Pajak 0.5% Untuk Aset CRYPTO???

[apur688]

Bersumber dari CNBC Indonesia, dijelaskan bahwa Seperti negara lain, Indonesia kini sedang dilanda demam investasi uang kripto (cryptocurrency). Bersamaan dengan itu Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan mewacana untuk memajaki hasil investasi uang kripto.

Hingga kini pemerintah masih mendalami besaran pajak yang akan dipungut dari hasil investasi uang kripto. Namun salah satu platform perdagangan uang kripto mengusulkan besarannya 0,5% jika aturan tersebut jadi diterapkan.



Chief Operations Officer Tokocrypto Teguh Kurniawan Harmanda, mengatakan rencana tersebut memiliki tujuan yang baik, yakni untuk pemasukan negara. Menurutnya penerapan pajak terhadap aset kripto juga bisa memberikan dampak positif kepada ekosistem aset kripto Indonesia.


"Sebagai salah satu platform jual beli aset kripto yang senantiasa comply (memenuhi) dengan aturan pemerintah, kami menyambut baik rencana tersebut. Artinya ekosistem aset kripto dapat berkontribusi positif terhadap negara dan lebih menguatkan lagi keberadaan industri aset kripto di Indonesia," kata Teguh kepada CNBC Indonesia, Kamis (13/05/2021).

Menurutnya pengenaan pajak ini harus diartikan sebagai meningkatkan legitimasi dan diakuinya industri maupun instrumen investasi aset kripto di tanah air. Meski begitu, pengenaan pajak perlu dikaji mendalam dan hati-hati sehingga tidak menghambat perkembangan industri aset kripto.

Teguh Harmanda menambahkan Asosiasi Perdagangan Aset Kripto (Aspakrindo) sudah mengetahui langkah tersebut. Asprakrindo pun telah mengajukan proposal kepada Bappebti, dengan besaran PPh Final 0,05 % atau setengah dari PPh final di capital market.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak,Suryo Utomo, mengatakan saat ini pihaknya sedang mengkaji kriteria dari transaksi kripto ini untuk bisa menentukan jenis pajak yang paling tepat.

Saat ini, pemerintah sedang mengkaji jenis pajak investasi di aset kripto, apakah termasuk ke dalam barang dan jasa. Ini adalah pembahasan dan penelitian yang masih dilakukan DJP.


Saat ini DJP masih dalam pendalaman apakah keuntungan dari transaksi ini bisa disamakan nilainya dengan uang resmi atau tidak. Jika bisa disetarakan dengan uang maka wajib kena pajak seperti penghasilan lainnya yang saat ini dikenakan pajak.

[Husna QA]

Bersumber dari CNBC Indonesia, -snip-

Sebaiknya untuk rujukan/sumber tulisan dicantumkan saja direct link-nya jika itu berasal dari tulisan di website, atau gunakan hyperlink jika memang link nya panjang; Jadi tidak sekedar menyebutkan secara umum seperti itu, karena di CNBC Indonesia kan banyak artikel beritanya.

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210512215128-37-245298/pedagang-kripto-ri-usul-pajak-cryptocurrency-005-setuju

[NaramediaID]

Pemerintah mulai melihat kalau pasar crypto juga cukup menggiurkan utk dikenai pajak. Tinggal lihat kedepan bagaimana penerapannya, apakah langsung dikenai ketika kita transaksi di Exchanger Indo, atau seperti apa. 

[Chikito]

Hehehe semakin membebani para pemain crypto, jangan-jangan signature campaign juga lagi disoroti oleh petugas pajak.

Kalaupun penerapannya diimplementasikan, mungkin akan tertuju langsung ke pihak exchange karena di situ pemerintah bisa melacak user pengguna langsung, sedangkan penerapan pajak ke wallet pengguna sangat tidak mungkin karena akan butuh waktu melacaknya.

