Bagaimana cara menghapus korupsi?

[khiholangkang]

Hal yang menjadi pada negara kita sampai hari ini dari jaman dulu adalah kasus korupsi yang masih merajalela dimana-mana, baik dari pemerintahan pusat hingga akar rumput di masyarakat, saya sering menemui kejadian itu di lingkungan saya, hingga masyarakat sudah terbiasa dengan kasus korupsi, karena mungkin terlalu sering dan sulit di berantas dan memiliki stigma bahwa itu adalah sebuah budaya buruk di negara kita hari ini.

Tindakan korupsi mengganggu target pembangunan negara untuk menjadi lebih baik, karena terlalu banyak sulap selip uang negara yang nominalnya bahkan gila.

Ini tingkatan hukuman pidana korupsi:

sumber

Banyak sekali kasus korupsi hingga triliunan, tetapi jika hanya di denda 1M tentu koruptor masih terbilang untung, itu adalah hukum yang tidak akan membuat jera, terlebih lagi ada hukum perdata yang memperbolehkan bayar denda dengan jumlah seperti itu, yang membuat hukuman bukanlah hal yang menakutkan.

Deretan kasus korupsi terbesar, dan saya tidak pernah mendengar bahwa mereka di hukum mati ataupun di penjara seumur hidup, dan rata-rata orang yang di penjarakan akibat kasus korupsi berdiam di lapas yang terbilang mewah, itu membuat ane cukup bengong.
Hanya ada dua orang yang di tuntut hukum mati dalam pencarian saya di antaranya Heru Hidayat dalam kasus korupsi dana PT Asabri yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 22,788 triliun dan Jusuf Muda Dalam dan saya belum menemukan konfirmasi valid bahwa mereka di hukum mati, mungkin saja berita di manipulasi jika ada pemberitaanya.

Jika saya tidak salah beberapa bulan ke belakang UU perampasan aset bagi pelaku korupsi sudah di usulkan dan juga sudah di tanda tangani oleh presiden, tetapi masih belum di acc oleh DPR atau melakukan tindakan lanjutan tentang UU perampasan aset ini.
Pikiran negatif saya, tikus-tikus berdasi sudah menguasai lumbung dan termasuk ketum-ketum partai sepertinya ikut andil dalam beberapa kasus, karena walaupun DPR adalah perwakilan rakyat tetapi mereka tergantung ketum nya.

Maaf sedikit melebar, tetapi hal ini yang membuat bingung, karena untuk mengutuk jera koruptor adalh di berlakukannya hukum yang membuat mereka jera, seperti hukuman mati, di miskinkan, di asingkan menurut saya, tetapi lembaga penegak hukum perlu landasan undang-undang untuk melaksanakannya, sementara perancang undang-undang hari ini seperti itu.

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?
Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?
Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Mari berdiskusi.....

[1714505085]

1714505085

[1714505085]

1714505085

[1714505085]

1714505085

[joniboini]

Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Selama yang menjalankan sistem tersebut masih manusia ane rasa ga bakal ada sistem yang sepenuhnya bebas dari potensi korupsi. Sistem check and balances yang selama ini ada kan juga idealnya berjalan untuk memastikan satu sama lain saling mengawasi, tapi kalau salah satu atau keduanya korup ya tetap tidak berjalan.

Membuat semuanya transparan juga tidak bisa menjamin terbebas dari yang namanya korupsi menurut ane, karena susah juga buat verifikasi secara mandiri karena skalanya terlalu besar. Jadi yang paling ideal ya individu yang ada di posisi penting punya kendali yang bagus atas nafsu mereka, yang berarti edukasi harus bagus juga supaya individu semacam itu terbentuk. CMIIW.

[topbitcoin]

Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Selama yang menjalankan sistem tersebut masih manusia ane rasa ga bakal ada sistem yang sepenuhnya bebas dari potensi korupsi. Sistem check and balances yang selama ini ada kan juga idealnya berjalan untuk memastikan satu sama lain saling mengawasi, tapi kalau salah satu atau keduanya korup ya tetap tidak berjalan.

Membuat semuanya transparan juga tidak bisa menjamin terbebas dari yang namanya korupsi menurut ane, karena susah juga buat verifikasi secara mandiri karena skalanya terlalu besar. Jadi yang paling ideal ya individu yang ada di posisi penting punya kendali yang bagus atas nafsu mereka, yang berarti edukasi harus bagus juga supaya individu semacam itu terbentuk. CMIIW.

Ini adalah fakta yang tak bisa terbantahkan si menurut saya, "selagi manusia yang menjalankan sistemnya, kemungkinan korupsi masih bisa di lakukan" apalagi di jaman sekarang ini dengan situasi hukum dan integritas moral yang minim.

Mungkin lebih tepatnya adalah kesadaran diri dan ketaatan terhadap garis lurus moral untuk menolak hal perilaku buruk seperti korupsi, yang pastinya untuk mencapai pada titik kesadaran moral, perlu adanya tindakan pendidikan anti korupsi yang efektif.
Dan pendidikan yang efektif itu berasalah dari contoh yang membuat ketakutan, seperti hal hukuman mati, jika di berlakukan dan para pejabat dan masyarakat menyaksikan hukuman mati untuk koruptor, saya pikir orang yang di ajak kerja sama untuk korupsi atau ingin melakukan korupsi berpikir berkali-kali untuk melakukan tindakan korupsi. 

