Politik Saling Serang/Politik Indentitas

[blue Snow]

Jadi jawaban saya mereka pantas untuk dibubarkan karena mereka yang mengatasnamakan rakyat sementara rakyatnya sudah tidak percaya terhadap mereka.

Wacana untuk membubarkan DPR itu setahu ane sudah ada sejak zaman pemerintahan Gusdur, kala itu presiden Gusdur melihat kalau DPR itu hanya sebuah perkumpulan anak di taman kanak-kanak yang tidak sama sekali bekerja atau membantu memulihkan bangsa. Akan tetapi, karena Dekrit presiden tersebut sangat menggangu dan mengusik kenyamanan mereka, akhirnya Gusdur pun digulingkan dan dibikin isu korupsi Bulog dan brunei gate. Namun ya tdk terbukti, itu hanya sebagai politisasi DPR supaya tetap nyaman di senayan,

[icalical]

Jadi jawaban saya mereka pantas untuk dibubarkan karena mereka yang mengatasnamakan rakyat sementara rakyatnya sudah tidak percaya terhadap mereka.

Wacana untuk membubarkan DPR itu setahu ane sudah ada sejak zaman pemerintahan Gusdur, kala itu presiden Gusdur melihat kalau DPR itu hanya sebuah perkumpulan anak di taman kanak-kanak yang tidak sama sekali bekerja atau membantu memulihkan bangsa. Akan tetapi, karena Dekrit presiden tersebut sangat menggangu dan mengusik kenyamanan mereka, akhirnya Gusdur pun digulingkan dan dibikin isu korupsi Bulog dan brunei gate. Namun ya tdk terbukti, itu hanya sebagai politisasi DPR supaya tetap nyaman di senayan,

Nah iya betul sekali, sangat tidak mungkin untuk membubarkan DPR, karena memang salah satu fungsi esensial sebuah negara ya ada di Dewan, tanpa DPR, penyelenggara negara (dalam hal ini Presiden) akan memiliki kuasa absolut dan minim pengawasan, DPR (Legislatif) sebenarnya sebagai perpanjangan tangan rakyat untuk mengawasi kerja Penyelenggara Negara/Presiden dan Kabinetnya (Eksekutif), namun nyatanya DPR saat ini sama sekali tidak mewakili rakyat, korupsi, pengesahan Undang-Undang yang mayoritas rakyat menolak.

Akan lebih tepat kalau DPR dibuat ulang sepenuhnya, yang mana sudah ada sistemnya setiap 5 tahun sekali, tinggal pemilih harus jeli memilih mana calon DPR yang bisa bekerja jujur, sulit memang, tapi ya itu resiko sistem demokrasi.

[Juse14]

Jadi jawaban saya mereka pantas untuk dibubarkan karena mereka yang mengatasnamakan rakyat sementara rakyatnya sudah tidak percaya terhadap mereka.

Wacana untuk membubarkan DPR itu setahu ane sudah ada sejak zaman pemerintahan Gusdur, kala itu presiden Gusdur melihat kalau DPR itu hanya sebuah perkumpulan anak di taman kanak-kanak yang tidak sama sekali bekerja atau membantu memulihkan bangsa. Akan tetapi, karena Dekrit presiden tersebut sangat menggangu dan mengusik kenyamanan mereka, akhirnya Gusdur pun digulingkan dan dibikin isu korupsi Bulog dan brunei gate. Namun ya tdk terbukti, itu hanya sebagai politisasi DPR supaya tetap nyaman di senayan,

Nah iya betul sekali, sangat tidak mungkin untuk membubarkan DPR, karena memang salah satu fungsi esensial sebuah negara ya ada di Dewan, tanpa DPR, penyelenggara negara (dalam hal ini Presiden) akan memiliki kuasa absolut dan minim pengawasan, DPR (Legislatif) sebenarnya sebagai perpanjangan tangan rakyat untuk mengawasi kerja Penyelenggara Negara/Presiden dan Kabinetnya (Eksekutif), namun nyatanya DPR saat ini sama sekali tidak mewakili rakyat, korupsi, pengesahan Undang-Undang yang mayoritas rakyat menolak.

Akan lebih tepat kalau DPR dibuat ulang sepenuhnya, yang mana sudah ada sistemnya setiap 5 tahun sekali, tinggal pemilih harus jeli memilih mana calon DPR yang bisa bekerja jujur, sulit memang, tapi ya itu resiko sistem demokrasi.

Bagaimana mereka bisa jujur, sementara itu ketika menjadi calonpun mereka memenangkan kontestasi dengan cara yang tidak jujur, dengan memakai politik uang, dengan membeli suara kepada pemilihnya.
Dan ketika menjadi anggota DPR ataupun DPRD saat melakukan kunjungan kepada masayarkat atau yang dikenal dengan reses apakah sesuai dengan tujuannya untuk menampung aspirasi  menyampaikan  masyarakat dan menindaklanjuti aspirasi tersebut, Saya rasa tidak reses hanya digunakan untuk ajang kampanye yang dibiayai oleh negara.

