Pajak 0.5% Untuk Aset CRYPTO???

[Husna QA]

btw kalo ane trading future hasilnya ane kirim dalam bentuk stables ke idx...yang bakal kena pajak yang mana? hasil trading ane di future apa pas transaksi stable ke rupiah di idx?

Trading future-nya di exchange mana dulu, kalau di exchange luar tentu tidak kena pajak, sementara kalau di exchange lokal (yang terdaftar di Bappebti) tentu kena pajak. Kemudian kalau cuma mengirim dalam artian deposit ke IDX sepemahaman saya ya tidak kena pajak. Nah untuk transaksi Stable coin ke Rupiah itulah yang kena pajak.

Contoh hitung-hitungan pajak pada transaksi jual beli aset kripto dengan mata uang fiat:
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/7e87ffb9-d6b1-41a1-8f57-1ad6b868feec/68~PMK.03~2022Per.pdf  halaman 31

Contoh hitung-hitungan pajak pada transaksi jual belu aset kripto dengan aset kripto lainnya:
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/7e87ffb9-d6b1-41a1-8f57-1ad6b868feec/68~PMK.03~2022Per.pdf  halaman 32
-Edit- ternyata agan Chikito sudah mencantumkan screenshot dari link contoh hitungan pajak di atas saat saya menuis post ini.

[TelolettOm]

btw kalo ane trading future hasilnya ane kirim dalam bentuk stables ke idx...yang bakal kena pajak yang mana? hasil trading ane di future apa pas transaksi stable ke rupiah di idx?

IDX ini maksudnya Indodax?  
Kalau boleh atu trading futurenya di mana, gan? Misal trading futurenya di Indodax, ya jelas kena pajak transaksi jual beli. Kecuali trading futurenya di exchange lain seperti Binance atau exchange global lain, maka tidak akan ada pajak dari pemerintah karena diluar jangkauan aturan tersebut. Satu lagi yang jelas bakal kena pajak, yaitu saat withdraw hasil trading agan ke rekening bank lokal.

[Oneandpure]

Apakah dengan pajak ini nantinya mampu membuat fee transaksi di exchange jadi lebih rendah om? Karena trader juga akan berfikir seperti om Luzin dimana sudah terkena fee lalu terkena pajak transaksi, dorongan untuk pindah ke market luar akan sangat besar, jika fee transaksi di exchange lokal mengalami penurunan untuk meningkatkan persaingan dan menjaga volume agar tetap sama apakah itu mungkin cara untuk mempertahankan trader agar tidak lari?

Saya kira fee dari exchange tidak akan berubah tapi itu tergantung kebijakan internal pihak exchange jika penetapan pajak akan membuat turunnya volume perdagangan maka itu akan dipertimbangkan, tapi bagaimanapun trader tetap akan mencarikan solusi alternatif untuk menghindari pajak karena akan membebankan pemotongan jika aset yang digunakan dalam jumlah besar, kecuali kalau untuk WD mungkin tidak ada cara lain selain dari pencairan dari exchange atau layanan P2P mungkin juga ikutan meningkatkan fee transaksi meskipun lebih rendah dari exchange.

Saya kira akan berdampak dan berubah jumlah fee transaksi di market lokal jika nanti sistem pajak efektif diterapkan, tapi masih menunggu keputusan terakhri sih bagaimana sistem penerapan pajak apakah langsung saat melakukan penarikan di market lokal atau masih sistem manual melalui laporan SPT tahunan, namun jika pilihan yang kedua diambli melalui laporan SPT tahunan fee penarikan di market lokal tidak akan berubah, namun jika sistem yang pertama diterapkan maka otomatis market lokal akan menyesuaikan fee dengan jumlah atau persentase yang akan kena pejak.

[Husna QA]

Saya kira akan berdampak dan berubah jumlah fee transaksi di market lokal jika nanti sistem pajak efektif diterapkan, tapi masih menunggu keputusan terakhri sih bagaimana sistem penerapan pajak apakah langsung saat melakukan penarikan di market lokal atau masih sistem manual melalui laporan SPT tahunan, namun jika pilihan yang kedua diambli melalui laporan SPT tahunan fee penarikan di market lokal tidak akan berubah, namun jika sistem yang pertama diterapkan maka otomatis market lokal akan menyesuaikan fee dengan jumlah atau persentase yang akan kena pejak.

