Pajak 0.5% Untuk Aset CRYPTO???

[Chikito]

Barusan saya baca disalah satu media*, yang lebih ekstra lagi exchange Zipmex justru malah menanggung seluruh pajak transaksi aset kripto selama bulan Mei ini.

Karena ini memang isu hangat dan sebagai salah satu cara untuk menarik hati user yang kecewa. walau cuma sebulan saya kira cukup efektif untuk narik mereka bergabung.

Tapi itu semua bukan sebuah solusi atas tingginya pajak karena setelah ini, mereka akan kembali ke setelan awal. Solusinya ya rembukan antara exchange dan pemerintah untuk menurunkan pajak (dan User harus mendorong itu). Sekarang ini yang rugi tetap user, exchange malah gak rugi apa-apa, malah naikin fee untuk itu. karena mereka paham betul trader butuh exchange, dinaikan sekian persen pun pasti tetap ada yang trading, tul gak?

[Husna QA]

Tapi itu semua bukan sebuah solusi atas tingginya pajak karena setelah ini, mereka akan kembali ke setelan awal. Solusinya ya rembukan antara exchange dan pemerintah untuk menurunkan pajak (dan User harus mendorong itu). Sekarang ini yang rugi tetap user, exchange malah gak rugi apa-apa, malah naikin fee untuk itu. karena mereka paham betul trader butuh exchange, dinaikan sekian persen pun pasti tetap ada yang trading, tul gak?

Kalau saya baca di OP (ketika belum ada peresmian pemberlakuan pajak), Aspakrindo juga telah berupaya dalam hal pengajuan proposal ke Bappebti perihal besaran pajak transaksi aset kripto ini (usulan besaran PPh Final 0,05 % atau setengah dari PPh final di capital market*).

Exchange tugasnya sebagai fasilitator untuk menarik PPN dan PPh dari transaksi aset kripto, ya tentu ujungnya yang dikenai usernya yang melakukan transaksi disana. Saya tidak tahu persis berapa besaran persentase pajak yang ideal hingga tidak dikatakan 'merugikan user' yang dikenai pajak tersebut.
* https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210512215128-37-245298/pedagang-kripto-ri-usul-pajak-cryptocurrency-005-setuju

[Luzin]

Saya tidak tahu persis berapa besaran persentase pajak yang ideal hingga tidak dikatakan 'merugikan user' yang dikenai pajak tersebut.
* https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210512215128-37-245298/pedagang-kripto-ri-usul-pajak-cryptocurrency-005-setuju

Sebenarnya Exchange tidak terlalu ambil pusing untuk pajak dikenakan untuk User, tapi mereka takut mereka akan kehilangan user karena pajak. Jika membaca berita di india yang memberlakukan pajak sebesar 30%, semenjak itu beberapa exchange mengalami punurunan transaksi sampai sebesar 50%. Jika melihat itu sebenarnya indonesia harus bisa banyak belajar.
Walau sebenarnya jika dihitung pajak di indonesia ini masih sangat kecil, jadi sepertinya belum ada efek pemberlakuan pajak. Jika saya melihat volum trade di Indodax selama 3 minggu terakhir tidak ada pengaruh terhadap penurunan volume karena dirasa merugikan user. Sedangkan untuk promosi bebas pajak, ditanggung exchange, fee lebih kecil sepertinya ini dilakukan karena mereka melihat peluang untuk menarik user baru untuk berpindah/ mendaftar di exchange mereka.     

[Oneandpure]

btw, kemarin saya dapat info dari exchange Triv, perihal detail rincian besaran pajak pada transaksi aset kripto bisa dilihat ketika user menggunakan versi website dan IOS, sementara untuk android belum bisa lihat detailnya. Ada yang sedikit menarik, Triv malah menurunkan diantara biaya layanannya sebagaimana tertera pada screenshot berikut:

Sepertinya trik marketing, disaat yang lain menaikan biaya fee, mereka malah menurunkan, sehingga mengharapkan pengguna berpindah. Kalau saya lihat full mengcover pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dalam artian pihak triv tidak memungut fee trading alias gratis. Tapi mungkin gak selamanya, mereka dapat untung dari mana kalau tidak ada fee?. kalau sudah dapat banyak user yang kecantol sama mereka lambat laun juga akan ada biaya untuk itu.

