Perkembangan Perdagangan Bitcoin/Cryptocurrency sebagai aset komoditas

[armanda90]

Benar. Memilih exchange yang terdaftar itu penting dan menurut saya semuan member SFI hanya menggunakan exchange yang dimaksud karena tidak siap dengan resiko kehilangan uang. Mas pasti paham bagaimana sulitnya mencari uang.

Diakui atau tidak. Sadar atau tidak, kini industri kripto di Indonesia semakin ramai. Dari sini menunjukkan bahwa semakin mudah dan semakin banyak orang yang sadar untuk melibatkan diri kedalam industri kripto.
Perihal aturan, itu mah bisa berubah sewaktu-waktu.

Akibat regulasi dari Bappeti ada beberapa top potensial altcoin yang harus delisting secara bersamaan di semua exchange lokal yang sudah memiliki regulasi dibawah naungan Bappeti, kemaren satu minggu yang lalu Tokocrypto mengumumkan 8 top altcoin yang delist dari market sepertinya semua market lokal juga ikut delist

• Dash (DASH)
• Horizon (ZEN)
• ZKsync (ZK)
• LayerZero (ZRO)
• Usual (USUAL)
• Vana (VANA)
• Pudgy Penguins (PENGU)
• Bio Protocol (BIO)

Harusnya dengan semakin ramai industri crypto, pemerintah dalah hal ini Bappeti harus benar-benar filter mana koin yang harus didelist atau tidak, dengan delist 8 koin otomatis tidak banyak pilihan bagi trader lokal untuk memilih koin jika trade di market lokal. Padahal semakin banyak koin yang listing semakin bertambah pemasukan pemerintah melalui pajak apalagi 8 top altcoin yang didelist lagi fomo saat ini dan banyak yang trade koin itu khususnya VANA, BIO dan Pengu notaben koin hasil airdrop.

[Luzin]

Akibat regulasi dari Bappeti ada beberapa top potensial altcoin yang harus delisting secara bersamaan di semua exchange lokal yang sudah memiliki regulasi dibawah naungan Bappeti, kemaren satu minggu yang lalu Tokocrypto mengumumkan 8 top altcoin yang delist dari market sepertinya semua market lokal juga ikut delist

Harus jika mereka tidak ingin bermasalah maka mereka juga harus menyesuaikan dengan edaran baru dari Bappebti.

Harusnya dengan semakin ramai industri crypto, pemerintah dalah hal ini Bappeti harus benar-benar filter mana koin yang harus didelist atau tidak, dengan delist 8 koin otomatis tidak banyak pilihan bagi trader lokal untuk memilih koin jika trade di market lokal.

Pastinya memang ada sebagian merasa terugikan, tapi Bappebti memiliki pertimbangan mengenai keputusan yang teregulasi sesuai dengan aturan. Walau memang seharusnya mereka bisa memberikan "reason" jelas agar user memahami dan tidak menjadi penasaran atas perubahan status crypto yang legal menjadi ilegal.

[liuka]

Akibat regulasi dari Bappeti ada beberapa top potensial altcoin yang harus delisting secara bersamaan di semua exchange lokal yang sudah memiliki regulasi dibawah naungan Bappeti, kemaren satu minggu yang lalu Tokocrypto mengumumkan 8 top altcoin yang delist dari market sepertinya semua market lokal juga ikut delist

• Dash (DASH)
• Horizon (ZEN)
• ZKsync (ZK)
• LayerZero (ZRO)
• Usual (USUAL)
• Vana (VANA)
• Pudgy Penguins (PENGU)
• Bio Protocol (BIO)

Harusnya dengan semakin ramai industri crypto, pemerintah dalah hal ini Bappeti harus benar-benar filter mana koin yang harus didelist atau tidak, dengan delist 8 koin otomatis tidak banyak pilihan bagi trader lokal untuk memilih koin jika trade di market lokal. Padahal semakin banyak koin yang listing semakin bertambah pemasukan pemerintah melalui pajak apalagi 8 top altcoin yang didelist lagi fomo saat ini dan banyak yang trade koin itu khususnya VANA, BIO dan Pengu notaben koin hasil airdrop.