[PytagoraZ]

Wacana untuk membubarkan DPR itu setahu ane sudah ada sejak zaman pemerintahan Gusdur, kala itu presiden Gusdur melihat kalau DPR itu hanya sebuah perkumpulan anak di taman kanak-kanak yang tidak sama sekali bekerja atau membantu memulihkan bangsa. Akan tetapi, karena Dekrit presiden tersebut sangat menggangu dan mengusik kenyamanan mereka, akhirnya Gusdur pun digulingkan dan dibikin isu korupsi Bulog dan brunei gate. Namun ya tdk terbukti, itu hanya sebagai politisasi DPR supaya tetap nyaman di senayan,

Ya betul, alm presiden gusdur adalah salah satu presiden yang suka membubarkan numeklatur negara karena di anggap terlalu korup. Selain DPR, gusdur juga berencana akan membubarkan dinsos karena menurut belia dinsos kala itu menjadi sarangya para koruptor (gatau kalo sekarang). Dan meskipun seolah disampekan dengan candaan sama gusdur, tapi beliau serius tentang pembubaran itu, sehingga banyak elit politik yang "gerah" dan bersekutu untuk menyerang balik beliau dan menjebak dengan kasus bulog gate

Bagaimana mereka bisa jujur, sementara itu ketika menjadi calonpun mereka memenangkan kontestasi dengan cara yang tidak jujur, dengan memakai politik uang, dengan membeli suara kepada pemilihnya.

Dan ketika menjadi anggota DPR ataupun DPRD saat melakukan kunjungan kepada masayarkat atau yang dikenal dengan reses apakah sesuai dengan tujuannya untuk menampung aspirasi  menyampaikan  masyarakat dan menindaklanjuti aspirasi tersebut, Saya rasa tidak reses hanya digunakan untuk ajang kampanye yang dibiayai oleh negara.

Menjadi orang jujur di lingkup elit itu tidak mudah gan, terlalu banyak kepentingan di dalamnya. Bisa jadi anda jujur malah akan membuat anda tersingkir karena terkesan "munafik". Atau kadang kala butuh persekutuan "jahat" untuk bisa membangun kongsi dan kekuatan untuk tujuan tertentu. Memang sulit menurut ane, dalam kancah politik nasional terlalu banyak kepentingan. Hal itu wajar karena tiap institusi memiliki kepentingan masing-masing. Disinilah numeklatur dibuat dengan adanya eksekutip, legislatip, dan yudikatip, agar tiga elemen itu bisa saling mengawasi dan menjaga satu sama lain. Karena sistem demokrasi tahu jika dalam lingkar kekuasaan, orang bisa lupa diri sehingga membuat semua unit akan saling mengawasi dan berhubungan. Hal ini di upayakan agar jika ada orang memiliki niat buruk, minimal dia akan cukup sulit untuk melakukan niatnya itu, paling tidak dia perlu banyak kongsi untuk memuluskan tujuannya

Tapi ane juga meyakini kalo menjadi jujur di atas jabatan itu sulit, apalagi ada begitu banyak uang. mungkin ungkapan bang napi ada benarnya. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Mungkin bisa jadi sama ketika kita di posisi mereka juga kan tergoda, para elit politik hari ini juga rata-rata mantan aktivis era '98 yang dulu sangat cetar gaungnya saat membela rakyat. Tapi saat mereka sudah menduduki jabatan seolah-olah lupa saat mereka masih menjadi aktipis

[icalical]

Jadi jawaban saya mereka pantas untuk dibubarkan karena mereka yang mengatasnamakan rakyat sementara rakyatnya sudah tidak percaya terhadap mereka.

Wacana untuk membubarkan DPR itu setahu ane sudah ada sejak zaman pemerintahan Gusdur, kala itu presiden Gusdur melihat kalau DPR itu hanya sebuah perkumpulan anak di taman kanak-kanak yang tidak sama sekali bekerja atau membantu memulihkan bangsa. Akan tetapi, karena Dekrit presiden tersebut sangat menggangu dan mengusik kenyamanan mereka, akhirnya Gusdur pun digulingkan dan dibikin isu korupsi Bulog dan brunei gate. Namun ya tdk terbukti, itu hanya sebagai politisasi DPR supaya tetap nyaman di senayan,

Nah iya betul sekali, sangat tidak mungkin untuk membubarkan DPR, karena memang salah satu fungsi esensial sebuah negara ya ada di Dewan, tanpa DPR, penyelenggara negara (dalam hal ini Presiden) akan memiliki kuasa absolut dan minim pengawasan, DPR (Legislatif) sebenarnya sebagai perpanjangan tangan rakyat untuk mengawasi kerja Penyelenggara Negara/Presiden dan Kabinetnya (Eksekutif), namun nyatanya DPR saat ini sama sekali tidak mewakili rakyat, korupsi, pengesahan Undang-Undang yang mayoritas rakyat menolak.

