Pajak 0.5% Untuk Aset CRYPTO???

[Bitinity]

Serius ketika melakukan trade? Bukan ketika withdraw? Harusnya kalaupun mau dipajakin, bukan ke aktivitas tradenya tapi ketika withdraw ke bank (ATM).

Nunggu regulasi resminya saja, ini terlihat masih abu abu.
Jika memang serius ingin memungut pajak, seharusnya Menku dan Ditjen pajak harus benar mengerti bagaimana aturan maen exchange, jangan ambil keputusan seenak jidat. Jadi harus ada perundingan antara pelaku trader, exchange, dan pemerintah.
Ibarat kata ketika udah mau beli udah kena fee exchange, mau jual juga kena fee masih mau dipajak per trade? Bisa ni trader trader kecil seperti ane sukar berkembang eh sukar menambah profit karena kebanyakan fee. Bisa jadi itu malah akan mematikan para trader kecil. Jadi harapannya pemerintah lebih bijaksana nanti dengan hasil finalnya, jika memang serius ingin mengambil pajak crypto.

Saya sih yakin kalau Ditjen Pajak maupun Menkeu juga paham untuk hal tersebut. Pasti dilakukan researches dulu oleh staff2nya yang paham mengenai dunia crypto dan exchange. Ga mungkin lah kalau pajak tiba2 ditetapkan tanpa ada dasarnya. Tapi saya setuju kalau pajak yang sekiranya nanti ditarik pemerintah itu bukan per transaksi trade. Syukur2 bisa dikerjasamakan dengan exchange2, dan kalau bisa sih pajak dicharge sesuai profit. Jadi kalau trader lagi minus ya jangan dikenakan pajak, udah loss tapi masih ditarik pajak.

[1714569371]

1714569371

[1714569371]

1714569371

[1714569371]

1714569371

[Tumanggor]

ini namanya mereka mencuri uang para trader indonesia, mereka tidak peduli jika kalah namun membebankan pajak di setiap transaksi kripto, sungguh gila

Itu belum ada keputusan, mungkin juga tidak sama tiap trader, misal untuk trader kecil pajaknya lebih kecil dari pada trader besar. misalnya lagi, Kalau trading untung 1 jutaan mungkin pajaknya cuma 10ribu ≤.

10 ribu rupiah di kali puluhan ribu transaksi di atas satu juta perhari maka pendapatan pajak negara dari exchange sudah bisa mencicil hutang negara, ini bukan pungutan pajak tapi perampokan terhadap trader

Saya sih yakin kalau Ditjen Pajak maupun Menkeu juga paham untuk hal tersebut. Pasti dilakukan researches dulu oleh staff2nya yang paham mengenai dunia crypto dan exchange. Ga mungkin lah kalau pajak tiba2 ditetapkan tanpa ada dasarnya. Tapi saya setuju kalau pajak yang sekiranya nanti ditarik pemerintah itu bukan per transaksi trade. Syukur2 bisa dikerjasamakan dengan exchange2, dan kalau bisa sih pajak dicharge sesuai profit. Jadi kalau trader lagi minus ya jangan dikenakan pajak, udah loss tapi masih ditarik pajak.

ini juga yang menjadi perhatian saya gan, bagaimana dengan nasib trader yang kalah, jika di potong pajak juga maka istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga lagi, jika ini di sahkan maka semua trader harus demo besar besaran karena aturan yang berat sebelah ini

[Husna QA]

-snip- dan kalau bisa sih pajak dicharge sesuai profit. Jadi kalau trader lagi minus ya jangan dikenakan pajak, udah loss tapi masih ditarik pajak.

Ini bagaimana cara menentukan parameter standar bahwa aktifitas dari trader tersebut minus atau tidaknya om?.
Kalaupun memang benar pajak tersebut jadi diterapkan, saya kira pemerintah tidak akan mau ambil pusing harus memilah dulu mana trader yang profit dan mana yang loss atau bahkan minus pada aset yang di-trading-kannya tersebut.

[skarais]

Kalaupun memang benar pajak tersebut jadi diterapkan, saya kira pemerintah tidak akan mau ambil pusing harus memilah dulu mana trader yang profit dan mana yang loss atau bahkan minus pada aset yang di-trading-kannya tersebut.

