Menyikapi Hukum Bitcoin di Indonesia

[Roman_Picisan]

Bicara hukum bitcoin cs sebenarnya negara sangat butuh para pemain ini dikarenakan negara menerapkan pajak semenjak Mai ini bagi penguna bitcoin cs dilakukan setiap adanya nya jual beli ini sangat banyak akan terjerat

[1715182990]

1715182990

[1715182990]

1715182990

[lalabotax]

Bicara hukum bitcoin cs sebenarnya negara sangat butuh para pemain ini dikarenakan negara menerapkan pajak semenjak Mai ini bagi penguna bitcoin cs dilakukan setiap adanya nya jual beli ini sangat banyak akan terjerat

Apa maksudnya, gan? Kaitannya hukum Bitcoin cs di negara kita dengan pajak apa ya? Permasalahan Bitcoin haram atau halal itu tidak ditetapkan oleh pemerintah, tapi lebih kepada organisasi keagamaan. Kalau dari sisi negara, tidak ada sama sekali larangan utuk berinvestasi pada Bitcoin ataupun altcoins karena berinvestasi pada aset crypto itu legal. Kecuali jika ingin menjadikan BTC cs sebagai alat tukar, itu sudah beda cerita. Terkait dengan pajak, mau tak mau setiap crypto user wajib membayarnya meskipun masih banyak pro-kontranya.

[bubidan.id]

Sebelumnya mohon maaf jika pendapat saya ini salah atau kurang sempurna, saya bukan orang yang terlalu fanatik beragama, saya hanya orang biasa seperti kebanyakan orang. Menurut pendapat saya dan saya pernah mendengarkan sebuah ceramah jika semua yang kita lakukan di dunia ini tergantung niat paling kuat kita, jadi hukum itu tergantung bagaimana niat kita menyikapinya, misal masalah pinjam meminjam dan kita mengembalikan pinjaman dengan uang yang lebih, jika kita menyebutnya adalah bunga jelas itu sudah Riba, tetapi jika niat kita adalah memberi jasa atau imbalan atas rasa terimakasih itu bisa jadi shodaqoh. Begitu pula di dunia crypto, jika kita berinvestasi dengan niat yang benar, tentu saja saat jual beli ada yang namanya hasil. Selain itu kita juga harus pandai memilih investasi yang kita anggap masih normal, berusaha menghindari sejenis trading option atau simpanan berbunga, selain itu saya rasa masih bisa di sebut halal.

[kawetsriyanto]

Menurut pendapat saya dan saya pernah mendengarkan sebuah ceramah jika semua yang kita lakukan di dunia ini tergantung niat paling kuat kita, jadi hukum itu tergantung bagaimana niat kita menyikapinya, misal masalah pinjam meminjam dan kita mengembalikan pinjaman dengan uang yang lebih, jika kita menyebutnya adalah bunga jelas itu sudah Riba, tetapi jika niat kita adalah memberi jasa atau imbalan atas rasa terimakasih itu bisa jadi shodaqoh. Begitu pula di dunia crypto, jika kita berinvestasi dengan niat yang benar, tentu saja saat jual beli ada yang namanya hasil. Selain itu kita juga harus pandai memilih investasi yang kita anggap masih normal, berusaha menghindari sejenis trading option atau simpanan berbunga, selain itu saya rasa masih bisa di sebut halal.

Sayangnya menentukan halal-haram suatu hal tidak semudah itu. Untuk hal-hal yang sifatnya sederhana seperti contoh agan di atas, mungkin bisa ditentukan hanya dengan sebatas niat saja. Tapi untuk hukum crypto ini, jelas cakupannya lebih kompleks dan tidak bisa ditentukan hanya dengan niat saja. Paling tidak, memenuhi beberapa standar yang sudah dijelaskan mu_enrico di atas https://bitcointalk.org/index.php?topic=5370413.msg58410903#msg58410903. Jangan men-generalisir semua hal, saya yakin cermah yang agan dengar itu ada konteksnya. Maka jangan menafsirkannya sesuai pemahaman sendiri, coba diingat lagi ceramahnya terkait hal apa.

[Chikito]

Bicara hukum bitcoin cs sebenarnya negara sangat butuh para pemain ini dikarenakan negara menerapkan pajak semenjak Mai ini bagi penguna bitcoin cs dilakukan setiap adanya nya jual beli ini sangat banyak akan terjerat

Kata terjerat itu lebih ke hal negatif. Padahal sesungguhnya itu mulia karena menerapkan/mengikuti kewajiban sebagai warga negara yang baik, walaupun itu sangat berat di zaman serba mahal begini.