Akan lebih tepat kalau DPR dibuat ulang sepenuhnya, yang mana sudah ada sistemnya setiap 5 tahun sekali, tinggal pemilih harus jeli memilih mana calon DPR yang bisa bekerja jujur, sulit memang, tapi ya itu resiko sistem demokrasi.

Bagaimana mereka bisa jujur, sementara itu ketika menjadi calonpun mereka memenangkan kontestasi dengan cara yang tidak jujur, dengan memakai politik uang, dengan membeli suara kepada pemilihnya.
Dan ketika menjadi anggota DPR ataupun DPRD saat melakukan kunjungan kepada masayarkat atau yang dikenal dengan reses apakah sesuai dengan tujuannya untuk menampung aspirasi  menyampaikan  masyarakat dan menindaklanjuti aspirasi tersebut, Saya rasa tidak reses hanya digunakan untuk ajang kampanye yang dibiayai oleh negara.

Kalau itu berarti kembali lagi ke masyarakatnya, solusinya tentu masyarakat jangan mau menerima uangnya, namun tidak bisa dipungkiri kalau kondisi masyarakat yang kekurangan uang sangat sulit untuk menolak uang tersebut. Jadi seperti lingkaran setan, [Politisi curang mempersulit masyarakat] >>> [Masyarakat Kesulitan Uang] >>> [Masyarakat tergiur menerima uang dari Poltisi] >>> [Masyarakat memilih politisi curang] >>>[Politisi curang mempersulit masyarakat] dan kembali lagi ke awal.

Namun menurutku kalau kita masih melakukan pemilihan langsung terhadap calon DPR harusnya kita masih memiliki cukup kuasa untuk menentukan DPR nya akan seperti apa.

[Juse14]

Namun menurutku kalau kita masih melakukan pemilihan langsung terhadap calon DPR harusnya kita masih memiliki cukup kuasa untuk menentukan DPR nya akan seperti apa.

Karena anda menyinggung sedikit tentang masyarakat miskin. Tidak semua orang memiliki kuasa penuh atas suara/hak pilihnya, dipedesaan sana masih ada oknum mengintimidasi masyarakat untuk memberikan hak pilihnya kepada calon tertentu. bahkan yang membuat saya sampai geleng-geleng kepala yakni masih ada oknum pemerintah yang mengintimidasi khususnya masyarakat miskin untuk memberikan hak pilihnya kepada calon tertentu dengan ancaman jika masyarakat tersebut tidak memilih calon tersebut, maka bantuan dari pemerintah kepada masyarakat akan diberhentikan. Tetapi untuk masyarakat kota saya yakin mereka tidak akan terpengaruh oleh intimidasi tersebut karena pemikirannya sudah mulai terbuka dan pengawasan terhadap pemilu lumayan ketat.

[erep]

Karena anda menyinggung sedikit tentang masyarakat miskin. Tidak semua orang memiliki kuasa penuh atas suara/hak pilihnya, dipedesaan sana masih ada oknum mengintimidasi masyarakat untuk memberikan hak pilihnya kepada calon tertentu. bahkan yang membuat saya sampai geleng-geleng kepala yakni masih ada oknum pemerintah yang mengintimidasi khususnya masyarakat miskin untuk memberikan hak pilihnya kepada calon tertentu dengan ancaman jika masyarakat tersebut tidak memilih calon tersebut, maka bantuan dari pemerintah kepada masyarakat akan diberhentikan. Tetapi untuk masyarakat kota saya yakin mereka tidak akan terpengaruh oleh intimidasi tersebut karena pemikirannya sudah mulai terbuka dan pengawasan terhadap pemilu lumayan ketat.

Sebenarnya sudah rahasia umum didaerah tertentu masih banyak oknum pemerintah yang mengintimidasi dengan cara tersebut tapi karena faktor perkembangan teknologi saat ini dan mayoritas masyarakat walaupun tinggal dipedesaan sudah mempunyai smartphone yang dapat mempersempit ruang gerak bagi oknum tersebut, banyak laporan/keluhan masyarakat di medsos akhirnya viral karena dishare kemana-mana akhirnya oknum tersebut diberikan sanksi atau pemecatan karena berpolitik dibalik seragam coklat bahkan mengintimidasi masyarakat untuk tujuan mengarahkan suara kepada calon tertentu. Sekarang ini ada tren yang dikenal "The Power of Netizen" yang akan mengulas suatu kasus atau masalah tertentu yang bertujuan mendapatkan perhatian pihak terkait untuk segera menangani kasus tersebut, jadi jika diviralkan oknum tersebut dan menjadi trending topik maka cepat atau lambat oknum tersebut harus mengklarifikasikan mengenai tindakannya kepada publik dan bisa kemungkinan menempuh jalur hukum jika ada ancaman atau intimidasi kepada masyarakat.