Sekarang belum ada kepastian tentang bagaimana cara pemerintah menerapkan pemotongan pajak untuk trader dan menurut saya bagusnya kita tunggu saja dulu pengumuman resminya dengan harapan tidak terlalu membenani trader. Kalau pemerintah tdak mau ambil pusing maka pemotongan saat penarikan fiat mungkin lebih bagus untuk diterapkan meski hal itu bisa juga merugikan trader yang sudah rugi. :v

[AakZaki]

ini juga yang menjadi perhatian saya gan, bagaimana dengan nasib trader yang kalah, jika di potong pajak juga maka istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga lagi, jika ini di sahkan maka semua trader harus demo besar besaran karena aturan yang berat sebelah ini

Hahaha... bahasanya gan trader kok kalah? kayak main judi binomtod aja. terus mau demo kesiapa capek demo-demo itu gan.
Secara keseluruhan memang rumit menerapkan pajak terhadap orang dengan kepemilikan Aset Crypto secara individu (Diluar Market tempat ia Trading). masa orang baru berpenghasilan dari Bounty yg aset nya masih di Address pribadinya udah di minta bayar pajak kan aneh.
Mungkin jika memang penerapan pajak terhadap Crypto itu di jalankan mungkin lebih di ambil dari penarikan Withdraw dari Market. disitu juga pasti banyak yang komplain, mengingat selama ini yang tidak ada penerapan pajak aja orang-orang cari yang fee murah. setidaknya kalo memang di terapkan pajaknya harus ke semua market khususnya market yang berada di negara di mana pajak itu dijalankan.

[Chikito]

Mekanisme pemotongan pajak belum diumumkan saat ini dan tidak ada spekulasi bakal langsung kena pemotongan pada market lokal, bisa saja ada opsi aset krypto dimasukan dalam laporan SPT tahunanan. Namun jika opsi kedua ini diterapkan saya rasa banyak celah untuk bisa menghindari pembayaran pajak karena tidak semua orang akan melapor jumlah aset cryptocurrency yang mereka miliki. Namun dalam beberapa minggu ke depan kita akan mengatahui mekanisme yang mana diterapkan oleh pemerintah mengingat kabar terbaru 1 Mei sudah efektif pemberlakukan pajak bagi para pengguna cryptocurrency.

Ya sudah saya bilang di atas, bahwa itu semua butuh kejujuran, tapi di Indonesia itu sulit untuk jujur. Seandainya punya crypto sekian btc, apa lagi jika bitcoin itu berada di cold wallet yang dikirim lewat coin join (jadi Anonym), mereka akan diam saja.

Kecuali kalau nyimpan di Exchange akan mudah sekali dilacak, apa lagi di exchange teregulasi Bappeti, mereka hanya minta data KTP/Identitas langsung beres, keluar semua nama-nama wajib pajak.

ini namanya mereka mencuri uang para trader indonesia, mereka tidak peduli jika kalah namun membebankan pajak di setiap transaksi kripto, sungguh gila

Itu belum ada keputusan, mungkin juga tidak sama tiap trader, misal untuk trader kecil pajaknya lebih kecil dari pada trader besar. misalnya lagi, Kalau trading untung 1 jutaan mungkin pajaknya cuma 10ribu =.

10 ribu rupiah di kali puluhan ribu transaksi di atas satu juta perhari maka pendapatan pajak negara dari exchange sudah bisa mencicil hutang negara, ini bukan pungutan pajak tapi perampokan terhadap trader

Gak tau saya gan, saya bukan trader, itu kan baru misalkan. jika terjadi ya dibayar, kalau mau menghindar ya bagaimana caranya?.

[Bobrox]

Kalaupun memang benar pajak tersebut jadi diterapkan, saya kira pemerintah tidak akan mau ambil pusing harus memilah dulu mana trader yang profit dan mana yang loss atau bahkan minus pada aset yang di-trading-kannya tersebut.

