Bagaimana cara menghapus korupsi?

[khiholangkang]

Hal yang menjadi pada negara kita sampai hari ini dari jaman dulu adalah kasus korupsi yang masih merajalela dimana-mana, baik dari pemerintahan pusat hingga akar rumput di masyarakat, saya sering menemui kejadian itu di lingkungan saya, hingga masyarakat sudah terbiasa dengan kasus korupsi, karena mungkin terlalu sering dan sulit di berantas dan memiliki stigma bahwa itu adalah sebuah budaya buruk di negara kita hari ini.

Tindakan korupsi mengganggu target pembangunan negara untuk menjadi lebih baik, karena terlalu banyak sulap selip uang negara yang nominalnya bahkan gila.

Ini tingkatan hukuman pidana korupsi:

sumber

Banyak sekali kasus korupsi hingga triliunan, tetapi jika hanya di denda 1M tentu koruptor masih terbilang untung, itu adalah hukum yang tidak akan membuat jera, terlebih lagi ada hukum perdata yang memperbolehkan bayar denda dengan jumlah seperti itu, yang membuat hukuman bukanlah hal yang menakutkan.

Deretan kasus korupsi terbesar, dan saya tidak pernah mendengar bahwa mereka di hukum mati ataupun di penjara seumur hidup, dan rata-rata orang yang di penjarakan akibat kasus korupsi berdiam di lapas yang terbilang mewah, itu membuat ane cukup bengong.
Hanya ada dua orang yang di tuntut hukum mati dalam pencarian saya di antaranya Heru Hidayat dalam kasus korupsi dana PT Asabri yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 22,788 triliun dan Jusuf Muda Dalam dan saya belum menemukan konfirmasi valid bahwa mereka di hukum mati, mungkin saja berita di manipulasi jika ada pemberitaanya.

Jika saya tidak salah beberapa bulan ke belakang UU perampasan aset bagi pelaku korupsi sudah di usulkan dan juga sudah di tanda tangani oleh presiden, tetapi masih belum di acc oleh DPR atau melakukan tindakan lanjutan tentang UU perampasan aset ini.
Pikiran negatif saya, tikus-tikus berdasi sudah menguasai lumbung dan termasuk ketum-ketum partai sepertinya ikut andil dalam beberapa kasus, karena walaupun DPR adalah perwakilan rakyat tetapi mereka tergantung ketum nya.

Maaf sedikit melebar, tetapi hal ini yang membuat bingung, karena untuk mengutuk jera koruptor adalh di berlakukannya hukum yang membuat mereka jera, seperti hukuman mati, di miskinkan, di asingkan menurut saya, tetapi lembaga penegak hukum perlu landasan undang-undang untuk melaksanakannya, sementara perancang undang-undang hari ini seperti itu.

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?
Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?
Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Mari berdiskusi.....

[joniboini]

Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Selama yang menjalankan sistem tersebut masih manusia ane rasa ga bakal ada sistem yang sepenuhnya bebas dari potensi korupsi. Sistem check and balances yang selama ini ada kan juga idealnya berjalan untuk memastikan satu sama lain saling mengawasi, tapi kalau salah satu atau keduanya korup ya tetap tidak berjalan.

Membuat semuanya transparan juga tidak bisa menjamin terbebas dari yang namanya korupsi menurut ane, karena susah juga buat verifikasi secara mandiri karena skalanya terlalu besar. Jadi yang paling ideal ya individu yang ada di posisi penting punya kendali yang bagus atas nafsu mereka, yang berarti edukasi harus bagus juga supaya individu semacam itu terbentuk. CMIIW.

[topbitcoin]

Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Selama yang menjalankan sistem tersebut masih manusia ane rasa ga bakal ada sistem yang sepenuhnya bebas dari potensi korupsi. Sistem check and balances yang selama ini ada kan juga idealnya berjalan untuk memastikan satu sama lain saling mengawasi, tapi kalau salah satu atau keduanya korup ya tetap tidak berjalan.

Membuat semuanya transparan juga tidak bisa menjamin terbebas dari yang namanya korupsi menurut ane, karena susah juga buat verifikasi secara mandiri karena skalanya terlalu besar. Jadi yang paling ideal ya individu yang ada di posisi penting punya kendali yang bagus atas nafsu mereka, yang berarti edukasi harus bagus juga supaya individu semacam itu terbentuk. CMIIW.

Ini adalah fakta yang tak bisa terbantahkan si menurut saya, "selagi manusia yang menjalankan sistemnya, kemungkinan korupsi masih bisa di lakukan" apalagi di jaman sekarang ini dengan situasi hukum dan integritas moral yang minim.

Mungkin lebih tepatnya adalah kesadaran diri dan ketaatan terhadap garis lurus moral untuk menolak hal perilaku buruk seperti korupsi, yang pastinya untuk mencapai pada titik kesadaran moral, perlu adanya tindakan pendidikan anti korupsi yang efektif.
Dan pendidikan yang efektif itu berasalah dari contoh yang membuat ketakutan, seperti hal hukuman mati, jika di berlakukan dan para pejabat dan masyarakat menyaksikan hukuman mati untuk koruptor, saya pikir orang yang di ajak kerja sama untuk korupsi atau ingin melakukan korupsi berpikir berkali-kali untuk melakukan tindakan korupsi. 

[bitLeap]

Korupsi adalah tindakan yang sangat merugikan negara, di Indonesia telah berapa banyak kerugian akibat kasus kasus itu, angkanya sangat fantastis, sedangkan hukuman yang mereka terima menurut saya tidak setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan. Oke sekarang banyak yang mengatakan jika koruptor di hukum mati itu mengambil hak mereka untuk hidup, namun jika kita membandingkan berapa banyak rakyat yang terenggut haknya akibat perbuatan mereka?

Beberapa sumber mengatakan, tindakan korupsi karena kehidupan mereka tidak sejahtera sehingga mereka akan melakukan apapun untuk bisa memperkaya diri sendiri, namun jika kita membandingkan dengan guru honorer misalnya itu perbandingkan yang sangat jauh, sedangkan seorang guru adalah orang yang sangat berjasa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut saya, salah satu akar permasalahan adalah ada pada ongkos politik untuk menjadi politikus. Di Indonesia ongkos politik yang harus seseorang keluarkan angkanya sangat fantastis, sehingga itu memungkinkan untuk mereka berpikir hanya untuk kembali modal setelah mereka duduk dibangku pemerintahan.
Dilansir dari Kompas.id, ongkos politik untuk menjadi kepala daerah atau anggota legislatif biayanya mencapai puluhan miliyar. Tentu saja itu akan menjadi salah satu indikator yang akan membuat prilaku yang mendorong pejabat publik menjadi seorang korup.
https://www.kompas.id/baca/riset/2023/04/13/biaya-politik-tinggi-pemicu-korupsi
Hal itu juga diperkuat dengan pernyataan salah satu bakal calon Presiden 2024, Prabowo Subianto dalam satu wawancara eksklusif bermasa Najwa Shihab beberapa hari lalu.

Kita semua tahu lembaga independen yang terus aktif dalam memberantas korupsi adalah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dilansir dari CNBC Indonesia, KPK telah menangani lebih dari 1300 dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2022, itu adalah bukti bahwa memang Indonesia darurat korupsi. https://www.cnbcindonesia.com/research/20230406084830-128-427768/ada-1300-lebih-kasus-korupsi-daerah-mana-paling-korup

KPK sendiri bukan tanpa perlawanan atau ada orang yang tidak ingin melihat keberadaan mereka, salah satunya Fahri Hamzah mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014–2019. Dia beralasan KPK tidak terlalu dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi, karena dia menganggap Presiden akan lebih berpengaruh jika tahu seluk beluk dan cara penangannya.
https://news.detik.com/berita/d-3651933/fahri-hamzah-yang-tetap-ingin-kpk-dibubarkan
Tentu saja itu adalah pernyataan yang pada akhirnya menjadi polemik di berbagai kalangan. Bagi saya sendiri memang saya melihat KPK disusupi orang orang yang memiliki kepentingan di dalamnya, sehingga dalam beberapa kasus saya melihat mereka terkesan tebang pilih.

Baru baru ini juga Presiden Joko Widodo geram, pasalnya anggaran yang dipersiapkan untuk stunting berjumlah 10 m, tetapi yang sampai kepada rakyat hanya 2 m, sedangkan sisanya itu untuk kebutuhan perjalanan dinas dan semacamnya.
https://nasional.kompas.com/read/2023/06/14/16171521/geramnya-jokowi-anggaran-stunting-rp-10-miliar-dipakai-rapat-dan-perjalanan
Memang mungkin ini bukan bentuk korupsi, karena mereka menuangkan seluruh anggaran untuk mengakomodasi semuanya, tetapi bagi saya itu adalah bentuk ketidakjujuran dari lembaga pemerintahan, karena mereka mengambil hak yang seharusnya digunakan untuk stunting malah mereka pergunakan untuk hal hal yang seharusnya tidak memakan biaya sebesar itu.

Indonsia tidak kekurangan orang pintar, namun di Indonesia kekurangan orang jujur.

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?

Untuk menjawab pertanyaan ini, pastinya hukuman seberat beratnya harus dilakukan untuk tidak pidana koruptor, ya salah satunya adalah hukuman mati.
Maaf sebelumnya jika saya sedikit membandingkan dengan kasus lain, seperti pecandu dan pengedar narkoba misanya, mereka akan dihukum mati ketika mereka memiliki berat berat yang ditentukan UU. Dalam hal ini saya ingin membandingkan dalam hal dampak yang ditimbulkan, korupsi akan berdampak lebih besar untuk negara menurut saya.

Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?
Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Yang pertama harus dilakukan adalah seperti yang saya bahas di atas, yaitu ada pada ongkos politik yang harus dikaji ulang. Karena bagaimanapun mereka pasti tidak akan mau rugi dan pastinya akan melakukan segala cara agar uang yang mereka keluarkan untuk membiayai  untuk diduduk bangku pemerintahan mereka kembali.

[Chikito]

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?
Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?
Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Kalau bikin jera pelaku korupto itu sulit, karena duit haramnya tersebut sudah mendarah daging pada badannya. Duit hasil korupsi yang dia dapat membuat rakus dan kotor hatinya, jadi salah satu cara yang efektif yaitu mencopot semua yang ada di badannya baik itu jabatan, harta mau pun nyawa.

Sekarang ini cuma 1 cara, yaitu menanamkan hal baik bagi generasi berikutnya, namun sepanjang yang saya lihat generasi penerus sekarang sudah hampir sama dengan generasi sebelumnya, malah lebih rakus lagi korupsinya. Ya wasalam, tiada sistem yang dapat menangkal itu semua, walau memakai teknologi blockchain sekalipun (transaksi tercatat dan terpublish) tetap saja ada celah, dan ada cara untuk mengelabuhi duit hasil korupsi.

[zaim7413]

Korupsi masih menjadi masalah yang belum teratasi di Indonesia meski telah melakukan segala cara untuk memberantas korupsi ke akar-akarnya. Percaya atau tidak, Indonesia merupakan negara dengan indeks korupsi yang tinggi.
Korupsi di Indonesia sangat erat kaitannya dengan aspek suap, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan dana yang sering dilakukan oleh pihak swasta dan abdi negara atau pegawai pemerintah. Upaya anti korupsi telah dilakukan dengan dibentuknya lembaga KPK, tetapi dengan adanya lembaga KPK tidak menjamin korupsi bisa diberantas, terbukti KPK telah menangani 1.310 kasus tindak pidana korupsi  sejak 2004 hingga akhir 2022.

Upaya anti korupsi tidak hanya dilakukan secara preventif dan terdeteksi saja, perlu adanya efek jera pada pelaku Korupsi agar menjadi pelajaran bagi siapapun yang ingin melakukan korupsi. Kelemahan terbesar di negara kita karena terlalu menjunjung tinggi HAM, karena alasan ini korupsi di Indonesia sangat sulit diberantas.
Selain itu sudah menjadi rahasia umum para koruptor selalu diperlakukan khusus di balik jeruji besi, kasus Gayus Tambunan contohnya.

Coba nomor duakan HAM dan utamakan EFEK JERA, ane 100% yakin korupsi akan hilang di Indonesia. Caranya dengan diterapkan hukum Pemotong Tangan atau Tembak Mati bagi koruptor yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Ketika ada satu koruptor yang dipotong tangannya atau dieksekusi Mati, tidak ada lagi yang berani melakukan korupsi karena konsekuensinya nyawanya akan melayang atau tangannya akan hilang.

[retreat]

Korupsi tidak akan bisa dihapus mau dengan sistem apapun. Bahkan sistem komunis saja, seperti di China, yang otoriter dan sangat ketat dan ancaman hukuman mati bagi para koruptor itu masih ada koruptor disana, bahkan katanya jauh lebih masif. Korupsi itu seperti budaya yang dimana tidak bisa dipisahkan dari manusia, itu karena sifat alami manusia yang tamak dan tidak merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Suka tidak suka, budaya korupsi akan terus ada dan tidak akan bisa dihapuskan, bahkan dengan ancaman hukuman mati sekalipun.

[Juse14]

Untuk menghapus korupsi sepertinya sangat sulit. Bagaimanapun cara yang dilakukan dan seberapa tegaspun peraturan yang diterapkan saya rasa korupsi tidak akan lenyap secara utuh dari negeri ini. Tetapi untuk meminimalisir terjadi kasus korupsi mungkin bisa dilakukan.

Sebelum kita terlalu jauh membahas tentang bagaimana meminamalisir terjadinya kasus korupsi kita harus mengetahui terlebih dahulu faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana korupsi agar mempermudah kita untuk mencari solusi untuk memecahkan persoalan ini . Dan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana korupsi dibagi menjadi 2 yakni faktor internal dan eksternal.

Faktor Internal, adalah faktor yang dipengaruhi dari dalam diri sendiri seperti;
1. Sikap rakus dari manusia itu sendiri, walaupun sudah diberikan fasilitas seperti rumah dinas, mobil dan lain sebagainya serta dijanjikan tunjangan setelah menjabat tetap saja jika orang tersebut belum merasa cukup hal ini ememungkinkan seseorang untuk terus merauk keuntungan sebesar besarnya untuk memenuhi hawa nafsunya.
2. Kebutuhan mendesak, saat seseorang meliki kebutuhan mendesak maka uang apapun yang mereka pegang akan digunakan tanpa berpikir lebih jauh.
3. Gaya hidup yang tingi, hal ini sangat mendorong seseorang untuk melakukan tidak pidana korupsi, dengan pendapatan yang rendah sementara gaya hidup tidak terpenuhi maka mereka menggangap korupsi ada solusi untuk mempertahankan gengsi.
4.Moral yang lemah, hal ini memungkinkan untuk seseorang tergiur melakukan tindak pidana korupsi.

Faktor Eksternal, adalah faktor yang mempengaruhi dari luar seperti;
1. Aspek sosial seperti keluarga dan masyarkat, terkadang dalam sebuah keluarga selama mereka mendapatkan bagian mereka bukan mencegah tetapi malah sebaliknya malah mendukungnya walaupun mereka tau bahwasannya itu perbuatan yang salah dan masyarakat yang masih menghargai seseorang dari hartanya, memungkinkan seseorang untuk terus mempertahankan dan menambah kekayaanya melalui korupsi.
2. Aspek politik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa politik uang masih  dipergunakan sampai saat ini dan bahkan sudah mengakar. Dengan adanya politik uang tentunya untuk seseorang bisa memenangkan kontestasi politik membutuhkan modal yang cukup besar sehingga hal ini memunglinkan seseorang melakukan korupsi saat mendapatkan jabatan untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.
3. Lingkungan kerja, ketika dilingkungan tersebut sudah terbiasa melakukan korupsi maka mereka yang baru masuk sekalipun akan tergiur untuk melakukannya.
4. Aspek ekonomi, hal ini sering dianggap menjadi faktor utama seseorang melakukan korupsi seperti gaji yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Ataupun untuk mengubah satatus mereka dari miskin ke kaya.

Berikut adalah beberapa cara untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi ;
1. Penanaman pendidikan anti korupsi sejak dini. Dan hal ini bukan hanya dilakukan disekolah saja tetapi juga dirumah, sebagai orang tua tentunya harus mendidik anaknya untuk berprilaku jujur dan bertanggung jawab agar nilai-nilai kejujuran bisa tertanam didalam diri. Karena saya masih menjumpai dibeberapa lingkungan keluarga mereka tidak mendidik anaknya untuk berprilaku jujur malah mereka mengajarkan anak tersebut untuk berbohong dan contoh kecilnya : Ketika ada penagih hutang yang keliling kesetiap rumah, orang tua selalu menyuruh anaknya untuk menemui penagih tersebut dan berkata bahwa orang tuanya tiadak ada dirumah.
Dengan tertanamnya nilai-nilai kejujuran sejak dini ditambah dengan pembelajaran anti korupsi saat disekolah hal ini sangat memungkinkan seseorang agar tidak melakukan tidak pidana korupsi karena mereka tau bahwa itu merupakan tindakan yang salah.
2. Penghapusan mahar politik, seperti yang kita ketahui dibeberapa partai politik agar bisa mencalonkan diri sebagai peserta pemilu mereka harus membayar sejumlah uang terlebih dahulu agar terdaptar sebagai calon dari partai tertentu, dengan dihapusnya mahar maka ongkos politik tidak akan terlalu mahal sehingga tidak ada alasan untuk mereka melakukan korupsi dengan dalih untuk mengembalikan modal selama pencalonan.
3. Perlunya kesadaran masyarakat akan bahayanya korupsi. politik uang adalah dengan membeli suara dari pemilihnya dengan kesadaran masyarakat akan bahayanya korupsi mereka akan mencegah dan menolak jual beli suara sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya korupsi dan politik uang.
4. Memperketat peraturan dan hukum terkait tindak pidana korupsi. Korupsi bisa terjadi karena mereka masih mendapatkan celah untuk melakukan korupsi dengan mengotak-atik peraturan dan berarti disini masih ada peraturan yang cacat yang memungkinkan mereka mendapkan celah. Dan saya setuju dengan peraturan yang akan diterpkan sekarang yaitu permapasan aset, semoga peraturan tersebut bisa diterapkan secepatnya dan bisa membuat jera para pelaku tindak pidana korupsi.

[Bitinity]

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?
Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?
Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Saya rasa ga akan ada system yang bisa membuat koruptor jera, bahkan mungkin hukuman mati pun ga akan membuat yang lain takut untuk korupsi. Ini sudah bisa dibilang penyakit mental yang berhubungan dengan harta. Apapun akan dilakukan untuk mengumpulkan harta kalau sudah kena penyakit ini. Bisa dibilang juga korupsi itu sudah seperti budaya di negri ini. Mulai dari yang istilahnya kalangan paling bawah sampai yang tertinggi, korupsi itu terjadi atau extremenya bisa dikatakan terjadi tiap hari.

Kalau ditanya langkah apa untuk meminimalisir tindakan korupsi, saya rasa yang paling efektif adalah perubahan mindset orang. Tapi ini akan amat sulit untuk dilakukan, karena tidak bisa dipungkiri, semua orang butuh uang dan jika ada peluang buat dapet uang dengan gampang pasti akan dilakukan. Ya mungkin, kita harus memulai dari diri kita sendiri dulu, dari keluarga kita sendiri dulu, yang lebih penting kita berusaha mendidik generasi kita sendiri biar ga terjerumus dalam hal ini.

[khiholangkang]

Terimakasih sebelumnya karena telah berkontribusi di dalam diskusi ini.

Saya sependapat bahwa tidak mungkin korupsi di hilangkan dengan presentase 100% bisa di hapuskan di tanah air kita ini, hal itu tidaklah mungkin bisa di capai, seperti apa yang di katakan mas @joninoini, selagi itu manusia yang menjalankan sistemnya dan juga yang di katakan mas @chikito bahkan menggunakan teknologi blockchain pun masih bisa ada celah untuk melakukan tindakan korupsi dan bahkan ketika hukum mati di tegakan untuk menghukum para koruptor seperti di negara luar yang menegakkannya seperti china, korea utara dan lainnya nyatanya masih ada yang melakukan korupsi.
Ini membuktikan bahwa korupsi pastilah selalu ada.

Namun ya, setidaknya meminimalisir adalah langkah yang perlu di upayakan oleh pemerintah untuk menangani ini, jika hanya sebatas pada pendekatan moral dan pendidikan saya kira sudah sering di upayakan, bahkan saya sendiri pernah mengikuti baik di pendidikan formal atau seminar dari pemerintah, itu merupakan upaya yang pernah saya rasakan, namun apa dampaknya? semakin kesini semakin banyak kasus korupsi, data yang di berikan Mas @zaim7413 adalah kasus yang terdeteksi, belum lagi yang korupsi di tingkat akar rumput seperti pemerintahan pedesaan, saya pikir lebi dari itu.

Saya juga sepakat bahwa memang tepatnya harus ada tindakan lebih terhadap tindak pidana korupsi seperti halnya hukuman mati, di miskinkan atau lebih buruk dari itu akan meminimalisir orang yang melakukan korupsi, beserta itu seperti yang di katakan mas @Bitleap bahwa perpolitikan di benahi kembali, terutama dalam ongkosnya, hal ini juga pemicu mengapa pejabat melakukan korupsi, karena mereka ingin mengembalikan uang yang di jadikan modalnya untuk pencalonan, dan mereka seakan membutuhkan keuntungan selagi menjadi pejabat.

[ndutndut]

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?

Korupsi akan terus melekat dengan bangsa indonesia jika hukumannya hanya penjara dalam waktu tahunan. Mungkin Hukuman penjara seumur hidup atau bisa hukuman mati mungkin lebih efisien dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?

Pengetahuan saya mengenai demokrasi adalah Ekosistem Anti Korupsi, tidak mungkin ada korupsi dalam demokrasi jika di jalankan dengan benar karena rakyatnya bebas, sistemnya terbuka, regulasinya transparan, birokrasinya transparan, lalu ada leadership yang di percayai oleh rakyat karena diupdate reputasinya, menurut saya itu adalah fast tarck menuju Negara bebas korupsi.

Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Negara kita sulit membrantas korupsi karena kesalahan cara berfikirnya, banyak elit tidak berfikir secara sistem tapi melainkan secara lembaga untuk memukul lawan politik, kita bisa melihat Masih banyak kasus korupsi di negara kita hanya di gunakan untuk melemahkan lawan politik. Mungkin ini yang perlu dirubah agar tidak ada celah melakukan korupsi.

[blue Snow]

Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Kalau ane ada pemikiran untuk membuat sistem menghapus korupsi di Indonesia, pemikiran ane ini sudah ada sejak ane jadi aktivis kampus, yaitu dengan menghapus PNS atau ASN. Karena setahu ane muara dari semua korupsi di Indonesia itu berasal dari mereka. jika dihapus niscaya tidak ada uang rakyat yang digrogoti. Sedangkan untuk mengganti mereka bisa memakai tenaga outsourcing atau kerja harian lepas. Mungkin lebih baik sistemnya dibayar harian, kalau kerjanya tidak becus ya besoknya tidak dipakai lagi, beres.

[Aleeya89]

Korupsi sudah menjadi budaya di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. lalu bagaimana kita mencegah, memberantas atau menghapusnya supaya korupsi tidak lagi merajalela ??
Indonesia saat ini memiliki Kepolisian, Kejaksaan dan KPK selaku lembaga penegak hukum, nama terakhir adalah lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberantas Korupsi dimasa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Lembaga KPK sengaja dibentuk karena aparat penegak hukum lainnya tidak efektif dalam melakukan penindakan terhadap berbagai kasus yang merugikan keuangan Negara, seolah olah penegak hukum ini tidak berdaya dalam menindak, karena latarbelakang pelaku mayoritas memilik kekuasaan atau dekat dengan penguasa yang sedang berkuasa.
Namun bagaimana dengan kehadiran KPK ? apakah cukup efektif untuk memberantas berbagai kasus korupsi ? pada awal kehadirannya KPK terlihat begitu aktif dan efektif dalam melakukan tugasnya, cukup banyak para pejabat tinggi negara baik itu eksekutif maupun legislatif yang menjadi terdakwa hingga mendekam dipenjara dengan berbagai kasus korupsi yang menjeratnya.
Tapi hingga saat ini sejauh yang kita amati, Korupsi di Indonesia belum menunjukkan perubahan berarti walaupun KPK sudah bekerja sangat keras untuk melakukan penindakan diberbagai institusi pemerintahan.
Sudah cukup banyak koruptor yang divonis penjara, namun vonis penjara seperti tidak ada efek jera bagi para pelaku, sebahagian dari mereka malah terlihat biasa saja tanpa rasa bersalah.
Saya rasa perlu penerapan hukuman mati untuk para Koruptor ini.

[khiholangkang]

Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Kalau ane ada pemikiran untuk membuat sistem menghapus korupsi di Indonesia, pemikiran ane ini sudah ada sejak ane jadi aktivis kampus, yaitu dengan menghapus PNS atau ASN. Karena setahu ane muara dari semua korupsi di Indonesia itu berasal dari mereka. jika dihapus niscaya tidak ada uang rakyat yang digrogoti. Sedangkan untuk mengganti mereka bisa memakai tenaga outsourcing atau kerja harian lepas. Mungkin lebih baik sistemnya dibayar harian, kalau kerjanya tidak becus ya besoknya tidak dipakai lagi, beres.

Tetapi jika demikian sistemnya kerjanya, bukankah itu membuat sirkulasi pegawai membuat instansi sibuk mengurus pegawainya, jika tidak becus langsung pecat, akan menimbulkan kekurangan pegawai, ane pikir lebih baik di tekankan pada uji kompetensi pegawai di awal sebelum masuk menjadi ASN/PNS, mungkin itu lebih efektif dari sistem kekeluargaan dan relasi  , dan juga pendisiplinan kerja lebih di tekankan.
Dan ane juga mendengar bahwa ASN selanjutnya akan di ganti dengan Pegawai Negri Kontrak Kerja (PPPK) PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

snip
Namun bagaimana dengan kehadiran KPK ? apakah cukup efektif untuk memberantas berbagai kasus korupsi ? pada awal kehadirannya KPK terlihat begitu aktif dan efektif dalam melakukan tugasnya, cukup banyak para pejabat tinggi negara baik itu eksekutif maupun legislatif yang menjadi terdakwa hingga mendekam dipenjara dengan berbagai kasus korupsi yang menjeratnya.
Tapi hingga saat ini sejauh yang kita amati, Korupsi di Indonesia belum menunjukkan perubahan berarti walaupun KPK sudah bekerja sangat keras untuk melakukan penindakan diberbagai institusi pemerintahan.

Kita tahu bahwa KPK di awal memang cukup agresif dalam memberantas korupsi, banyak kasus yang di selesaikan pada waktu itu, saya mengingat hal itu, hampir setiap minggu dalam siaran berita di TV KPK melaporkan kasus korupsi dan menindaknya.
Beberapa tahun terakhir kasus-kasus korupsi seperti bias, dan pengusutannya lebih lama hingga tidak terselesaikan, karena sejak di berlakukannya bahwa KPK bukan lagi lembaga independen, hari ini berada di bawah pemerintahan, sehingga pemerintah memiliki banyak kesempatan untuk ikut campur dalam tata kelola lembaga KPK baik dari pegawai maupun dari kebijakan internal KPK dalam pengusutan atau penyelidikan setiap kasus korupsi, Yang saya tahu itu adalah alasan yang cukup kuat untuk melihat situasi KPK hari ini yang semakin melemah termasuk juga hak angket DPR terhadap lembaga KPK.

[puloweh555]

Indonesia saat ini memiliki Kepolisian, Kejaksaan dan KPK selaku lembaga penegak hukum, nama terakhir adalah lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberantas Korupsi dimasa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Saya ralat sedikit, pembentuka KPK bukan pada masa Presiden SBY. Awal mula pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi itu  pada masa pemerintahan Presiden Megawati pada 27 Desember 2002. yang Anehnya meskipun Pada saat itu yang membentuk KPK adalah Presiden Megawati tapi sekarang Partai paling terbanyak terjerat kasus korupsi adalah partai besutan Megawati, malah ada yang sampai sekarang belum bisa di tangkap meskipun sudah tersangka yaitu Harun Masiku.

Sumber : https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail_plu&id=101483#:~:text=Skripsi%20ini%20membahas%20tentang%20awal,sangat%20lama%20dibutuhkan%20oleh%20Indonesia.

Namun bagaimana dengan kehadiran KPK ? apakah cukup efektif untuk memberantas berbagai kasus korupsi ? pada awal kehadirannya KPK terlihat begitu aktif dan efektif dalam melakukan tugasnya, cukup banyak para pejabat tinggi negara baik itu eksekutif maupun legislatif yang menjadi terdakwa hingga mendekam dipenjara dengan berbagai kasus korupsi yang menjeratnya.

KPK pada awal-awal terbentuk berjalan sangat baik karena pada saat itu KPK dipimpin oleh orang-orang yang kompeten lahir batin, bebas keperntingan pribadi. Sangat berbeda KPK saat ini penuh dengan dengan Politik, bahkan KPK dijadikan alat sebagai menjatuhkan lawan politik.  Pada ahirnya kinerja KPK saat ini tidak independen. Ini hanya menurut pandangan pribadi saya saja.

Saya rasa perlu penerapan hukuman mati untuk para Koruptor ini.

Iya benar, salah satunya adalah penerapan hukuman mati dan semua aset di sita oleh negara. Tapi yang paling utama untuk membrantas korupsi adalah KPKnya yang harus di benahi terlebih dahulu. Karena kalau KPK masih memiliki kepentingan kepada kelompok tertentu ini akan sulit menjalankan fungsi Lembaga KPK yang sebenarnya.

[erep]

yang Anehnya meskipun Pada saat itu yang membentuk KPK adalah Presiden Megawati tapi sekarang Partai paling terbanyak terjerat kasus korupsi adalah partai besutan Megawati, malah ada yang sampai sekarang belum bisa di tangkap meskipun sudah tersangka yaitu Harun Masiku.

Publik sekarang bisa menilai dari rentetan kasus korupsi dalam setiap tahun dan meskipun sudah diketahui publik tapi seperti tidak ada efek jeranya sehingga timbul kasus korupsi lainnya dari kelompok yang sama, kasus yang paling tercengangkan yaitu kasus yang agan sebutkan yang sampai saat ini tidak berhasil ditangkap padahal sebelumnya berdasarkan keterangan lokasinya sudah di ketahui bahkan pernah muncul di cctv bandara yang diduga dia balik ke tanah air.

KPK pada awal-awal terbentuk berjalan sangat baik karena pada saat itu KPK dipimpin oleh orang-orang yang kompeten lahir batin, bebas keperntingan pribadi. Sangat berbeda KPK saat ini penuh dengan dengan Politik, bahkan KPK dijadikan alat sebagai menjatuhkan lawan politik.  Pada ahirnya kinerja KPK saat ini tidak independen. Ini hanya menurut pandangan pribadi saya saja.

Tidak hanya lembaga rasu*h saja yang di nilai publik sudah dijadikan alat untuk menyerang lawan politik tapi bagi lembaga lain juga begitu, karena merasa memiliki jabatan dan memiliki power untuk memerintah personil untuk melindungi ataupun menyerang lawan politiknya maka segala cara telah dipersiapkan. Kita mengharapkan sosok pimpinan lembaga rasu*h dulu yang memiliki jiwa kepempinan yang adil dan bersikap tegas untuk siapapun pelakunya untuk tujuan yang bersih untuk melindungi negeri, meskipun masih ada sosok yang kita harapkan tapi mungkin tidak memiliki diberikan kesempatan untuk memimpin lembaga itu karena mereka sendiri menyadari bisa kemungkinan dtanggap jika terbukti melakukan korupsi.

Iya benar, salah satunya adalah penerapan hukuman mati dan semua aset di sita oleh negara. Tapi yang paling utama untuk membrantas korupsi adalah KPKnya yang harus di benahi terlebih dahulu. Karena kalau KPK masih memiliki kepentingan kepada kelompok tertentu ini akan sulit menjalankan fungsi Lembaga KPK yang sebenarnya.

Segala penetapan hukum untuk pelaku kurpsi sudah diatur kecuali hukuman mati, namun fakta dilapangan sudah bisa melihat sendiri karena tidak dijalankan sesuai peraturan, bayangkan saja pelaku korupsi masih memiliki dana sangat besar untuk menyuapkan hakim untuk tujuan meringankan dari gugatan atau bahkan ingin lepas dari segala gugutan. Namun, faktanya lain juga dari sesi internal saja lembaga rasu*h ada masalh internal dan bahkan terakhir diduga ada kasus korupsi dilapas di tempat pelaku korupsi ditahan.

[mamesso]

Segala penetapan hukum untuk pelaku kurpsi sudah diatur kecuali hukuman mati, namun fakta dilapangan sudah bisa melihat sendiri karena tidak dijalankan sesuai peraturan, bayangkan saja pelaku korupsi masih memiliki dana sangat besar untuk menyuapkan hakim untuk tujuan meringankan dari gugatan atau bahkan ingin lepas dari segala gugutan. Namun, faktanya lain juga dari sesi internal saja lembaga rasu*h ada masalh internal dan bahkan terakhir diduga ada kasus korupsi dilapas di tempat pelaku korupsi ditahan.

Meskipun segala cara telah dilakukan untuk memberantas korupsi, sampai saat ini masalah korupsi selalu berulang dan berulah lagi. Pembentukan lembaga anti korupsi seperti KPK dan hukum terkait pidana korupsi tidak bisa memberhentikan praktik yang memalukan ini, peraturan yang tertuang dalam UU yang dibuat oleh pemerintah harusnya menjadi fondasi hukum sering juga diabaikan dan menjadi meaning less.