[Juse14]

Karena anda menyinggung sedikit tentang masyarakat miskin. Tidak semua orang memiliki kuasa penuh atas suara/hak pilihnya, dipedesaan sana masih ada oknum mengintimidasi masyarakat untuk memberikan hak pilihnya kepada calon tertentu. bahkan yang membuat saya sampai geleng-geleng kepala yakni masih ada oknum pemerintah yang mengintimidasi khususnya masyarakat miskin untuk memberikan hak pilihnya kepada calon tertentu dengan ancaman jika masyarakat tersebut tidak memilih calon tersebut, maka bantuan dari pemerintah kepada masyarakat akan diberhentikan. Tetapi untuk masyarakat kota saya yakin mereka tidak akan terpengaruh oleh intimidasi tersebut karena pemikirannya sudah mulai terbuka dan pengawasan terhadap pemilu lumayan ketat.

Sebenarnya sudah rahasia umum didaerah tertentu masih banyak oknum pemerintah yang mengintimidasi dengan cara tersebut tapi karena faktor perkembangan teknologi saat ini dan mayoritas masyarakat walaupun tinggal dipedesaan sudah mempunyai smartphone yang dapat mempersempit ruang gerak bagi oknum tersebut, banyak laporan/keluhan masyarakat di medsos akhirnya viral karena dishare kemana-mana akhirnya oknum tersebut diberikan sanksi atau pemecatan karena berpolitik dibalik seragam coklat bahkan mengintimidasi masyarakat untuk tujuan mengarahkan suara kepada calon tertentu. Sekarang ini ada tren yang dikenal "The Power of Netizen" yang akan mengulas suatu kasus atau masalah tertentu yang bertujuan mendapatkan perhatian pihak terkait untuk segera menangani kasus tersebut, jadi jika diviralkan oknum tersebut dan menjadi trending topik maka cepat atau lambat oknum tersebut harus mengklarifikasikan mengenai tindakannya kepada publik dan bisa kemungkinan menempuh jalur hukum jika ada ancaman atau intimidasi kepada masyarakat.

Harapan kita semua seperti itu, masyarakat mulai pintar dan bijak dalam menggunakan media social, walaupun diluaran sana masih ada masyarakat yang gaptek akan kemajuan teknologi yang ada dan itu menjadi tugas bagi kita semua.

Tetapi apakah aparat penegak hukum, penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu  harus menunggu viral terlebih dahulu baru mereka bertindak. Lalu untuk apa mereka hadir mulai dari tingkat yang paling atas (nasional) sampai ketingkat yang paling bawah yakni pedesaan tetapi mereka tidak bisa menangani permasalahan yang ada dan seakan menutup mata.

[bots1]

Saya heran melihat politik di indonesia terutama menjelang pilpres 2024 dengan mengusung politik identitas untuk menjatuhkan lawan politiknya. Saya terkadang jadi bertanya-tanya apakah mereka yang mengangkat isu politik identitas paham apa yang dimaksud dengan politik identitas terutama seperti apa yang dituduhkan kepada Anies baswedan. Padahal kalau mereka jujur melihat rekam jejak Anies Baswedan selama memimpin jakarta tidak pernah terjadi intoleran antara gubernur dengan masyarakat jakarta. bahkan selama Anies Baswedan memimpin jakarta tidak ada terjadinya kerusuhan atau perpecahan antar ummat beragama. Seharusnya menjelang pilpres kedepan jangan lagi membangun politik sara, ras atau agama tetapi pilpres kedepan harus tarung ide dan gagasan. Apa gagasan para pasangan calon untuk membawa indonesia lebih maju lagi kedepan dan apa programnya dan sejauhmana mengimplementasikan keadilan sosial seperti yang tercantum dalam UUD 45 dan pancasila. Begitu juga dengan sumber daya alam bagaimana pengelolaannya untuk mensejahterakan rakyat kita sendiri.

[komisariatku]

Saya heran melihat politik di indonesia terutama menjelang pilpres 2024 dengan mengusung politik identitas untuk menjatuhkan lawan politiknya. Saya terkadang jadi bertanya-tanya apakah mereka yang mengangkat isu politik identitas paham apa yang dimaksud dengan politik identitas terutama seperti apa yang dituduhkan kepada Anies baswedan.

Ya mereka sangat paham gan, dan mereka juga paham dengan kondisi sosial kultur masyarakat Indonesia sehingga mereka melakukan itu. Pada dasarnya kan politik itu untuk mencari massa, sehingga para elit politik dan partainya melakukan apa yang kiranya laku dan bisa menggaet masyarakat. Karena negara kita cukup kental dengan nilai agama maka agama kerap dilibatkan dalam intrik politik, mungkin jika negara kita memiliki ras warna kulit yang akan di angkat adalah rasisme, jika begara kita sekuler maka yang di angkat isu isu sekuleritas

Jadi yang dilakukan oleh para elit adalah karena mereka paham dengan kondisi. Tapi menurut saya, dipolitik tahun 2024, isu-isu tentang agama sudah tidak terlalu laku di masyarakat karena sudah jenuh dengan model-model seperti itu. Pertarungan antara ahok dan anis cukup membuat trouma banyak pihak dan tidak ingin hal-hal seperti itu terulang kembali

[blue Snow]

Padahal kalau mereka jujur melihat rekam jejak Anies Baswedan selama memimpin jakarta tidak pernah terjadi intoleran antara gubernur dengan masyarakat jakarta. bahkan selama Anies Baswedan memimpin jakarta tidak ada terjadinya kerusuhan atau perpecahan antar ummat beragama.

kalau wiro sableng kapak maut naga geni 212 itu bukan upaya memecahkan kemajemukan?