Sekarang belum ada kepastian tentang bagaimana cara pemerintah menerapkan pemotongan pajak untuk trader dan menurut saya bagusnya kita tunggu saja dulu pengumuman resminya dengan harapan tidak terlalu membenani trader. Kalau pemerintah tdak mau ambil pusing maka pemotongan saat penarikan fiat mungkin lebih bagus untuk diterapkan meski hal itu bisa juga merugikan trader yang sudah rugi. :v

Sampai saat ini belum dijelaskan bagaiamana sistem pemotongan pajak yang diterapkan oleh pemerintah terhadap trader, apakah melalui pemotongan langsung di market saat withdraw atau saat trade. Masih banyak spekulasi dan kemungkinan namun ada juga melalui cara seperti asset atau komuditas lainnya melalui laporan harta kekayaan. Tapi pemerintah kelihatannya sudah sangat serius untuk menetapkan 0.5% pajak aset crypto bahkan per 1 April PPN saja sudah mengalami kenaikan 1% dari 100% menjadi 11% dan ada kemungkinan naik sampai 15% hingga tahun 2024.

[abhiseshakana]

Sampai saat ini belum dijelaskan bagaiamana sistem pemotongan pajak yang diterapkan oleh pemerintah terhadap trader, apakah melalui pemotongan langsung di market saat withdraw atau saat trade. Masih banyak spekulasi dan kemungkinan namun ada juga melalui cara seperti asset atau komuditas lainnya melalui laporan harta kekayaan. Tapi pemerintah kelihatannya sudah sangat serius untuk menetapkan 0.5% pajak aset crypto bahkan per 1 April PPN saja sudah mengalami kenaikan 1% dari 100% menjadi 11% dan ada kemungkinan naik sampai 15% hingga tahun 2024.

Kayaknya sih yang paling logis adalah mengenakan pajak PPH dan PPN final pada saat bertransaksi, dimana saat aktifitas trading dilakukan oleh trader diberbagai exchange yang sudah terdaftar di Bappebti, atau terjadi pemotongan balance (untuk pemenuhan PPH dan PPN) saat melakukan proses Withdrawal. Kalo dari berita terbaru nilai pajak untuk kepemilikan Crypto bukanlah sebesar 0.5%, melainkan masing 0.1% untuk PPH dan PPN Final.

[Chikito]

kemungkinan namun ada juga melalui cara seperti asset atau komuditas lainnya melalui laporan harta kekayaan.

ya itu salah satunya sudah saya jelaskan di atas, yang saya kira tidak akan efektif kalau pelapornya bohong, apa lagi crypto yang sudah ada pool coin join sangat mudah untuk mengelabuhi kalau tidak punya harta crypto.

Peraturan pajak kekayaan ini warisan hukum belanda, di amandemen tahun 1964 dan terakhir menjadi UU no.16 tahun 2009 [1]
Entah kenapa kita masih menerapkan, Saya baca bahwa negara-negara lain sudah tidak menerapkan lagi karena memang sudah tidak efektif tadi.

[1]. https://www.pajakku.com/read/609359aaeb01ba1922ccab1d/Apa-itu-Pajak-Kekayaan-dan-Bagaimana-Penerapanya-

[Bobrox]

kemungkinan namun ada juga melalui cara seperti asset atau komuditas lainnya melalui laporan harta kekayaan.

ya itu salah satunya sudah saya jelaskan di atas, yang saya kira tidak akan efektif kalau pelapornya bohong, apa lagi crypto yang sudah ada pool coin join sangat mudah untuk mengelabuhi kalau tidak punya harta crypto.

Peraturan pajak kekayaan ini warisan hukum belanda, di amandemen tahun 1964 dan terakhir menjadi UU no.16 tahun 2009 [1]
Entah kenapa kita masih menerapkan, Saya baca bahwa negara-negara lain sudah tidak menerapkan lagi karena memang sudah tidak efektif tadi.

