Pajak 0.5% Untuk Aset CRYPTO???

[Luzin]

, dengan menghilangkan P2P untuk Indonesia, kalau ini terjadi, yang sering melakukan P2P mau ga mau harus migrasi ke exchange lokal 

Selama ini saya banyak mengunakan fitur p2p kalu WD meski feenya dobel. Jadi harapannya sih tidak, saya pikir cukup rugi jika mereka kehilangan user indonesia. Toh selama ini binance di block tetap saja ada jalan buat akses, dan jika pakai aplikasi di smartphone ini masih bisa dibuka dan melakukan transaksi. Sedikit penasaran kenapa dihapus p2pnya, apakah bisa bisa bermasalah nantinya dengan kebijakan pajak? Kemudian Bagaimana dengan alternatif exchange lain macam kucoin, polo, bitrex, saya sudah lama tak memakai.

[1715235070]

1715235070

[Chikito]

Selama ini saya banyak mengunakan fitur p2p kalu WD meski feenya dobel.

Ini fee double maksudnya gimana om,
Jika ada pilihan, membayar fee double atau bayar pajak?, dengan asumsi nilai keduanya sama persis.

[Oneandpure]

Semisal Binance tidak menon-aktifkan proses withdrawal (IDR) ke akun bank lokal, kemungkinan akan banyak orang yang bakal melakukan migrasi ke Binance. Sayangnya karena sebuah alasan Binance mematikan fitur withdrawal tersebut atau bisa jadi pemerintah Indonesia memberlakukan larangan buat bank-bank lokal untuk memfasilitasi proses deposit/withdrawal pada platform Binance karena Binance sendiri bukanlah exchange yang terdaftar di Bappebti.

Sudah semistinya ini kaalu Binance maish support withdraw IDR ke rekening bank bagi member Indo hampir setiap hari ada transaksi penarikan disana, bahkan pas awal dibuka withdraw di Binance ke IDR semua member yang biasanya withdraw melalui Indodax pindah ke Binance dan saat itu harga convert voucher Inodax turun drastis dari biasanya fee pengepul 1% turun sampe ke 0.4% hingga 0.5%. Namun hanya bertaham beberapa minggu saja sebelum Binance menutup akses withdraw ke IDR. Sepertinya tidak ada peluang lagi bagi Binance membuka kembali proses withdraw ke rekening apalagi dengan sistem perpajakan yang akan diterapkan saat ini oleh pemerintah.

[TelolettOm]

Bukankah sama aja om kalau begitu, trader yang ada sebenarnya membayar pajak juga melalui fee yang include pajak tersebut, dengan kata lain mekanisme pajaknya dititip via exchange?

Asumsi saya sih untuk pajak ini hitungannya akan terpisah diluar dari fee withdrawal atau fee lain (kalau fee depo sepertinya sudah pada banyak yang gratis deh). Jadi ada semacam kolom tersendiri untuk biaya pajak ini agar user bisa langsung mengetahui besaran pajak yang mereka bayarkan itu berapa.

Sama ya 
Iya, maksud saya memang begitu, pajak yang kita bayar sudah include di fee transaksi/WD/transfer.

Berarti kan fee di exchangenya jadi lebih besar kalau begitu. Tidak perlu kolom berbeda, satukan saja ke kolom fee yang ada di exchange tersebut. Hanya tinggal tambahi ada kolom persentase/besaran pajaknya. Dengan begini, user exchange yang ada juga lebih mudah paham pajak yang mereka tanggung sepertinya seberapa.

[Husna QA]

Iya, maksud saya memang begitu, pajak yang kita bayar sudah include di fee transaksi/WD/transfer.

Berarti kan fee di exchangenya jadi lebih besar kalau begitu.

Persepsi yang saya tangkap dari kalimat yang digarisbawahi tersebut adalah pajak sudah terakumulasi langsung pada fee transaksi, jadi besaran total pajak yang mesti dikeluarkan tidak didetailkan, sehingga seolah fee yang ada jadi terlihat naik dari sebelum diberlakukannya pajak.

Tidak perlu kolom berbeda, satukan saja ke kolom fee yang ada di exchange tersebut. Hanya tinggal tambahi ada kolom persentase/besaran pajaknya. Dengan begini, user exchange yang ada juga lebih mudah paham pajak yang mereka tanggung sepertinya seberapa.