Jika dilihat pada contoh mekanisme penarikan pajaknya, PPh yang dikenakan kepada penjual Aset kripto maupun PPN yang dikenakan pada pembeli aset kripto tersebut akan langsung dikenakan di exchanger saat terjadi transaksi, karena besarannya pun tidak lepas dari harga kripto yang diperjualbelikan saat itu. Dan nantinya exchanger yang meneruskan penyetoran PPh transaksi tersebut ke pemerintah.

Pada contoh di atas, antara No. 1 dan No. 2 berarti ada dua pajak yang sekaligus mesti dibayar (PPh dan PPN) sekaligus?
Contoh Tuan B akan dikenakan PPh atas penyerahan koin F dan juga dikenakan PPN ketika menerima Koin G dari Nyonya C, begitukah?

[Chikito]

Pada contoh di atas, antara No. 1 dan No. 2 berarti ada dua pajak yang sekaligus mesti dibayar (PPh dan PPN) sekaligus?
Contoh Tuan B akan dikenakan PPh atas penyerahan koin F dan juga dikenakan PPN ketika menerima Koin G dari Nyonya C, begitukah?

Saya rasa begitu (PPN dan PPH), Tuan B akan dikenakan pajak atas penyerahan coin F,
Sedangkan nyonya C akan dikenakan pajak atas penyerahan coin G
Jadi dalam hal ini mereka berbagi, tapi tetap membayar dua pajak sekaligus karena bermuaranya di 1 pasal yaitu pasal 22 pph dan ppn,
soalnya kalau saya check, jika transaksi lebih dari 2 juta maka wajib juga pph, jika kurang dari pada itu maka hanya dikenakan ppn saja.

https://ayopajak.com/cara-menghitung-pajak-ppn-dan-pph/

[Luzin]

Saya rasa begitu (PPN dan PPH), Tuan B akan dikenakan pajak atas penyerahan coin F,
Sedangkan nyonya C akan dikenakan pajak atas penyerahan coin G
Jadi dalam hal ini mereka berbagi, tapi tetap membayar dua pajak sekaligus karena bermuaranya di 1 pasal yaitu pasal 22 pph dan ppn,
soalnya kalau saya check, jika transaksi lebih dari 2 juta maka wajib juga pph, jika kurang dari pada itu maka hanya dikenakan ppn saja.

https://ayopajak.com/cara-menghitung-pajak-ppn-dan-pph/

Jadi kalau memang kebijakannya langsung dari potong di exchange tentu terlihat lebih mudah, hanya kalkulasinya kita harus lebih teliti mengenai fee dan pajak, jangan sampai TP tapi tidak bisa menuutup kedua kewajiban.  .
Jika seperti itu berarti bagi yang tidak punya NPWP apakah perlu lapor ke kantor pajak setiap tahunnya?  atau nanti kita malah diwajibkan ngisi SPT tahunan secara online dari exchange?

[abhiseshakana]

btw kalo ane trading future hasilnya ane kirim dalam bentuk stables ke idx...yang bakal kena pajak yang mana? hasil trading ane di future apa pas transaksi stable ke rupiah di idx?

IDX ini maksudnya Indodax?  
Kalau boleh atu trading futurenya di mana, gan? Misal trading futurenya di Indodax, ya jelas kena pajak transaksi jual beli. Kecuali trading futurenya di exchange lain seperti Binance atau exchange global lain, maka tidak akan ada pajak dari pemerintah karena diluar jangkauan aturan tersebut. Satu lagi yang jelas bakal kena pajak, yaitu saat withdraw hasil trading agan ke rekening bank lokal.

Setauku IDX itu adalah Indonesia Stock Exchange alias Bursa Efek Indonesia, tetapi apakah memang IDX bisa menerima Stable Coin ?