Harapannya sih ada batas tertentu saja yang terkena pajak, misalnya jika asset crypto di atas 1 Milyar wajib pajak.

*OP mesti sisipkan link tersebut biar tidak terkena plagiarisme

[NaramediaID]

Hehehe semakin membebani para pemain crypto, jangan-jangan signature campaign juga lagi disoroti oleh petugas pajak.

Kalaupun penerapannya diimplementasikan, mungkin akan tertuju langsung ke pihak exchange karena di situ pemerintah bisa melacak user pengguna langsung, sedangkan penerapan pajak ke wallet pengguna sangat tidak mungkin karena akan butuh waktu melacaknya.

Harapannya sih ada batas tertentu saja yang terkena pajak, misalnya jika asset crypto di atas 1 Milyar wajib pajak.

*OP mesti sisipkan link tersebut biar tidak terkena plagiarisme

Bakalan susah orang pajak buat ngehitung nanti pajak utk diterapkan di crypto. 😂
Mau hitung nilai asset saja gmna, smntra crypto sangat fluktuaktif.

Dan jk nanti dihitung berdasarkan nilai asset kita yang ad di Exchanger Indo, saya pikir para tipe hodler coin bakal mindahin assetnya ke wallet pribadi atau exchanger luar.

Tinggal liat saja kedepan bagamaina implementasinya kalau ini terealisasi

[Luzin]

Hehehe semakin membebani para pemain crypto, jangan-jangan signature campaign juga lagi disoroti oleh petugas pajak.

Harapannya sih ada batas tertentu saja yang terkena pajak, misalnya jika asset crypto di atas 1 Milyar wajib pajak.

Bukti pemerintah mulai jeli, memperhatikan crypto sebagai sumber pemasukan negara. Selain itu pertumbuhannya semakin pesat, saya banyak  melihat argumen argumen mereka seperti "murah banget" sepertinya  dari sisni seolah semua pemain crypto duitnya banyak, maka kalau saya dengar pajak yang diambil juga cukup besar.
Untuk ketentuan pajak saya setuju dengan  om harus ada minimal, jika tidak ini akan terasa berat untuk para pemilik aset kecil.

[mu_enrico]

Pengenaan pajak ini tidak terlalu rumit dan tidak terlalu berasa juga kalau di saham, apalagi besarannya nanti diusulkan lebih kecil dari transaksi saham. Seingat ane, pajak nantinya sudah include di biaya transaksi ketika menjual aset. Misalnya Jono menjual IDR 10.000.000 BTC, nanti potongan feenya 0,55% (0,5% fee market* + 0,05% pajak) = IDR 55.000. Jono terima bersih IDR 9.945.000. (edited)

Nanti karena PPH final, tetap dilaporkan ke SPT, tapi tidak perlu bayar lagi.

*tergantung besarnya fee di market tersebut.

[joniboini]

Ane rasa emang pajak bakal nambah ribet nulis SPT aja nantinya, tapi ga bakal memberatkan dari segi potongannya. Apalagi kalau transaksi usernya banyak sekali. Semoga exchange ke depannya bakal menambahkan fitur rekap otomatis dan support jangka waktu yang panjang, jadi buat yang sering lupa ga perlu ribet.

Masih tergolong ramah karena di luar negeri potongan pajaknya bisa sampai 15% bahkan lebih. Ga masuk akal melarikan aset kripto ke exchange/bank luar negeri kalau potongan di Indo dibawah 1% (yang kadang lebih kecil daripada potongan WD exchange sebelah).

[masulum]

Seingat ane, pajak nantinya sudah include di biaya transaksi ketika menjual aset. Misalnya Jono menjual IDR 10.000.000 BTC, nanti potongan feenya 0,55% (0,5% fee market* + 0,05% pajak) = IDR 55.000. Jono terima bersih IDR 9.945.000. (edited)

Cara ini harusnya menjadi cara yang paling efisien memang untuk menarik pajak dari trader. Jadi, exchange mewakili para trader dengan langsung menarik pajak dari setiap aktivitas jual beli yang terjadi. Pada akhirnya sih memang harusnya sama saja kan dengan melakukan pelaporan mandiri, yang justru pada akhirnya banyak yang ga bayar pajak, niat pemerintah pun menjadi gagal untuk mendapatkan pendapatan yang optimal dari perdagangan kripto.