[Razmirraz]

Menurut pendapat saya dan saya pernah mendengarkan sebuah ceramah jika semua yang kita lakukan di dunia ini tergantung niat paling kuat kita, jadi hukum itu tergantung bagaimana niat kita menyikapinya, misal masalah pinjam meminjam dan kita mengembalikan pinjaman dengan uang yang lebih, jika kita menyebutnya adalah bunga jelas itu sudah Riba, tetapi jika niat kita adalah memberi jasa atau imbalan atas rasa terimakasih itu bisa jadi shodaqoh.

Benar, asalkan tidak ada perjanjian saat pinjam-meminjam terjadi. mengembalikan pinjaman dalam jumlah yang lebih bisa dikatakan sebagai rasa terimakasih, jika dia meniatkan untuk sedekah, maka uang yang lebih bisa jadi sedekah. Tapi kalau si peminjam tidak meniatkan apa-apa, maka uang yang lebih itu tidak ada nilai pahalanya, atau dengan kata lain hanya sebatas rasa terimakasih saja dari si peminjam uang.

Begitu pula di dunia crypto, jika kita berinvestasi dengan niat yang benar, tentu saja saat jual beli ada yang namanya hasil. Selain itu kita juga harus pandai memilih investasi yang kita anggap masih normal, berusaha menghindari sejenis trading option atau simpanan berbunga, selain itu saya rasa masih bisa di sebut halal.

Contoh diatas sangat berbeda dengan Cryptocurrency. Berinvestasi dengan niat yang benar.? Dapatkah anda menjabarkan bagaimana berinvestasi dengan niat uang benar.
Berinvestasi/Trading dalam cryptocurrency hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak untung, sudah pasti rugi. Nah misalnya anda memiliki modal awal 10 juta saat berinvestasi atau berdagang di cryptocurrency, apakah anda dapat melihat wujud aset crypto yang anda beli.? Disinilah MUI mengeluarkan fatwa haram.

Cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil’ah secara syar’i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.

Jangan mudah mengasumsikan masalah halal-haram sendiri gan, ini ranahnya MUI dan ulama. takutnya nanti agan malah terjebak dalam kesyirikan akibat salah menafsirkannya hukum agama.

[Luzin]

Jangan mudah mengasumsikan masalah halal-haram sendiri gan, ini ranahnya MUI dan ulama. takutnya nanti agan malah terjebak dalam kesyirikan akibat salah menafsirkannya hukum agama.

Sejauh ini saya berpatokan kepada hukum negara, negara telah melegalkan sebagai komoditas maka itu setidaknya sudah menjadi payung pelindung untuk saya. Menurut agama karena mereka memiliki keyakinan dan tafsir yang berbeda maka silahkan saling menghormati saja sudah cukup bagus (imo).
Apalagi hari ini per Mei negara telah siap mengambil pajak dari transaksi Crypto, itu setidaknya telah mengkaji tentang ranah ranah yang mendalam dan ini semakin menambah keyakinan bahwa crypto legal menurut aturan sebagai komoditas.

[Chikito]

Apalagi hari ini per Mei negara telah siap mengambil pajak dari transaksi Crypto, itu setidaknya telah mengkaji tentang ranah ranah yang mendalam dan ini semakin menambah keyakinan bahwa crypto legal menurut aturan sebagai komoditas.

Kalau berdasarkan logika, Pajak ini (walau sangat memberatkan) secara tidak langsung mematahkan segala argumen kalau crypto haram. Pemerintah tentu tidak asal memungut pajak kalau bukan barang jadi.

[Roman_Picisan]

Bicara hukum bitcoin cs sebenarnya negara sangat butuh para pemain ini dikarenakan negara menerapkan pajak semenjak Mai ini bagi penguna bitcoin cs dilakukan setiap adanya nya jual beli ini sangat banyak akan terjerat

Apa maksudnya, gan? Kaitannya hukum Bitcoin cs di negara kita dengan pajak apa ya?  Kalau dari sisi negara, tidak ada sama sekali larangan utuk berinvestasi pada Bitcoin ataupun altcoins karena berinvestasi pada aset crypto itu legal. Kecuali jika ingin menjadikan BTC cs sebagai alat tukar, itu sudah beda cerita. Terkait dengan pajak, mau tak mau setiap crypto user wajib membayarnya meskipun masih banyak pro-kontranya.