Contoh hitung-hitungan pajak pada transaksi jual beli aset kripto dengan mata uang fiat:
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/7e87ffb9-d6b1-41a1-8f57-1ad6b868feec/68~PMK.03~2022Per.pdf  halaman 31

Mantab bener peraturan pajak atas kripto ini, peminer juga tak luput dari wajib pajak  . Yang masih sedikit bingung, apakah jika melakukan mining pada mining pool diluar Indonesia juga bakal tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan serta wajib membuat faktur pajak.

[TelolettOm]

Jadi kalau memang kebijakannya langsung dari potong di exchange tentu terlihat lebih mudah, hanya kalkulasinya kita harus lebih teliti mengenai fee dan pajak, jangan sampai TP tapi tidak bisa menuutup kedua kewajiban.  .

Harusnya iya. Yang dikenai pajak harusnya memang cuman exchange saja. Pihak exchange nantinya memberikan fee transaksi, atau fee wd, atau fee depo. Fee tersebut sudah include pajak dari pemerintah. Wajar kalau exchange kena pajak, mereka kan badan usaha yang jelas management keuangannya dan mereka perlu ijin pemerintah untuk beroperasi. Tapi kalau investor atau trader kayak kita, apa andil pemerintah terhadap kita sampe2 kita kena pajak njilemet begitu?

Jika seperti itu berarti bagi yang tidak punya NPWP apakah perlu lapor ke kantor pajak setiap tahunnya?  atau nanti kita malah diwajibkan ngisi SPT tahunan secara online dari exchange?

Mending gak usah membuat NPWP kalau tidak mendesak. Kan penghasilan dari crypto ini juga tidak menentu. Bisa saja tahun ini aktif dan lumayan penghasilannya, tapi tahun depan gak begitu aktif dan penghasilannya kurang dari ketentuan bayar pajak. Kalau ada SPT online, saya milih gak ngisi kalau bukan wajib.

Setauku IDX itu adalah Indonesia Stock Exchange alias Bursa Efek Indonesia, tetapi apakah memang IDX bisa menerima Stable Coin ?

Kalau stock exchange berarti gak masuk ke sini pembahasannya. Kita kan cuman bahas pajak untuk aset crypto. 

[Chikito]

Jika seperti itu berarti bagi yang tidak punya NPWP apakah perlu lapor ke kantor pajak setiap tahunnya?  atau nanti kita malah diwajibkan ngisi SPT tahunan secara online dari exchange?

sebenarnya NPWP itu wajib dan tidak wajib sih, kalau berdasarkan KP dirjen Pajak No. PER-20/PJ/2013
Jadi, kalau misal penghasilan agan luzin 54 juta lebih dalam setahun, maka wajib bayar pajak, dalam hal ini wajib juga memiliki NPWP.

kalau SPT itu bukan dari exchange ya, setahu saya SPT itu langsung dari dirjen pajak, biasanya kalau daftar online akan dapat email untuk sebagai pengingat.
kalau sudah punya NPWP maka wajib ngisi SPT.

[1]. https://www.pajakku.com/read/5ee8473b73d3a80b56c1b027/Apakah-Perlu-Memiliki-NPWP?

[Husna QA]

Jadi kalau memang kebijakannya langsung dari potong di exchange tentu terlihat lebih mudah, hanya kalkulasinya kita harus lebih teliti mengenai fee dan pajak, jangan sampai TP tapi tidak bisa menuutup kedua kewajiban.  ;D.

Harusnya iya. Yang dikenai pajak harusnya memang cuman exchange saja. Pihak exchange nantinya memberikan fee transaksi, atau fee wd, atau fee depo. Fee tersebut sudah include pajak dari pemerintah. Wajar kalau exchange kena pajak, mereka kan badan usaha yang jelas management keuangannya dan mereka perlu ijin pemerintah untuk beroperasi. Tapi kalau investor atau trader kayak kita, apa andil pemerintah terhadap kita sampe2 kita kena pajak njilemet begitu? -snip-

Bukankah sama aja om kalau begitu, trader yang ada sebenarnya membayar pajak juga melalui fee yang include pajak tersebut, dengan kata lain mekanisme pajaknya dititip via exchange?

Asumsi saya sih untuk pajak ini hitungannya akan terpisah diluar dari fee withdrawal atau fee lain (kalau fee depo sepertinya sudah pada banyak yang gratis deh). Jadi ada semacam kolom tersendiri untuk biaya pajak ini agar user bisa langsung mengetahui besaran pajak yang mereka bayarkan itu berapa.

