[Share][Diskusi] Legalitas Pembayaran Menggunakan Crypto Beberapa Negara Dunia

[Ifra24]

Latar Belakang.
Bitcoin sebagai sejarah awal berkembangnya industry crypto dunia telah membawa sebuah perubahan transaksi. Melalui teknologi yang dinamakan blockchain membawa sebuah evolusi dalam bidang pembayaran  dan yang lainnya. Booming kuat terjadi setelah pada tahun 2019 Bitcoin mencapai harga mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarahnya pada 19 Desember 2017 di level US$ 19.497,36. Jumlah kapitalisasi pengguna terus meroket. Pro kontra mengenai legalitas Bitcoin yang menjadi alat pembayaran dan transaksi masih terus berlanjut. Legalitas mengenai bitcoin juga memiliki kebijakan berbeda di beberapa negara. Legalitas di belahan dunia juga diatur dalam berbagai batasan semisal di Indonesia hanya sebagai komoditi dan bukan sebagai alat pembayaran. Berbagai negara memiliki hak untuk memberikan aturan dengan berbagai pertimbangan mengenai  efek terhadap Negara tersebut.

Tujuan.
Adapun tujuan saya membuat tulisan ini adalah Menambah pengetahuan mengenai Negara yag telah melegalkan pembayaran BTC, Memberikan tambahan detail lokasi nama penerima mata uang digital. Memberikan data akses bagi para pengguna bitcoin yang ingin pergi ke Negara lain atau ke daerah tertentu dan akan menggunakan Crypto sebagai alat pembayaran.

ISI
Berbagai perbedaan status hukum Bitcoin/ crypto di berbagai Negara digolongkan menjadi 4 golongan. Golongan Permissive (legal untuk menggunakan bitcoin), Contentious (beberapa batasan hukum tentang penggunaan bitcoin) Contentious (interpretasi hukum lama, tetapi bitcoin tidak dilarang secara langsung) Hostile (larangan penuh atau sebagian).

Berikut data yang saya peroleh.