Harapan kita semua seperti itu, masyarakat mulai pintar dan bijak dalam menggunakan media social, walaupun diluaran sana masih ada masyarakat yang gaptek akan kemajuan teknologi yang ada dan itu menjadi tugas bagi kita semua.

Bijak atau tidak, setahu ane masyarakat Indonesia itu sangat mudah terhasut oleh para influence (intel) yang ahli bermanuver di sosmed. oleh karena itu, bagi masyarakat yang emosinya labil dan mudah sekali terpengaruh akan Hoax dan Status palsu, baiknya segera logout dari sosmed. Atau kalau memang urgent, pemerintah mesti mewajbikan Psikotest terlebih dahulu bagi masyarakat yang mau mendaftarkan atau bikin akun sosmed.

[Juse14]

Bijak atau tidak, setahu ane masyarakat Indonesia itu sangat mudah terhasut oleh para influence (intel) yang ahli bermanuver di sosmed. oleh karena itu, bagi masyarakat yang emosinya labil dan mudah sekali terpengaruh akan Hoax dan Status palsu, baiknya segera logout dari sosmed. Atau kalau memang urgent, pemerintah mesti mewajbikan Psikotest terlebih dahulu bagi masyarakat yang mau mendaftarkan atau bikin akun sosmed.

Sebagian besar kehidupan masyarakat jaman sekarang sudah tidak bisa terlepas dari yang namanya sosial medial jika memkasa mereka untuk keluar dari media sosial sepertinya sulit juga gan.  Dan tentunya sosial media juga memiliki dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Dan benar disamping dampak positif yang diberikan ada pula dampak negative yang ditimbulkan seperti; Berita Hoax, penipuan dan lain sebagainya. Yang perlu dilakukan bukan berarti kita harus menghentikan masyarakat untuk bermain sosial media ataupun membekukan Apk medsos tersebut. Tetapi yang harus dilakukan adalah edukasi secara berkelanjutan terhadap penggunaan sosial media dan itu perlu adanya peran dari pemerintah dan masyarakat sipil untuk sama-sama menangani dampak negatif dari sosial media.
Jika pemerintah bisa melakukannya dengan mengadakan seminar edukasi secara besar-besaran di setiap wilayah, kota/kabupaten. Nah kalau kita sebagai masyarakat sipil yang lebih paham akan media sosial, maka bisa melakukannya dengan melakukan edukasi minimal kepada keluarga, teman dan kerabat. Dengan demikian edukasi tentang sosial media bisa terssapaikan kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka bisa lebih dewasa lagi dalam menggunakan sosial media dan dampak negatif dari sosial media dapat teratsasi “Harapanya begitu.”   

[Ryu_Ar1]

dalam kondisi yang sama bahkan yang saya lihat untuk sekarang selain hanya dari kekuatan uang didalamnya orang-orang berpangkat dan memiliki wewenang tidak akan jauh dari nepotisme atau mungkin lebih sopannya adalah turunan dari orang tua/keluarga.

AHY, Puan, Prananda, Gibran, Kaesang, dll, kalau orang tuanya bukan siapa-siapa sudah pasti jadi kroco, tidak lebih baek dari kita nulis di sini,

Saya gak berani nyebutin nama mas sebenarnya, ditakutkan ada kang dagang yang ada di sekeliling rumah saya membawa HT
Tapi memang kenyataannya dalam hal ini adalah ketika seseoarang yang memiliki keluarga pemangku jabatan kondisinya akan lebih mudah untuk masuk atau bahkan memiliki kehidupan yang lebih baik terutama jika menginginkan jabatan lain dalam tatanan negara. contohnya ya seperti nama-nama yang mas sebutkan.

btw saya menemukan sesuatu yang menarik berkaitan dengan utas ini.
Beberapa waktu lalu, Menteri Mahfud MD yang saat ini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menyatakan akan mengusahakan Pemilu 2024 Kondusif Tanpa Politik Identitas dan Politik Uang

“Untuk Pemilu tahun 2024, insyaallah situasi politik dan keamanan itu akan lebih baik dibandingkan dengan Pemilu 2019. Meski Pemilu tinggal tujuh bulan, politik Identitas sudah tidak banyak. Jika pun ada, hanya sedikit-sedikit tetapi tidak mengundang masa yang mengkhawatirkan dan panas,”

Perkataan pak Mahfud terdengar seperti optimis dalam hal ini tetapi pertanyaan nya adalah apakah memang itu bisa dilakukan? karena untuk hal seperti ini terutama ketika berbicara tentang politik maka memang tidak jauh dari kata uang saat ini terlebih untuk beberapa daerah atau beberapa wilayah yang bisa dikatakan masih dalam tahap perkemabangan money politik serta tentu saja politik identitas terutama dalam hal agama jelas masih seperti rahasia umum.
Saya pribadi tidak meragukan niat itu tetapi dalam hal ini saya tidak terlalu percaya diri dan masih sangat pesimis hal seperti itu bisa diperbaiki.