Coin yang kena delist adalah coin yang memiliki pertumbuhan volume yang sangat bagus akhir akhir ini karena lagi Hypenya seperti Pengu. Saya sudah melihat coin yang masuk criteria Bappeti, tapi kalau di bandingkan sih banyak token yang kecil volume atau project yang gagal berkembang tapi masuk dalam daftar yang di list oleh bappeti.

Kerugiannya pasti terasa untuk semua user yang memfavoritkan coin yang di deslisting sehingga mereka akan memilih keluar dari market lokal dan memilih berdagang di market luar seperti Mexc dan Binance.
Saya pikir butuh penyesuaian yang lebih akurat tapi ya kita ikuti saja apa yang mereka putuskan karena kalau di desliting di market lokal, kita hanya bermingrasi ke market luar karena di market luar Cex dan Dex kita masih membeli coin tersebut.

[armanda90]

Harus jika mereka tidak ingin bermasalah maka mereka juga harus menyesuaikan dengan edaran baru dari Bappebti.

Nah, harusnya seperti ini juga sih cuman ada kesalahan sendiri dari Bappeti dan exchange yangs udah listing duluan namun tidak mengecek detail tentang aturan Bappeti mengenai kriteria koin yang bisa listing di market lokal. Sebenarnya koin dengan fundamental yang bagus tidak akan ada dampak sama sekali terhadap koin tersebut dan sejak pengumuman delist pun harga tetap stabil.

Kerugiannya pasti terasa untuk semua user yang memfavoritkan coin yang di deslisting sehingga mereka akan memilih keluar dari market lokal dan memilih berdagang di market luar seperti Mexc dan Binance.
Saya pikir butuh penyesuaian yang lebih akurat tapi ya kita ikuti saja apa yang mereka putuskan karena kalau di desliting di market lokal, kita hanya bermingrasi ke market luar karena di market luar Cex dan Dex kita masih membeli coin tersebut.

Secara tidak langsung, baik pemerintah dalam hal ini dbawah Bappeti dan exchange lokal mengusir member loyal mereka untuk pindah ke market luar daripada menggunakan market lokal. Padahal koin yang delist jauh lebih potensial dibandingkan beberapa koin meme yang listing di market lokal terutama market Indodax. Di sisi lain juga pemerintah merelakan kehilangan potensi dapat pajak dalam jumlah lebih besar lagi ke depannya dari 8 koin sudah di delist, semoga ke depan koin yang sudah listing di market lokar harus benar-benar mengikiuti regulasi dan tidak delist sepihak oleh market lokal dan juga Bappeti.

[Luzin]

Kalau tidak salah dulu hampir ada 22 CPFAK dan diharapkan dapat segera menjadi PFAK. Tai dari pantauan saya di web https://bappebti.go.id/pedagang_aset_kripto sampai bulan Februari ini baru terdaftar 16 perusahaan yang resmi PFAK. Nampaknya Bappebti kemudian saat  ini OJK belum memiliki regulasi jelas dengan masalah ini. Tetap di bawah Bappebti atau OJK akan mengatur lebih lanjut.  Kabar lainnya adalah langkah OJK menerbitkan Perdagangan derivatif kripto dan ETF.


Sumber: https://www.liputan6.com/crypto/read/5930340/derivatif-hingga-tokenisasi-peluang-baru-kripto-di-era-ojk?page=2

[Ryu_Ar1]

Kalau tidak salah dulu hampir ada 22 CPFAK dan diharapkan dapat segera menjadi PFAK. Tai dari pantauan saya di web https://bappebti.go.id/pedagang_aset_kripto sampai bulan Februari ini baru terdaftar 16 perusahaan yang resmi PFAK. Nampaknya Bappebti kemudian saat  ini OJK belum memiliki regulasi jelas dengan masalah ini.