[bitLeap]

Korupsi adalah tindakan yang sangat merugikan negara, di Indonesia telah berapa banyak kerugian akibat kasus kasus itu, angkanya sangat fantastis, sedangkan hukuman yang mereka terima menurut saya tidak setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan. Oke sekarang banyak yang mengatakan jika koruptor di hukum mati itu mengambil hak mereka untuk hidup, namun jika kita membandingkan berapa banyak rakyat yang terenggut haknya akibat perbuatan mereka?

Beberapa sumber mengatakan, tindakan korupsi karena kehidupan mereka tidak sejahtera sehingga mereka akan melakukan apapun untuk bisa memperkaya diri sendiri, namun jika kita membandingkan dengan guru honorer misalnya itu perbandingkan yang sangat jauh, sedangkan seorang guru adalah orang yang sangat berjasa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut saya, salah satu akar permasalahan adalah ada pada ongkos politik untuk menjadi politikus. Di Indonesia ongkos politik yang harus seseorang keluarkan angkanya sangat fantastis, sehingga itu memungkinkan untuk mereka berpikir hanya untuk kembali modal setelah mereka duduk dibangku pemerintahan.
Dilansir dari Kompas.id, ongkos politik untuk menjadi kepala daerah atau anggota legislatif biayanya mencapai puluhan miliyar. Tentu saja itu akan menjadi salah satu indikator yang akan membuat prilaku yang mendorong pejabat publik menjadi seorang korup.
https://www.kompas.id/baca/riset/2023/04/13/biaya-politik-tinggi-pemicu-korupsi
Hal itu juga diperkuat dengan pernyataan salah satu bakal calon Presiden 2024, Prabowo Subianto dalam satu wawancara eksklusif bermasa Najwa Shihab beberapa hari lalu.

Kita semua tahu lembaga independen yang terus aktif dalam memberantas korupsi adalah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dilansir dari CNBC Indonesia, KPK telah menangani lebih dari 1300 dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2022, itu adalah bukti bahwa memang Indonesia darurat korupsi. https://www.cnbcindonesia.com/research/20230406084830-128-427768/ada-1300-lebih-kasus-korupsi-daerah-mana-paling-korup

KPK sendiri bukan tanpa perlawanan atau ada orang yang tidak ingin melihat keberadaan mereka, salah satunya Fahri Hamzah mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014–2019. Dia beralasan KPK tidak terlalu dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi, karena dia menganggap Presiden akan lebih berpengaruh jika tahu seluk beluk dan cara penangannya.
https://news.detik.com/berita/d-3651933/fahri-hamzah-yang-tetap-ingin-kpk-dibubarkan
Tentu saja itu adalah pernyataan yang pada akhirnya menjadi polemik di berbagai kalangan. Bagi saya sendiri memang saya melihat KPK disusupi orang orang yang memiliki kepentingan di dalamnya, sehingga dalam beberapa kasus saya melihat mereka terkesan tebang pilih.

Baru baru ini juga Presiden Joko Widodo geram, pasalnya anggaran yang dipersiapkan untuk stunting berjumlah 10 m, tetapi yang sampai kepada rakyat hanya 2 m, sedangkan sisanya itu untuk kebutuhan perjalanan dinas dan semacamnya.
https://nasional.kompas.com/read/2023/06/14/16171521/geramnya-jokowi-anggaran-stunting-rp-10-miliar-dipakai-rapat-dan-perjalanan
Memang mungkin ini bukan bentuk korupsi, karena mereka menuangkan seluruh anggaran untuk mengakomodasi semuanya, tetapi bagi saya itu adalah bentuk ketidakjujuran dari lembaga pemerintahan, karena mereka mengambil hak yang seharusnya digunakan untuk stunting malah mereka pergunakan untuk hal hal yang seharusnya tidak memakan biaya sebesar itu.

Indonsia tidak kekurangan orang pintar, namun di Indonesia kekurangan orang jujur.

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?

Untuk menjawab pertanyaan ini, pastinya hukuman seberat beratnya harus dilakukan untuk tidak pidana koruptor, ya salah satunya adalah hukuman mati.
Maaf sebelumnya jika saya sedikit membandingkan dengan kasus lain, seperti pecandu dan pengedar narkoba misanya, mereka akan dihukum mati ketika mereka memiliki berat berat yang ditentukan UU. Dalam hal ini saya ingin membandingkan dalam hal dampak yang ditimbulkan, korupsi akan berdampak lebih besar untuk negara menurut saya.

Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?
Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Yang pertama harus dilakukan adalah seperti yang saya bahas di atas, yaitu ada pada ongkos politik yang harus dikaji ulang. Karena bagaimanapun mereka pasti tidak akan mau rugi dan pastinya akan melakukan segala cara agar uang yang mereka keluarkan untuk membiayai  untuk diduduk bangku pemerintahan mereka kembali.

[Chikito]

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?
Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?
Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Kalau bikin jera pelaku korupto itu sulit, karena duit haramnya tersebut sudah mendarah daging pada badannya. Duit hasil korupsi yang dia dapat membuat rakus dan kotor hatinya, jadi salah satu cara yang efektif yaitu mencopot semua yang ada di badannya baik itu jabatan, harta mau pun nyawa.

Sekarang ini cuma 1 cara, yaitu menanamkan hal baik bagi generasi berikutnya, namun sepanjang yang saya lihat generasi penerus sekarang sudah hampir sama dengan generasi sebelumnya, malah lebih rakus lagi korupsinya. Ya wasalam, tiada sistem yang dapat menangkal itu semua, walau memakai teknologi blockchain sekalipun (transaksi tercatat dan terpublish) tetap saja ada celah, dan ada cara untuk mengelabuhi duit hasil korupsi.

