sebelumya jadi bergabung kesana juga atau masih seperti saat ini?

Kemungkinan sih untuk record transaksi-transaksi lama tidak akan masuk kedalam sistem baru, karena sistem perdagangannya sendiri kan belum berjalan sebagaimana mestinya, jadi menurutku pihak exchange belum memiliki kewajiban untuk memberikan laporan ke Bursa berjangka yang memang belum ada saat itu. Namun jika pihak Bappebti memang meminta rekapan dari masing-masing exchange sebagai arsip, kemungkinan sih pihak exchange tidak bisa menolaknya  .

[Husna QA]

Kalau boleh exchange untuk memilih, Saya rasa lebih baik tidak usah bergabung, ...

Tapi kalau tidak salah, dari yang pernah saya baca informasi mengenai keanggotaan dari Bursa tersebut, para calon pedagang aset fisik kripto yang sudah mengantongi izin Bappebti diharuskan bergabung.

karena nanti kalau sudah masuk bursa crypto, wewenang dan pengawasan (jika nanti terjadi lonjakan atau penurunan harga crypto secara signifikan ada pada OJK), sehingga: menurut Nailul Huda selaku Peneliti Indef [1], maka OJK berhak untuk segera menghentikan perdagangan suatu coin yang mangalami fluktuatif harga tajam.

Entah bagaimana nanti mekanismenya, dan standar yang dijadikan untuk menentukan suatu aset kripto mengalami fluktuasi harga yang 'tajam' itu seperti apa.

Harga Bitcoin sudah bukan rahasia umum lagi beberapa kali sempat naik tajam begitupun sebaliknya, apa iya aktifitas perdagangannya akan dihentikan begitu saja meskipun dalam waktu sementara. hmm..

Btw, sebagaimana yang mungkin sebagian teman-teman sudah tahu, sekarang Bursa Berjangka Aset Kripto di Indonesia sudah resmi ada dengan nama PT Bursa Komoditi Nusantara, demikian juga dengan Lembaga Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto. Detailnya bisa dilihat dari beberapa peraturan Bappebti berikut:
- Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023 tertanggal 17 Juli 2023
- Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-LKBAK/07/2023 tertanggal 17 Juli 2023
- Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-PTPAK/07/2023 tertanggal 20 Juli 2023

Sumber informasi lainnya bisa juga dilihat disini: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230721103211-92-976009/bappebti-resmi-luncurkan-bursa-kripto-indonesia

[Chikito]

Kalau boleh exchange untuk memilih, Saya rasa lebih baik tidak usah bergabung, ...

Tapi kalau tidak salah, dari yang pernah saya baca informasi mengenai keanggotaan dari Bursa tersebut, para calon pedagang aset fisik kripto yang sudah mengantongi izin Bappebti diharuskan bergabung.

Wah bakal banyak yang kabur, apa lagi trader yang bergabung ke exchange kripto itu karena perdagangannya bebas, alias tidak ada campur tangan siapapun, jadi kalau ngelonjak dikit distop perdagangannya, tentu orang-orang akan kabur ke exchange yang tidak bergabung ke bursa.

Entah bagaimana nanti mekanismenya, dan standar yang dijadikan untuk menentukan suatu aset kripto mengalami fluktuasi harga yang 'tajam' itu seperti apa.

Seingat saya dulu ada beberapa saham yang mengalami fluktuatif harga sehingga pihak otoritas menyetop perdagangannya di bursa. Kalau itu diterapkan di kripto tentu sangat pertentangan sekali dengan apa yang namanya desentralisasi yang kita jalankan saat ini di exchange spot.

Harga Bitcoin sudah bukan rahasia umum lagi beberapa kali sempat naik tajam begitupun sebaliknya, apa iya aktifitas perdagangannya akan dihentikan begitu saja meskipun dalam waktu sementara. hmm..

Itu yang ditakutkan, mending kalau deposit dan withdraw tidak distop juga, kalau iya, bisa kacau dunia perkriptoan Indonesia kalau arbit ke exchange lain pun tidak bisa,

[abhiseshakana]

Harga Bitcoin sudah bukan rahasia umum lagi beberapa kali sempat naik tajam begitupun sebaliknya, apa iya aktifitas perdagangannya akan dihentikan begitu saja meskipun dalam waktu sementara. hmm..

Itu yang ditakutkan, mending kalau deposit dan withdraw tidak distop juga, kalau iya, bisa kacau dunia perkriptoan Indonesia kalau arbit ke exchange lain pun tidak bisa,

Semoga saja tidak akan pernah terjadi, karena sudah pasti akan membuat market (lokal) ricuh  . Volatilitas dan fluktuasi merupakan salah satu momen krusial yang bisa menjadi penentu sekaligus acuan untuk melakukan revisi strategi trading.

Ngomong-ngomong jika ngobrolin hal ini, jadi teringat dengan salah satu exchange yg tiba-tiba melakukan maintenance saat terjadi spike yang tajam   

[Husna QA]

Harga Bitcoin sudah bukan rahasia umum lagi beberapa kali sempat naik tajam begitupun sebaliknya, apa iya aktifitas perdagangannya akan dihentikan begitu saja meskipun dalam waktu sementara. hmm..

Itu yang ditakutkan, mending kalau deposit dan withdraw tidak distop juga, kalau iya, bisa kacau dunia perkriptoan Indonesia kalau arbit ke exchange lain pun tidak bisa,

Semoga saja tidak akan pernah terjadi, karena sudah pasti akan membuat market (lokal) ricuh  ;D. Volatilitas dan fluktuasi merupakan salah satu momen krusial yang bisa menjadi penentu sekaligus acuan untuk melakukan revisi strategi trading.

Bisa-bisa pada pindah ke exchange luar yang tidak memberlakukan aturan seperti itu; Jadi, penggunaan exchange di Indonesia hanya untuk withdraw ke fiat terutama Rupiah.

Ngomong-ngomong jika ngobrolin hal ini, jadi teringat dengan salah satu exchange yg tiba-tiba melakukan maintenance saat terjadi spike yang tajam   ;D

Indodax? Dari beberapa keluhan user yang pernah saya baca seringnya mengarah kesana. Entah apakah saat ini masih juga demikian atau sudah ada perbaikan perihal jadwal maintenance yang teratur, tidak 'sering dadakan' pada saat momen-momen tertentu.

Btw, tadi saya lihat webiste-nya PT Bursa Komoditi Nusantara (https://bappebti.go.id/bursa_kripto), masih belum banyak informasi yang bisa dilihat bisa jadi karena masih dalam pengembangan, contoh pada Term & Conditions masih berupa tulisan template https://www.cfx.co.id/terms-conditions/

[Luzin]

Jadi menurut saya, Crypto yang wujudnya desentralisasi (dimana perdagangannya pure berdasarkan supply dan demand) akan terhapus secara otomatis menjadi sentralisasi yang diotonominisasi oleh pihak otoritas jika masuk bursa crypto indonesia.

Pasal 213 huruf h UU 4/2023 menyebutkan satu ruang lingkup dari ITSK adalah aktivitas terkait jasa keuangan digital, termasuk aset kripto.
Salah satunya adalah dengan membatasi dan memperketat aturan terkait Aset Kripto di Indonesia. Melalui UU 4/2023, perluasan kewenangan Aset Kripto dinaungi juga oleh ITSK. Selain itu dengan adanya inovasi ini, diharapkan nilai Aset Kripto dapat menjadi lebih stabil, membuka peluang baru bagi investor, dan mendorong adopsi yang lebih luas dalam segi teknologi finansial. ¹

Mungkin ini direalisasikan sebagai bentuk keamanana dalam kesetabilan dan itu bertentangan dengan prinsip crypto. Kalau sudah begini, crypto tidak akan ramai karena banyak user yang memanfaatkan momen fluktuasi ini. Seharusnya oscar sebagai kawakan crypto digital bisa memberikan masukan mengenai sentralisasi yang mungkin bisa terjadi bisa berefek buruk

Indodax? Dari beberapa keluhan user yang pernah saya baca seringnya mengarah kesana. Entah apakah saat ini masih juga demikian atau sudah ada perbaikan perihal jadwal maintenance yang teratur, tidak 'sering dadakan' pada saat momen-momen tertentu.

Kalau saya megikuti Twitter Indodax dan blog, sepertinya selalu ada pengumuman Manintenance dilakukan. Tapi untuk momen ngelag dll saya belum lihat lagi karena market saat ini dalam keadaan biasa/sepi, ketika dulu pas bullrun banyak ngelagnya karena banyak transaksi.

Sumber:
1. https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-ibitcoin-i-dan-iblockchain-i-sebagai-komoditas-dan-teknologi-finansial-di-indonesia-lt5a4f55496db2c/

[abhiseshakana]

Bisa-bisa pada pindah ke exchange luar yang tidak memberlakukan aturan seperti itu; Jadi, penggunaan exchange di Indonesia hanya untuk withdraw ke fiat terutama Rupiah.

Kayaknya Opsi ini masih dipilih oleh mayoritas trader saat ini. Dugaanku karena di exchange global lebih memiliki banyak opsi dan pair trading yang bisa dipilih, dan semisalpun ada rencana maintenance, biasanya akan diumumkan jauh-jauh hari  .

Indodax? Dari beberapa keluhan user yang pernah saya baca seringnya mengarah kesana. Entah apakah saat ini masih juga demikian atau sudah ada perbaikan perihal jadwal maintenance yang teratur, tidak 'sering dadakan' pada saat momen-momen tertentu.