Triv tidak seperti market lokal lainnya yang aktif dan memiliki jumlah member yang cukup besar, mungkin dengan menurnkan fee transaksi bisa jadi salah satu trik marketing mereka bagaimana menarik banyak member untuk aktif lagi disana. Dulu saya pernah menggunakan Triv tapi sudah sangat lama karena waktu itu Triv support semua digital currency seperti PayPal, PayZa, Perfect Money dan juga tentunya Bitcoin, Triv fee withdraw dulu cukup murah dibandingkan dengan Indodax saat itu dengan fee 1% dan Triv hanya membebankan fee penarikan 10k setiap kali transaksi dan proses penarikannya instan hanya dalam beberapa menit langsung masuk ke rekening.

[Chikito]

Jika membaca berita di india yang memberlakukan pajak sebesar 30%, semenjak itu beberapa exchange mengalami punurunan transaksi sampai sebesar 50%. Jika melihat itu sebenarnya indonesia harus bisa banyak belajar.

Takutnya seperti itu, dikasih hati nanti malah minta jantung, setelah kenaikan pajak sekian % tanpa ada yang protes secara signifikan, maka dilanjutkan lagi untuk kenaikan pajak seperti kayak India, karena dianggap sektor ini cukup kalem dipungut pajak dan volume uang juga sangat besar.

India juga salah strategi dengan penerapan sekaligus 30%, seharusnya bertahap kalau memang APBN mereka bergantung pada sektor tersebut.

[Husna QA]

Sebenarnya Exchange tidak terlalu ambil pusing untuk pajak dikenakan untuk User, tapi mereka takut mereka akan kehilangan user karena pajak. Jika membaca berita di india yang memberlakukan pajak sebesar 30%, semenjak itu beberapa exchange mengalami punurunan transaksi sampai sebesar 50%. Jika melihat itu sebenarnya indonesia harus bisa banyak belajar.

Nah, saya baru tahu itu di India malah 30% pajak atas perdagangan kriptonya. Meskipun yang dibebankan adalah user, namun exchange juga dalam hal ini punya kepentingan agar volume transaksi di exchangenya tidak sampai menurun gara-gara user jadi 'enggan' bertransaksi karena besarnya pajak tersebut.

Sedangkan untuk promosi bebas pajak, ditanggung exchange, fee lebih kecil sepertinya ini dilakukan karena mereka melihat peluang untuk menarik user baru untuk berpindah/ mendaftar di exchange mereka.

Nampaknya demikian, kalau exchange yang volume transaksinya sudah besar seperti Indodax saya kira tidak akan sampai menanggung seluruh pajak transaksi usernya seperti itu meskipun hanya beberapa hari.

[Falconer]

Nah, saya baru tahu itu di India malah 30% pajak atas perdagangan kriptonya. Meskipun yang dibebankan adalah user, namun exchange juga dalam hal ini punya kepentingan agar volume transaksi di exchangenya tidak sampai menurun gara-gara user jadi 'enggan' bertransaksi karena besarnya pajak tersebut.

Padahal pada postingan sebelumnya saya sudah sempat menyinggung tentang pajak crypto di India, namun saya tidak memberitahu persentase dan besaran pajaknya saja yang mencapai 30%. 

Sebenarnya kita warga sekaligus trader crypto di Indonesia masih syukur dengan besaran pemotongan pajak berdasarkan keputusan Menterinya. Andai pemerintah menetapkan besaran pemotongan pajak yang mencapai 5% hingga 10% per transaksi swap crypto ke fiat, maka saya yakin volume transaksi pada exchange lokal bakalan berkurangan drastis.