No|	Negara	|	Status	|	Keterangan	|
1|	Aljazair	|	Larangan Penuh	|	Larangan Penuh semua kegiatan crypto	|
2|	Mesir	|	Larangan Penuh	|	Larangan Penuh semua kegiatan crypto bahwa crypto haram	|
3|	Maroko	|	Larangan Penuh	|	Larangan Penuh semua kegiatan crypto, Bitcoin bukan mata uang tetapi "aset keuangan"	|
4|	Nigeria	|	Legal	|	Transaksi bank dalam bitcoin dan mata uang virtual lainnya telah dilarang di Nigeria.	|
5|	Mauritius	|	Legal	|	Diatur sebagai Aset Digital	|
6|	Angola	|	Legal	|	Tidak ada UU yang mengatur	|
7|	Afrika Selatan	|	Legal	|	Reserve Bank of Afrika Selatan menerbitkan kertas posisi tentang mata uang virtual dimana menyatakan bahwa mata uang virtual tidak memiliki status hukum atau kerangka kerja peraturan.	|
8|	Nambia	|	Legal	|	Tidak dapat diterima sebagai pembayaran untuk barang dan jasa	|
9|	Zimbabwe	|	Legal	|	Mengizinkan penggunaannya Crypto	|
11|	Kanada	|	Legal/Larangan	|	Larangan untuk membuka rekening yang berhubungan dengan crypto jika tidak terdaftar di fintrac/transaksi  kartu kredit untuk  transaksi crypto	|
12|	Amerika Serikat	|	Legal	|	Dapat ditransaksikan. Hakim federal memutuskan bahwa "Bitcoin adalah dana	|
13|	Meksiko	|	Legal	|	Diatur sebagai asset dan hukum Fintech	|
14|	Nikaragua	|	Legal	|	-	|
15|	Kosta Rika	|	Legal	|	Pemerintah tidak mengatur	|
16|	Jamaika	|	Legal	|	Terbuka pada Crypto	|
17|	Trinidad dan Tobago	|	Legal	|	-	|
18|	Argentina	|	Legal	|	Dianggap sebagai uang tapi bukan mata uang legal	|
19|	Bolivia	|	Larangan Penuh	|	-	|
20|	Brazil	|	Legal	|	Tidak diatur	|
21|	Chili	|	Legal	|	-	|
22|	Colombia	|	Legal/Larangan	|	Larangan untuk lembaga keuangan memfasilitasi transaksi	|
23|	Ekuador	|	Larangan Penuh	|	-	|
24|	Venezuela	|	Legal	|	-	|
25|	Kirgistan	|	Legal	|	Dianggap sebagi komoditas	|
26|	Uzbekistan	|	Legal	|	Melalui dekrit Crypto legal	|
27|	Siprus	|	Legal	|	Tidak diatur	|
28|	Rusia	|	Legal/Larangan	|	Legal untuk menambang/ hanya sebagai property bukan penawaran.	|
29|	UEA	|	Masih diperdebatkan	|	-	|
30|	Israel	|	Legal	|	-	|
31|	Yordania	|	Legal/Larangan	|	-	|
32|	Libanon	|	Legal	|	Bank Sentral Yordania melarang bank, penukaran mata uang, perusahaan keuangan, dan perusahaan layanan pembayaran dari berurusan dengan bitcoin atau mata uang digital lainnya.	|
33|	Turki	|	Legal	|	Tidak ada aturan	|
34|	Iran	|	Legal/ Larangan Perbankan	|	Lembaga keuangan tidak diizinkan oleh bank sentral untuk memfasilitasi transaksi bitcoin.	|
35|	Banglades	|	Legal/ Larangan Perbankan	|	Lembaga keuangan tidak diizinkan oleh bank sentral untuk memfasilitasi transaksi bitcoin.	|
36|	India	|	Legal	|	Pada Maret 2020, Mahkamah Agung India mengeluarkan keputusan mencabut larangan RBI pada perdagangan cryptocurrency.	|
37|	Nepal	|	Dilarang	|	Dilarang oleh pemerintah	|
38|	Pakistan	|	Dilarang	|	Dilarang oleh pemerintah	|
39|	Cina	|	Legal/ Larangan Perbankan	|	Lembaga keuangan tidak diizinkan oleh bank sentral untuk memfasilitasi transaksi bitcoin	|
40|	Hongkong	|	Legal	|	Belum ada UU	|
41|	Jepang	|	Legal	|	Daitur dalam UU	|
42|	Korsel	|	Legal/larangan	|	Khusus orang dewasa dengan identitas AML	|
43|	Taiwan	|	Legal/ Larangan Perbankan	|	Lembaga keuangan tidak diizinkan oleh bank sentral untuk memfasilitasi transaksi bitcoin.	|