Artinya ada kolom lagi kan? Yang saya maksud sebelumnya juga begitu, untuk pajak ada kolomnya lagi dan bukan langsung dijumlahkan dengan fee transaksi sehingga tidak tertera jumlah pajaknya berapa, meskipun kalau mau dihitung manual bisa saja tinggal melihat ketentuan berapa persen pajaknya dan juga nominal transaksi aset kripto sebelum pajak.

[lombok]

Sepertinya tidak ada peluang lagi bagi Binance membuka kembali proses withdraw ke rekening apalagi dengan sistem perpajakan yang akan diterapkan saat ini oleh pemerintah.

Apakah jadi seperti itu om? Saya fikir tidak menjadi seburuk itu nantinya, dan masih akan terus berlanjut. Atau akan menjadi pendorong binance untuk masuk ke Indonesia agar legal.
Nyatanya Binomo yang ilegalpun masih banyak yang deposit lewat rekening? Apalagi Binance. Berkaca dari itu kemungkinan kecil saja jika WD dan depo P2P binance bakalan berakhir.

[Chikito]

Sepertinya tidak ada peluang lagi bagi Binance membuka kembali proses withdraw ke rekening apalagi dengan sistem perpajakan yang akan diterapkan saat ini oleh pemerintah.

Apakah jadi seperti itu om? Saya fikir tidak menjadi seburuk itu nantinya, dan masih akan terus berlanjut. Atau akan menjadi pendorong binance untuk masuk ke Indonesia agar legal.
Nyatanya Binomo yang ilegalpun masih banyak yang deposit lewat rekening? Apalagi Binance. Berkaca dari itu kemungkinan kecil saja jika WD dan depo P2P binance bakalan berakhir.

Sebagaimana dikatakan di atas, binance kan tidak bisa lagi deposit/withdraw pakai rupiah, jadi kalau mereka mau, ya ikuti regulasi Indonesia (KYC) tanpa terkecuali.

[AakZaki]

Baru saja saya dapat bocoran dari team Indodax bahwasanya Pajak Transaksi Aset Crypto yaitu: PPN 0.11% dan PPH 0.1%.
dan beliau menjelaskan perdagangan Crypto di Indodax akan ada perubahan biaya di bagian setiap transaksinya, yang mana awalnya setiap transaksi Taker 0.3% dan Maker 0% ini akan ada perubahan menjadi Taker 0.51% dan Maker 0%.

Perubahan tersebut akan dilakukan mulai 1 Mei 2022 mendatang.
Terkait Informasi teknis lain nya akan di informasikan sesuai dengan perkembangan mekanisme regulasi oleh Direktorat Jenderal Pajak, tutupnya.

[abhiseshakana]

Baru saja saya dapat bocoran dari team Indodax bahwasanya Pajak Transaksi Aset Crypto yaitu: PPN 0.11% dan PPH 0.1%.
dan beliau menjelaskan perdagangan Crypto di Indodax akan ada perubahan biaya di bagian setiap transaksinya, yang mana awalnya setiap transaksi Taker 0.3% dan Maker 0% ini akan ada perubahan menjadi Taker 0.51% dan Maker 0%.

Saya asumsikan perubahan fee transaksi dari taker 0.3% menjadi 0.51% belum termasuk dari adanya nilai pajak PPN 0.11% dan PPH 0.1% (atau dengan kata lain kenaikan tersebut murni dari kebijakan pihak Indodax sendiri), soalnya fee maker tidak berubah (tetap 0%). Berarti untuk estimasi fee transaksi + pajak untuk transaksi crypto ke crypto, untuk taker adalah 0.72% dan untuk maker adalah 0.21% (biaya ini akan lebih murah jika jenis transaksinya adalah crypto ke Fiat, karena pembebanan PPH hanya untuk penjual dan PPN hanya untuk pembeli).