[Husna QA]

Padahal pada postingan sebelumnya saya sudah sempat menyinggung tentang pajak crypto di India, namun saya tidak memberitahu persentase dan besaran pajaknya saja yang mencapai 30%.  :D

Saya sudah baca pula post agan sebelumnya diatas, hanya saja besaran pajak 30% nya itu yang saya baru tahu sampai setinggi itu. Perihal penerapan pajak atas aset kripto tentunya bukan hanya di Indonesia namun besarannya ini yang kemungkinan berbeda-beda tergantung kondisi dan kebijakan pemerintah yang menerapkan pajak pada transaksi aset kripto di negaranya masing-masing. Namun kalau sampai puluhan persen seperti itu, saya kira wajar kalau banyak user yang merasa keberatan dan imbasnya volume transaksi di exchange jadi turun.

[Luzin]

Namun kalau sampai puluhan persen seperti itu, saya kira wajar kalau banyak user yang merasa keberatan dan imbasnya volume transaksi di exchange jadi turun.

Saya pikir pajak ini akan terus di evaluasi oleh pemerintah,entah besarannya entah keefektifannya atau pun dari berbagai sisinya. Bahkan ketika market dalam kondisi seperti saat ini, saya pikir tentu transaksi tidak akan sebesar pasar saat bulish. Tentu ini bisa menjadi indikator , selain jika volume terus turun setelah ditetapkan besaran pajak dan fee, kemudian promosi promosi fee, pajak ditanggung oleh exchange habis saya pikir ini akan menjadi senjata ampuh oleh exchange atau pengiat crypto untuk menurunkan besaran pajak atau transaksi mana yang perlu diambil pajak. Tentunya kalau diregulasi ulang nanti pemerintah harus mempertimbangkan semua aspek dengan lebih baik penentuan aturan harus ada stake holdernya.

[Oneandpure]

Padahal pada postingan sebelumnya saya sudah sempat menyinggung tentang pajak crypto di India, namun saya tidak memberitahu persentase dan besaran pajaknya saja yang mencapai 30%. 

Sebenarnya kita warga sekaligus trader crypto di Indonesia masih syukur dengan besaran pemotongan pajak berdasarkan keputusan Menterinya. Andai pemerintah menetapkan besaran pemotongan pajak yang mencapai 5% hingga 10% per transaksi swap crypto ke fiat, maka saya yakin volume transaksi pada exchange lokal bakalan berkurangan drastis.

Jangankan pemotongan pajan dari 5% hingga 10% per transaksi, saya rasa naik 1% saja market lokal bakal sepi dan volume transaksi pasti akan turun cukup drastis. Saat ini saja sudah lumayan pajak yang harus kita bayar apalagi dengan sistem perhitungan setiap transaksi yang kita gunakan, mulai dari beli hingga menjual kena pajak otomatis tingkat rasio keuntungan harus dinaikin lagi agar bisa mengambil keuntungan setelah pemotongan nilai pajak. Mungkin ada baiknya pihak exchange market meminta evaluasi kepada pemerintah untuk menurunkan nilai pajak cryptocurrency, apalagi saat ini belum ada feedback yang menguntungkan bagi pegiat cryptocurrency dari pemerintah.

[youngcoolzeero]

sudah jadi hal yan wajar gan, karena banyaknya peredaran uang didunia kripto untuk masa sekarang, itu hanya sedikit pajak yang di terapkan, semua lini akan di terapkan pajak, dulu pada penghasilan dari youtube adsense, sekarang pada kripto, ya gemana mau buat, hutang negara sudah menumpuk, menteri keuangan kita, mengambil konsep pajak amerika, pungutan pajak terhadap proyek baru akan di cari cara untuk penetapan pajak, namun hal ini juga menjadi beban bagi kitaketika menjual dan membeli token, kiri kanan akan di berlakukan pajak, jadi jalani aja.

[skarais]

Jangankan pemotongan pajan dari 5% hingga 10% per transaksi, saya rasa naik 1% saja market lokal bakal sepi dan volume transaksi pasti akan turun cukup drastis. Saat ini saja sudah lumayan pajak yang harus kita bayar apalagi dengan sistem perhitungan setiap transaksi yang kita gunakan, mulai dari beli hingga menjual kena pajak otomatis tingkat rasio keuntungan harus dinaikin lagi agar bisa mengambil keuntungan setelah pemotongan nilai pajak. Mungkin ada baiknya pihak exchange market meminta evaluasi kepada pemerintah untuk menurunkan nilai pajak cryptocurrency, apalagi saat ini belum ada feedback yang menguntungkan bagi pegiat cryptocurrency dari pemerintah.