Karena hal inilah saya alih haluan ke tokocrypto. Terus terang saat momen itu terjadi (MT dadakan), potensi profit yang sebelumnya ada diangan-angan menjadi sirna dan berubah menjadi loss 

[Chikito]

Mungkin ini direalisasikan sebagai bentuk keamanana dalam kesetabilan dan itu bertentangan dengan prinsip crypto. Kalau sudah begini, crypto tidak akan ramai karena banyak user yang memanfaatkan momen fluktuasi ini. Seharusnya oscar sebagai kawakan crypto digital bisa memberikan masukan mengenai sentralisasi yang mungkin bisa terjadi bisa berefek buruk

Inilah yang menjadi dilema ketika pemerintah sudah masuk kedalam instrumen asset yang terdesentralisasi. Dulu itu emas merupakan asset dan dipergunakan sebagai mata uang pada zaman nabi, cukup terdesentralisasi karena tidak ada yang mengatur di pihak ketiga, namun lambat laun ketika zaman sudah modern, muncullah yang namanya bank, sehingga emas yang dulunya desentralisasi dibuat sedemikian mungkin menjadi tersentralisasi pada bank, artinya bank menyimpan seluruh pasokan emas, dan nasabahnya hanya dipegangin kertas (serupa sertifikat) yang kertas tersebutlah awal mula terciptanya fiat atau uang kertas.

Kemungkinan besar ini akan jadi awal crypto yang akan di-fiat-kan.

[Husna QA]

Update- 23 Calon Pedagang Aset Kripto dari total 30 yang saat ini sudah terdaftar di Bappebti sudah bergabung ke Bursa Kripto Commodity Future Exchange (CFX) atau PT Bursa Komoditi Nusantara.
Dengan kata lain, bagi mereka yang tidak terlalu berharap exchage bergabung ke sana, mau tidak mau updatenya memang demikian. Positive Thinking saja, semoga kedepannya perkembangan cryptocurrency di Indonesia bisa lebih baik dengan adanya kolaborasi Bappebti (pemerintah) dengan asosiasi/pedagang aset kripto, dan pihak terkait lainnya.

Referensi:
https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/sah-bursa-kripto-resmi-berdiri-berikut-daftar-calon-pedagang-yang-sudah-terdaftar
https://www.tribunnews.com/new-economy/2023/07/28/sah-bursa-kripto-resmi-berdiri-berikut-daftar-calon-pedagang-yang-sudah-terdaftar

[abhiseshakana]

Update- 23 Calon Pedagang Aset Kripto dari total 30 yang saat ini sudah terdaftar di Bappebti sudah bergabung ke Bursa Kripto Commodity Future Exchange (CFX) atau PT Bursa Komoditi Nusantara.
Dengan kata lain, bagi mereka yang tidak terlalu berharap exchage bergabung ke sana, mau tidak mau updatenya memang demikian. Positive Thinking saja, semoga kedepannya perkembangan cryptocurrency di Indonesia bisa lebih baik dengan adanya kolaborasi Bappebti (pemerintah) dengan asosiasi/pedagang aset kripto, dan pihak terkait lainnya.

Referensi:
https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/sah-bursa-kripto-resmi-berdiri-berikut-daftar-calon-pedagang-yang-sudah-terdaftar
https://www.tribunnews.com/new-economy/2023/07/28/sah-bursa-kripto-resmi-berdiri-berikut-daftar-calon-pedagang-yang-sudah-terdaftar

Kabarnya Bappebti memberikan batas pendaftaran ke Bursa berjangka aset kripto sampai tanggal 17 Agustus 2023 (dengan kelonggaran sampai satu bulan kedepannya), yang berarti ada indikasi jika setelah tanggal 17 Agustus maka aktifitas perdagangan kripto di bursa berjangka akan dimulai. Atau mungkin bisa juga dilakukan langkah trial terlebih dahulu (sembari menunggu exchange yang belum kelar daftar), agar bisa dilakukan revisi dan perbaikan jika dalam prakteknya ditemukan adanya kendala.

[Luzin]

Update- 23 Calon Pedagang Aset Kripto dari total 30 yang saat ini sudah terdaftar di Bappebti sudah bergabung ke Bursa Kripto Commodity Future Exchange (CFX) atau PT Bursa Komoditi Nusantara.

Sepertinya sudah lounching 3 hari yang lalu. Tapi terlihat nya tergesa-gesa juga, salah satu temen saya ngepost di media sosial tentang webnya yang masih amburadul. Sepertinya itu bawaan dari tempelate blog, lihat pada bagian syarat dan ketentuan. Hari ini saya coba cek juga, saya ketawa-ketawa geli web sepenting ini masih belum fix udah di launching.  . Jadi menambah perasaan buruk buat proyek pemerintah ini.

Sumber: https://www.cfx.co.id/terms-conditions/

[Husna QA]

Sepertinya sudah lounching 3 hari yang lalu. Tapi terlihat nya tergesa-gesa juga, salah satu temen saya ngepost di media sosial tentang webnya yang masih amburadul. Sepertinya itu bawaan dari tempelate blog, lihat pada bagian syarat dan ketentuan. -snip-

Sebelumnya diatas sudah saya sebutkan hal senada:

-snip-
Btw, tadi saya lihat webiste-nya PT Bursa Komoditi Nusantara (https://bappebti.go.id/bursa_kripto), masih belum banyak informasi yang bisa dilihat bisa jadi karena masih dalam pengembangan, contoh pada Term & Conditions masih berupa tulisan template https://www.cfx.co.id/terms-conditions/

Karena kelasnya sudah nasional, begitu launching bagusnya sih website Bursa Kripto tersebut sudah siap juga perihal konten websitenya.

-snip- Atau mungkin bisa juga dilakukan langkah trial terlebih dahulu (sembari menunggu exchange yang belum kelar daftar), agar bisa dilakukan revisi dan perbaikan jika dalam prakteknya ditemukan adanya kendala.

Menurut opini saya (sebagai orang awam), idealnya memang mesti melewati masa trial dulu om, entah itu barupa simulasi atau bahkan dalam transaksi nyata namun dalam kapasitas terbatas lebih dulu misalnya.

[Chikito]

Sepertinya sudah lounching 3 hari yang lalu. Tapi terlihat nya tergesa-gesa juga, salah satu temen saya ngepost di media sosial tentang webnya yang masih amburadul.

Mana CFX ini terang bener kayak lampu pijar, silau mata saya ngelihat webnya, tidak ada dark mode soalnya. Dan bingung saya nya, ini kan koar-koarnya bursa yak, tapi kok tidak ada yang namanya chart harga-harga kebanyakan exchange sebelumya. Atau saya ini cuma salah tanggap kalau Bursa Crypto Indonesia ini hanyalah sebuah blog yang cuma kasih info dan berita soal crypto di Indonesia.

jadi menambah perasaan buruk buat proyek pemerintah ini.

lah kok baru tahu gitu loh,

[Luzin]

Atau saya ini cuma salah tanggap kalau Bursa Crypto Indonesia ini hanyalah sebuah blog yang cuma kasih info dan berita soal crypto di Indonesia.

Aakah seperti itu ya om, bahkan saya memang sampai baca berulang ulang dengan keterangan seperti berikut. " Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meresmikan langsung PT Bursa Komoditi Nusantara atau Commodity Future Exchange (CFX) sebagai pengelola bursa aset kripto Indonesia.". Sebagai Pengelola busa aset crypto indonesia , sebagai pengelola atau mengelola saja bukan meyediakan? tapi di akhir artikel ini ada kalimat seperti "CFX akan bertanggung jawab mengikuti perkembangan dari kripto. "Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk menjadi bursa berjangka". Kalau begini seharusnya mereka memang menjadi bursa pertukaran.

lah kok baru tahu gitu loh,

Kirain ada perbaikan om, tapi ternyata tampilan awal sudah kek gini. 

Sumber: https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/sah-bursa-kripto-resmi-berdiri-berikut-daftar-calon-pedagang-yang-sudah-terdaftar

[Chikito]

Sebagai Pengelola busa aset crypto indonesia , sebagai pengelola atau mengelola saja bukan meyediakan? tapi di akhir artikel ini ada kalimat seperti "CFX akan bertanggung jawab mengikuti perkembangan dari kripto. "Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk menjadi bursa berjangka". Kalau begini seharusnya mereka memang menjadi bursa pertukaran.

Pengelola di sini sama kayak Pemerintah mengelola BUMN, walau tidak terjun langsung (seperti pengelola exchange) tapi pemerintah kemungkinan punya hak untuk terjun langsung ke lapangan jika suatu waktu ada harga crypto yang melonjak atau turun secara tajam. Namun itu baru asumsi, untuk melihat kebenarannya kita harus nunggu sampai benar-benar terealisasi dan beroperasi bulan depan. Menariknya, mereka cukup berani untuk membuka fitur-fitur baru kedepannya, seperti staking, derivatif atau futures, jadi tidak hanya spot.