Sekarang timbul pertanyaan baru Kenapa korupsi sangat sulit diberantas di Indonesia meski pemerintah sudah berusaha keras memberantas korupsi dengan dibentuknya lembaga Anti Korupsi atau KPK dan hukum terkait pidana korupsi?
Logika ane, hukum dilemahkan oleh oknum-oknum yang memiliki kekuasaan di pemerintahan, menurut ane itu tidak bisa dipungkiri. Kenapa persepsi ane seperti itu, masih ingatkah dengan penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan, dugaan besar penyerangan ini dipicu oleh pekerjaan Novel Baswedan sebagai penyidik KPK yang sering kali menangani kasus korupsi kelas kakap.

Nah, ketika hukum dilemahkan, maka akan tercipta pemikiran di kepala pelaku korupsi untuk melakukan tindak korupsi karena tidak adanya efek jera ataupun takut akan hukum akibat penyalahgunaan kekuasaan yang mengintervensi proses pengadilan, inilah salah satu alasan kenapa korupsi sangat sulit diberantas atau para koruptor semakin leluasa melakukan korupsi. Pada periode pertama Jokowi menjadi presiden sudah diterapkan hukum bagi para ASN yang melakukan pungli, namun sekarang kenyataannya pungli semakin merajalela.

Jika ditinjau dari segi historisnya, Korupsi sangat sulit diberantas di Indonesia. Oknum-oknum yang bekerja di pemerintahan selalu meraup keuntungan dengan cara meminta imbalan kepada masyarakat dalam upaya mempercepat urusan, ketika sejumlah uang tidak disediakan maka akan terciptalah sistem Birokrasi yang lambat atau dipersulit dalam menyelesaikan sebuah urusan yang mengakibat masyarakat rugi waktu dan tenaga akibat harus bolak balik ke kantor untuk menyelesaikan sebuah urusan.

Selama hukum masih dapat dilemahkan oleh paus yang memiliki kekuasaan di pemerintahan, korupsi sangat sulit dihilangkan.

[Chikito]

dan juga yang di katakan mas @chikito bahkan menggunakan teknologi blockchain pun masih bisa ada celah untuk melakukan tindakan korupsi dan bahkan ketika hukum mati di tegakan untuk menghukum para koruptor seperti di negara luar yang menegakkannya seperti china, korea utara dan lainnya nyatanya masih ada yang melakukan korupsi.

kalau sampeyan denger berita yang heboh sekarang ini, Seorang pejabat di dirjen pajak, Rafael Alun. Dia ternyata korupsi puluham milyar rupiah dan dicuci uangnya pakai Bitcoin. Itu saja kita sudah dapat menelaah, walau pakai crypto terdesentralisasi pun seorang pejabat masih dapat menyembunyikan perbuatannya. Padahal sudah jelas bitcoin dapat dilacak menggunakan explorer, namun si koroptor ini cukup lihai berkelit dan mungkin saja dia pakai mixer atau exchange terdesentralisasi, karena sampai sekarang KPK kesulitan untuk meneliti aliran bitcoin si Rafael Alun.

[1]. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230511204110-4-436681/ngeri-kpk-ungkap-rafael-cuci-uang-miliaran-pakai-bitcoin

[Gaza13]

Korupsi di Indonesia sudah terlalu berakar dan untuk menghilangkan korupsi di Indonesia dalam waktu singkat itu susah om , perlu pemimpin yang berani untuk melakukan nya secara estafet bila pergantian waktu telah habis, butuh waktu yang cukup lama dalam menanganinya.

Di awal masuk partai seharusnya ketua partai mencalonkan anggotanya (entah Dpr, DPRD dll) yang berpotensi memiliki kemampuan dan bersih setiap anggota nya tetapi ini berbanding terbalik , pas waktu perhelatan waktu tiba anggota di tanya "Anda punya uang berapa" untuk di calonkan seharusnya kan partai yang membiayai calegnya, dan ini Caleg nya sendiri yang membiayai , Nah itu berarti dia tahu bahwa dia harus mengeluarkan uang, dan nanti uang nya akan di ganti dengan jabatan dia di DPR. Ini yang susah di hilangkan bahkan sudah hal yang biasa di lakukan oleh setiap partai, jual jabatan pun tidak dapat di hindari.

Dari sini saja bisa kita lihat , bagaimana kelanjutan nya terjadi, bilangnya mewakili dan aspirasi rakyat, pas mensahkan undang undang penyitaan aset pejabat harus tanya ketua partai dlu. Di sini sistem demokrasi Indonesia sudah hancur, yang menghancurkan nya partai itu sendiri.

1. Adakah hati nurani meraka?
2. Belum ada presiden dan pemimpin lain nya yang berani bilang membuat UUD hukuman mati bagi para koruptor?
3. Kenapa kita belajar dari Negara lain seperti Singapura, Negara Singapura sekecil itu saja bisa maju, kenapa Indonesia penuh dengan hasil alam nya  dan sumber daya manusia nya masih kalah sama negara sepetak itu?

Memang tidak ada tindakan serius dari pemerintah dulu hingga sekarang, seharusnya pemerintah dan anggota parlemen belajar dari negara lain.

[bitLeap]

snip
Namun bagaimana dengan kehadiran KPK ? apakah cukup efektif untuk memberantas berbagai kasus korupsi ? pada awal kehadirannya KPK terlihat begitu aktif dan efektif dalam melakukan tugasnya, cukup banyak para pejabat tinggi negara baik itu eksekutif maupun legislatif yang menjadi terdakwa hingga mendekam dipenjara dengan berbagai kasus korupsi yang menjeratnya.
Tapi hingga saat ini sejauh yang kita amati, Korupsi di Indonesia belum menunjukkan perubahan berarti walaupun KPK sudah bekerja sangat keras untuk melakukan penindakan diberbagai institusi pemerintahan.

Kita tahu bahwa KPK di awal memang cukup agresif dalam memberantas korupsi, banyak kasus yang di selesaikan pada waktu itu, saya mengingat hal itu, hampir setiap minggu dalam siaran berita di TV KPK melaporkan kasus korupsi dan menindaknya.
Beberapa tahun terakhir kasus-kasus korupsi seperti bias, dan pengusutannya lebih lama hingga tidak terselesaikan, karena sejak di berlakukannya bahwa KPK bukan lagi lembaga independen, hari ini berada di bawah pemerintahan, sehingga pemerintah memiliki banyak kesempatan untuk ikut campur dalam tata kelola lembaga KPK baik dari pegawai maupun dari kebijakan internal KPK dalam pengusutan atau penyelidikan setiap kasus korupsi, Yang saya tahu itu adalah alasan yang cukup kuat untuk melihat situasi KPK hari ini yang semakin melemah termasuk juga hak angket DPR terhadap lembaga KPK.

Sebelumnya, pergerakan KPK masih sangat leluasa sehingga banyak kasus kasus yang pada akhirnya terbongkar. Namun sekarang pergerakan KPK tidak seleluasa dulu karena mereka seperti dibatasi, misalnya saja dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan). Ada banyak kasus pejabat publik yang berhasil terungkap melalui OTT ini, namun sekarang mereka tidak bisa lagi bergerak karena ada aturan yang berhasil mencegah mereka untuk melakukan itu dengan disahkannya UU KPK hasil revisi.
OTT menjadi sulit dilakukan karena rumitnya proses perizinan, sedangkan dalam melaksanakan OTT kecepatan dan ketepatan perlu dilakukan. Ini sama saja memberi celah kepada para pelaku untuk menghilangkan barang bukti.
Banyak sekali orang orang yang ingin melemahkan KPK.

Kita mungkin tidak asing dengan nama Novel Baswedan, ya beliau adalah salah satu penyidik KPK yang ditugaskan dari kepolisian. Dalam tugasnya sebagai penyidik di KPK, pada tahun 2017 dia mendapat serangan dengan siraman air keras di dekat kediamannya. Pada saat itu dia sedang menyelidiki kasus korupsi EKTP yang melibatkan oknum DPR dan Pemerintah. Dalam kasus itu saya belajar dan melihat bahwa sangat sulitnya untuk menegakan kebenaran, bahkan nyawa adalah taruhannya.

Yang juga menjadi polemik dalam tubuh KPK adalah pada saat Test Wawasan Kebangsaan, ya hasilnya ada 75 orang yang pada akhirnya tidak memenuhi syarat untuk bekerja seerpti sedia kala. Dan dari banyak nama banyak yang speak up tentang kejanggalan dalam proses tersebut, pasalnya orang orang yang justru gagal test adalah orang orang yang berkompeten dan sebaliknya orang orang yang lolos banyak dipertanyakan. Menurut pendapat saya, ini seperti ada gerakan dimana orang orang jujur yang ada di KPK pada saat itu harus dihilangkan.

[mu_enrico]

Caranya sektor publik yang bisa dikasihkan swasta ya kasihkan swasta saja, rampingkan kementrian-kementrian, rumahkan 90% PNS, intinya beralih dari sosialisme ke free market. Selama ini negara terlalu banyak memiliki kekuasaan di semua sektor, ya hasilnya kek begitu. Rata-rata kasus korupsi kan proyek pemerintah. Ya mirip usulan ini https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5821734/susi-gaungkan-perombakan-pns-jumlah-dipangkas-gaji-naik-3-kali-lipat untuk gaji setarakan saja dengan swasta (entah kemudian gaji naik berapa persen, tp ga sampai 3-4x harusnya).

Yang bakal membantu lagi adalah dengan penggunaan teknologi untuk dokumentasi, monitoring, dan diseminasi data-data yang penting, juga teknologi akan membuat beberapa jenis pekerjaan PNS hilang, yang pada akhirnya balik ke pemangkasan PNS.

Btw buat kawan-kawan yang PNS, bukannya ane ga suka ama PNS, ane lebih suka kalau jumlahnya pas tapi berkualitas kek yang Bu Susi bilang.

[icalical]

Menghapus korupsi secara total sepertinya masih sulit ya, tapi untuk mengurangi dan membuat pejabat takut untuk korupsi sepertinya penyitaan seluruh harta benda dan hukuman mati untuk koruptornya akan cukup membantu. Kalau hanya disita harta benda dan dimiskinkan kemungkinan besar koruptor masih bisa menjabat lagi dan kembali korupsi, dengan koneksi dan informasi, koruptor yang sudah tertangkap tahu koruptor mana yang masih menjabat dan pasti dia bisa memeras pejabat tersebut agar membantunya menjabat lagi. Sejauh yang saya lihat kebanyakan keluarga koruptor terlibat atau minimal mengetahui, dengan hukuman mati dan dimiskinkan minimal ada keluarga dekat yang akan mengingatkan pejabat agar tidak korupsi, karena bukan hanya penjabat yang kena keluarganya pun akan ikut terkena getahnya.

[bitLeap]

Saya rasa ga akan ada system yang bisa membuat koruptor jera, bahkan mungkin hukuman mati pun ga akan membuat yang lain takut untuk korupsi. Ini sudah bisa dibilang penyakit mental yang berhubungan dengan harta. Apapun akan dilakukan untuk mengumpulkan harta kalau sudah kena penyakit ini. Bisa dibilang juga korupsi itu sudah seperti budaya di negri ini. Mulai dari yang istilahnya kalangan paling bawah sampai yang tertinggi, korupsi itu terjadi atau extremenya bisa dikatakan terjadi tiap hari.

Ini memang sudah seperti mendarah daging yang melekat karena memang tidak hanya dari yang teratas dan yang memiliki jabatan saja yang melakukan seperti ini tetapi memang dari hal kecil saja korupsi sudah menjadi rahasia umum.
Dan sebenarnya hal seperti ini sudah marak terjadi bahkan tanpa kita sadari, kita juga sebenarnya sadar atau tidak terkadang melakukan hal seperti ini walaupun secara sadar atau tidak.
Contoh yang terkecil saja mungkin dalam hal ini adalah ketika kita kedapatan kena tilang dan ingin melakukan cara damai atau contoh lain jika orangtua ingin menyekolahkan anaknya ini juga sangat rentan terhadap korupsi.
Sulit memang memberantas hal seperti ini karena melihat saat ini orientasi dinegara kita semuanya hanya bermuara kepada uang dan ketika ada uang segala urusan pasti lancar.
Disisilain, hukuman untuk korupsi juga terkadang sangat longgar dalam hal ini terutama untuk korupsi yang sangat besar.

[reagansimms]

Saya rasa ga akan ada system yang bisa membuat koruptor jera, bahkan mungkin hukuman mati pun ga akan membuat yang lain takut untuk korupsi. Ini sudah bisa dibilang penyakit mental yang berhubungan dengan harta. Apapun akan dilakukan untuk mengumpulkan harta kalau sudah kena penyakit ini. Bisa dibilang juga korupsi itu sudah seperti budaya di negri ini. Mulai dari yang istilahnya kalangan paling bawah sampai yang tertinggi, korupsi itu terjadi atau extremenya bisa dikatakan terjadi tiap hari.

Ini memang sudah seperti mendarah daging yang melekat karena memang tidak hanya dari yang teratas dan yang memiliki jabatan saja yang melakukan seperti ini tetapi memang dari hal kecil saja korupsi sudah menjadi rahasia umum.
Dan sebenarnya hal seperti ini sudah marak terjadi bahkan tanpa kita sadari, kita juga sebenarnya sadar atau tidak terkadang melakukan hal seperti ini walaupun secara sadar atau tidak.
Contoh yang terkecil saja mungkin dalam hal ini adalah ketika kita kedapatan kena tilang dan ingin melakukan cara damai atau contoh lain jika orangtua ingin menyekolahkan anaknya ini juga sangat rentan terhadap korupsi.
Sulit memang memberantas hal seperti ini karena melihat saat ini orientasi dinegara kita semuanya hanya bermuara kepada uang dan ketika ada uang segala urusan pasti lancar.
Disisilain, hukuman untuk korupsi juga terkadang sangat longgar dalam hal ini terutama untuk korupsi yang sangat besar.

Saya sangat setuju ketika ada yang mengatakan korupsi sudah mendarah daging di tanah air mulai dari tampuk pimpinan hingga pejabat yang memiliki wewenang di posisi yang paling rendah. Segala upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi, tetapi apa yang terjadi, korupsi malah semakin merajalela di tanah air. Selama hukum masih bisa dibeli dengan segepok uang, korupsi tidak akan pernah hilang di negara +62.

Lihat saja ketika ada koruptor yang terjaring KPK, mereka tidak pernah merasa gelisah, takut atau malu dengan kasus yang sedang dihadapi, malahan para koruptor cukup sering menunjukan wajah sembringah di depan awak media seolah-olah merasa bangga setelah merampas uang rakyat. Sudah menjadi rahasia umum para koruptor selalu diperlakukan spesial seperti pahlawan yang baru saja pulang dari perang, di balik sel mereka selalu diperlakukan khusus dan diberi fasilitas layaknya di kamar hotel.

Untuk membunuh segerombolan tikus pemakan tanaman yang sangat meresahkan, perlu dikasih racun untuk menyelamatkan tanaman dari hama tikus. Begitu juga dengan koruptor, perlu adanya racun (hukuman mati) untuk menyelamatkan utang rakyat dari orang-orang rakus yang ingin memperkaya diri.

[erep]

Begitu juga dengan koruptor, perlu adanya racun (hukuman mati) untuk menyelamatkan utang rakyat dari orang-orang rakus yang ingin memperkaya diri.

Sebenarnya bukan faktor penambahan hukuman mati yang diperhatikan dari peraturan tentang kasus korupsi tapi lebih dipriotaskan pelaksanannya harus dilaksanakan secara objektif dan adil, percuma peraturan hukuman sejera mungkin tapi pelaksanaanya tidak demikian dilapangan karena sasaran pelaku yang ditangkap masih milih2 padahal pelaku sudah buron lebih dari 2 tahun belum ditangkap sampai saat ini, namun pelaku yang sudah ditangkap saja masih leluasa melakukan segala upaya untuk meringankan hukumannya bahkan bisa keluar masuk lapas atau mendapatkan kualitas sel mode VIP dengan penjagaan ketat karena sudah terbukti ketika disidak oleh tim berita yang ditayangkan ditelevisi. Poin yang mau saya katakan bahwa regulasi baru untuk hukuman mati justru tidak akan optimal selama lembaga anti korupsi tidak melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang independen untuk menangkap semua pihak tanpa kecuali selama dia terbukti melakukan tindak korupsi dan memperlakuan semua pelaku sama dimata hukum. Disisi lain, justru hukuman mati akan jadi sasaran pelaku dari kalangan masyoritas rakyat biasa atau lawan politiknya tapi kelompok berkuasa dengan nilai korupsi fantasis tidak akan berani di tangkap karena akan menghadapi hukuman mati didepan mata.

Jadi solusinya, jalankan fungsional lembaga anti rasuah sebagaimana mestinya lembaga yang indenpeden tanpa ada unsur kepentingan pihak manapun kecuali mengedepankan kepentingan negara untuk menuntaskan korupsi ditanah air.

[ancafe]

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?
Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?
Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Sulit membuat kasus korupsi hilang sepenuhnya pada sistem pemerintahan seperti yang negara kita anut dan memang bukan sistemnya yang salah, melainkan para koruptor memiliki celah dalam melakukan korupsi. Jika pemerintah kita menginginkan korupsi hilang maka buat regulasi hukuman mati untuk kasus korupsi dan itu baru memiliki efek jera, akan tetapi regulasi tersebut pasti akan mengalami penentangan dari DPR maupun lembaga lain karena akan di kaitkan dengan HAM dan lain-lain.

Selama biaya politik masih tergolong besar korupsi tidak akan pernah hilang dan karena itulah saya lebih menyukai sistem pemilu tertutup dibandingkan dengan terbuka. Ongkos politik juga berpengaruh terhadap kasus korupsi, mereka dengan sadar membayar suara setiap kali pemilihan dan bagaimana mungkin ketika peluang korupsi ada mereka tidak melakukan dan siapapun dapat membuat kajian mengenai kasus korupsi lebih banyak di lakukan oleh siapa.

[mamesso]

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?
Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?
Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Sulit membuat kasus korupsi hilang sepenuhnya pada sistem pemerintahan seperti yang negara kita anut dan memang bukan sistemnya yang salah, melainkan para koruptor memiliki celah dalam melakukan korupsi. Jika pemerintah kita menginginkan korupsi hilang maka buat regulasi hukuman mati untuk kasus korupsi dan itu baru memiliki efek jera, akan tetapi regulasi tersebut pasti akan mengalami penentangan dari DPR maupun lembaga lain karena akan di kaitkan dengan HAM dan lain-lain.

Tidak ada yang salah dengan sistem pemerintahan yang sudah berjalan puluhan tahun, hanya saja orang-orang atau oknum yang ada dalam pemerintahan yang salah. Mereka para koruptor tidak pernah berhenti menggelapkan uang rakyat selama sistem dijalankan oleh orang-orang yang salah, kong-kalikong sudah menjadi siklus yang mendarah daging yang sulit dihilangkan. Hakim, jaksa penuntut dan bahkan kepala lapas bisa disuap demi kepentingan koruptor.

Korupsi tidak pernah hilang selama koruptor masih difasilitasi dengan sebagai macam kemudahan, mereka masih bisa hidup mewah dan mendapat perlakuan khusus meski hanya diam di balik jeruji besi. Korupsi sudah menjalar ke berbagai departemen pemerintah, oknum KPK ^[1] dan oknum polisi ^[2] juga tidak lepas dari korupsi. Mereka diberi tugas untuk membasmi tindak kejahatan korupsi malah mereka yang jadi koruptor.

Reference:
1. https://news.detik.com/berita/d-6822630/siasat-pegawai-kpk-setahun-tilap-duit-dinas-berangkat-5-ditulis-6
2. http://www.dilmiltama.go.id/home/index.php/home/2-arsip/331-brigjen-teddy-dipenjara-seumur-hidup-hakim-terdakwa-menyepelekan-tugas.html

[ancafe]

Tidak ada yang salah dengan sistem pemerintahan yang sudah berjalan puluhan tahun, hanya saja orang-orang atau oknum yang ada dalam pemerintahan yang salah. Mereka para koruptor tidak pernah berhenti menggelapkan uang rakyat selama sistem dijalankan oleh orang-orang yang salah, kong-kalikong sudah menjadi siklus yang mendarah daging yang sulit dihilangkan. Hakim, jaksa penuntut dan bahkan kepala lapas bisa disuap demi kepentingan koruptor.

Tidak ada yang menyalahkan sistem pemerintahan, akan tetapi diakui atau tidak sistem ini masih terdapat kelemahan, sehingga masih terdapat celah yang membuat koruptor berani melakukan korupsi. Jika bicara yang menjalankan sistem itu tidak terlepas dari perjanjian yang tidak tertulis, dimana para politisi yang memegang kekuasaan menitipkan orang-orang tertentu di tempat yang strategis. Politik telah hilang identitas karena saat mereka mencalonkan diri menggunakan uang besar dan biaya kos politik juga sangat besar, sehingga dari sinilah awal mulanya terjadi penyimpangan.

Korupsi tidak pernah hilang selama koruptor masih difasilitasi dengan sebagai macam kemudahan, mereka masih bisa hidup mewah dan mendapat perlakuan khusus meski hanya diam di balik jeruji besi. Korupsi sudah menjalar ke berbagai departemen pemerintah, oknum KPK ^[1] dan oknum polisi ^[2] juga tidak lepas dari korupsi. Mereka diberi tugas untuk membasmi tindak kejahatan korupsi malah mereka yang jadi koruptor.

Itu tidak terlepas dari sistem yang masih lemah dan para koruptor tingkat atas yang memiliki pengaruh dalam kekuasaan dapat di fasilitasi kemudahan di ruang tahanan. Sehingga yang terjadi tidak mempengaruhi dampak apapun dari masa tahanan yang mereka dapatkan, sebagai mana yang saya katakan sebelumnya dan yang dapat membasmi korupsi hingga ke akar rumput dengan cara hukuman mati.

[CageMabok]

Sulit membuat kasus korupsi hilang sepenuhnya pada sistem pemerintahan seperti yang negara kita anut dan memang bukan sistemnya yang salah, melainkan para koruptor memiliki celah dalam melakukan korupsi. Jika pemerintah kita menginginkan korupsi hilang maka buat regulasi hukuman mati untuk kasus korupsi dan itu baru memiliki efek jera, akan tetapi regulasi tersebut pasti akan mengalami penentangan dari DPR maupun lembaga lain karena akan di kaitkan dengan HAM dan lain-lain.

Seharusnya tidak dianggap melanggar HAM apabila yang dihukum itu adalah orang-orang yang bersalah atau yang terjerat kasus Korupsi om, tetapi ungkapan yang om katakan itu memang hampir sama persis dengan fakta yang sering terjadi di lingkungan pemerintahan. Karena dimana pun ada celahnya akan selalu di manfaatkan oleh mereka yang mengurus bidang tertentu di pemerintahan sehingga kejujuran yang sebenarnya sudah tidak ada lagi dan Korupsi jelas tidak dapat dihapuskan selama tidak ada rasa kejujuran yang lahir dari hati mereka masing-masing. Hal ini dimaksudkan kepada para pejabat yang sering memanfaatkan celah untuk melakukan Korupsi dengan terus berpura-pura jujur di depan para rakyatnya.

Selama biaya politik masih tergolong besar korupsi tidak akan pernah hilang dan karena itulah saya lebih menyukai sistem pemilu tertutup dibandingkan dengan terbuka. Ongkos politik juga berpengaruh terhadap kasus korupsi, mereka dengan sadar membayar suara setiap kali pemilihan dan bagaimana mungkin ketika peluang korupsi ada mereka tidak melakukan dan siapapun dapat membuat kajian mengenai kasus korupsi lebih banyak di lakukan oleh siapa.

Kebanyakannya sih ya para pegiat politik om, tetapi kita juga tidak bisa menganggap semua mereka demikian om. Karena kalau dilihat secara kemungkinan yang lebih besar melakukan Korupsi hanyalah mereka yang sebelumnya membeli suara atau menyuap beberapa orang untuk mendapatkan kursi didalam pemerintahan atau didalam kantor Dewan. Karena mereka masih berpikir untuk menarik modal awal lewat Korupsi dan menganggap gaji mereka sebagai laba, jadi jelas sangat sulit untuk memberantas Korupsi hingga ke akarnya.

[mamesso]

~Snip~

Tidak ada yang menyalahkan sistem pemerintahan, akan tetapi diakui atau tidak sistem ini masih terdapat kelemahan, sehingga masih terdapat celah yang membuat koruptor berani melakukan korupsi. Jika bicara yang menjalankan sistem itu tidak terlepas dari perjanjian yang tidak tertulis, dimana para politisi yang memegang kekuasaan menitipkan orang-orang tertentu di tempat yang strategis. Politik telah hilang identitas karena saat mereka mencalonkan diri menggunakan uang besar dan biaya kos politik juga sangat besar, sehingga dari sinilah awal mulanya terjadi penyimpangan.

Sistem pemerintah yang sudah berjalan sengaja dilemahkan oleh pihak-pihak tertentu atau suatu kelompok demi membuka celah untuk mencuri uang rakyat, mereka sengaja menampik semua usulan yang dapat memberatkan para koruptor seperti hukum mati dengan alasan sebagai tindakan pelanggaran HAM. Para politikus yang rakus selalu membangun sebuah koalisi saling melindungi satu sama lain demi memuluskan jalan untuk memperkaya diri, rasa malu pun tidak ada lagi di wajah mereka meski sudah ditetapkan sebagai tersangka.

~Snip~

Itu tidak terlepas dari sistem yang masih lemah dan para koruptor tingkat atas yang memiliki pengaruh dalam kekuasaan dapat di fasilitasi kemudahan di ruang tahanan. Sehingga yang terjadi tidak mempengaruhi dampak apapun dari masa tahanan yang mereka dapatkan, sebagai mana yang saya katakan sebelumnya dan yang dapat membasmi korupsi hingga ke akar rumput dengan cara hukuman mati.

Mereka yang ada di parlemen sudah tidak bisa dipercaya lagi karena setiap keputusan yang dibuat tidak berpihak pada rakyat.
Padahal mereka wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat tetapi bekerja bukan untuk kepentingan rakyat melainkan untuk kepentingan partainya, perlu adanya gerakan besar yang dimotori anak-anak akademisi dan rakyat agar disahkan hukuman mati bagi para koruptor. Cara ini lebih efektif agar UU hukuman mati pada koruptor disahkan, boikot seluruh partai yang menolak usulan tersebut, ketika situasi ini terjadi maka akan terlihat partai mana yang berpihak pada wong cilik dan partai mana yang memakai topeng dengan misi visi palsunya selama ini.

[ancafe]

Seharusnya tidak dianggap melanggar HAM apabila yang dihukum itu adalah orang-orang yang bersalah atau yang terjerat kasus Korupsi om, tetapi ungkapan yang om katakan itu memang hampir sama persis dengan fakta yang sering terjadi di lingkungan pemerintahan. Karena dimana pun ada celahnya akan selalu di manfaatkan oleh mereka yang mengurus bidang tertentu di pemerintahan sehingga kejujuran yang sebenarnya sudah tidak ada lagi dan Korupsi jelas tidak dapat dihapuskan selama tidak ada rasa kejujuran yang lahir dari hati mereka masing-masing. Hal ini dimaksudkan kepada para pejabat yang sering memanfaatkan celah untuk melakukan Korupsi dengan terus berpura-pura jujur di depan para rakyatnya.

Harusnya memang tidak di anggap melanggar HAM karena mereka melakukan kejahatan sebagai koruptor dan saya tidak ingin menyebutkan siapa mereka, tetapi jika dilihat kasus korupsi lebih sering dilakukan oleh para politisi, karena saat pemilihan mereka mengeluarkan kos politik yang cukup besar, sehingga jika ada celah untuk melakukan korupsi mereka akan melakukannya. Kekuatan hukum yang menyangkut dengan kasus korupsi perlu di perkuat kembali, sehingga para koruptor tidak mencari celah untuk melakukannya pada saat memiliki peluang.

Kebanyakannya sih ya para pegiat politik om, tetapi kita juga tidak bisa menganggap semua mereka demikian om. Karena kalau dilihat secara kemungkinan yang lebih besar melakukan Korupsi hanyalah mereka yang sebelumnya membeli suara atau menyuap beberapa orang untuk mendapatkan kursi didalam pemerintahan atau didalam kantor Dewan. Karena mereka masih berpikir untuk menarik modal awal lewat Korupsi dan menganggap gaji mereka sebagai laba, jadi jelas sangat sulit untuk memberantas Korupsi hingga ke akarnya.

Jangan berharap terjadinya pemilih jujur dan adil jika masih menggunakan sistem terbuka seperti sekarang. Para politisi mengeluarkan kos/uang yang besar untuk mendapatkan kursi dan bagaimana mungkin mereka tidak melakukan korupsi jika memiliki peluang, sistem pemilu terbuka membutuhkan uang yang besar untuk mendapatkan suara dan politisi akan tetap bermain menggunakan uang untuk mendapatkan kursi.

Sistem pemerintah yang sudah berjalan sengaja dilemahkan oleh pihak-pihak tertentu atau suatu kelompok demi membuka celah untuk mencuri uang rakyat, mereka sengaja menampik semua usulan yang dapat memberatkan para koruptor seperti hukum mati dengan alasan sebagai tindakan pelanggaran HAM. Para politikus yang rakus selalu membangun sebuah koalisi saling melindungi satu sama lain demi memuluskan jalan untuk memperkaya diri, rasa malu pun tidak ada lagi di wajah mereka meski sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Politisilah yang mencoba melemahkan sistem yang ada dan mereka juga yang membuat dan merevisi Undangan-undangan. Jangan berharap kasus koruptor hilang jika pemilu masih berlangsung secara terbuka seperti saat ini, politisi di negara kita seperti kehilangan jati diri dan mereka tidak memiliki rasa malu sedikitpun setelah terbukti melakukan korupsi dan lihatlah beberapa kasus korupsi yang pernah terjadi dan seolah-olah mereka bangga setelah keluar dari jeruji besi.

Mereka yang ada di parlemen sudah tidak bisa dipercaya lagi karena setiap keputusan yang dibuat tidak berpihak pada rakyat.
Padahal mereka wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat tetapi bekerja bukan untuk kepentingan rakyat melainkan untuk kepentingan partainya, perlu adanya gerakan besar yang dimotori anak-anak akademisi dan rakyat agar disahkan hukuman mati bagi para koruptor. Cara ini lebih efektif agar UU hukuman mati pada koruptor disahkan, boikot seluruh partai yang menolak usulan tersebut, ketika situasi ini terjadi maka akan terlihat partai mana yang berpihak pada wong cilik dan partai mana yang memakai topeng dengan misi visi palsunya selama ini.

Revisi Undang-undang mengenai hukuman mati tidak akan pernah mereka lakukan dan mereka selalu mencari cara agar Undang-undang ini tidak akan pernah di bahas. Mereka memang di pilih oleh rakyat akan tetapi mereka membeli suara saat pemilihan, jadi jangan berharap mereka akan berpihak kepada rakyat jika sistem pemilihan masih menggunakan sistem ini. Tidak ada lagi gerakan besar seperti yang dilakukan oleh aktivis 98 dan anak muda sekarang tidak lagi peduli mengenai masalah ini, sepertinya ada pergeseran budaya terhadap pemikiran kritis dari anak muda dan jikapun ada hanya golongan kecil.

[zaim7413]

Mereka yang ada di parlemen sudah tidak bisa dipercaya lagi karena setiap keputusan yang dibuat tidak berpihak pada rakyat.
Padahal mereka wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat tetapi bekerja bukan untuk kepentingan rakyat melainkan untuk kepentingan partainya, perlu adanya gerakan besar yang dimotori anak-anak akademisi dan rakyat agar disahkan hukuman mati bagi para koruptor. Cara ini lebih efektif agar UU hukuman mati pada koruptor disahkan, boikot seluruh partai yang menolak usulan tersebut, ketika situasi ini terjadi maka akan terlihat partai mana yang berpihak pada wong cilik dan partai mana yang memakai topeng dengan misi visi palsunya selama ini.

Revisi Undang-undang mengenai hukuman mati tidak akan pernah mereka lakukan dan mereka selalu mencari cara agar Undang-undang ini tidak akan pernah di bahas. Mereka memang di pilih oleh rakyat akan tetapi mereka membeli suara saat pemilihan, jadi jangan berharap mereka akan berpihak kepada rakyat jika sistem pemilihan masih menggunakan sistem ini. Tidak ada lagi gerakan besar seperti yang dilakukan oleh aktivis 98 dan anak muda sekarang tidak lagi peduli mengenai masalah ini, sepertinya ada pergeseran budaya terhadap pemikiran kritis dari anak muda dan jikapun ada hanya golongan kecil.

Kalau situasinya seperti ini siapa yang salah, mereka yang melakukan korupsi atau rakyat yang menerima sejumlah uang untuk memilih mereka.?
Pada satu sisi saya yakin masih ada rakyat yang cerdas, suaranya hanya diperuntukkan untuk calon yang benar-benar bisa dipercaya. Yang melakukan korupsi hanya oknum, tidak semua dari mereka melakukan perbuatan tercela ini, masih ada orang-orang yang masih mempertahankan imannya agar terhindar dari tindakan korupsi.
Revisi UU masih bisa dilakukan selama gelombang besar terjadi, kekuatan rakyat tidak bisa dilawan ketika mereka sudah bersatu seperti yang pernah terjadi tahun 98 ketika terjadinya reformasi.