CMIIW

[masulum]

-snip-

Kayanya memang demikian sih mas, kenaikan fee taker yang diumumkan tersebut adalah untuk layanan exchange dan di luar pajak yang akan dibebankan. Dengan nilai 0.72% akan sangat terasa untuk trader receh, semoga saja pemerintah melakukan pengkajian ulang untuk masalah pajak ini. Karena, jika ini dipertahankan, kemungkinan trader akan lebih memilih untuk trade di exchange luar daripada lokal. Memang, Indodax bukan satu-satunya exchange di Indonesia saat ini, jika Tokocrypto tidak menaikkan biaya layanan, bukan tidak mungkin akan lebih banyak yang pindah dari Indodax ke Tokocrypto untuk mencari fee yang lebih murah.

[Luzin]

Baru saja saya dapat bocoran dari team Indodax bahwasanya Pajak Transaksi Aset Crypto yaitu: PPN 0.11% dan PPH 0.1%.
dan beliau menjelaskan perdagangan Crypto di Indodax akan ada perubahan biaya di bagian setiap transaksinya, yang mana awalnya setiap transaksi Taker 0.3% dan Maker 0% ini akan ada perubahan menjadi Taker 0.51% dan Maker 0%.

Perubahan tersebut akan dilakukan mulai 1 Mei 2022 mendatang.
Terkait Informasi teknis lain nya akan di informasikan sesuai dengan perkembangan mekanisme regulasi oleh Direktorat Jenderal Pajak, tutupnya.

Jadi penasaran dengan pemotongannya, dikenai ppn atau taker dulu ya (jika instan). Tapi mungkin kena taker dulu ya? Coba menghitung jika trade 1juta maka 0.51% maka Rp 5100,- ditambah potongan PPN setelah dikenai Taker sekitar Rp 1100,- jadi potongan tiap transaksi sekitar Rp 6.200. CMIIW

[Husna QA]

Baru saja saya dapat bocoran dari team Indodax bahwasanya Pajak Transaksi Aset Crypto yaitu: PPN 0.11% dan PPH 0.1%.
dan beliau menjelaskan perdagangan Crypto di Indodax akan ada perubahan biaya di bagian setiap transaksinya, yang mana awalnya setiap transaksi Taker 0.3% dan Maker 0% ini akan ada perubahan menjadi Taker 0.51% dan Maker 0%. -snip-

Lumayan juga itu kenaikan biaya disetiap transaksi taker/maker, di Indodax apakah kenaikan tersebut hasil dari setelah ditambahkan PPN dan PPH pada transaksi aset kriptonya atau mesti bayar pajak lagi diluar perubahan biaya transaksi tersebut?

Sementara itu tadi saya dapat email dari Luno perihal pemberitahuan penyesuaian biaya terkait adanya pajak ini:

Perubahan biaya admin fitur Dompet dan Exchange

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022, pemerintah mengeluarkan regulasi pemajakan untuk transaksi aset kripto yang efektif mulai tanggal 1 Mei 2022.

Untuk membantu Anda mentaati peraturan pajak ini, biaya admin transaksi Anda di aplikasi Luno akan berubah mulai 1 Mei 2022 — 1.1% untuk transaksi di fitur Dompet dan 0.41% untuk transaksi Taker di fitur Exchange. Biaya transaksi tersebut sudah mencakup salah satu potongan pajak di bawah ini:

• 0.11% PPN untuk transaksi beli aset kripto menggunakan rupiah
• 0.1% PPh untuk transaksi jual aset kripto ke rupiah (tidak termasuk penarikan)

Ada yang cukup menarik perhatian saya, yakni fitur trade kripto ke kripto dinonaktifkan:

-snip- trading pairs aset kripto dengan aset kripto baik di fitur Dompet maupun Exchange juga kami nonaktifkan sejak tanggal 29 April demi kenyamanan pelanggan kami dan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan no.68 tahun 2022.

Jadi mau tidak mau harus di trade dulu ke Rupiah kalau tujuannya mau mengalihkan aset kripto ke jenis aset kripto lainnya.

[erep]

Ada yang cukup menarik perhatian saya, yakni fitur trade kripto ke kripto dinonaktifkan:

-snip- trading pairs aset kripto dengan aset kripto baik di fitur Dompet maupun Exchange juga kami nonaktifkan sejak tanggal 29 April demi kenyamanan pelanggan kami dan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan no.68 tahun 2022.