[zaim7413]

Korupsi masih menjadi masalah yang belum teratasi di Indonesia meski telah melakukan segala cara untuk memberantas korupsi ke akar-akarnya. Percaya atau tidak, Indonesia merupakan negara dengan indeks korupsi yang tinggi.
Korupsi di Indonesia sangat erat kaitannya dengan aspek suap, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan dana yang sering dilakukan oleh pihak swasta dan abdi negara atau pegawai pemerintah. Upaya anti korupsi telah dilakukan dengan dibentuknya lembaga KPK, tetapi dengan adanya lembaga KPK tidak menjamin korupsi bisa diberantas, terbukti KPK telah menangani 1.310 kasus tindak pidana korupsi  sejak 2004 hingga akhir 2022.

Upaya anti korupsi tidak hanya dilakukan secara preventif dan terdeteksi saja, perlu adanya efek jera pada pelaku Korupsi agar menjadi pelajaran bagi siapapun yang ingin melakukan korupsi. Kelemahan terbesar di negara kita karena terlalu menjunjung tinggi HAM, karena alasan ini korupsi di Indonesia sangat sulit diberantas.
Selain itu sudah menjadi rahasia umum para koruptor selalu diperlakukan khusus di balik jeruji besi, kasus Gayus Tambunan contohnya.

Coba nomor duakan HAM dan utamakan EFEK JERA, ane 100% yakin korupsi akan hilang di Indonesia. Caranya dengan diterapkan hukum Pemotong Tangan atau Tembak Mati bagi koruptor yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Ketika ada satu koruptor yang dipotong tangannya atau dieksekusi Mati, tidak ada lagi yang berani melakukan korupsi karena konsekuensinya nyawanya akan melayang atau tangannya akan hilang.

[retreat]

Korupsi tidak akan bisa dihapus mau dengan sistem apapun. Bahkan sistem komunis saja, seperti di China, yang otoriter dan sangat ketat dan ancaman hukuman mati bagi para koruptor itu masih ada koruptor disana, bahkan katanya jauh lebih masif. Korupsi itu seperti budaya yang dimana tidak bisa dipisahkan dari manusia, itu karena sifat alami manusia yang tamak dan tidak merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Suka tidak suka, budaya korupsi akan terus ada dan tidak akan bisa dihapuskan, bahkan dengan ancaman hukuman mati sekalipun.

[Juse14]

Untuk menghapus korupsi sepertinya sangat sulit. Bagaimanapun cara yang dilakukan dan seberapa tegaspun peraturan yang diterapkan saya rasa korupsi tidak akan lenyap secara utuh dari negeri ini. Tetapi untuk meminimalisir terjadi kasus korupsi mungkin bisa dilakukan.

Sebelum kita terlalu jauh membahas tentang bagaimana meminamalisir terjadinya kasus korupsi kita harus mengetahui terlebih dahulu faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana korupsi agar mempermudah kita untuk mencari solusi untuk memecahkan persoalan ini . Dan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana korupsi dibagi menjadi 2 yakni faktor internal dan eksternal.

Faktor Internal, adalah faktor yang dipengaruhi dari dalam diri sendiri seperti;
1. Sikap rakus dari manusia itu sendiri, walaupun sudah diberikan fasilitas seperti rumah dinas, mobil dan lain sebagainya serta dijanjikan tunjangan setelah menjabat tetap saja jika orang tersebut belum merasa cukup hal ini ememungkinkan seseorang untuk terus merauk keuntungan sebesar besarnya untuk memenuhi hawa nafsunya.
2. Kebutuhan mendesak, saat seseorang meliki kebutuhan mendesak maka uang apapun yang mereka pegang akan digunakan tanpa berpikir lebih jauh.
3. Gaya hidup yang tingi, hal ini sangat mendorong seseorang untuk melakukan tidak pidana korupsi, dengan pendapatan yang rendah sementara gaya hidup tidak terpenuhi maka mereka menggangap korupsi ada solusi untuk mempertahankan gengsi.
4.Moral yang lemah, hal ini memungkinkan untuk seseorang tergiur melakukan tindak pidana korupsi.

Faktor Eksternal, adalah faktor yang mempengaruhi dari luar seperti;
1. Aspek sosial seperti keluarga dan masyarkat, terkadang dalam sebuah keluarga selama mereka mendapatkan bagian mereka bukan mencegah tetapi malah sebaliknya malah mendukungnya walaupun mereka tau bahwasannya itu perbuatan yang salah dan masyarakat yang masih menghargai seseorang dari hartanya, memungkinkan seseorang untuk terus mempertahankan dan menambah kekayaanya melalui korupsi.
2. Aspek politik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa politik uang masih  dipergunakan sampai saat ini dan bahkan sudah mengakar. Dengan adanya politik uang tentunya untuk seseorang bisa memenangkan kontestasi politik membutuhkan modal yang cukup besar sehingga hal ini memunglinkan seseorang melakukan korupsi saat mendapatkan jabatan untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.
3. Lingkungan kerja, ketika dilingkungan tersebut sudah terbiasa melakukan korupsi maka mereka yang baru masuk sekalipun akan tergiur untuk melakukannya.
4. Aspek ekonomi, hal ini sering dianggap menjadi faktor utama seseorang melakukan korupsi seperti gaji yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Ataupun untuk mengubah satatus mereka dari miskin ke kaya.