[bots1]

Kalau menurut pendapat saya, tidak ada cara seefektif apapun untuk bisa memberantas pada koruptor. Di negara atau kota Vatican dan Mekah saja ada korupsi, bahkan di Uni Sovyet sama China yang yang negaranya komunis dan atheist juga ada korupsi. Sebut saja negara dengan indeks korupsi paling rendah ya tetap ada korupsinya. Apalagi manusia itu tidak sempurna terlebih lagi para pejabat yang memang miliki sifat yang rakus. Sebagus apapun sistemnya kalau orang-orang di dalamnya tidak sempurna maka jalannya sistem itu sudah pasti tidak bagus. Yang bisa dilakukan adalah mengurangi korupsi tapi tidak bisa zero korupsi. Kalau ada yang bisa mengurangi korupsi maka pertanyaannya adalah untuk berapa lama itu bisa berlangsung, seberapa besar resistensinya, dan apa jaminan ya itu akan langgeng? Orang dan sistem berganti dari waktu ke waktu.

[dansus021]

Hukuman mati atau perampasan semua asset yang dikorupsi

tapi gaess klean tau gak dulu ada berita bahwa terpidana korupsi bisa ikutan nyaleg lagi - https://www.google.com/search?q=Terpidana+Korupsi+Bisa+Nyaleg

kalau semisal ini bener dan udah ada Undang undang nya wah bisa jadi loophole buat para koruptor bisa lebih sat set kalau korupsi lagi mewheheheheh

[Qahwakupi]

Kasus korupsi kian hari makin bertambah dimulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas, sejauh ini kasus korupsi maai banyak yang melakukan tidak peduli bahwa dalam agama itu haram. Nah banyak langkah dyang sudah dijalani tapi belum juga efektif.
Sejak dini harus kita edukasikan kepada anak bahwa korupsi merupakan tindakan merugikan.
Lebih efektifnya lagi yamg terpidana korulsi dihukum mati.

[blue Snow]

kalau semisal ini bener dan udah ada Undang undang nya wah bisa jadi loophole buat para koruptor bisa lebih sat set kalau korupsi lagi mewheheheheh

Banyak gan, kalau ane gak salah cek, ketika pemilu 2019 lalu, pernah ada KPU melarang caleg mantan koroptor nyalon lagi, tapi dibatalkan oleh MA kala itu sehingga ketika itu diputuskan ada sekitar ada 40 orang menjadi anggota DPRD dan DPD. Tidak heran sih soalnya enak, apa lagi mereka sudah paham betul gimana caranya nilep uang rakyat, sehingga ketika modalnya habis ketika jadi Napi dulu, balik lagi seperti semula ketika mereka jadi anggota DPR lagi.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220821205523-617-837262/eks-koruptor-boleh-jadi-calon-anggota-dpr-di-pemilu-2024

[reagansimms]

kalau semisal ini bener dan udah ada Undang undang nya wah bisa jadi loophole buat para koruptor bisa lebih sat set kalau korupsi lagi mewheheheheh

Banyak gan, kalau ane gak salah cek, ketika pemilu 2019 lalu, pernah ada KPU melarang caleg mantan koroptor nyalon lagi, tapi dibatalkan oleh MA kala itu sehingga ketika itu diputuskan ada sekitar ada 40 orang menjadi anggota DPRD dan DPD. Tidak heran sih soalnya enak, apa lagi mereka sudah paham betul gimana caranya nilep uang rakyat, sehingga ketika modalnya habis ketika jadi Napi dulu, balik lagi seperti semula ketika mereka jadi anggota DPR lagi.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220821205523-617-837262/eks-koruptor-boleh-jadi-calon-anggota-dpr-di-pemilu-2024

Selama tidak dijalankan hukuman berat buat para koruptor seperti hukuman mati, para koruptor tidak akan pernah bisa dibumihanguskan dari tanah ibu Pertiwi, tingkat Estafet koruptor akan terus berlanjut sampai kapanpun jika pejabat yang menduduki posisi strategis masih mau menerima amplop.
Melarang caleg mantan koruptor nyalon lagi atau mencabut hak politiknya seumur hidup juga sangat efektif mengurangi tingkat perkembangbiakan para koruptor. Tapi nyatanya apa, MA yang dipercayakan sebagai pagar untuk menjaga tanaman, malah pagar yang memakan tanaman.

[bangjoe]

kalau semisal ini bener dan udah ada Undang undang nya wah bisa jadi loophole buat para koruptor bisa lebih sat set kalau korupsi lagi mewheheheheh

Banyak gan, kalau ane gak salah cek, ketika pemilu 2019 lalu, pernah ada KPU melarang caleg mantan koroptor nyalon lagi, tapi dibatalkan oleh MA kala itu sehingga ketika itu diputuskan ada sekitar ada 40 orang menjadi anggota DPRD dan DPD. Tidak heran sih soalnya enak, apa lagi mereka sudah paham betul gimana caranya nilep uang rakyat, sehingga ketika modalnya habis ketika jadi Napi dulu, balik lagi seperti semula ketika mereka jadi anggota DPR lagi.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220821205523-617-837262/eks-koruptor-boleh-jadi-calon-anggota-dpr-di-pemilu-2024

Selama tidak dijalankan hukuman berat buat para koruptor seperti hukuman mati, para koruptor tidak akan pernah bisa dibumihanguskan dari tanah ibu Pertiwi, tingkat Estafet koruptor akan terus berlanjut sampai kapanpun jika pejabat yang menduduki posisi strategis masih mau menerima amplop.
Melarang caleg mantan koruptor nyalon lagi atau mencabut hak politiknya seumur hidup juga sangat efektif mengurangi tingkat perkembangbiakan para koruptor. Tapi nyatanya apa, MA yang dipercayakan sebagai pagar untuk menjaga tanaman, malah pagar yang memakan tanaman.

Apa yang dilakukan MA memang cukup mengecewakan dan membuat saya merasa lelah dalam hal berbicara tentang korupsi.
Tindakan korupsi ini memang sudah menjalar hingga ke akar rumput jadi bukanlah hal aneh, jika di perhatikan juga dari respone masyarakat terkait pemberitaan korupsi, mereka seperti yang lelah mendengarnya dan menganggapnya seperti korupsi itu hal yang biasa, mungkin ini karena seringnya merek mendengar kasus seperti itu, dan lagi yang cukup aneh, aktivis hari ini tidak menyatakan perang terhadap korupsi, atau mendemo perihal undang-undang perampasan aset bagi pelaku korupsi yang di tahan oleh DPR saat ini.

Memang cukup sulit di bumi hanguskan jika peraturan tegas yang membuat jera dan takut tidak di tetapkan, itu hanya akan berputar sama saja.
Dan lagi faktor pendukung korupsi adalah adanya koalisi partai, yang mungkin di dalamnya bisa kongkalingkong melakukan rencana untuk menilep uang rakyat, saya pikir lebih baik sistem threshold di hapuskan supaya para partai saling bersaing dan mengadili anggota partai yang melakukan tindak korupsi, bukan malah bekerja sama.

[Lukmanfirdaus1]

Sangat menggugah selera ini tema diskusi, dari mulai jaman sekolah ngampus sampai sekarang dah bapak bapak, ngebahas tentang korupsi memang gak ada habisnya, solusi mulai dari dimiskinkan, hukuman mati, dikucilkan, di gani dari koruptor jadi maling dah jadi bahasan umum kalau bahas korupsi.

tapi ane pesimis atas segala solusuli yang ada buat berantas korupsi, maling itu kalau kita jalan dua langkah, mereka udah jalan tiga langkah, sebagus apapun sitemnya, pasti ada celah, buktinya singapura bebas korupsi, kemaren mentrinya ketangkep korup, padahal dah deklarasikan diri + diakui dunia kalau mereka negara bebas korupsi.

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?

maling diindo neh beda gan, kalau dah ketangkep, bukannya jera mlah bangga, coba aja liat pas kpk gelandang mereka, ada berapa banyak yang muka cengengesan sama yang menyesal.

Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?

jangan jadi pejabat, bener ini ane gak bohong. korupsi di negara kita nih dah mendarah daging, mulai dari yang paling kecil, sampai sekelas mentri juga ngelakuin.

apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

ane punya.
1. kasih gaji gede seluruh pejabat, asn, pokoknya yang berhubungan dengan pemerintahan.
2. kasih tunjangan segala macam.
3. negara ngasih jaminan apapun ke pejabat, asn, guru, dosen, peneliti atau apapun yang berhubungan sama pemerintah.
4, duit pensiun di gedein.
karena menurut ane, kenapa mereka korupsi, karena hidupnya belum sejahtera, kalau dah sejahtera semuanya keknya bisalah ngurangin kasus korupsi diindonesia.

pertanyaanya, gimana kalau masih korupsi ?
ane juga punya :
1. miskinkan sampai 3 generasi, dari bapaknya, dianya sampai anaknya di miskinkan.
2. cabut hak politik, cabut hak kerja (jadi gelandangan sekalian) untuk 3 generasi.
3. cabut segala akses ke pemerintahan, pendidikan, kesehatan untuk 3 generasi
4. menyusul kalau kepikiran kwkwkw
manusia kalau dah nyakut manusia lain aplagi keluarga, pasti mikir mikir lah kalau mau korupsi lagi, apalagi sampai 3 generasi yang kena dampaknya.

[edy_58]

menghapus korupsi bukan hannya tentang membuat jera para pelaku korupsi, tetapi juga harus memperbaiki sistem dan budaya yang memungkinkan terjadinya korupsi, diperlukan komitmen yang kuat dari penegak hukum maupun masyarakat dalam upaya meghapus korupsi, belum ada cara menghapus korupsi dengan cepat namun dengan upaya bersama korupsi dapat dikurangi dan ditekan.

[AprilioMP]

menghapus korupsi bukan hannya tentang membuat jera para pelaku korupsi, tetapi juga harus memperbaiki sistem dan budaya yang memungkinkan terjadinya korupsi, diperlukan komitmen yang kuat dari penegak hukum maupun masyarakat dalam upaya meghapus korupsi, belum ada cara menghapus korupsi dengan cepat namun dengan upaya bersama korupsi dapat dikurangi dan ditekan.

Bosan berhubungan dengan politik tapi tidak bisa menghindari dari politik.
Dalam teori yang dibuat oleh banyak profesor dan penulis hebat sangat mudah menghapus korupsi, prakteknya yang susah.

1. Tidak bisa lagi karena biaya politik mahal.
2. Tidak bisa karena korupsi sudah mendarah daging.

Itu mirip dengan pernyataan politisi. Jangan ikuti perkataan mereka, lakukan apa yang hati nurani mereka lakukakan karena kita semua politisi Zoon Politicon.

Cara termudah untuk menghilangkan korupsi dimulai dari anda sendiri, saya, dia dan mereka. Biasakan hidup jujur dengan membiasakan diri mengambil sesuai hak dan biasakan mengajarkan kejujuran pada anak sejak dini.

[Setarr_3uceks77]

Kasus korupsi kian hari makin bertambah dimulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas, sejauh ini kasus korupsi maai banyak yang melakukan tidak peduli bahwa dalam agama itu haram.

Assalamualaikum salam kenal semua kawan kawanku semuanya, izin untuk berkomentar om sekalian.
Sebenarnya kata Haram itu mereka Sudah tahu om tanpa om katakan mereka pasti di ajarkan oleh orang tua nya waktu kecil mana yang baik atau tidak. Cari orang jujur itu langka om contoh nya 5 tahun kebelakang ada orang jujur tapi pas mencalonkan kembali karakter nya habis di kuliti oleh orang orang sebenarnya kalau saya melihat tidak ada beliau mempermainkan agama eh malah berjilid jilid. Waktu beliau menjabat pasti pernah lihat kinerja nya khn ada ketauan permainan anggaran tanpa basi basi langsung pecat. Kita perlu sosok seperti itu yang berani melawan sistem pencuri di negara ini .

ane punya.
1. kasih gaji gede seluruh pejabat, asn, pokoknya yang berhubungan dengan pemerintahan.
2. kasih tunjangan segala macam.
3. negara ngasih jaminan apapun ke pejabat, asn, guru, dosen, peneliti atau apapun yang berhubungan sama pemerintah.
4, duit pensiun di gedein.
karena menurut ane, kenapa mereka korupsi, karena hidupnya belum sejahtera, kalau dah sejahtera semuanya keknya bisalah ngurangin kasus korupsi diindonesia.

Kurang efektif om kl di tambah gajinya skrng aja gaji mereka sudah lumayan besar tp masih korupsi. Mungkin menurut pendapat ane untuk melawan korupsi para ASN dan DPR melaporkan harta kekayaan nya setiap bulan dan akses untuk masyarakat luas di buka lebar atau transparan atau update setiap bulan nya, biasa nya kl ky gni makanan buat wartawan buat cari berita sangat cpt contohnya aj lemibon 8M

[Dewiana]

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?
Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?
Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Kalau bikin jera pelaku korupto itu sulit, karena duit haramnya tersebut sudah mendarah daging pada badannya. Duit hasil korupsi yang dia dapat membuat rakus dan kotor hatinya, jadi salah satu cara yang efektif yaitu mencopot semua yang ada di badannya baik itu jabatan, harta mau pun nyawa.

Sekarang ini cuma 1 cara, yaitu menanamkan hal baik bagi generasi berikutnya, namun sepanjang yang saya lihat generasi penerus sekarang sudah hampir sama dengan generasi sebelumnya, malah lebih rakus lagi korupsinya. Ya wasalam, tiada sistem yang dapat menangkal itu semua, walau memakai teknologi blockchain sekalipun (transaksi tercatat dan terpublish) tetap saja ada celah, dan ada cara untuk mengelabuhi duit hasil korupsi.

Hampir semua negara adanya korupsi tapi di indonesia makin parah dari kepala desa sampai kementrian, diantara cara  untuk menghapus korupsi yaitu membuat komitmen secara tegas dan tidak boleh ada pihak intern yang membackup yaitu para  kpk atau tim penyidik juga bekerja dengan komprehensif tanpa pandang bulu, di indonesia sendiri terjadi korupsi kebanyakan pada proyek-proyek besar dan juga pengadaan barang-barang negara, semestinya pemerintah dalam hal ini mempublikasikan data-data tersbut di media atau di update secara berskala dalam laporan di sebarkan lewat media publikasi secara digital sehingga masyarakat bisa menilai dan melihat langsung dan tim Audit orang -orang diluar dari pemerintahan

[bayu7adi]

Sepengalaman ane dan sebatas yang pernah ane tahu soal korupsi di lingkungan ane.

Jadi korupsi di lingkungan ane sekarang ini sudah mulai berakar dari jenjang Ketua RT, terutama ketika pembagian beras raskin yang mana tugas Ketua RT adalah mendata orang-orang yang berhak menerima raskin dalam lingkungan RT yang dia pimpin. Tetapi dalam praktiknya, ada beberapa undangan yang memang di korupsi karena seolah-olah Pak RT ini juga gatel kalo liat rejeki yang lewat doang.

Ane rasa, penyakit yang namanya tamak itu bener-bener menular. Dimana ada satu orang yang mendapatkan untung dari sebuah program pemerintah dengan cara korup, orang lainnya pasti merasa rugi (padahal dirinya engga rugi, cuma engga dapet tambahan aja). Jadi orang yang ngerasa rugi ini pengen keuntungan juga yang sama dengan orang yang korup. Alhasil terjadilah korupsi berjamaah.

Hingga saat ini kasus yang paling gampang ditemui adalah pemalsuan nota belanja. Banyak banget oknum pemerintahan atau non-pemerintahan ketika mengelola uang kas, pasti ada yang memalsukan nota belanja dengan menambah margin harga demi keuntungan pribadi.

Lalu, kalau ditanya bagaimana cara menghapus korupsi, maka sepengengalaman ane yang paling manjur adalah mengajarkan nilai agama sampai orang-orang bisa sadar. Orang yang bener-bener paham agama , dan bisa mengamalkan ilmu-ilmu agama, harusnya bisa menjadi pemicu supaya tidak terjadi korupsi separah sekarang di Indonesia. Harus ditanamkan teori bersyukur supaya engga ketularan jadi korupsi. CMIIW

[blue Snow]

Hingga saat ini kasus yang paling gampang ditemui adalah pemalsuan nota belanja. Banyak banget oknum pemerintahan atau non-pemerintahan ketika mengelola uang kas, pasti ada yang memalsukan nota belanja dengan menambah margin harga demi keuntungan pribadi.

Ane rasa hal tersebut sudah jadi rahasia umum bagi instansi baik itu negeri mau pun swasta. Karena (pengalaman temen ane yang melakukan itu), dia harus me-mark up harga lebih tinggi untuk biaya operasional, Biasanya jika dia hendak beli barang (misalnya ATK), uang yang dikasih oleh bendahara biasanya pas, alias tidak ada sisa buat jajan, bensin atau terkadang uang parkir pun dari kantong pribadi. Oleh karena itu me-mark up harga sudah keharusan, dan mereka di dalam pun mengaminkan itu. jadi ya, akan terus terjadi kalau sistemnya tidak diubah.

[Bitinity]

Hingga saat ini kasus yang paling gampang ditemui adalah pemalsuan nota belanja. Banyak banget oknum pemerintahan atau non-pemerintahan ketika mengelola uang kas, pasti ada yang memalsukan nota belanja dengan menambah margin harga demi keuntungan pribadi.

Ane rasa hal tersebut sudah jadi rahasia umum bagi instansi baik itu negeri mau pun swasta. Karena (pengalaman temen ane yang melakukan itu), dia harus me-mark up harga lebih tinggi untuk biaya operasional, Biasanya jika dia hendak beli barang (misalnya ATK), uang yang dikasih oleh bendahara biasanya pas, alias tidak ada sisa buat jajan, bensin atau terkadang uang parkir pun dari kantong pribadi. Oleh karena itu me-mark up harga sudah keharusan, dan mereka di dalam pun mengaminkan itu. jadi ya, akan terus terjadi kalau sistemnya tidak diubah.

Ini pun terjadi dari yang istilahnya yang paling dekat kita sendiri kan, yaitu di dalam keluarga sendiri. Paling banyak ya contoh kasus anak beli buku harga 20rb tapi bilang ke ortu 25rb hehehe. Mungkin orang2 kebanyakan cuma menganggapnya sebagai sesuatu yang normal tapi tidak menyadari ini bisa dikatakan sebagai bibit awal yang namanya korupsi. Dari kebiasaan yang seperti ini lah, kemudian orang menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah dan tidak disadari bahwa kebiasaan ini terbawa sampai ke jenjang yang lebih tinggi/besar. Jadi kalau korupsi itu mau dihapus ya, kita harus berusaha merubah kebiasaan2 jelek ini mulai dari diri kita sendiri, mulai dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga.

[blue Snow]

Ini pun terjadi dari yang istilahnya yang paling dekat kita sendiri kan, yaitu di dalam keluarga sendiri. Paling banyak ya contoh kasus anak beli buku harga 20rb tapi bilang ke ortu 25rb hehehe. Mungkin orang2 kebanyakan cuma menganggapnya sebagai sesuatu yang normal tapi tidak menyadari ini bisa dikatakan sebagai bibit awal yang namanya korupsi. Dari kebiasaan yang seperti ini lah, kemudian orang menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah dan tidak disadari bahwa kebiasaan ini terbawa sampai ke jenjang yang lebih tinggi/besar. Jadi kalau korupsi itu mau dihapus ya, kita harus berusaha merubah kebiasaan2 jelek ini mulai dari diri kita sendiri, mulai dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga.

Kasus mark up harga buku tersebut terjadi karena dia ngikut kata temen-temennya, ane dulu juga polos-polos aja ketika sekolah, jadi kalau ada beli buku harga segitu, ya ane bilang jujur segitu, tapi ketika ada teman sebangku nyeletuk bahwa dia dapat sisa lebih dari uang buku, ane jadi kepikiran kala itu, dan akhirnya berikutnya ngikut cara temen ane. Bibit korupsi memang sudah mendarah daging gan, sulit memang untuk diberantas, apa lagi zaman sekarang ini serba sulit, pimpinan juga tidak memahami nasib bawahannya, sehingga ketika ada kesempatan ya diembat.

[ndutndut]

Lalu, kalau ditanya bagaimana cara menghapus korupsi, maka sepengengalaman ane yang paling manjur adalah mengajarkan nilai agama sampai orang-orang bisa sadar. Orang yang bener-bener paham agama , dan bisa mengamalkan ilmu-ilmu agama, harusnya bisa menjadi pemicu supaya tidak terjadi korupsi separah sekarang di Indonesia. Harus ditanamkan teori bersyukur supaya engga ketularan jadi korupsi. CMIIW

Miris memang melihat Indosnesi saat ini Korupsi itu sudah menjadi seperti  watak atau budaya orang Indonesia, sudah tidak ada lagi rasa malu. Bahkan banyak ilmu agama juga masih kuropsi, ini sudah ada contohnya dulu yang terjadi korupsi di kementrian Agaman.  Terlebih sekarang bukan hanya dipemerintahan saja yang melukan korupsi tapi di masjid-mesjid, kelompok organisasi,di desa, di sekolah-sekolah, di tempat panti-panti sosial, dan masih banyak lagi tempat-tempat lain. Menurutku, Ketimbang kita terus fokus memberantas korupsi, harusnya pemerintah melakukan sesuatu seperti pencegahan untuk tidak korupsi. Mungkin seperti memberikan rasa tramua kepada koruptor sebagai salah satu bentuk contoh kedisiplinan kepada yang lainnya. Tapi cara terbaik adalah meningkatkan dan memupuk rasa kejujuran sejak anak-anak dimulai dari sekolah paling dasar.

Yang jelas kita harus katakan korupsi itu bukan budaya, Korupsi adalah perwujudan sifat alami manusia. Manusia itu tidak pernah puas, selalu ingin lebih dan lebih. Maka solusi untuk orang-orang korupsi, karena sifat manusia itu cenderung ada rasa takut maka hukuman yang cocok adalah hukuman mati paling ringan hukuman seumur hidup.

[Ancemon1]

Korupsi tidak akan bisa dihapus mau dengan sistem apapun. Bahkan sistem komunis saja, seperti di China, yang otoriter dan sangat ketat dan ancaman hukuman mati bagi para koruptor itu masih ada koruptor disana, bahkan katanya jauh lebih masif. Korupsi itu seperti budaya yang dimana tidak bisa dipisahkan dari manusia, itu karena sifat alami manusia yang tamak dan tidak merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Suka tidak suka, budaya korupsi akan terus ada dan tidak akan bisa dihapuskan, bahkan dengan ancaman hukuman mati sekalipun.

Seharusnya pemerintah lebih tegas lagi dalam menghukum para koruptor, misal dengan hukuman mati langsung, memang benar korupsi di Indonesia maupun diluar negeri tidak akan ada habisnya. Tetapi dengan hukuman mati langsung setidaknya dapat mengurangi para pelaku korupsi meskipun hanya sekian persen.
Tapi kalau ingin menghapus seluruhnya akan susah soalnya mau seberat apapun hukuman yang diberikan selama para koruptor belum sadar atas perbuatan mereka akan susah atau juga mustahil untuk dihapus.

[jcojci]

Ini pun terjadi dari yang istilahnya yang paling dekat kita sendiri kan, yaitu di dalam keluarga sendiri. Paling banyak ya contoh kasus anak beli buku harga 20rb tapi bilang ke ortu 25rb hehehe. Mungkin orang2 kebanyakan cuma menganggapnya sebagai sesuatu yang normal tapi tidak menyadari ini bisa dikatakan sebagai bibit awal yang namanya korupsi. Dari kebiasaan yang seperti ini lah, kemudian orang menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah dan tidak disadari bahwa kebiasaan ini terbawa sampai ke jenjang yang lebih tinggi/besar. Jadi kalau korupsi itu mau dihapus ya, kita harus berusaha merubah kebiasaan2 jelek ini mulai dari diri kita sendiri, mulai dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga.

Kasus mark up harga buku tersebut terjadi karena dia ngikut kata temen-temennya, ane dulu juga polos-polos aja ketika sekolah, jadi kalau ada beli buku harga segitu, ya ane bilang jujur segitu, tapi ketika ada teman sebangku nyeletuk bahwa dia dapat sisa lebih dari uang buku, ane jadi kepikiran kala itu, dan akhirnya berikutnya ngikut cara temen ane. Bibit korupsi memang sudah mendarah daging gan, sulit memang untuk diberantas, apa lagi zaman sekarang ini serba sulit, pimpinan juga tidak memahami nasib bawahannya, sehingga ketika ada kesempatan ya diembat.

Hehehe saya jadi inget dulu waktu kuliah. Bilangnya mau beli buku seharga sekian, trus minta uangnya di lebihin biar bisa untuk jajan. Duh, maafin saya.

Saya setuju sama om @Bitinity, semuanya harus dimulai dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga. Dan jika sudah diajarkan sedari kecil dan diterapkan terus menerus, si anak bakal terus mengingatnya dan ketika dia dewasa, dia ga akan lupa sama ajaran-ajaran orang tuanya. Jika ada yang mengajaknya untuk berbuat aneh-aneh, dia pasti akan menolaknya karena ada rasa takut untuk melakukannya.

Mungkin ini masih bisa dilakukan untuk keluarga-keluarga muda yang masih memiliki anak-anak balita dengan mengajarkan semua hal yang berhubungan dengan kebaikan. Tapi untuk orang tuanya juga harus memberi contoh yang baik juga kepada anak-anaknya sehingga si anak tidak berpikir ah ayah/ibu aja sukanya gitu, brati adek boleh dunk. Nah kalo si anak sudah mulai ngomong seperti itu, ini sebuah warning untuk orang tua untuk introspeksi.

Jadi untuk menghapus korupsi itu untuk saat ini masih sangat sulit karena masih terbawa gaya old. Masih banyak orang-orang di atas 50 tahun yang masih menjabat dan melakukan korupsi jadi yang di bawahnya juga mengikutinya. Mungkin harus diputus satu generasi baru bisa disesuaikan lagi maksudnya untuk yang 50 tahun ke atas langsung dipaksa pensiun dini dan diperiksa semua pekerjaannya mulai dari awal sampai dia pensiun. Tapi itu butuh waktu yang sangat lama dan pastinya juga butuh anggaran.

Korupsi tidak akan bisa dihapus mau dengan sistem apapun. Bahkan sistem komunis saja, seperti di China, yang otoriter dan sangat ketat dan ancaman hukuman mati bagi para koruptor itu masih ada koruptor disana, bahkan katanya jauh lebih masif. Korupsi itu seperti budaya yang dimana tidak bisa dipisahkan dari manusia, itu karena sifat alami manusia yang tamak dan tidak merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Suka tidak suka, budaya korupsi akan terus ada dan tidak akan bisa dihapuskan, bahkan dengan ancaman hukuman mati sekalipun.

Seharusnya pemerintah lebih tegas lagi dalam menghukum para koruptor, misal dengan hukuman mati langsung, memang benar korupsi di Indonesia maupun diluar negeri tidak akan ada habisnya. Tetapi dengan hukuman mati langsung setidaknya dapat mengurangi para pelaku korupsi meskipun hanya sekian persen.
Tapi kalau ingin menghapus seluruhnya akan susah soalnya mau seberat apapun hukuman yang diberikan selama para koruptor belum sadar atas perbuatan mereka akan susah atau juga mustahil untuk dihapus.

Sepertinya masih belum bisa ditegasin om. Soale kalo ditegasin, terpidananya "nyanyi" bisa berabe tu om. Semuanya yang ada di lingkaran dia bisa dicekal dan diperiksa. Tapi dengan adanya status "pertemanan", pemeriksaan ini sifatnya hanya seperti formalitas saja. "Budaya malu"nya sudah hampir hilang atau bahkan sudah hilang. Itu yang sulit om.

Sebagian besar orang-orang yang melakukan korupsi masih aktif dan kalaupun mereka pensiun pasti akan digantikan oleh yang di bawahnya yang juga masih satu lingkaran dengan yang di atasnya. Jadinya ya korupsinya masih jalan terus.

[topbitcoin]

Saya setuju sama om @Bitinity, semuanya harus dimulai dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga. Dan jika sudah diajarkan sedari kecil dan diterapkan terus menerus, si anak bakal terus mengingatnya dan ketika dia dewasa, dia ga akan lupa sama ajaran-ajaran orang tuanya. Jika ada yang mengajaknya untuk berbuat aneh-aneh, dia pasti akan menolaknya karena ada rasa takut untuk melakukannya.

Orang tua adalah madrasah pertama bagi seorang anak, dan memang hal ini perlu ditanamkan sejak dini terkait (Moral, etika, tanggung jawab dan kejujuran) sebagai pondasi awal untuk seorang anak sebelum dia berlanjut keranah yang lebih jauh lagi. Dan sebisa mungkin kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik dan berprilaku baik dalam lingkungan keluarga, karena ketika kita melakukan kesalahan ataupun melakukan ke-bohongan dan hal tersebut dilihat oleh anak kita, maka hal tersebut akan menjadi alasan ketika seorang anak melakukan kesalahan ataupun ketika mereka tidak berprilaku jujur.

Sebagian besar orang-orang yang melakukan korupsi masih aktif dan kalaupun mereka pensiun pasti akan digantikan oleh yang di bawahnya yang juga masih satu lingkaran dengan yang di atasnya. Jadinya ya korupsinya masih jalan terus.

Walaupun negara kita adalah negara demokrasi akan tetapi, yang memegang kekuasaan di negara kita saya rasa sifat nya seperti dinasti, yang dimana kekuasaan berlanjut secara turun temurun. Dan yang turun temurun bukan hanya kekuasaannya akan tetapi besarta dengan prilakunya (Korupsi)

[jcojci]

Saya setuju sama om @Bitinity, semuanya harus dimulai dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga. Dan jika sudah diajarkan sedari kecil dan diterapkan terus menerus, si anak bakal terus mengingatnya dan ketika dia dewasa, dia ga akan lupa sama ajaran-ajaran orang tuanya. Jika ada yang mengajaknya untuk berbuat aneh-aneh, dia pasti akan menolaknya karena ada rasa takut untuk melakukannya.

Orang tua adalah madrasah pertama bagi seorang anak, dan memang hal ini perlu ditanamkan sejak dini terkait (Moral, etika, tanggung jawab dan kejujuran) sebagai pondasi awal untuk seorang anak sebelum dia berlanjut keranah yang lebih jauh lagi. Dan sebisa mungkin kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik dan berprilaku baik dalam lingkungan keluarga, karena ketika kita melakukan kesalahan ataupun melakukan ke-bohongan dan hal tersebut dilihat oleh anak kita, maka hal tersebut akan menjadi alasan ketika seorang anak melakukan kesalahan ataupun ketika mereka tidak berprilaku jujur.

+ untuk yang om bilang ini dan sangat setuju sekali.

Sebagian besar orang-orang yang melakukan korupsi masih aktif dan kalaupun mereka pensiun pasti akan digantikan oleh yang di bawahnya yang juga masih satu lingkaran dengan yang di atasnya. Jadinya ya korupsinya masih jalan terus.

Walaupun negara kita adalah negara demokrasi akan tetapi, yang memegang kekuasaan di negara kita saya rasa sifat nya seperti dinasti, yang dimana kekuasaan berlanjut secara turun temurun. Dan yang turun temurun bukan hanya kekuasaannya akan tetapi besarta dengan prilakunya (Korupsi)

Itu sulitnya om kalau masih seperti dinasti karena pasti kekuasaannya akan diturunkan ke anak buahnya yang akan mencalonkan atau yang sudah duduk di kursi dibawahnya supaya mereka masih memegang manfaatnya. Dan itu yang belum bisa diberantas karena kalau satu yang kena, yang lain pasti akan cuci tangan sampai bersih biar ga terseret. Tapi kalau untuk cuannya, mereka akan minta bagian.

[Kristiyana]

Saya setuju sama om @Bitinity, semuanya harus dimulai dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga. Dan jika sudah diajarkan sedari kecil dan diterapkan terus menerus, si anak bakal terus mengingatnya dan ketika dia dewasa, dia ga akan lupa sama ajaran-ajaran orang tuanya. Jika ada yang mengajaknya untuk berbuat aneh-aneh, dia pasti akan menolaknya karena ada rasa takut untuk melakukannya.

Orang tua adalah madrasah pertama bagi seorang anak, dan memang hal ini perlu ditanamkan sejak dini terkait (Moral, etika, tanggung jawab dan kejujuran) sebagai pondasi awal untuk seorang anak sebelum dia berlanjut keranah yang lebih jauh lagi. Dan sebisa mungkin kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik dan berprilaku baik dalam lingkungan keluarga, karena ketika kita melakukan kesalahan ataupun melakukan ke-bohongan dan hal tersebut dilihat oleh anak kita, maka hal tersebut akan menjadi alasan ketika seorang anak melakukan kesalahan ataupun ketika mereka tidak berprilaku jujur.

+ untuk yang om bilang ini dan sangat setuju sekali.

Sebagian besar orang-orang yang melakukan korupsi masih aktif dan kalaupun mereka pensiun pasti akan digantikan oleh yang di bawahnya yang juga masih satu lingkaran dengan yang di atasnya. Jadinya ya korupsinya masih jalan terus.

Walaupun negara kita adalah negara demokrasi akan tetapi, yang memegang kekuasaan di negara kita saya rasa sifat nya seperti dinasti, yang dimana kekuasaan berlanjut secara turun temurun. Dan yang turun temurun bukan hanya kekuasaannya akan tetapi besarta dengan prilakunya (Korupsi)

Itu sulitnya om kalau masih seperti dinasti karena pasti kekuasaannya akan diturunkan ke anak buahnya yang akan mencalonkan atau yang sudah duduk di kursi dibawahnya supaya mereka masih memegang manfaatnya. Dan itu yang belum bisa diberantas karena kalau satu yang kena, yang lain pasti akan cuci tangan sampai bersih biar ga terseret. Tapi kalau untuk cuannya, mereka akan minta bagian.

di masa kekuasaan dan politik dinasti kita akan selalu memastikan bahwa ada loyalis yang menggantikan mereka ketika masa jabatannya habis sehingga semua korupsi dan hal-hal yang menghalangi mereka dapat dengan mudah ditutupi oleh dinasti baru itulah sebabnya kekuasaan bergerak dalam lingkaran di antara mereka, jadi akan sangat sulit untuk mengambil alih kekuasaan dari dinasti-dinasti seperti itu.

