Pajak 0.5% Untuk Aset CRYPTO???

[Oneandpure]

Jadi bagi para pemain crypto di Binance secara otomatis tidak terkena pajak ya om? Atau ini nanti masuknya saat lapor pajak bagi yang punya NPWP?

Kalau pemain crypto di Binance tentu tidak akan kena pajak, benar kata agan @DroomieChikito kalau mau jujur dan mau melaporkan assets cryptcurrency yang ada di Binance ya buat laporan di SPT tahunan. Saya rasa jika diterapkan seperti ini jarang ada yang mau jujur meskipun masih ada yang mau melaporkan juga, soalnya agak riskan bagi keselamatan kita jiga jika melaporkan berapa jumlah kekayaan aset crypto kita di market selaian market lokal, sudah terbiasa data - data nasabah sering bocor di berbagai instasi dan hal yang kita takutkan jika melaporkan SPT tahunan bisa saja kita akan menjadi target korban untuk pencurian aset crypto.

[Mukmin]

Dalam masalah rencana pengutipan pajak dari exchange ilegal/crypto ilegal.
Kita harus pahami dulu kata ilegal menurut kamus besar bahasa Indonesia.
https://kbbi.web.id/ilegal
(Ilegal; tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah).
Secara sederhana saya pahami, Aset crypto ilegal dimaksud adalah tidak menurut hukum di NKRI atau tidak sah secara undang-undang tapi bukan sebagai Aset haram.
Saya berpendapat ketika aset di cairkan melalui exchanger yg telah legal di bappeti, otomatis terdeteksi kekayaannya oleh OJK/lembaga negara yg berwenang.
Ketika kekayaan ini tidak dilaporkan dengan sukarela serta Jujur, akan dikenakan sanksi 2 kali lipat.

[taufik123]

-snip-

Jelas tidak akan ada yang mau jujur jika harus melaporkan kekayaan asset cryptocurrency, karena memang sangat riskan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Akan banyak pertanyaan yang muncul jika ternyata asset yang dilaporkan cukup Banyak serta volume perdagangan yang besar.

Untuk data-data diri kita kemungkinan sih akan bocor dan dijual ke instansi lain contohnya saja yang paling umum dan sering terjadi adalah Telpon dari berbagai Perusahaan asuransi yang menawarkan layanannya padahal kita tidak pernah berhubungan dengan asuransi apapun.

Selama regulasi crypto di indonesia hanya sebatas komoditas dan tidak terlalu ketat tentang pajak crypto, maka sah-sah saja tidak melaporkan kekayaan asset crypto.
Lebih baik menjadi pendiam seperti orang biasa pada umumnya dan tidak mencolok, daripada tampil di publik showoff dan tentu akan menjadi target empuk.

[Chikito]

Untuk data-data diri kita kemungkinan sih akan bocor dan dijual ke instansi lain contohnya saja yang paling umum dan sering terjadi adalah Telpon dari berbagai Perusahaan asuransi yang menawarkan layanannya padahal kita tidak pernah berhubungan dengan asuransi apapun.

Selama regulasi crypto di indonesia hanya sebatas komoditas dan tidak terlalu ketat tentang pajak crypto, maka sah-sah saja tidak melaporkan kekayaan asset crypto.
Lebih baik menjadi pendiam seperti orang biasa pada umumnya dan tidak mencolok, daripada tampil di publik showoff dan tentu akan menjadi target empuk.

Memang yang ditakutkan adalah kebocoran data, Saya denger bulan lalu ada isu 49.000 data bocor yang digunakan untuk masuk ke dalam situs pemerintahan. Kalau sudah begini, wajib pajak akan was-was, apa lagi kalau menyangkut harta crypto, namun untuk data wajib pajak saya baca masih aman.