Anda bertanya kemudian anda menjabarkan kaitan hukum Bitcoin cs dinegara kita dan pajak, itu membuktikan kaitan hukum Bitcoin cs dan pajak sangat erat salah satu teori pajak ialah “taxiation without representation is robbery" (pajak tanpa undang-undang adalah perampokan), ini jelas mengenai hukum Bitcoin cs tidak boleh memungut pajak jika tidak bentuknya legal berlaku di Indonesia walau kontek ke legalannya absolut.

Kalau berdasarkan logika, Pajak ini (walau sangat memberatkan) secara tidak langsung mematahkan segala argumen kalau crypto haram. Pemerintah tentu tidak asal memungut pajak kalau bukan barang jadi.

Anda salah kaprah mengkaitan kehalalan prodak(Islam) dengan aturan negara, pajak minimum keras sangatlah tinggi, pajak diskotik/pub/bar juga tinggi, bukan berarti mereka halal, anda tau bahwa salah satu pendapatan negara cukai nah cukai rokok dan minuman keras cukup besar, contoh saya mengkutip tentang pemasukan dari miras perbulan Januari 2021coba kaji berapa dalam 1 tahun, jadi buang persepsi anda mengenai jika sudah dipungut pajak sudah pasti halal masalah penafsilan seperti bro Luzin itu biarkan mendiadi perbedaan siapa yang mempercayainya, sebenarnya tema ini sudah agak melenceng karena menyikapi hukum bitcoin secara agama yang ada di Indonesia atau apa secara bernegara?, Memasukannya diawal sudah cukup tidak perlu bahas lagi diakhir tidak akan selesai.

[Chikito]

Kalau berdasarkan logika, Pajak ini (walau sangat memberatkan) secara tidak langsung mematahkan segala argumen kalau crypto haram. Pemerintah tentu tidak asal memungut pajak kalau bukan barang jadi.

Anda salah kaprah mengkaitan kehalalan prodak(Islam) dengan aturan negara, pajak minimum keras sangatlah tinggi, pajak diskotik/pub/bar juga tinggi, bukan berarti mereka halal, anda tau bahwa salah satu pendapatan negara cukai nah cukai rokok dan minuman keras cukup besar, contoh saya mengkutip tentang pemasukan dari miras perbulan Januari 2021coba kaji berapa dalam 1 tahun, jadi buang persepsi anda mengenai jika sudah dipungut pajak sudah pasti halal masalah penafsilan seperti bro Luzin itu biarkan mendiadi perbedaan siapa yang mempercayainya, sebenarnya tema ini sudah agak melenceng karena menyikapi hukum bitcoin secara agama yang ada di Indonesia atau apa secara bernegara?, Memasukannya diawal sudah cukup tidak perlu bahas lagi diakhir tidak akan selesai.

Sepakat, memang ada sedikit kekeliruan dalam mengartikannya, saya cuma membandingkan 1 substansi yang haram tidak dikenakan pajak seperti judi. Saya tidak melihat Miras dan club malam disekitaran itu.

Namun lagi-lagi ini diskusi akan semakin berkembang jika membandingkan ke-haram-an suatu produk seperti miras, dimana walau nyata-nyata haram, toh masih banyak juga muslim yang minum, jadi persoalan kripto balik lagi kesepahaman diri masing-masing, karena wilayahnya masih abu-abu disatu sisi ada ulama yang mengatakan halal, disisi lain haram, beda dengan miras dimana semua ulama 100% sepakat itu barang haram.

[kawetsriyanto]

Jangan mudah mengasumsikan masalah halal-haram sendiri gan, ini ranahnya MUI dan ulama. takutnya nanti agan malah terjebak dalam kesyirikan akibat salah menafsirkannya hukum agama.

Salah menafsirkan bukan berarti menjadi syirik. Syirik itu ada definisinya yang lebih spesifik.
Syirik: https://id.wikipedia.org/wiki/Syirik

Yang pasti kalau salah menafsirkan, maka keputusan yang diambil bisa jadi sesat.

Kalau berdasarkan logika, Pajak ini (walau sangat memberatkan) secara tidak langsung mematahkan segala argumen kalau crypto haram. Pemerintah tentu tidak asal memungut pajak kalau bukan barang jadi.