[1]. https://www.liputan6.com/crypto/read/5356438/terpilih-jadi-bursa-kripto-indonesia-cfx-siap-pastikan-keamanan-untuk-masyarakat

[Godday]

Pengelola di sini sama kayak Pemerintah mengelola BUMN, walau tidak terjun langsung (seperti pengelola exchange) tapi pemerintah kemungkinan punya hak untuk terjun langsung ke lapangan jika suatu waktu ada harga crypto yang melonjak atau turun secara tajam. Namun itu baru asumsi, untuk melihat kebenarannya kita harus nunggu sampai benar-benar terealisasi dan beroperasi bulan depan. Menariknya, mereka cukup berani untuk membuka fitur-fitur baru kedepannya, seperti staking, derivatif atau futures, jadi tidak hanya spot

Wah wah wah kalau sama kayak Pemerintah mengelola BUMN sepertinya bakal banyak drama deh. Entah kenapa ana kalau dah urusannya sama pemerintahan itu kayak udah nyerah deh. Bukan nethink ya, tapi hal-hal kayak setoran, fee ke atasan, salam tempel kayaknya bakal mewarnai bursa yang satu ini. Yah walaupun ana juga berpikir enggak bakalan kayak BUMN tapi ana agak meragukan kalau sudah ranah "bisnis pemerintahan".

[Husna QA]

Mana CFX ini terang bener kayak lampu pijar, silau mata saya ngelihat webnya, tidak ada dark mode soalnya. Dan bingung saya nya, ini kan koar-koarnya bursa yak, tapi kok tidak ada yang namanya chart harga-harga kebanyakan exchange sebelumya. Atau saya ini cuma salah tanggap kalau Bursa Crypto Indonesia ini hanyalah sebuah blog yang cuma kasih info dan berita soal crypto di Indonesia.

Mungkin karena masih baru, jadi pengembangan konten website bertahap diupdate, hanya saja memang jadi terkesan 'belum siap' padahal Bursa Kripto-nya sendiri sudah diresmikan.

Mengenai tampilan gelap/terang baiknya memang disediakan fiturnya, karena tidak semua orang nyaman dengan tampilan terang apalagi jika mesti berlama-lama di depan layar monitor. Sekedar perbandingan dengan tampilan Website Bursa Efek Indonesia (https://www.idx.co.id/), dibagian bawah ada fitur toggle antara 'Gelap' dan Terang'; Dan saya coba buka beberapa menu yang berisi sejumlah data/chart, website-nya cukup ringan diakses.

btw, jika dilihat disini: https://www.cfx.co.id/members-partners/ update saat post ini dibuat, sudah ada 26 member yang tergabung.
Salah satu yang terdaftar ada nama PT Plutonext Digital Aset; Kalau ada yang masih ingat perusahaan tersebut dulu pernah dibekukan layanannya pada 2021 lalu (https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/8976).

[Chikito]

btw, jika dilihat disini: https://www.cfx.co.id/members-partners/ update saat post ini dibuat, sudah ada 26 member yang tergabung.
Salah satu yang terdaftar ada nama PT Plutonext Digital Aset; Kalau ada yang masih ingat perusahaan tersebut dulu pernah dibekukan layanannya pada 2021 lalu (https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/8976).

Artinya exchange tersebut sudah tidak dibekukan lagi oleh Otoritas, karena untuk bergabung ke CFX, exchange atau bursa crypto di Indonesia harus sudah terdaftar dan terlisted di Bappebti/OJK. Yang menarik selain itu, adanya pihak ketiga yang mengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto, artinya bukan hanya CFX, ada kerja sama lain selain bursa sebagai sarana pengolah atau kemungkinan Cold Storage-nya aset-aset crypto, yaitu PT. Tennet Depository Indonesia. Sampai saat ini saya belum pernah mendengar nama itu, untuk mencari siapa, apa dan dimana jelasnya belum ketemu, di google pun hanya sekilas dan sekumpulannya saja.

[Luzin]

ada kerja sama lain selain bursa sebagai sarana pengolah atau kemungkinan Cold Storage-nya aset-aset crypto, yaitu PT. Tennet Depository Indonesia. Sampai saat ini saya belum pernah mendengar nama itu, untuk mencari siapa, apa dan dimana jelasnya belum ketemu, di google pun hanya sekilas dan sekumpulannya saja.

Saya baru menemukan sepertinya PT ini penyedia layanan keamanan aset digital.  Mereka telah bersertifikat ISMS1001135 dengan skema terdaftar sebagai peyedia sistem manajemen keamanan Informasi layanan aset digital berbasis teknologi informasi. Sertifikasinya juga baru muncul 14 April 2021. ¹

Certificate Number : ISMS1001135
Scheme : INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS – ISO/IEC 27001:2013

Scope of Certification
The provision of Information Security Management Systems for Digital Asset Depository Services based on Information Technology
This is in-accordance with Statement of Applicability Document, Number Depository_DOK-01.02, Version 1.0, Released date 14th April 2021¹

Coba telusur pakai Gmap hasil penelusuran alamat di https://glints.com/ malah ketemu https://tennetteknologi.com/, tapi anehnya basis mereka sepertinya penyedia layanan Outsourcing. Klien mereka saat ini yang terdaftar di web memang ada Indodax dan Tokenomy . Ada keanehan tidak? Atau saya yang salah.³ CMIIW
 
Sumber:
1. https://www.cbqaglobal.com/validation/company/pt-tennet-depository-indonesia/
2. https://glints.com/id/companies/pt-tennet-depository-indonesia/4d65071c-c343-4a9b-8beb-341e5c575cbb
3. https://tennetteknologi.com/id/

[Husna QA]

-snip- Yang menarik selain itu, adanya pihak ketiga yang mengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto, artinya bukan hanya CFX, ada kerja sama lain selain bursa sebagai sarana pengolah atau kemungkinan Cold Storage-nya aset-aset crypto, yaitu PT. Tennet Depository Indonesia. Sampai saat ini saya belum pernah mendengar nama itu, untuk mencari siapa, apa dan dimana jelasnya belum ketemu, di google pun hanya sekilas dan sekumpulannya saja.

Setidaknya ada tiga pihak yang saling terkait disamping pihak lainnya, sebagaimana ketetapannya sudah dirilis*;

- Bursa Berjangka Aset Kripto: PT Bursa Komoditi Nusantara
- Lembaga Kliring: PT Kliring Berjangka Indonesia
- Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto: PT Tennet Depository Indonesia

* Sumber: https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2023_07_20_isa2gi7k_id.pdf

Seingat saya pada peraturan Bappebti sebelum nama-nama PT diatas resmi ditunjuk pemerintah sesuai tugasnya masing-masing, mengenai lembaga-lembaga ini dan perannya sudah pernah dicantumkan di peraturan tersebut:

-snip-
2. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

-snip-
4. Lembaga Kliring Berjangka dan Penjaminan Berjangka yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka.

-snip-
10. Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk mengelola tempat penyimpanan Aset Kripto dalam rangka melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan Aset Kripto.

[retreat]

Wah wah wah kalau sama kayak Pemerintah mengelola BUMN sepertinya bakal banyak drama deh. Entah kenapa ana kalau dah urusannya sama pemerintahan itu kayak udah nyerah deh. Bukan nethink ya, tapi hal-hal kayak setoran, fee ke atasan, salam tempel kayaknya bakal mewarnai bursa yang satu ini. Yah walaupun ana juga berpikir enggak bakalan kayak BUMN tapi ana agak meragukan kalau sudah ranah "bisnis pemerintahan".

Bahkan sebenarnya sebelum pemilihan CFX menjadi bursa crypto indonesia sudah banyak drama yang terjadi yang dilakukan oleh pengusaha untuk menyuap kementrian perdagangan untuk memuluskan langkah perusahaan mereka menjadi bursa crypto indonesia. Karena bisa dibayangkan berapa keuntungan yang akan mereka dapatkan hanya dengan menjadi bursa crypto yang legal di Indonesia, makanya mereka rela menggelontorkan uang miliaran rupiah hanya untuk menyuap pejabat. Belum lagi kompetensi pejabat pemerintah yang dipertanyakan untuk bisa meregulasi perdagangan crypto, itu menjadi nilai minus yang dimana membuat saya meragukan pemerintah untuk bisa mengelola perdagangan crypto ini.

[Luzin]

Belum lagi kompetensi pejabat pemerintah yang dipertanyakan untuk bisa meregulasi perdagangan crypto, itu menjadi nilai minus yang dimana membuat saya meragukan pemerintah untuk bisa mengelola perdagangan crypto ini.

Jika dilihat tujuan dari CFX sebenarnya mereka memiliki pemikiran yang baik bagi industri Crypto di indonesia. Jadi mengapa ada stigma negatrif yang sulit hilang karena setiap peluncuran program baru selalu berakhir tidak jelas, bahkan cenderung tidak berlanjut.  . Walapun sudah ada 23 Exchange yang mendaftar di CFX.

CFX hadir dengan ekosistem perdagangan aset kripto yang terintegrasi meliputi pengembangan industri, pengawasan, dan pemeliharaan yang terorganisasi. CFX berupaya amanah dalam menjamin keamanan konsumen dan negara dalam transaksi kripto, serta berkontribusi membangun negeri.

Sumber: https://dailysocial.id/post/fakta-fakta-terkait-peresmian-bursa-kripto-cfx

[abhiseshakana]

Belum lagi kompetensi pejabat pemerintah yang dipertanyakan untuk bisa meregulasi perdagangan crypto, itu menjadi nilai minus yang dimana membuat saya meragukan pemerintah untuk bisa mengelola perdagangan crypto ini.