Untuk masalah CPFAK dan PFAK sebenarnya saya masih cukup bingung dengan hal ini karena jika mengacu kepada pemberitaan sebelumnya yang saya tahu adalah batas pendaftaran PFAK sebenarnya sudah berakhir di 2024 tepatnya di November lalu (setelah diperpanjang karena waktu sebelumnya adalah akhir oktober 2024) tetapi sampai saat ini melihat dari PFAK yang terdaftar sekarang hanya memang 16 perusahaan saja dan yang terbaru adalah bitwyre dan nvx yang terdaftar di 2025.

Apakah memang hal ini sekarang akan selalu diupdate atau memang yang tidak terdaftar akan dibiarkan sesuai dengan ketentuan awal dalam aturan PFAK yang memang berakhir di November. Tetapi melihat dari bitwyre dan nvx yang terdaftar di 2025 sepertinya memang akan selalu ada pembaruan tetapi memang ini jelas sedikit membingungkan bagi saya karena melihat dari regulasi yang dikatakan disini harusnya memang sudah ada beberapa CPFAK yang dicabut keanggotaan nya bahkan bisa saja dikatakan ilegal karena melihat dari daftar CPFAK saat ini masih ada sekitar 21 yang belum menyelesaikan permohonan sebagai PFAK.

[Luzin]

Untuk masalah CPFAK dan PFAK sebenarnya saya masih cukup bingung dengan hal ini karena jika mengacu kepada pemberitaan sebelumnya yang saya tahu adalah batas pendaftaran PFAK sebenarnya sudah berakhir di 2024 tepatnya di November lalu (setelah diperpanjang karena waktu sebelumnya adalah akhir oktober 2024) tetapi sampai saat ini melihat dari PFAK yang terdaftar sekarang hanya memang 16 perusahaan saja dan yang terbaru adalah bitwyre dan nvx yang terdaftar di 2025.

Sudah menjadi biasa nampaknya, kondisi seperti ini. Kesannya menjadi OJK/Bappebti yang membutuhkan Pedagang bukan pengusaha yang ingin membuka perdagangan fisik aset crypto jadi nampaknya OJK/Bappebti terus membuka peluang pendaftaran menjadi PFAK.

harusnya memang sudah ada beberapa CPFAK yang dicabut keanggotaan nya bahkan bisa saja dikatakan ilegal karena melihat dari daftar CPFAK saat ini masih ada sekitar 21 yang belum menyelesaikan permohonan sebagai PFAK.

Belum ada rilis resmi mengenai masalah ini. Jika didasarkan pada PFAK yang telah memiliki ijin maka saya pikir CPFAK bisa saja disebut ilegal karena statusnya hanya sebagai Calon dan belum mendapat ijin resmi.

[Ryu_Ar1]

Untuk masalah CPFAK dan PFAK sebenarnya saya masih cukup bingung dengan hal ini karena jika mengacu kepada pemberitaan sebelumnya yang saya tahu adalah batas pendaftaran PFAK sebenarnya sudah berakhir di 2024 tepatnya di November lalu (setelah diperpanjang karena waktu sebelumnya adalah akhir oktober 2024) tetapi sampai saat ini melihat dari PFAK yang terdaftar sekarang hanya memang 16 perusahaan saja dan yang terbaru adalah bitwyre dan nvx yang terdaftar di 2025.

Sudah menjadi biasa nampaknya, kondisi seperti ini. Kesannya menjadi OJK/Bappebti yang membutuhkan Pedagang bukan pengusaha yang ingin membuka perdagangan fisik aset crypto jadi nampaknya OJK/Bappebti terus membuka peluang pendaftaran menjadi PFAK.

Nah ini mas yang menjadi poin yang sebenarnya harus di sadari sejak awal karena melihat dari situasi sekarang sebenarnya OJK/Bappbeti kesannya terlalu lembek dalam menentukan sikap padahal ketika regulasi di tetapkan harusnya ada tingkat kedisiplinan agar mereka tetap dipandang tinggi sebagai otoriter tertinggi untuk memutuskan pedagang dan tentu CPFAK harus menuruti segala keputusan yang dibuat bukan sebaliknya mereka terkesan menunggu dan membiarkan hal ini berlarut padahal sudah lewat tempo yang ditetapkan.

harusnya memang sudah ada beberapa CPFAK yang dicabut keanggotaan nya bahkan bisa saja dikatakan ilegal karena melihat dari daftar CPFAK saat ini masih ada sekitar 21 yang belum menyelesaikan permohonan sebagai PFAK.