[Oneandpure]

Jika seperti itu berarti bagi yang tidak punya NPWP apakah perlu lapor ke kantor pajak setiap tahunnya?  atau nanti kita malah diwajibkan ngisi SPT tahunan secara online dari exchange?

sebenarnya NPWP itu wajib dan tidak wajib sih, kalau berdasarkan KP dirjen Pajak No. PER-20/PJ/2013
Jadi, kalau misal penghasilan agan luzin 54 juta lebih dalam setahun, maka wajib bayar pajak, dalam hal ini wajib juga memiliki NPWP.

kalau SPT itu bukan dari exchange ya, setahu saya SPT itu langsung dari dirjen pajak, biasanya kalau daftar online akan dapat email untuk sebagai pengingat.
kalau sudah punya NPWP maka wajib ngisi SPT.

[1]. https://www.pajakku.com/read/5ee8473b73d3a80b56c1b027/Apakah-Perlu-Memiliki-NPWP?

Kalau tidak salah ada peraturan dengan minimal batas jumlah penghasilan sampe berapa akan dikenakan pajak, saya pernah cek mutasi salah satu rekening BUMN dan disitu saldo saya terpotong dengan keterangan potongan pajak. Saya rasa dengan menyimpan uang di bank dan sudah mencapai batas untuk kena pajak secara otomatis akan terpotong sendiri tergantung jumlah uang yang kita simpan. Untk laporan PST tahunan sepertinya pembayaran pajak terpisah dan tidak mengalami pemotongan langsung seperti halnya dengan uang yang disimpan di rekening bank.

[Chikito]

Kalau tidak salah ada peraturan dengan minimal batas jumlah penghasilan sampe berapa akan dikenakan pajak, saya pernah cek mutasi salah satu rekening BUMN dan disitu saldo saya terpotong dengan keterangan potongan pajak. Saya rasa dengan menyimpan uang di bank dan sudah mencapai batas untuk kena pajak secara otomatis akan terpotong sendiri tergantung jumlah uang yang kita simpan. Untk laporan PST tahunan sepertinya pembayaran pajak terpisah dan tidak mengalami pemotongan langsung seperti halnya dengan uang yang disimpan di rekening bank.

Mungkin itu biaya admin bulanan?, Pajak di rekening bank itu kalau setau saya di atas 1 milyar.
Yg benar itu SPT bukan PST

[Luzin]

Mantab bener peraturan pajak atas kripto ini, peminer juga tak luput dari wajib pajak  . Yang masih sedikit bingung, apakah jika melakukan mining pada mining pool diluar Indonesia juga bakal tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan serta wajib membuat faktur pajak.

Jangan salah om negara sudah kebingungan nyari pemasukan setelah mengelontorkan berjibun bantuan yang saya pikir tidak terlalu efektif, bahkan saya kemaren sempet lihat di tv dpr ketika rapat petani padi juga kena PPN kalau saya tidak salah dan lupa sekitar 1,1% dan bahkan sampai singkong juga kena pajak. (maaf oot)  

kalau SPT itu bukan dari exchange ya, setahu saya SPT itu langsung dari dirjen pajak, biasanya kalau daftar online akan dapat email untuk sebagai pengingat.
kalau sudah punya NPWP maka wajib ngisi SPT.

Iya om, maksud saya ditjen pajak bekerjasama dengan exchange dan mengirimkan link SPT online dengan catatan apakah mungkin saldo modal diatas ketentuan pengisian SPT. Sedangakan untuk saldo di bawah itu hanya terkena pajak transaksi tanpa perlu laporan ya? Entahlah bagaimana opsinya nanti saya masih abu abu berharap tidak membuat para trader lokal bermigrasi ke luar negeri.