Jika dilihat tujuan dari CFX sebenarnya mereka memiliki pemikiran yang baik bagi industri Crypto di indonesia. Jadi mengapa ada stigma negatrif yang sulit hilang karena setiap peluncuran program baru selalu berakhir tidak jelas, bahkan cenderung tidak berlanjut.  . Walapun sudah ada 23 Exchange yang mendaftar di CFX.

Biar tidak penasaran, mari sama-sama kita tunggu kelangsungan perdagangan aset kripto yang bakal dijalankan oleh CFX  . Jika plannya sudah matang, seharusnya tidak akan banyak ditemui kendala yang berarti (semoga saja bisa seperti yang diharapkan oleh masyarakat). Semisalpun ada evaluasi maupun revisi kecil, saya pikir masih dalam batas kewajaran, mengingat launchingnya juga masih perdana.

[algi32]

Saya ingin menjawab poin yang kedua menurut saya kalo adanya regulasi yang mengatur perdagangan aset kripto bisa memberikan dampak positif yaitu kemanannya. Jadi orang2 yang ingin melakukan perdagangan kripto bisa dengan aman melakukan pertukaran, asalkan panitia regulasinya bisa menjalankan fungsi2-nya dengan baik. Jangan sampai badan regulasinya mempersulit para tradernya.

[Luzin]

Saya ingin menjawab poin yang kedua menurut saya kalo adanya regulasi yang mengatur perdagangan aset kripto bisa memberikan dampak positif yaitu kemanannya. Jadi orang2 yang ingin melakukan perdagangan kripto bisa dengan aman melakukan pertukaran, asalkan panitia regulasinya bisa menjalankan fungsi2-nya dengan baik. Jangan sampai badan regulasinya mempersulit para tradernya.

Sejauh ini regulasi mengenai crypto telah diakui sebagai aset komoditas saja sudah sangat senang, walau belum semua diakui hanya koin token terdaftar saja. Sejauh ini memang tidak ada hal yang membuat sulit, tapi memang crypto yang identik dengan kerahasiaan kadang ada yang bertentangan seperti sistem KYC. Walapun memang pemerintah membuat badan untuk meregulasi itu juga karena mereka melihat potensi pajak crypto yang cukup besar bisa masuk ke Kas Negara. Sehingga mereka mencoba mempermudah langkah mereka untuk mengontrol melalui CFX ini. Rasa aman mungkin kita telah terlindungi payung hukum, tapi masih ada saja kasus user yang mendapat kerugian dan entah apakah mereka mendapat sudah mendapat atau belum ganti rugi setelah para pelaku tertangkap.

[yudi09]

Saya ingin menjawab poin yang kedua menurut saya kalo adanya regulasi yang mengatur perdagangan aset kripto bisa memberikan dampak positif yaitu kemanannya. Jadi orang2 yang ingin melakukan perdagangan kripto bisa dengan aman melakukan pertukaran, asalkan panitia regulasinya bisa menjalankan fungsi2-nya dengan baik.

Saya merasa bersyukur bahwa negara kita masih memberikan ruang kepada setiap investor dan pedagang yang ingin melakukan aktivitasnya dibandingkan dengan negara lain yang mungkin tidak seperti negara kita meskipun sebatas aset komuditas.
Sejauh ini terkait regulasi masih baik-baik saja dan belum ada yang komplain karena pihak pemerintah juga ingin membuka ruang untuk anak bangsa melahirkan ide-ide baru lewat dunia kripto.

Jangan sampai badan regulasinya mempersulit para tradernya.

Kita berharap yang terbaik yang bisa saling menemukan kemudahan antara trader dan pihak pemerintah.

[armanda90]

Saya merasa bersyukur bahwa negara kita masih memberikan ruang kepada setiap investor dan pedagang yang ingin melakukan aktivitasnya dibandingkan dengan negara lain yang mungkin tidak seperti negara kita meskipun sebatas aset komuditas.
Sejauh ini terkait regulasi masih baik-baik saja dan belum ada yang komplain karena pihak pemerintah juga ingin membuka ruang untuk anak bangsa melahirkan ide-ide baru lewat dunia kripto.

Jangan sampai badan regulasinya mempersulit para tradernya.

Kita berharap yang terbaik yang bisa saling menemukan kemudahan antara trader dan pihak pemerintah.

Negara kita memanfaatkan jumlah transaksi yang cukup besar di krypto saat ini sebagai acuan mereka meraih keuntungan dengan cara pemungutan pajak, proses penerapan pajak juga cukup ketat dan sulit dihindari oleh trader karena langsung diterapkan saat jual dan beli aset di market lokal yang sudah memiliki legalitas Bappeti. Mungkin di satu sisi kita sangat bersyukur dengan campur tangan pemerintah dalam memberikan ruang dan bitcoin menjadi alat komuditas yang legal dibandingkan negara lain belum memberikan izin untuk memiliki bitcoin atau asset krypto sebagai alat komoditi.

Namun disisi lain pemerintah mengambil keuntungan sepihak dari trader tanpa memberikan dampak signifisikan bagi kita semisal pemotongan pajak dalam jumlah besar dan aturan diterapkan di exchange lokal sangat rumit apalagi akhir - akhir ini ada keputusan dari beberapa exchange mewajibkan kita melapor setiap transaksi deposit yang masuk ke market lokal seperti Tokocrypto.
Saya justru merasakan regulasi yang diterapkan pemerintah saat ini justru menulitkan para trader sendiri, contoh diatas yang saya jelaskan dan ada lagi beberapa respon negatif tentang exchange lokal tidak mulai ramah untuk saat ini.

[yudi09]

-snip-

-snip-

Namun disisi lain pemerintah mengambil keuntungan sepihak dari trader tanpa memberikan dampak signifisikan bagi kita semisal pemotongan pajak dalam jumlah besar dan aturan diterapkan di exchange lokal sangat rumit apalagi akhir - akhir ini ada keputusan dari beberapa exchange mewajibkan kita melapor setiap transaksi deposit yang masuk ke market lokal seperti Tokocrypto.
Saya justru merasakan regulasi yang diterapkan pemerintah saat ini justru menulitkan para trader sendiri, contoh diatas yang saya jelaskan dan ada lagi beberapa respon negatif tentang exchange lokal tidak mulai ramah untuk saat ini.

Secara umum yang saya lihat Indonesia sangat welcome dengan segala macam bentuk investasi. Presiden menginginkan urusan perizinan harus dibuat semudah mungkin supaya memudahkan investor yang ingin berinvestasi dan dibahas dalam rapat resmi. Turunannya langsung dapat kita rasakan disetiap daerah terkait dengan perizinan.
Mengenai kemudahan dan kesulitan dalam urusan investor dibidang kripto, mungkin agan bisa mempertimbangkan sendiri.

Kembali pada kesimpulan saya bahwa dengan tidak melarang aktivitas kripto seperti yang terjadi di negara-negara lain bagi saya sudah sangat bagus. Dari sudut pandang positif lain, pemerintah lewat BAPPEBTI punya tujuan yang sama baiknya didalam bidang kripto yang tidak ingin mempersulit investor.
Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Pasti akan ada win-win solution dari setiap keluhan.

[bangjoe]

Saya merasa bersyukur bahwa negara kita masih memberikan ruang kepada setiap investor dan pedagang yang ingin melakukan aktivitasnya dibandingkan dengan negara lain yang mungkin tidak seperti negara kita meskipun sebatas aset komuditas.
Sejauh ini terkait regulasi masih baik-baik saja dan belum ada yang komplain karena pihak pemerintah juga ingin membuka ruang untuk anak bangsa melahirkan ide-ide baru lewat dunia kripto.

Jangan sampai badan regulasinya mempersulit para tradernya.

Kita berharap yang terbaik yang bisa saling menemukan kemudahan antara trader dan pihak pemerintah.

Negara kita memanfaatkan jumlah transaksi yang cukup besar di krypto saat ini sebagai acuan mereka meraih keuntungan dengan cara pemungutan pajak, proses penerapan pajak juga cukup ketat dan sulit dihindari oleh trader karena langsung diterapkan saat jual dan beli aset di market lokal yang sudah memiliki legalitas Bappeti. Mungkin di satu sisi kita sangat bersyukur dengan campur tangan pemerintah dalam memberikan ruang dan bitcoin menjadi alat komuditas yang legal dibandingkan negara lain belum memberikan izin untuk memiliki bitcoin atau asset krypto sebagai alat komoditi.

Namun disisi lain pemerintah mengambil keuntungan sepihak dari trader tanpa memberikan dampak signifisikan bagi kita semisal pemotongan pajak dalam jumlah besar dan aturan diterapkan di exchange lokal sangat rumit apalagi akhir - akhir ini ada keputusan dari beberapa exchange mewajibkan kita melapor setiap transaksi deposit yang masuk ke market lokal seperti Tokocrypto.
Saya justru merasakan regulasi yang diterapkan pemerintah saat ini justru menulitkan para trader sendiri, contoh diatas yang saya jelaskan dan ada lagi beberapa respon negatif tentang exchange lokal tidak mulai ramah untuk saat ini.

Kita semua tahu bahwa respon terhadap investasi crypto pemerintah mendukungnya  dan membuat keputusan yang bijak dalam meregulasi crypto sebagai aset komoditas yang bisa di perdagangkan sebagaimana komoditas yang lain.
Namun untuk pengaturan yang baru dalam transakasi melalui exchange memang cukup rumit dan jika berada di atas standar yang di kenakan kita harus menyiapkan data dari keduda belah pihak untuk melakukan transaksi, jika saya tidak lupa dia atas 1000$ maka akan di kenakan hal itu.

