Pajak 0.5% Untuk Aset CRYPTO???

[Husna QA]

Yang ane herankan kenapa sekarang ini pemerintah ingin membuat bursa crypto sendiri padahal dari dulu juga pemerintah bersikap apatis terhadap pemain crypto?

Setahu saya rencana pembentukan bursa berjangka ini sudah lama deh om.
http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2019_02_01_w9i365pf_id.pdf
Perkembangan Perdagangan Bitcoin/Cryptocurrency sebagai aset komoditas

-snip- Apa mungkin karena sekarang pemerintah kita lagi butuh  banyak pemasukkan ya? :D
-snip- terus sekarang melihat potensi uang mengalir di crypto eh malah mau dikenain pajak ;D

Kalau bicara "butuh banyak pemasukan" ya, mengingat utang luar negeri Indonesia saja sudah mencapai Rp. 6.154 Triliun :( .
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210419074338-532-631502/utang-luar-negeri-indonesia-naik-capai-rp6154-triliun

Mudah-mudahan kalaupun pajak jadi diterapkan, besarannya tidak terlalu membebani pelaku di market kripto dan juga hasil pajak yang terkumpul 'tidak disalahfungsikan'.
Plus minus pemberian pajak pada industri aset kripto menurut Teguh Kurniawan Harmanda, Ketua Umum Aspakrindo (Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia):

- Satu sisi bagus agar industri ini bisa lebih berkembang karena kontribusinya pada negara lewat pendapatan dari pajak tersebut.
- Di sisi lain, kalau pengenaan pajak membuat para trader kesulitan, mereka akan mengalihkan transaksinya ke luar negeri.
  "Jangan berbuat jadi berpikir para investor untuk trading di luar Indonesia, malah jadi opportunity lost."

Referensi: Aspakrindo Usul Pajak Kripto Jangan Sampai Bikin Sulit Trader

[redwine49]

Nah, berarti pajaknya bisa diberlakukan layaknya emas kan? Sama-sama komoditas tho. Meskipun akhirnya memang pajaknya jadi terkesan besar, karena waktu beli udah kena 0.45 persen, pas jual kalo lebih dari batas minimal Rupiahnya juga kena 1,5 persen (dengan NPWP).

Sudah diusulkan 0,05% ente malah mengusulkan 0,45% + 1,5% (lebih dari 10jt) ?? Luar biasa nasionalis sekali, mungkin masih ada keturunan Bung Karno?
Btw yang pajak emas itu untuk emas batangan, transaksi barang, jadi ya kurang cocok dengan BTC yang tidak ada barangnya.

Anyway, semoga nanti keputusannya tidak terlalu afgan biar sama-sama senang dan ikhlas dalam membayar pajak.

Amin gan. Kalo besar % pajaknya ketinggian bisa jadi trader lokal malah lebih memilih untuk trading di exchange luar seperti binance, huobi,kucoin dan lain lain sedangkan volume transaksi exchange lokal jadi sepi

Pemerintah tidak ada mengatakan akan melindungi, jelas disini case nya itu pemerintah cuma mau cuan... dimana ada cuan disitu ada pemerintah, mereka gak peduli tentang crypto (sama seperti Clown Musk).

Pasar Crypto di Indonesia Bukan BUMN Seperti Jiwasaraya yang dananya di Tradingkan (Tholol Pemerintah), Lantas Apa Kira-Kira yang akan diperbuat pemerintah jika terjadi kasus hacking besar-besaran seperti MT.Gox Dulu? Saya Yakin Pasti Ga Bisa Ngapa-Ngapain Akwakwkak.

Agan bisa aja nih. Tapi semuanya kembali lagi tergantung berapa besar pajak yang bakal diterapkan.
Beda harga beda kualitas gan. kalo pemerintah cuma minta 0.05% seperti yang diberitakan, ane rasa kita perlu ga berharap banyak lah dan Itu udah jauh lebih murah dari pada negara2 lain

[Dread Pirate Roberts]

Yang ane herankan kenapa sekarang ini pemerintah ingin membuat bursa crypto sendiri padahal dari dulu juga pemerintah bersikap apatis terhadap pemain crypto? Apa mungkin karena sekarang pemerintah kita lagi butuh  banyak pemasukkan ya?