Bahkan ini juga disamaikan oleh bos rekeningku.com jika pajak 0,1% tiap transaksi cukup memberatkan para pelaku crypto.
Sumber: https://blockchainmedia.id/bos-rekeningku-com-pajak-aset-kripto-akan-sangat-memberatkan-pengguna/

[abhiseshakana]

Harusnya iya. Yang dikenai pajak harusnya memang cuman exchange saja. Pihak exchange nantinya memberikan fee transaksi, atau fee wd, atau fee depo. Fee tersebut sudah include pajak dari pemerintah. Wajar kalau exchange kena pajak, mereka kan badan usaha yang jelas management keuangannya dan mereka perlu ijin pemerintah untuk beroperasi. Tapi kalau investor atau trader kayak kita, apa andil pemerintah terhadap kita sampe2 kita kena pajak njilemet begitu?

Pemerintah sudah menetapkan bahwa Cryptocurrency adalah aset komoditas yang bisa diperdagangkan di Bursa Kripto, jadi menurutku faktor kepemilikan aset inilah yang membuat pemerintah menjadi memiliki landasan untuk mengenakan pajak atas kepemilikan crypto (beserta transaksinya).

Sebenarnya untuk kepemilikan/transaksi Crypto diluar exchange (terdaftar) untuk perihal pajaknya tetap kembali pada kesadaran masing-masing individu, karena jika yang bersangkutan tidak melaporkan (membuat faktur pajak) maka untuk bukti kepemilikan juga masih akan sulit untuk dilacak. Sedangkan untuk kepemilikan/transaksi yang berada di akun exchange (terdaftar) sudah barang tentu tidak akan bisa dielakkan dari wajib pajak karena ada data KYC.

[masulum]

Bahkan ini juga disamaikan oleh bos rekeningku.com jika pajak 0,1% tiap transaksi cukup memberatkan para pelaku crypto.

Memang terbilang berat, karena pajak ditarik per transaksi, yang pasti menjadi pikiran dari trader adalah "iya kalau saya opit 10% per koin, kena pajak 0,1% mah kecil, lah kalau cutloss, kan jadi ruginya nambah 0,1%" dari sebagian trader, mereka juga pasti tidak akan trading disatu jenis koin/token, pasti beberapa dengan mengikuti saran difersifikasi, kalau milih 10 koin, jadi 1% totalnya, ini satu kali transaksi, kalau out & entry bolak balik sehari karena tujuannya scalping, kan bisa lebih mungkin pajak nyampe 2-5% secara keseluruhan dalam satu hari.

[abhiseshakana]

Memang terbilang berat, karena pajak ditarik per transaksi, yang pasti menjadi pikiran dari trader adalah "iya kalau saya opit 10% per koin, kena pajak 0,1% mah kecil, lah kalau cutloss, kan jadi ruginya nambah 0,1%" dari sebagian trader, mereka juga pasti tidak akan trading disatu jenis koin/token, pasti beberapa dengan mengikuti saran difersifikasi, kalau milih 10 koin, jadi 1% totalnya, ini satu kali transaksi, kalau out & entry bolak balik sehari karena tujuannya scalping, kan bisa lebih mungkin pajak nyampe 2-5% secara keseluruhan dalam satu hari.

Bener banget Om ... Saat melakukan trading selalu ada potensi dimana trader akan melakukan Cut-loss/Stop-loss untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Tentunya pada kondisi seperti ini kerugian yang akan diderita trader akan bertambah (karena adanya pajak). Anggap saja nilainya tidak besar, akan tetapi tetap saja akan membuat perasaan menjadi dongkol, bahkan tidak sedikit trader yang bela-belain untuk mengambil posisi market maker demi untuk menghindari fee transaksi  .

[Oneandpure]

Memang terbilang berat, karena pajak ditarik per transaksi, yang pasti menjadi pikiran dari trader adalah "iya kalau saya opit 10% per koin, kena pajak 0,1% mah kecil, lah kalau cutloss, kan jadi ruginya nambah 0,1%" dari sebagian trader, mereka juga pasti tidak akan trading disatu jenis koin/token, pasti beberapa dengan mengikuti saran difersifikasi, kalau milih 10 koin, jadi 1% totalnya, ini satu kali transaksi, kalau out & entry bolak balik sehari karena tujuannya scalping, kan bisa lebih mungkin pajak nyampe 2-5% secara keseluruhan dalam satu hari.