Tetapi saya memiliki cara sendiri dalam hal ini, dan mengurangi penggunaan pertukaran terpusat yang di regulasi di negara kita untuk melakukan trading dan transaksi, untuk menukarkan koin terhadap rupiah menggunakan exchanger retail yang ada di beberapa komunitas airdrop yang sudah memiliki batasan jumlah pertukaran yang tinggi untuk menghindari hal itu.

[Sarah Azhari]

Saya ingin menjawab poin yang kedua menurut saya kalo adanya regulasi yang mengatur perdagangan aset kripto bisa memberikan dampak positif yaitu kemanannya. Jadi orang2 yang ingin melakukan perdagangan kripto bisa dengan aman melakukan pertukaran, asalkan panitia regulasinya bisa menjalankan fungsi2-nya dengan baik. Jangan sampai badan regulasinya mempersulit para tradernya.

Selama ini kuanggap pemerintah tidak begitu membebani trader dalam hal regulasi. Mungkin ada beberapa saja yang belum bisa menerimanya terkait pajak, tapi ya itu bisa jadi sebuah PR bagi pemerintah pusat untuk lebih mengurangi pendapatan negara dari itu. Kalau bicara keamanan, sudah tentu jika exchange telah teregulasi dan terdaftar di OJK sudah pasti aman, karena mereka di awasi secara ketat baik itu keuangan dan income mereka. Tapi ya kita tidak mesti percaya 100%, karena menyimpan di exchange itu memiliki resiko besar dibanding nyimpen di wallet pribadi.

[abhiseshakana]

* Updated

- SURAT EDARAN NOMOR 203/BAPPEBTI/SE/07/2023 TENTANG PELAKSANAAN PEMROSESAN LAYANAN PERSETUJUAN BURSA BERJANGKA ASET KRIPTO DAN PENDAFTARAN CALON PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO
- PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL OLEH PIALANG BERJANGKA, CALON PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO DAN PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO

Keseriusan Bappebti dalam membentengi perdagangan Crypto di Indonesia nampaknya bukan main-main. Dengan adanya penegasan regulasi yang dituangkan dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 2023, menjadi bukti bahwa Bappebti benar-benar ingin menutup potensi penyalahgunaan (Perdagangan) Crypto untuk kemungkinan tindakan kriminalitas.

[Husna QA]

* Updated
-snip-
- PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL OLEH PIALANG BERJANGKA, CALON PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO DAN PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO

Keseriusan Bappebti dalam membentengi perdagangan Crypto di Indonesia nampaknya bukan main-main. Dengan adanya penegasan regulasi yang dituangkan dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 2023, menjadi bukti bahwa Bappebti benar-benar ingin menutup potensi penyalahgunaan (Perdagangan) Crypto untuk kemungkinan tindakan kriminalitas.

Ini tidak lepas dari peran Indonesia juga dalam pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB sebagaimana yang saya baca di bagian menimbang poin b pada link di atas.

Kalau untuk pencegahan pencucian uang mungkin ini sudah lebih dulu ada dengan menerapkan regulasi mesti KYC dan prosedur lainnya*, namun untuk peraturan terkait pencegahan pendanaan proloferasi senjata pemusnah masal, saya kira ini lebih spesifik dari isu sebelumnya mengenai penanggulangan penggunaan aset kripto untuk terorisme dan cakupannya juga sudah skala internasional.

*

"Anonim ini bisa disalahgunakan. Makanya supaya sifat anonimnya hilang ini kita regulasi sehingga di Indonesia kita bisa tahu siapa saja yang pegang aset kripto dan berapa jumlahnya," (Indrasari Wisnu Wardhana - Kepala Bappebti)

Kira-kira ide awal satoshi mengenai pemilik Bitcoin dan penggunaannya untuk transaksi yang bersifat anonim berhasil atau tidak khususnya di Indonesia? Terlebih mengingat perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia seperti pada quote di atas, ada saja yang menyalahgunakannya sehingga mau tidak mau berlaku KYC sehingga menghilangkan sifat anonim-nya.

[ABCbits]

* Updated

- SURAT EDARAN NOMOR 203/BAPPEBTI/SE/07/2023 TENTANG PELAKSANAAN PEMROSESAN LAYANAN PERSETUJUAN BURSA BERJANGKA ASET KRIPTO DAN PENDAFTARAN CALON PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO
- PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL OLEH PIALANG BERJANGKA, CALON PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO DAN PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO

Keseriusan Bappebti dalam membentengi perdagangan Crypto di Indonesia nampaknya bukan main-main. Dengan adanya penegasan regulasi yang dituangkan dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 2023, menjadi bukti bahwa Bappebti benar-benar ingin menutup potensi penyalahgunaan (Perdagangan) Crypto untuk kemungkinan tindakan kriminalitas.

Saya sudah cek sekilas dokumen tersebut dan kelihatannya proses verifikasi identitas akan semakin ribet. Pasal 12 menyebutkan 8 cara untuk hal tersebut, termasuk wawancara dengan calon nasabah.

Kira-kira ide awal satoshi mengenai pemilik Bitcoin dan penggunaannya untuk transaksi yang bersifat anonim berhasil atau tidak khususnya di Indonesia? Terlebih mengingat perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia seperti pada quote di atas, ada saja yang menyalahgunakannya sehingga mau tidak mau berlaku KYC sehingga menghilangkan sifat anonim-nya.

Sebagai catatan, Bitcoin (dan mayoritas cryptocurrency) hanya bersifat pseudonymity. Hanya pseudonymity dengan fitur privasi yang bagus seperti Monero yang biasanya dapat dikategorikan sebagai anonymous. Tentu saja sifat pseudonymity hilang jika pengguna Bitcoin berinteraksi dengan jasa yang mewajibkan menggunakan identitas asli/dunia nyata. Dan menurut saya, sayang sekali banyak orang kehilangan privasi nya karena segelintir orang menyalahgunakan cryptocurrency.

[abhiseshakana]

Sebagai catatan, Bitcoin (dan mayoritas cryptocurrency) hanya bersifat pseudonymity. Hanya pseudonymity dengan fitur privasi yang bagus seperti Monero yang biasanya dapat dikategorikan sebagai anonymous. Tentu saja sifat pseudonymity hilang jika pengguna Bitcoin berinteraksi dengan jasa yang mewajibkan menggunakan identitas asli/dunia nyata. Dan menurut saya, sayang sekali banyak orang kehilangan privasi nya karena segelintir orang menyalahgunakan cryptocurrency.

Implikasi pemerintah dalam merespon perkembangan Bitcoin dan Cryptocurrency lainnya, secara otomatis menghilangkan unsur pseudonymity karena untuk semua kebutuhan yang berkaitan dengan tata cara perdagangan Crypto (yang dibawah regulasi) diwajibkan untuk melakukan KYC, yang berarti identitas dibalik setiap transaksi sepenuhnya dimonitor oleh pusat  .

Kalo menurutku implementasi KYC dengan dalih antisipasi penyalahgunaan Crypto hanya merupakan satu alasan dari sekian banyak alasan lainnya  .

[Sarah Azhari]

Sebagai catatan, Bitcoin (dan mayoritas cryptocurrency) hanya bersifat pseudonymity. Hanya pseudonymity dengan fitur privasi yang bagus seperti Monero yang biasanya dapat dikategorikan sebagai anonymous. Tentu saja sifat pseudonymity hilang jika pengguna Bitcoin berinteraksi dengan jasa yang mewajibkan menggunakan identitas asli/dunia nyata. Dan menurut saya, sayang sekali banyak orang kehilangan privasi nya karena segelintir orang menyalahgunakan cryptocurrency.

Implikasi pemerintah dalam merespon perkembangan Bitcoin dan Cryptocurrency lainnya, secara otomatis menghilangkan unsur pseudonymity karena untuk semua kebutuhan yang berkaitan dengan tata cara perdagangan Crypto (yang dibawah regulasi) diwajibkan untuk melakukan KYC, yang berarti identitas dibalik setiap transaksi sepenuhnya dimonitor oleh pusat  .

Kalo menurutku implementasi KYC dengan dalih antisipasi penyalahgunaan Crypto hanya merupakan satu alasan dari sekian banyak alasan lainnya  .

Semakin sulitnya masyarakat untuk mendapatkan privasi dalam segi keuangan juga akan berdampak kepada pemerintah sendiri nantinya. Mungkin saja orang akan mulai mencari cara untuk menghindari pemerintah mengetahui jumlah kekayaan mereka supaya terhindar dari pajak dan segala macam. Ku lihat mixer dan beberapa pencampuran crypto terdesentralisasi semakin luas dan banyak, sehingga kedepan mungkin pemerintah akan kesulitan sendiri melacak keuangan rakyat karena aturan ketat yang mereka buat sendiri. Masyarakat akan mencari cara supaya uang mereka tidak terlacak, baik itu crypto mau pun fiat. Mungkin saja ke depan akan ada p2p exchange yang menyediakan pertukaran crypto secara cash, atau tidak melibatkan bank (transfer antar rekening) tapi cod, kayak transaksi langsung menggunakan kurir.