Belum ada rilis resmi mengenai masalah ini. Jika didasarkan pada PFAK yang telah memiliki ijin maka saya pikir CPFAK bisa saja disebut ilegal karena statusnya hanya sebagai Calon dan belum mendapat ijin resmi.

Ini kembali lagi kepada kedisiplinan yang membuat Bappebti/OJK terkesan tidak terlalu dianggap penting karena harusnya jika regulasi sudah menetapkan tanggal maka sudah jelas yang mereka harus lakukan hanya membuat aturan itu berjalan dalam artian ketika CPFAK tidak menuruti bahkan saat ini yang terhitung masih ada sekitar 21 perusahaan lagi, maka jelas harus ada sanksi agar mereka yang di PFAK tidak merasa bahwa aturan ini jadi standar ganda, tetapi untuk sekarang CPFAK yang belum mendaftarkan menjadi PFAK pun masih berlanjut yang padahal jika mengacu kepada regulasi yang dibuat harusnya batas akhir pendaftaran setelah menajdi CPFAK itu selambat-lambatnya adalah 1 bulan jika saya tidak salah.

[Luzin]

Nah ini mas yang menjadi poin yang sebenarnya harus di sadari sejak awal karena melihat dari situasi sekarang sebenarnya OJK/Bappbeti kesannya terlalu lembek dalam menentukan sikap padahal ketika regulasi di tetapkan harusnya ada tingkat kedisiplinan agar mereka tetap dipandang tinggi sebagai otoriter tertinggi untuk memutuskan pedagang dan tentu CPFAK harus menuruti segala keputusan yang dibuat bukan sebaliknya mereka terkesan menunggu dan membiarkan hal ini berlarut padahal sudah lewat tempo yang ditetapkan.

Sebenarnya kalau memang mereka ingin menutupi bisa saja mereka membuat keputusan melalui surat keputusan tentang pengumuman PFAK resmi terdaftar. Tapi kemudian diikuti dengan pengumuman bahwa pemerintah akan terus mengakomodir siapa saja pengusaha yang ingin mendaftar sebagai PFAK sesuai dengan syarat dan regulasi yang telah ditetapkan. Sehingga kondisi ini akan nampak lebih ideal dan tertata sehingga pandangan negatif terhadap masalah ini tidak mendiskreditkan OJK/Bappebti lemah. IMO

[Husna QA]

harusnya memang sudah ada beberapa CPFAK yang dicabut keanggotaan nya bahkan bisa saja dikatakan ilegal karena melihat dari daftar CPFAK saat ini masih ada sekitar 21 yang belum menyelesaikan permohonan sebagai PFAK.

Belum ada rilis resmi mengenai masalah ini. Jika didasarkan pada PFAK yang telah memiliki ijin maka saya pikir CPFAK bisa saja disebut ilegal karena statusnya hanya sebagai Calon dan belum mendapat ijin resmi.

Update

Jika merujuk ke sini https://bappebti.go.id/pedagang_aset_kripto, pada asat post ini saya buat, ada 16 CPFAK yang sudah resmi menjadi PFAK, artinya masih tersisa 5 dari total CPFAK yang belum beralih statusnya.
Melihat dari keputusan yang sudah-sudah ketika pada proses perizinan ke CPFAK, biasanya ada peraturan baru yang mengupdate perihal pengunduran batas waktu untuk perizinan.

[Luzin]

Saya baru jelas hari ini jika Crypto dalam pengawasan OJK akan berubah dari komoditas menjadi Aset Digital. Ini diungkapkan oleh Hasan Fawzi
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto. Alasanya adalah pertumbuhan terbatas pada komoditas mencari keuntungan saja akan berubah menjadi lebih berkembang. OJK berharap munculnya inovasi teknologi dan industri baru yang bermanfaat mendukung perkembangan Ekonomi nasional.