Jadi mau tidak mau harus di trade dulu ke Rupiah kalau tujuannya mau mengalihkan aset kripto ke jenis aset kripto lainnya.

karena peraturan tersebut merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan no.68 tahun 2022 maka kemungkinan semua exchange yang berbasis perizinan di Indonesia akan mengikuti peraturan itu, jadi saya di sayangkan pair aset kripto to kripto di nonaktifkan jadi potensi kenak pajak menjadi 2 kali karena kita harus menukarkan lagi dari IDR ke koin yang ingin kita beli.

Dalam artikel yang di kutip dari Tokocrypto tentang Tanya Jawab Lengkap Aturan Pajak Aset Kripto yang Wajib Dipahami, ada hal yang sangat menarik yang akan saya rangkum dengan peraturan terbaru :

- Tarif PPN yang dikenakan ialah 0,11% dari nilai transaksi kripto. Sementara itu, para penjual aset kripto atau exchanger dikenai PPh 22 final dengan tarif 0,1% dari nilai transaksi. Untuk pedagang yang tak terdaftar di Bappebti, maka tarif pajak yang dipungut berbeda. Yakni, dua kali lipat dari pedagang yang berlisensi atau berarti 0,22% untuk PPN dan 0,2% sebagai PPh.

- Jika melakukan scalping maka paling sedikit trader harus berhasil membukukan 0,5% capital gain untuk membukukan keuntungan karena nilai trading fee yang sebelumnya 0,1% sekarang menjadi 0,31%, jadi jika 0,5% capital gain maka profitnya sekitar 0.19% setelah di potong pajak.

- Transaksi Aset Kripto Fiat-Kripto akan kenak pajak PPN 0,11% dan PPH 0,1%.

- Transaksi Swap Aset Kripto-Kripto akan kenak pajak Terkena pajak PPN 0,11% dan PPH 0,1%.

- Transaksi Transfer Fund akan kenak pajak 0.1%

- Saya lupa data apa saja yang di haruskan pada KYC 1 jadi kemungkinan permintaan NPWP akan diwajibkan untuk semua pedagang.

- Tidak hanya Exchange yang terdaftar di Bappebti saja kemungkinan transaksi DEX juga akan dikenakan pajak yaitu PPN 0,22% dan PPh 0,2%.

- Yang paling menarik, bahwa semua IP (Internet Protocol) yang terdeteksi dari Indonesia dianggap menjadi Subjek  pajak. Ke depan, pemerintah akan menunjuk platform exchange luar negeri menjadi pemungut pajak.

Ini hanya sebagian yang saya kutip dari artikel Tokocrypto, jadi untuk informasi lebih detail anda dapat mengakses ke artikel Tanya Jawab Lengkap Aturan Pajak Aset Kripto yang Wajib Dipahami.

[Oneandpure]

- Tarif PPN yang dikenakan ialah 0,11% dari nilai transaksi kripto. Sementara itu, para penjual aset kripto atau exchanger dikenai PPh 22 final dengan tarif 0,1% dari nilai transaksi. Untuk pedagang yang tak terdaftar di Bappebti, maka tarif pajak yang dipungut berbeda. Yakni, dua kali lipat dari pedagang yang berlisensi atau berarti 0,22% untuk PPN dan 0,2% sebagai PPh.

- Jika melakukan scalping maka paling sedikit trader harus berhasil membukukan 0,5% capital gain untuk membukukan keuntungan karena nilai trading fee yang sebelumnya 0,1% sekarang menjadi 0,31%, jadi jika 0,5% capital gain maka profitnya sekitar 0.19% setelah di potong pajak.

Mengacu pada refferensi yang anda berikan dengan total nominal pajak yang dipungut dari trader sampai 2x lipat menjadi 0.22% scalping di market lokal baik Tokocrypto atau Indodax setidaknya harus mendapatkan keuntungan minimal 1%, kalau sebatas 0.5% saya rasa belum cukup karena dari penjelasan diatas itu hanya dari segi penjualan saja, sedangkan sistem pajak yang akan diterapkan dari semua transaksi baik saat membeli dan juga menjual, dengan asumsi 0.22% otomatis kita harus membayar 0.44% saat melakukan trading dan harus minimal 1% keuntungan biar cukup untuk pajak dan 0.5% keuntungan buat kita.