Korelasi bukan ke haram-halal, tapi ke legalitasnya.
Kalau sudah dipajaki pemerintah, berarti pemerintah setuju jika crypto itu legal atau diakui secara sah di Indonesia. Masalah halal-haram tetap kembali ke urusan pribadi masing-masing, pemerintah tidak ikut campur tangan di situ. Pemerintah hanya memfasilitasi dengan menunjuk MUI sebagai penentu kebijakan.

[Husna QA]

-snip-
Kalau sudah dipajaki pemerintah, berarti pemerintah setuju jika crypto itu legal atau diakui secara sah di Indonesia. Masalah halal-haram tetap kembali ke urusan pribadi masing-masing, pemerintah tidak ikut campur tangan di situ. Pemerintah hanya memfasilitasi dengan menunjuk MUI sebagai penentu kebijakan.

Pajak pada transaksi aset kripto di Indonesia kan belum diberlakukan, nah untuk transaksi-transaksi yang berlangsung saat ini kalau dilihat dari hukum yang berlaku di Indonesia apakah dikategorikan belum sepenuhnya sah diakui karena belum 'dipajaki'?

Jangan mudah mengasumsikan masalah halal-haram sendiri gan, ini ranahnya MUI dan ulama. takutnya nanti agan malah terjebak dalam kesyirikan akibat salah menafsirkannya hukum agama.

Salah menafsirkan bukan berarti menjadi syirik. Syirik itu ada definisinya yang lebih spesifik.
Syirik: https://id.wikipedia.org/wiki/Syirik

Mengenai ini menurut hemat saya tidak belajar sendiri dari internet atau lainnya karena menyangkut pemahaman juga, sebaiknya belajar juga dari guru yang berkompeten. Hal tersebut tidak seperti belajar tentang cryptocurrency yang tidak masalah kalaupun dipelajari sendiri/otodidak.

[skarais]

Pajak pada transaksi aset kripto di Indonesia kan belum diberlakukan, nah untuk transaksi-transaksi yang berlangsung saat ini kalau dilihat dari hukum yang berlaku di Indonesia apakah dikategorikan belum sepenuhnya sah diakui karena belum 'dipajaki'?

Sah dalam artian agama atau sah dalam segi hukum Indonesia atau legalitas crypto om?
Kalau dari segi agama ada perbedaan pendapat dari satu ke yang lainnya, sementara kalau dari hukum Indonesia khususnya melalui Bappebti sepertinya transaksi yang dilakukan selama ini sudah sah jika didasarkan pada ketentuannya. Saya bisa berasumsi bahwa transaksi jual beli yang kita lakukan selama ini sudah legal secara hukum meski belum dikenakan pajak.

Mengenai ini menurut hemat saya tidak belajar sendiri dari internet atau lainnya karena menyangkut pemahaman juga, sebaiknya belajar juga dari guru yang berkompeten. Hal tersebut tidak seperti belajar tentang cryptocurrency yang tidak masalah kalaupun dipelajari sendiri/otodidak.

Saya setuju dengan anda om. Kalau masalah yang menyangkut agama dan kepercayaan sebaiknya tidak langsung memvonis hanya berdasarkan pengetahuan yang ada di Internet karena bisa saja artiannya jauh berbeda dari apa yang sebenarnya. Tapi bukan berarti yang dimuat di Internet itu semuanya tidak benar dan terpercaya, tapi selalu menjadi bagus bila kita belajarnya dari guru yang berkompeten dibidangnya.

[Husna QA]

Sah dalam artian agama atau sah dalam segi hukum Indonesia atau legalitas crypto om?

Dari sisi hukum di Indonesia sebagaimana yang saya tulis sebelumnya:

-snip- untuk transaksi-transaksi yang berlangsung saat ini kalau dilihat dari hukum yang berlaku di Indonesia apakah dikategorikan belum sepenuhnya sah diakui karena belum 'dipajaki'?

Karena pajak kripto ini korelasinya dengan legalitas (secara umum yang berlaku di Indonesia) sebagaimana yang disebutkan agan kawetsriyanto. Sementara kalau spesifik ke hukum agama (contoh Islam) mungkin yang terkait dengan hal itu jika yang dibahas adalah mengenai zakat aset kripto.

sementara kalau dari hukum Indonesia khususnya melalui Bappebti sepertinya transaksi yang dilakukan selama ini sudah sah jika didasarkan pada ketentuannya. Saya bisa berasumsi bahwa transaksi jual beli yang kita lakukan selama ini sudah legal secara hukum meski belum dikenakan pajak.