Bener banget Om ... Saat melakukan trading selalu ada potensi dimana trader akan melakukan Cut-loss/Stop-loss untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Tentunya pada kondisi seperti ini kerugian yang akan diderita trader akan bertambah (karena adanya pajak). Anggap saja nilainya tidak besar, akan tetapi tetap saja akan membuat perasaan menjadi dongkol, bahkan tidak sedikit trader yang bela-belain untuk mengambil posisi market maker demi untuk menghindari fee transaksi  .

Kalau dihitung per transaksinya tidak ada kepedulian pemerintah khususnya dirjen pajak apakah trader mendapatkan keuntungan atau kerugian, itu bukan menjadi urusan mereka namun yang terpenting berapa banyak pajak yang mereka ambil. Maaf sebelumnya sudah berlaku bagi pemain affiliasi dalam hal promosi FB ads bahkan sadisnya disana sampai 10% pemotongan pajak tanpa peduli apakah iklannya kena AME atau tidak. Ini juga akan berlaku pada cryptocurrency mengingat pemerintah saat ini sangat gencar dalam hal urusan pajak namun di satu sisi banyak sekali kasus pemutihan pajak pada perusahan2 besar.

[Chikito]

berharap tidak membuat para trader lokal bermigrasi ke luar negeri.

kalau exchange luar bisa narik pake rupiah pasti dah ramai2 migrasi om. masalahnya, untuk menikmati hasil tetap saja akhir dari semua itu ke exchange lokal.

namun di satu sisi banyak sekali kasus pemutihan pajak pada perusahan2 besar.

namanya trader apalagi main kecil-kecil gampang sekali dipajakin. sehingga butuh asosiasi atau pengurus kayak Pedagang Aset Kripto Indonesia.

Entah apa fungsi dari ASPAKRINDO itu sendiri kalau tidak bisa mengayomi suara dari para pedagang/trader aset kripto itu sendiri, mereka adalah asosiasi sehingga suara mereka bisa didengar, apalagi mereka itu telah terdaftar dan dapat izin bapetti. [1], atau hanya ngurusin trader whales aja?.

[1]. https://aspakrindo.org

[abhiseshakana]

berharap tidak membuat para trader lokal bermigrasi ke luar negeri.

kalau exchange luar bisa narik pake rupiah pasti dah ramai2 migrasi om. masalahnya, untuk menikmati hasil tetap saja akhir dari semua itu ke exchange lokal.

Semisal Binance tidak menon-aktifkan proses withdrawal (IDR) ke akun bank lokal, kemungkinan akan banyak orang yang bakal melakukan migrasi ke Binance. Sayangnya karena sebuah alasan Binance mematikan fitur withdrawal tersebut atau bisa jadi pemerintah Indonesia memberlakukan larangan buat bank-bank lokal untuk memfasilitasi proses deposit/withdrawal pada platform Binance karena Binance sendiri bukanlah exchange yang terdaftar di Bappebti.

[masulum]

-snip- Anggap saja nilainya tidak besar, akan tetapi tetap saja akan membuat perasaan menjadi dongkol, bahkan tidak sedikit trader yang bela-belain untuk mengambil posisi market maker demi untuk menghindari fee transaksi  .

Haha, ini bukan rahasia lagi, semua ingin gratis 

Semisal Binance tidak menon-aktifkan proses withdrawal (IDR) ke akun bank lokal, kemungkinan akan banyak orang yang bakal melakukan migrasi ke Binance. Sayangnya karena sebuah alasan Binance mematikan fitur withdrawal tersebut atau bisa jadi pemerintah Indonesia memberlakukan larangan buat bank-bank lokal untuk memfasilitasi proses deposit/withdrawal pada platform Binance karena Binance sendiri bukanlah exchange yang terdaftar di Bappebti.

1 hal yang akan menjadi kerugian bagi trader Indonesia dengan kehadiran pajak ini, Binance memang tidak mengaktifkan WD ke bank Indonesia, tapi, ada P2P yang berjalan. Jika mungkin pajak sudah diberlakukan, dan Binance tidak mau mengambil risiko semakin tidak dapat diakses oleh trader Indonesia, dengan menghilangkan P2P untuk Indonesia, kalau ini terjadi, yang sering melakukan P2P mau ga mau harus migrasi ke exchange lokal