Ya mungkin mereka udah melihat dan merasakan langsung bukti nyata perkembangan ekonomi di crypto ga main2 daily volume dari 1 coin aja udah gede bgt gimana dari puluhan coin . selama mereka mendukung dan mempermudah pengguna dan trader ya saya sih dukung2 aja selama penetapan pajak itu ada benefit lain yang bisa di nikmati pengguna layanan crypto di indonesia . mungkin seperti keamanan aset yang lebih ketat. jaminan back up dana dll. tetapi kalau tujuannya hanya memperketat . mempersulit . mengambil keuntungan tanpa memberikan benefit lain ya pasti banyak yg merasa dirugikan juga . semoga aja kalo beneran penetapan pajak crypto di implementasikan ada benefit lain yang bisa di nikmati.

[bubidan.id]

Nampaknya pemerintah juga sudah melirik di industri crypto. Mungkin seiring berjalannya waktu pemerintah bakal menerapkan pajak di industri crypto, entah itu dengan jumlah aset atau setiap transaksi, saya kurang tahu mengenai perhitungan pajak di crypto, bukankah malah rumit jika pemerintah mau merambah pajak ke crypto hehee.

[Chikito]

bukankah malah rumit jika pemerintah mau merambah pajak ke crypto hehee.

Di atas (3 halaman ini) sudah banyak jawaban yang mengena, rumitnya sih bukan di pajak tapi peraturan secara khusus. Pasti akan banyak bentrok kepentingan sana-sini antara regulator dan legislator. Kalau cara pemungutan pajak saya pikir tidak rumit, karena saat ini saja crypto dan sejenisnya itu sudah masuk ke dalam ketentuan umum aturan perpajakan atau sebagaimana disebut PPh (pajak penghasilan, pasal 4 ayat 1 UU Pph) karena ada nilai tambah ekonomisnya.

[Luzin]

, bukankah malah rumit jika pemerintah mau merambah pajak ke crypto hehee.

Sekilas saja, dari berita yang saya baca bahwa transaksi crypto tahun 2021 dilaporkan mencapai Rp 859,4 triliun tahun 2021. Menurut CNBC ini naik  1.222,84% dari tahun 2020 atau naik Rp 64,9 triliun. Bayangkan saja uang segede ini beredar tanpa pajak? Tentu negara ingin tetap mengambil keuntungan sebagi pemasukan. Walaupun sudah jelas di jelaskan sama dengan om @DroomieChikito termasuk dalam Pph, tapi kalau saya tidak salah belum ada secara spesifik pengaturan berapa persen final keputusan yang ditentukan pemerintah dari crypto. Karena sejak kabar-kabar pemerintah ingin memungut pajak crypto belum ada kabar baru yang saya baca sampai saat ini.

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220324133015-37-325672/meledak-investor-kripto-ri-capai-124-juta-kalahkan-saham#:~:text=Badan%20Pengawas%20Perdagangan%20Berjangka%20Komoditi,mencapai%20Rp%2064%2C9%20triliun.

[Chikito]

Walaupun sudah jelas di jelaskan sama dengan om @DroomieChikito termasuk dalam Pph, tapi kalau saya tidak salah belum ada secara spesifik pengaturan berapa persen final keputusan yang ditentukan pemerintah dari crypto.

Betul, karena UU spesifk pajak crypto belum dibuat.
Tapi kalau pph (pajak penghasilan), secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), akan dikenakan pajak sesuai dengan berapa banyak penghasilan perorang di crypto, Misal kalau di bawah 60 juta, pajak dikenakan sebesar 5%. Penghasilan di atas 60 - 250 juta pajaknya 15%. Penghasilan 250 - 500 juta, pajaknya 25%, begitu seterusnya. Namun ya itu akan kesulitan juga untuk melacak berapa banyak jumlah crypto dimiliki perorang, beda kalau punya mobil dan rumah dimana ada BPKB dan Sertikat yang ke link ke pemerintahan.

[Ahli38]

Sebenarnya ini termasuk kedalam kabar baik. Karena secara tidak langsung bila di lihat dari sudut pandang positif kita akhirnya bisa melihat bahwa pemerintah mulai melirik dan tertarik dengan percryptoan indonesia.
Namun pertanyaannya. Bagaimana cara pemerintah melacak dan menentukan berapa kewajiban pajak setiap individu. Apakah individu harus melaporkan aset crypto? Ataukah hanya dihitung dari aset di exchange indonesia?

Yang jelas semoga ini menjadi angin segar bagi pejuang crypto sekalian.