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/market/20250211131014-17-609724/ojk-kripto-bukan-komoditas-lagi-tapi-aset-keuangan

[Luzin]

Booom !!!
Sudah lama setelah perpindahan kepengurusan crypto ke OJK saya tidak lagi mendengar proyek Digital rupiah. Saya sampai lupa tahun ini roadmapnya harusnya pada tahap apa? saya mencoba mencari tapi belum nemu juga. Bagaimana pengembangan proyek ini akankan terus berlanjut atau akan dihentikan seiring dengan perubahan kepala negara. Terakhir mereka mengeluarkan Blu print tapi sampai saat ini proyek ini seperti tidak ada perkembangan. Dari Roadmapnya ini tidak ada rincian jelas target proyek garuda.

[lizarder]

Saya baru jelas hari ini jika Crypto dalam pengawasan OJK akan berubah dari komoditas menjadi Aset Digital. Ini diungkapkan oleh Hasan Fawzi
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto. Alasanya adalah pertumbuhan terbatas pada komoditas mencari keuntungan saja akan berubah menjadi lebih berkembang. OJK berharap munculnya inovasi teknologi dan industri baru yang bermanfaat mendukung perkembangan Ekonomi nasional.

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/market/20250211131014-17-609724/ojk-kripto-bukan-komoditas-lagi-tapi-aset-keuangan

Apakah ada kemungkinan perubahan tersebut akan membuka ruang bagi pengguna melakukan transaksi menggunakan crypto karena sebelumnya kita melihat dari komoditas dilarang melakukan transaksi menggunakan crypto. Atau ini hanya bersifat perubahan saja dan tidak ada ruang inovasi yang dapat kita diskusikan menyangkut dengan alat transaksi menggunakan crypto. Jika perubahan tersebut tidak memiliki makna yang lebih luas mungkin apa yang disampaikan oleh Hasan Fawzi hanya bertujuan untuk mengambil alih secara penuh kebijakan dari Bappebti oleh OJK.

Tetapi lebih jauh apapun kebijakan yang mereka buat ini bisa berdampak terhadap proses jalannya kemajuan crypto di negara kita sehingga pengguna tidak hanya memanfaatkan peluang investasi melainkan akan banyak orang yang mencoba masuk keindustri ini melalui pengembangan Bursa atau lain sebagainya.

[Luzin]

Apakah ada kemungkinan perubahan tersebut akan membuka ruang bagi pengguna melakukan transaksi menggunakan crypto karena sebelumnya kita melihat dari komoditas dilarang melakukan transaksi menggunakan crypto.

Saya pikir dalam jangka waktu dekat masih sama, alat transaksi sah hanya rupiah. Tapi apabila nanti Rupiah digital terbit mungkin bisa saja itu terjadi. Tapi sampai saat ini nampaknya pemerintahan Prabowo jarang sekali menyingung AI, Blokchain atau yang berhubungan dengan crypto sehingga saya juga tidak mendengar bagaimana perkembangan Rupiah Digital sampai dimana.

[jcojci]

Apakah ada kemungkinan perubahan tersebut akan membuka ruang bagi pengguna melakukan transaksi menggunakan crypto karena sebelumnya kita melihat dari komoditas dilarang melakukan transaksi menggunakan crypto.

Saya pikir dalam jangka waktu dekat masih sama, alat transaksi sah hanya rupiah. Tapi apabila nanti Rupiah digital terbit mungkin bisa saja itu terjadi. Tapi sampai saat ini nampaknya pemerintahan Prabowo jarang sekali menyingung AI, Blokchain atau yang berhubungan dengan crypto sehingga saya juga tidak mendengar bagaimana perkembangan Rupiah Digital sampai dimana.

Atau mungkin rencana itu hanya karena latah mengingat kepopuleran technologi blockchain dan membuat mereka berpikir untuk mendigitalkan rupiah. Ketika proyek itu benar-benar diluncurkan, rencana keuangan akan masuk ke blockchain sehingga orang-orang bisa melihatnya secara langsung pendistribusian uangnya.