[1]. https://ekonomi.bisnis.com/read/20220303/259/1506583/isu-data-bocor-djp-data-wajib-pajak-aman-dan-dapat-diakses

[Oneandpure]

Jelas tidak akan ada yang mau jujur jika harus melaporkan kekayaan asset cryptocurrency, karena memang sangat riskan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Akan banyak pertanyaan yang muncul jika ternyata asset yang dilaporkan cukup Banyak serta volume perdagangan yang besar.

Untuk data-data diri kita kemungkinan sih akan bocor dan dijual ke instansi lain contohnya saja yang paling umum dan sering terjadi adalah Telpon dari berbagai Perusahaan asuransi yang menawarkan layanannya padahal kita tidak pernah berhubungan dengan asuransi apapun.

Selama regulasi crypto di indonesia hanya sebatas komoditas dan tidak terlalu ketat tentang pajak crypto, maka sah-sah saja tidak melaporkan kekayaan asset crypto.
Lebih baik menjadi pendiam seperti orang biasa pada umumnya dan tidak mencolok, daripada tampil di publik showoff dan tentu akan menjadi target empuk.

Tepat sekali, sebenarnya kita bukan menghindar dari wajib pajak namun efek ke depanya yang cukup riskan apalagi sampai memberikan data berapa jumlah asset crypto yang kita miliki, di negara kita kebocoran data hal yang sudah sangat lazim dan terbiasa mulai dari data BPJS, data nasabah bank hingga banyak sekali data pribadi kita yang bocor. Jangankan lembaga pajak, sekelas bank saja data kita bisa tersebar ke berbagai asuransi, hal ini terbukti saat kita menyimpan uang dalam jumlah agak sedikit besar di rekening hampir setiap hari datang berbagai macam penawaran asuransi, hal ini tidak lepas karena data yang rekening kita sudah tidak ada privasi lagi.

[erep]

Tepat sekali, sebenarnya kita bukan menghindar dari wajib pajak namun efek ke depanya yang cukup riskan apalagi sampai memberikan data berapa jumlah asset crypto yang kita miliki, di negara kita kebocoran data hal yang sudah sangat lazim dan terbiasa mulai dari data BPJS, data nasabah bank hingga banyak sekali data pribadi kita yang bocor. Jangankan lembaga pajak, sekelas bank saja data kita bisa tersebar ke berbagai asuransi, hal ini terbukti saat kita menyimpan uang dalam jumlah agak sedikit besar di rekening hampir setiap hari datang berbagai macam penawaran asuransi, hal ini tidak lepas karena data yang rekening kita sudah tidak ada privasi lagi.

Benar seperti yang agan katakan bahwa dukungan privasi untuk data personal tidak terjamin dalam negeri ini bahkan yang sangat prihatin jika data kita bisa dimanfaatkan tanpa pemberitahuan pemiliknya, untuk penyimpanan finansial di bank milik negara pun juga tidak terjamin tersimpan dengan aman, seperti kasus baru-baru ini banyak kehilangan uang nasabah karena digunakan oleh staf bank untuk keperluannya, jadi begitu miris bahwa perusahaan2 yang seharusnya melindungi data nasabah malah digunakan dengan semena-mena.

Saya setuju dengan agan @taufik123, bahwa lebih baik tidak showoff apa yang sudah kita raih dan tetap silent untuk tidak bertingkah berlebihan, sehingga orang lain tidak curiga dan tidak jadi target empuk dari pihak2 yang tidak bertanggung jawab.

[Luzin]

Lebih baik menjadi pendiam seperti orang biasa pada umumnya dan tidak mencolok, daripada tampil di publik showoff dan tentu akan menjadi target empuk.

Sebenarnya agak risih kemaren viral si IK dan DS pamer pamer, walapun saya tau tujuan mereka showoff adalah buat nyari reff.
Memang ada dua sisi keuntungan dan kerugian, dengan mereka showoff pemerintah semakin perhatian terhadap dunia trading. Kerugiannya ya efek tindakan mereka ngereff dan kerjasama dengan aplikasinya membuat pemerintah lebih memperketat aturan karena banyak korban penipuan.