[topbitcoin]

Itu sulitnya om kalau masih seperti dinasti karena pasti kekuasaannya akan diturunkan ke anak buahnya yang akan mencalonkan atau yang sudah duduk di kursi dibawahnya supaya mereka masih memegang manfaatnya. Dan itu yang belum bisa diberantas karena kalau satu yang kena, yang lain pasti akan cuci tangan sampai bersih biar ga terseret. Tapi kalau untuk cuannya, mereka akan minta bagian.

Saya menyatakan bahwa korupsi yang aman adalah korupsi yang bagi-bagi, karena ketika seseorang sudah mendapatkan bagiannya maka ia akan diam dan ketika tidak mendapatkan bagian maka mereka akan mengoceh dan melakukan ancaman.
Dan ada hal lucu yang saya temukan dalam dunia pendidikan yang dimana ada sebuah kebijakan yang mewajibkan semua  universitas dan perguruan tinggi untuk menyisipkan mata kuliah "Pendidikan Anti Korupsi" sebagai bentuk dari pencegahan prilaku korupsi. Akan tetapi saya melihat tidak sedikit Universitas dan perguruan tinggi yang melakukan manipulasi dan kapitasilasi dalam pendidikan. Yang dimana tentunya hal tersebut sangat bertolak belakang dengan mata kuliah "Pendidikan Anti Korupsi" yang mereka ajarkan terhadap mahasiswanya.

di masa kekuasaan dan politik dinasti kita akan selalu memastikan bahwa ada loyalis yang menggantikan mereka ketika masa jabatannya habis sehingga semua korupsi dan hal-hal yang menghalangi mereka dapat dengan mudah ditutupi oleh dinasti baru itulah sebabnya kekuasaan bergerak dalam lingkaran di antara mereka, jadi akan sangat sulit untuk mengambil alih kekuasaan dari dinasti-dinasti seperti itu.

Dan kita bisa lihat sendiri bagaimana mereka dan Partai Politiknya yang memilki kekuasan dan keleluasaan untuk mengatur ritme dan juga sebuah kebijakan yang bisa menguntungkan mereka.

[mamesso]

Itu sulitnya om kalau masih seperti dinasti karena pasti kekuasaannya akan diturunkan ke anak buahnya yang akan mencalonkan atau yang sudah duduk di kursi dibawahnya supaya mereka masih memegang manfaatnya. Dan itu yang belum bisa diberantas karena kalau satu yang kena, yang lain pasti akan cuci tangan sampai bersih biar ga terseret. Tapi kalau untuk cuannya, mereka akan minta bagian.

Saya menyatakan bahwa korupsi yang aman adalah korupsi yang bagi-bagi, karena ketika seseorang sudah mendapatkan bagiannya maka ia akan diam dan ketika tidak mendapatkan bagian maka mereka akan mengoceh dan melakukan ancaman.
Dan ada hal lucu yang saya temukan dalam dunia pendidikan yang dimana ada sebuah kebijakan yang mewajibkan semua  universitas dan perguruan tinggi untuk menyisipkan mata kuliah "Pendidikan Anti Korupsi" sebagai bentuk dari pencegahan prilaku korupsi. Akan tetapi saya melihat tidak sedikit Universitas dan perguruan tinggi yang melakukan manipulasi dan kapitasilasi dalam pendidikan. Yang dimana tentunya hal tersebut sangat bertolak belakang dengan mata kuliah "Pendidikan Anti Korupsi" yang mereka ajarkan terhadap mahasiswanya.

Berbagai macam edukasi yang diterapkan di perguruan tinggi untuk mencegah menjadi individu pelaku korupsi atau Pendidikan Anti Korupsi tidak akan pernah bisa dihindari ketika mereka memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi tanpa ada bekal pencegahan dalam diri pribadi masing-masing individu. Dulu saya selalu diingatkan orang tua untuk menempuh pendidikan yang tinggi, gunanya agar saya tidak ditipu orang lain dan orang tua saya juga meminta saya untuk mendalami pengetahuan tentang agama agar saya tidak menipu orang lain.

Edukasi ini sangat bermanfaat buat saya dan menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, keseimbangan bekal di dua pendidikan ini dapat menuntun saja menjadi pribadi yang lebih mensyukuri dengan apa yang sudah saya miliki tanpa harus mengambil hak milik orang lain. Menurut saya salah satu cara paling efektif dalam menghapus korupsi di Indonesia dengan membentuk karakter manusia yang takut pada Tuhannya.

[jcojci]

di masa kekuasaan dan politik dinasti kita akan selalu memastikan bahwa ada loyalis yang menggantikan mereka ketika masa jabatannya habis sehingga semua korupsi dan hal-hal yang menghalangi mereka dapat dengan mudah ditutupi oleh dinasti baru itulah sebabnya kekuasaan bergerak dalam lingkaran di antara mereka, jadi akan sangat sulit untuk mengambil alih kekuasaan dari dinasti-dinasti seperti itu.

Itu yang membuat korupsi sulit diberantas karena ada yang akan menggantikan dinasti sebelumnya. Dan walaupun yang menggantikan itu bukanlah anak atau saudara tapi tetap saja itu adalah bagian dari dinasti sebelumnya. Mereka inilah yang terus menerus menggunakan kekuasaan untuk mengambil bagian selanjutnya yang sudah ditinggalkan oleh dinasti sebelumnya dan bahkan mereka inilah yang akan mengambil bagian yang baru.

Memang itu seperti lingkaran yang sulit diputus. Walau ada orang-orang baru yang masuk, itu tetap sulit untuk memutuskan lingkaran itu karena mereka mungkin saja ditekan supaya diam dan tidak berbicara kemana-mana. Yang lebih parah lagi adalah mereka yang baru masuk ini juga diiming-imingi untuk masuk ke dalam lingkaran mereka itu supaya posisinya lebih kuat lagi.

Itu sulitnya om kalau masih seperti dinasti karena pasti kekuasaannya akan diturunkan ke anak buahnya yang akan mencalonkan atau yang sudah duduk di kursi dibawahnya supaya mereka masih memegang manfaatnya. Dan itu yang belum bisa diberantas karena kalau satu yang kena, yang lain pasti akan cuci tangan sampai bersih biar ga terseret. Tapi kalau untuk cuannya, mereka akan minta bagian.

Saya menyatakan bahwa korupsi yang aman adalah korupsi yang bagi-bagi, karena ketika seseorang sudah mendapatkan bagiannya maka ia akan diam dan ketika tidak mendapatkan bagian maka mereka akan mengoceh dan melakukan ancaman.
Dan ada hal lucu yang saya temukan dalam dunia pendidikan yang dimana ada sebuah kebijakan yang mewajibkan semua  universitas dan perguruan tinggi untuk menyisipkan mata kuliah "Pendidikan Anti Korupsi" sebagai bentuk dari pencegahan prilaku korupsi. Akan tetapi saya melihat tidak sedikit Universitas dan perguruan tinggi yang melakukan manipulasi dan kapitasilasi dalam pendidikan. Yang dimana tentunya hal tersebut sangat bertolak belakang dengan mata kuliah "Pendidikan Anti Korupsi" yang mereka ajarkan terhadap mahasiswanya.

Korupsi bagi-bagi ini yang sudah berjalan di mana-mana. Mulai dari yang atas sampai yang bawah. Yah, mau gimana lagi, rakyat yang sudah tahu kelakuan ini hanya bisa diam saja dan menerimanya saja. Tapi kalau misalnya ada yang tidak mendapatkan bagian dan mereka mengoceh serta melakukan ancaman, sepertinya mereka ini akan "dihapus" dari sistem supaya tidak membuat kegaduhan dimana-mana.

Pendidikan Anti Korupsi bisa saja diajarkan di universitas tapi ketika mahasiswa itu sudah lulus dan bekerja di banyak instansi, mereka pasti akan melihat dan berpikir bahwa ini kok tidak seperti yang dikatakan oleh dosen saya ya? Kenyataan ternyata berbeda dengan apa yang sudah mereka dapatkan di universitas.

[Kristiyana]

karena selalu ada pendatang baru untuk mendapatkan posisi tertentu tetapi dinasti tersebut Akan selalu memastikan bahwa orang-orang baru yang masuk akan tunduk pada peraturan yang ada sehingga mereka tidak akan mengatakan apa pun atau instruksi yang diberikan kepada mereka oleh dinasti yang Sangat menyedihkan karena tujuan utama para politisi seharusnya adalah menciptakan tempat yang kondusif bagi kehidupan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, namun sebaliknya mereka malah melakukan hal yang sebaliknya. Ini sangat menyedihkan.

[topbitcoin]

Itu sulitnya om kalau masih seperti dinasti karena pasti kekuasaannya akan diturunkan ke anak buahnya yang akan mencalonkan atau yang sudah duduk di kursi dibawahnya supaya mereka masih memegang manfaatnya. Dan itu yang belum bisa diberantas karena kalau satu yang kena, yang lain pasti akan cuci tangan sampai bersih biar ga terseret. Tapi kalau untuk cuannya, mereka akan minta bagian.

Saya menyatakan bahwa korupsi yang aman adalah korupsi yang bagi-bagi, karena ketika seseorang sudah mendapatkan bagiannya maka ia akan diam dan ketika tidak mendapatkan bagian maka mereka akan mengoceh dan melakukan ancaman.
Dan ada hal lucu yang saya temukan dalam dunia pendidikan yang dimana ada sebuah kebijakan yang mewajibkan semua  universitas dan perguruan tinggi untuk menyisipkan mata kuliah "Pendidikan Anti Korupsi" sebagai bentuk dari pencegahan prilaku korupsi. Akan tetapi saya melihat tidak sedikit Universitas dan perguruan tinggi yang melakukan manipulasi dan kapitasilasi dalam pendidikan. Yang dimana tentunya hal tersebut sangat bertolak belakang dengan mata kuliah "Pendidikan Anti Korupsi" yang mereka ajarkan terhadap mahasiswanya.

Berbagai macam edukasi yang diterapkan di perguruan tinggi untuk mencegah menjadi individu pelaku korupsi atau Pendidikan Anti Korupsi tidak akan pernah bisa dihindari ketika mereka memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi tanpa ada bekal pencegahan dalam diri pribadi masing-masing individu. Dulu saya selalu diingatkan orang tua untuk menempuh pendidikan yang tinggi, gunanya agar saya tidak ditipu orang lain dan orang tua saya juga meminta saya untuk mendalami pengetahuan tentang agama agar saya tidak menipu orang lain.

Edukasi ini sangat bermanfaat buat saya dan menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, keseimbangan bekal di dua pendidikan ini dapat menuntun saja menjadi pribadi yang lebih mensyukuri dengan apa yang sudah saya miliki tanpa harus mengambil hak milik orang lain. Menurut saya salah satu cara paling efektif dalam menghapus korupsi di Indonesia dengan membentuk karakter manusia yang takut pada Tuhannya.

Akan tetapi bukankah kebanyakan dari mereka yang melakukan tindak pidana korupsi adalah mereka yang sudah pernah mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi  dan yang sudah bergelar doktor katanya. kalau masyarakat kecil, yaa..  paling melakukan pungli dan itupun akan menjadi buronan polisi. Tapi tetap saja mau korupsi ataupun pungli adalah hal yang buruk.
Maka kalau kita diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi, maka jadilah orang yang bijak bukan hanya menjadi orang yang pintar. Karena orang pintar cenderung akan membodohi orang lain.

Dan saya setuju dengan hal itu bahwa pendidikan agama adalah dasar utama. Dan karena kebetulan saya bergama islam, dan kalau anda pernah belajar di madarasah. Mungkin anda pernah menemukan mata pelajaran "Akidah Ahlak". Yang dimana hal ini menunjukan bahwa sesudah Akidah yang kuat adalah ahlak yang baik. Dengan ahlak yang baik maka kita akan selalu menjaga prilaku kita dan terus berusaha menghadari hal negatif dan prilaku negatif.

[reagansimms]

karena selalu ada pendatang baru untuk mendapatkan posisi tertentu tetapi dinasti tersebut Akan selalu memastikan bahwa orang-orang baru yang masuk akan tunduk pada peraturan yang ada sehingga mereka tidak akan mengatakan apa pun atau instruksi yang diberikan kepada mereka oleh dinasti yang Sangat menyedihkan karena tujuan utama para politisi seharusnya adalah menciptakan tempat yang kondusif bagi kehidupan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, namun sebaliknya mereka malah melakukan hal yang sebaliknya. Ini sangat menyedihkan.

Seperti yang sudah saya bahas di posting sebelumnya https://bitcointalk.org/index.php?topic=5458470.msg62538602#msg62538602, segala upaya sudah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun sampai saat ini korupsi masih tetap menjadi fenomena yang selalu menghiasi pemberitaan di televisi dan pelakunya pun tak tanggung-tanggung, mereka orang-orang yang sudah memiliki kekayaan yang cukup atau tidak habis dimakan 7 turunan.

Kenapa dinasti ini sangat sulit diberantas di Indonesia.? Karena hukum yang ada di Indonesia sangat lemah terhadap para koruptor. Salah satu cara paling ampuh untuk membuang penyakit yang sudah turun menurun ini hanya dengan menerapkan hukum potong tangan atau hukuman mati bagi para koruptor yang sudah terbukti melakukan korupsi.

[Kristiyana]

karena selalu ada pendatang baru untuk mendapatkan posisi tertentu tetapi dinasti tersebut Akan selalu memastikan bahwa orang-orang baru yang masuk akan tunduk pada peraturan yang ada sehingga mereka tidak akan mengatakan apa pun atau instruksi yang diberikan kepada mereka oleh dinasti yang Sangat menyedihkan karena tujuan utama para politisi seharusnya adalah menciptakan tempat yang kondusif bagi kehidupan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, namun sebaliknya mereka malah melakukan hal yang sebaliknya. Ini sangat menyedihkan.

Seperti yang sudah saya bahas di posting sebelumnya https://bitcointalk.org/index.php?topic=5458470.msg62538602#msg62538602, segala upaya sudah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun sampai saat ini korupsi masih tetap menjadi fenomena yang selalu menghiasi pemberitaan di televisi dan pelakunya pun tak tanggung-tanggung, mereka orang-orang yang sudah memiliki kekayaan yang cukup atau tidak habis dimakan 7 turunan.

Kenapa dinasti ini sangat sulit diberantas di Indonesia.? Karena hukum yang ada di Indonesia sangat lemah terhadap para koruptor. Salah satu cara paling ampuh untuk membuang penyakit yang sudah turun menurun ini hanya dengan menerapkan hukum potong tangan atau hukuman mati bagi para koruptor yang sudah terbukti melakukan korupsi.

Undang-undang yang ada di Indonesia sangat lemah terhadap para koruptor karena undang-undang tersebut didalangi oleh dinasti-dinasti untuk memungkinkan mereka beroperasi dengan kekebalan, yang berarti akan sangat sulit untuk memberantas atau menghentikan para koruptor tersebut karena undang-undang tersebut diterapkan oleh para loyalis dan koruptor. bahkan sektor peradilan juga menjadi salah satu penyebabnya karena dinilai tidak efektif dalam menegakkan hukum. jadi apa sebenarnya jalan ke depan?

[blue Snow]

Undang-undang yang ada di Indonesia sangat lemah terhadap para koruptor karena undang-undang tersebut didalangi oleh dinasti-dinasti untuk memungkinkan mereka beroperasi dengan kekebalan, yang berarti akan sangat sulit untuk memberantas atau menghentikan para koruptor tersebut karena undang-undang tersebut diterapkan oleh para loyalis dan koruptor. bahkan sektor peradilan juga menjadi salah satu penyebabnya karena dinilai tidak efektif dalam menegakkan hukum. jadi apa sebenarnya jalan ke depan?

Jika undang-undang itu sendiri dibuat oleh koruptor sudah pasti akan lemah, coba aja ente tengok bagaimana mereka rapat mengenai UU anti korupsi tapi dengan jumlah anggota yang tidak korum (atau kurang dalam pemutusan hasil) sehingga jelas UU yang dikeluarkan tidak akan maksimal dan hanya berdasarkan keinginan mereka. Misal contoh lagi, pernah gak ente denger mereka (anggota DPR) rapat membuat rancangan UU kalau anggota DPR itu hanya boleh 2 periode, jelas tidak mungkin, wong itu sama saja kayak motong leher mereka sendiri.

[baenschi78]

Sepertinya sulit sekali gan ,
Karena hampir semua koruptor memiliki pendidikan tinggi. Bahkan ada yang bergelar doktor dan profesor. Kalau dibanding kan dengan
Kita yang hanya rakyat jelata sulit rasa nya untuk bisa memecahkan masalah korupsi.
Bahkan kita sering kali melihat berita dengan tema kejahatan korupsi dari tahun ke tahun selalu ada cerita baru di negara ini mengenai korupsi. Arti nya apa dari dulu hingga sekarang belom ada solusi untuk pemberantasan korupsi ini.
KPK secara abadi dibutuhkan oleh negara ini.
Mungkin untuk meminimalkan korupsi harus ada pelajaran atau edukasi disetiap sekolah tentang dampak, efek dan buruk nya korupsi bagi bangsa.
Semoga nantinya masa depan bangsa kita lebih baik dari para pendahulu nya.

[khiholangkang]

Ya pastinya sulit lah, ini bukanlah hal yang mudah, kita tahu bahwa mereka semua bermain di atas kertas dengan berbagai macam cara untuk  melemah hukum tentang pidana koruptor, kalo inget kata Gusdur "Tikus sudah menguasi lumbungnya".

Apakah kalian dengar tentang beberapa statmen yang di naikan oleh para tokoh partai politik hari ini untuk eksis dan mengatakan kesejahteraan dan penghapusan korupsi, seperti Megawati yang masih hangat di telinga ane, padahal yaa... jika memang partai banteng ini ingin melakukan hal itu, hari ini mereka yang memiliki banyak suara di DPR dan UU perampasan aset untuk pelaku korupsi sudah ada dan tinggal di persetujui, tetapi  tanggapannya? tidak ada, saya hanya mengkonfirmasi bahwa apa yang di katakan nenek itu adalah bulshit.
Tentunya jika benar-benar mau, mereka bisa, tapi tampaknya nenek itu juga takut karena banyaknya anggota mereka yang terkait dengan perilaku tindak pidana korupsi selama dua periode ini.

Kalo anak airdrop menyebutnya itu adalah proyek scam.
Saya tidak bermaksud menjelekan pemerintah hari ini karena memang sudah jelek. lol

[topbitcoin]

Ya pastinya sulit lah, ini bukanlah hal yang mudah, kita tahu bahwa mereka semua bermain di atas kertas dengan berbagai macam cara untuk  melemah hukum tentang pidana koruptor, kalo inget kata Gusdur "Tikus sudah menguasi lumbungnya".

Apakah kalian dengar tentang beberapa statmen yang di naikan oleh para tokoh partai politik hari ini untuk eksis dan mengatakan kesejahteraan dan penghapusan korupsi, seperti Megawati yang masih hangat di telinga ane, padahal yaa... jika memang partai banteng ini ingin melakukan hal itu, hari ini mereka yang memiliki banyak suara di DPR dan UU perampasan aset untuk pelaku korupsi sudah ada dan tinggal di persetujui, tetapi  tanggapannya? tidak ada, saya hanya mengkonfirmasi bahwa apa yang di katakan nenek itu adalah bulshit.
Tentunya jika benar-benar mau, mereka bisa, tapi tampaknya nenek itu juga takut karena banyaknya anggota mereka yang terkait dengan perilaku tindak pidana korupsi selama dua periode ini.

Kalo anak airdrop menyebutnya itu adalah proyek scam.
Saya tidak bermaksud menjelekan pemerintah hari ini karena memang sudah jelek. lol

ya.. saya pun ingat betul dengan apa yang dikatakan oleh beiau dan usaha yang dilakukan beliau untuk mencoba membekukan MPR dan DPR dan juga membubarkan Kemensos yang berujung atas pelengsengaran dirinya karena mendapatan peolakan dari berbagai pihak. Dan dari sana juga kita bisa menilai tentang bagaimana kuatnya lembaga perwakilan rakyat tersebut dalam memainkan ritme dan kebijakan. Dan pada saat ini terbukti bahwa kebanyakan oknum yang malakukan tindak pidana korusi adalah para anggota DPR dan Kementrian sosial.

Dan saya tidak dapat mengerti dan hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa yang mebuat kebijakan untu membuat sebuah lembaga yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, yang mebuatnya adalah Ibu megawati, Yang dimana sementara itu kader-kader terbaik PDIP yang masuk kedalam pemerintahan ada dari mereka yang melakukan tindak pidana korupsi.... Kan lucuu Ketua partainya mebuat lembaga untuk menangkap para kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi.

[Juse14]

Undang-undang yang ada di Indonesia sangat lemah terhadap para koruptor karena undang-undang tersebut didalangi oleh dinasti-dinasti untuk memungkinkan mereka beroperasi dengan kekebalan, yang berarti akan sangat sulit untuk memberantas atau menghentikan para koruptor tersebut karena undang-undang tersebut diterapkan oleh para loyalis dan koruptor. bahkan sektor peradilan juga menjadi salah satu penyebabnya karena dinilai tidak efektif dalam menegakkan hukum. jadi apa sebenarnya jalan ke depan?

Jika undang-undang itu sendiri dibuat oleh koruptor sudah pasti akan lemah, coba aja ente tengok bagaimana mereka rapat mengenai UU anti korupsi tapi dengan jumlah anggota yang tidak korum (atau kurang dalam pemutusan hasil) sehingga jelas UU yang dikeluarkan tidak akan maksimal dan hanya berdasarkan keinginan mereka. Misal contoh lagi, pernah gak ente denger mereka (anggota DPR) rapat membuat rancangan UU kalau anggota DPR itu hanya boleh 2 periode, jelas tidak mungkin, wong itu sama saja kayak motong leher mereka sendiri.

ya... dan saya-pun tidak habis pikir dengan apa yang mereka lakukan (Oknum DPR), mereka sendiri yang membuat kebijakan akan tetapi mereka juga yang melanggar kebijakan tersebut. Dan ketika kebijakan tersebut tidak terlaksana dengan baik, lalu mereka menyalahkan pemerintah (pelaksana) karena tidak mampu mengimplementasikan kebijakan yang sudah disepakati sebelumnya. Sementara mereka sendirilah (Oknum DPR) yang membuat kebijakan yang berbelit-belit sehingga pemerintah sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut tidak dapat mengimplemtasikannya dengan baik.

[khiholangkang]

Ya pastinya sulit lah, ini bukanlah hal yang mudah, kita tahu bahwa mereka semua bermain di atas kertas dengan berbagai macam cara untuk  melemah hukum tentang pidana koruptor, kalo inget kata Gusdur "Tikus sudah menguasi lumbungnya".

Apakah kalian dengar tentang beberapa statmen yang di naikan oleh para tokoh partai politik hari ini untuk eksis dan mengatakan kesejahteraan dan penghapusan korupsi, seperti Megawati yang masih hangat di telinga ane, padahal yaa... jika memang partai banteng ini ingin melakukan hal itu, hari ini mereka yang memiliki banyak suara di DPR dan UU perampasan aset untuk pelaku korupsi sudah ada dan tinggal di persetujui, tetapi  tanggapannya? tidak ada, saya hanya mengkonfirmasi bahwa apa yang di katakan nenek itu adalah bulshit.
Tentunya jika benar-benar mau, mereka bisa, tapi tampaknya nenek itu juga takut karena banyaknya anggota mereka yang terkait dengan perilaku tindak pidana korupsi selama dua periode ini.

Kalo anak airdrop menyebutnya itu adalah proyek scam.
Saya tidak bermaksud menjelekan pemerintah hari ini karena memang sudah jelek. lol

ya.. saya pun ingat betul dengan apa yang dikatakan oleh beiau dan usaha yang dilakukan beliau untuk mencoba membekukan MPR dan DPR dan juga membubarkan Kemensos yang berujung atas pelengsengaran dirinya karena mendapatan peolakan dari berbagai pihak. Dan dari sana juga kita bisa menilai tentang bagaimana kuatnya lembaga perwakilan rakyat tersebut dalam memainkan ritme dan kebijakan. Dan pada saat ini terbukti bahwa kebanyakan oknum yang malakukan tindak pidana korusi adalah para anggota DPR dan Kementrian sosial.

Tampaknya memang anda masih ingat dengan kejadian itu,dan di jaman sekarang semakin sulit karena beberapa partai yang berafiliasi untuk saling mencari keuntungan dan menutupi hal ini sehingga besar suara dalam membuat kebijakan yang karet.

Dan saya tidak dapat mengerti dan hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa yang mebuat kebijakan untu membuat sebuah lembaga yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, yang mebuatnya adalah Ibu megawati, Yang dimana sementara itu kader-kader terbaik PDIP yang masuk kedalam pemerintahan ada dari mereka yang melakukan tindak pidana korupsi.... Kan lucuu Ketua partainya mebuat lembaga untuk menangkap para kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi.

Apalagi selain hanya formalitas saja tentang kepedulian terhadap tindak pidana korupsi yang marak terjadi, perlu di ingat juga bahwasannya apa yang di lakukannya adalah sebagai gemma issue yang beredar, dan dengan cara itulah mereka menarik perhatian beberapa orang untuk kembali berada di pihaknya, di situasi pamor elektabilitas pengusung calon presiden 2024.

[topbitcoin]

Tampaknya memang anda masih ingat dengan kejadian itu,dan di jaman sekarang semakin sulit karena beberapa partai yang berafiliasi untuk saling mencari keuntungan dan menutupi hal ini sehingga besar suara dalam membuat kebijakan yang karet.

Bagaimana saya akan lupa kepada sosok "Pluralisme" seorang guru bangsa dan pemersatu bangsa, yang rela kehilangan jabatan tertinggi di negara ini demi mencegah pertumpahan darah. Yang berbeda dengan partai politik dan calon presiden pada saat ini yang dengan sengaja mengadu dombakan masyarakat dan memecah belah mayarakat melalui isu yang mereka mainkan demi kepentingan pribadi dan oligarki.

Apalagi selain hanya formalitas saja tentang kepedulian terhadap tindak pidana korupsi yang marak terjadi, perlu di ingat juga bahwasannya apa yang di lakukannya adalah sebagai gemma issue yang beredar, dan dengan cara itulah mereka menarik perhatian beberapa orang untuk kembali berada di pihaknya, di situasi pamor elektabilitas pengusung calon presiden 2024.

Terlalu kebanyakan formalitas untuk menaikan "elektabiilitas" yang pada akhirnya sistem demokrasi dan perpolitikan dinegara kita tidak memilki kualitas.

[Hanadawa]

Jika undang-undang itu sendiri dibuat oleh koruptor sudah pasti akan lemah-snip-

Dan bukan itu saja Om. Kalau UU nya berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, mereka pasti bakal molor dan ga jadi-jadi tuh undang-undang. Seperti RUU ASN baru-baru ini https://m.jpnn.com/news/konon-ini-penyebab-pengesahan-ruu-asn-molor-ternyata-bukan-soal-duit yang padahal kalau disahkan akan sangat berdampak bagi kesejahteraan tenaga honorer. Tapi kalau RUU yang menguntungkan mereka kayak Omnibus Law dulu itu bakal dikebut biar cepat selesai.

Misal contoh lagi, pernah gak ente denger mereka (anggota DPR) rapat membuat rancangan UU kalau anggota DPR itu hanya boleh 2 periode, jelas tidak mungkin, wong itu sama saja kayak motong leher mereka sendiri.

Pernah Om. Dan yang lebih bapuknya lagi, DPR itu punya gaji pensiun lho. ( Apakah Anggota DPR dan DPRD Dapat Pensiun? )Padahal masa kerja mereka hanya 5 tahun. Saat jadi DPR mereka disiram dengan segala macam fasilitas mewah yang ditanggung oleh negara dari uang pajaknya kita. Dan itu bisa terjadi karena emang mereka yang bikin sendiri jadi so pasti mereka bakal liat celah-celah mana lagi bisa memperoleh uang tunjangan ini itu. Nah saat habis masa jabatan pun, mereka dapat uang pensiun selayaknya para PNS yang sudah mengabdi puluhan tahun itu. ckckck.

Tentunya jika benar-benar mau, mereka bisa, tapi tampaknya nenek itu juga takut karena banyaknya anggota mereka yang terkait dengan perilaku tindak pidana korupsi selama dua periode ini.

Mungkin lebih tepatnya, sang Nenek melihat hal itu sangat tidak menguntungkan dia dan partainya. Menurut opini saya Megawati juga tidak benar-benar tahu anggotanya itu terlibat korupsi atau tidak. Bukan berarti saya membela Megawati ya. Mungkin lebih tepatnya tidak mau tahu. Menurut saya Megawati yang hanya mau diketahuinya adalah setoran buat partai dan dirinya yang harus sampai target. Untuk cara terserah anak buahnya mau pake cara apa. Dan hal itu pulalah yang membuat banyak anggota DPR atau kementrian yang korupsi. Karena selain buat memperkaya diri sendiri, juga buat memenuhi setoran ke partai dan petinggi-petingginya itu. Ingat tidak kasus korupsi Tower BTS? Kan ada indikasi sebagian uang sudah mengalir ke partai tempat si bapak menteri tersebut berasal.

[@forxample]

Caranya mungkin akan sulit di laksanakan atau dilakukan oleh sepihak saja, apalagi di dalam "pihak pihak" tersebut masih memiliki oknum oknum nakal. yang pernah saya pikirkan pada saat masuk mata kuliah pendidikan anti korupsi ialah membuat regulasi mengenai kampanye, pemilu, dan pembatasan biaya politik yang begitu besar dan memungkinkan bagi para calon pejabat yang nantinya terpilih akan melakukan tindakan korupsi karena fokus untuk membalikan modal mencalonkan di awal pemilu.

pertama untuk pemilu, pihak yang memiliki hubungan dengan peraturan peraturan pemilu seperti KPU, menyediakan tempat untuk memasang poster atau baliho, satu kecamatan atau satu desa/kelurahan memiliki 1 papan khusus untuk memasang poster/baliho para calon. lalu di atur ukuran poster/ balihonya oleh bawaslu karena mereka berwenang untuk membuat peraturan seperti itu. dampak awalnya ialah jika 1 desa/kelurahan hanya menempel satu poster ukuran A2 dengan harga cetak lima ribu rupiah dikalikan 1000 desa akan muncul angka minimal 5 juta saja. yang sebelumnya mungkin bisa mencapai puluhan desa untuk memasang poster/baliho di 1000 desa/kelurahan.

Lalu mengenai pemilu-nya sendiri dibuatkan regulasi berupa pengamanan dari pengawas dan saksi partai. kalo partai mau mengirimkan saksi di tiap tps harus lewat KPU atau Bawaslu, di batasi orangnya dan di bayar oleh negara, agar tidak menjadi cost politik bagi para calon.

Kemudian terakhir, pembatasan cost politik bagi para calon harus lebih ditegaskan, alasanya ialah agar para cukong atau bandar bandar besar tidak bisa berinvestasi secara gila gilaan yang nantinya mengakibatkan kontrak politik secara paksa dengan calon dan menghasilkan masalah masalah industrial. juga jika saran yang pertama sudah di jalankan maka akan muncul angka pasti untuk melaksanakan kampanye karena sudah di sediakan titik titik pemasangan poster/baliho nya, cost politik tambahan hanya untuk sosialisasi dan itu pun harus dibatasi dan diatur kembali agar tidak terjadi money politic di jalanan.

ini hanya sebuah saran konyol yang tak akan pernah terlaksana jika para punggawa di atas sana masih berkuasa mempertahankan ekosistemnya.

[topbitcoin]

Caranya mungkin akan sulit di laksanakan atau dilakukan oleh sepihak saja, apalagi di dalam "pihak pihak" tersebut masih memiliki oknum oknum nakal. yang pernah saya pikirkan pada saat masuk mata kuliah pendidikan anti korupsi ialah membuat regulasi mengenai kampanye, pemilu, dan pembatasan biaya politik yang begitu besar dan memungkinkan bagi para calon pejabat yang nantinya terpilih akan melakukan tindakan korupsi karena fokus untuk membalikan modal mencalonkan di awal pemilu.

Kalau misalkan setiap orang bisa berperilaku jujur dan omongannya bisa dipegang, mungkin kertas materai tidak akan laku dipasaran dan kalau saja para pejabat kita bisa berprilaku jujur dan betanggung jawab atas jabatan yang didapatnya mungkin saat mereka dilantik tidak akan disumpah dan berikar diatas kitab suci. Pendidikan anti korupsi saja tidak cukup untuk meminimalisir tindak pidana korupsi yang terjadi di negara kita ini. Dalam mengatasi masalah korupsi selain harus memperketat aturan akan tetapi pengawasan juga harus lebih ditingkatkan kembali. Dan dalam hal pengawasan haruslah ada keterlibatan masyarakat didalamnya karena kalau hanya mengandalkan tim pengawas SDM yang tersedia sangatlah terbatas.

pembatasan cost politik bagi para calon harus lebih ditegaskan, alasanya ialah agar para cukong atau bandar bandar besar tidak bisa berinvestasi secara gila gilaan yang nantinya mengakibatkan kontrak politik secara paksa dengan calon dan menghasilkan masalah masalah industrial.

Antara parpol dan oligakri, dan antara caleg dengan pengusaha sangatlah erat kaitannya. Bahkan mereka para penguasaha dengan sengaja memasang calon dan membiayai calon tersebut hingga bisa memenangkan kontestasi agar nantinya keamanan dan regulasi bisnis mereka terjaga.