44|	Kamboja	|	Legal/ Larangan Perbankan	|	Lembaga keuangan tidak diizinkan oleh bank sentral untuk memfasilitasi transaksi bitcoin.	|
45|	Indonesia	|	Legal/ Larangan Perbankan	|	Legal untuk berdagang dan memegang/ Larangan sebagai alat pembayaran	|
46|	Malaysia	|	Legal	|	Bank sentral tidak mengatur.	|
47|	Singapura	|	Legal	|	Pada bulan April 2019, MAS disebut bitcoin sebagai token pembayaran digital untuk tujuan UU Layanan Pembayaran	|
48|	Thailand	|	Legal	|	Hanya dapat menukar dengan mata uang Thailand dan untuk operasi harus memiliki lisensi.	|
49|	Vietnam	|	Legal/ Larangan Pembayaran	|	Legal untuk berdagang dan memegang/ Larangan sebagai alat pembayaran	|
50|	Brunei	|	Legal	|	Tidak ada aturan, boleh diperdagangkan atau memegang	|
51|	Austria	|	Legal	|	Bitcoin bukan mata uang resmi untuk pendapatan harus taat pada hukum pajak	|
52|	Kroasia	|	Legal	|	Tidak ada aturan	|
53|	Jerman	|	Legal	|	Perbankan boleh melakukan transaksi mata uang kripto	|
54|	Hungaria	|	Legal	|	Tidak ada aturan hanya peringatan	|
55|	Polandia	|	Legal	|	Tidak ada aturan hanya peringatan	|
56|	Rumania	|	Legal	|	UU No. 30/2019 mengklarifikasi bahwa mulai tahun 2019, pendapatan dari perdagangan "mata uang virtual" diklasifikasikan dalam "penghasilan dari sumber lain"	|
57|	Slovakia	|	Legal	|	Tidak mengakui sebagai mata uang	|
58|	Slovenia	|	Legal	|	Tidak Tidak ada aturan	|
59|	Swiss	|	Legal	|	Bitcoin di Swiss tunduk pada peraturan anti AML dan beberapa harus memiliki lisensi perbankan	|
60|	Belarusia	|	Legal	|	Diatur dalam  Dekrit tentang Pengembangan Ekonomi Digital	|
61|	Ukraina	|	-	|	-	|
62|	Denmark	|	Legal	|	Denmark mengeluarkan pernyataan bitcoin bukan mata uang dan tidak akan mengatur penggunaannya	|
63|	Estonia	|	Legal	|	Penggunaan bitcoin tidak diatur atau dikendalikan oleh pemerintah	|
64|	Finlandia	|	Legal	|	Diatur dalam Administrasi pajak finlandia	|
65|	Lithuania	|	Legal	|	Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah	|
66|	Norwegia	|	Legal	|	Bitcoin diangap sebagai asset bukan mata uang.	|
67|	Swedia	|	Legal	|	Tunduk pada peraturan Finansinspektionen (Otoritas Pengawas Keuangan) dan diperlakukan sebagai mata uang.	|
68|	Bosnia Herzegovina	|	Legal	|	Tidak ada aturan mengenai bitcoin	|
69|	Bulgaria	|	Legal	|	Tidak ada aturan mengenai bitcoin	|
70|	Yunani	|	Legal	|	Tidak ada aturan UU mengenai bitcoin	|
71|	Italia	|	Legal	|	Tidak ada aturan mengenai penggunaan bitcoin oleh individu	|
72|	Malta	|	Legal	|	Malta tidak memiliki peraturan khusus yang berkaitan dengan bitcoin	|
73|	Makedoinia	|	Legal	|	Tidak memiliki peraturan khusus yang berkaitan dengan bitcoin dan crypto	|
74|	Portugal	|	Legal	|	Tidak memiliki hukum spesifik	|
75|	Spanyol	|	Legal	|	Transaksi bitcoin sama dengan aturan transaksi barter	|
76|	Belgium	|	Legal	|	Tidak ada intervensi dari pemerintah	|
77|	Perancis	|	Legal	|	Aturan dikelurakan menteri keuangan	|
78|	Irlandia	|	Legal	|	Tidak ada intervensi dari pemerintah	|
79|	Luksemburg	|	Legal	|	Mengakui sebagai mata uang	|
80|	Belanda	|	Legal	|	Belum diatur dalam undang-undang	|
81|	Inggris	|	Legal	|	Bitcoin tidak diatur dan diperlakukan sebagai 'mata uang asing' untuk sebagian besar tujuan, termasuk PPN / GST.	|
82|	Australia	|	Legal	|	Tidak ada larangan penggunaan bitcoin	|
83|	Selandia baru	|	Legal	|	Selama tidak melibatkan mata uang asli	|