Sebenarnya, penarikan pajak ini bagi saya pribadi meski bukan warga yang 100% taat pajak, dengan usulan 0.05% sama sekali memberatkan, apalagi bukan holder BTC maupun Doge yang cuan banyak kwkk, lagi pula memang sudah kewajiban warga untuk membayar pajak mau ga mau ya harus mau 

[amrulshare]

susah klo merapin pajak di crypto untuk individu, karna crypto kebanyakan bisnis non-profit. paling-paling pemerintah akan menekan pajak perusahaan-perusahaan exchanger. sehingga biaya trade dan transaksi lainya akan meningkat secara signifikan.

[Antonas1]

...
Saat ini, pemerintah sedang mengkaji jenis pajak investasi di aset kripto, apakah termasuk ke dalam barang dan jasa. Ini adalah pembahasan dan penelitian yang masih dilakukan DJP.

Saat ini DJP masih dalam pendalaman apakah keuntungan dari transaksi ini bisa disamakan nilainya dengan uang resmi atau tidak. Jika bisa disetarakan dengan uang maka wajib kena pajak seperti penghasilan lainnya yang saat ini dikenakan pajak.

Ini agak aneh sih, bukankah sebelumnya pemerintah sudah menetapkan bahwa cryptocurrency dan perdagangannya masuk dalam kategori perdagangan komoditas? Kenapa sekarang masih bingung menentukan kriteria pajaknya ya?

Saya gak begitu paham soal pajak, tapi soal penelitian ini yang menggelitik. Atau memang pemerintah sebenernya masih bingung nentukan pajak dikenakan ke bursa atau investornya? Sedangkan bursa kan udah pasti kena pajak bahkan sebelum ada wacana regulasi ini.

[mu_enrico]

memang sudah kewajiban warga untuk membayar pajak mau ga mau ya harus mau 

Ya kalau usulannya masuk akal receh kek gini ya diikuti aja daripada ga bisa lagi jual beli kripto di exchange lokal, kek Nigeria atau China gitu kan repot.

Ini agak aneh sih, bukankah sebelumnya pemerintah sudah menetapkan bahwa cryptocurrency dan perdagangannya masuk dalam kategori perdagangan komoditas?

Ente mau dikenai pajak transaksi derivatif? Afgan lho..

Atau memang pemerintah sebenernya masih bingung nentukan pajak dikenakan ke bursa atau investornya? Sedangkan bursa kan udah pasti kena pajak bahkan sebelum ada wacana regulasi ini.

Dua-duanya kena pajak penghasilan gan, yang dapat untung kan gak cuma bursa, tapi juga pelaku didalamnya (kalo pas opit).

Intinya ini bukan berita wow, apalagi cuma 0,05%, demi kenikmatan menggunakan exchange lokal buat wede hasil sigcamp.

[Antonas1]

Ente mau dikenai pajak transaksi derivatif? Afgan lho..

Saya nggak tau, yang mengherankan buat saya nih sekaligus menjadi pertanyaan saya tadi, kenapa gak disamakan dengan kriteria sebelumnya (komoditas)? Karena pemikiran saya yang awam pajak, tinggal disesuaikan dengan regulasi awal tho.

Barusan saya baca pengertian pajak transaksi derivatif, ruwet, haha.

Dua-duanya kena pajak penghasilan gan, yang dapat untung kan gak cuma bursa, tapi juga pelaku didalamnya (kalo pas opit).