Pemerintah hanya memaksimalkan potensi pajak yang bisa meraka dapatkan dari trader terlepas apakah trader itu membeli atau menjual aset crypto mereka dengan fiat. Untuk volume transaksi yang kecil seperti dibawah Rp.10jt mungkin trader tidak akan merasa terlalu banyak dirugikan jika mereka hanya melakukan sekali transaksi jual/beli. Tetapi ketika volume transaksi mencapai ratusan juta dan trader melakukannya 3-5 kali dalam sehari maka jumlahnya juga sudah lumayan banyak.

Untuk 100jt saja sudah 200rb per transaksi (belum fee taker dan maker), jadi rasanya akan sangat memberatkan trader yang punya modal banyak seperti cukong. Sebelumnya saya pikir pemerintah akan membebankan pajak itu saat trader menarik fiatnya ke rekening bank, tapi rupanya saya salah karena pada akhirnya trader yang keluar modal tapi pemerintahnya yang untuk banyak.  

Semoga ada solusi dan pengkajian ulang tentang aturan pajak ini kedepannya sehingga trader tidak merasa dirugikan.

[Husna QA]

-snip- Mungkin ada baiknya pihak exchange market meminta evaluasi kepada pemerintah untuk menurunkan nilai pajak cryptocurrency, apalagi saat ini belum ada feedback yang menguntungkan bagi pegiat cryptocurrency dari pemerintah.

Saya tidak tahu selain exchange ataupun Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO), apakah ada juga semacam asosiasi yang menaungi para trader dalam hal ini untuk bisa menyuarakan aspirasi perihal besaran pajak ini ke pemerintah. Ataukah pengambilan keputusan besaran pajak pada transaksi aset kripto hanya ditentukan dari pihak pemerintah saja.

Dari yang saya baca pada salah satu media berikut*, terkesan dalam penetuan besaran pajak transaksi aset kripto masih belum melibatkan semua pelaku industri dibidang ini.

Manda mengungkapkan, saat ini pihaknya bersama para anggota di Aspakrindo masih melakukan pengkajian terhadap PMK Nomor 68/PMK.03/2022. Pada dasarnya, asosiasi dan para calon pedagang aset kripto yang berada di bawah Bappebti, tentu selalu menerapkan Good Corporate Governance yang akan patuh dan tunduk pada peraturan dan perundang-undangan di Indonesia.

Di sisi lain, asosiasi akan tetap terus melakukan komunikasi kepada pemerintah untuk memberikan aturan yang didasarkan atas kepentingan bersama. Dikhawatirkan pengenaan pajak ini bisa memberatkan investor dan pedagang sehingga kondisi industri aset kripto akan mengalami kemunduran.

* https://investasi.kontan.co.id/news/aspakrindo-berharap-aturan-pajak-kripto-dikaji-ulang

[Chikito]

hutang negara sudah menumpuk, menteri keuangan kita, mengambil konsep pajak amerika, pungutan pajak terhadap proyek baru akan di cari cara untuk penetapan pajak, namun hal ini juga menjadi beban bagi kitaketika menjual dan membeli token, kiri kanan akan di berlakukan pajak, jadi jalani aja.

Kalau sedikit-sedikit ngikut negara yang sudah maju, mati kita. Apalagi Amerika adalah negara yang penduduknya besar dan konsumtif, pendapatan perkapita Negara tersebut no.1 terbesar dunia, naik terus tiap tahun. Sulit dong, malah di sana tidak memungut pajak secara langsung, dalam artinya terbatas pada jumlah (misal, transaksi di atas $10K USD saja yang baru bisa dipajakin), kalau di bawah itu tidak. Sedangkan di sini, 1 rupiah pun dipajakin.

[Oneandpure]

hutang negara sudah menumpuk, menteri keuangan kita, mengambil konsep pajak amerika, pungutan pajak terhadap proyek baru akan di cari cara untuk penetapan pajak, namun hal ini juga menjadi beban bagi kitaketika menjual dan membeli token, kiri kanan akan di berlakukan pajak, jadi jalani aja.