Nah yang saya coba konfirmasi sebelumnya adalah pernyataan tentang berikut ini:

Kalau sudah dipajaki pemerintah, berarti pemerintah setuju jika crypto itu legal atau diakui secara sah di Indonesia. -snip-

[skarais]

Nah yang saya coba konfirmasi sebelumnya adalah pernyataan tentang berikut ini:

Kalau sudah dipajaki pemerintah, berarti pemerintah setuju jika crypto itu legal atau diakui secara sah di Indonesia. -snip-

Berarti tidak perlu diragukan lagi om khususnya mengenai legalitas transaksi karena jika pun selama ini pemerintah belum memajakinya tetapi secara legalitas transaksi crypto di Indonesia sudah diakui pemerintah. Namun jika pemerintah sudah mulai memajakinya maka secara umum legalitas terkait dengan transaksi crypto tentu semakin kuat dan orang-orang sudah tidak perlu meragukannya lagi meski masih ada perbedaan pendapat menurut ahli agama.

Meskipun nanti pemerintah memajaki transaksi crypto tetapi pada hakikatnya mata uang yang sah untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang tetap haruslah fiat karena crypto masih tetap ilegal sebagai alat pembayaran.

[erep]

Berarti tidak perlu diragukan lagi om khususnya mengenai legalitas transaksi karena jika pun selama ini pemerintah belum memajakinya tetapi secara legalitas transaksi crypto di Indonesia sudah diakui pemerintah.

Secara legalitas sudah berlaku 2019 lalu tetapi hal yang berbeda sekarang bahwa pemerintah menerapkan perpajakan dalam transaksi kirpto dimulai pada bulan mei mendatang, sekilas saya mempelajari contoh perhitungan penyimpan aset dan swap aset sangat tidak realitis jika dibebankan persentase pajak yang telah ditentukan.

Namun jika pemerintah sudah mulai memajakinya maka secara umum legalitas terkait dengan transaksi crypto tentu semakin kuat dan orang-orang sudah tidak perlu meragukannya lagi meski masih ada perbedaan pendapat menurut ahli agama.

Terlepas dari hal legalitas tetapi jika dikaitkan dengan agama maka konteksnya akan berbeda, berdasarkan MUI misalnya hanya izinkan penggunaan cryptocurrency sebagai komoditi/aset saja tetapi tidak untuk sebagai mata uang (nilai tukar) dan aset komoditi/aset yang diperjualbelikan.

Meskipun nanti pemerintah memajaki transaksi crypto tetapi pada hakikatnya mata uang yang sah untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang tetap haruslah fiat karena crypto masih tetap ilegal sebagai alat pembayaran.

Peraturan legalitas crypto di Indonesa masih dibatasi penggunaannya tidak untuk sebagai alat pembayaran jadi tidak mengganggu penggunaan fiat sebagai alat pembayaran satu-satunya yang sah menurut undang-undang nomor 7 tahun 2011. [EDITED]

[BITCOIN4X]

Peraturan legalitas crypto di Indonesa masih dibatasi penggunaannya tidak untuk sebagai alat pembayaran jadi tidak menggunakan penggunaan fiat sebagai alat pembayaran satu-satunya yang sah menurut undang-undang nomor 7 tahun 2011.

Ane sedikit bingung membacanya gan, bisakah anda memperjelaskannya lagi gan?

Mungkin yang agan maksud adalah setiap pengguna crypto tidak diperbolehkan menggunakan crypto sebagai alat pembayaran yang sah walaupun nanti pajak sudah diterapkan. Jadi intinya adalah pengguna crypto harus tetap membelanjakan fiat sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam UUD.

Tapi kalau Rupiah Digital jadi nanti, mungkin beda lagi kasusnya.

[kawetsriyanto]

Pajak pada transaksi aset kripto di Indonesia kan belum diberlakukan, nah untuk transaksi-transaksi yang berlangsung saat ini kalau dilihat dari hukum yang berlaku di Indonesia apakah dikategorikan belum sepenuhnya sah diakui karena belum 'dipajaki'?

Statusnya jelas sudah diakui karena memang sudah ada aturan atau pedoman nya di Bappebti. Pajak crypto, sifatnya mempertegas jika aktivitas investasi/trading crypto ini legal dan punya payung hukum untuk menjalankannya. Pemerintah tidak mungkin membebankan pajak ke aktivitas yang illegal, karena secara implisit pajak itu dikenai untuk aktivitas yang sudah diakui keberadaannya.