Berikut adalah beberapa cara untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi ;
1. Penanaman pendidikan anti korupsi sejak dini. Dan hal ini bukan hanya dilakukan disekolah saja tetapi juga dirumah, sebagai orang tua tentunya harus mendidik anaknya untuk berprilaku jujur dan bertanggung jawab agar nilai-nilai kejujuran bisa tertanam didalam diri. Karena saya masih menjumpai dibeberapa lingkungan keluarga mereka tidak mendidik anaknya untuk berprilaku jujur malah mereka mengajarkan anak tersebut untuk berbohong dan contoh kecilnya : Ketika ada penagih hutang yang keliling kesetiap rumah, orang tua selalu menyuruh anaknya untuk menemui penagih tersebut dan berkata bahwa orang tuanya tiadak ada dirumah.
Dengan tertanamnya nilai-nilai kejujuran sejak dini ditambah dengan pembelajaran anti korupsi saat disekolah hal ini sangat memungkinkan seseorang agar tidak melakukan tidak pidana korupsi karena mereka tau bahwa itu merupakan tindakan yang salah.
2. Penghapusan mahar politik, seperti yang kita ketahui dibeberapa partai politik agar bisa mencalonkan diri sebagai peserta pemilu mereka harus membayar sejumlah uang terlebih dahulu agar terdaptar sebagai calon dari partai tertentu, dengan dihapusnya mahar maka ongkos politik tidak akan terlalu mahal sehingga tidak ada alasan untuk mereka melakukan korupsi dengan dalih untuk mengembalikan modal selama pencalonan.
3. Perlunya kesadaran masyarakat akan bahayanya korupsi. politik uang adalah dengan membeli suara dari pemilihnya dengan kesadaran masyarakat akan bahayanya korupsi mereka akan mencegah dan menolak jual beli suara sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya korupsi dan politik uang.
4. Memperketat peraturan dan hukum terkait tindak pidana korupsi. Korupsi bisa terjadi karena mereka masih mendapatkan celah untuk melakukan korupsi dengan mengotak-atik peraturan dan berarti disini masih ada peraturan yang cacat yang memungkinkan mereka mendapkan celah. Dan saya setuju dengan peraturan yang akan diterpkan sekarang yaitu permapasan aset, semoga peraturan tersebut bisa diterapkan secepatnya dan bisa membuat jera para pelaku tindak pidana korupsi.

[Bitinity]

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?
Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?
Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Saya rasa ga akan ada system yang bisa membuat koruptor jera, bahkan mungkin hukuman mati pun ga akan membuat yang lain takut untuk korupsi. Ini sudah bisa dibilang penyakit mental yang berhubungan dengan harta. Apapun akan dilakukan untuk mengumpulkan harta kalau sudah kena penyakit ini. Bisa dibilang juga korupsi itu sudah seperti budaya di negri ini. Mulai dari yang istilahnya kalangan paling bawah sampai yang tertinggi, korupsi itu terjadi atau extremenya bisa dikatakan terjadi tiap hari.

Kalau ditanya langkah apa untuk meminimalisir tindakan korupsi, saya rasa yang paling efektif adalah perubahan mindset orang. Tapi ini akan amat sulit untuk dilakukan, karena tidak bisa dipungkiri, semua orang butuh uang dan jika ada peluang buat dapet uang dengan gampang pasti akan dilakukan. Ya mungkin, kita harus memulai dari diri kita sendiri dulu, dari keluarga kita sendiri dulu, yang lebih penting kita berusaha mendidik generasi kita sendiri biar ga terjerumus dalam hal ini.

[khiholangkang]

Terimakasih sebelumnya karena telah berkontribusi di dalam diskusi ini.

Saya sependapat bahwa tidak mungkin korupsi di hilangkan dengan presentase 100% bisa di hapuskan di tanah air kita ini, hal itu tidaklah mungkin bisa di capai, seperti apa yang di katakan mas @joninoini, selagi itu manusia yang menjalankan sistemnya dan juga yang di katakan mas @chikito bahkan menggunakan teknologi blockchain pun masih bisa ada celah untuk melakukan tindakan korupsi dan bahkan ketika hukum mati di tegakan untuk menghukum para koruptor seperti di negara luar yang menegakkannya seperti china, korea utara dan lainnya nyatanya masih ada yang melakukan korupsi.
Ini membuktikan bahwa korupsi pastilah selalu ada.

Namun ya, setidaknya meminimalisir adalah langkah yang perlu di upayakan oleh pemerintah untuk menangani ini, jika hanya sebatas pada pendekatan moral dan pendidikan saya kira sudah sering di upayakan, bahkan saya sendiri pernah mengikuti baik di pendidikan formal atau seminar dari pemerintah, itu merupakan upaya yang pernah saya rasakan, namun apa dampaknya? semakin kesini semakin banyak kasus korupsi, data yang di berikan Mas @zaim7413 adalah kasus yang terdeteksi, belum lagi yang korupsi di tingkat akar rumput seperti pemerintahan pedesaan, saya pikir lebi dari itu.

Saya juga sepakat bahwa memang tepatnya harus ada tindakan lebih terhadap tindak pidana korupsi seperti halnya hukuman mati, di miskinkan atau lebih buruk dari itu akan meminimalisir orang yang melakukan korupsi, beserta itu seperti yang di katakan mas @Bitleap bahwa perpolitikan di benahi kembali, terutama dalam ongkosnya, hal ini juga pemicu mengapa pejabat melakukan korupsi, karena mereka ingin mengembalikan uang yang di jadikan modalnya untuk pencalonan, dan mereka seakan membutuhkan keuntungan selagi menjadi pejabat.