[Chikito]

Namun pertanyaannya. Bagaimana cara pemerintah melacak

Bisa dilihat dari Laporan harta kekayaaan, untuk pejabat dan penyeleggara negara (LHKPN) sedangkan Untuk PNS/ASN (LHKASN). dan kemungkinan untuk masyarakat umum bisa dilihat dari laporan SPT tahunan dari jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Namun kendalanya ya itu tadi, sedikit orang untuk jujur menulis jumlah harta kekayaaan secara real, apa lagi crypto.

menentukan berapa kewajiban pajak setiap individu. Apakah individu harus melaporkan aset crypto? Ataukah hanya dihitung dari aset di exchange indonesia?

Sudah saya referensikan di atas, bahwa itu masih masuk dalam ketentuan umum sebagai pajak penghasilan, (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)) ketentuannya ya di atas tadi, atau lebih jelas baca saja UU tersebut.

Apakah individu harus melaporkan aset crypto? Ataukah hanya dihitung dari aset di exchange indonesia?

Kalau mau jujur sih harus melaporkan dan menempatkan di bagian kolom investasi di SPT tahunan, karena itu masuk ke dalam jenis Investasi lain (039) [1]

[1]. https://klikpajak.id/blog/nft/


Sudah memasuki bulan ramadhan dan mau lebaran, biasanya mulai memikirkan untuk bayar zakat, baik itu zakat fitrah dan zakat mal, kalau mau bayar zakat dalam bentuk bitcoin, bisa ke mesjid Ramadhan di London [2].

[2]. https://www.bbc.com/indonesia/majalah-44437368

[MAAManda]

Selain PPH, Ternyata akan ada yang namanya PPN untuk kripto, kalau tidak salah besarannya sekitar 0,1% dan ini akan langsung dibebankan ketika kita melakukan trade di exchange-exchange terdaftar di Indonesia, sampai sekarang ini masih menjadi perencanaan, dan jika sudah disahkan, katanya peraturan ini akan berlaku sejak tanggal 1 bulan Mei mendatang, bahkan media sekelas Cointelegraph juga ikut menyorot berita tentang hal ini

Sumber: https://cointelegraph.com/news/indonesia-to-impose-0-1-crypto-tax-starting-in-may-report

[Falconer]

Selain PPH, Ternyata akan ada yang namanya PPN untuk kripto, kalau tidak salah besarannya sekitar 0,1% dan ini akan langsung dibebankan ketika kita melakukan trade di exchange-exchange terdaftar di Indonesia, sampai sekarang ini masih menjadi perencanaan, dan jika sudah disahkan, katanya peraturan ini akan berlaku sejak tanggal 1 bulan Mei mendatang, bahkan media sekelas Cointelegraph juga ikut menyorot berita tentang hal ini

Sumber: https://cointelegraph.com/news/indonesia-to-impose-0-1-crypto-tax-starting-in-may-report

Berarti semua proses konversi ke fiat bakalan dipajakin pemerintah kalau begitu gan dan menurut saya trader akan rugi banyak kalau begini jadinya karena ada kemungkinan trader akan membayar pajak ganda jika mereka melakukan strategi tertentu pada trading misalnya scalping.

Akan lebih bagus kalau pemerintah mengkalkulasikan pajaknya saat trader melakukan widhdraw karena trader hanya akan membayar pajaknya sekali, bukan malah beberapa kali ketika setiap mereka mengkonversi cryptocurrency ke fiat. Tapi entah bagaimana jadinya nanti dan saya harap pemerintah tidak hanya memikirkan keuntungan saja tetapi juga memberikan kemudahan tanpa terlalu membebani trader.

[Tumanggor]

Selain PPH, Ternyata akan ada yang namanya PPN untuk kripto, kalau tidak salah besarannya sekitar 0,1% dan ini akan langsung dibebankan ketika kita melakukan trade di exchange-exchange terdaftar di Indonesia, sampai sekarang ini masih menjadi perencanaan, dan jika sudah disahkan, katanya peraturan ini akan berlaku sejak tanggal 1 bulan Mei mendatang, bahkan media sekelas Cointelegraph juga ikut menyorot berita tentang hal ini

Sumber: https://cointelegraph.com/news/indonesia-to-impose-0-1-crypto-tax-starting-in-may-report

ini namanya mereka mencuri uang para trader indonesia, mereka tidak peduli jika kalah namun membebankan pajak di setiap transaksi kripto, sungguh gila

meskipun saya tidak melakukan trading secara rutin namun saya tahu bagaimana sulitnya menghasilkan cuan dari trading, jika di bebankan pajak di setiap transaski maka untuk apa gunanya trading di lakukan, ini aturan pembodohan menurutku