*Untuk Update

Dari data yang saya peroleh dapat diambil kesimpulan bahwa masih banyak Negara yang belum menerbitan aturan jelas megenai bitcoin termasuk crypto.  Ini menandakan bahwa industry Blockchain teknologi masih belum memiliki induk oraganisasi pengatur dan masih diatur dalam kebijakan lokal dalam suatu negara saja.  Data detail penggunaan bitcoin di seluruh dunia juga dapat dilihat melalui Coinmap. Melalui web ini anda dapat melihat kegiatan crypto dan penggunaannya.

Detail Mengenai penggunaan bitcoin atau crypto yang  diterima oleh beberpa toko dapat dilihat. Melalui Sistus ini https://usebitcoins.info/index. Disini sudah terdaftar beberapa penyedia layanan seperti Hotel, Rental mobil, Terapi dan yang lainnya.

Korelasi data antara yang disediakan oleh coinmap dan usebitcoinmap hampir sama. Semakin padat penggunaan maupun transakai dalam coinmap akan berwarna semakin tajam. Dalam map usebitcoin si penerima ataupun penyedia jasa yang menerima transaksi crypto dapat dilihat dengan detail mengenai informasi alamat, nama dan ini lebih lengkap dari coinmap.

Kesimpulan
1. Banyak negara yang belum memiliki regulasi jelas mengenai  Bitcoin atau crypto.
2. Penggunaan crypto terbanyak ada di benua eropa dan Amerika.
3. Penggunaan crypto belum sepenuhnya merata.
4. Mata uang crypto sudah dapat digunakan di beberapa negara sebagai alat pembayaran

Yang masih menganjal di hati saya apakah suatu saat mata uang krypto akan memiliki induk regulasi? Masih adakah peluang sebuah mata uang krypto untuk menjadi benar-benar legal di seluruh dunia?
Mari om-om silahkan berikan komentar-komentarnya, Kritik, saran, masukan  update terbaru saya terima dengan senang hati .Kemudian buat om @zaki, terimakasih tabel anda menginspirasi saya meskipun saya belum biasa membuat serapi milik om.

Data diatas saya ambil dari berbagai sumber yang mungkin saja akan berubah dan terus bertambah banyak megenai legalitas, peta penggunaan bitcoin/crypto dan detail penyedia layaan maupun jasa di seluruh dunia.


Sumber:
1. https://www.coindesk.com/surge-in-real-locations-accepting-bitcoin
2. https://usebitcoins.info/index.php/bitcoin-in-the-real-3.
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_bitcoin_by_country_or_territory
4. https://coinmap.org/view/#/world/12.38292834/17.57812500/2

[1714673117]

1714673117

[turkandjaydee]

Masih adakah peluang sebuah mata uang krypto untuk menjadi benar-benar legal di seluruh dunia?

Ini susah juga ya gan, soalnya sudah dengan jelas ada negara yang melarang penggunaan mata uang kripto ini. Kalau ada yang tahu alasan dari setiap negara yang melarang tersebut mungkin bisa jawab  .
Kalau mungkin agan ada waktu lebih juga bisa ditambahkan alasan2 tersebut di thread nya, tapi pasti akan mengorbankan waktu yang sangat banyak.


Saya lihat di daftar agan masih belum ada informasi mengenai negara Jepang, padahal dulu seingat saya negara tersebut pernah menjadi pengguna bitcoin terbesar (kalau tidak salah).
Tapi pasti legal lah ya disana hehe, cuman belum tau itu karena belum penetapan peraturannya atau memang sudah dilegalkan secara hukum.

[Ifra24]

Saya lihat di daftar agan masih belum ada informasi mengenai negara Jepang, padahal dulu seingat saya negara tersebut pernah menjadi pengguna bitcoin terbesar (kalau tidak salah).

Jepang legal diatur dalam UU. Saya sudah list didraft sekitar -+ 60  negara om tapi apa daya membuat tabel (belum mahir) hingga tread ini saya post belum bisa tertulist semua (rencana saya akan lengkapi).  

[blue Snow]

ane liat daftar ada yang legal secara komoditas, tapi kok Indonesia tidak dimasukan ke dalam daftar? karena Bitcoin di Indonesia Legal sebagai komoditas (aset digital)

[Farul]

Kalau ada yang tahu alasan dari setiap negara yang melarang tersebut mungkin bisa jawab  .

Sejatinya Bitcoin Ada Untuk Menggantikan FIAT, Gak Percaya? Coba Lihat 'Maximalist' Di Twitter Yang Selalu Bacot Tentang Bank Sentral Dan Uang FIAT.
Bank Sentral Merupakan Salah Satu Alat 'Pemerintah' Untuk Mengatur Perekonomian Suatu Negara (Walaupun Di Beberapa Negara Independen Dari Pemerintah, Tapi Visi Dan Misi Bank Sentral Dan Pemerintah Sama, Yaitu Menmajukan Dan Menstabilkan Perekonomian Negara).
Kalau Pemerintah Mengakui, User Bitcoin Bakal Tambah Banyak, Dan Pengaruh FIAT Punya Bank Sentral Melemah. Kalo Kekuatan Bank Sentral Melemah, Kebijakan Moneter Bakal Kurang Efektif, Yang Mana Cukup Buruk. (Mungkin Terlalu Hiperbolik)

Belum Juga Masalah 'Nasionalisme', "Ngapain Anjing Pemerintah Ngelegalin Bitcoin, Rupiah Harusnya Jadi Satu-Satunya Mata Uang Yang Legal Di Indonesia". Bakal Ada 'Public Backlash' Dari Golongan Konservatif(Mayoritas).