[ndutndut]

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?

Korupsi akan terus melekat dengan bangsa indonesia jika hukumannya hanya penjara dalam waktu tahunan. Mungkin Hukuman penjara seumur hidup atau bisa hukuman mati mungkin lebih efisien dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?

Pengetahuan saya mengenai demokrasi adalah Ekosistem Anti Korupsi, tidak mungkin ada korupsi dalam demokrasi jika di jalankan dengan benar karena rakyatnya bebas, sistemnya terbuka, regulasinya transparan, birokrasinya transparan, lalu ada leadership yang di percayai oleh rakyat karena diupdate reputasinya, menurut saya itu adalah fast tarck menuju Negara bebas korupsi.

Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Negara kita sulit membrantas korupsi karena kesalahan cara berfikirnya, banyak elit tidak berfikir secara sistem tapi melainkan secara lembaga untuk memukul lawan politik, kita bisa melihat Masih banyak kasus korupsi di negara kita hanya di gunakan untuk melemahkan lawan politik. Mungkin ini yang perlu dirubah agar tidak ada celah melakukan korupsi.

[blue Snow]

Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Kalau ane ada pemikiran untuk membuat sistem menghapus korupsi di Indonesia, pemikiran ane ini sudah ada sejak ane jadi aktivis kampus, yaitu dengan menghapus PNS atau ASN. Karena setahu ane muara dari semua korupsi di Indonesia itu berasal dari mereka. jika dihapus niscaya tidak ada uang rakyat yang digrogoti. Sedangkan untuk mengganti mereka bisa memakai tenaga outsourcing atau kerja harian lepas. Mungkin lebih baik sistemnya dibayar harian, kalau kerjanya tidak becus ya besoknya tidak dipakai lagi, beres.

[Aleeya89]

Korupsi sudah menjadi budaya di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. lalu bagaimana kita mencegah, memberantas atau menghapusnya supaya korupsi tidak lagi merajalela ??
Indonesia saat ini memiliki Kepolisian, Kejaksaan dan KPK selaku lembaga penegak hukum, nama terakhir adalah lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberantas Korupsi dimasa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Lembaga KPK sengaja dibentuk karena aparat penegak hukum lainnya tidak efektif dalam melakukan penindakan terhadap berbagai kasus yang merugikan keuangan Negara, seolah olah penegak hukum ini tidak berdaya dalam menindak, karena latarbelakang pelaku mayoritas memilik kekuasaan atau dekat dengan penguasa yang sedang berkuasa.
Namun bagaimana dengan kehadiran KPK ? apakah cukup efektif untuk memberantas berbagai kasus korupsi ? pada awal kehadirannya KPK terlihat begitu aktif dan efektif dalam melakukan tugasnya, cukup banyak para pejabat tinggi negara baik itu eksekutif maupun legislatif yang menjadi terdakwa hingga mendekam dipenjara dengan berbagai kasus korupsi yang menjeratnya.
Tapi hingga saat ini sejauh yang kita amati, Korupsi di Indonesia belum menunjukkan perubahan berarti walaupun KPK sudah bekerja sangat keras untuk melakukan penindakan diberbagai institusi pemerintahan.
Sudah cukup banyak koruptor yang divonis penjara, namun vonis penjara seperti tidak ada efek jera bagi para pelaku, sebahagian dari mereka malah terlihat biasa saja tanpa rasa bersalah.
Saya rasa perlu penerapan hukuman mati untuk para Koruptor ini.

[khiholangkang]

Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Kalau ane ada pemikiran untuk membuat sistem menghapus korupsi di Indonesia, pemikiran ane ini sudah ada sejak ane jadi aktivis kampus, yaitu dengan menghapus PNS atau ASN. Karena setahu ane muara dari semua korupsi di Indonesia itu berasal dari mereka. jika dihapus niscaya tidak ada uang rakyat yang digrogoti. Sedangkan untuk mengganti mereka bisa memakai tenaga outsourcing atau kerja harian lepas. Mungkin lebih baik sistemnya dibayar harian, kalau kerjanya tidak becus ya besoknya tidak dipakai lagi, beres.

Tetapi jika demikian sistemnya kerjanya, bukankah itu membuat sirkulasi pegawai membuat instansi sibuk mengurus pegawainya, jika tidak becus langsung pecat, akan menimbulkan kekurangan pegawai, ane pikir lebih baik di tekankan pada uji kompetensi pegawai di awal sebelum masuk menjadi ASN/PNS, mungkin itu lebih efektif dari sistem kekeluargaan dan relasi  , dan juga pendisiplinan kerja lebih di tekankan.
Dan ane juga mendengar bahwa ASN selanjutnya akan di ganti dengan Pegawai Negri Kontrak Kerja (PPPK) PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

snip
Namun bagaimana dengan kehadiran KPK ? apakah cukup efektif untuk memberantas berbagai kasus korupsi ? pada awal kehadirannya KPK terlihat begitu aktif dan efektif dalam melakukan tugasnya, cukup banyak para pejabat tinggi negara baik itu eksekutif maupun legislatif yang menjadi terdakwa hingga mendekam dipenjara dengan berbagai kasus korupsi yang menjeratnya.
Tapi hingga saat ini sejauh yang kita amati, Korupsi di Indonesia belum menunjukkan perubahan berarti walaupun KPK sudah bekerja sangat keras untuk melakukan penindakan diberbagai institusi pemerintahan.