Sementara mengenai pajak, kelihatannya memang semua penghasilan bahkan kalau tidak salah orang buat rumah dikenakan pajak . Indonesia mulai mencari pemasukan untuk menghindari Deflasi dan utang lebih besar. Apalagi crypto dengan peredaran uang yang sangat besar tentu itu adalah target empuk pemerintah mencari pemasukan dengan pajak. Kemudian sedikit kecewanya semua digebuk pajak, walapun memang besaran pajak terlihat kecil tapi bila diakumulasi?

[Husna QA]

Jelas tidak akan ada yang mau jujur jika harus melaporkan kekayaan asset cryptocurrency, karena memang sangat riskan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Akan banyak pertanyaan yang muncul jika ternyata asset yang dilaporkan cukup Banyak serta volume perdagangan yang besar.

Termasuk diantaranya kemungkinan adanya kecurigaan akan praktek money laundering yang merupakan masalah klasik yang seringkali ditujukan pada keberadaan penggunaan Bitcoin/cryptocurrency.

-snip- Jangankan lembaga pajak, sekelas bank saja data kita bisa tersebar ke berbagai asuransi, hal ini terbukti saat kita menyimpan uang dalam jumlah agak sedikit besar di rekening hampir setiap hari datang berbagai macam penawaran asuransi, hal ini tidak lepas karena data yang rekening kita sudah tidak ada privasi lagi.

Mengenai hal ini, dari yang pernah alami ketika mengganti tabungan baru disalah satu bank, waktu itu CS nya lebih kurang mengkonfirmasi apakah bersedia data (semisal no HP) di share ke pihak ke-tiga, saya tegas menolak untuk itu. Mestinya bank lainnya juga ada prosedur untuk konfirmasi dulu ke user-nya jika hendak menshare data seperti itu.

[Tumanggor]

Sementara mengenai pajak, kelihatannya memang semua penghasilan bahkan kalau tidak salah orang buat rumah dikenakan pajak . Indonesia mulai mencari pemasukan untuk menghindari Deflasi dan utang lebih besar. Apalagi crypto dengan peredaran uang yang sangat besar tentu itu adalah target empuk pemerintah mencari pemasukan dengan pajak. Kemudian sedikit kecewanya semua digebuk pajak, walapun memang besaran pajak terlihat kecil tapi bila diakumulasi?

benar, bahwa sekarang semuanya sampe bangun rumah pun di kenakan pajak namun yang saya lihat adanya perlakuan khusus pada para pegawai negeri dan ASN, kebanyakan dari merkea bahkan tidak di kenakan pajak

PNS tetap akan menerima penghasilan atau gaji utuh, karena PPh bagi PNS dibayarkan oleh pemerintah dan dipotong langsung oleh bendahara.

secara tidak langsung di atas hanya kalimat pemanis saja, nyatanya PNS tidak bayar pajak, selain itu apa benefit yang di terima oleh pemain kripto, jaminan kesehatan aja masih bayar sendiri kok

jika semua warga indonesia di kenakan pajak (minimal mendapat perlakuan yang sama) maka saya tidak ada masalah dengan bayar pajak karena saya cukup senang bisa berkontribusi untuk negara (terutama bantu bayar utang negara)

[lombok]

-snip-

Jelas tidak akan ada yang mau jujur jika harus melaporkan kekayaan asset cryptocurrency, karena memang sangat riskan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Akan banyak pertanyaan yang muncul jika ternyata asset yang dilaporkan cukup Banyak serta volume perdagangan yang besar.

Untuk data-data diri kita kemungkinan sih akan bocor dan dijual ke instansi lain contohnya saja yang paling umum dan sering terjadi adalah Telpon dari berbagai Perusahaan asuransi yang menawarkan layanannya padahal kita tidak pernah berhubungan dengan asuransi apapun.

Selama regulasi crypto di indonesia hanya sebatas komoditas dan tidak terlalu ketat tentang pajak crypto, maka sah-sah saja tidak melaporkan kekayaan asset crypto.
Lebih baik menjadi pendiam seperti orang biasa pada umumnya dan tidak mencolok, daripada tampil di publik showoff dan tentu akan menjadi target empuk.