Intinya ini bukan berita wow, apalagi cuma 0,05%, demi kenikmatan menggunakan exchange lokal buat wede hasil sigcamp.

Siap, keduanya kena dari setiap transaksi yang dilakukan berarti ya.

Memang sih, nggak wow beritanya, intinya saya cuma heran aja dan makanya bertanya soal yang diatas tadi (kembali lagi).
Dan betul, memang gak begitu kerasa kok kalo buat wede hasil sigcamp di exchange lokal.

[nurilham]

Dua-duanya kena pajak penghasilan gan, yang dapat untung kan gak cuma bursa, tapi juga pelaku didalamnya (kalo pas opit).

Kalau pas gak opit gimana gan? Masih kena pajak juga? 
Kalau pihak exchange kan udah jelas berapa kena biaya pajak ke pemerintahnya. Yang agak rumit nentuin berapa besaran pajak dan nominal pendapatan yang wajib pajak bagi pelaku trader nya.

Intinya ini bukan berita wow, apalagi cuma 0,05%, demi kenikmatan menggunakan exchange lokal buat wede hasil sigcamp.

Fair aja kalo cuman 0,05%, gak masalah. Yang wede hasil sigcamp nya gak begitu keberatan kalau cuman segitu. Tapi harapannya pemerintah bukan cuman enak dapat pemasukan pajaknya, tapi ada usaha juga dong melindungi kemanan dan kenyamanan pelaku crypto nya. Paling tidak ada peraturan khusus untuk perlindungan pelaku bisnis crypto.

[Husna QA]

Kalau pas gak opit gimana gan? Masih kena pajak juga?  ;D

Oalah bagaimana menentukan batasan seseorang itu opit atau tidaknya? Ketika sudah masuk transaksi jual aset ya mau tidak mau kena pajak juga.

Fair aja kalo cuman 0,05%, gak masalah. Yang wede hasil sigcamp nya gak begitu keberatan kalau cuman segitu. Tapi harapannya pemerintah bukan cuman enak dapat pemasukan pajaknya, tapi ada usaha juga dong melindungi kemanan dan kenyamanan pelaku crypto nya. Paling tidak ada peraturan khusus untuk perlindungan pelaku bisnis crypto.

Bukankah saat ini pemerintah juga sudah mulai memberikan perlindungan ke arah sana, atau maksud peraturan khusus-nya seperti apa ya?
http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_11_lziuj0z8.pdf

Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, serta kepastian berusaha di sektor komoditas digital atau aset kripto. Salah satunya, melalui Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

[Chikito]

Bakalan susah orang pajak buat ngehitung nanti pajak utk diterapkan di crypto. 😂
Mau hitung nilai asset saja gmna, smntra crypto sangat fluktuaktif.

Sama kayak mereka menetapkan pajak ke yang lain, yaitu nilai pada saat itu.

saya pikir para tipe hodler coin bakal mindahin assetnya ke wallet pribadi atau exchanger luar.

Tetap akan ketahuan jika transaksi pernah mampir ke exchange lokal, wallet asal dan wallet tujuannya. kecuali kalau pake coin join dan mixer.

Ane rasa emang pajak bakal nambah ribet nulis SPT aja nantinya,

di SPT nanti harus ada juga pilihan aset crypto karena saat ini cuma ada emas, perak dan sbgainya.

kenapa gak disamakan dengan kriteria sebelumnya (komoditas)?

Kalau mau disesuaikan dengan itu maka pajak bisa dikenakan sekitar 0.9% atau 0.45% (bagi yang memiliki NPWP)
https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/mengenal-lebih-jauh-pajak-emas

Kalau kata Dirjen Pajak mereka akan membidik berdasarkan keuntungan, jika invest 10 juta terus harga naik menjadi 15 juta, maka 5 juta tersebut yang akan dikeakan pajak.

[Antonas1]

kenapa gak disamakan dengan kriteria sebelumnya (komoditas)?