Sampai Sekarang Ane Masih Belum Nemu Dampak Positif Yang Signifikan Kalau Suatu Pemerintah Melegalkan Bitcoin sebagai Alat Pembayaran.

Bagi Sebagian Besar Pemerintah, Kerugian Yang Didapat Lebih Besar Dari Keuntungan Melegalkan Bitcoin.


Untuk Pemerintah Yang Melegalkan Bitcoin Mungkin Ada Faktor 'X' ('Kita LIBERAL BOS')

[abhiseshakana]

Ini susah juga ya gan, soalnya sudah dengan jelas ada negara yang melarang penggunaan mata uang kripto ini. Kalau ada yang tahu alasan dari setiap negara yang melarang tersebut mungkin bisa jawab  .

Konsep Decentralized Bitcoin tidak sejalan dengan kebijakan moneter suatu negara, dimana dalam pelaksanaan sistem financial pemerintahanlah (lewat bank sentral) yang mengontrol hal tersebut. Sehingga jika Bitcoin diberikan peran sebagai  alat pembayaran yang sah, maka pemerintah tidak akan memiliki kuasa untuk mengatur kemudinya.

Pada Bitcoin nilai muncul karena adanya permintaan dan penawaran didalam market, dan hal ini berbeda dengan Fiat yang memiliki nilai karena pemerintah menetapkan hal tersebut serta jumlah sirkulasi Fiat bisa diatur oleh pemerintahan (melalui peran bank sentral).

Hal lain yang membuat pemerintah takut akan eksistensi Bitcoin adalah potensi yang dimiliki oleh Bitcoin untuk dijadikan sarana kriminalitas.

[joniboini]

ane liat daftar ada yang legal secara komoditas, tapi kok Indonesia tidak dimasukan ke dalam daftar? karena Bitcoin di Indonesia Legal sebagai komoditas (aset digital)

Ane rasa OP belum ngelist semua negara yang dia dapetin dilihat dari post sebelumnya.
Btw, kenapa klasifikasi aturannya cuma 4? Dasarnya dari teori apaan ya? Kalau tidak diatur, bukannya tidak bisa masuk ke salah satu dari empat kategori itu? Atau mungkin term "legal" di sini ada perbedaan interpretasi antara ane dengan OP. Ane menganggap legal itu sebagai sah dari segi hukum, yang berarti harus ada undang-undang atau peraturannya. Ini interpretasi ane sebagai awam btw.

[turkandjaydee]

-snip-

-snip-

Memang benar gann, Bitcoin sudah pasti tidak ada harapan untuk didukung pemerintah karena dapat mengontrol keuangan adalah salah satu senjata terbesar pemerintah. Bersyukur juga masih ada negara yang masih mau melegalkan transaksi Bitcoin.

Walau saya juga tidak paham secara teknis atau detailnya, tapi sepertinya jika dalam konteks mata uang kripto secara umum dimana saya berpikir kalau mungkin suatu saat pemerintah juga akan membuat mata uang sendiri dengan alasan tertentu, maka bisa dianggap penggunaan mata uang kripto menjadi legal.

Maka dari itu saya juga bertanya-tanya apakah negara2 yang dalam daftar di atas melarang penggunaan mata uang kripto karena memang tidak memikirkan kemungkinan untuk menggunakan teknologi blockchain dan membuat mata uang tertentu dengan teknologi tersebut atau mereka memang juga tidak tertarik untuk melakukan hal seperti itu karena suatu alasan tertentu.

Tapi tentu saja mata uang kripto yang berdiri sendiri besar kemungkinannya untuk tetap tidak dilegalkan.