Kita tahu bahwa KPK di awal memang cukup agresif dalam memberantas korupsi, banyak kasus yang di selesaikan pada waktu itu, saya mengingat hal itu, hampir setiap minggu dalam siaran berita di TV KPK melaporkan kasus korupsi dan menindaknya.
Beberapa tahun terakhir kasus-kasus korupsi seperti bias, dan pengusutannya lebih lama hingga tidak terselesaikan, karena sejak di berlakukannya bahwa KPK bukan lagi lembaga independen, hari ini berada di bawah pemerintahan, sehingga pemerintah memiliki banyak kesempatan untuk ikut campur dalam tata kelola lembaga KPK baik dari pegawai maupun dari kebijakan internal KPK dalam pengusutan atau penyelidikan setiap kasus korupsi, Yang saya tahu itu adalah alasan yang cukup kuat untuk melihat situasi KPK hari ini yang semakin melemah termasuk juga hak angket DPR terhadap lembaga KPK.

[puloweh555]

Indonesia saat ini memiliki Kepolisian, Kejaksaan dan KPK selaku lembaga penegak hukum, nama terakhir adalah lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberantas Korupsi dimasa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Saya ralat sedikit, pembentuka KPK bukan pada masa Presiden SBY. Awal mula pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi itu  pada masa pemerintahan Presiden Megawati pada 27 Desember 2002. yang Anehnya meskipun Pada saat itu yang membentuk KPK adalah Presiden Megawati tapi sekarang Partai paling terbanyak terjerat kasus korupsi adalah partai besutan Megawati, malah ada yang sampai sekarang belum bisa di tangkap meskipun sudah tersangka yaitu Harun Masiku.

Sumber : https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail_plu&id=101483#:~:text=Skripsi%20ini%20membahas%20tentang%20awal,sangat%20lama%20dibutuhkan%20oleh%20Indonesia.

Namun bagaimana dengan kehadiran KPK ? apakah cukup efektif untuk memberantas berbagai kasus korupsi ? pada awal kehadirannya KPK terlihat begitu aktif dan efektif dalam melakukan tugasnya, cukup banyak para pejabat tinggi negara baik itu eksekutif maupun legislatif yang menjadi terdakwa hingga mendekam dipenjara dengan berbagai kasus korupsi yang menjeratnya.

KPK pada awal-awal terbentuk berjalan sangat baik karena pada saat itu KPK dipimpin oleh orang-orang yang kompeten lahir batin, bebas keperntingan pribadi. Sangat berbeda KPK saat ini penuh dengan dengan Politik, bahkan KPK dijadikan alat sebagai menjatuhkan lawan politik.  Pada ahirnya kinerja KPK saat ini tidak independen. Ini hanya menurut pandangan pribadi saya saja.

Saya rasa perlu penerapan hukuman mati untuk para Koruptor ini.

Iya benar, salah satunya adalah penerapan hukuman mati dan semua aset di sita oleh negara. Tapi yang paling utama untuk membrantas korupsi adalah KPKnya yang harus di benahi terlebih dahulu. Karena kalau KPK masih memiliki kepentingan kepada kelompok tertentu ini akan sulit menjalankan fungsi Lembaga KPK yang sebenarnya.

[erep]

yang Anehnya meskipun Pada saat itu yang membentuk KPK adalah Presiden Megawati tapi sekarang Partai paling terbanyak terjerat kasus korupsi adalah partai besutan Megawati, malah ada yang sampai sekarang belum bisa di tangkap meskipun sudah tersangka yaitu Harun Masiku.

Publik sekarang bisa menilai dari rentetan kasus korupsi dalam setiap tahun dan meskipun sudah diketahui publik tapi seperti tidak ada efek jeranya sehingga timbul kasus korupsi lainnya dari kelompok yang sama, kasus yang paling tercengangkan yaitu kasus yang agan sebutkan yang sampai saat ini tidak berhasil ditangkap padahal sebelumnya berdasarkan keterangan lokasinya sudah di ketahui bahkan pernah muncul di cctv bandara yang diduga dia balik ke tanah air.

KPK pada awal-awal terbentuk berjalan sangat baik karena pada saat itu KPK dipimpin oleh orang-orang yang kompeten lahir batin, bebas keperntingan pribadi. Sangat berbeda KPK saat ini penuh dengan dengan Politik, bahkan KPK dijadikan alat sebagai menjatuhkan lawan politik.  Pada ahirnya kinerja KPK saat ini tidak independen. Ini hanya menurut pandangan pribadi saya saja.

Tidak hanya lembaga rasu*h saja yang di nilai publik sudah dijadikan alat untuk menyerang lawan politik tapi bagi lembaga lain juga begitu, karena merasa memiliki jabatan dan memiliki power untuk memerintah personil untuk melindungi ataupun menyerang lawan politiknya maka segala cara telah dipersiapkan. Kita mengharapkan sosok pimpinan lembaga rasu*h dulu yang memiliki jiwa kepempinan yang adil dan bersikap tegas untuk siapapun pelakunya untuk tujuan yang bersih untuk melindungi negeri, meskipun masih ada sosok yang kita harapkan tapi mungkin tidak memiliki diberikan kesempatan untuk memimpin lembaga itu karena mereka sendiri menyadari bisa kemungkinan dtanggap jika terbukti melakukan korupsi.