[erep]

Jika pemerintah bisa melakukannya dengan mengadakan seminar edukasi secara besar-besaran di setiap wilayah, kota/kabupaten. Nah kalau kita sebagai masyarakat sipil yang lebih paham akan media sosial, maka bisa melakukannya dengan melakukan edukasi minimal kepada keluarga, teman dan kerabat. Dengan demikian edukasi tentang sosial media bisa terssapaikan kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka bisa lebih dewasa lagi dalam menggunakan sosial media dan dampak negatif dari sosial media dapat teratsasi “Harapanya begitu.”  

Sejauh ini sosialiasasi dari pemerintah untuk memberantas hoax masih dinilai kurang maksimal makanya pemberitaan hoax, penipuan, dan hal lain yang merugikan masyarakat kurang terproteksi, solusi pemberantas hoax bukan sekedar membimbing/mengedukasikan masyarakat saja tapi pihak pemerintah harus bisa menindaklanjuti untuk menangkap pelaku supaya bisa mengurangi angka kasusnya, tapi setelah saya perhatikan lebih jauh lagi berhubungan dengan politik ternyata banyak oknum kebal hukum yang selalu memposting berita hoax atau berita yang menyerang identitas lawan politiknya dari sisi agamanya dan dll, tapi tidak di tindaklanjuti untuk diperiksa sehingga tujuan pemerintah mengedukasikan kepada masyarakat tidak semuanya direspon dengan baik, mereka sudah mengetahui bagaimana berita negatif tentang berita politik menyerang identitas akan membuat laporan kepada pihak terkait untuk memblokir akunnya dengan harapan supaya oknum tersebut harus bijak menggunakan sosial media.

Solusinya seperti agan katakan, jika kita masyarakat sipil yang mempunyai pengetahuan tentang memberantas segala pemberitaan negatif lebih baik membimbingnya langsung kepada keluarga, kerabat atau komunitas untuk mempercepat program pemerintah untuk menangani berita negatif yang merugikan masyarakat, apalagi kita sudah mengetahui siapa saja akun sosmed yang membuat kegaduhan di lingkungan masyarakat untuk disarankan diblokir di setiap akun pengguna yang telah kita bimbingkan.

[bots1]

Saya heran melihat politik di indonesia terutama menjelang pilpres 2024 dengan mengusung politik identitas untuk menjatuhkan lawan politiknya. Saya terkadang jadi bertanya-tanya apakah mereka yang mengangkat isu politik identitas paham apa yang dimaksud dengan politik identitas terutama seperti apa yang dituduhkan kepada Anies baswedan.

Ya mereka sangat paham gan, dan mereka juga paham dengan kondisi sosial kultur masyarakat Indonesia sehingga mereka melakukan itu. Pada dasarnya kan politik itu untuk mencari massa, sehingga para elit politik dan partainya melakukan apa yang kiranya laku dan bisa menggaet masyarakat. Karena negara kita cukup kental dengan nilai agama maka agama kerap dilibatkan dalam intrik politik, mungkin jika negara kita memiliki ras warna kulit yang akan di angkat adalah rasisme, jika begara kita sekuler maka yang di angkat isu isu sekuleritas

Jadi yang dilakukan oleh para elit adalah karena mereka paham dengan kondisi. Tapi menurut saya, dipolitik tahun 2024, isu-isu tentang agama sudah tidak terlalu laku di masyarakat karena sudah jenuh dengan model-model seperti itu. Pertarungan antara ahok dan anis cukup membuat trouma banyak pihak dan tidak ingin hal-hal seperti itu terulang kembali

Justru jika para elit melakukan black campaign dengan mengangkat isu agama sangat tidak mencerdaskan politik dikalangan masyarakat. Walaupun memang kultur politik di negara kita masih kental dengan isu agama karena memang mayoritas penduduk kita agama islam. Kita berharap pada pemilu yang akan datang para elit tidak lagi memainkan isu-isu agama, ras dan suku walaupun hal itu tidak menjamin karena mereka masih berpikir bahwa dengan mengangkat isu agama bisa meraup suara dan menjatuhkan lawan politik. 