Kalau sedikit-sedikit ngikut negara yang sudah maju, mati kita. Apalagi Amerika adalah negara yang penduduknya besar dan konsumtif, pendapatan perkapita Negara tersebut no.1 terbesar dunia, naik terus tiap tahun. Sulit dong, malah di sana tidak memungut pajak secara langsung, dalam artinya terbatas pada jumlah (misal, transaksi di atas $10K USD saja yang baru bisa dipajakin), kalau di bawah itu tidak. Sedangkan di sini, 1 rupiah pun dipajakin.

Disini kita sangat salah kaprah dengan meniru jejak negara maju dalam penerapan pajak, wajar pajak tinggi di sebuah negara maju dengan pendapatan kapita terbesar no 1 di dunia namun berbeda dengan negara kita, upah minimum pekerja saja paling kecil dengan harga kebutuhan pokok cukup tinggi. Hal ini berbanding terbalik dengan negara maju upah kerja dihitung per jam dengan gaji yang cukup besar dan pajak diatas rata - rata bukan satu hal yang sulit bagi mereka, namun sudah diterapkan dan tidak ada pihak yang keberatan mau tidak mau kita harus mengikutinya saja saat ini.

[abhiseshakana]

hutang negara sudah menumpuk, menteri keuangan kita, mengambil konsep pajak amerika, pungutan pajak terhadap proyek baru akan di cari cara untuk penetapan pajak, namun hal ini juga menjadi beban bagi kitaketika menjual dan membeli token, kiri kanan akan di berlakukan pajak, jadi jalani aja.

Kalau sedikit-sedikit ngikut negara yang sudah maju, mati kita. Apalagi Amerika adalah negara yang penduduknya besar dan konsumtif, pendapatan perkapita Negara tersebut no.1 terbesar dunia, naik terus tiap tahun. Sulit dong, malah di sana tidak memungut pajak secara langsung, dalam artinya terbatas pada jumlah (misal, transaksi di atas $10K USD saja yang baru bisa dipajakin), kalau di bawah itu tidak. Sedangkan di sini, 1 rupiah pun dipajakin.

Disini kita sangat salah kaprah dengan meniru jejak negara maju dalam penerapan pajak, wajar pajak tinggi di sebuah negara maju dengan pendapatan kapita terbesar no 1 di dunia namun berbeda dengan negara kita, upah minimum pekerja saja paling kecil dengan harga kebutuhan pokok cukup tinggi. Hal ini berbanding terbalik dengan negara maju upah kerja dihitung per jam dengan gaji yang cukup besar dan pajak diatas rata - rata bukan satu hal yang sulit bagi mereka, namun sudah diterapkan dan tidak ada pihak yang keberatan mau tidak mau kita harus mengikutinya saja saat ini.

Saya memiliki asumsi bahwa konsep Pajak Crypto ini bukanlah meniru dari konsep pajak negara lain, karena dulu (kisaran tahun 2017-2018) saat semuanya heboh dengan larangan penggunaan Crypto sebagai alat pembayaran dan disusul dengan evaluasi status kripto sebagai aset komoditas yang bisa diperdagangkan dibawah pengawasan Bappebti, saya sudah menduga bahwa kepemilikan Kripto (beserta transaksinya) pasti tidak akan selamanya bebas dari campur tangan pemerintah.

Jika dari sebelumnya melarang, terus pada akhirnya memberikan support (meskipun hanya sebatas sebagai aset perdagangan saja), bukankah ini menandakan ada sesuatu dibaliknya  .

[Husna QA]

Jika dari sebelumnya melarang, terus pada akhirnya memberikan support (meskipun hanya sebatas sebagai aset perdagangan saja), bukankah ini menandakan ada sesuatu dibaliknya  ;D.