Kalau mau disesuaikan dengan itu maka pajak bisa dikenakan sekitar 0.9% atau 0.45% (bagi yang memiliki NPWP)
https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/mengenal-lebih-jauh-pajak-emas

Kalau kata Dirjen Pajak mereka akan membidik berdasarkan keuntungan, jika invest 10 juta terus harga naik menjadi 15 juta, maka 5 juta tersebut yang akan dikeakan pajak.

Penjelasan ini yang paling mudah buat saya, thanks.

Nah, berarti pajaknya bisa diberlakukan layaknya emas kan? Sama-sama komoditas tho. Meskipun akhirnya memang pajaknya jadi terkesan besar, karena waktu beli udah kena 0.45 persen, pas jual kalo lebih dari batas minimal Rupiahnya juga kena 1,5 persen (dengan NPWP).

Tapi /atau mungkinkah pemerintah sebenernya bingung menempatkan Crypto ini masuk dalam jenis komoditas apa? Apakah masuk ke dalam jenis logam, energi, pertanian, atau peternakan (saya taunya komoditas cuma ini) yang nilai pajaknya udah pasti berbeda. Sementara kalo dimasukkan ke jenis logam juga gak ada wujudnya.

[ShowOff]

Tapi /atau mungkinkah pemerintah sebenernya bingung menempatkan Crypto ini masuk dalam jenis komoditas apa? Apakah masuk ke dalam jenis logam, energi, pertanian, atau peternakan (saya taunya komoditas cuma ini) yang nilai pajaknya udah pasti berbeda. Sementara kalo dimasukkan ke jenis logam juga gak ada wujudnya.

Sepertinya hanya ada satu yang cocok dan itu masuk dalam "crypto asset". Menurut ane itulah jenis komoditas yang cocok untuk crypto dan semua jenis crypto akan tertampung dalam komoditas itu.

Ane mungkin setuju dengan rencana pemerintah untuk mengimplementasikan pajak penghasilan kepada para trader dan investor crypto di Indonesia karena hal itu dapat membantu keuangan negara. Namun besaran jumlah potongan harus dipikirkan dengan baik supaya setiap pedagang tidak keberatan untuk membayarnya.

Kalau kata Dirjen Pajak mereka akan membidik berdasarkan keuntungan, jika invest 10 juta terus harga naik menjadi 15 juta, maka 5 juta tersebut yang akan dikeakan pajak.

Kalau kita cuma menghasilkan crypto dari signature campaign tanpa investasi, apakah pemerintah akan mengenakan pajak juga Om? 

[mu_enrico]

Nah, berarti pajaknya bisa diberlakukan layaknya emas kan? Sama-sama komoditas tho. Meskipun akhirnya memang pajaknya jadi terkesan besar, karena waktu beli udah kena 0.45 persen, pas jual kalo lebih dari batas minimal Rupiahnya juga kena 1,5 persen (dengan NPWP).

Sudah diusulkan 0,05% ente malah mengusulkan 0,45% + 1,5% (lebih dari 10jt) ?? Luar biasa nasionalis sekali, mungkin masih ada keturunan Bung Karno?
Btw yang pajak emas itu untuk emas batangan, transaksi barang, jadi ya kurang cocok dengan BTC yang tidak ada barangnya.

Anyway, semoga nanti keputusannya tidak terlalu afgan biar sama-sama senang dan ikhlas dalam membayar pajak.

[celot]

Indonesia saat ini emang tengah gencar2nya mencari pajak soalnya banyak kebutuhan yang harus ditutupin seperti utang yang semakin membengkak, dengan demamnya cryptocurrency di Indonesia bahkan dengan transaksi yang mencapai triliunan setiap harinya menjadi peluang bagi negara ini untuk mendapatkan pajak, kalau saya sih jika ada feedbacknya bagus gk apa2 diambil pajak cuman ya selama ini tidak pernah ada feedback yang bermanfaat dari hasil kutipan pajak.