[kawetsriyanto]

ane liat daftar ada yang legal secara komoditas, tapi kok Indonesia tidak dimasukan ke dalam daftar?

Ane rasa OP belum ngelist semua negara yang dia dapetin dilihat dari post sebelumnya.

Kalau saya lihat dari urutan negaranya (nomer 1 sampai akhir), list/daftar di atas mengikuti urutan dari sumber ini: https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_bitcoin_by_country_or_territory. Sepertinya mbak @Ifra24 salah tulis. Harusnya nomer 45 itu Indonesia bukan Kamboja. Coba perhatikan, nomer 44 dan 45 itu sama2 Kamboja. 

[Ifra24]

Sepertinya mbak @Ifra24 salah tulis. Harusnya nomer 45 itu Indonesia bukan Kamboja. Coba perhatikan, nomer 44 dan 45 itu sama2 Kamboja. 

Bener om, 45 indonesia. Terimakasih buat koreksinya. Saya betulkan, baru kali ini ane buat tread ada tabelnya om jadi masih butuh bimbingan semua.

[abhiseshakana]

Memang benar gann, Bitcoin sudah pasti tidak ada harapan untuk didukung pemerintah karena dapat mengontrol keuangan adalah salah satu senjata terbesar pemerintah. Bersyukur juga masih ada negara yang masih mau melegalkan transaksi Bitcoin.

Walau saya juga tidak paham secara teknis atau detailnya, tapi sepertinya jika dalam konteks mata uang kripto secara umum dimana saya berpikir kalau mungkin suatu saat pemerintah juga akan membuat mata uang sendiri dengan alasan tertentu, maka bisa dianggap penggunaan mata uang kripto menjadi legal.

Maka dari itu saya juga bertanya-tanya apakah negara2 yang dalam daftar di atas melarang penggunaan mata uang kripto karena memang tidak memikirkan kemungkinan untuk menggunakan teknologi blockchain dan membuat mata uang tertentu dengan teknologi tersebut atau mereka memang juga tidak tertarik untuk melakukan hal seperti itu karena suatu alasan tertentu.

Tapi tentu saja mata uang kripto yang berdiri sendiri besar kemungkinannya untuk tetap tidak dilegalkan.

Untuk melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah kemungkinannya sangat kecil. Karena selain alasan yang telah saya sebut diatas, penggunaan bitcoin dalam kegiatan (pembayaran) sehari-hari bisa juga menyebabkan pelemahan terhadap Nilai Rupiah karena untuk membeli Bitcoin bisa juga menggunakan mata uang selain Rupiah. Jadi selama PBI Nomor 17/3/PBI/2015 masih berlaku dan tidak mengalami revisi, maka Bitcoin akan susah menjadi alat pembayaran yang sah (seperti halnya valuta asing).

Besar kemungkinan jika nantinya Indonesia mengadopsi cryptocurrency beserta tekhnologi blockchain, maka jenis sistem yang digunakan adalah Centralized maupun private blockchain dan untuk value-nya sendiri kemungkinan akan dipatok terhadap Rupiah atau nilai yang sudah ditentukan.

Btw, baru-baru ini China telah merelease mata uang digital Yuan.

[turkandjaydee]

Besar kemungkinan jika nantinya Indonesia mengadopsi cryptocurrency beserta tekhnologi blockchain, maka jenis sistem yang digunakan adalah Centralized maupun private blockchain dan untuk value-nya sendiri kemungkinan akan dipatok terhadap Rupiah atau nilai yang sudah ditentukan.

Benar sekali. Ini yang saya maksudkan sebelumnya yaitu private blockchain dimana masih ada pihak pusat yang mengontrol.
Lalu kalau seperti ini maka tetap akan bisa disebut dengan mata uang kripto kan? Dan kalau iya berarti jawaban dari pertanyaan pada OP adalah mungkin.

Masih adakah peluang sebuah mata uang krypto untuk menjadi benar-benar legal di seluruh dunia?

Btw, baru-baru ini China telah merelease mata uang digital Yuan.

Mata uang ini apakah memakai teknologi blockchain gan? Saya barusan coba liat di google lalu dapet artikel dari coindesk dan coindesk, di sana tidak ada disinggung soal blockchain.