Untuk transaksi menggunakan crypto, sepertinya pemerintah masih tetap menggunakan rupiah karena rupiah adalah alat pembayaran yang sah untuk negara ini. Tapi entahlah kalau nanti sudah ganti pemimpin ya bisa jadi rencana juga berubah. Kan sudah biasa yang seperti itu

[lizarder]

Saya pikir dalam jangka waktu dekat masih sama, alat transaksi sah hanya rupiah. Tapi apabila nanti Rupiah digital terbit mungkin bisa saja itu terjadi. Tapi sampai saat ini nampaknya pemerintahan Prabowo jarang sekali menyingung AI, Blokchain atau yang berhubungan dengan crypto sehingga saya juga tidak mendengar bagaimana perkembangan Rupiah Digital sampai dimana.

Sepertinya pemerintah sekarang tidak begitu peduli terhadap perjalanan crypto karena sejauh ini kita belum mendengarkan tentang pembahasan tersebut. Mungkin saja Pak Prabowo tidak begitu tertarik dengan pembahasan yang menyangkut dengan AI, Blokchain atau yang berhubungan dengan crypto seperti yang anda sampaikan. Perkembangan Rupiah Digital sepertinya akan memudar seiring perjalanan pemerintah yang sekarang yang tidak memberikan dukungan kuat untuk proses perjalanannya, atau saya melewatkan sesuatu tentang ini.

Atau mungkin rencana itu hanya karena latah mengingat kepopuleran technologi blockchain dan membuat mereka berpikir untuk mendigitalkan rupiah. Ketika proyek itu benar-benar diluncurkan, rencana keuangan akan masuk ke blockchain sehingga orang-orang bisa melihatnya secara langsung pendistribusian uangnya.

Untuk transaksi menggunakan crypto, sepertinya pemerintah masih tetap menggunakan rupiah karena rupiah adalah alat pembayaran yang sah untuk negara ini. Tapi entahlah kalau nanti sudah ganti pemimpin ya bisa jadi rencana juga berubah. Kan sudah biasa yang seperti itu

Kita berharap ada perkembangan baru menyangkut dengan Digital Rupiah sehingga perkembangannya bisa terus mendapatkan tempat di kalangan masyarakat. Meskipun kita tau alat transaksi yang sah masih akan di pertahankan menggunakan mata uang rupiah dan tidak mudah merubah regulasi sehingga mustahil kita dapat melihat alat transaksi yang sah selain mata uang rupiah itu sendiri.

Jikapun tidak ada kemungkinan karena berdasarkan pertimbangan apapun maka penggunaan crypto sebagai aset investasi sudah jauh lebih dari cukup sehingga kita dapat memanfaatkan itu sebagai langkah investasi.

[Luzin]

Perkembangan Rupiah Digital sepertinya akan memudar seiring perjalanan pemerintah yang sekarang yang tidak memberikan dukungan kuat untuk proses perjalanannya, atau saya melewatkan sesuatu tentang ini.

Tidak ada news baru, nampaknya memang tidak ada liputan baru mengenai perkembangan Rupiah Digital. Semoga memang hanya tidak ada media yang meliput tapi proyek ini terus dikerjakan sesuai dengan roadmapnya. Harapnnya proyek ini terus berlanjut dan realisasi rupiah digital tidak sekedar omon-omon saja.

Kemudian mengenai perkembangan CPFAK yang sudah resmi menjadi PFAK nampaknya juga tidak berubah. Hingga saat ini masih saja hanya 16 PFAK saja. Semoga tidak berhenti sampai disitu dan akan bertambah lagi.

 

[Razmirraz]

Perkembangan Rupiah Digital sepertinya akan memudar seiring perjalanan pemerintah yang sekarang yang tidak memberikan dukungan kuat untuk proses perjalanannya, atau saya melewatkan sesuatu tentang ini.