Ada potensi yang dilihat cukup besar untuk dijadikan salah satu sumber pendapatan pajak negara dari sektor transaksi aset kripto tersebut.
Jika melihat data pertumbuhan Nilai Transaksi Aset Kripto yang ada di Indonesia menurut data dari Bappebti, pada 2021 saja naik 1.222% dari tahun 2020*, artinya memang cukup potensial pendapatan pajaknya. Namun saya kira harus berimbang jangan sampai dengan adanya pajak yang dirasa memberatkan justru menurunkan potensi dari sana.

* https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/12/nilai-transaksi-aset-kripto-di-indonesia-meroket-1222-pada-2021

[Oneandpure]

Jika dari sebelumnya melarang, terus pada akhirnya memberikan support (meskipun hanya sebatas sebagai aset perdagangan saja), bukankah ini menandakan ada sesuatu dibaliknya  .

Ada potensi yang dilihat cukup besar untuk dijadikan salah satu sumber pendapatan pajak negara dari sektor transaksi aset kripto tersebut.
Jika melihat data pertumbuhan Nilai Transaksi Aset Kripto yang ada di Indonesia menurut data dari Bappebti, pada 2021 saja naik 1.222% dari tahun 2020*, artinya memang cukup potensial pendapatan pajaknya. Namun saya kira harus berimbang jangan sampai dengan adanya pajak yang dirasa memberatkan justru menurunkan potensi dari sana.

* https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/12/nilai-transaksi-aset-kripto-di-indonesia-meroket-1222-pada-2021

Jumlah transaksi yang meningkat cukup drastis dari tahun ke tahun pekuang potensial pendapatan pajak dalam dunia cryptocurrency di negara kita. Mungkin akan tetap dipertahankan jika ke depan transakai cryptocurrency meningkat karena antusias warga negara kita cukup tinggi dalam hal investasi. Namun ada sisi positif dengan diterapkan pajak karena stigma negatif tentang cryptocurreny selama ini bisa terbantahkan.

[abhiseshakana]

Jumlah transaksi yang meningkat cukup drastis dari tahun ke tahun pekuang potensial pendapatan pajak dalam dunia cryptocurrency di negara kita. Mungkin akan tetap dipertahankan jika ke depan transakai cryptocurrency meningkat karena antusias warga negara kita cukup tinggi dalam hal investasi. Namun ada sisi positif dengan diterapkan pajak karena stigma negatif tentang cryptocurreny selama ini bisa terbantahkan.

Meskipun pada akhirnya terjadi penurunan dalam jumlah transaksi per-tahunnya, saya kira kewajiban pajak ini akan tetap dipertahankan oleh pemerintah. Yah, mungkin bisa saja akan dilakukan evaluasi (perubahan nilai pajaknya), dengan menimbang situasi dan kondisi kedepannya. Sekali menjadi tulang punggung nasional, saya kira tidak ada alasan untuk mencabutnya kembali  .

Menurutku, penetapan pajak akan Crypto tidak akan merubah stigma yang melekat pada Crypto, karena yang menjadi akar dari munculnya stigma negatif tersebut bukanlah pada crypto-nya, melainkan berasal dari orang-orang yang memanfaatkan crypto untuk memperdaya khalayak ramai. Stereotip negatif pada Crypto memang sudah melekat cukup kuat, dan untuk bisa menghilangkan (mengurangi) prasangka buruk terhadap Crypto harus ada sinergi antara pemerintah dan masyarakatnya (pemerintah menerapkan filter yang ketat dan masyarakat mau mengedukasi dirinya sendiri).

[erep]

untuk bisa menghilangkan (mengurangi) prasangka buruk terhadap Crypto harus ada sinergi antara pemerintah dan masyarakatnya (pemerintah menerapkan filter yang ketat dan masyarakat mau mengedukasi dirinya sendiri).

Saya kira pemerintah pun sudah pede membuka edukasi atau event berbasis kripto secara umum dengan tujuan mengedukasikan masyarakat karena kripto sudah legal secara peraturannya dan di sisi lain menumbuhkan minat masyarakat dalam berinvestasi berdasarkan edukasi yang tepat dan tak lain ada faktor perpajakan juga yang diterapkan untuk meningkatkan ekonomi nasional karena bagaimanapun masyarakat lebih dominan aktif perdagangan pada exchange yang sudah mendapatkan izin dari Bappebti.