[Rengga Jati]

Selain PPH, Ternyata akan ada yang namanya PPN untuk kripto, kalau tidak salah besarannya sekitar 0,1% dan ini akan langsung dibebankan ketika kita melakukan trade di exchange-exchange terdaftar di Indonesia, sampai sekarang ini masih menjadi perencanaan, dan jika sudah disahkan, katanya peraturan ini akan berlaku sejak tanggal 1 bulan Mei mendatang,

Serius ketika melakukan trade? Bukan ketika withdraw? Harusnya kalaupun mau dipajakin, bukan ke aktivitas tradenya tapi ketika withdraw ke bank (ATM). Gimana nasibnya day trader kalau tiap kali mereka trade ditarikin pajak. Padahal untung day trading juga gak banyak-banyak amat. Menurut saya tindakan pemerintah ini kurang pas, trade itu kaitannya hanya ke exchangenya bukan ke tradernya. Kan exchangenya sudah bayar pajak ke pemerintah, ngapain lagi pemerintah majakin usernya.

[Husna QA]

Berarti semua proses konversi ke fiat bakalan dipajakin pemerintah kalau begitu gan dan menurut saya trader akan rugi banyak kalau begini jadinya karena ada kemungkinan trader akan membayar pajak ganda jika mereka melakukan strategi tertentu pada trading misalnya scalping.

Kalau scalping-nya masih antar exchange yang terdaftar di Indonesia kemungkinan bisa jadi trader mesti bayar pajak dobel untuk setiap trade transaksinya, kalau model penerapan pajak-nya untuk setiap transaksi. Entah rencana penerapan pajak ini dipukul rata untuk semua transaksi atau hanya transaksi dengan jumlah nominal tertentu ke atas saja yang dikenakan pajak ini nantinya.

[Chikito]

menurut saya trader akan rugi banyak kalau begini jadinya karena ada kemungkinan trader akan membayar pajak ganda jika mereka melakukan strategi tertentu pada trading misalnya scalping.

Setidaknya hal ini secara tidak langsung mematahkan semua kontroversi tentang crypto (haram, judi atau skema ponzi) dari kalangan tertentu. Sehingga ini juga mengamankan posisi trader sebagai hak wajib pajak seperti : mendapatkan perlindungan hukum dan kerahasian data penting sebagainya. Dengan dipungutnya pajak, juga akan semakin menguatkan legalitas crypto itu sendiri di Indonesia.

ini namanya mereka mencuri uang para trader indonesia, mereka tidak peduli jika kalah namun membebankan pajak di setiap transaksi kripto, sungguh gila

Itu belum ada keputusan, mungkin juga tidak sama tiap trader, misal untuk trader kecil pajaknya lebih kecil dari pada trader besar. misalnya lagi, Kalau trading untung 1 jutaan mungkin pajaknya cuma 10ribu ≤.

[erep]

Itu belum ada keputusan, mungkin juga tidak sama tiap trader, misal untuk trader kecil pajaknya lebih kecil dari pada trader besar. misalnya lagi, Kalau trading untung 1 jutaan mungkin pajaknya cuma 10ribu ≤.

Kalau pajak PPN sudah ditentukan sebesar 0,1% maka potongannya mengikuti jumlah persentase tersebut jadi potongan pajaknya tidak menentukan jumlah besar/kecil jumlah yang dipakai untuk trading, tentu jika hal itu disahkan akan memberatkan traders indonesia dan solusinya untuk menghindari pajak akan lebih memilih untuk trade pada exchange luar dan DEX. Saya kira pemerintah perlu mempertimbangkan kembali penentuan pajak sebesar 0.1% karena aktvitas trader berupa scalping bisa berulang kali dalam sehari dan juga dengan modal yang besar.

[Oneandpure]

Itu belum ada keputusan, mungkin juga tidak sama tiap trader, misal untuk trader kecil pajaknya lebih kecil dari pada trader besar. misalnya lagi, Kalau trading untung 1 jutaan mungkin pajaknya cuma 10ribu ≤.

Kalau pajak PPN sudah ditentukan sebesar 0,1% maka potongannya mengikuti jumlah persentase tersebut jadi potongan pajaknya tidak menentukan jumlah besar/kecil jumlah yang dipakai untuk trading, tentu jika hal itu disahkan akan memberatkan traders indonesia dan solusinya untuk menghindari pajak akan lebih memilih untuk trade pada exchange luar dan DEX. Saya kira pemerintah perlu mempertimbangkan kembali penentuan pajak sebesar 0.1% karena aktvitas trader berupa scalping bisa berulang kali dalam sehari dan juga dengan modal yang besar.