[1]. https://www.pajakku.com/read/609359aaeb01ba1922ccab1d/Apa-itu-Pajak-Kekayaan-dan-Bagaimana-Penerapanya-

Kalau melalui SPT tahunan tentu sangat tidak efektif apalagi trader kalangan dari masyarakat biasa bukan kalangan ASN atau para pejabat negara, namun terlepas mekanismenya bagaimana pihak market lokal seperti Tokocrypto juga sudah mengumumkan di media twitter resminya. Kemungkinan akan efektif pemberlakukan pajak yang saya agak sedikit mengherankan, di satu sisi cryptocurrency masih dianggap mata uang ilegal untuk digunakan sebagai alat transaksi dan belum ada payung hukum yang menaunginya, terus sistem perpajakan takutnya nanti model sama rata, baik trader yang mendapat profit atau juga yang mengalami kerugian akan tetap dikenakan pajak.

[Chikito]

,, di satu sisi cryptocurrency masih dianggap mata uang ilegal untuk digunakan sebagai alat transaksi dan belum ada payung hukum yang menaunginya, ,

Kalau itu beda cerita mas karena kita tidak bicara soal mata uang tapi aset investasi, dan crypto sudah ada payung hukumnya berupa aturan kemendag/Bappebti dan legal digunakan sebagai investasi.

Tentu kalau mau dicompare dengan mata uang, sudah pasti segala aset investasi dan harta kekayaan akan jadi ilegal semua kayak, emas, perak dan surat obligasi lainnya?, Karena itu semua bukan sebagai alat pembayaran legal di Indonesia.

[Uang_kartal]

Nampaknya pemerintah juga sudah melirik di industri crypto. Mungkin seiring berjalannya waktu pemerintah bakal menerapkan pajak di industri crypto, entah itu dengan jumlah aset atau setiap transaksi, saya kurang tahu mengenai perhitungan pajak di crypto, bukankah malah rumit jika pemerintah mau merambah pajak ke crypto hehee.

saya sepakat dengan teman teman yang lain,walau ujung nya mau ga mau ya kita ikuti kebijakan yang di ambil pemerintah tentang pungutan pajak pada crypto.setidak nya perhitungan dan spekulasi di atas cukup logis antara kemungkinan yg terjadi baik ya atau tidak(penerapan pajak).walau saya bukan trader dan hanya berpenghasilan dari bounty dan sejenis nya.bila di bilang lebih baik dari heherapa negara yang di larang bertransaksi crypto,tentu tidak juga.setidak nya ruang gerak crypto menurut pribadi saya bila sudah di minta ppn +pph ini pemerintah akan memprioritaskan dan wadah apa yang di perlukan trader.

[masulum]

Kayaknya sih yang paling logis adalah mengenakan pajak PPH dan PPN final pada saat bertransaksi, dimana saat aktifitas trading dilakukan oleh trader diberbagai exchange yang sudah terdaftar di Bappebti, atau terjadi pemotongan balance (untuk pemenuhan PPH dan PPN) saat melakukan proses Withdrawal. Kalo dari berita terbaru nilai pajak untuk kepemilikan Crypto bukanlah sebesar 0.5%, melainkan masing 0.1% untuk PPH dan PPN Final.

Ini mungkin akan bisa dilakukan jika trader melakukan aktivitas trading di exchange yang berbasis di Indonesia atau memiliki perwakilan di Indonesia. Jika trader melakukan aktivitas trading di Binance, semua ini mungkin tidak akan berlaku, apalagi status Binance yang tidak diizinkan di Indonesia, meskipun Binance telah memberikan dukungan aktivitas trading untuk perbankan Indonesia melalui P2P. Tapi tidak tahu juga kalau misal, ada pembaruan sistem untuk Tokocrypto yang diaplikasikan pada Binance terkait perpajakan ini. Sejauh ini, CEX global yang menjadi gerbang trader Indonesia adalah Binance, jika Binance mengikuti peraturan perpajakan Indonesia, bukan tidak mungkin Indonesia akan mendapatkan hasil pajak yang cukup besar.

[erep]

Jika Binance mengikuti peraturan perpajakan Indonesia, bukan tidak mungkin Indonesia akan mendapatkan hasil pajak yang cukup besar.

Jika mengikuti peraturan perpajakan didalam negeri maka persyaratannya harus mendapatkan legalitasnya dulu, sehingga baru bisa mengikuti peraturan yang sudah berlaku di dalam negeri. Menurut pendapat saya bahwa Binance sebagai top exchange global tidak akan memberlakukan peraturan yang ada dalam negeri dan sejauh ini status exchange Binance di Indonesia masih ilegal serta di banyak negara lain juga. Saya berharap Binance tetap optimis dengan status exchange global karena jika peraturan dalam negeri kian berubah dan tidak pro kepada traders.