Mengenai ini menurut hemat saya tidak belajar sendiri dari internet atau lainnya karena menyangkut pemahaman juga, sebaiknya belajar juga dari guru yang berkompeten. Hal tersebut tidak seperti belajar tentang cryptocurrency yang tidak masalah kalaupun dipelajari sendiri/otodidak.

Tentu saja Om. Terkait yang saya komentari, itu karena menurut saya agak kurang tepat jika digeneralisir. Sumber link yang saya bagikan tidak hanya sekedar satu-satunya acuan saya. Saya arahkan ke link tersebut karena berdasarkan yang saya pelajari dari guru, ustad, dan dari berbagai sumber buku yang pernah saya baca memang seperti itu definisinya. Monggo kalau ada pendapat atau sumber lain Om.


CMIIW

[Husna QA]

Terlepas dari hal legalitas tetapi jika dikaitkan dengan agama maka konteksnya akan berbeda, berdasarkan MUI misalnya hanya izinkan penggunaan cryptocurrency sebagai komoditi/aset saja tetapi tidak untuk sebagai mata uang (nilai tukar) dan aset komoditi/aset yang diperjualbelikan.

Bukannya dari sisi hukum di Indonesia juga sama kan tidak sebagai mata uang, dan putusan MUI untuk poin ini juga selaras dengan aturan yang berlaku di Indonesia*, jadi yang dimaksud konteksnya berbeda dalam hal apanya om?

* https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/  (lihat ketentuan hukum poin pertama).

Statusnya jelas sudah diakui karena memang sudah ada aturan atau pedoman nya di Bappebti. Pajak crypto, sifatnya mempertegas jika aktivitas investasi/trading crypto ini legal dan punya payung hukum untuk menjalankannya. Pemerintah tidak mungkin membebankan pajak ke aktivitas yang illegal, karena secara implisit pajak itu dikenai untuk aktivitas yang sudah diakui keberadaannya.

Terima kasih, saya kira cukup jelas, hal tersebut untuk mempertegas payung hukumnya.

Tentu saja Om. Terkait yang saya komentari, itu karena menurut saya agak kurang tepat jika digeneralisir. Sumber link yang saya bagikan tidak hanya sekedar satu-satunya acuan saya. Saya arahkan ke link tersebut karena berdasarkan yang saya pelajari dari guru, ustad, dan dari berbagai sumber buku yang pernah saya baca memang seperti itu definisinya. Monggo kalau ada pendapat atau sumber lain Om.

Ya, saya sudah lihat referensi-referensi yang dijadikan sumber pada link tulisan tersebut dan sebagian besarnya saya sudah mengetahui dan pernah membacanya juga, di atas saya melengkapi agar tidak hanya dipelajari sendiri (dari internet, buku, dll.) tapi juga belajar dari guru agar tidak memahami menurut pemahaman sendiri saja.

[Chikito]

Pajak pada transaksi aset kripto di Indonesia kan belum diberlakukan, nah untuk transaksi-transaksi yang berlangsung saat ini kalau dilihat dari hukum yang berlaku di Indonesia apakah dikategorikan belum sepenuhnya sah diakui karena belum 'dipajaki'?

Saya belum nemu apakah exchange selama ini bayar pajak ke pemerintah?. kalau iya, tentu fee yang mereka tarik dari trading atau penarikan rupiah merupakan pajak resmi kita ke pemerintah juga.

Soalnya exchange, seperti contoh: Indodax (terdaftar di bappeti), dengan transaksi triliunan/tahun, tidak mungkin tidak bayar pajak selama ini, bukan?, dengan begitu secara tidak langsung, trader sudah diakui negara walau resminya nanti diakui di bulan mei 2022.

Karena pajak kripto ini korelasinya dengan legalitas (secara umum yang berlaku di Indonesia) sebagaimana yang disebutkan agan kawetsriyanto. Sementara kalau spesifik ke hukum agama (contoh Islam) mungkin yang terkait dengan hal itu jika yang dibahas adalah mengenai zakat aset kripto.

Zakat, Kalau saya jika sudah Nisab, (punya bitcoin selama 1 tahun dan nilainya setara dengan 85 gram emas), maka akan saya bayar 2.5% zakatnya. Gak tau kalau yang lain, saya bayar zakat 2.5% karena (balik lagi ke awal thread) dimana saya cukup meyakini kalau bitcoin itu halal -  komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas sah untuk diperjualbelikan