Kalau begitu bisa saya kategorikan aman jika kita menggunakan binance atau exchange seperti Houbi dan kawan kawan. Mengapa, karena secara otomatis orang pajak juga tidak tau mengenai kita bermain crypto, kecuali kita main di exchange lokal yang berafiliasi sama bappebti.

Iya om jujur itu terserah dari orang-orangnya. Dan saya rasa juga bakalan sedikit atau malah tidak ada, terkecuali bagi orang yang kedapatan melakukan transaksi di exchange afiliasi bappebti. Ini pasti akan dikuras pertanyaan.

Sayang sekali data data kita sering bocor. Ini meresahkan jadi takut juga.

[Husna QA]

Kalau begitu bisa saya kategorikan aman jika kita menggunakan binance atau exchange seperti Houbi dan kawan kawan. Mengapa, karena secara otomatis orang pajak juga tidak tau mengenai kita bermain crypto, kecuali kita main di exchange lokal yang berafiliasi sama bappebti.

Aman dari pertanyaan seputar penghasilan dalam bentuk crypto sekaligus juga aman dari 'pajak' yang rencananya bakal diterapkan pada transaksi aset crypto di exchange lokal?

Jika trade-nya dari jenis cryptocurrency ke cryptocurrency lainnya ya bisa saja menggunakan exchange luar, terlebih yang tanpa KYC ataupun yang masih memperbolehkan user dari Indonesia untuk mendaftar di exchange luar tersebut, namun jika untuk me-Rupiahkan tentunya balik ke exchange lokal ataupun melalui P2P yang siap-siap kena pajak juga (baik langsung atau tidak) jika sudah diberlakukan aturan untuk itu nantinya.

[lombok]

Aman dari pertanyaan seputar penghasilan dalam bentuk crypto sekaligus juga aman dari 'pajak' yang rencananya bakal diterapkan pada transaksi aset crypto di exchange lokal?

Iya om. Kalau kita tidak menyentuh exchange lokal artinya lembaga perpajakan tidak tau dan tidak mengenakan pajak.

Jika trade-nya dari jenis cryptocurrency ke cryptocurrency lainnya ya bisa saja menggunakan exchange luar, terlebih yang tanpa KYC ataupun yang masih memperbolehkan user dari Indonesia untuk mendaftar di exchange luar tersebut, namun jika untuk me-Rupiahkan tentunya balik ke exchange lokal ataupun melalui P2P yang siap-siap kena pajak juga (baik langsung atau tidak) jika sudah diberlakukan aturan untuk itu nantinya.

Saya biasa menggunakan Binance P2P om, jadi itu bisa kemungkinan kena pajak ya om? Bukannya Binance masih dikategorikan ilegal ya jika di Indonesia? Mohon pencerahannya.

[Chikito]

Saya biasa menggunakan Binance P2P om, jadi itu bisa kemungkinan kena pajak ya om? Bukannya Binance masih dikategorikan ilegal ya jika di Indonesia? Mohon pencerahannya.

kalau baca dari halaman 5 thread ini sudah secara seksama dijelaskan bagaimana penerapannya pada p2p binance.

[Husna QA]

Saya biasa menggunakan Binance P2P om, jadi itu bisa kemungkinan kena pajak ya om? Bukannya Binance masih dikategorikan ilegal ya jika di Indonesia? Mohon pencerahannya.

Sebelumnya saya menambahkan sedikit kalimat di dalam kurung berikut ini:

-snip- siap-siap kena pajak juga (baik langsung atau tidak) jika sudah diberlakukan aturan untuk itu nantinya.