[khiholangkang]

Tentunya jika benar-benar mau, mereka bisa, tapi tampaknya nenek itu juga takut karena banyaknya anggota mereka yang terkait dengan perilaku tindak pidana korupsi selama dua periode ini.

Mungkin lebih tepatnya, sang Nenek melihat hal itu sangat tidak menguntungkan dia dan partainya. Menurut opini saya Megawati juga tidak benar-benar tahu anggotanya itu terlibat korupsi atau tidak. Bukan berarti saya membela Megawati ya. Mungkin lebih tepatnya tidak mau tahu. Menurut saya Megawati yang hanya mau diketahuinya adalah setoran buat partai dan dirinya yang harus sampai target. Untuk cara terserah anak buahnya mau pake cara apa. Dan hal itu pulalah yang membuat banyak anggota DPR atau kementrian yang korupsi. Karena selain buat memperkaya diri sendiri, juga buat memenuhi setoran ke partai dan petinggi-petingginya itu. Ingat tidak kasus korupsi Tower BTS? Kan ada indikasi sebagian uang sudah mengalir ke partai tempat si bapak menteri tersebut berasal.

Katakanlah si nenek ini tidak tahu tentang anggotanya yang melakukan tindak pidana korupsi, tetapi apakah anda mengingat sidang pak Mahfud MD dan PPATK dengan Komisi III DPR dan mentri keuangan yang membahas tentang aliran dana yang di curigai sebagai tindak pidana korupsi, yang di dalamnya ketika pak Mahfud MD meminta untuk segera menyetujui UU perampasan aset bagi pelaku tindak pidana korupsi, tetapi dari perwakilan komisi III bang pacul menjawab bahwa perlu melapor dulu kepada Ketum ujarnya, itu menandakan bahwa memang dia pasti tahu walaupun sebelumnya dia tidak tahu tentang korupsi yang di lakukan oleh anggotanya.
Kita pasti dapat mengira bahwa apa yang akan terjadi jika ini di sahkan, apalagi dekat dengan pesta demokrasi, ini akan merugikan baginya, dan anda juga mendengar bahwa ada aliran dana hasil korupsi dari program BTS ke partai, ya pastinya untuk kasus korupsi yang lainnya juga melakukan hal yang sama.  

[BigBos]

Undang-undang yang ada di Indonesia sangat lemah terhadap para koruptor karena undang-undang tersebut didalangi oleh dinasti-dinasti untuk memungkinkan mereka beroperasi dengan kekebalan, yang berarti akan sangat sulit untuk memberantas atau menghentikan para koruptor tersebut karena undang-undang tersebut diterapkan oleh para loyalis dan koruptor. bahkan sektor peradilan juga menjadi salah satu penyebabnya karena dinilai tidak efektif dalam menegakkan hukum. jadi apa sebenarnya jalan ke depan?

Jika undang-undang itu sendiri dibuat oleh koruptor sudah pasti akan lemah, coba aja ente tengok bagaimana mereka rapat mengenai UU anti korupsi tapi dengan jumlah anggota yang tidak korum (atau kurang dalam pemutusan hasil) sehingga jelas UU yang dikeluarkan tidak akan maksimal dan hanya berdasarkan keinginan mereka. Misal contoh lagi, pernah gak ente denger mereka (anggota DPR) rapat membuat rancangan UU kalau anggota DPR itu hanya boleh 2 periode, jelas tidak mungkin, wong itu sama saja kayak motong leher mereka sendiri.

Masalah dalam hal ini adalah keterkaitan antara satu sama lain yang memang sudah mendarah daging sehingga cukup wajar sekalipun dengan adanya UU disana atau pengesahan apapun tetap saja segalanya tidak akan membuat mereka kerepotan dan hilang muka jika pada akhirnya tertangkap di OTT karena ada beberapa aturan yang bisa menguntungkan mereka yang melakukan korupsi.
btw berbicara tentang rapat mengenai UU anti korupsi saya jadi ingat beberapa tahun lalu dimana ketika pengesahan dilakukan dari 285 anggota paripurna yang absen dan hanya 18 saja yang datang yang membuat masalah ini seperti seolah tidak penting karena jangankan hukuman dan undang-undang yang berlakukan, rencana pengesahan RKUHP nya pun memang bermasalah karena sudah dianggap tidak penting.

Sebanyak 285 dari total 575 anggota DPR absen dalam rapat pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Paripurna ke-11 masa siang II tahun 2022-2023, Selasa (2/12).
Rapat paripurna pengesahan RKUHP hanya dihadiri secara fisik oleh 18 orang anggota dewan dari semua fraksi. Sisanya, 108 orang hadir secara virtual dan 164 orang izin.

Sehingga jangankan untuk memperkecil ruang dan membuat penghilangan korupsi secara berkala karena dengan kinerja seperti ini jelas akan terlihat seperti sekawanan orang yang berkomplot untuk kepentingan individu mereka sendiri

[Renampun]

Sepertinya sulit sekali gan ,
Karena hampir semua koruptor memiliki pendidikan tinggi. Bahkan ada yang bergelar doktor dan profesor. Kalau dibanding kan dengan
Kita yang hanya rakyat jelata sulit rasa nya untuk bisa memecahkan masalah korupsi.
Bahkan kita sering kali melihat berita dengan tema kejahatan korupsi dari tahun ke tahun selalu ada cerita baru di negara ini mengenai korupsi. Arti nya apa dari dulu hingga sekarang belom ada solusi untuk pemberantasan korupsi ini.

sebenarnya sudah ada beberapa solusi untuk menekan tingkat korupsi di negara kita ini antara lain;
- hukuman mati
- memiskinkan
namun para dewan terhormat yang duduk di bangku panas tidak akan mau mengesahkan satu di antara solusi di atas, mereka kan pelaku juga, rame rame lagi, biaya kampanye miliaran gak mungkin bisa balik cepat donk kalo gak korupsi bahkan kabarnya cukup banyak juga para pejabat yang untuk duduk di kursi panas do modali ama cukong.

KPK secara abadi dibutuhkan oleh negara ini.
Mungkin untuk meminimalkan korupsi harus ada pelajaran atau edukasi disetiap sekolah tentang dampak, efek dan buruk nya korupsi bagi bangsa.
Semoga nantinya masa depan bangsa kita lebih baik dari para pendahulu nya.

sejak awal kemunculan KPK, saya sebenarnya tidak yakin mereka bisa adil, mereka korup juga, menurut saya lebih cocok KPK itu di hapus namun urusan menangkap koruptor bisa di limpahkan ke BIN atau kepolisian.

[cheikweek]

Kalau menurut saya cara untuk menghapus korupsi yang sudah menjadi budaya di Indonesia harus di mulai dari sistem pendidikan sejak dini. Karena sisitem pendidikan di Indonesia sangat mempengaruhi banyaknya orang yang korupsi di Indonesia. Kita ambil saja contohnya anak kelas 1 SD saja sudah diberikan beban untuk mengikuti Ujian Tengah Semester. Itu justru akan menimbulkan ketakutan bagi anak-anak yang pastinya akan menghalalkan segala cara agar bisa lolos dari ujian, baik itu cara yg benar atau cara yg buruk seperti mencontek. Budaya mencontek dari kecil dapat berpengaruh hingga dewasa yang menjadikan orang Indonesia gemar untuk Korupsi karena dari kecil saja sudah berani untuk berbuat tidak jujur. Memang Indonesia tidak kekurangan orang pintar,Tapi kekurangan orang jujur!

Sedangkan jika kita melihat sistem pendidikan negara lain yang memberikan ujian bagi anak-anak pada saat berusia kira2 16 tahun seperti yang ada dinegara eropa, supaya anak-anak lebih siap dalam ujian. Dan faktanya negara yang paling bersih (maksudnya tidak banyak kasus korupsi)  dari kasus korupsi adalah negara dengan sistem pendidikan terbaik ini. Indonesia seharusnya bisa merubah sistem pendidikan di negaranya untuk bisa menghilangkan budaya ketidak jujuran siswanya dari kecil.

[cyberdg]

sebenarnya sudah ada beberapa solusi untuk menekan tingkat korupsi di negara kita ini antara lain;
- hukuman mati
- memiskinkan

Sampai hari ini, korupsi tidak dapat di hukum mati gan kecuali dalam kondisi tertentu. Dalam undang-undang yang bisa menjerat koruptor di hukum mati adalah jika yang di korupsi adalah dana bantuan sosial atau dana darurat. Sebenarnya jika melihat kasus ini, kasus kemensos yang korupsi dana covid-19 bisa di jatuhi hukuman mati. Sementara untuk dana-dana lain yang dikorupsi tidak bisa di jerat sampai hukuman mati

[zuzie]

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?
Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?
Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Kalau bikin jera pelaku korupto itu sulit, karena duit haramnya tersebut sudah mendarah daging pada badannya. Duit hasil korupsi yang dia dapat membuat rakus dan kotor hatinya, jadi salah satu cara yang efektif yaitu mencopot semua yang ada di badannya baik itu jabatan, harta mau pun nyawa.

Sekarang ini cuma 1 cara, yaitu menanamkan hal baik bagi generasi berikutnya, namun sepanjang yang saya lihat generasi penerus sekarang sudah hampir sama dengan generasi sebelumnya, malah lebih rakus lagi korupsinya. Ya wasalam, tiada sistem yang dapat menangkal itu semua, walau memakai teknologi blockchain sekalipun (transaksi tercatat dan terpublish) tetap saja ada celah, dan ada cara untuk mengelabuhi duit hasil korupsi.

Setuju gan, pemberantasan korupsi di negeri ini memang tidak mudah, karena yang saya tahu hukuman bagi koruptor tidak terlalu berat dan tidak membuat jera koruptor lainnya. Terbukti, koruptor yang ditahan di sel bisa keluar masuk tahanan sesuka hati, bahkan bisa bepergian ke luar negeri seperti Gayus Tambunan dan kawan-kawan. Nah, selain itu menurut saya hukuman bagi koruptor ringan karena hanya divonis beberapa tahun saja, misalnya awalnya 10 tahun penjara, namun perlahan-lahan akan dikurangi menjadi 5 tahun penjara dan denda. Dengan begitu, ke depan tidak ada lagi efek jera bagi calon koruptor di negeri ini.
Saya berpendapat jika para koruptor ingin di jera dan tidak ada lagi korupsi di negeri ini, tentu saja mereka harus menerima hukuman mati dan pemerintah tidak akan berbelas kasihan dan tidak akan membanding-bandingkan setiap pelaku korupsi.