[komisariatku]

Sejauh ini sosialiasasi dari pemerintah untuk memberantas hoax masih dinilai kurang maksimal makanya pemberitaan hoax, penipuan, dan hal lain yang merugikan masyarakat kurang terproteksi, solusi pemberantas hoax bukan sekedar membimbing/mengedukasikan masyarakat saja tapi pihak pemerintah harus bisa menindaklanjuti untuk menangkap pelaku supaya bisa mengurangi angka kasusnya,

Bukan kurang maksimal tetapi tidak akan bisa memberantas hoax gan, karena hoax memang diciptakan dan akun-akun baru tiap hari dibuat untuk menjadi buzzer. Jika melihat kemenangan trump di amerika, kabarnya salah satu yang membuatnya menang adalah berita hoax di sosmed. Kemudian akun-akun buzzer ini tidak memiliki identitas sehingga tidak bisa di kasuskan. Akan ada ribuan kasus kalo semua kasus hoax di bawa ke ranah hukum, maka hanya orang-orang yang dinilai memiliki pengaruh saja yang di tindak oleh penegak hukum

Justru jika para elit melakukan black campaign dengan mengangkat isu agama sangat tidak mencerdaskan politik dikalangan masyarakat. Walaupun memang kultur politik di negara kita masih kental dengan isu agama karena memang mayoritas penduduk kita agama islam. Kita berharap pada pemilu yang akan datang para elit tidak lagi memainkan isu-isu agama, ras dan suku walaupun hal itu tidak menjamin karena mereka masih berpikir bahwa dengan mengangkat isu agama bisa meraup suara dan menjatuhkan lawan politik. 

Tapi bukan tugas para elit politik atau parpol untuk mencerdaskan masyarakat gan. Itu tugas pendidikan. Parpol tugas utamanya ya untuk menang pemilu. Justru lucu kalo misalkan negara kita tidak mengangkat isu-isu agama dan suku, karena itu yang pasti laku gan, masalah efektif atau tidak itu urusan lain. Sama seperti di eropa dimana isu rassisme selalu di angkat karena kultur mereka perbedaan kulit bukan agama dan suku.

Tapi saya pikir masyarakat kita sudah dewasa kok gan, terbukti kasus penistaan agama yang ada dijakarta tidak sampai menyebabkan caos. Kita udah belajar banyak tentang kasus-kasus perang atar suku (poso, ambon, dayak madura, dll) sehingga isu-siu seperti itu mungkin ramai dan bikin greget tetapi tidak sampai menyebabkan caos jadi ya anggap saja itu bumbu-bumbu politik, paska pesta politik selesai juga biasanya hilang isu-isu seperti itu.

Politik itu bagaimana mempengarusi orang, sehingga parpol banyak membakar isu agar bisa memetakan siapa saja pendukungnya. Yang penting kita yang berada di bawah jangan terlalu di anggap serius. Jangan-jangan mereka yang di atas sedang ketawa-ketiwi sambil ngopi, yang dibawah malah ribut sampe sama tetangga ga akur gara-gara politik. Terbukti jokowi dan prabowo dulu bagaimana bertempur saat pilpres eh ternyata sekarang akur dan saling membantu

[bots1]

Sejauh ini sosialiasasi dari pemerintah untuk memberantas hoax masih dinilai kurang maksimal makanya pemberitaan hoax, penipuan, dan hal lain yang merugikan masyarakat kurang terproteksi, solusi pemberantas hoax bukan sekedar membimbing/mengedukasikan masyarakat saja tapi pihak pemerintah harus bisa menindaklanjuti untuk menangkap pelaku supaya bisa mengurangi angka kasusnya,

Bukan kurang maksimal tetapi tidak akan bisa memberantas hoax gan, karena hoax memang diciptakan dan akun-akun baru tiap hari dibuat untuk menjadi buzzer. Jika melihat kemenangan trump di amerika, kabarnya salah satu yang membuatnya menang adalah berita hoax di sosmed. Kemudian akun-akun buzzer ini tidak memiliki identitas sehingga tidak bisa di kasuskan. Akan ada ribuan kasus kalo semua kasus hoax di bawa ke ranah hukum, maka hanya orang-orang yang dinilai memiliki pengaruh saja yang di tindak oleh penegak hukum

Justru jika para elit melakukan black campaign dengan mengangkat isu agama sangat tidak mencerdaskan politik dikalangan masyarakat. Walaupun memang kultur politik di negara kita masih kental dengan isu agama karena memang mayoritas penduduk kita agama islam. Kita berharap pada pemilu yang akan datang para elit tidak lagi memainkan isu-isu agama, ras dan suku walaupun hal itu tidak menjamin karena mereka masih berpikir bahwa dengan mengangkat isu agama bisa meraup suara dan menjatuhkan lawan politik. 

Tapi bukan tugas para elit politik atau parpol untuk mencerdaskan masyarakat gan. Itu tugas pendidikan. Parpol tugas utamanya ya untuk menang pemilu. Justru lucu kalo misalkan negara kita tidak mengangkat isu-isu agama dan suku, karena itu yang pasti laku gan, masalah efektif atau tidak itu urusan lain. Sama seperti di eropa dimana isu rassisme selalu di angkat karena kultur mereka perbedaan kulit bukan agama dan suku.

parpol memiliki peranan sangat penting dalam sistim ketatanegaraan. Tugas parpol bukan hanya memenangkan pemilu saja tetapi juga memiliki fungsi untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana amanah dalam UUD 1945. Mengangkat isu agama dan suku dalam perpolitikan kita bisa menimbulkan perpecahan bangsa. sebenarnya tidak relevan membawa agama dalam kampanye politik karena indonesia yang berdasarkan pancasila sudah sepatutnya masyarakat memilih pemimpin berdasarkan visi dan misi tanpa melihat latar belakang agama dan suku. tapi yakinlah, bahwa walaupun para politisi mengangkat isu agama agar bisa mendapatkan banyak suara, tetapi presiden indonesia nanti tetap beragama islam karena belum ada sejarah presiden indonesia yang beragama selain islam karena mayoritas penduduk indonesia beragama islam.