Tidak ada news baru, nampaknya memang tidak ada liputan baru mengenai perkembangan Rupiah Digital. Semoga memang hanya tidak ada media yang meliput tapi proyek ini terus dikerjakan sesuai dengan roadmapnya. Harapnnya proyek ini terus berlanjut dan realisasi rupiah digital tidak sekedar omon-omon saja.

Sepertinya proyek ini tidak hanya sekedar omon-omon, sebelum diluncurkan ke publik perlu kesiapan tekhnologi dengan pengujian penyempurnaan secara bertahap. Beberapa dokumen relevan yang mendukung peluncuran Rupiah Digital juga sudah disiapkan seperti Whitepaper yang diterbitkan pada November 2022, Consultative Paper diterbitkan pada Januari 2023 dan Proof of Concept diterbitkan pada Desember 2024.

Alasan tidak ada news baru pada proyek ini karena pihak BI memandang keberadaan Rupiah Digital belum urgensi untuk meluncurkan secepatnya, mungkin karena alasan tersebut belum ada waktu pasti terkait peluncurannya. Terkait hal tersebut saya setuju dengan langkah yang diambil BI, lagipula peran Rupiah Digital sebagai pelengkap atau pilihan alternatif sebagai alat pembayaran selain Fiat.

“CBDC tidak menciptakan uang baru sehingga tidak akan mengubah mata uang. Saat ini, Bank Indonesia masih di tahap penelitian dan akan menuju fase menengah,” kata Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Ryan Rizaldy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Sumber: BI dalam tahap penelitian untuk siapkan peluncuran rupiah digital

[Luzin]

Beberapa dokumen relevan yang mendukung peluncuran Rupiah Digital juga sudah disiapkan seperti Whitepaper yang diterbitkan pada November 2022, Consultative Paper diterbitkan pada Januari 2023 dan Proof of Concept diterbitkan pada Desember 2024.

Kalau tidak salah dalam proof of concept ini Bank Indonesia akan membuat prototipe untuk menguji ide-ide pengembangan perangkat lunak yang berfungsi sebagai dasar Rupiah Digital. Pengujiannya nampaknya belum dipublikasikan mungkin atau mungkin belum dilakukan?

“CBDC tidak menciptakan uang baru sehingga tidak akan mengubah mata uang. Saat ini, Bank Indonesia masih di tahap penelitian dan akan menuju fase menengah,” kata Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Ryan Rizaldy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Sumber: BI dalam tahap penelitian untuk siapkan peluncuran rupiah digital

Sebenarnya memang terlihat belum ada kepentingan nyata, tapi setidaknya jika ada perkembangan yang dilakukan akan membuat cryptomania tentu akan semakin antusias dan senang. Nampaknya berita nya bulan Mei tahun lalu itu om, tidak adakah kabar terbaru??.  IMO

[Luzin]

Telah terbit Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2025. Peraturan ini berkaitan dengan Peyelenggaraan Perizinan Berusaha(PB) Berbasis resiko. Dalam peraturan ini juga disebutkan mengenai Blokchain.

Diantaranya di
Pasal 186 ( 1) Terkait jenis sektor penyelenggaraan sistern dan transaksi elektronik, blockchain termasuk dalam kategori itu.
Pasal 536 berkaitan dengan pelanggaran dan jenis sanksi Perizinzn Berusaha ada 2 tertulis dan pencabutan.
Pasal 537 berkaitan dengan jenis pelanggaran dan jenis sangsi detailnya, dari hanya teguran tertulis 1 dan 2 dan diakhiri pencabutan Perizinan Berusaha.

Pada dasarnya aturan pada industry crypto menjadi kabar baik karena perizinan yang lebih mudah. Tidak ada proses rumit. Pendaftaran bisa dilakukan melalui system OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) untuk mendapatkan NIB. File PP No 28 Tahun 2025 bisa download di : https://peraturan.bpk.go.id/Details/319773/pp-no-28-tahun-2025


Sumber:
1. https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt684a49e1dccbf/peraturan-pemerintah-nomor-28-tahun-2025/
2. https://peraturan.bpk.go.id/