[BITCOIN4X]

~Snip

Ane pasrah aja deh bagaimana Menterinya membuat aturan meski sebenarnya dipihak ane masih merasa keberatan. Tapi bagaimanapun ane harap semua pajak yang terkumpul dari suatu exchange yang nantinya disalurkan ke pemerintah harus tetap transparan untuk diketahui oleh semua pelanggan karena hanya dengan itu kita dapat tahu berapa jumlah keuntungan pemerintah tiap tahunnya dari pajak trading crypto pengguna Indonesia.

-snip- trading pairs aset kripto dengan aset kripto baik di fitur Dompet maupun Exchange juga kami nonaktifkan sejak tanggal 29 April demi kenyamanan pelanggan kami dan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan no.68 tahun 2022.

Jadi mau tidak mau harus di trade dulu ke Rupiah kalau tujuannya mau mengalihkan aset kripto ke jenis aset kripto lainnya.

Pastinya tidak fair aturan seperti ini untuk waktu yang lama karena ada terlalu banyak target pajak yang dimaksimalkan oleh aturan mentri itu. Ane khawatir dimasa depan persentase pajak akan ditingkatkan lagi oleh pemerintah.

[Husna QA]

-snip-
- Yang paling menarik, bahwa semua IP (Internet Protocol) yang terdeteksi dari Indonesia dianggap menjadi Subjek  pajak. Ke depan, pemerintah akan menunjuk platform exchange luar negeri menjadi pemungut pajak.

Kalau memang benar diterapkan berdasar IP address kemungkinan masih pada diakali dengan menggunakan VPN atau lainnya -cmiiw-.

Kemudian sedikit ambil contoh exchange Binance yang sudah lama di 'ban' dilarang beroperasi di Indonesia karena tidak memiliki izin atau mungkin bisa dikatakan tidak mau terikat dengan regulasi di Indonesia, kalau tiba-tiba dimintai sebagai 'pemungut pajak' user-nya yang dari Indonesia, yang mungkin jadi pertanyaan adalah: apakah mereka akan 'nurut'?

Pastinya tidak fair aturan seperti ini untuk waktu yang lama karena ada terlalu banyak target pajak yang dimaksimalkan oleh aturan mentri itu. Ane khawatir dimasa depan persentase pajak akan ditingkatkan lagi oleh pemerintah.

Pastinya akan banyak pajak yang mesti dibayarkan user terlebih transaksinya jadi dobel kalau mau menukar aset kripto ke aset kripto lainnya.
Barusan saya coba buka aplikasi Indodax (Android) pada tab market pairing aset kripto ke aset kripto lain masih ada hanya saja terbatas pada USDT (Aset kripto lain ke USDT).

[Chikito]

Saya asumsikan perubahan fee transaksi dari taker 0.3% menjadi 0.51% belum termasuk dari adanya nilai pajak PPN 0.11% dan PPH 0.1% (atau dengan kata lain kenaikan tersebut murni dari kebijakan pihak Indodax sendiri), soalnya fee maker tidak berubah (tetap 0%). Berarti untuk estimasi fee transaksi + pajak untuk transaksi crypto ke crypto, untuk taker adalah 0.72% dan untuk maker adalah 0.21% (biaya ini akan lebih murah jika jenis transaksinya adalah crypto ke Fiat, karena pembebanan PPH hanya untuk penjual dan PPN hanya untuk pembeli).

CMIIW

Kalau saya lihat di website Indodax di rincian fee, menyebutkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10%, entah apa itu semuanya atau sebagian saja (atau websitenya belum update)

Semua biaya dengan Rupiah untuk transaksi jual-beli maupun penarikan yang terjadi di Indodax.com sudah termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10%.

- Yang paling menarik, bahwa semua IP (Internet Protocol) yang terdeteksi dari Indonesia dianggap menjadi Subjek  pajak. Ke depan, pemerintah akan menunjuk platform exchange luar negeri menjadi pemungut pajak.