Iya benar, salah satunya adalah penerapan hukuman mati dan semua aset di sita oleh negara. Tapi yang paling utama untuk membrantas korupsi adalah KPKnya yang harus di benahi terlebih dahulu. Karena kalau KPK masih memiliki kepentingan kepada kelompok tertentu ini akan sulit menjalankan fungsi Lembaga KPK yang sebenarnya.

Segala penetapan hukum untuk pelaku kurpsi sudah diatur kecuali hukuman mati, namun fakta dilapangan sudah bisa melihat sendiri karena tidak dijalankan sesuai peraturan, bayangkan saja pelaku korupsi masih memiliki dana sangat besar untuk menyuapkan hakim untuk tujuan meringankan dari gugatan atau bahkan ingin lepas dari segala gugutan. Namun, faktanya lain juga dari sesi internal saja lembaga rasu*h ada masalh internal dan bahkan terakhir diduga ada kasus korupsi dilapas di tempat pelaku korupsi ditahan.

[mamesso]

Segala penetapan hukum untuk pelaku kurpsi sudah diatur kecuali hukuman mati, namun fakta dilapangan sudah bisa melihat sendiri karena tidak dijalankan sesuai peraturan, bayangkan saja pelaku korupsi masih memiliki dana sangat besar untuk menyuapkan hakim untuk tujuan meringankan dari gugatan atau bahkan ingin lepas dari segala gugutan. Namun, faktanya lain juga dari sesi internal saja lembaga rasu*h ada masalh internal dan bahkan terakhir diduga ada kasus korupsi dilapas di tempat pelaku korupsi ditahan.

Meskipun segala cara telah dilakukan untuk memberantas korupsi, sampai saat ini masalah korupsi selalu berulang dan berulah lagi. Pembentukan lembaga anti korupsi seperti KPK dan hukum terkait pidana korupsi tidak bisa memberhentikan praktik yang memalukan ini, peraturan yang tertuang dalam UU yang dibuat oleh pemerintah harusnya menjadi fondasi hukum sering juga diabaikan dan menjadi meaning less.

Sekarang timbul pertanyaan baru Kenapa korupsi sangat sulit diberantas di Indonesia meski pemerintah sudah berusaha keras memberantas korupsi dengan dibentuknya lembaga Anti Korupsi atau KPK dan hukum terkait pidana korupsi?
Logika ane, hukum dilemahkan oleh oknum-oknum yang memiliki kekuasaan di pemerintahan, menurut ane itu tidak bisa dipungkiri. Kenapa persepsi ane seperti itu, masih ingatkah dengan penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan, dugaan besar penyerangan ini dipicu oleh pekerjaan Novel Baswedan sebagai penyidik KPK yang sering kali menangani kasus korupsi kelas kakap.

Nah, ketika hukum dilemahkan, maka akan tercipta pemikiran di kepala pelaku korupsi untuk melakukan tindak korupsi karena tidak adanya efek jera ataupun takut akan hukum akibat penyalahgunaan kekuasaan yang mengintervensi proses pengadilan, inilah salah satu alasan kenapa korupsi sangat sulit diberantas atau para koruptor semakin leluasa melakukan korupsi. Pada periode pertama Jokowi menjadi presiden sudah diterapkan hukum bagi para ASN yang melakukan pungli, namun sekarang kenyataannya pungli semakin merajalela.

Jika ditinjau dari segi historisnya, Korupsi sangat sulit diberantas di Indonesia. Oknum-oknum yang bekerja di pemerintahan selalu meraup keuntungan dengan cara meminta imbalan kepada masyarakat dalam upaya mempercepat urusan, ketika sejumlah uang tidak disediakan maka akan terciptalah sistem Birokrasi yang lambat atau dipersulit dalam menyelesaikan sebuah urusan yang mengakibat masyarakat rugi waktu dan tenaga akibat harus bolak balik ke kantor untuk menyelesaikan sebuah urusan.

Selama hukum masih dapat dilemahkan oleh paus yang memiliki kekuasaan di pemerintahan, korupsi sangat sulit dihilangkan.

[Chikito]

dan juga yang di katakan mas @chikito bahkan menggunakan teknologi blockchain pun masih bisa ada celah untuk melakukan tindakan korupsi dan bahkan ketika hukum mati di tegakan untuk menghukum para koruptor seperti di negara luar yang menegakkannya seperti china, korea utara dan lainnya nyatanya masih ada yang melakukan korupsi.

kalau sampeyan denger berita yang heboh sekarang ini, Seorang pejabat di dirjen pajak, Rafael Alun. Dia ternyata korupsi puluham milyar rupiah dan dicuci uangnya pakai Bitcoin. Itu saja kita sudah dapat menelaah, walau pakai crypto terdesentralisasi pun seorang pejabat masih dapat menyembunyikan perbuatannya. Padahal sudah jelas bitcoin dapat dilacak menggunakan explorer, namun si koroptor ini cukup lihai berkelit dan mungkin saja dia pakai mixer atau exchange terdesentralisasi, karena sampai sekarang KPK kesulitan untuk meneliti aliran bitcoin si Rafael Alun.

[1]. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230511204110-4-436681/ngeri-kpk-ungkap-rafael-cuci-uang-miliaran-pakai-bitcoin

[Gaza13]

Korupsi di Indonesia sudah terlalu berakar dan untuk menghilangkan korupsi di Indonesia dalam waktu singkat itu susah om , perlu pemimpin yang berani untuk melakukan nya secara estafet bila pergantian waktu telah habis, butuh waktu yang cukup lama dalam menanganinya.