[Chikito]

Parpol tugas utamanya ya untuk menang pemilu.

Setahu saya sih tugas utama parpol itu bukan untuk menang pemilu, tapi menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa [1], sehingga dalam hal ini pendidikan juga termasuk, karena anggota terpilih mereka juga berperan dalam membuat UU di Komisi X dalam bidang pendidikan.

[1]. Fungsi Parpo;

tetapi presiden indonesia nanti tetap beragama islam karena belum ada sejarah presiden indonesia yang beragama selain islam karena mayoritas penduduk indonesia beragama islam.

Pada Pasal 6 Ayat 1 UUD 1945 tidak ada disebutkan kalau Presiden RI itu harus beragama Islam. Di Pasal tersebut disebutkan kalau Presiden itu harus WNI sejak lahir dan tidak pernah pindah kewarganegaraan, Di UU pemilu No.7 tahun 2017 juga tidak disebutkan secara khusus harus agama apa, cuma disebutkan harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. (kalau maksud kamu cuma Islam yang tuhannya ESA, dan yang lain bukan?)

[bots1]

tetapi presiden indonesia nanti tetap beragama islam karena belum ada sejarah presiden indonesia yang beragama selain islam karena mayoritas penduduk indonesia beragama islam.

Pada Pasal 6 Ayat 1 UUD 1945 tidak ada disebutkan kalau Presiden RI itu harus beragama Islam. Di Pasal tersebut disebutkan kalau Presiden itu harus WNI sejak lahir dan tidak pernah pindah kewarganegaraan, Di UU pemilu No.7 tahun 2017 juga tidak disebutkan secara khusus harus agama apa, cuma disebutkan harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. (kalau maksud kamu cuma Islam yang tuhannya ESA, dan yang lain bukan?)

Memang tidak ada disebutkan dalam UUD 45 kalau calon presiden harus beragama islam. Yang saya maksudkan presiden terpilih nanti adalah beragama islam karena saya melihat sejarah sudah 7 presiden dan semuanya beragama islam. bukan bermaksud untuk mengkerdilkan bagi calon yang non muslim tapi realitanya dengan penduduk yang mayoritas islam maka peluang menang bagi calon presiden beragama islam sangat besar. Sama seperti calon presiden yang diluar jawa hingga 7 presiden belum ada satupun diantaranya yang bukan orang jawa Karena suara terbanyak berada di pulau jawa. Jadi untuk menjadi calon presiden di indonesia dan menang selain elektabilitasnya tinggi, harus orang jawa dan sebanyak mungkin mendapatkan suara di kalangan NU dan Muhammaddiyah.

[Dewiana]

Mereka selalu memperlihatkan ketegangan di depan televisi, setiap pasangan calon akan saling serang dari berbagai sisi untuk menjatuhkan elektabilitas pasangan calon lawan. Menjelang pemilu sangat banyak calon pemimpin yang mencalonkan diri sebagai Presiden, Gubernur dan Bupati, selain itu yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dari DPR, DPD, DPRD dan DPRK juga memenuhi kertas suara.

Mereka berlomba-lomba mendapatkan kursi di parlemen atau menjadi nomor satu di suatu wilayah, fenomena ini menunjukkan di Indonesia sangat banyak orang pintar. Wajar dan tidak mengherankan Indonesia memiliki banyak orang pintar karena wilayahnya sangat luas, setiap memasuki tahun pemilu orang-orang pintar selalu muncul sebagai calon wakil rakyat namun sangat sedikit orang-orang JUJUR yang menjadi wakil rakyat.
Mereka selalu menyampaikan visi misi demi kepentingan rakyat, nyatanya korupsi tidak pernah bisa diatasi. Saya sangat mengharapkan tahun politik kali ini Indonesia bisa dipimpin oleh orang-orang yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Sepintar apapun yang jadi pemimpin kalau tidak jujur masyarakat selalu menjadi korban dari kejamnya politik.

Indonesia negara besar dan komplek, bermacam suku ras ada di indonesia dan juga sangat luas, dalam kontek kepemiluan saat kampanye bermacam gejolak beermunculan dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan politik walaupun itu dianggap salah.
Politik indentitas di indonesia ada dalam undang –undang nomor 19 tahun 2016, salah satunya terkait penyebaran informasi hoax yaitu berefek menimbulkan kebencian dan perselisihan antar suku, agama dan lainnya, makanya untuk negara makin ketat dalam hal politik indentitas tiap pemilu undang-undang ini dibahas sampai lahir turunannya.