Saya kira menjadi kebodohan pemerintah kalau mendeteksi pengguna dari IP dan yang dituju juga exchange luar.
Bisa saja orang luar Indonesia (misal Rusia dan China), menggunakan VPN berlokasi di Indonesia untuk bertransaksi di Bittrex misalnya, ngejar penggunanya akan sia-sia saja, karena memang orang dituju tidak di sini atau malah yang kena pengguna lain yang tidak tahu apa-apa.

-snip- trading pairs aset kripto dengan aset kripto baik di fitur Dompet maupun Exchange juga kami nonaktifkan sejak tanggal 29 April demi kenyamanan pelanggan kami dan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan no.68 tahun 2022.

Jadi mau tidak mau harus di trade dulu ke Rupiah kalau tujuannya mau mengalihkan aset kripto ke jenis aset kripto lainnya.

Pastinya tidak fair aturan seperti ini untuk waktu yang lama karena ada terlalu banyak target pajak yang dimaksimalkan oleh aturan mentri itu. Ane khawatir dimasa depan persentase pajak akan ditingkatkan lagi oleh pemerintah.

Ibarat kata Megawati dengan mengasumsikan minyak goreng, apa tidak ada selain itu bagi ibu-ibu selain cuma menggoreng, misal merebus atau dibakar., (sehingga bila tidak ada yang membeli minyak goreng, harga akan turun dengan sendirinya)

maka dari itu dibuat saja demand-nya sedikit, artinya: jangan terlalu sering trading, mari kita bikin sedikit pemasukan negara dengan menghold bitcoin dan crypto untuk jangka waktu lama (bila perlu tidak usah dijual, sampai berkarat tuh crypto di diompet), sehingga jika pemerintah melihat tidak ada pemasukan pajak sama sekali di sana, mereka akan menghapusnya atau malah (sesuai kebiasaan) akan meng-subsidinya.

[Oneandpure]

Ane pasrah aja deh bagaimana Menterinya membuat aturan meski sebenarnya dipihak ane masih merasa keberatan. Tapi bagaimanapun ane harap semua pajak yang terkumpul dari suatu exchange yang nantinya disalurkan ke pemerintah harus tetap transparan untuk diketahui oleh semua pelanggan karena hanya dengan itu kita dapat tahu berapa jumlah keuntungan pemerintah tiap tahunnya dari pajak trading crypto pengguna Indonesia.

Kita masyarakat tidak ada pilihan lain selain hanya pasrah meskipun tetap menolak dengan kebijakan pajak tetapi keputusan dari kementrian keuangan jauh lebih berpengaruh dengan penolakan dari beberapa member crypto. Untuk transparansi dari pemungutan pajak saya rasa agak sedikit riskan karena selama ini banyak terdapat kasus pejabat pemerintah di bagian perpajakan sering terkena kasus dan ini menjadi sedikit ragu bagi kita saat harus membayar pajak tanpa ada kejelasan manfaat dan keuntungan yang akan kita dapatkan, misalnya masih banyak situs cryptocurrency yang diblokir di IP negara kita.

[Husna QA]

-snip- Untuk transparansi dari pemungutan pajak saya rasa agak sedikit riskan karena selama ini banyak terdapat kasus pejabat pemerintah di bagian perpajakan sering terkena kasus dan ini menjadi sedikit ragu bagi kita saat harus membayar pajak tanpa ada kejelasan manfaat dan keuntungan yang akan kita dapatkan, misalnya masih banyak situs cryptocurrency yang diblokir di IP negara kita.

Mau ragu atau tidak, tetap saja kena pajak kalau transaksi aset Cryptocurrency-nya melalui exchange yang sudah terdaftar di Bappebti.
Mengenai pajak nantinya digunakan untuk apa saja bisa dilihat gambaran umumnya melalui situs pemerintah yang terkait dengan hal itu, salah satu contohnya bisa dilihat di https://www.kemenkeu.go.id/media/19332/apbn-kita-februari-2022.pdf.