[joniboini]

Btw, kenapa klasifikasi aturannya cuma 4? Dasarnya dari teori apaan ya?

Ga adakah yang mau menjawab pertanyaan ini? Tidak harus OP imo, yang tahu tentang teorinya juga bisa memberikan jawaban. Ane rasa cukup penting karena posisinya asumsi dasar.

[Ifra24]

Ga adakah yang mau menjawab pertanyaan ini? Tidak harus OP imo, yang tahu tentang teorinya juga bisa memberikan jawaban. Ane rasa cukup penting karena posisinya asumsi dasar.

Cari referensi belum ketemu, jadi ini cuma murni pendapat saya dari analisa artikel yang saya jadikan sebagai sumber bukan dari teori.
Legal disini diartikan jadi 2 menurut saya.
1. Legal sah menurut negara dan ada peraturan yang telah menetapkan secara tertulis.
2. Legal karena tidak ada aturan yang menaunginya dalam artian masyarakat bebas sesuai aturan dari keyakinan diri mengenai mata uang crypto.

[kawetsriyanto]

Btw, kenapa klasifikasi aturannya cuma 4? Dasarnya dari teori apaan ya?

Mungkin dasar teori yang dipakai oleh wikipedia dalam merumuskan 4 klasifikasi tersebut berdasarkan asas legalitas.
Setidaknya ada 2 teori terkait dengan asas legalitas:

1. Teori Von Feuerbach

1. Tidak ada hukuman, kalau tak ada ketentuan Undang-undang (Nulla poena sine lege);
2. Tidak ada hukuman, kalau tak ada perbuatan pidana (Nulla poena sine crimine);
3. Tidak ada perbuatan pidana, kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan Undang-undang (Nullum crimen sine poena legali).

2. Teori Jeschek dan Weigend

1. Terhadap ketentuan pidana, tidak boleh berlaku surut (nonretroaktif/nullum crimen nulla poena sine lege praevia/lex praevia);
2. Ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (nullum crimen nulla poena sine lege scripta/lex scripta);
3. Rumusan ketentuan pidana harus jelas (nullum crimen nulla poena sine lege certa/lex certa);
4. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (nullum crimen poena sine lege stricta/lex stricta).

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Asas_legalitas


Maaf jika masih kurang tepat. Hanya mencoba untuk membantu. 

[abhiseshakana]

Benar sekali. Ini yang saya maksudkan sebelumnya yaitu private blockchain dimana masih ada pihak pusat yang mengontrol.
Lalu kalau seperti ini maka tetap akan bisa disebut dengan mata uang kripto kan? Dan kalau iya berarti jawaban dari pertanyaan pada OP adalah mungkin.

Jika sistem dan tekhnologinya memang menggunakan mekanisme cryptography, maka saya rasa masih sah-sah saja disebut sebagai cryptocurrency. Hanya saja modelnya menjadi less decentralized dan bukan cryptocurrency yang menganut visi Bitcoin 

Mata uang ini apakah memakai teknologi blockchain gan? Saya barusan coba liat di google lalu dapet artikel dari coindesk dan coindesk, di sana tidak ada disinggung soal blockchain.

Jika mengacu pada pernyataan Mu Changchun (the head of the People’s Bank of China’s research subsidiary on digital currency) pada artikel dibawah ini, kemungkinan besar Digital RMB juga menggunakan tekhnologi Blockchain.
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3026038/china-appoints-new-digital-currency-head-race-facebooks-libra

[Princeofpoetry]

~snip~

Konsep Decentralized Bitcoin tidak sejalan dengan kebijakan moneter suatu negara, dimana dalam pelaksanaan sistem financial pemerintahanlah (lewat bank sentral) yang mengontrol hal tersebut.

Saya sependapat dengan om Abhi, pada dasarnya sifat bitcoin decentralized itu bertolak belakang dengan kebijakan moneter suatu negara, bitcoin tidak bisa dikontrol oleh suatu kelompok, orang, bahkan satu negara sekalipun.