[reagansimms]

~~~

Setuju gan, pemberantasan korupsi di negeri ini memang tidak mudah, karena yang saya tahu hukuman bagi koruptor tidak terlalu berat dan tidak membuat jera koruptor lainnya. Terbukti, koruptor yang ditahan di sel bisa keluar masuk tahanan sesuka hati, bahkan bisa bepergian ke luar negeri seperti Gayus Tambunan dan kawan-kawan. Nah, selain itu menurut saya hukuman bagi koruptor ringan karena hanya divonis beberapa tahun saja, misalnya awalnya 10 tahun penjara, namun perlahan-lahan akan dikurangi menjadi 5 tahun penjara dan denda. Dengan begitu, ke depan tidak ada lagi efek jera bagi calon koruptor di negeri ini.
Saya berpendapat jika para koruptor ingin di jera dan tidak ada lagi korupsi di negeri ini, tentu saja mereka harus menerima hukuman mati dan pemerintah tidak akan berbelas kasihan dan tidak akan membanding-bandingkan setiap pelaku korupsi.

Selama masih ada drama sebelum memasuki persidangan, para koruptor tidak pernah takut mencuri uang rakyat akibat para pejabat lain masih bisa dibeli dengan sejumlah uang. Semua yang terlibat sudah berada ditangan si koruptor, jadi tidak pernah akan ada efek jera sebelum UU pemberantasan korupsi disahkan dengan hukuman mati terlepas besar ataupun kecil nominal yang dikorupsi.

Pelaku korupsi harus dianggap sebagai penjahat besar, tidak ada pilih kasih bagi mereka yang tertangkap dengan bukti kuat atas tindak pidana korupsi. Hukuman harus ditegakkan, lembaga tertinggi di Indonesia harus sigap mengultimatum seluruh bawahannya agar tidak memberikan belas kasihan pada koruptor. Mereka harus dibinasakan, ketika hukuman mati buat para koruptor sudah dijalankan, tidak ada lagi pejabat negara yang berani melakukan korupsi karena akibatnya anak-anak mereka akan yatim.

[Ryu_Ar1]

Ya pastinya sulit lah, ini bukanlah hal yang mudah, kita tahu bahwa mereka semua bermain di atas kertas dengan berbagai macam cara untuk  melemah hukum tentang pidana koruptor, kalo inget kata Gusdur "Tikus sudah menguasi lumbungnya".

Masalah untuk korupsi sudah sangat mendarah daging di Indonesia bahkan ketika nama negara kita masih nusantara hal seperti ini dan praktik korupsi sudah dimulai karena kita tahu fakta sejarah yang mengatakan bahwa VOC menjajah negara kita tetapi disamping itu, sisi kelamnya ketika hal itu terjadi tidak terlepas dari warga pribumi yang hanya memikirkan keuntungan pribadi (bukan kepentingan umum).
VOC adalah organisasi dagang yang mempraktikan sistem kerja rodi di negara kita, tetapi apakah itu dibayar? tentu itu dibayar hanya saja uang dari pembayaran itu lenyap karena banyak dari orang kita yang hanya mementingkan diri sendiri dengan praktik korupsi nya. Sehingga kita tidak akan bisa menang melawan korupsi di negeri ini setidaknya untuk waktu yang dekat karena negara kita yang hanya baru merdeka selama 78 tahun tidak akan mungkin mengalahkan sistem korupsi yang bahkan sudah dimulai 300 tahun sebelum Indonesia merdeka.

[khiholangkang]

Ya pastinya sulit lah, ini bukanlah hal yang mudah, kita tahu bahwa mereka semua bermain di atas kertas dengan berbagai macam cara untuk  melemah hukum tentang pidana koruptor, kalo inget kata Gusdur "Tikus sudah menguasi lumbungnya".

Masalah untuk korupsi sudah sangat mendarah daging di Indonesia bahkan ketika nama negara kita masih nusantara hal seperti ini dan praktik korupsi sudah dimulai karena kita tahu fakta sejarah yang mengatakan bahwa VOC menjajah negara kita tetapi disamping itu, sisi kelamnya ketika hal itu terjadi tidak terlepas dari warga pribumi yang hanya memikirkan keuntungan pribadi (bukan kepentingan umum).
VOC adalah organisasi dagang yang mempraktikan sistem kerja rodi di negara kita, tetapi apakah itu dibayar? tentu itu dibayar hanya saja uang dari pembayaran itu lenyap karena banyak dari orang kita yang hanya mementingkan diri sendiri dengan praktik korupsi nya. Sehingga kita tidak akan bisa menang melawan korupsi di negeri ini setidaknya untuk waktu yang dekat karena negara kita yang hanya baru merdeka selama 78 tahun tidak akan mungkin mengalahkan sistem korupsi yang bahkan sudah dimulai 300 tahun sebelum Indonesia merdeka.

Memang praktik sudah sangat mendarah daging, bahkan mengakar pada pemerintahan di akar rumput, jadi sangat wajar sulit untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut, sebenernya pemerintah jika bersama-sama ingin menghapus korupsi, itu bisa saja, tetapi yang paling sulitnya adalah mereka juga yang melakukannya, jadi tidak mungkin mereka bunuh diri atau menghancurkan apa yang telah di bangun olehnya hingga duduk sebagai pemangku kebijakan.

Perlu anda tahu bahwa VOC juga salah satunya hancur karena ada banyak kasus korupsi di dalam organisasinya sehingga membuat mereka kesulitan dan pada akhirnya hancur.

[blue Snow]

VOC adalah organisasi dagang yang mempraktikan sistem kerja rodi di negara kita, tetapi apakah itu dibayar? tentu itu dibayar hanya saja uang dari pembayaran itu lenyap karena banyak dari orang kita yang hanya mementingkan diri sendiri dengan praktik korupsi nya. Sehingga kita tidak akan bisa menang melawan korupsi di negeri ini setidaknya untuk waktu yang dekat karena negara kita yang hanya baru merdeka selama 78 tahun tidak akan mungkin mengalahkan sistem korupsi yang bahkan sudah dimulai 300 tahun sebelum Indonesia merdeka.

Ane juga sempat mendengar selentingan isu tersebut di medsos, kalau benar adanya, korupsi bukan hanya sebagai praktik menguntungkan diri sendiri tapi juga sebagai budaya yang melekat dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Artinya sulit untuk diberantas, karena sudah mendarah daging dari nenek moyang kita dulu. Dulu itu ane agak idealis, apa lagi semenjak pernah bekerja dengan orang asing dimana tidak ada budaya korupsi, tapi setelah ane keluar dan bergabung ke perusahaan asal Indonesia, ane jadi ikut ketularan, walau pun bukan uang, ane juga ikut ketularan teman yang suka korupsi waktu, bentar-bentar pulang cepat, bentar-bentar istirahat, artinya budaya ini buruk ini dapat menular jika seseorang itu tergabung dalam lingkungan tersebut.

[boty]

VOC adalah organisasi dagang yang mempraktikan sistem kerja rodi di negara kita, tetapi apakah itu dibayar? tentu itu dibayar hanya saja uang dari pembayaran itu lenyap karena banyak dari orang kita yang hanya mementingkan diri sendiri dengan praktik korupsi nya. Sehingga kita tidak akan bisa menang melawan korupsi di negeri ini setidaknya untuk waktu yang dekat karena negara kita yang hanya baru merdeka selama 78 tahun tidak akan mungkin mengalahkan sistem korupsi yang bahkan sudah dimulai 300 tahun sebelum Indonesia merdeka.

Ane juga sempat mendengar selentingan isu tersebut di medsos, kalau benar adanya, korupsi bukan hanya sebagai praktik menguntungkan diri sendiri tapi juga sebagai budaya yang melekat dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Artinya sulit untuk diberantas, karena sudah mendarah daging dari nenek moyang kita dulu. Dulu itu ane agak idealis, apa lagi semenjak pernah bekerja dengan orang asing dimana tidak ada budaya korupsi, tapi setelah ane keluar dan bergabung ke perusahaan asal Indonesia, ane jadi ikut ketularan, walau pun bukan uang, ane juga ikut ketularan teman yang suka korupsi waktu, bentar-bentar pulang cepat, bentar-bentar istirahat, artinya budaya ini buruk ini dapat menular jika seseorang itu tergabung dalam lingkungan tersebut.

Dikarenakan ini sudah menjadi hal yang tidak asing bagi kita saya rasa kita harus bisa mengubahnya dan kita harus memulainya dari diri kita sendiri untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut dikarenakan hal ini sudah menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat maka akan lebih baik jika para pelaku pendidikan mengajarkan kepada anak anak didik mereka tentang buruknya budaya korupsi ini dan harus menghindarinya. Untuk saat ini korupsi memang telah menjadi hal yang lumrah terjadi dimanapun dan jika kita tidak mengikutinya maka kita akan terasa sangat berbeda dengan yang lain, jadi akan lebih baik kita menghindari untuk memasuki dalam lingkungan tersebut jika kita belum bisa menghindari budaya buruk tersebut.

[mamesso]

~Snip~

Ane juga sempat mendengar selentingan isu tersebut di medsos, kalau benar adanya, korupsi bukan hanya sebagai praktik menguntungkan diri sendiri tapi juga sebagai budaya yang melekat dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Artinya sulit untuk diberantas, karena sudah mendarah daging dari nenek moyang kita dulu. Dulu itu ane agak idealis, apa lagi semenjak pernah bekerja dengan orang asing dimana tidak ada budaya korupsi, tapi setelah ane keluar dan bergabung ke perusahaan asal Indonesia, ane jadi ikut ketularan, walau pun bukan uang, ane juga ikut ketularan teman yang suka korupsi waktu, bentar-bentar pulang cepat, bentar-bentar istirahat, artinya budaya ini buruk ini dapat menular jika seseorang itu tergabung dalam lingkungan tersebut.

Sekarang ane mengerti kenapa dulu NGO "organisasi nirlaba dengan basis kepentingan sipil dan lingkungan" memilih mengelola sendiri daripada mempercayakan dana tersebut pada pemerintah setempat yang dialokasikan untuk melayani kebutuhan sosial seperti membangun infrastruktur saat musibah Tsunami di Aceh. NGO pernah membangun jalan standar internasional di Aceh, pekerjaan tersebut diawasi langsung oleh LSM tersebut tanpa ada campur tangan pemerintah.

Hasilnya sangat berbeda jauh dengan jalan yang biasanya dibangun pemerintah, menurut kabar terakhir yang saya dengar dari teman lokal yang ada di wilayah seputaran tersebut, jalan yang dibangun masih bagus dan nyaman digunakan tanpa ada rasa was-was saat berkendara. Saya yakin jika jalan tersebut dibangun pemerintah setempat sudah bisa ditebak seperti apa hasilnya karena budaya korupsi sudah mendarah daging dalam jiwa pejabat di negara kita.

Saya tidak menampik pengalaman agan bekerja dengan orang asing dibandingkan saat bekerja di perusahaan asal Indonesia, perbedaan kualitas antara keduanya terlihat jelas dari segi aturan dan kedisiplinan.

[Furious 7]

VOC adalah organisasi dagang yang mempraktikan sistem kerja rodi di negara kita, tetapi apakah itu dibayar? tentu itu dibayar hanya saja uang dari pembayaran itu lenyap karena banyak dari orang kita yang hanya mementingkan diri sendiri dengan praktik korupsi nya. Sehingga kita tidak akan bisa menang melawan korupsi di negeri ini setidaknya untuk waktu yang dekat karena negara kita yang hanya baru merdeka selama 78 tahun tidak akan mungkin mengalahkan sistem korupsi yang bahkan sudah dimulai 300 tahun sebelum Indonesia merdeka.

Sulit memang untuk mengantisipasi hal ini terlebih kita hanya orang biasa yang selalu di jejali dengan pemberitaan positif yang menenangkan dari pemerintah agar hal seperti korupsi ini tidak terlalu di besar-besarkan. Masalahnya ada di sumber daya juga saya rasa karena melihat dari yang terjadi saat ini, ketika kita berbicara tentang korupsi dan kita mengetahui praktik haram tersebut justru kita yang bisa bermasalah pada akhirnya. Contoh mungkin dalam hal ini di daerah saya yang memang beberapa waktu lalu menerima anggaran untuk perbaikan jalan desa. ketika gang ke tempat saya mendapatkan aspal 15 drum tetapi yang datang hanya 5 drum dengan alasan bahwa keuangan tidak masuk semua tetapi setelah di telusuri memang ada main dari pemborong dan orang yang selalu dikatakan sebagai "oknum" dari aparat desa. Ketika hal ini diketahui justru yang melaporkanlah yang terkena masalah dari berbagai instansi termasuk kecamatan karena dianggap menyebarkan pemberitaan yang justru mempermalukan daerahnya sendiri padahal tentu kita tahu bahwa ini adalah cara mereka untuk menutup mata karena kemungkinan beberapa oknum ini berkomplot untuk mendapatkan limpahan dari anggaran yang seharusnya dikeluarkan.

[jeha2015]

sebenarnya sudah ada beberapa solusi untuk menekan tingkat korupsi di negara kita ini antara lain;
- hukuman mati
- memiskinkan
namun para dewan terhormat yang duduk di bangku panas tidak akan mau mengesahkan satu di antara solusi di atas, mereka kan pelaku juga, rame rame lagi, biaya kampanye miliaran gak mungkin bisa balik cepat donk kalo gak korupsi bahkan kabarnya cukup banyak juga para pejabat yang untuk duduk di kursi panas do modali ama cukong.

Memaang susah untuk membrantas korupsi di Indonesia karena sudah menjadi budaya deh kayaknya, korupsi di Indonesia itu sudh dari hulu ke hilir dan tersistematis. Kalau masyarakat biasa pun tetiba jadi pemangku kekuasaan pun rata-rata pasti ikutin alur.

Saya pernah baca cerita di kompas kalau tidak salah bahwa banyak pejabat di indonesia nyewa tim professional seperti notaris dan akuntan, yang memang bekerja sebagai tim konsultan money laundry agar uang korupsi mereka menjadi legal. kalau gagal dan ketahuan tim ini bakalan diburu dan dibunuh. Sudah mengerikan ini korupsi, skema korupsi mereka sudh sewa jasa professional.
Mungkin dua solusi yang agan samapaikan bisa jadi efektif kalau bener-benar di terapkan di Indoneisia tanpa pandang bulu

sejak awal kemunculan KPK, saya sebenarnya tidak yakin mereka bisa adil, mereka korup juga, menurut saya lebih cocok KPK itu di hapus namun urusan menangkap koruptor bisa di limpahkan ke BIN atau kepolisian.

Ini juga menjadi masalah besar, KPK sekarang sudah tidak bersih karena sudah menjadi alat politik tertentu mereka hanya mencari tersangka yang bersembrangan dengan penguasa. Apalagi dalam beberapa bulan terakhir sangat terang menderang keberpihakan KPK.
Faktor penting yang harus di benahin adalah KPK kalau memang niat menghapuskropsi di Indonesia kembalikan KPK sebagai lembaga yang Indenpenden.

[Ryu_Ar1]

Masalah untuk korupsi sudah sangat mendarah daging di Indonesia bahkan ketika nama negara kita masih nusantara hal seperti ini dan praktik korupsi sudah dimulai karena kita tahu fakta sejarah yang mengatakan bahwa VOC menjajah negara kita tetapi disamping itu, sisi kelamnya ketika hal itu terjadi tidak terlepas dari warga pribumi yang hanya memikirkan keuntungan pribadi (bukan kepentingan umum).
VOC adalah organisasi dagang yang mempraktikan sistem kerja rodi di negara kita, tetapi apakah itu dibayar? tentu itu dibayar hanya saja uang dari pembayaran itu lenyap karena banyak dari orang kita yang hanya mementingkan diri sendiri dengan praktik korupsi nya. Sehingga kita tidak akan bisa menang melawan korupsi di negeri ini setidaknya untuk waktu yang dekat karena negara kita yang hanya baru merdeka selama 78 tahun tidak akan mungkin mengalahkan sistem korupsi yang bahkan sudah dimulai 300 tahun sebelum Indonesia merdeka.

Memang praktik sudah sangat mendarah daging, bahkan mengakar pada pemerintahan di akar rumput, jadi sangat wajar sulit untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut, sebenernya pemerintah jika bersama-sama ingin menghapus korupsi, itu bisa saja, tetapi yang paling sulitnya adalah mereka juga yang melakukannya, jadi tidak mungkin mereka bunuh diri atau menghancurkan apa yang telah di bangun olehnya hingga duduk sebagai pemangku kebijakan.

Sebenarnya dalam hal ini saya tidak yakin itu bisa dihapuskan untuk masalah korupsi. dengan cara apa pemerintah di negara kita menghapuskan korupsi? melakukan hukuman yang jauh lebih berat? itu tidak akan mungkin karena usulan seperti ini sudah pernah di canangkan dan justru ada kontroversi baru dengan yang namanya hukum HAM. Mengharapkan kesadaran para oknum agar tidak korupsi? itu juga tindakan yang bodoh dan tidak bisa terjadi sehingga tidak ada yang bisa menghapuskan kondisi ini karena buruknya kesadaran bahwa itu adalah hal yang dilarang dan mereka sudah menganggap ini budaya karena sudah lama praktik seperti ini terjadi di negara kita.

Perlu anda tahu bahwa VOC juga salah satunya hancur karena ada banyak kasus korupsi di dalam organisasinya sehingga membuat mereka kesulitan dan pada akhirnya hancur.

Saya tahu hal ini tetapi poin nya tidak disana dan saya tidak membahas lebih jauh tentang VOC karena ini tidak ada hubungannya lagi dengan negara indonesia mengingat faktor dari korupsi VOC sendiri menurut beberapa keterangan itu juga terjadi karena ada faktor yang dianggap terinspirasi dari pribumi yang melakukan nya dari awal walaupun memang hal ini tidak bisa di verifikasi lebih jauh karena kurangnya data kongkret.

VOC adalah organisasi dagang yang mempraktikan sistem kerja rodi di negara kita, tetapi apakah itu dibayar? tentu itu dibayar hanya saja uang dari pembayaran itu lenyap karena banyak dari orang kita yang hanya mementingkan diri sendiri dengan praktik korupsi nya. Sehingga kita tidak akan bisa menang melawan korupsi di negeri ini setidaknya untuk waktu yang dekat karena negara kita yang hanya baru merdeka selama 78 tahun tidak akan mungkin mengalahkan sistem korupsi yang bahkan sudah dimulai 300 tahun sebelum Indonesia merdeka.

Ane juga sempat mendengar selentingan isu tersebut di medsos, kalau benar adanya, korupsi bukan hanya sebagai praktik menguntungkan diri sendiri tapi juga sebagai budaya yang melekat dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Artinya sulit untuk diberantas, karena sudah mendarah daging dari nenek moyang kita dulu. Dulu itu ane agak idealis, apa lagi semenjak pernah bekerja dengan orang asing dimana tidak ada budaya korupsi, tapi setelah ane keluar dan bergabung ke perusahaan asal Indonesia, ane jadi ikut ketularan, walau pun bukan uang, ane juga ikut ketularan teman yang suka korupsi waktu, bentar-bentar pulang cepat, bentar-bentar istirahat, artinya budaya ini buruk ini dapat menular jika seseorang itu tergabung dalam lingkungan tersebut.

Di negara kita memang masih ada kata "jamak" atau memang "maklum" yang justru ini menjadi sebuah alasan bahwa hal seperti ini menjadi lumrah. Ini bukan sesuatu hal yang baik tetapi memang terkadang hal seperti inilah yang menjadi awal mula munculnya korupsi semakin besar dan saya tidak ingin naif karena saya pernah bekerja di salah satu bank dan bahkan menjadi seorang guru yang justru disini banyak sekali masalah kecurangan tidak hanya tentang masalah waktu tetapi masalah uang atau tindakan yang menjurus kepada korupsi yang besar pun sangat terlihat apalagi ketika menjadi seorang guru itu adalah ladang yang basah dimulai dari LKS, Infaq ataupun memang uang PIP (Program Indonesia Pintar) bukan berarti saya juga tidak terlibat dalam hal ini karena saya juga dulu sangat terlibat dan ini bukan hal yang bisa dibanggakan tetapi untuk sekarang saya mencoba untuk memperbaiki bahwa saya tidak ingin melakukan hal seperti ini, bukan berarti juga semua yang bekerja di sebagai guru ataupun pegawai lain juga sama buruknya seperti saya karena tidak semua seperti itu tetapi rata-rata memang banyak yang seperti saya walaupun saat ini saya sudah berhenti dari pekerjaan saya di instansi justru membuat saya lebih sadar bahwa korupsi sebenarnya bukan hanya ada niat dari pelaku tetapi selalu ada jalan dan kesempatan yang diberikan dari orang lain yang membuat ini bisa dijadikan lahan untuk korupsi.

[bangjoe]

Masalah untuk korupsi sudah sangat mendarah daging di Indonesia bahkan ketika nama negara kita masih nusantara hal seperti ini dan praktik korupsi sudah dimulai karena kita tahu fakta sejarah yang mengatakan bahwa VOC menjajah negara kita tetapi disamping itu, sisi kelamnya ketika hal itu terjadi tidak terlepas dari warga pribumi yang hanya memikirkan keuntungan pribadi (bukan kepentingan umum).
VOC adalah organisasi dagang yang mempraktikan sistem kerja rodi di negara kita, tetapi apakah itu dibayar? tentu itu dibayar hanya saja uang dari pembayaran itu lenyap karena banyak dari orang kita yang hanya mementingkan diri sendiri dengan praktik korupsi nya. Sehingga kita tidak akan bisa menang melawan korupsi di negeri ini setidaknya untuk waktu yang dekat karena negara kita yang hanya baru merdeka selama 78 tahun tidak akan mungkin mengalahkan sistem korupsi yang bahkan sudah dimulai 300 tahun sebelum Indonesia merdeka.

Memang praktik sudah sangat mendarah daging, bahkan mengakar pada pemerintahan di akar rumput, jadi sangat wajar sulit untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut, sebenernya pemerintah jika bersama-sama ingin menghapus korupsi, itu bisa saja, tetapi yang paling sulitnya adalah mereka juga yang melakukannya, jadi tidak mungkin mereka bunuh diri atau menghancurkan apa yang telah di bangun olehnya hingga duduk sebagai pemangku kebijakan.

Sebenarnya dalam hal ini saya tidak yakin itu bisa dihapuskan untuk masalah korupsi. dengan cara apa pemerintah di negara kita menghapuskan korupsi? melakukan hukuman yang jauh lebih berat? itu tidak akan mungkin karena usulan seperti ini sudah pernah di canangkan dan justru ada kontroversi baru dengan yang namanya hukum HAM. Mengharapkan kesadaran para oknum agar tidak korupsi? itu juga tindakan yang bodoh dan tidak bisa terjadi sehingga tidak ada yang bisa menghapuskan kondisi ini karena buruknya kesadaran bahwa itu adalah hal yang dilarang dan mereka sudah menganggap ini budaya karena sudah lama praktik seperti ini terjadi di negara kita.

Dilihat dari segala sisi termasuk sudut pandang yang agan gunakan memang ini sangatlah sulit dan terlihat tidak mungkin, karena beberapa kali pengajuan tindak hukuman terhadap pelaku korupsi sudah di tawarkan tetapi malah menjadi bias dan tidak ada tindak lanjut, Sebenanrnya juga ada opsi tanpa melibatkan pelanggaran HAM terhadap hukuman bagi pelaku korupsi seperti yang di lakukan ajukan oleh Ketua Menko POLHUKAM jika saya tidak lupa, tentang RUU perampasan aset bagi pelaku korupsi, jika memang alasannya hukuman mati itu adalah pelanggaran HAM maka hukuman perampasan aset seahrusnya menjadi solusi terbaik di semua opsi yang ada, tapi nyatanya DPR tidak mau menindak lanjuti apa yang di usulkan itu, padahal rancangan itu sudah mendapatkan lampu hijau dari presiden Jokowi.

Perlu anda tahu bahwa VOC juga salah satunya hancur karena ada banyak kasus korupsi di dalam organisasinya sehingga membuat mereka kesulitan dan pada akhirnya hancur.

Saya tahu hal ini tetapi poin nya tidak disana dan saya tidak membahas lebih jauh tentang VOC karena ini tidak ada hubungannya lagi dengan negara indonesia mengingat faktor dari korupsi VOC sendiri menurut beberapa keterangan itu juga terjadi karena ada faktor yang dianggap terinspirasi dari pribumi yang melakukan nya dari awal walaupun memang hal ini tidak bisa di verifikasi lebih jauh karena kurangnya data kongkret.

Ya anda benar bahwa korelasinya cukup jauh, tetapi apa yang saya pernah dengar bahwa apa yang ada di cerita anda itu malah sebaliknya, masyarakat kita meniru aa yang di lakukan oleh para pejabat VOC waktu dulu yang melakukan korupsi dan suap menyuap untuk mempertahankan kekuasaannya yang kemudian di teladani oleh masyarakat, tapi memang cerita ini simpang siur, kebenarannya cukup di ragukan.

[khiholangkang]

Memang praktik sudah sangat mendarah daging, bahkan mengakar pada pemerintahan di akar rumput, jadi sangat wajar sulit untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut, sebenernya pemerintah jika bersama-sama ingin menghapus korupsi, itu bisa saja, tetapi yang paling sulitnya adalah mereka juga yang melakukannya, jadi tidak mungkin mereka bunuh diri atau menghancurkan apa yang telah di bangun olehnya hingga duduk sebagai pemangku kebijakan.

Sebenarnya dalam hal ini saya tidak yakin itu bisa dihapuskan untuk masalah korupsi. dengan cara apa pemerintah di negara kita menghapuskan korupsi? melakukan hukuman yang jauh lebih berat? itu tidak akan mungkin karena usulan seperti ini sudah pernah di canangkan dan justru ada kontroversi baru dengan yang namanya hukum HAM. Mengharapkan kesadaran para oknum agar tidak korupsi? itu juga tindakan yang bodoh dan tidak bisa terjadi sehingga tidak ada yang bisa menghapuskan kondisi ini karena buruknya kesadaran bahwa itu adalah hal yang dilarang dan mereka sudah menganggap ini budaya karena sudah lama praktik seperti ini terjadi di negara kita.

Dilihat dari segala sisi termasuk sudut pandang yang agan gunakan memang ini sangatlah sulit dan terlihat tidak mungkin, karena beberapa kali pengajuan tindak hukuman terhadap pelaku korupsi sudah di tawarkan tetapi malah menjadi bias dan tidak ada tindak lanjut, Sebenanrnya juga ada opsi tanpa melibatkan pelanggaran HAM terhadap hukuman bagi pelaku korupsi seperti yang di lakukan ajukan oleh Ketua Menko POLHUKAM jika saya tidak lupa, tentang RUU perampasan aset bagi pelaku korupsi, jika memang alasannya hukuman mati itu adalah pelanggaran HAM maka hukuman perampasan aset seahrusnya menjadi solusi terbaik di semua opsi yang ada, tapi nyatanya DPR tidak mau menindak lanjuti apa yang di usulkan itu, padahal rancangan itu sudah mendapatkan lampu hijau dari presiden Jokowi.

Semakin jauh berbicara bagaimana cara menghapus korupsi ini sangatlah menjadi sulit dan masalah akan menjadi sangat kompleks seiring berjalannya karakteristik manusia yang tidak pernah merasa puas, karena pada dasarnya yang perlu di lakukan pemerintah adalah perbaikan sistem penegakan hukumnya dan sikap tegas menghukum para pelaku korupsi.
Kita hanya akan bergelut pada diskusi yang berputar dan tanpa arah yang tidak memiliki hasil apapun pada akhir cerita untuk di terapkan pada mekanisme pemberantasan korupsi, seperti yang agan-agan ini bilang memang itu benar, dan sejujurnya kita sudah memiliki jawabannya untuk menghapuskan korupsi, dengan catatan bahwa hukumannya membuat jera dan penegakan hukumnya secara tegas di lakukan tanpa memandang bulu, entah itu melanggar HAM atau apapun itu, ketika hukum itu sudah di tetapkan saya pikir akan ada perubahan dan pastinya memberikan tekanan ketakutan pada orang yang melakukan korupsi di negara ini, menghapus korupsi itu pasti sulit, tetapi menguranginya mungkin saja bisa.

Bagi kita yang belum bisa menyuarakan apa yang menjadi alteratif untuk catatan final, saya harap lebih fokus terhadap diri kita untuk mengantisipasi tindak korupsi di lingkungan, dan itu sangat penting dimana pun kita berada, toh banyak tindak pidana korupsi di lingkungan tetapi kita malah diam saja, saya harap agan-agan mengeri maksud saya ini.

[Nechiequ]

Menghapus korupsi adalah tugas yang rumit dan memerlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga hukum, masyarakat sipil, dan individu.
Menghapus korupsi adalah upaya jangka panjang dan memerlukan keterlibatan banyak pihak, Ini adalah komitmen jangka panjang yang melibatkan perubahan budaya, regulasi, dan praktik yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam semua aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

[pusaka]

Sebenarnya dalam hal ini saya tidak yakin itu bisa dihapuskan untuk masalah korupsi. dengan cara apa pemerintah di negara kita menghapuskan korupsi? melakukan hukuman yang jauh lebih berat? itu tidak akan mungkin karena usulan seperti ini sudah pernah di canangkan dan justru ada kontroversi baru dengan yang namanya hukum HAM. Mengharapkan kesadaran para oknum agar tidak korupsi? itu juga tindakan yang bodoh dan tidak bisa terjadi sehingga tidak ada yang bisa menghapuskan kondisi ini karena buruknya kesadaran bahwa itu adalah hal yang dilarang dan mereka sudah menganggap ini budaya karena sudah lama praktik seperti ini terjadi di negara kita.

Dilihat dari segala sisi termasuk sudut pandang yang agan gunakan memang ini sangatlah sulit dan terlihat tidak mungkin, karena beberapa kali pengajuan tindak hukuman terhadap pelaku korupsi sudah di tawarkan tetapi malah menjadi bias dan tidak ada tindak lanjut, Sebenanrnya juga ada opsi tanpa melibatkan pelanggaran HAM terhadap hukuman bagi pelaku korupsi seperti yang di lakukan ajukan oleh Ketua Menko POLHUKAM jika saya tidak lupa, tentang RUU perampasan aset bagi pelaku korupsi, jika memang alasannya hukuman mati itu adalah pelanggaran HAM maka hukuman perampasan aset seahrusnya menjadi solusi terbaik di semua opsi yang ada, tapi nyatanya DPR tidak mau menindak lanjuti apa yang di usulkan itu, padahal rancangan itu sudah mendapatkan lampu hijau dari presiden Jokowi.

Semakin jauh berbicara bagaimana cara menghapus korupsi ini sangatlah menjadi sulit dan masalah akan menjadi sangat kompleks seiring berjalannya karakteristik manusia yang tidak pernah merasa puas, karena pada dasarnya yang perlu di lakukan pemerintah adalah perbaikan sistem penegakan hukumnya dan sikap tegas menghukum para pelaku korupsi.
Kita hanya akan bergelut pada diskusi yang berputar dan tanpa arah yang tidak memiliki hasil apapun pada akhir cerita untuk di terapkan pada mekanisme pemberantasan korupsi, seperti yang agan-agan ini bilang memang itu benar, dan sejujurnya kita sudah memiliki jawabannya untuk menghapuskan korupsi, dengan catatan bahwa hukumannya membuat jera dan penegakan hukumnya secara tegas di lakukan tanpa memandang bulu, entah itu melanggar HAM atau apapun itu, ketika hukum itu sudah di tetapkan saya pikir akan ada perubahan dan pastinya memberikan tekanan ketakutan pada orang yang melakukan korupsi di negara ini, menghapus korupsi itu pasti sulit, tetapi menguranginya mungkin saja bisa.

Bagi kita yang belum bisa menyuarakan apa yang menjadi alteratif untuk catatan final, saya harap lebih fokus terhadap diri kita untuk mengantisipasi tindak korupsi di lingkungan, dan itu sangat penting dimana pun kita berada, toh banyak tindak pidana korupsi di lingkungan tetapi kita malah diam saja, saya harap agan-agan mengeri maksud saya ini.

Kebiasaan prilaku yang tidak terpuji di negara kita ini sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun, dan itu sangat sulit untuk dihentikan. Terlebih yang kita bahas disini adalah korupsi yang kita tahu korupsi di negara kita ini sudah merajalela, bahkan dari kalangan bawah sampai kalangan atas, yang jumlahnya mulai dari puluhan ribu hingga triliun.
Secara garis besar saya sepakat bahwa ini mungkin sesuatu yang sulit untuk dihapuskan bahkan tidak mungkin mustahil, namun bukan berarti tidak bisa dikurangi. salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan hukuman yang bisa membuat orang berpikir 2 kali untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dan sebenarnya jika kita berbicara manusia normal, seharusnya hukuman yang berlaku sekarang juga termasuk hukuman yang bisa membuat orang jera, namun saya rasa orang yang melakukan prilaku buruk seperti ini sudah bukan lagi orang normal, bahkan mereka melakukan segala cara untuk memuluskan aksinya itu.

Nah membicarakan hal ini, jelas ini adalah pembahasan yang akan terus berulang, dan kebetulan sekarang kita telah memasuki tahun tahun yang panas akan politih. Prabowo, Anis, dan Ganjar juga pasti akan menawarkan cara mereka untuk memberantas korupsi dan pasti akan menarik ketika melihat perbedaan cara mereka untuk memberantas korupsi. Sebenarnya sekarang juga beliau beliau ini sudah membuka suara tentang cara mereka untuk memberantas korupsi. Namun alangkah lebih menarik jika itu akan menjadi bahan debat dalam sesi debat calon nanti.

[8rch7]

Untuk kondisi di negara kita saat ini saya rasa sangat sulit untuk menghapus korupsi, sarat dengan kepentingan politik dan mudahnya lembaga tertinggi negara yang bertugas memberantas korupsi yaitu KPK merupakan alasan klasik kenapa korupsi masih saja terjadi di negara kita. Situasi sekarang sangat rumit dalam beberapa minggu belakangan banyak kasus korupsi yang menimpa dengan menteri dari partai NASDEM setelah mereka keluar dai koalisi pemerintah. Mungkinkan target pemberantasan korupsi di negara kita berdasarkan kepentingan partai politik semata atau KPK bekerja sesuai dengan arahan dan target partai-partai tertentu yang diarahkan oleh presiden.
Saat ini juga lagi ramai diperbincangkang kasus yang menimpan ketua KPK Firli Bahuri dengan kasus pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Belum lagi kabar terbaru saling melaporkan dan membuka kartu antara Polda Metro Jaya yang menyelidiki kasus pemerasan ketua KPK Firli terhada mantan menteri pertanian dan saat ini ketua KPK juga menyelidiki kasus korupsi terhadap Polda Metro Jaya.

Sunggu ironi dengan kondisi pemberantasn korupsi di Indonesia.

[NewRanger]

Korupsi di Indonesia sudah terlalu berakar dan untuk menghilangkan korupsi di Indonesia dalam waktu singkat itu susah om , perlu pemimpin yang berani untuk melakukan nya secara estafet bila pergantian waktu telah habis, butuh waktu yang cukup lama dalam menanganinya.

Simple saja jika itu mau dikurangi.

Hilangkan "Pressure (Tekanan)" jika ada seuatu kebijakan yang akan di ambil baik di instusi pemerintah atau swasta apapun itu. Karena itu Indikator utamanya.

Contoh nya dapat kita lihat dikehidupan sehari-hari.

[GoldMagic]

Korupsi tidak akan bisa dihapus mau dengan sistem apapun. Bahkan sistem komunis saja, seperti di China, yang otoriter dan sangat ketat dan ancaman hukuman mati bagi para koruptor itu masih ada koruptor disana, bahkan katanya jauh lebih masif. Korupsi itu seperti budaya yang dimana tidak bisa dipisahkan dari manusia, itu karena sifat alami manusia yang tamak dan tidak merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Suka tidak suka, budaya korupsi akan terus ada dan tidak akan bisa dihapuskan, bahkan dengan ancaman hukuman mati sekalipun.

Betul sekali, walaupun hukuman mati tetap saja masih banyak yang korupsi,memang manusia sangat tidak bisa dijauhkan dari yang namanya kekayaan,yang sudah kaya raya saja masih mau korupsi mengambil uang yang bukan haknya.

[masulum]

Betul sekali, walaupun hukuman mati tetap saja masih banyak yang korupsi,memang manusia sangat tidak bisa dijauhkan dari yang namanya kekayaan,yang sudah kaya raya saja masih mau korupsi mengambil uang yang bukan haknya.

Sebenarnya hukuman mati terlalu enak buat pelaku, karena setelah menjadi tersangka, dia mati. tidak ada kesengsaraan dunia yang dirasakan. Tapi, positifnya, jika ini benar diterapkan, maka ini setidaknya mungkin bisa mengurangi angka korupsi. Dengan catatan, pihak kepolisian dan KPK benar-benar tulus untuk mengadili dan serius pula untuk tidak menerima uang tutup mulut atau menutupi kasus kecil maupun gede. Jika dari pihak kepolisian dan KPK juga masih mau menerima uang tutup mulut, maka hukuman mati pun pasti percuma, karena sudah besar kemungkinannya bahwa tidak akan jalan, yang ada kasus korupsi semakin tertutup karena semua pihak yang berwenang mendapatkan jatah tutup mulut.

[bbigtart]

Korupsi di Indonesia sudah terlalu berakar dan untuk menghilangkan korupsi di Indonesia dalam waktu singkat itu susah om , perlu pemimpin yang berani untuk melakukan nya secara estafet bila pergantian waktu telah habis, butuh waktu yang cukup lama dalam menanganinya.

Simple saja jika itu mau dikurangi.

Hilangkan "Pressure (Tekanan)" jika ada seuatu kebijakan yang akan di ambil baik di instusi pemerintah atau swasta apapun itu. Karena itu Indikator utamanya.

Contoh nya dapat kita lihat dikehidupan sehari-hari.

Tekanan benar, tapi tindakan keras kepada kuroptor juga pnting. Karena Membrantas korupsi di indonesia sudah sangat sulit di brantas karena Hukum korupsi yang masih sangat lemah, ditambah lagi sistem hukum yang runcing ke bawah dan tumpul keatas. Makanya sangat sulit membrantas korupsi karena tidak ada efek jera kepada kuroptor bahkan koruptor sudah merajarela bukan hanya pada pejabat nasional saja tapi sudah banyak terjadi di desa-desa.

Kalau menurut sya sih.. Ketimbang pemerintah terus fokus memberantas korupsi, kenapa pemerintah tidak melakukan sesuatu seperti pencegahan untuk tidak korupsi. Misalnya memberikan rasa trrauma kepada para koruptor atau di hukum mati sebagai salah satu bentuk contoh kedisiplinan kepada yang lainnya. Hukum kalau tidak tegas maka sulit untuk di brantas, malah sekarang kalau kita lihat para koruptor yang di tangkap dan masuk penjara seperti nginep di hotel bintang lima.

[GoldMagic]

Hapus.

Sebenarnya hukuman mati terlalu enak buat pelaku, karena setelah menjadi tersangka, dia mati. tidak ada kesengsaraan dunia yang dirasakan. Tapi, positifnya, jika ini benar diterapkan, maka ini setidaknya mungkin bisa mengurangi angka korupsi. Dengan catatan, pihak kepolisian dan KPK benar-benar tulus untuk mengadili dan serius pula untuk tidak menerima uang tutup mulut atau menutupi kasus kecil maupun gede. Jika dari pihak kepolisian dan KPK juga masih mau menerima uang tutup mulut, maka hukuman mati pun pasti percuma, karena sudah besar kemungkinannya bahwa tidak akan jalan, yang ada kasus korupsi semakin tertutup karena semua pihak yang berwenang mendapatkan jatah tutup mulut.

Iya juga ya mas,percuma saja hukuman mati jika uang tutup mulut masih saja diembat,itu calon-calon koruptor makin gak ada otak untuk berpikir takut untuk korupsi,karena mereka sudah pada tau hukum di negeri kita ini bisa di tutup dengan uang yang mana hukuman jadi ringan🙏😊

[Lakisha Schultz]

Hal yang menjadi pada negara kita sampai hari ini dari jaman dulu adalah kasus korupsi yang masih merajalela dimana-mana, baik dari pemerintahan pusat hingga akar rumput di masyarakat, saya sering menemui kejadian itu di lingkungan saya, hingga masyarakat sudah terbiasa dengan kasus korupsi, karena mungkin terlalu sering dan sulit di berantas dan memiliki stigma bahwa itu adalah sebuah budaya buruk di negara kita hari ini.

Tindakan korupsi mengganggu target pembangunan negara untuk menjadi lebih baik, karena terlalu banyak sulap selip uang negara yang nominalnya bahkan gila.

Ini tingkatan hukuman pidana korupsi:

sumber

Banyak sekali kasus korupsi hingga triliunan, tetapi jika hanya di denda 1M tentu koruptor masih terbilang untung, itu adalah hukum yang tidak akan membuat jera, terlebih lagi ada hukum perdata yang memperbolehkan bayar denda dengan jumlah seperti itu, yang membuat hukuman bukanlah hal yang menakutkan.

Deretan kasus korupsi terbesar, dan saya tidak pernah mendengar bahwa mereka di hukum mati ataupun di penjara seumur hidup, dan rata-rata orang yang di penjarakan akibat kasus korupsi berdiam di lapas yang terbilang mewah, itu membuat ane cukup bengong.
Hanya ada dua orang yang di tuntut hukum mati dalam pencarian saya di antaranya Heru Hidayat dalam kasus korupsi dana PT Asabri yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 22,788 triliun dan Jusuf Muda Dalam dan saya belum menemukan konfirmasi valid bahwa mereka di hukum mati, mungkin saja berita di manipulasi jika ada pemberitaanya.

Jika saya tidak salah beberapa bulan ke belakang UU perampasan aset bagi pelaku korupsi sudah di usulkan dan juga sudah di tanda tangani oleh presiden, tetapi masih belum di acc oleh DPR atau melakukan tindakan lanjutan tentang UU perampasan aset ini.