[abhiseshakana]

* Updated

Sebuah revisi atas Peraturan Nomor 5 Tahun 2023 kembali dikeluarkan oleh Bappebti dan ditungkan dalam :

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Oleh Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto

Inti dari revisi tersebut adalah penambahan ketentuan buat Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2023 yang dituangkan dalam Pasal 20A, Pasal 21A, Pasal 26A dan Pasal 26B.

[Luzin]

Inti dari revisi tersebut adalah penambahan ketentuan buat Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2023 yang dituangkan dalam Pasal 20A, Pasal 21A, Pasal 26A dan Pasal 26B.

Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, saya malah tertarik dengan kalimat ini om. Kalau saya memahami mengenai perubahan Bapebbti, bapebti mencoba memberi aturan tambahan mengenai pelarangan aliran dana baik dari perorangan atau korporasi kepada siapaun yang digunakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional atau ketentuan internasional. Pada intinya nampaknya mereka mencoba untuk menghilangkan pencucian uang dan aliran dana ke teroris. Seharunya susulan itu Bapebti bisa mengeluarkan DPPSPM walaupun nampaknya ada daftar yang dirilis oleh PPATK tapi saya menemukan itu di tahun 2016. CMIIW

Sumber:
https://ojk.go.id/apu-ppt/id/informasi/materi/Documents/Persentasi%20Pokok%20Perubahan%20Ketentuan%20APU%20PPT.pdf
https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html

[Husna QA]

Seharunya susulan itu Bapebti bisa mengeluarkan DPPSPM walaupun nampaknya ada daftar yang dirilis oleh PPATK tapi saya menemukan itu di tahun 2016. CMIIW

Apakah Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dengan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM) itu terpisah sendiri-sendiri?
Saya lihat di 2016 Bappebti juga sudah pula mencantumkan DTTOT disini: https://bappebti.go.id/dttot/detail/4717.

Dengan kata lain, menurut opini saya, peraturan baru yang dikeluarkan Bappebti tersebut lebih ke sebagai penegasan kembali komitmen mereka terhadap hal-hal yang terkait dengan pencegahan pendanaan teroris khususnya penerapan di bursa-bursa kripto di Indonesia.

Bukan rahasia lagi, penggunaan aset kripto seringkali dijadikan alat untuk kegiatan tersebut (contoh: Media Indonesia: PPATK Identifikasi Pendanaan Teroris Gunakan Aset Kripto). Imbasnya user lain yang tidak terlibat pun mesti mematuhi segala macam proses verifikasi yang 'ribet'.

Saya sudah cek sekilas dokumen tersebut dan kelihatannya proses verifikasi identitas akan semakin ribet. Pasal 12 menyebutkan 8 cara untuk hal tersebut, termasuk wawancara dengan calon nasabah.

[Luzin]

Apakah Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dengan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM) itu terpisah sendiri-sendiri?

Kalau saya melihat di situs https://www.ppatk.go.id DTTOT dan DPPSPM itu dipisah daftarnya om. Saya Tidak tahu apakah itu berbeda atau sama saya tidak mengecek secara detail. Tapi jika di logika sepertinya berbeda. Tapi nampaknya ujung ujungnya sama, mengenai masalah Terorisme, pencucian uang. Selain itu bagi yang ketahuan melakuakan hubungan dengan DTTOT dan DPPSPM dapat dikenai hukuman 15 tahun penjara dengan denda 1 M.  CMIIW

Sumber:
https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html
https://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20160926161357.pdf

[Luzin]

Saya coba cari thread tentang perhitungan pajak crypto tapi belum ketemu semoga tidak ott.
Indodax kabarnya meminta pemerintah untuk meninjau ulang pajak terkait crypto. Sejak tahun 2022 bulan Mei melalui PMK 68/2022 telah diberlakukan pajak terkait crypto. 0,11% untuk untuk excange terdaftar di Bappebti dan 0,22% diluar Bappebti. Indodax merasa berat, karena dalam artikel yang saya baca Indodax mengeluarkan biaya pajak lebih besar dari pendapatan walau mereka tidak merasa rugi untuk saat ini.

Sumber: https://coinvestasi.com/berita/indodax-berharap-aturan-pajak-kripto-dikaji-kembali

[chigo]

Saya coba cari thread tentang perhitungan pajak crypto tapi belum ketemu semoga tidak ott.
Indodax kabarnya meminta pemerintah untuk meninjau ulang pajak terkait crypto. Sejak tahun 2022 bulan Mei melalui PMK 68/2022 telah diberlakukan pajak terkait crypto. 0,11% untuk untuk excange terdaftar di Bappebti dan 0,22% diluar Bappebti. Indodax merasa berat, karena dalam artikel yang saya baca Indodax mengeluarkan biaya pajak lebih besar dari pendapatan walau mereka tidak merasa rugi untuk saat ini.

Sumber: https://coinvestasi.com/berita/indodax-berharap-aturan-pajak-kripto-dikaji-kembali

jika dilihat dari sisi pengusaha, mungkin peraturan pajak 0,11% untuk setiap transaksi ini cukup memberatkan mereka karena pajak yang tinggi bisa membuat trader lokal lebih memilih exchange global dibandingkan dengan exchange lokal dalam trading mereka, dan hal tersebut bisa membuat exchange lokal kehilangan calon pengguna potensial mereka di pasar indonesia, wajar saja jika Indodax mengatakan untuk meninjau kembali peraturan tersebut

tapi oot, saya baca dari artikel tersebut pajak yang terkumpul melalui transaksi kripto mencapai Rp246,45 miliar, itu adalah penerimaan pajak yang besar, semoga saja pemerintah amanah dalam mengelola pajak tersebut, lebih bagus lagi jika pajak tersebut bisa digunakan untuk membangun ekosistem kripto di indonesia

[abhiseshakana]

* Updated

Bappebti kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor 336/BAPPEBTI/SE/11/2023 Tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pemrosesan Layanan Persetujuan Bursa Berjangka Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka Untuk Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Kripto dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto.

https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/edaran_kepala_bappebti/edaran_kepala_bappebti_2023_11_28_eegntntb_id.pdf

Isi dari surat edaran ini adalah mempertegas aturan dan penjelasan yang sebelumnya sudah dikeluarkan :
- SURAT EDARAN NOMOR 203/BAPPEBTI/SE/07/2023 TENTANG PELAKSANAAN PEMROSESAN LAYANAN PERSETUJUAN BURSA BERJANGKA ASET KRIPTO DAN PENDAFTARAN CALON PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO

Kemungkinan ada perusahaan-perusahaan lain (selain perusahan yang sudah ditetapkan oleh Bappebti sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan
Aset Kripto) yang mempertanyakan status permohonan mereka.

[Husna QA]

Barusan saya buka aplikasi exchanger Pintu ^[1], baru tahu disana tertera informasi bahwa withdraw melalui e-wallet sudah tidak diaktifkan per 28 Desember 2023 yang lalu karena mengikuti kebijakan regulasi dari pemerintah (saya belum menemukan update link terkait aturan baru ini), sementara di aplikasi Indodax ^[2] saya lihat masih ada fitur metode withdraw ke e-wallet. Bisa tidak kompak seperti itu dalam penerapan peraturan pemerintah.

Yang menarik adalah regulasi apa yang diterapkan oleh pemerintah soal e-wallet dan bursa cryptocurrency, ane cari-cari informasi lengkapnya belum ada informasi valid tentang ini.
-snip-

Barusan saya coba mencari lagi informasi mengenai penonaktifan fitur withdraw ke e-wallet tersebut di blog-nya Pintu (https://pintu.co.id/blog/tarik-saldo-rupiah-ke-ewallet), disana tertera update tulisan di bagian awal:



Pada keterangan tersebut diatas tidak dicantumkan sama sekali link regulasi resmi yang mana yang menjadi acuannya.
Namun asumsi saya ini berkaitan dengan KYC, dimana akun unregistered masih bisa dibuat pada beberapa uang elektronik hanya dengan mendaftarkan no HP dan alamat email, contoh: OVO Club (Unregistered E-Money).

Illustrasi dari asumsi saya di atas:
Akun Exchanger + KYC + No HP (namun nomor milik orang lain) -> Trading aset kripto -> Withdraw rupiah ke e-money yang unregistered (hanya dengan no HP)

Nah, Rupiah hasil WD di e-money tersebut yang akan menjadi sedikit sulit dilacak (jika ternyata digunakan seperti untuk pencucian uang/dana teroris, dll.) karena tidak mensyaratkan KYC.
-CMIIW-.

@bayu7adi saya reply di thread ini. Menurut opini saya lebih pas karena yang dibahas lebih ke regulasi ketimbang diskusi platform exchange (pada thread lain).

[retreat]

-snip-

Kemungkinan ada perusahaan-perusahaan lain (selain perusahan yang sudah ditetapkan oleh Bappebti sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan
Aset Kripto) yang mempertanyakan status permohonan mereka.

Tampaknya Bappebti malalui peraturan ini ingin mencegah bahwa bursa-bursa sejenis itu muncul dan me-rival bursa berjangka aset kripto yang sudah mereka tunjuk, seperti yang terjadi di pasar saham dimana selain IDX terdapat bursa-bursa sejenis seperti BKDI, BBJ, ICDX, dll, yang dimana menawarkan perdagangan hampir/serupa seperti yang ditawarkan oleh IDX. Hal ini masuk akal melihat bahwa perdagangan kripto di Indonesia itu volumenya masih tidak banyak dan dengan banyaknya bursa berjangka yang beroperasi akan melemahkan monitoring Bappebti terhadap bursa-bursa tersebut.