Mekanisme pemotongan pajak belum diumumkan saat ini dan tidak ada spekulasi bakal langsung kena pemotongan pada market lokal, bisa saja ada opsi aset krypto dimasukan dalam laporan SPT tahunanan. Namun jika opsi kedua ini diterapkan saya rasa banyak celah untuk bisa menghindari pembayaran pajak karena tidak semua orang akan melapor jumlah aset cryptocurrency yang mereka miliki. Namun dalam beberapa minggu ke depan kita akan mengatahui mekanisme yang mana diterapkan oleh pemerintah mengingat kabar terbaru 1 Mei sudah efektif pemberlakukan pajak bagi para pengguna cryptocurrency.

[Davian144]

Mekanisme pemotongan pajak belum diumumkan saat ini dan tidak ada spekulasi bakal langsung kena pemotongan pada market lokal, bisa saja ada opsi aset krypto dimasukan dalam laporan SPT tahunanan. Namun jika opsi kedua ini diterapkan saya rasa banyak celah untuk bisa menghindari pembayaran pajak karena tidak semua orang akan melapor jumlah aset cryptocurrency yang mereka miliki. Namun dalam beberapa minggu ke depan kita akan mengatahui mekanisme yang mana diterapkan oleh pemerintah mengingat kabar terbaru 1 Mei sudah efektif pemberlakukan pajak bagi para pengguna cryptocurrency.

Boleh minta link berita tentang kabar terbaru 1 mei itu mas ? karena untuk saat ini sebenarnya semua bursa lokal yang masih berjalan dan beroperasi dengan sangat baik itu sudah pasti karena selalu membayar pajak kepada pemerintah sehingga saya sangat sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Rengga Jati disini (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5339752.msg59733941#msg59733941)

Jadi kalau memang pihak pemerintah harus mengenakan pajak lagi ke masing-masing user crypto atau pegiat crypto, maka sebagian orang pasti tidak akan setuju dan juga akan mencari celah untuk tidak membayarnya. Lagian nilai cryptocurrency itukan sering berubah-ubah dan sifatnya juga global bukan hanya khusus untuk negara kita saja mas.

[Husna QA]

Boleh minta link berita tentang kabar terbaru 1 mei itu mas ? karena untuk saat ini sebenarnya semua bursa lokal yang masih berjalan dan beroperasi dengan sangat baik itu sudah pasti karena selalu membayar pajak kepada pemerintah sehingga saya sangat sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Rengga Jati disini (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5339752.msg59733941#msg59733941)

Postingan MAAManda yang diquote @Rengga Jati di atas kalau ditelusuri sebenarnya ada lanjutan link sumber berita-nya:

Sumber: https://cointelegraph.com/news/indonesia-to-impose-0-1-crypto-tax-starting-in-may-report

Entah yang dimaksud kabar terbaru oleh @Oneandpure itu adalah dari sumber berbeda atau merujuk sumber yang sama seperti di atas.
Untuk link berita di media lokal sendiri saya lihat sudah ada yang mengiformasikannya sejak dua hari lalu, contoh:

- https://www.cnbcindonesia.com/news/20220401133453-4-327970/bersiap-sebentara-lagi-aset-kripto-kena-ppn-final-01
- https://bisnis.tempo.co/read/1577384/ppn-dan-pph-kripto-akan-berlaku-1-mei-berapa-besarannya/full&view=ok

[Luzin]

Serius ketika melakukan trade? Bukan ketika withdraw? Harusnya kalaupun mau dipajakin, bukan ke aktivitas tradenya tapi ketika withdraw ke bank (ATM).

Nunggu regulasi resminya saja, ini terlihat masih abu abu.
Jika memang serius ingin memungut pajak, seharusnya Menku dan Ditjen pajak harus benar mengerti bagaimana aturan maen exchange, jangan ambil keputusan seenak jidat. Jadi harus ada perundingan antara pelaku trader, exchange, dan pemerintah.
Ibarat kata ketika udah mau beli udah kena fee exchange, mau jual juga kena fee masih mau dipajak per trade? Bisa ni trader trader kecil seperti ane sukar berkembang eh sukar menambah profit karena kebanyakan fee. Bisa jadi itu malah akan mematikan para trader kecil. Jadi harapannya pemerintah lebih bijaksana nanti dengan hasil finalnya, jika memang serius ingin mengambil pajak crypto.