Pikiran negatif saya, tikus-tikus berdasi sudah menguasai lumbung dan termasuk ketum-ketum partai sepertinya ikut andil dalam beberapa kasus, karena walaupun DPR adalah perwakilan rakyat tetapi mereka tergantung ketum nya.

Maaf sedikit melebar, tetapi hal ini yang membuat bingung, karena untuk mengutuk jera koruptor adalh di berlakukannya hukum yang membuat mereka jera, seperti hukuman mati, di miskinkan, di asingkan menurut saya, tetapi lembaga penegak hukum perlu landasan undang-undang untuk melaksanakannya, sementara perancang undang-undang hari ini seperti itu.

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?
Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?
Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Mari berdiskusi.....

Kadang miris yah, kenapa? Karena dengan sistem demokrasi yang sekarang aja tapi masih masih banyak terjadinya korupsi. Apalagi saat kita melihat bagaimana para koruptor sering kali 'lolos' dengan hukuman yang sebenarnya kurang sepadan, adalah "hal yang sangat wajar". Susah mah klo dijelentein semua. Perlu juga keterbukaan dalam proses pengelolaan keuangan dan aset negara bisa jadi salah satu solusi efektif dalam meminimalisir tindakan korupsi. Penegakan hukum yang tegas dan adil juga menjadi kunci penting dalam memberantas korupsi. Kalau menurut ane sih begitu.

Saya ini bukan pakar hukum, jadi kalau saya orang awam berkesimpulan bahwa ujung-ujungnya, solusi untuk korupsi bukan hanya soal hukuman yang berat, tapi juga bagaimana menciptakan sistem yang terbuka, adil, dan bertanggung jawab. Harapannya, dengan adanya sistem seperti itu, ruang gerak koruptor bisa semakin sempit dan tindakan korupsi bisa semakin diminimalisir. Tetap semangat untuk mewujudkan negeri yang lebih baik.

[Bloodseekers]

Sebenarnya hukuman mati terlalu enak buat pelaku, karena setelah menjadi tersangka, dia mati. tidak ada kesengsaraan dunia yang dirasakan. Tapi, positifnya, jika ini benar diterapkan, maka ini setidaknya mungkin bisa mengurangi angka korupsi. Dengan catatan, pihak kepolisian dan KPK benar-benar tulus untuk mengadili dan serius pula untuk tidak menerima uang tutup mulut atau menutupi kasus kecil maupun gede. Jika dari pihak kepolisian dan KPK juga masih mau menerima uang tutup mulut, maka hukuman mati pun pasti percuma, karena sudah besar kemungkinannya bahwa tidak akan jalan, yang ada kasus korupsi semakin tertutup karena semua pihak yang berwenang mendapatkan jatah tutup mulut.

Jika hukuman mati dapat dijalankan dengan baik tentu akan dapat membuat yang menjalani hukuman tersebut tidak memiliki beban apapun lagi karena mereka telah mati dan yang merasakan malunya hanya keluarga yang mereka tinggalkan dan ini akan hilang dengan mudah, namun jika hukuman yang diberika pada para koruptor tersebut mengambil seluruh aset berharga yang mereka miliki dan mereka kembali miskin ane rasa hal tersebut akan lebih baik sehingga para koruptor dapat merasakan derita yang dirasakan oleh rakyat miskin.

Ane rasa perlu adanya upaya dari penegak hukum untuk bisa menjalankan hukum sesuai dengan hukuman yang berlaku dan jika memang ada hukuman mati bagi para koruptor tentu akan lebih baik jika memang dapat dijalankan dengan baik oleh para penegak hukum karena akan mengurangi oknum pejabat yang ingin mencuri uang yang bukan haknya.

[MiauKitchen]

Korupsi tidak akan bisa dihapus mau dengan sistem apapun. Bahkan sistem komunis saja, seperti di China, yang otoriter dan sangat ketat dan ancaman hukuman mati bagi para koruptor itu masih ada koruptor disana, bahkan katanya jauh lebih masif. Korupsi itu seperti budaya yang dimana tidak bisa dipisahkan dari manusia, itu karena sifat alami manusia yang tamak dan tidak merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Suka tidak suka, budaya korupsi akan terus ada dan tidak akan bisa dihapuskan, bahkan dengan ancaman hukuman mati sekalipun.

Benar tuh gan,karna di daerah mana-mana pun korupsi masih jadi masalah,walau pun hukum seketat apa pun walau anycaman nya hukuman mati,orang yang melakukan korupsi belum ada yang jera untuk tidak melakukan korupsi.

[aanan]

Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Selama yang menjalankan sistem tersebut masih manusia ane rasa ga bakal ada sistem yang sepenuhnya bebas dari potensi korupsi. Sistem check and balances yang selama ini ada kan juga idealnya berjalan untuk memastikan satu sama lain saling mengawasi, tapi kalau salah satu atau keduanya korup ya tetap tidak berjalan.

Membuat semuanya transparan juga tidak bisa menjamin terbebas dari yang namanya korupsi menurut ane, karena susah juga buat verifikasi secara mandiri karena skalanya terlalu besar. Jadi yang paling ideal ya individu yang ada di posisi penting punya kendali yang bagus atas nafsu mereka, yang berarti edukasi harus bagus juga supaya individu semacam itu terbentuk. CMIIW.

Indonesia sudah menjadi penyakit soal korupsi, tapi menurut ane untuk menghapus korupsi perlu dibuat penjara khusus sehingga ketika tersandung kasus dan koupsi nanti tidak semudahnya orang bisa berjumpa, ketika berjumpa dengan orang-orang disitulah mulai bermain para koruptor untuk bisa lepas diri sehingga kongkalikong, kpk saja kewalahan dalam kasus korupsi,,makin banyaknya dibuat lembaga makin parah korupsi indonesia siapa yang bawa duit dia berkuasa

[dediadi]

yang Anehnya meskipun Pada saat itu yang membentuk KPK adalah Presiden Megawati tapi sekarang Partai paling terbanyak terjerat kasus korupsi adalah partai besutan Megawati, malah ada yang sampai sekarang belum bisa di tangkap meskipun sudah tersangka yaitu Harun Masiku.

Publik sekarang bisa menilai dari rentetan kasus korupsi dalam setiap tahun dan meskipun sudah diketahui publik tapi seperti tidak ada efek jeranya sehingga timbul kasus korupsi lainnya dari kelompok yang sama, kasus yang paling tercengangkan yaitu kasus yang agan sebutkan yang sampai saat ini tidak berhasil ditangkap padahal sebelumnya berdasarkan keterangan lokasinya sudah di ketahui bahkan pernah muncul di cctv bandara yang diduga dia balik ke tanah air.

KPK pada awal-awal terbentuk berjalan sangat baik karena pada saat itu KPK dipimpin oleh orang-orang yang kompeten lahir batin, bebas keperntingan pribadi. Sangat berbeda KPK saat ini penuh dengan dengan Politik, bahkan KPK dijadikan alat sebagai menjatuhkan lawan politik.  Pada ahirnya kinerja KPK saat ini tidak independen. Ini hanya menurut pandangan pribadi saya saja.

Tidak hanya lembaga rasu*h saja yang di nilai publik sudah dijadikan alat untuk menyerang lawan politik tapi bagi lembaga lain juga begitu, karena merasa memiliki jabatan dan memiliki power untuk memerintah personil untuk melindungi ataupun menyerang lawan politiknya maka segala cara telah dipersiapkan. Kita mengharapkan sosok pimpinan lembaga rasu*h dulu yang memiliki jiwa kepempinan yang adil dan bersikap tegas untuk siapapun pelakunya untuk tujuan yang bersih untuk melindungi negeri, meskipun masih ada sosok yang kita harapkan tapi mungkin tidak memiliki diberikan kesempatan untuk memimpin lembaga itu karena mereka sendiri menyadari bisa kemungkinan dtanggap jika terbukti melakukan korupsi.

Iya benar, salah satunya adalah penerapan hukuman mati dan semua aset di sita oleh negara. Tapi yang paling utama untuk membrantas korupsi adalah KPKnya yang harus di benahi terlebih dahulu. Karena kalau KPK masih memiliki kepentingan kepada kelompok tertentu ini akan sulit menjalankan fungsi Lembaga KPK yang sebenarnya.

Segala penetapan hukum untuk pelaku kurpsi sudah diatur kecuali hukuman mati, namun fakta dilapangan sudah bisa melihat sendiri karena tidak dijalankan sesuai peraturan, bayangkan saja pelaku korupsi masih memiliki dana sangat besar untuk menyuapkan hakim untuk tujuan meringankan dari gugatan atau bahkan ingin lepas dari segala gugutan. Namun, faktanya lain juga dari sesi internal saja lembaga rasu*h ada masalh internal dan bahkan terakhir diduga ada kasus korupsi dilapas di tempat pelaku korupsi ditahan.

Korupsi merupakan sudah menjadi akar masalah dinegeri ini, hal lain penyebabnya adalah terlalu berambisi untuk kebutuhan sekunder dalam keluarga, penyebab lain adalah hukum di Negara ini harus dibenah kembali supaya kuat dari semua sektor jika ini sudah di benah ada di revisi kembali sehingga undang-undang Terkait tindak pidana dan Korupsi akan mudah menjalankan misinya, ditinjau dari sisi agama juga harus diperkuat misalnya diperbanyak lagi kajian2 agama disemua kantor karna agama merupakan saringan halus sehingga semua orang sadar akan dosa bahaya korupsi

[mattujusuruga]

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

[chigo]

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

sebenarnya orang roang yang membayar uang untuk di permudah urusan sim nya tidak boleh di salahkan, anda tahu sendiri kan bahwa mengurus surat menyurat di negara kita ini sangat sulit bahkan ada banyak kasus di mana orang orang yang mengurus sim di persulit

sebenarnya yang membuat kita semakin suka dengan sogok menyogok adalah aparat itu sendiri, mereka adalah oknum sebenarnya yang membuat korupsi di negara ini tika akan bisa di lenyapkan

baru baru ini eks ketua KPK sudah di tangkap polisi karena kasus pemerasan dan anda tahu beliau jabatannya sebelum menjadi ketuak KPK, apa? beliau adalah seorang polisi, jadi selama masih banyak oknum yang bermain curang maka jangan heran warga tidak bisa berhenti dari yang namanya sogok menyogok

[Xcode7]

Korupsi merupakan sudah menjadi akar masalah dinegeri ini, hal lain penyebabnya adalah terlalu berambisi untuk kebutuhan sekunder dalam keluarga, penyebab lain adalah hukum di Negara ini harus dibenah kembali supaya kuat dari semua sektor jika ini sudah di benah ada di revisi kembali sehingga undang-undang Terkait tindak pidana dan Korupsi akan mudah menjalankan misinya, ditinjau dari sisi agama juga harus diperkuat misalnya diperbanyak lagi kajian2 agama disemua kantor karna agama merupakan saringan halus sehingga semua orang sadar akan dosa bahaya korupsi

Saya pikir Korupsi itu adalah dilakukan akibat hawa nafsu, bahkan orang yang sudah kaya raya sekalipun yang mampu memenuhi segala kebutuhan dan bahkan tidak akan habis 7 turunan tuh harta nya masih juga melakukan korupsi, ini tentang keserakahan dan juga sifat sifat manusiawi, bukan karena kebutuhan.
Jika berbicara tentang Agama memang benar, Dosa sangat besar untuk kasus korupsi tapi Ini Indonesia, sampe kasus korupsi pengadaan Al Quran dan Dana haji juga ada. lol

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

Itu adalah contoh kecilnya dan apabila suatu hal sudah dijadikan seperti Budaya maka tidak akan bisa di hilangkan.
Korupsi di tingkat kecil seperti tersebut seperti sudah terstruktur secara sistematis sehingga siapapun oknum yang berada di tempat tersebut seakan harus menjalankan korupsi korupsi kecil dan di dukung penuh oleh masyarakat sendiri, namun saya tidak menyalahkan masyarakatnya juga karena hal tersebut seperti sudh menjadi aturan sehingga mereka harus melakukannya demi kepentingan pribadi.

Namun untuk korupsi korupsi besar yang merugikan Negara seharunya bisa di berantas, akan tetapi aturan hanya bisa di buat oleh mereka penguasa yang mana mereka sendiri adalah pelakunya jadi mana mungkin ada orang yang mau menghukum dirinya sendiri, intinya Korupsi di Indonesia tidak akan pernah bisa di hilangkan sampai dengan kapanpun.

baru baru ini eks ketua KPK sudah di tangkap polisi karena kasus pemerasan dan anda tahu beliau jabatannya sebelum menjadi ketuak KPK, apa? beliau adalah seorang polisi, jadi selama masih banyak oknum yang bermain curang maka jangan heran warga tidak bisa berhenti dari yang namanya sogok menyogok

Nah ini dia, mereka penegak humuk saja melakukan hal demikian, jadi jangan pernah bermimpi kalau di Negara kita yang tercinta ini akan terbebas dari korupsi.

[Sarah Azhari]

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

Karena ketatnya aturan dalam pembuatan SIM dan tidak fairnya masuk PNS (Karena anak pejabat, dbs) membuat masyarakat berpikir kalau tidak ada cara lain selain menyuap mereka supaya urusan lancar.

Dalam membuat SIM baru, ada praktek mengendarai motor yang (mungkin) sudah mahir pun bakal gagal untuk melewati test tersebut, yaitu uji letter S yang temen aku pun gagal melewatinya, padahal dia itu sudah di atas motor hampir 40 tahun, dia tidak pernah jatuh, nyerempet, dsb selama dia ngojek, tapi ketika uji letter S tersebut, dia gagal, dan mungkin (penguji) yang ada di sana pun pasti gagal juga karena kelokannya yang sempit yang hampir mustahil untuk dilewati. Oleh karena itu tiada lain selain menyuap uji tersebut biar tidak perlu ikut test lagi dan langsung ke petugas admin.

Begitulah negara kita, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah, mana cicilan perbulan banyak dan kebutuhan hedonis orang rumah juga lagi gencar-gencarnya, jadi menerima suap adalah jalan satu-satunya.

[StreakW]

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?
Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?

Kalau menurut ane, solusinya adalah partai-partai terkorup jangan di pilih atau di coblos pada saat pemilu, pilkada maupun pilpres. Jangan pilih caleg, capres dari partai terkorup. Terapkan hukum yg tegas. KPK di isi orang-orang yang jujur dan berani.

Selain itu, masyarakat harus aktif berantas pungli dan korupsi yang di lakukan aparat-aparat penegak hukum atau pejabat. Lindungi pelapor pungli korupsi. Hukum seberat beratnya pelaku pungli dan korupsi.

[rangga28]

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

Karena ketatnya aturan dalam pembuatan SIM dan tidak fairnya masuk PNS (Karena anak pejabat, dbs) membuat masyarakat berpikir kalau tidak ada cara lain selain menyuap mereka supaya urusan lancar.

Dalam membuat SIM baru, ada praktek mengendarai motor yang (mungkin) sudah mahir pun bakal gagal untuk melewati test tersebut, yaitu uji letter S yang temen aku pun gagal melewatinya, padahal dia itu sudah di atas motor hampir 40 tahun, dia tidak pernah jatuh, nyerempet, dsb selama dia ngojek, tapi ketika uji letter S tersebut, dia gagal, dan mungkin (penguji) yang ada di sana pun pasti gagal juga karena kelokannya yang sempit yang hampir mustahil untuk dilewati. Oleh karena itu tiada lain selain menyuap uji tersebut biar tidak perlu ikut test lagi dan langsung ke petugas admin.

Begitulah negara kita, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah, mana cicilan perbulan banyak dan kebutuhan hedonis orang rumah juga lagi gencar-gencarnya, jadi menerima suap adalah jalan satu-satunya.

Korupsi memang salah satu perkara yang amat sulit untuk diberantas apalagi yang menyangkut dengan urusan yang menyentuh masyarakat kecil. Tingkat pelayanan publik mulai ditingkat terbawah sudah bisa kita temukan tabiat buruk itu. Untuk bagian pengurusan pajak dan Sim malah sudah terang-terangan mereka meminta uang lebih dan tidak sesuai dengan peraturan negara. Hal seperti itu memang sudah cukup meresahkan masyarakat tapi para petinggi negeri sama sekali tak ada niat untuk memperbaiki itu semua sehingga ladang korupsi kian menjamur di sektor-sektor lain. Seharusnya pemerintah tegas dalam membuat aturan dan tetap menindak para oknum yang berani pungli.

 Maka untuk itu saya menyarankan agar pemerintah menggunakan digitalisasi dalam segala hal urusan publik dan tidak lagi berurusan dengan birokrasi yang panjang hanya untuk pengurusan satu dokumen saja dan sangat rawan dengan pungli. Mungkin dengan memanfaatkan teknologi yang cukup canggih seperti sekarang ini maka tindakan korupsi atau pungli akan terminimalisir.

[Mame89]

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

Rasanya hampir mustahil untuk membrantas korupsi di Indonesia, karena memang sudah menjadi tradisi mulai dari pejabat, ASN bahkan masyarakatpun memberikan peluang untuk mereka korupsi seprti yang anda katakan membuat SIM saja terkadang kita tidak mau ribet, kita sendiri yang memberikan mereka kesempatan untuk pungli, padahal membuat SIM kalau mengikuti jalurnya juga akan mudah dan biayanya juga kecil. Bukan hanya SIM, membuat KTP, KK dan akte pun masih banyak masyarakat kita yang mau bayar karena tidak ingin ribet ngurusnya jadi dengan membayar mereka terima sudah jadi. Mungkin ini juga karena tidak adanya edukasi dan dari pihak pemerintah juga tidak peduli akan hal ini padahal ini sudah menajdi rahasia umum.

Selain itu Kebusukan pejabat juga sudah hampir merata. mulai Eksekutif, legislatif, yudikatif sudah banyak yang tidak benar bahkan yang sekarang terjadi akhir-akhir ini Ketua KPK non aktif Firli terkena kasus korupsi. Menyedihkan bukan? Mungkin benar seperti salah satu membrantas kuropsi adalah hukuman mati, tapi kalau pemimpinnya (Presiden) tidak niat membrantas kuropsi juga percuma. Lihat saja dalam Kurun waktu 5 tahun terakhir, Penegakan dan Keadilan hukum merupakan bidang paling bobrok, tidak heran kalau para koruptor merajalela tumbuh subur. Rubuhnya KPK dan MK merupakan cerminan ketidakmampuan dan ketidakpedulian pimpinan membangun negara ini menjadi lebih bersih, demokratis dan lebih baik hany karena permainan kekuasaan yang tidak lagi beretika. jadi solusinya mugkin ada di tangan pemimpin maka 2024 pilih lah pemimpin yang benar-benar bisa mengatasi ini semua.

[jeanvandame]

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

Rasanya hampir mustahil untuk membrantas korupsi di Indonesia, karena memang sudah menjadi tradisi mulai dari pejabat, ASN bahkan masyarakatpun memberikan peluang untuk mereka korupsi seprti yang anda katakan membuat SIM saja terkadang kita tidak mau ribet, kita sendiri yang memberikan mereka kesempatan untuk pungli, padahal membuat SIM kalau mengikuti jalurnya juga akan mudah dan biayanya juga kecil. Bukan hanya SIM, membuat KTP, KK dan akte pun masih banyak masyarakat kita yang mau bayar karena tidak ingin ribet ngurusnya jadi dengan membayar mereka terima sudah jadi. Mungkin ini juga karena tidak adanya edukasi dan dari pihak pemerintah juga tidak peduli akan hal ini padahal ini sudah menajdi rahasia umum.

Antara orang yang melakukan suap dan orang yang menerima suap, itu sama tololnya.. kita menginginkan sebuah hukum yang tegak lurus, yang tidak hanya tajam kebawah namun juga tajam keatas. Akan tetapi kita sendiri lah yang seringkali mencederai hukum tersebut. Yang kalau kata bambang pacul "Negara kita ini bukanlah negara hukum, melainkan negara lobi. Karena segala sesuatunya bisa di diskusikan dan ditransaksikan di belakang layar." dan entah samapi kapan akan seperti ini..? Jika polisi melakukan korupsi dengan memeras orang sehat, namun seorang dokter lebih jahat lagi, dimana mereka melakukan pemerasan terhadap orang sakit. Yang dimana ketika berobat menggunakan BPJS yang katanya gratis, namun ketika ingin mendapatkan obat, maka kita harus menebus obat tersebut di apotek yang disarankan oleh dokter tersebut.

[red4slash]

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

Tetapi masalah yang terjadi dengan hal ini adalah kekompakan. ketika memang kita serius melakukan pencegahan dengan kekompakan yang terjalin maka memang kita bisa mengurangi angka korupsi seperti beberapa negara besar seperti Denmark, Finlandia atau Selandia Baru hanya saja ketika memang tidak ada kekompakan justru ini juga menjadi masalah karena pada akhirnya ketika memang kita melawan arus justru kita sendirilah yang menerima dampak lebih dalam masalah intimidasi dan lain sebagainya.
Pengalaman saya pribadi ketika memang ingin merubah dari diri sendiri justru akan ada beberapa pihak yang justru mengintervensi misal ketika kita berurusan dengan pelayanan publik seperti ketika kena tilang saja misalnya terkadang banyak sekali oknum yang memang menginginkan uang damai yang dijadikan alasan sebagai tilang di tempat (pasti saya rasa semua pernah merasakannya) Ketika memang kita menginginkan jalur sidang justru intimidasi dan intervensi yang dilakukan sangat besar pada akhirnya.
Memang benar ini dimulai dari diri kita sendiri tetapi terkadang melawan arus seperti ini sangat sulit karena hampir keseluruhan dari kita masih terbawa dengan arus KKN seperti ini. Saya tidak ingin naif karena saya juga masih mengalami hal seperti itu tetapi memang sebisa mungkin selama kita bisa menghindari hal ini kenapa tidak dilakukan karena sekalipun negara kita sudah sangat rusak dari masalah korupsi tetapi setidaknya kita bisa membatasi diri untuk tidak terlibat terlalu jauh.

[ferida504]

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?
Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?
Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Kalau bikin jera pelaku korupto itu sulit, karena duit haramnya tersebut sudah mendarah daging pada badannya. Duit hasil korupsi yang dia dapat membuat rakus dan kotor hatinya, jadi salah satu cara yang efektif yaitu mencopot semua yang ada di badannya baik itu jabatan, harta mau pun nyawa.

Sekarang ini cuma 1 cara, yaitu menanamkan hal baik bagi generasi berikutnya, namun sepanjang yang saya lihat generasi penerus sekarang sudah hampir sama dengan generasi sebelumnya, malah lebih rakus lagi korupsinya. Ya wasalam, tiada sistem yang dapat menangkal itu semua, walau memakai teknologi blockchain sekalipun (transaksi tercatat dan terpublish) tetap saja ada celah, dan ada cara untuk mengelabuhi duit hasil korupsi.

Cara hapus korupsi yaitu dibuat penjara khusus dan tidak boleh dikasih orang mengunjung selama beberapa tahun sehingga bisa memutus mata rantai, kalau sekarang jika telah ditangkap dan dijebloskan ke penjara tidak lama akhirnya bisa bebas kembali, dan bahkan tip hari ada orang mengunjungnya, membelannya. cara lain yaitu para penegak hukum yang menangani kasus korupsi benar-benr yang tidak ada kedekatan dengan parpol dan tokoh-tokoh bangsa

[Wildwest]

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

Sangat sulit untuk menghentikan korupsi di indonesia,karena banyak dari kelompok maupun individu terus menurus berupaya melakukan semacam korupsi atau bisa kita artikan mengutip pajak tanpa surat resmi, kita tidak bisa menyalahkan masyarakat mendukung segala jenis korupsi seperti yang dikatakan tadi,intinya jika yang memegang hak atau kendali dalam bagian hukum turun tangan tanpa belas kasihan menghukum jika ada praktek korupsi, sebab masyarakat tidak ingin hal berupa yang berbaur korupsi atau pembayaran diluar aturan pemerintah yang berlaku

[Portgas D]

Hal yang menjadi pada negara kita sampai hari ini dari jaman dulu adalah kasus korupsi yang masih merajalela dimana-mana, baik dari pemerintahan pusat hingga akar rumput di masyarakat, saya sering menemui kejadian itu di lingkungan saya, hingga masyarakat sudah terbiasa dengan kasus korupsi, karena mungkin terlalu sering dan sulit di berantas dan memiliki stigma bahwa itu adalah sebuah budaya buruk di negara kita hari ini.

Tindakan korupsi mengganggu target pembangunan negara untuk menjadi lebih baik, karena terlalu banyak sulap selip uang negara yang nominalnya bahkan gila.

Ini tingkatan hukuman pidana korupsi:
https://talkimg.com/images/2023/07/03/SDtcl.png
sumber

Banyak sekali kasus korupsi hingga triliunan, tetapi jika hanya di denda 1M tentu koruptor masih terbilang untung, itu adalah hukum yang tidak akan membuat jera, terlebih lagi ada hukum perdata yang memperbolehkan bayar denda dengan jumlah seperti itu, yang membuat hukuman bukanlah hal yang menakutkan.

Deretan kasus korupsi terbesar, dan saya tidak pernah mendengar bahwa mereka di hukum mati ataupun di penjara seumur hidup, dan rata-rata orang yang di penjarakan akibat kasus korupsi berdiam di lapas yang terbilang mewah, itu membuat ane cukup bengong.
Hanya ada dua orang yang di tuntut hukum mati dalam pencarian saya di antaranya Heru Hidayat dalam kasus korupsi dana PT Asabri yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 22,788 triliun dan Jusuf Muda Dalam dan saya belum menemukan konfirmasi valid bahwa mereka di hukum mati, mungkin saja berita di manipulasi jika ada pemberitaanya.

Jika saya tidak salah beberapa bulan ke belakang UU perampasan aset bagi pelaku korupsi sudah di usulkan dan juga sudah di tanda tangani oleh presiden, tetapi masih belum di acc oleh DPR atau melakukan tindakan lanjutan tentang UU perampasan aset ini.
Pikiran negatif saya, tikus-tikus berdasi sudah menguasai lumbung dan termasuk ketum-ketum partai sepertinya ikut andil dalam beberapa kasus, karena walaupun DPR adalah perwakilan rakyat tetapi mereka tergantung ketum nya.

Maaf sedikit melebar, tetapi hal ini yang membuat bingung, karena untuk mengutuk jera koruptor adalh di berlakukannya hukum yang membuat mereka jera, seperti hukuman mati, di miskinkan, di asingkan menurut saya, tetapi lembaga penegak hukum perlu landasan undang-undang untuk melaksanakannya, sementara perancang undang-undang hari ini seperti itu.

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?
Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?
Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Mari berdiskusi.....

Pandangan saya pribadi kaitan dengan korupsi memerlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Berikut beberapa pendekatan yang bisa diambil untuk meminimalisir tindakan korupsi:

Transparansi dan Akuntabilitas:Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan kebijakan pemerintah.
Menerapkan sistem akuntabilitas yang ketat untuk para pejabat publik.

Pendidikan dan Kesadaran:Meningkatkan pendidikan anti-korupsi di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan.
Mengadakan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak buruk korupsi.

Penguatan Institusi Hukum:Memastikan independensi sistem peradilan untuk menindak pelaku korupsi tanpa intervensi politik.
Meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan.

Penerapan Teknologi:Menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi kesempatan untuk tindakan korupsi, misalnya melalui sistem e-procurement dan e-government.Menerapkan blockchain atau teknologi lainnya untuk mencatat transaksi keuangan secara aman dan transparan.

Whistleblower Protection:Membuat undang-undang perlindungan bagi pelapor tindakan korupsi (whistleblower) dan mendorong masyarakat untuk melaporkan kecurangan.

Partisipasi Masyarakat:Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap tindakan pemerintah.
Memperkuat peran media sebagai penjaga kejujuran dan transparansi.

Reformasi Keuangan:Menerapkan reformasi keuangan untuk meningkatkan pengelolaan dan pengawasan keuangan negara. Menetapkan aturan yang ketat terkait dengan dana politik dan pendanaan kampanye.

Kerjasama Internasional:Berpartisipasi dalam kerjasama internasional untuk memerangi korupsi, seperti bergabung dengan inisiatif global dan pertukaran informasi antarnegara.

Sementara tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap korupsi, langkah-langkah ini dapat membantu menciptakan lingkungan di mana tindakan korupsi lebih sulit untuk dilakukan dan lebih mudah dideteksi. Penting untuk menciptakan budaya yang mengecam korupsi dan mendorong integritas dalam semua lapisan masyarakat itu kembali kepada kesadaran masing-masing individu yang seharusnya berladaskan kepada ke imanan dan ketakwaan kita kepada tuhan mana hal yang emang tidak boleh dilakukan dan hal apa yang harus dilakukan sebagaimana mestinnya

[Sarah Azhari]

Sementara tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap korupsi, langkah-langkah ini dapat membantu menciptakan lingkungan di mana tindakan korupsi lebih sulit untuk dilakukan dan lebih mudah dideteksi. Penting untuk menciptakan budaya yang mengecam korupsi dan mendorong integritas dalam semua lapisan masyarakat itu kembali kepada kesadaran masing-masing individu yang seharusnya berladaskan kepada ke imanan dan ketakwaan kita kepada tuhan mana hal yang emang tidak boleh dilakukan dan hal apa yang harus dilakukan sebagaimana mestinnya

Panjang juga penjelasannya ya, tapi yang terpenting budaya korupsi itu tidak bisa terhapus sendiri jika tidak ada peran semua aspek. Jika 1 aspek saja tidak sejalan, maka korupsi akan datang dengan sendiri. Di negara jepang dan eropa dimana sistem untuk mengurangi korupsi sudah jalan, tetap saja masih ada yang melakukannya, karena apa?, bukan karena dianya mau korupsi, tapi memang sistem itu sendiri yang gampang untuk melakukan budaya tersebut. Nah, di Indonesia sendiri, sistem untuk melakukan korupsi itu sangat terbuka lebar, sangat sulit untuk menghindarinya walau seseorang tersebut anti atau bersih dari itu. Celah untuk nerima suap dan nilep itu kelihatan, dan memang diberi kesempatan untuk pejabat melakukannya.

[JariKriting]

pembuktian terbalik perampasan aset koruptor kalau perlu di miskinkan akan mampu menghaspus korupsi
karena koruptor ga takut di penjara tapi takut miskin, karena di penjara pun bisa bebas keluar kesana kemari contoh gayus tambunan
klo di miskinkan serasa kerjaan korupsi nya sia2 akan membuat orang malas untuk korups

[johnsaributua]

Ya, karena ada kesempatan, tidak serta merta pejabat yang masih dalam kandidat ber cita-cita korupsi. Ketika sudah menjabat mulai dari kebiasaan kecil saling berbagi makanan, lama kelamaan karena kenal satu cyrcle jadi agak ada strategi permainan kotor.  .

1.Jika efek jera diantaranya adalah denda, denda lebih ringan dari uang yang di tilep. Ketika membayar denda dari semua aset pun mungkin masih banyak sisanya.

2.Jika di berikan hukuman penjara, ya anda semua tahu fasilitas lapas untuk kelas orang orang penting seperti apa, hanya tidak bisa keluar gerbang saja, aktifitas masi seperti biasa, jadi mau jera bagaimana.

3.Kalaupun hukuman mati misal nya ini namun faktanya

Pada 9 September 1966, setelah mendatangkan 175 saksi pengadilan memutuskan hukuman mati kepada Jusuf Muda Dalam. Akan tetapi, belum sempat dieksekusi, Jusuf Muda Dalam meninggal pada tanggal 26 Agustus 1976 disebabkan terinfeksi tetanus di penjara.

SUMBER.

Lingkungan yang bersifat toxic akan melupakan bahwa masalah besar mengintai para koruptor di kemudian hari, Beban mental saat di ajak oleh oknum tertentu, ya berbicara duit apapun bisa jadi logis  , dengan melupakan hukuman yang di dapat di masa depan saaat ketangkap tangan.

berbeda sekali sistem hukum kenegaraan kita antara republik dengan kerajaan,

Sanksi-Sanksi Untuk Setiap Pelanggaran Contoh Norma Hukum
Selain jenis-jenis serta contoh yang beragam, norma ini juga telah menyiapkan serangkaian proses hukum bagi para pelanggarnya. Pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan sanksi. Jadi, ini adalah beberapa sanksi pelanggaran norma yang akan diterima oleh pelanggar:

1. Hukuman penjara yang durasinya dihitung berdasarkan perbuatan yang dilakukan

2. Pelanggar contoh norma hukum dapat dikenakan pidana mati

3. Mendapat sanksi sosial jika melanggar norma adat dan kebudayaan

4. Cancel Culture baik di dunia maya dan di lingkungan sosial

5. Sanksi Psikologis

6. Hukuman skala ringan hingga penyitaan

Hukum ini sifatnya mutlak, tidak boleh dilanggar jika tidak ingin dikenakan sanksi

sumber
Memang di indonesia beda suku dan agama hingga ambil hukum secara umum untuk semua masyarakat.

Jika menggunakan hukum islam atau jika di arab saudi mungkin beda cerita nya ni para koruptor

[ringgo96]

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

sebenarnya negara kita sudah lama ingin menghapus korupsi,karena setiap korupsi yang dilakukan oleh petinggi negara akan merugikan kita semua,namun hukum yang berlaku untuk para koruptor masih sangat lemah sehingga mereka tidak merasa jera atas perbuatan yang telah mereka lakukan,dan seperti yang anda katakan masalah ini sudah menjadi budaya bagi mereka karena saat pertama mereka menerima jabatan sudah menghabiskan banyak uang,maka di situlah tumbul niat untuk melakukan korupsi,jadi untuk menghapus korupsi memang harus punya keimanan yang tinggi dari setiap dewan.

[topbitcoin]

Jika menggunakan hukum islam atau jika di arab saudi mungkin beda cerita nya ni para koruptor

apakah anda mencoba membandingkan hukum yang ada di negara kita dengan hukum yang ada di Arab saudi.? Dan apakah di arab saudi tidak ada prilaku tindak pidana korupsi..?

Faktanya, hukum yang ada di arab saudi dan hukum yang diterpakan disana, benar-benar tidak dapat membuat mereka jera akan prilaku buruknya. Dan pada tahun 2022 saja arab saudi telah mengungkapkan banyak sekali kasus korupsi.
Sumber;Arab Saudi Tangkap Puluhan Pejabat Atas Kasus Korupsi

Semua ini bukan terletak pada hukumnya, tetapi terletak pada pelaksanaan dan penerpan hukum tersebut. Karena jika hukum dapat ditegakan dengan seadil-adilnya dan setegak-tegaknya, maka bukan hal yang tidak mungkin bahwa tindak pidana korupsi dapat terminimalisir.
Satu hal lagi, para oknum pejabat dinegara kita ini tidak ada hal yang mereka takuti, selain daripada BPK yang memang badan tersebut bertugas dan memilki wewenang untuk memeriksa keungan negara. Karena mereka takut jika prilakunya dapat terungkap.
Dan jika kita berbicara tentang hukum agama, bukannya sebelum mereka menjabat sebagai pemerintah, mereka itu sudah disumpah jabatan menggunakan kitab suci. dan jika memang mereka patuh dengan aturan dan hukum agama, maka mereka tidak akan sesekali mengingkari sumpah tersebut.

[johnsaributua]

Jika menggunakan hukum islam atau jika di arab saudi mungkin beda cerita nya ni para koruptor

apakah anda mencoba membandingkan hukum yang ada di negara kita dengan hukum yang ada di Arab saudi.? Dan apakah di arab saudi tidak ada prilaku tindak pidana korupsi..?

Bukan hanya membandingkan gan tapi jika hukum tersebut bisa di tambah di negara kita dari masing-masing orang saja dulu, maksud nya di junjung tinggi dan masing-masing orang percaya akan adanya tuhan tentu efek jera akan tertanam dalam diri nya, jika ada rasa takut semudah apapun celah untuk korupsi tentu bisa membenarkan dengan logika bahwa para pejabat ini hanya mengelola dana bukan memiliki nya, saya beranggapan bahwa Jika seorang muslim tentu akan mengetaui hukum sesuai syariat islam menurut alquran dan hadits, jika setiap orang yang mencuri/tindakan kriminal akan di potong anggota tubuh nya . Saya tidak tahu saat ini menggunakan hukum apa di sana (arab), saya berfikir bahwa hukum itu di negara sana sudah jadi budaya yang menjunjung syariat islam. Di negara kita memang tidak bisa sekaligus karena mungkin beberapa orang secara umum beranggapan ini hal sederhana tapi faktanya semua orang tidak mementingkan ini, karena ya mungkin budaya yang berbeda dan ragam agama yang berbeda.

Saya rasa gama manapun tidak membenarkan korupsi ataupun mendukung untuk memakan hak orang lain apalagi menyangkut negara dan anggaran untuk banyak orang, apapun alasan nya.

Faktanya, hukum yang ada di arab saudi dan hukum yang diterpakan disana, benar-benar tidak dapat membuat mereka jera akan prilaku buruknya.

Itu benar, siapa yang tidak mau di tawari depan mata harta, tahta dan jabatan walaupun dengan cara kotor, namun saya rasa ada suatu wilayah yang beranggapan tanpa memiliki semua itu tapi mereka menjunjung tinggi kejujuran. Karakter yang menentukan gan, bisa kotor di lingkungan bersih ataupun bisa bersih di lingkungan kotor.

Btw menurut agan lebih banyak mana kasus korupsi di negara kita dengan negara arab saudi?

[bisnisali16]

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

Saya malah berpikir bahwa ini terjadi akibat ketidakbecusan dari pejabat dan petinggi Pemerintahan. Kenapa orang-orang pada mau bayar buat langsung dapat SIM? Kenapa orang pada mau bayar calo buat memproses pengurusan di kantor kependudukan? Ya itu semua adalah karena birokrasi kita yang ribet dan aparatur pemerintahannya yang bermental korup. Saya tidak bilang semua tapi hanya sebgaian oknum. Coba liat kalau mau ngurus SIM pakai cara resmi. Mungkin kita perlu bolak balik 2 atau 3 hari agar memperoleh SIM. Belum lagi kalau ternyata tidak diluluskan dengan berbagai alasan. Jadi saya pikir ini adalah tanggungjawab dari orang yang memiliki kekuasaan baru kemudian rakyat akan terbenah sedikit demi sedikit.

[topbitcoin]

Saya rasa gama manapun tidak membenarkan korupsi ataupun mendukung untuk memakan hak orang lain apalagi menyangkut negara dan anggaran untuk banyak orang, apapun alasan nya.

Anda berasumsi bahwa semua agama itu tidak membenarkan perilaku tindak pidana korupsi, tapi anda sendiri yang menyarankan bahwa untuk meminimalisir tindak pidana korupsi itu harus ditegakannya syariat agama islam ataupun dengan kata lain Negara kita harus mengubah aturan yang ada pada saat ini yang acuannya adalah undang-undang itu harus digantikan dengan aturan baru yang sesuai dengan syariat agama islam.?
Dan yang menjadi pertanyaan saya, lalu bagaimana ketika yang melakukan tindak pidana itu adalah oknum pejabat yang bukan bergama Islam. Apakah ia juga harus dihukum sesuai dengan syariat Islam.?

Btw menurut agan lebih banyak mana kasus korupsi di negara kita dengan negara arab saudi?

Ketika kita berbicara data tentu secara jumlah, perilaku tindak pidana kaupsi di negara kita jauh lebih tingi dibandingkan yang terjadi di negara Arab Saudi. Namun ketika kita berbicara peta wilayah, Idonesia itu jauh lebih besar dibandingkan Arab saudi terutama jumlah dari aparatur negaranya, sehingga jumlah aparatur negara Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana korupsi jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah aparatur negara di Arab Saudi. jadi, jika kita berbicara perbandingan persentase tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Arab Saudi, tentunya tidaklah berbeda jauh.

[johnsaributua]

Saya rasa agama manapun tidak membenarkan korupsi ataupun mendukung untuk memakan hak orang lain apalagi menyangkut negara dan anggaran untuk banyak orang, apapun alasan nya.

Anda berasumsi bahwa semua agama itu tidak membenarkan perilaku tindak pidana korupsi, tapi anda sendiri yang menyarankan bahwa untuk meminimalisir tindak pidana korupsi itu harus ditegakannya syariat agama islam ataupun dengan kata lain Negara kita harus mengubah aturan yang ada pada saat ini yang acuannya adalah undang-undang itu harus digantikan dengan aturan baru yang sesuai dengan syariat agama islam.?