[skarais]

Jika mengikuti peraturan perpajakan didalam negeri maka persyaratannya harus mendapatkan legalitasnya dulu, sehingga baru bisa mengikuti peraturan yang sudah berlaku di dalam negeri.

Sudah legal gan, cuma masih dalam batasan aset komoditi. Crypto telah mendapatkan persetujuan untuk dapat diperdagangkan dan di investasikan meskipun tidak legal sebagai alat pembayaran yang sah dan menurut saya pemerintah sudah dapat menerapkan pajak atasnya.

Menurut pendapat saya bahwa Binance sebagai top exchange global tidak akan memberlakukan peraturan yang ada dalam negeri dan sejauh ini status exchange Binance di Indonesia masih ilegal serta di banyak negara lain juga.

Itu karena Binance tidak mengikuti peraturan pemerintah sehingga mereka tidak mendapatkan izin operasi di Indonesia. Jadi kalaupun trader Indonesia melakukan aktivitas tradingnya di exchange Binance tetapi kalau nanti peraturan pajak ditegakkan maka trader juga harus bayar saat mereka melakukan penarikan ke fiat terlepas di exchange mana mereka melakukannya degan asumsi pada exchange berizin Bappebti. Nyatanya trader Indonesia tetap sentralisasi sejauh ini karena semuanya harus ikut peraturan pemerintah dengan lulus KYC pada setiap exchange berizin.

[erep]

Jika mengikuti peraturan perpajakan didalam negeri maka persyaratannya harus mendapatkan legalitasnya dulu, sehingga baru bisa mengikuti peraturan yang sudah berlaku di dalam negeri.

Sudah legal gan, cuma masih dalam batasan aset komoditi. Crypto telah mendapatkan persetujuan untuk dapat diperdagangkan dan di investasikan meskipun tidak legal sebagai alat pembayaran yang sah dan menurut saya pemerintah sudah dapat menerapkan pajak atasnya.

Kalau yang agan maksud tentang Aset crypto berupa Bitcoin dan Altcoin memang telah dinyatakan legal di Indonesia sejak 2019 lalu oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti). Namun yang saya maksud diatas tentang Exchange Binance yang belum mendapatkan legalitas sebagai exchanger yang sudah mengantongi izin dari OJK maka sampai saat ini situs exchange Binance tidak akses dengan IP Indonesia.

Itu karena Binance tidak mengikuti peraturan pemerintah sehingga mereka tidak mendapatkan izin operasi di Indonesia. Jadi kalaupun trader Indonesia melakukan aktivitas tradingnya di exchange Binance tetapi kalau nanti peraturan pajak ditegakkan maka trader juga harus bayar saat mereka melakukan penarikan ke fiat terlepas di exchange mana mereka melakukannya degan asumsi pada exchange berizin Bappebti. Nyatanya trader Indonesia tetap sentralisasi sejauh ini karena semuanya harus ikut peraturan pemerintah dengan lulus KYC pada setiap exchange berizin.

Saya pikir untuk exchange global tetap pengecualian dari segala peraturan yang berlaku dalam suatu negeri karena tidak menyangkut perizinan dari OJK atau Bappebti, toh sekarang Exchange Binance sampai saat ini masuk dalam daftar investasi ilegal dan aksesnya di blokir dengan IP Indonesia. Jika pun masih juga kenak perpajakan maka solusinya fitur P2P dapat menghindari pajak karena transaksinya tidak terikat dengan exchange, hanya proses transaksi internal sesama member exchange.

referensi : https://www.liputan6.com/crypto/read/4902881/apakah-bitcoin-legal-di-indonesia-begini-penjelasannya

[fara_buduk]

penerapan pajak di indonesia tentang aset crypto sudah jelas
hanya saya ingin tahu bagaimana pelaksanaannya...? apakah setiap transaksi kita di market lokal akan terpotong dengan sendirinya ataukah setiap penarikan melalui IDR
bila melalui penarikan IDR apakah mungkin INI bisa di manipulasi ....
karna pada kenyataannya seberapa besar aset crypto yang di miliki seseorang tentunya pemerintah tidak bisa mengetahui akan hal ini karna dari sifat crpto yang notabennya adalah terdesantralisasi
sedangkan untuk market luar saya kira tidak akan di kenakan wajib pajak  .... sebagaimana orang yang mempunyai properti di luar negri yang sudah mengikuti aturan lokal luar negri

[Husna QA]

penerapan pajak di indonesia tentang aset crypto sudah jelas
hanya saya ingin tahu bagaimana pelaksanaannya...?