[yudi09]

* Updated

Isi dari surat edaran ini adalah mempertegas aturan dan penjelasan yang sebelumnya sudah dikeluarkan :
- SURAT EDARAN NOMOR 203/BAPPEBTI/SE/07/2023 TENTANG PELAKSANAAN PEMROSESAN LAYANAN PERSETUJUAN BURSA BERJANGKA ASET KRIPTO DAN PENDAFTARAN CALON PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO

Kemungkinan ada perusahaan-perusahaan lain (selain perusahan yang sudah ditetapkan oleh Bappebti sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan
Aset Kripto) yang mempertanyakan status permohonan mereka.

Sebuah langkan dan tindakan bagus dari Bappebti untuk mencegah terjadi penipuan bagi para investor kripto karena regulasi yang ketat seperti Surat Ederan tersebut akan menyulitkan para pihak yang punya niat buruk dalam persoalan menipu yang berkedok perusahaan resmi dan pelaku perdagangan Bitcoin dan cryptocurrency dapat menemukan bursa yang resmi terdaftar secara sah.

Disamping itu, terbitnya surat ederan yang mempertegas tentang pelaksaaan proses layanan persetujuan bursa berjangka tersebut dapat dipelajari dengan baik bagi perusahaan yang akan mendaftarkan diri kepada Bappebti.
-CMIIW- dalam memahami maksud surat ederan tersebut.

[Husna QA]

-snip-
Kemungkinan ada perusahaan-perusahaan lain (selain perusahan yang sudah ditetapkan oleh Bappebti sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan
Aset Kripto) yang mempertanyakan status permohonan mereka.

Tampaknya Bappebti malalui peraturan ini ingin mencegah bahwa bursa-bursa sejenis itu muncul dan me-rival bursa berjangka aset kripto yang sudah mereka tunjuk, -snip-

Sebelumnya pernah terjadi dugaan maladministrasi Bursa Kripto sehingga ada yang mempertanyakan statusnya seperti PT Digital Future Exchange (PT DFX) yang kemudian melaporkan Bappebti perihal ini: https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bappebti-bagikan-perkembangan-terbaru-terkait-dugaan-maladministrasi-bursa-kripto

Bisa jadi aturan tersebut sebagai penegasan dari peraturan sebelumnya yang masih 'ngambang' sehingga masih dipertanyakan kejelasan statusnya bagi sebagian calon bursa berjangka aset kripto.

[Luzin]

Bapebbti kembali merilis koin dan token crypto yang secara legal boleh diperdagangkan dalam bursa Tanah Air.  Dari data yang nama koin token yang dicantumkan Bapebbti menambah jumlah dari semula 501 menjadi 545. Tentu rilis ini memberi landasan hukum pasti kepada para investor, menaikan volum transaksi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Artinya ini akan selalu ada evaluasi terus menerus agar industri ini semakin berkembang.

Lampiran dokumen bisa di download di https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2024_02_19_cwlmdchf_id.pdf

Sumber:
1. https://www.liputan6.com/crypto/read/5534893/bappebti-rilis-daftar-terbaru-545-aset-kripto-legal-di-indonesia?page=3
2. https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2024_02_19_cwlmdchf_id.pdf

[NewRanger]

Bapebbti kembali merilis koin dan token crypto yang secara legal boleh diperdagangkan dalam bursa Tanah Air.  Dari data yang nama koin token yang dicantumkan Bapebbti menambah jumlah dari semula 501 menjadi 545. Tentu rilis ini memberi landasan hukum pasti kepada para investor, menaikan volum transaksi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Artinya ini akan selalu ada evaluasi terus menerus agar industri ini semakin berkembang.

Jika demikian saya fikir pemerintah sekarang mulai aware dan peduli meskipun ada banyak syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi  misalnya seperti yang telah dibahas sebelumnya diatas seperti  syarat seperti modal dasar, sertifikasi ISO dan lain sebagainya tehadap pertumbuhan crypto di tanah air meskipun kripto masih berupa komoditas yang bisa diperdagangkan di Indonesia, bukan mata uang alternatif, dan bukan objek investasi melalui Bapebbti karena kita tahu kondisi masyarakat kita meskipun sudah banyak yang paham tentang crypto namun masih lemah dalam membaca regulasi.

[punk.zink]

Jika demikian saya fikir pemerintah sekarang mulai aware dan peduli meskipun ada banyak syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi  misalnya seperti yang telah dibahas sebelumnya diatas seperti  syarat seperti modal dasar, sertifikasi ISO dan lain sebagainya tehadap pertumbuhan crypto di tanah air meskipun kripto masih berupa komoditas yang bisa diperdagangkan di Indonesia, bukan mata uang alternatif, dan bukan objek investasi melalui Bapebbti karena kita tahu kondisi masyarakat kita meskipun sudah banyak yang paham tentang crypto namun masih lemah dalam membaca regulasi.

Lah kok aneh, udah jelas-jelas kedudukan Cryptocurrency di Indonesia adalah sebagai aset komoditas yang dalam peraturan Bappebti disebutkan secara detail dengan "Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital", sehingga secara tidak langsung dengan adanya sistem perdagangan aset kripto yang dibuat oleh Bappebti, maka aset kripto merupakan sebuah instrumen dan objek investasi utama dalam sistem perdagangan tersebut.

[Chikito]

bukan mata uang alternatif, dan bukan objek investasi melalui Bapebbti karena kita tahu kondisi masyarakat kita meskipun sudah banyak yang paham tentang crypto namun masih lemah dalam membaca regulasi.

Kalau mengenai regulasi hampir semua orang tidak bakal memahami dengan jelas kalau tanpa ada sosialisasi dari pihak bapebbti itu sendiri. Banyak masyarakat yang kurang paham nyerempet-nyerempet dalam penggunaan crypto ini, misal melakukan transaksi langsung crypto dari wallet ke wallet untuk membeli barang, seharusnya kan kalau dilakukan di wilayah NKRI itu tidak boleh karena melanggar UU mata uang. tapi ya banyak yang melakukannya sehingga kayak biasa gitu.

[erep]

bukan mata uang alternatif, dan bukan objek investasi melalui Bapebbti karena kita tahu kondisi masyarakat kita meskipun sudah banyak yang paham tentang crypto namun masih lemah dalam membaca regulasi.

Kalau mengenai regulasi hampir semua orang tidak bakal memahami dengan jelas kalau tanpa ada sosialisasi dari pihak bapebbti itu sendiri. Banyak masyarakat yang kurang paham nyerempet-nyerempet dalam penggunaan crypto ini, misal melakukan transaksi langsung crypto dari wallet ke wallet untuk membeli barang, seharusnya kan kalau dilakukan di wilayah NKRI itu tidak boleh karena melanggar UU mata uang. tapi ya banyak yang melakukannya sehingga kayak biasa gitu.

Kemungkinan orang menggunakan crypto untuk membeli barang dilakukan secara kesepakatan personal karena tidak mungkin ada layanan pasar/penjual yang menyediakan penerimaan crypto sebagai pembayaran yang sah, hal ini akan menyulitkan bappeti mendeteksi penyalahgunaan crypto untuk alat menukar dengan barang/jasa seperti yang terjadi di bali pada 2 tahun yang menawarkan rental mobil dengan pembayaran kripto . Namun, kesadaran penggunaan crytpo masih dikurang dipahami khalayak umum apalagi mereka tidak memahami regulasi yang telah di tetapkan, saya pikir bappeti masih memiliki PR yang sangat besar untuk mengkampanye penggunaan crypto yang sebenarnya dan saya pikir mereka harus berkorelasi dengan beberapa influencer atau artis nasional untuk menyuarakan regulasi tentang crypto.

Saya memiliki beberapa saran untuk menimimalkan masalah ini terjadi lagi dengan bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk melaporkan beberapa kasus yang terkait dengen penyalahgunaan crypto:
- pihak bappeti membuka layanan laporan untuk menerima setiap laporan dari user yang melaporkan adanya kasus penyalahgunaan crypto.
- selain menetapkan regulasi yang tegas, pihak bappeti juga harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap beberapa perusahaan pasar/penjual yang menggunakan pembayaran crypto

[Luzin]

Saya memiliki beberapa saran untuk menimimalkan masalah ini terjadi lagi dengan bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk melaporkan beberapa kasus yang terkait dengen penyalahgunaan crypto:
- pihak bappeti membuka layanan laporan untuk menerima setiap laporan dari user yang melaporkan adanya kasus penyalahgunaan crypto.
- selain menetapkan regulasi yang tegas, pihak bappeti juga harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap beberapa perusahaan pasar/penjual yang menggunakan pembayaran crypto