Transaksi di Binance tentu saja tidak akan dikenai pajak yang akan diberlakukan oleh pemerintah Indonesia karena memang exchange tersebut tidak memiliki izin beroperasi di Indonesia (sudah diluar wilayah hukum Indonesia). Nah 'pajak tidak langsung' yang saya maksud di atas adalah ketika agan transaksi melalui P2P merchant yang ada disana untuk 'merupiahkan' aset kripto agan, pertanyaan selanjutnya merchant tersebut menjual cryptonya lagi kemana?

Nanti coba saja diperhatikan ada tidaknya kenaikan tarif atau harga lain-lainnya yang diterapkan merchant ketika agan menggunakan P2P Binance setelah pajak untuk aset crypto di Indonesia diberlakukan. :)
btw, agan Chikito sebelumnya pernah menyinggung hal ini: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5339752.msg59770942#msg59770942

[Luzin]

Setelah direncanakan beberapa tahun lalu dan berbagai dugaan akhirnya keluar keputusan dan aturan perpajakan crypto. Sejujurnya saya sedikit pusing memahami kalimat dan belum lagi nanti birokrasinya. Selain itu sebenarnya saya sedikit keberatan dengan keputusan penarikan pajak  dalam semua transaksinya. Mengingat ketidkastabilan crypto alangkah lebih setuju jika regulasi ini ditinjau kembali untuk pemungutannya. Misal pemungutan final jika akan diubah kefiat, jadi trader merasa tidak terbebani terlalu besar. Memang kalau dalam dunia nyata transaksi jual dan beli semua ada pajaknya (kalau saya tidak salah). Bagaimna menurut teman semua disini?

Kemudian saya sedikit penasaran apakah pemungutan pajak ini sama dengan peraturan pada bursa saham Indonesia juga? Semua transaksi dipungut biaya? Sejujurnya ya memang kita di indonesia saat ini hanya dituntut tunduk pada peraturan, tapi apakah kemaren perundingan peraturan ini sudah melalui para ahli dari semua yang berkaitan dalam bidang crypto? Harapan awalnya sih tidak memberatkan para trader tapi sampai keluar keputusan ini saya memahami ini (berat) sepertinya akan berdampak besar misal volum pasar turun, trader pindah exchange luar, (IMO), karena semua transaksi ada feenya masih dipungut pajak juga

[masulum]

Setelah direncanakan beberapa tahun lalu dan berbagai dugaan akhirnya keluar keputusan dan aturan perpajakan crypto. Sejujurnya saya sedikit pusing memahami kalimat dan belum lagi nanti birokrasinya. Selain itu sebenarnya saya sedikit keberatan dengan keputusan penarikan pajak  dalam semua transaksinya. Mengingat ketidkastabilan crypto alangkah lebih setuju jika regulasi ini ditinjau kembali untuk pemungutannya. Misal pemungutan final jika akan diubah kefiat, jadi trader merasa tidak terbebani terlalu besar.

Kalau tidak salah, pemungutannya dalam bentuk IDRnya bukan dalam bentuk kriptonya, karena tidak mungkin kan negara mengambil pajak dalam bentuk kripto. Besar tidaknya, saya pikir akan fleksibel, mengingat harga berubah, sedangkan persentase pajak tetap, anggap saja persentase pajak 0.1%, ini kan tetap, jika harga turun, maka hasil pajaknya juga akan turun.

Mengenai semua transaksi, yang saya pahami penjual dan pembeli memang sama-sama dikenakan pajak. Jika itu melalui platform Bappebti akan lebih ringan, jika tidak akan lebih tinggi. Namun, memang sulit juga bagi bappebti untuk memantau di platform yang tidak terdaftar, karena kita kan tidak melaporkan address kita ke pemerintah, jadi mau bagaimana pun mungkin pemerintah ga akan ngerti kalau kita melakukan penukaran secara P2P secara personal, masa ia mereka akan melacak dulu  

apa ada yang salah dengan ini? monggo dikoreksi.