Kalau sudah jelas, mestinya pertanyaan agan di atas mengenai pelaksanaannya tentu sudah ada jawabannya; Dan setahu saya biasanya media nasional yang sering mengangkat tema berita tentang cryptocurrency akan 'gercep' dalam menampilkan update informasi berita termasuk hal semacam di atas.

karna pada kenyataannya seberapa besar aset crypto yang di miliki seseorang tentunya pemerintah tidak bisa mengetahui akan hal ini karna dari sifat crpto yang notabennya adalah terdesantralisasi

Bila aset Crypto-nya disimpan di Exchange apalagi yang menerapkan KYC dan kalau di Indonesia yang sudah terdaftar resmi di Bappebti, pemerintah melalui lembaga yang berwenang bisa saja meminta data member tersebut termasuk menyita aset yang dimilikinya.

[Bobrox]

Itu karena Binance tidak mengikuti peraturan pemerintah sehingga mereka tidak mendapatkan izin operasi di Indonesia. Jadi kalaupun trader Indonesia melakukan aktivitas tradingnya di exchange Binance tetapi kalau nanti peraturan pajak ditegakkan maka trader juga harus bayar saat mereka melakukan penarikan ke fiat terlepas di exchange mana mereka melakukannya degan asumsi pada exchange berizin Bappebti. Nyatanya trader Indonesia tetap sentralisasi sejauh ini karena semuanya harus ikut peraturan pemerintah dengan lulus KYC pada setiap exchange berizin.

Kayaknya kalau penarikan fiat di Binance via P2P pasti tidak akan terdeteksi pajak jika nanti sistem perpajakan langsung via exchange market lokal, karena Binance masih merupakan market yang belum mendapatkan izin operasi saat ini sampai mengakses ke Binance harus via DNS private. Namun ini hanya beberapa speklasi saja dan lebih baik menunggu keputusan resmi pemerintah dalam hal bagaimana penerapan pajak yang akan diterapkan nanti, akankah langsung pemotongan lewat market lokal atau ada mekanisme lain yang akan disusun ke depannya nanti.

[Chikito]

Saya berharap Binance tetap optimis dengan status exchange global karena jika peraturan dalam negeri kian berubah dan tidak pro kepada traders.

Tetap saja kalau ada pair BIDR dan nariknya ke bank Indonesia akan kena pajak juga. mau pro atau tidak pro, suka atau tidak suka, sekarang ini pemerintah berupaya mencari cara mengatasi defisit negara. 

penerapan pajak di indonesia tentang aset crypto sudah jelas
hanya saya ingin tahu bagaimana pelaksanaannya...? apakah setiap transaksi kita di market lokal akan terpotong dengan sendirinya ataukah setiap penarikan melalui IDR

Untuk lebih jelas bisa disimak di Peraturan Menteri Keuangan no.68/PMK.03/2022

* baca di lampiran I halaman 31 dan 32.

Jika pun masih juga kenak perpajakan maka solusinya fitur P2P dapat menghindari pajak karena transaksinya tidak terikat dengan exchange, hanya proses transaksi internal sesama member exchange.

Kayaknya kalau penarikan fiat di Binance via P2P pasti tidak akan terdeteksi pajak...

Selagi bertransaksi di luar exchange masih aman kena pajak (karena targetnya di sana),

namun transaksi p2p, si pembeli (misal AakZaki) yang menerima crypto dari saya, ketika dia hendak menjualnya, pasti balik juga ke exchange dan kena pajak  jadi tidak mungkin dia tidak menaikan fee?. kalau ikhlas sih monggo.