Di awal masuk partai seharusnya ketua partai mencalonkan anggotanya (entah Dpr, DPRD dll) yang berpotensi memiliki kemampuan dan bersih setiap anggota nya tetapi ini berbanding terbalik , pas waktu perhelatan waktu tiba anggota di tanya "Anda punya uang berapa" untuk di calonkan seharusnya kan partai yang membiayai calegnya, dan ini Caleg nya sendiri yang membiayai , Nah itu berarti dia tahu bahwa dia harus mengeluarkan uang, dan nanti uang nya akan di ganti dengan jabatan dia di DPR. Ini yang susah di hilangkan bahkan sudah hal yang biasa di lakukan oleh setiap partai, jual jabatan pun tidak dapat di hindari.

Dari sini saja bisa kita lihat , bagaimana kelanjutan nya terjadi, bilangnya mewakili dan aspirasi rakyat, pas mensahkan undang undang penyitaan aset pejabat harus tanya ketua partai dlu. Di sini sistem demokrasi Indonesia sudah hancur, yang menghancurkan nya partai itu sendiri.

1. Adakah hati nurani meraka?
2. Belum ada presiden dan pemimpin lain nya yang berani bilang membuat UUD hukuman mati bagi para koruptor?
3. Kenapa kita belajar dari Negara lain seperti Singapura, Negara Singapura sekecil itu saja bisa maju, kenapa Indonesia penuh dengan hasil alam nya  dan sumber daya manusia nya masih kalah sama negara sepetak itu?

Memang tidak ada tindakan serius dari pemerintah dulu hingga sekarang, seharusnya pemerintah dan anggota parlemen belajar dari negara lain.

[bitLeap]

snip
Namun bagaimana dengan kehadiran KPK ? apakah cukup efektif untuk memberantas berbagai kasus korupsi ? pada awal kehadirannya KPK terlihat begitu aktif dan efektif dalam melakukan tugasnya, cukup banyak para pejabat tinggi negara baik itu eksekutif maupun legislatif yang menjadi terdakwa hingga mendekam dipenjara dengan berbagai kasus korupsi yang menjeratnya.
Tapi hingga saat ini sejauh yang kita amati, Korupsi di Indonesia belum menunjukkan perubahan berarti walaupun KPK sudah bekerja sangat keras untuk melakukan penindakan diberbagai institusi pemerintahan.

Kita tahu bahwa KPK di awal memang cukup agresif dalam memberantas korupsi, banyak kasus yang di selesaikan pada waktu itu, saya mengingat hal itu, hampir setiap minggu dalam siaran berita di TV KPK melaporkan kasus korupsi dan menindaknya.
Beberapa tahun terakhir kasus-kasus korupsi seperti bias, dan pengusutannya lebih lama hingga tidak terselesaikan, karena sejak di berlakukannya bahwa KPK bukan lagi lembaga independen, hari ini berada di bawah pemerintahan, sehingga pemerintah memiliki banyak kesempatan untuk ikut campur dalam tata kelola lembaga KPK baik dari pegawai maupun dari kebijakan internal KPK dalam pengusutan atau penyelidikan setiap kasus korupsi, Yang saya tahu itu adalah alasan yang cukup kuat untuk melihat situasi KPK hari ini yang semakin melemah termasuk juga hak angket DPR terhadap lembaga KPK.

Sebelumnya, pergerakan KPK masih sangat leluasa sehingga banyak kasus kasus yang pada akhirnya terbongkar. Namun sekarang pergerakan KPK tidak seleluasa dulu karena mereka seperti dibatasi, misalnya saja dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan). Ada banyak kasus pejabat publik yang berhasil terungkap melalui OTT ini, namun sekarang mereka tidak bisa lagi bergerak karena ada aturan yang berhasil mencegah mereka untuk melakukan itu dengan disahkannya UU KPK hasil revisi.
OTT menjadi sulit dilakukan karena rumitnya proses perizinan, sedangkan dalam melaksanakan OTT kecepatan dan ketepatan perlu dilakukan. Ini sama saja memberi celah kepada para pelaku untuk menghilangkan barang bukti.
Banyak sekali orang orang yang ingin melemahkan KPK.

Kita mungkin tidak asing dengan nama Novel Baswedan, ya beliau adalah salah satu penyidik KPK yang ditugaskan dari kepolisian. Dalam tugasnya sebagai penyidik di KPK, pada tahun 2017 dia mendapat serangan dengan siraman air keras di dekat kediamannya. Pada saat itu dia sedang menyelidiki kasus korupsi EKTP yang melibatkan oknum DPR dan Pemerintah. Dalam kasus itu saya belajar dan melihat bahwa sangat sulitnya untuk menegakan kebenaran, bahkan nyawa adalah taruhannya.

Yang juga menjadi polemik dalam tubuh KPK adalah pada saat Test Wawasan Kebangsaan, ya hasilnya ada 75 orang yang pada akhirnya tidak memenuhi syarat untuk bekerja seerpti sedia kala. Dan dari banyak nama banyak yang speak up tentang kejanggalan dalam proses tersebut, pasalnya orang orang yang justru gagal test adalah orang orang yang berkompeten dan sebaliknya orang orang yang lolos banyak dipertanyakan. Menurut pendapat saya, ini seperti ada gerakan dimana orang orang jujur yang ada di KPK pada saat itu harus dihilangkan.