Kalau masalah situs cryptocurrency yang diblokir, itu masih bisa di-bypass dengan VPN, Tor atau lainnya (tentunya resiko ditanggung masing-masing), bahkan Binance yang notabene sudah diblokir saja masih bisa diakses dengan sedikit menambah settingan di host file PC.
btw, barusan saya dapat info dari Tokocrypto (terima kasih agan @DroomieChikito atas koreksinya) terkait mekanisme penerapan pajak transaksi aset kripto ini, lebih kurang seperti berikut:

☑️PPn dan PPh (sebesar 0,21%) akan diterapkan per 1 Mei 2022 dan digabungkan dengan biaya trading fee, sehingga total pemotongan menjadi 0,31% (trading fee 0,1% ditambahkan dengan PPn & PPh sebesar 0,21%).

☑️Penggabungan pemotongan ini dilakukan sementara agar implementasi dapat dilaksanakan tepat waktu sejak sosialisasi dimulai, dimana pedagang aset kripto dihimbau untuk menerapkan pajak dimulai tanggal 1 Mei 2022. -snip-

Kemungkinan beberapa waktu kedepan akan ada update terkait penambahan fitur yang berhubungan dengan pajak transaksi kripto ini.

[erep]

Ane pasrah aja deh bagaimana Menterinya membuat aturan meski sebenarnya dipihak ane masih merasa keberatan. Tapi bagaimanapun ane harap semua pajak yang terkumpul dari suatu exchange yang nantinya disalurkan ke pemerintah harus tetap transparan untuk diketahui oleh semua pelanggan karena hanya dengan itu kita dapat tahu berapa jumlah keuntungan pemerintah tiap tahunnya dari pajak trading crypto pengguna Indonesia.

Saya pikir secara dominan banyak trader dan investor di Indonesia akan merasa keberatan dengan penentuan jumlah pajak yang telah ditentukan, karena dalam mode trading Scalping misalnya kita bisa melakukan transaksi berkali-kali dalam sehari karena momen pasarnya mendukung jadi itu saja sudah harus membayar pajak dalam jumlah besar belum lagi transaksi kripto to kripto akan di nonaktifkan. Jadi mestinya pemerintah harus mempertimbangkan kembali jumlah pajak dalam pasar kripto karena dalam aktivitas investasi dan trading tidak menjadikan profit dan belum lagi pasarnya bearish kita harus cut loss untuk memotong kerugian.

Menurut saya tidak hanya dari segi penyalurannya saja yang transparan tetapi pemanfaatan dana pajak dari kripto juga harus transparan, karena sudah tidak heran lagi kita memperhatikan berita di televisi dalam banyak kasus tikus berdasi yang mayoritasnya bereaksi dari dana pajak. Disisi lain banyak dana perpajakan tidak terdistribusikan untuk masyarakat kalangan bawah misalnya untuk bantuan ekonomi yang layak, sekolah, akses jalan dan lainnya yang tidak dirasakan oleh masyarakat kalangan bawah. Tetapi alokasinya di keluarkan untuk pemasangan gorden kantor sampai puluhan miliaran rupiah, pengadaan mobil dinas baru, dll. Saya menyadari bahwa itu sudah off topic tetapi itu kondisi terkini negara tercinta ini.

apakah mereka akan 'nurut'?

Karena dari awal pihak Binance tidak mengajukan perizinan sebagai pertukaran bursa berjangka aset kripto kepada bappebti jadi kemungkinan tidak akan "nurut" karena bukan suatu kewajiban untuk menurutkan permintaan dari pihak eksternal yang tidak terikat hubungan apapun.

Saya kira menjadi kebodohan pemerintah kalau mendeteksi pengguna dari IP dan yang dituju juga exchange luar.
Bisa saja orang luar Indonesia (misal Rusia dan China), menggunakan VPN berlokasi di Indonesia untuk bertransaksi di Bittrex misalnya, ngejar penggunanya akan sia-sia saja, karena memang orang dituju tidak di sini atau malah yang kena pengguna lain yang tidak tahu apa-apa.

Sebenarnya itu hanya "angan-angan" pemerintah karena sudah pasti tidak akan berjalan efektif karena exchange luar tidak memiliki relasi dengan pemerintah, jadi tekanan pajak dari pemerintah kepada exchange luar pasti akan di tolak walaupun hanya sebatas permintaan riwayat transaksi saja supaya bisa mengkalkulasikan pajak, jika itu di lakukan juga berarti makin ngotot nih buat sikat pajak kepada rakyatnya sendiri.