Saya pernah mendengar juga transaksi jual beli melalui crypto, tapi kedua pihak sama-sama tahu resiko dan siap menerimanya. Memang dilema untuk pemerintah dan sulit juga untuk melacaknya. Secara prbadi ketika 2 orang ini sama-sama memahami maka mereka pasti sepakat kerugian ditanggung masing masing. Tapi diluar itu memang Negara akan merasa dirugikan jika memang transaksinya bernilai besar dan bisa menghasilkan pajak pemasukan negara.
Jika melihat di website Bappebti anda akan lihat menu "Pengaduan online" walaupun memang harus proses pendaftaran dulu. Sepertinya ini juga salah satu bentuk perhatian Bappebti dalam pengawasan Crypto. Kemudian memperketat, Ketika mereka bekerja memang ekspektasi yang diinginkan adalah hasil terbaik. Tapi dengan kondisi saat ini seperti SDM terbatas tentu sulit untuk bisa memaksimalkan pengawasan. Seberapapun ketata Bappebti maka akan banyak user yang masih bisa memanfaatkan celahnya.  IMO CMIIW

[Toro iskandar]

Saya memiliki beberapa saran untuk menimimalkan masalah ini terjadi lagi dengan bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk melaporkan beberapa kasus yang terkait dengen penyalahgunaan crypto:
- pihak bappeti membuka layanan laporan untuk menerima setiap laporan dari user yang melaporkan adanya kasus penyalahgunaan crypto.
- selain menetapkan regulasi yang tegas, pihak bappeti juga harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap beberapa perusahaan pasar/penjual yang menggunakan pembayaran crypto

Karena cyrpto masih berupa aset digital yang nilai harganya ditentukan oleh pasar global sehingga jika digunakan untuk kehidupan sehari-hari masih belum bisa seperti contoh orang akan membeli mobil atau rumah saat ini belum ada yang penawar atau pembeli yang bertransaksi melalui jaringan crypto. dan setahu saja crypto merupakan aset dalam kategori jangka panjang tentunya hal ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah atau bappeti dalam memberi jumlah tarif pakaj sesuai dengan jenis crypto nya masing-masing bukan.
Saya rasa pemerintah tidak mungkin tinggal diam dalam menanggapi hal ini karena hal ini merupakan manfaat besar bagi pendapatan khas pemerintahan sehingga kita sering mmenjumpai exchange cyrpto yang beraneka ragam dan di dalam nya pasti ada aturan yang harus perlu diperhatikan bagi calon cryptocurrency untuk berinvestasi dalam jangka panjang.

[Husna QA]

-snip-
Saya memiliki beberapa saran untuk menimimalkan masalah ini terjadi lagi dengan bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk melaporkan beberapa kasus yang terkait dengen penyalahgunaan crypto:
- pihak bappeti membuka layanan laporan untuk menerima setiap laporan dari user yang melaporkan adanya kasus penyalahgunaan crypto.
- selain menetapkan regulasi yang tegas, pihak bappeti juga harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap beberapa perusahaan pasar/penjual yang menggunakan pembayaran crypto

Kalau sarannya hanya di post disini, besar kemungkinan tidak akan bisa tersampaikan; Saya sendiri agak pesimis kalau orang-orang dari pemerintah khususnya Bappebti sampai aktif atau sekedar memantau tulisan di forum Bitcointalk ini.

- Seperti disampaikan agan Luzin, sudah ada link untuk laporan pengaduan online di Bappebti: https://pengaduan.bappebti.go.id/
- Mengenai pengawasan terhadap penggunaan aset kripto, sebelumnya memang oleh Bappebti, namun saat ini lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengawasinya dialihkan ke OJK; Lihat UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), Pasal 6:



https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023.

[Luzin]

- Mengenai pengawasan terhadap penggunaan aset kripto, sebelumnya memang oleh Bappebti, namun saat ini lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengawasinya dialihkan ke OJK; Lihat UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), Pasal 6:

OJK memang telah diberi mandat dalam pasal 6, tapi memang setau saya pada saat ini OJK belum memiliki detail tugas jelas. Kalu tidak salah OJK masih dalam proses peralihan yang penyusunan pasal detailnya dalam Peraturan pemerintah. Saya membaca artikel 2 januari lalu jika OJK masih menunggu pengesahan oleh presiden, artinya OJK belum memiliki kewenangan sepenuhnya.

Saya belum tau jelas smpai saat ini sudah sampai dimana, tapi dalam artikel yang saya baca ini tidak boleh mundur sampai lewat tahun 2025. Artinya tahun 2024 PP ini harus sudah jadi. PP ini tentu harus melalui kajian detail dan mendalam sehingga pemerintah nampaknya juga tidak tergesa sehingga mereka memerlukan koordinasi bersama antara kementerian/lembaga terkait seperti Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, dan OJK.  CMIIW

Hingga Januari 2025, regulasi terkait perdagangan kripto masih akan berada di bawah tanggung jawab Bappebti.

Sumber: https://market.bisnis.com/read/20240102/94/1728860/ojk-tunggu-jokowi-lewat-pp-untuk-awasi-perdagangan-kripto

[Luzin]

Peralihan pengawasan Crypto dari Bappebti ke OJK masih terus dilakukan. Dulu sempat membaca jika pajak 0.1% dan 0.2% itu cukup besar dan memberatkan untuk perkembangan Industri crypto dan investor dan ada pengusulan untuk diturunkan oleh Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia.  Mereka mengusulkan untuk PPh 22  dari 0,1% menjadi 0,05% dan penghapusan PPN investor.  Saat ini industri crypto telah memberikan pemasukan pajak mencapai 246,45 miliar tahun 2022, kemudian 220,83 miliar tahun 2023, dan Rp72,44 miliar tahun 2024. Apakah dengan peralihan Bappebti ke OJK pengusulan ini dapat teralisasi?. Harapannya memang pajak diturunkan semakin maju industri dan berkembang pendapatan pajaknya.

Sumber:
1. https://www.ssas.co.id/tarif-pajak-kripto-diusulkan-turun-begini-respons-dirjen-pajak/
2. https://infobanknews.com/hingga-februari-2024-setoran-pajak-kripto-sentuh-rp53972-miliar/#:~:text=Jakarta%20%E2%80%93%20Direktorat%20Jenderal%20Pajak%20(DJP,Rp72%2C44%20miliar%20penerimaan%202024.

[atookz]

Sepertinya Bappebti baru-baru ini mengeluarkan surat edaran baru tentang penegasan implementasi penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.

Surat Edaran (SE) Nomor 47/BAPPEBTI/SE/03/2024

Adapun penyelenggara perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka yang telah memperoleh perizinan dari Bappebti:

1) PT Bursa Komoditi Nusantara sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto
2) PT Kliring Berjangka Indonesia sebagai Lembaga Kliring Berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan Aset Kripto
3) PT Kliring Komoditi Indonesia sebagai Lembaga Kliring Berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan Aset Kripto
4) PT Tennet Depository Indonesia sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto
5) PT Kustodian Koin Indonesia sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto

Sepertinya Bappebti lebih memperketat aturan terkait perdagangan aset kripto, dan lebih menguatkan perlindungan agar masyarakat bisa terhindar dari investasi ilegal.

[abhiseshakana]

Adapun penyelenggara perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka yang telah memperoleh perizinan dari Bappebti:

1) PT Bursa Komoditi Nusantara sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto
2) PT Kliring Berjangka Indonesia sebagai Lembaga Kliring Berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan Aset Kripto
3) PT Kliring Komoditi Indonesia sebagai Lembaga Kliring Berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan Aset Kripto
4) PT Tennet Depository Indonesia sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto
5) PT Kustodian Koin Indonesia sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto

Kalaupun yang dimaksud dengan "penyelenggara perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka yang telah memperoleh perizinan dari Bappebti", kelima perusahaan diatas hanya merupakan instansi yang ditunjuk oleh Bappebti, sementara untuk semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, juga meliputi Calon Pedagang Fisik Aset Kripto seperti yang disebutkan pada https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto.

[abhiseshakana]

Bappebti nampaknya baru saja mengeluarkan Surat Edaran baru : Surat Edaran No.64/Bappebti/SE/01/2021 Tentang Penegasan Implementasi Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, dan menegaskan dengan adanya Surat Edaran No.64 ini maka untuk Surat Edaran Bappebti sebelumnya (No.47/Bappebti/SE/03/2024) dinyatakan dicabut dan sudah tidak berlaku lagi.

[Husna QA]

Bappebti nampaknya baru saja mengeluarkan Surat Edaran baru : Surat Edaran No.64/Bappebti/SE/01/2021 Tentang Penegasan Implementasi Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, dan menegaskan dengan adanya Surat Edaran No.64 ini maka untuk Surat Edaran Bappebti sebelumnya (No.47/Bappebti/SE/03/2024) dinyatakan dicabut dan sudah tidak berlaku lagi.

Tadi saya baca sepintas, salah satu poinnya, yaitu berakhirnya kerjasama antara lembaga yang menyelenggarakan perdagangan pasar fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka dan digantikan dengan yang baru.

Untuk Lembaga Kliring Berjangka yang tadinya bekerjasama dengan PT Bursa Komoditi Nusantara adalah PT Kliring Berjangka Indonesia sekarang digantikan oleh PT Kliring Komoditi Indonesia.

Berikut ini lembaga yang mendukung penyelenggaraan perdagangan pasar fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka berdasar surat edaran Bappebti di atas:

1) PT Bursa Komoditi Nusantara sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto;
2) PT Kliring Komoditi Indonesia sebagai Lembaga Kliring Berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan Aset Kripto;
3) PT Tennet Depository Indonesia sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto; dan
4) PT Kustodian Koin Indonesia sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto.

Sumber: https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/edaran_kepala_bappebti/edaran_kepala_bappebti_2024_04_01_k22syqnw_id.pdf