Saya agak pesimis kalau uang krypto akan memiliki induk regulasi karena kebanyakan bitcoin digunakan sebagai asset bukan sebagai alat pembayaran yang sah mengantikan uang Fiat. Kalau bicara peluang mata uang krypto menjadi benar-benar legal di seluruh dunia, itu kembali lagi kepada kebijakan suatu negara karena setiap negara berbeda-beda kepentingan, tidak semua sama jadi akan sangat sulit diterima diseluruh dunia. Benar kata om Abhi bitcoin bisa dijadikan sebagai sarana krimilitas karena sifatnya anonim dan sulit dilacak saat melakukan transaksi.

Jadi kembali lagi ke konsep bitcoin "Decentralized" maka bisa dipastikan tidak ada induk regulasi yang akan mengaturnya dan kemungkinan diterima diseluruh dunia juga akan sulit (sebagai alat pembayaran). Kalau tidak ada kesepakatan bersama seluruh negara!

Kalau induk regulasi yang dimaksud mengatur tentang bitcoin sebagai asset digital kemungkinan akan ada.
Setidaknya kita beruntung masih ada namanya exchanges sebagai tempat pertukaran bitcoin ke Fiat. Kalau tidak ada kan percuma punya banyak bitcoin tetapi tidak bisa diuangkan 😁😁

Saya berharap Fiat rupiah menggunakan teknologi blockchain bisa dijadikan alat transaksi pembayaran yang sah suatu saat nanti.

[mu_enrico]

Kalau Pemerintah Mengakui, User Bitcoin Bakal Tambah Banyak, Dan Pengaruh FIAT Punya Bank Sentral Melemah. Kalo Kekuatan Bank Sentral Melemah, Kebijakan Moneter Bakal Kurang Efektif, Yang Mana Cukup Buruk. (Mungkin Terlalu Hiperbolik)

Belum Juga Masalah 'Nasionalisme', "Ngapain Anjing Pemerintah Ngelegalin Bitcoin, Rupiah Harusnya Jadi Satu-Satunya Mata Uang Yang Legal Di Indonesia". Bakal Ada 'Public Backlash' Dari Golongan Konservatif(Mayoritas).

Sampai Sekarang Ane Masih Belum Nemu Dampak Positif Yang Signifikan Kalau Suatu Pemerintah Melegalkan Bitcoin sebagai Alat Pembayaran.

Bagi Sebagian Besar Pemerintah, Kerugian Yang Didapat Lebih Besar Dari Keuntungan Melegalkan Bitcoin.

Negara-negara ga setakut itu kalee ama Bitcoin, lha ente pikir aja bisa ngga sih dengan kapasitas tx/detik yang kecil bisa menggantikan FIAT? Mereka mengilegalkan Bitcoin simply karena ini uang sering dipakai buat yang aneh-aneh.

Keuntungannya besar kalau buat merchant di Indo yang kliennya di luar negeri, ane misalnya kalau bisa menerbitkan invoice penagihan di kripto bisa mengurangi biaya signifikan dari bisnis ane. Cuma ya itu tadi sulit dilegalkan terkait AML.

Btw, kenapa klasifikasi aturannya cuma 4? Dasarnya dari teori apaan ya?

Common sense keknya.


Mendukung Bitcoin ga harus jadi anarko a.k.a anti pemerintah garis keras. Itu pilihan masing-masing saja. Sudah bagus di Indonesia masih bisa depo/wd dengan nyaman, sudah dilindungi juga dengan regulasi PFAK.

[joniboini]

@ifra & @kawet terima kasih atas tanggapannya. Sepertinya ane lebih condong ke pendapat om enrico tentang 4 klasifikasi di atas. Dari sumber artikelnya juga kurang jelas dan sepertinya asas legalitas tidak masuk kalau mau dijadikan landasan karena berbicara tentang asas hukum pidana, bukan definisi tentang legal itu sendiri. Kayaknya ane pernah belajar sedikit waktu kuliah tapi udah agak forgot. Eniwei, thanks.

[turkandjaydee]

Mereka mengilegalkan Bitcoin simply karena ini uang sering dipakai buat yang aneh-aneh.

Lalu apakah ini bisa diredam dengan regulasi yang sedemikian rupa sehingga pemerintah yang sebelumnya mengilegalkan bitcoin mau untuk melegalkan kembali?