Apakah dengan pajak ini nantinya mampu membuat fee transaksi di exchange jadi lebih rendah om?

karena ini adalah sumber pemasukan utama dari exchange atau platform selain beban fee jaringan, jadi tidak akan ada pengurangan ongkos layanan. kecuali ada penurunan fee jaringan, mungkin yang turun fee jaringan saja, sedangkan fee layanan tidak akan berubah atau sebaliknya. Sekalipun ada, pastinya tidak akan besar. Misal, biaya WD di tokocrypto, 5.500 IDR, ini tidak akan berubah. sama dengan Indodax.

Masalah pajak ini, bisa tidak memberatkan, kalau kita melakukan kalkulasi trading dengan baik kok. kenaikan harga koin bisa lebih dari 10%, jika kita ditarik pajak, 2x dari jual beli, dan harga lebih dari ekspektasi kita, maka tidak ada masalah dengan tambahan biaya pajak tersebut. mungkin akan berat kalau minus doank, kaya kena stop loss atau cut loss. jadi musti hati-hati saat trading, manajemen keuangan dan penghitungan sebelum TP juga sebaiknya ditambah dengan itung2an pajak. kalau ga malas sih ya.

[lombok]

-snip-

Iya benar juga ya, bagaimanapun terimakasih saya sudah paham terkait hal ini om Husna QA dan om Chikito.

Kalau tidak salah, pemungutannya dalam bentuk IDRnya bukan dalam bentuk kriptonya, karena tidak mungkin kan negara mengambil pajak dalam bentuk kripto. Besar tidaknya, saya pikir akan fleksibel, mengingat harga berubah, sedangkan persentase pajak tetap, anggap saja persentase pajak 0.1%, ini kan tetap, jika harga turun, maka hasil pajaknya juga akan turun.

Apakah dengan pajak ini nantinya mampu membuat fee transaksi di exchange jadi lebih rendah om? Karena trader juga akan berfikir seperti om Luzin dimana sudah terkena fee lalu terkena pajak transaksi, dorongan untuk pindah ke market luar akan sangat besar, jika fee transaksi di exchange lokal mengalami penurunan untuk meningkatkan persaingan dan menjaga volume agar tetap sama apakah itu mungkin cara untuk mempertahankan trader agar tidak lari?

[panjay]

aduh pusing wkwkwk

ada TLDR nya gak ya?

btw kalo ane trading future hasilnya ane kirim dalam bentuk stables ke idx...yang bakal kena pajak yang mana? hasil trading ane di future apa pas transaksi stable ke rupiah di idx?

[erep]

Apakah dengan pajak ini nantinya mampu membuat fee transaksi di exchange jadi lebih rendah om? Karena trader juga akan berfikir seperti om Luzin dimana sudah terkena fee lalu terkena pajak transaksi, dorongan untuk pindah ke market luar akan sangat besar, jika fee transaksi di exchange lokal mengalami penurunan untuk meningkatkan persaingan dan menjaga volume agar tetap sama apakah itu mungkin cara untuk mempertahankan trader agar tidak lari?

Saya kira fee dari exchange tidak akan berubah tapi itu tergantung kebijakan internal pihak exchange jika penetapan pajak akan membuat turunnya volume perdagangan maka itu akan dipertimbangkan, tapi bagaimanapun trader tetap akan mencarikan solusi alternatif untuk menghindari pajak karena akan membebankan pemotongan jika aset yang digunakan dalam jumlah besar, kecuali kalau untuk WD mungkin tidak ada cara lain selain dari pencairan dari exchange atau layanan P2P mungkin juga ikutan meningkatkan fee transaksi meskipun lebih rendah dari exchange.

[Chikito]

aduh pusing wkwkwk

Ya karena kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah dan bahkan exchange itu sendiri, kita sebagai konsumen yang harus aktif mencari kebenaran ini.

https://jdih.kemenkeu.go.id/download/7e87ffb9-d6b1-41a1-8f57-1ad6b868feec/68~PMK.03~2022Per.pdf



Mengenai p2p itu sendiri, selagi withdrawnya pake rupiah saya kira akan kena pajak juga akhirnya, jika ditelusuri secara dalam.