Maaf nih gan, btw bagian kalimat mana yang saya tegaskan untuk melakukan hal tersebut? saya hanya berbicara JIKA, tentu nya tidak mengharuskan dan bisa jadi bahan pertimbangan tanpa harus memvisualisasikan bahwa ucapan saya membenarkan secara sepihak. Karena saya beranggapan semua agama setuju bahwa korupsi adalah kesalahan/dosa besar, makan nya saya ambil contoh dengan agama yang saya ketahui. Itu pun jika di tambah dari segi nilai agama dan memang memberantas korupsi ini tugas bersama karena kejahatan seperti ini bisa terjadi di semua kondisi. bagi saya lingkungan pergaulan dan lingkungan kerja itu sangat berpengaruh.

Dan yang menjadi pertanyaan saya, lalu bagaimana ketika yang melakukan tindak pidana itu adalah oknum pejabat yang bukan bergama Islam. Apakah ia juga harus dihukum sesuai dengan syariat Islam.?

Memang saya bilang di atas ragam agama budaya dan suku di indonesia ini, sebelum menjabat saya rasa saat kampanye mereka tahu bahwa mayoritas adalah muslim sampai ada yang mengenakan peci, karudung bagi wanita karena untuk membidik dan mewakili rakyat yang sebagian orang muslim walaupun ada yang berpendapat itu hanya simbolis, kurang etis kalo cuma buat kerja tapi cuci tangan saat melakukan kriminal dengan alasan berbeda agama ataupun beralasan tidak beragama sekalipun.

Ketika kita berbicara data tentu secara jumlah, perilaku tindak pidana kaupsi di negara kita jauh lebih tingi dibandingkan yang terjadi di negara Arab Saudi. Namun ketika kita berbicara peta wilayah, Idonesia itu jauh lebih besar dibandingkan Arab saudi terutama jumlah dari aparatur negaranya, sehingga jumlah aparatur negara Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana korupsi jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah aparatur negara di Arab Saudi. jadi, jika kita berbicara perbandingan persentase tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Arab Saudi, tentunya tidaklah berbeda jauh.

Ya memang benar gan, tapi korupsi tetaplah korupsi, Miris nya di indonesia menganggap bahwa tindakan korupsi adalah hal yang biasa terlihat para pelaku tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa malu, bahkan ingin di potong masa tahanan dan mendapat fasilitas yang layak bahkan mewah di dalam tahanan.

[topbitcoin]

Maaf nih gan, btw bagian kalimat mana yang saya tegaskan untuk melakukan hal tersebut? saya hanya berbicara JIKA, tentu nya tidak mengharuskan dan bisa jadi bahan pertimbangan tanpa harus memvisualisasikan bahwa ucapan saya membenarkan secara sepihak. Karena saya beranggapan semua agama setuju bahwa korupsi adalah kesalahan/dosa besar, makan nya saya ambil contoh dengan agama yang saya ketahui. Itu pun jika di tambah dari segi nilai agama dan memang memberantas korupsi ini tugas bersama karena kejahatan seperti ini bisa terjadi di semua kondisi. bagi saya lingkungan pergaulan dan lingkungan kerja itu sangat berpengaruh.

Santai bang jangan merasa terpojokan gitu dong... Saya hanya mengatakan bahwa anda menyarankanya, bukan mengharuskanya. Karena kata lain dari JIKA adalah (andai kata, seumpama, sekiranya, sedandainya, semisal, dsb.) Yang dimana kata-kata tersebut itu memvisualisasikan bahwa keinginan saya begini loh... agar tindak korupsi bisa terminimalisir dengan segera.

Untuk seseorang yang tidak memliki keimamanan atau keyakinan yang kuat terhadap agama dan juga tuhannya, maka seseorang tersebut akan dengan mudah terombang-ambing lingkungan sekitarnya. Karena ada sebagian orang yang berpendapat, sayamah hidup fleksibel aja gimana diajaknya, di ajak ibadah ya hayu, diajak maksiat dan melakukan tindak pidanan korupsi juga hayu.

Memang saya bilang di atas ragam agama budaya dan suku di indonesia ini, sebelum menjabat saya rasa saat kampanye mereka tahu bahwa mayoritas adalah muslim sampai ada yang mengenakan peci, karudung bagi wanita karena untuk membidik dan mewakili rakyat yang sebagian orang muslim walaupun ada yang berpendapat itu hanya simbolis, kurang etis kalo cuma buat kerja tapi cuci tangan saat melakukan kriminal dengan alasan berbeda agama ataupun beralasan tidak beragama sekalipun.

Sebelumnya mohon maaf, sebelum melebar terlalu jauh, perlu saya tekankan bahwa penggunaan peci, itu bukan seabagai tanda atau simbol bahwa seseorang itu muslim, penggunaan peci itu adalah sebagai simbol nasinalisme.
dan berbicara tentang Ateisme, itu sangat dilarang di negara kita karena bertentangan dengan pancasila

Dan saya tidak bilang CUCI TANGAN loh... saya hanya bertanya kepada anda tentang sebuah hukum dan kepastian hukum. Apapakah hukumananya itu akan sama atau ada kebijkan lain. MIsal, yang menjadi acuan dalam benrnegara dan menjadi hukum dalam kontistusi itu adalah syariat agama islam, jadi ketika ada oknoum pejabat yang melakukan tindak pidanana korupsi diatas jumlah 10 M akan dihukum matai, sementara yang dibawah 10 M akan dipotong tanganya. Dan bila yang melakukan adalah seseorang pejabat non muslim, maka ia akan dihukum sesuai dengan agamanya masing-masing.

[moneystery]

korupsi merupakan hal yang paling susah untuk diberantas di indonesia karena sudah mendarah-daging dan sudah dilumrahkan oleh banyak orang dari hulu sampai hilir. untuk memberantasnya adalah hal yang sangat mustahil, namun kita bisa mengurangi jumlah korupsi sehingga itu tidak semasif seperti sekarang ini. langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi korupsi ini bisa seperti digitalisasi pengadaan barang dan jasa, penguatan PPATK dan KPK, perampingan undang-undang, pengesahaan undang-undang perampasan aset, pengajaran pendidikan moral dan pancasila kepada anak-anak dari usia dini, dan banyak hal lainnya yang bisa dilakukan untuk bisa mengurangi korupsi. jika hal-hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah, angka korupsi secara nasional bisa berkurang dan dampaknya hal tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan bangsa indonesia.

[Ryu_Ar1]

Semua ini bukan terletak pada hukumnya, tetapi terletak pada pelaksanaan dan penerpan hukum tersebut. Karena jika hukum dapat ditegakan dengan seadil-adilnya dan setegak-tegaknya, maka bukan hal yang tidak mungkin bahwa tindak pidana korupsi dapat terminimalisir.
Satu hal lagi, para oknum pejabat dinegara kita ini tidak ada hal yang mereka takuti, selain daripada BPK yang memang badan tersebut bertugas dan memilki wewenang untuk memeriksa keungan negara. Karena mereka takut jika prilakunya dapat terungkap.
Dan jika kita berbicara tentang hukum agama, bukannya sebelum mereka menjabat sebagai pemerintah, mereka itu sudah disumpah jabatan menggunakan kitab suci. dan jika memang mereka patuh dengan aturan dan hukum agama, maka mereka tidak akan sesekali mengingkari sumpah tersebut.

Poin yang bagus mas, saya suka dengan hal ini karena pada akhirnya bagaimanapun hukum yang diterapkan tetap saja ketika penerapan hukum yang tidak dilakukan dengan baik maka hal itu semua tidak akan berguna dan hanya akan membuat semuanya tetap sama seperti saat ini dimana korupsi terus saja merajalela.
Mengacu kepada data yang sudah ada faktanya hukum secara islam atau bukan pelaku korupsi tetap akan melakukan korupsi sekalipun hukumannya sangat berat karena tidak adanya penerapan yang baik dalam hukum yang ditegakan yang membuat ini akan berakhir sama saja.
Semuanya harus dimulai dari orang atau pelaku hukum itu sendiri, kita ambil contoh dua negara yang memang memiliki tingkat korupsi paling rendah di dunia yaitu Denmark dan Finlandia. Hukuman mereka tidak terlalu berat tetapi mayoritas pemimpin mereka tidak pernah melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk korupsi karena mereka merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang harus mereka lakukan untuk menjadikan negara mereka bersih dan itu semua harus dimulai dari diri sendiri. Terlepas dari hukuman yang dilakukan atau hukum yang berlaku itu semua tidak akan terlalu berpengaruh jika pada akhirnya para penegak hukumnya tahu tugas dan tanggung jawab mereka dalam menaati aturan dan hukum yang ada.

[BigBos]

Terlepas dari hukuman yang dilakukan atau hukum yang berlaku itu semua tidak akan terlalu berpengaruh jika pada akhirnya para penegak hukumnya tahu tugas dan tanggung jawab mereka dalam menaati aturan dan hukum yang ada.

Perlunya kesadaran dari diri sendiri yang memang harus di tebalkan agar hal seperti ini bisa terlaksana dengan baik karena bagaimanapun juga dengan situasi yang terjadi sekarang maka kita tahu bahwa masalah korupsi tidak akan bisa terselesaikan dengan cepat karena itu adalah hal yang sangat mustahil terlepas dari bagaimanapun hukuman yang diberlakukan semuanya tetap tidak akan mengubah fakta bahwa korupsi akan merajalela selama kita sebagai orang yang taat hukum serta para tentu saja penegak hukum tidak menyadari bahwa peran diri sendiri dalam mengubah cara berpandangan terutama masalah korupsi itu masih sama.
Pada akhirnya para penegak hukum harus memberikan contoh yang lebih besar tentunya karena bagaimanapun mereka adalah garda terdepan tetapi masalah yang terjadi sekarang justru berkebalikan dari itu bahkan ketika kita berbicara tentang KPK saja yang notabene menaungi atau memberikan pelayanan hukum yang berbasis tentang korupsi saja didalamnya sudah ada tikus kantor yang korupsi seperti yang terjadi beberapa bulan lalu diman ada beberapa pegawai dari KPK yang memang menyelewengkan kekuasaan hanya karena nafsu untuk mendapatkan uang.
Pegawai KPK Diduga "Tilap" Uang Dinas, Kerugian Negara Capai Rp 550 Juta

Ini adalah bukti bahwa bobroknya sistem yang ada di negeri kita. bukan berarti hukum nya yang salah hanya saja dalam hal ini kita sebagai rakyat biasa dan para penegak hukum tidak bisa menegakan atau menerapkan hukum yang berlaku yang membuat hukum di indonesia tidak berjalan dengan maksimal terutama dalam masalah seperti korupsi ini.

[Godday]

Dan saya tidak bilang CUCI TANGAN loh... saya hanya bertanya kepada anda tentang sebuah hukum dan kepastian hukum. Apapakah hukumananya itu akan sama atau ada kebijkan lain. MIsal, yang menjadi acuan dalam benrnegara dan menjadi hukum dalam kontistusi itu adalah syariat agama islam, jadi ketika ada oknoum pejabat yang melakukan tindak pidanana korupsi diatas jumlah 10 M akan dihukum matai, sementara yang dibawah 10 M akan dipotong tanganya. Dan bila yang melakukan adalah seseorang pejabat non muslim, maka ia akan dihukum sesuai dengan agamanya masing-masing.

Saya bisa menangkap maksudnya agan johnsaributua. Ibaratnya kenapa tidak Indonesia itu menerapkan aturan hukum sebagaimana yang diterapkan di banyak negara Islam lainnya, yaitu hukuman mati atau potong tangan bagi pelaku korupsi. Mengadaptasi hukum islam dalam undang-undang bukan berarti negaranya lantas menjadi negara islam jika Indonesia ini memang negara demokrasi.

Lalu terkait orang yang tidak beragam islam. Ketika hukum islam telah diadaptasikan dalam undang-undang maka itu akan menjadi hukum negara yang harus dipatuhi oleh semua orang. Makanya sebelum diterapkan hukum seperti itu perlu duduk musyawarah dulu antara petinggi negara dan pemuka agama. Karena jika setiap orang dihukum sesuai dengan agamanya masing-masing maka saya khawatir akan timbulnya kerancuan hukum di kedepannya nanti.

[mamesso]

~Snip~

Saya bisa menangkap maksudnya agan johnsaributua. Ibaratnya kenapa tidak Indonesia itu menerapkan aturan hukum sebagaimana yang diterapkan di banyak negara Islam lainnya, yaitu hukuman mati atau potong tangan bagi pelaku korupsi. Mengadaptasi hukum islam dalam undang-undang bukan berarti negaranya lantas menjadi negara islam jika Indonesia ini memang negara demokrasi.

Lalu terkait orang yang tidak beragam islam. Ketika hukum islam telah diadaptasikan dalam undang-undang maka itu akan menjadi hukum negara yang harus dipatuhi oleh semua orang. Makanya sebelum diterapkan hukum seperti itu perlu duduk musyawarah dulu antara petinggi negara dan pemuka agama. Karena jika setiap orang dihukum sesuai dengan agamanya masing-masing maka saya khawatir akan timbulnya kerancuan hukum di kedepannya nanti.

Dari judul yang digunakan Op pada saat memulai topik, bisa diartikan bahwa korupsi di Indonesia sudah mendarah daging dan terus turun menurun pada generasi berbeda. Berbagai cara telah dilakukan untuk menghapus korupsi termasuk mendirikan KPK, kenyataannya korupsi semakin merajalela dan semua usaha tersebut terkesan sia-sia.

Menerapkan hukum Islam untuk menghapus korupsi di Indonesia menurut saya bukan ide buruk, kan selama ini hukuman mati atau potong tangan bagi para koruptor belum pernah diterapkan. Mungkin dengan cara seperti ini akan menimbulkan efek jera dan menimbulkan rasa takut bagi para koruptor jika sudah ada yang dieksekusi.

Indonesia akan tetap menjadi negara demokrasi namun hanya hukum Islam saja yang diadopsi, malah banyak negara yang mayoritas agama lain selain Islam telah menerapkan hukuman mati bagi para koruptor dan hukuman seperti ini terbukti bisa menghapus korupsi di negara tersebut.

[topbitcoin]

Mengacu kepada data yang sudah ada faktanya hukum secara islam atau bukan pelaku korupsi tetap akan melakukan korupsi sekalipun hukumannya sangat berat karena tidak adanya penerapan yang baik dalam hukum yang ditegakan yang membuat ini akan berakhir sama saja.
Semuanya harus dimulai dari orang atau pelaku hukum itu sendiri, kita ambil contoh dua negara yang memang memiliki tingkat korupsi paling rendah di dunia yaitu Denmark dan Finlandia. Hukuman mereka tidak terlalu berat tetapi mayoritas pemimpin mereka tidak pernah melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk korupsi karena mereka merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang harus mereka lakukan untuk menjadikan negara mereka bersih dan itu semua harus dimulai dari diri sendiri. Terlepas dari hukuman yang dilakukan atau hukum yang berlaku itu semua tidak akan terlalu berpengaruh jika pada akhirnya para penegak hukumnya tahu tugas dan tanggung jawab mereka dalam menaati aturan dan hukum yang ada.

Penjelasan yang cukup jelas dan ringkas, untuk menggambarkan kondisi hukum dan perbandingan hukum antara negara kita dan negara lain.

Dan saya juga akan mengambil contoh salah satu negara yang meberikan hukuman cukup berat yaitu berupa hukuman mati bagi para napi koruptor, baik yang melakukan suap ataupun yang menerimanya. Tetapi apakah hal tersebut cukup efektif untuk menghentikan tindak pidana korupsi yang ada di negaranya, nyatanya tidak demikian, meskipun hukum bagi koruptor sudah cukup berat, hal tersebut tidak dapat menghentikan terjadinya tindak pidana korupsi. Karena terkadang ketika seseorang sedang berada dalam kondisi terdesak, untuk bisa menjawab akan permasalahan tersebut seseorang rela melakukan hal apapun untuk menjawabnya, meskipun taruhannya adalah nyawa.

Saya bisa menangkap maksudnya agan johnsaributua. Ibaratnya kenapa tidak Indonesia itu menerapkan aturan hukum sebagaimana yang diterapkan di banyak negara Islam lainnya, yaitu hukuman mati atau potong tangan bagi pelaku korupsi. Mengadaptasi hukum islam dalam undang-undang bukan berarti negaranya lantas menjadi negara islam jika Indonesia ini memang negara demokrasi.

Lalu terkait orang yang tidak beragam islam. Ketika hukum islam telah diadaptasikan dalam undang-undang maka itu akan menjadi hukum negara yang harus dipatuhi oleh semua orang. Makanya sebelum diterapkan hukum seperti itu perlu duduk musyawarah dulu antara petinggi negara dan pemuka agama. Karena jika setiap orang dihukum sesuai dengan agamanya masing-masing maka saya khawatir akan timbulnya kerancuan hukum di kedepannya nanti.

kalau cuman mengadapatasi, ya negara kita sudah banyak mengadapatsi hukum islam hanya saja tidak secara menyeluruh seperti halnya Arab Saudi & Qatar.

Dan untuk meminimalisir terjadinya tingkat tindak pidana korupsi dan membuat jera para koruptor, saya pikir dengan di sahkan dan dijalankanya RUU Perampasan Aset, itu dapat menekan angka terjadinya Kasus Korupsi di negara kita ini. namun sangat disayangkan pembahasan akan RUU tersebut sangatlah alot dan belum juga disahkan sampai saat ini.

[johnsaributua]

Berbeda-beda alasan dan pemikiran contoh kecil nya dalam perbincangan di utas ini, saya membenarkan semua hukum itu baik untuk mengatur berlangsungnya ketertiban di masing masing negara, ngomong-ngomong perbedaan dalam melancarkan aksi korupsi bermacam-macam motif memang, ada yang takut dengan hukuman-hukuman yang tidak berhubungan dengan fisik seperti penahanan aset dan pemeriksaan semua aset nya menyisakan rasa malu dengan efek sosial pada keluarga dan anak anak nya tentu mencoreng nama baik keluarga. Ada juga yang sebenarnya dia sudah mengetahui akan efek di masa depan tapi tidak takut dengan agama karena kebelet kaya atau mungkin ada yang berpandangan jika tidak melakukan korupsi dia tidak akan kenyang dalam segala hal seperti lagu bento . atau pun menyiapkan aset untuk pemilihan di masa depan untuk prosesi serangan fajar (mungkin) munafik sih kalau kalau mengaku saat masa kampanye tidak menerima fulus dari caleg. dari periode ke periode. bahkan untuk terus duduk di kursi nya pun harus punya uang, yaitu dari mana duit nya .

Saya tidak bisa memastikan aksi seperti hukum islam untuk para koruptor bisa menekan pengurangan kasus angka korupsi jika terjadi di negara kita, kan belum pernah di coba

Setiap kampanye apapun ada banyak yang menginspirasi dengan cara meningkatkan infrastruktur sosial, sarana umum, pendidikan dan upaya lain, itu baik sih walau dana nya hasil minjem mungkin sebagian, saya ingin tahu agan agan semua, proyek mana yang tidak di korupsi oleh oknum atau pejabat yang terkait? termasuk dana bantuan juga saya dengar ada yang di korupsi, aww ngeri nyaaa!

[NewRanger]

Kalau ditanya langkah apa untuk meminimalisir tindakan korupsi, saya rasa yang paling efektif adalah perubahan mindset orang. Tapi ini akan amat sulit untuk dilakukan, karena tidak bisa dipungkiri, semua orang butuh uang dan jika ada peluang buat dapet uang dengan gampang pasti akan dilakukan. Ya mungkin, kita harus memulai dari diri kita sendiri dulu, dari keluarga kita sendiri dulu, yang lebih penting kita berusaha mendidik generasi kita sendiri biar ga terjerumus dalam hal ini.

Saya pikir ini cukup menarik bagaiman melakukan perubahan mindset dalam dunia kerja. Ambil contoh kerja di Pemerintahan saja yang paling mudah dalam hal untuk meminimalisir tindakan korupsi, dan seingat saya, saya pernah sampaikan hal itu sebelumnya https://bitcointalk.org/index.php?topic=5458470.msg63118116#msg63118116  yakni hilangkan dulu faktor "Tekanan" dari level atas agar lavel bawah tenang serta nyaman dalam bekerja dan tidak terbebani akan permintaan si Bos akan A, B dan C yang harus dipenuhi.

Untuk Peraturan/Regulasi yang telah dibuat Pemerintah dalam hal UU Pemberantasan Korupsi saya acungkan jempol dan itu cukup baik di semua pasal dan turunannya dan tidak ada indikasi pasal karet yang dapat membuat si pelaku dengan mudah keluar jika semua data dan alat bukti terpenuhi.

Yang terakhir dari pernyataan diatas saya sangat mendukung bahwa rantai itu harus diputuskan agar generasi kita selanjutnya tidak melakukan kesalahan yang sama dimasa akan datang.

[xeqoRameshAxueamExaqana]

Dan saya tidak bilang CUCI TANGAN loh... saya hanya bertanya kepada anda tentang sebuah hukum dan kepastian hukum. Apapakah hukumananya itu akan sama atau ada kebijkan lain. MIsal, yang menjadi acuan dalam benrnegara dan menjadi hukum dalam kontistusi itu adalah syariat agama islam, jadi ketika ada oknoum pejabat yang melakukan tindak pidanana korupsi diatas jumlah 10 M akan dihukum matai, sementara yang dibawah 10 M akan dipotong tanganya. Dan bila yang melakukan adalah seseorang pejabat non muslim, maka ia akan dihukum sesuai dengan agamanya masing-masing.

Saya bisa menangkap maksudnya agan johnsaributua. Ibaratnya kenapa tidak Indonesia itu menerapkan aturan hukum sebagaimana yang diterapkan di banyak negara Islam lainnya, yaitu hukuman mati atau potong tangan bagi pelaku korupsi. Mengadaptasi hukum islam dalam undang-undang bukan berarti negaranya lantas menjadi negara islam jika Indonesia ini memang negara demokrasi.

Lalu terkait orang yang tidak beragam islam. Ketika hukum islam telah diadaptasikan dalam undang-undang maka itu akan menjadi hukum negara yang harus dipatuhi oleh semua orang. Makanya sebelum diterapkan hukum seperti itu perlu duduk musyawarah dulu antara petinggi negara dan pemuka agama. Karena jika setiap orang dihukum sesuai dengan agamanya masing-masing maka saya khawatir akan timbulnya kerancuan hukum di kedepannya nanti.

persoalan nya yang membuat UU itu DPR sedangkan DPR orang2 nya ya tahu sendiri kayak kasus ektp dll
UU pembuktian terbalik aja ga d goalin ma DPR apa lagi hukuman yang lebih berat

[idarasun]

Jika untuk menghapus korupsi saya rasa tidak mungkin terjadi jika memungkinkan saya rasa ini akan sulit dilakukan namun untuk meminimalisir terjadinya korupsi ini mungkin masih bisa dilakukan. Saya rasa ini masih berhubungan erat dengan perekonomian dinegeri ini jika korupsi bisa ditekan mungkin ekonomi akan seimbang. Hanya saja  jika masih banyak oknum yang mempraktekkan korupsi dan orang-orang KPK mereka yang memberantas korupsi tapi mereka sendiri yang terjebak korupsi.

“bukan hukumnya yang tidak kuat, tapi pelaksananaannya dan penegakannya tidaklah benar, karena semuanya masih bisa dikompromikan dan di rupiahkan.”

[marcous]

Saya kira sangat mustahil menghapus Korupsi dalam konteks Bernegara, sebab Korupsi disini berkaitan erat dengan tiga hal :

1. Uang

2. Waktu

3. Kinerja

Sanksi dari tingkat Korupsi juga sangat beragam, jika yang di korupsi adalah uang maka hukumannya bisa dengan Pidana dan Denda. Sedangkan untuk yang Korupsi waktu, maka sanksinya adalah pemecatan (bagi yang suka bolos atau semacamnya), dan terakhir bagi yang korupsi kinerja maka sanksinya adalah penundaan kenaikan pangkat. Parahnya Korupsi yang di terjadi sekarang merambah ketiga hal tersebut, sehingga dampaknya pada penyelenggaraan Negara sangat terasa. Saya pikir solusinya hanya satu yaitu kepastian hukum, tidak ada jalan keluar lain untuk bisa mengurangi tindakan yang tidak bermoral tersebut.

[johnsaributua]

persoalan nya yang membuat UU itu DPR sedangkan DPR orang2 nya ya tahu sendiri kayak kasus ektp dll
UU pembuktian terbalik aja ga d goalin ma DPR apa lagi hukuman yang lebih berat

Ya gan saya setuju, gaya hidup elit kebijakan sulit, seharus nya dewan yang mewakili rakyat itu punya antisipasi, hukum itu ibarat parenting kalau ga bikin jera ya ngulangi terus sampai mampus, minimal hukum harus di tegakan, jika tidak di tegakan dengan serius ya sekacau itu bukti nya, Ga lucu sih bikin undang undang cuma mau bikin aman diri sendiri kalangan para dewan, hukum buat rakyat miskin aja sok keras walau maling sendal sekalipun, giliran untuk kasus suap dan korupsi para yang terhormat minta yang berkelas.

~snip~

“bukan hukumnya yang tidak kuat, tapi pelaksananaannya dan penegakannya tidaklah benar, karena semuanya masih bisa dikompromikan dan di rupiahkan.”

~snip~

Agan meng quote milik siapa? jika berkenan mohon di revisi secara lengkap, karena user di sini banyak yang memberikan tanggapan nya, supaya mudah di klik sumber nya. saya tidak menemukan quote agan.

Saya kira sangat mustahil menghapus Korupsi dalam konteks Bernegara, sebab Korupsi disini berkaitan erat dengan tiga hal :

1. Uang

2. Waktu

3. Kinerja

Sanksi dari tingkat Korupsi juga sangat beragam, jika yang di korupsi adalah uang maka hukumannya bisa dengan Pidana dan Denda. Sedangkan untuk yang Korupsi waktu, maka sanksinya adalah pemecatan (bagi yang suka bolos atau semacamnya), dan terakhir bagi yang korupsi kinerja maka sanksinya adalah penundaan kenaikan pangkat. Parahnya Korupsi yang di terjadi sekarang merambah ketiga hal tersebut, sehingga dampaknya pada penyelenggaraan Negara sangat terasa. Saya pikir solusinya hanya satu yaitu kepastian hukum, tidak ada jalan keluar lain untuk bisa mengurangi tindakan yang tidak bermoral tersebut.

YA gan mungkin mereka beranggapan menikmati kerja tapi kebablasan biasa nya sedikit sedikit lama lama punya jam terbang sendiri buat mengatur hal demikian dengan sering, memang mudah menghancurkan reputasi sendiri, tidak mengingat saat meniti karir, bersaing dan banyak perjuangan , di sebut budaya bukan sih, tapi di antara ke tiga hal demikian saya rasa banyak yang mengalami walau tanpa rencana

[Oneandpure]

Posisi yang cukup dilematis dengan kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia, update terbaru ketua KPK Firli Bahuri harus berhadapan dengan hukum karena melakukan pemerasan terhadap salah satu koruptor. Banyak hal yang menjadi penghambat kenapa kasus korupsi sangat sulit diberantasi di Indonesia bahkan sejak 2004 KPK atau badan pemberantasan korupsi dibentuk justru setiap tahun jumlah kasus korupsi semakin meningkat di negera kita.

Menurut opini saya pribadi ada beberapa kendala kenapa kasus korupsi sangat sulit diberantas di Indonesia.

• Alur pemilihan ketua KPK, saat ini posisi pemilihan ketua KPK sangat sarat kepentingan politis da Presiden memiliki kekuasaan penuh untuk memilih ketua KPK dan bekerja tentunya sesuai dengan intruksi presiden dengan menangkap koalisi dari partai mereka sehingga para oposisi semakin aman
• Lembaga pengawas, saat ini ketua kpk berada di bawah naungan pengawas dan tentunya untuk semua kasus korupsi yang akan diselidiki harus dapat izin dari pengawas dan ini sangat menghambat kinerja KPK
• Lemahnya penegakan hukum, hampir semua koruptor di Indonesia selalu mendapatkan pelayanan dan hak istimewa meskipun berada di balik jeruji penjara, banyak kasus saat napi koruptor memiliki ruang pribadi di penjara dengan fasilitas luar biasa. Satu hal lagi para koruptor sejauh ini hanya dihukum penjara tanpa dikenakan denda atau lebih effektif jika mereka dimiskinkan serta semua assets harus disita oleh negara
• Pendidikan dini, ini poin yang cukup penting untuk mencegah ke depan terjadinya korupsi di generasi yan akan datang. Harus diubah sistem politik di negara kita agar para legislatif yang terpilih tidak harus mengembalikan modal saat mengikuti pemilu terleih dahulu.

[DeonSabil]

  upaya pemberantasan ini sebenernya sudah banyak melalui berbagai  cara , namun  sampai saat ini masih saja adanya tindakan korupsi  sehingga masalah ini sangat sulit untuk diberantas karena apa?kita bisa liat bahwa  tidak tegas nya para penegak hukum dalam memberikan sanksi kepada koruptor,lemahnya etika serta moralitas yang seharusnya ditanamkan didalam diri sehingga para penegak masih bisa dibeli(suap) oleh para koruptor agar hukuman mereka ringan atau dengan menempatkan para koruptor di tempat yang mewah.

[Crypto_I.N]

Hal yang menjadi pada negara kita sampai hari ini dari jaman dulu adalah kasus korupsi yang masih merajalela dimana-mana, baik dari pemerintahan pusat hingga akar rumput di masyarakat, saya sering menemui kejadian itu di lingkungan saya, hingga masyarakat sudah terbiasa dengan kasus korupsi, karena mungkin terlalu sering dan sulit di berantas dan memiliki stigma bahwa itu adalah sebuah budaya buruk di negara kita hari ini.

Tindakan korupsi mengganggu target pembangunan negara untuk menjadi lebih baik, karena terlalu banyak sulap selip uang negara yang nominalnya bahkan gila.

Ini tingkatan hukuman pidana korupsi:

sumber

Banyak sekali kasus korupsi hingga triliunan, tetapi jika hanya di denda 1M tentu koruptor masih terbilang untung, itu adalah hukum yang tidak akan membuat jera, terlebih lagi ada hukum perdata yang memperbolehkan bayar denda dengan jumlah seperti itu, yang membuat hukuman bukanlah hal yang menakutkan.

Deretan kasus korupsi terbesar, dan saya tidak pernah mendengar bahwa mereka di hukum mati ataupun di penjara seumur hidup, dan rata-rata orang yang di penjarakan akibat kasus korupsi berdiam di lapas yang terbilang mewah, itu membuat ane cukup bengong.
Hanya ada dua orang yang di tuntut hukum mati dalam pencarian saya di antaranya Heru Hidayat dalam kasus korupsi dana PT Asabri yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 22,788 triliun dan Jusuf Muda Dalam dan saya belum menemukan konfirmasi valid bahwa mereka di hukum mati, mungkin saja berita di manipulasi jika ada pemberitaanya.

Jika saya tidak salah beberapa bulan ke belakang UU perampasan aset bagi pelaku korupsi sudah di usulkan dan juga sudah di tanda tangani oleh presiden, tetapi masih belum di acc oleh DPR atau melakukan tindakan lanjutan tentang UU perampasan aset ini.
Pikiran negatif saya, tikus-tikus berdasi sudah menguasai lumbung dan termasuk ketum-ketum partai sepertinya ikut andil dalam beberapa kasus, karena walaupun DPR adalah perwakilan rakyat tetapi mereka tergantung ketum nya.

Maaf sedikit melebar, tetapi hal ini yang membuat bingung, karena untuk mengutuk jera koruptor adalh di berlakukannya hukum yang membuat mereka jera, seperti hukuman mati, di miskinkan, di asingkan menurut saya, tetapi lembaga penegak hukum perlu landasan undang-undang untuk melaksanakannya, sementara perancang undang-undang hari ini seperti itu.

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?
Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?
Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Mari berdiskusi.....

Kasus Korupsi di Indonesia ini menurut saya sudah di tingkat yang sangat memprihatinkan, bisa di bilang sudah seperti budaya dan sudah mendarah daging bukan hanya dilakukan oleh kalangan pejabat tinggi namun praktek korupsi/suap ini juga dilakukan oleh kalangan kalangan kecil bahkan pejabat tingkat desa atau kelurahan.

Ada banyak contoh yang bisa kita ambil dari praktek praktek suap/korupsi yang sering terjadi seperti dimintanya biaya pembuatan KTP atau pelayanan publik lainnya padahal pemerintah sudah mengatur dengan jelas bahwa tidak ada biaya apapun terkait pembuatan KTP, praktik tersebut masih banyak bisa kita jumpai terutama di daerah daerah pedesaan yang jauh dari pengawasan pemerintah pusat.

Hal tersebut salah satunya bisa saja di picu karna minimnya upah pekerja tersebut sehingga mereka mencoba untuk mencari cara lain agar mendapatkan pemasukan tambahan dengan cara memungut biaya, dan parahnya lagi masyarakat kita seolah sudah terbiasa dan cenderung menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa sehingga mereka tidak melaporkan praktik praktik suap/korupsi tersebut.

Oleh sebab itu saya fikir ada banyak hal yang perlu pemerintah kita evaluasi terkait dengan bagaimana caranya kita meminimalisir praktek suap/korupsi ini, salah satunya bisa dengan menaikan upah pekerja/pejabat namun di barengi dengan peraturan yang lebih ketat bagi pelanggar yang terbukti masih menjalankan praktik suap/korupsi, misal jika masih terdapat praktik korupsi/suap pejabat tersebut akan mendapat hukuman berat contohnya bisa berupa penyitaan aset pribadi, dimiskinkan atau bahkan sampai hukuman mati tergantung dari seberapa banyak pelaku tersebut telah merugikan negara. Masyarakat pun bisa ikut berkontribusi untuk melawan praktik suap/korupsi tersebut dengan cara melaporkan setiap tindakan suap/korupsi bahkan dari tingkat paling kecil.

Namun kembali lagi semua itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan dan hal tersebut perlu komitmen dari setiap elemen masyarakat dan pemerintah untuk sama sama meninggalkan praktek atau kebiasaan siap/korupsi.

[blue Snow]

Namun kembali lagi semua itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan dan hal tersebut perlu komitmen dari setiap elemen masyarakat dan pemerintah untuk sama sama meninggalkan praktek atau kebiasaan siap/korupsi.

Kalau bisa dihapuskan pakai tipe-x atau penghapus pena sih gampang. Tapi karena sudah mendarah daging tadi, butuh penghapus yang benar-benar ampuh dari kulit sampai ke tulang. Kalau di china mereka menerapkan hukuman mati, di jepang ada sangsi sosial yang membuat pejabat korupsi rela bunuh diri untuk membersihkan nama. Nah kalau di kita, pejabat korupsi bisa senyum-senyum pas di depan kamera layaknya kemenangan pahlawan yang menyelamatkan uang negara dari tikus lain. Miris sih, tapi ya gimana lagi, ini sudah jadi budaya sejak zaman si pitung dan kompeni.

[Portgas D]

Hal yang menjadi pada negara kita sampai hari ini dari jaman dulu adalah kasus korupsi yang masih merajalela dimana-mana, baik dari pemerintahan pusat hingga akar rumput di masyarakat, saya sering menemui kejadian itu di lingkungan saya, hingga masyarakat sudah terbiasa dengan kasus korupsi, karena mungkin terlalu sering dan sulit di berantas dan memiliki stigma bahwa itu adalah sebuah budaya buruk di negara kita hari ini.

Tindakan korupsi mengganggu target pembangunan negara untuk menjadi lebih baik, karena terlalu banyak sulap selip uang negara yang nominalnya bahkan gila.

Ini tingkatan hukuman pidana korupsi:
https://talkimg.com/images/2023/07/03/SDtcl.png
sumber

Banyak sekali kasus korupsi hingga triliunan, tetapi jika hanya di denda 1M tentu koruptor masih terbilang untung, itu adalah hukum yang tidak akan membuat jera, terlebih lagi ada hukum perdata yang memperbolehkan bayar denda dengan jumlah seperti itu, yang membuat hukuman bukanlah hal yang menakutkan.

Deretan kasus korupsi terbesar, dan saya tidak pernah mendengar bahwa mereka di hukum mati ataupun di penjara seumur hidup, dan rata-rata orang yang di penjarakan akibat kasus korupsi berdiam di lapas yang terbilang mewah, itu membuat ane cukup bengong.
Hanya ada dua orang yang di tuntut hukum mati dalam pencarian saya di antaranya Heru Hidayat dalam kasus korupsi dana PT Asabri yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 22,788 triliun dan Jusuf Muda Dalam dan saya belum menemukan konfirmasi valid bahwa mereka di hukum mati, mungkin saja berita di manipulasi jika ada pemberitaanya.

Jika saya tidak salah beberapa bulan ke belakang UU perampasan aset bagi pelaku korupsi sudah di usulkan dan juga sudah di tanda tangani oleh presiden, tetapi masih belum di acc oleh DPR atau melakukan tindakan lanjutan tentang UU perampasan aset ini.
Pikiran negatif saya, tikus-tikus berdasi sudah menguasai lumbung dan termasuk ketum-ketum partai sepertinya ikut andil dalam beberapa kasus, karena walaupun DPR adalah perwakilan rakyat tetapi mereka tergantung ketum nya.

Maaf sedikit melebar, tetapi hal ini yang membuat bingung, karena untuk mengutuk jera koruptor adalh di berlakukannya hukum yang membuat mereka jera, seperti hukuman mati, di miskinkan, di asingkan menurut saya, tetapi lembaga penegak hukum perlu landasan undang-undang untuk melaksanakannya, sementara perancang undang-undang hari ini seperti itu.

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?
Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?
Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Mari berdiskusi.....

Kasus Korupsi di Indonesia ini menurut saya sudah di tingkat yang sangat memprihatinkan, bisa di bilang sudah seperti budaya dan sudah mendarah daging bukan hanya dilakukan oleh kalangan pejabat tinggi namun praktek korupsi/suap ini juga dilakukan oleh kalangan kalangan kecil bahkan pejabat tingkat desa atau kelurahan.

Ada banyak contoh yang bisa kita ambil dari praktek praktek suap/korupsi yang sering terjadi seperti dimintanya biaya pembuatan KTP atau pelayanan publik lainnya padahal pemerintah sudah mengatur dengan jelas bahwa tidak ada biaya apapun terkait pembuatan KTP, praktik tersebut masih banyak bisa kita jumpai terutama di daerah daerah pedesaan yang jauh dari pengawasan pemerintah pusat.

Hal tersebut salah satunya bisa saja di picu karna minimnya upah pekerja tersebut sehingga mereka mencoba untuk mencari cara lain agar mendapatkan pemasukan tambahan dengan cara memungut biaya, dan parahnya lagi masyarakat kita seolah sudah terbiasa dan cenderung menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa sehingga mereka tidak melaporkan praktik praktik suap/korupsi tersebut.

Oleh sebab itu saya fikir ada banyak hal yang perlu pemerintah kita evaluasi terkait dengan bagaimana caranya kita meminimalisir praktek suap/korupsi ini, salah satunya bisa dengan menaikan upah pekerja/pejabat namun di barengi dengan peraturan yang lebih ketat bagi pelanggar yang terbukti masih menjalankan praktik suap/korupsi, misal jika masih terdapat praktik korupsi/suap pejabat tersebut akan mendapat hukuman berat contohnya bisa berupa penyitaan aset pribadi, dimiskinkan atau bahkan sampai hukuman mati tergantung dari seberapa banyak pelaku tersebut telah merugikan negara. Masyarakat pun bisa ikut berkontribusi untuk melawan praktik suap/korupsi tersebut dengan cara melaporkan setiap tindakan suap/korupsi bahkan dari tingkat paling kecil.

Namun kembali lagi semua itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan dan hal tersebut perlu komitmen dari setiap elemen masyarakat dan pemerintah untuk sama sama meninggalkan praktek atau kebiasaan siap/korupsi.

setuju mas, ada banyak hal yang perlu di benahi dan ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan, namun bukan berarti mustahil, asalkan semua elemen mau berkerja sama untuk sama sama memberantas korupsi mulai dari hal hal yang kecil hingga tingkat nasional lambat laun pasti kita bisa meninggalkan budaya suap dan korupsi ini.

[Crypto_I.N]

Namun kembali lagi semua itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan dan hal tersebut perlu komitmen dari setiap elemen masyarakat dan pemerintah untuk sama sama meninggalkan praktek atau kebiasaan siap/korupsi.

Kalau bisa dihapuskan pakai tipe-x atau penghapus pena sih gampang. Tapi karena sudah mendarah daging tadi, butuh penghapus yang benar-benar ampuh dari kulit sampai ke tulang. Kalau di china mereka menerapkan hukuman mati, di jepang ada sangsi sosial yang membuat pejabat korupsi rela bunuh diri untuk membersihkan nama. Nah kalau di kita, pejabat korupsi bisa senyum-senyum pas di depan kamera layaknya kemenangan pahlawan yang menyelamatkan uang negara dari tikus lain. Miris sih, tapi ya gimana lagi, ini sudah jadi budaya sejak zaman si pitung dan kompeni.

betul gan memang sulit karna sudah mendarah daging, di negara kita seolah hukuman tersebut tidak pernah membuat pelaku kejahatan korupsi itu kapok malah sebaliknya, saya pun sedikit menaruh curiga karna ada banyak kasus yang menimpa masyarakat kecil namun mereka mendapat hukuman yang cukup berat, contohnya seperti kasus beberapa tahun lalu yang menimpa seorang nenek yang mencuri singkong karna kelaparan dan di hukum cukup berat, disisi lain ada banyak kasus korupsi yang telah merugikan negara hingga Milyaran bahkan Triliunan namun mendapat hukuman yang cukup ringan yang menurut saya pribadi tidak setimpal dengan kerugian yang telah di lakukan oleh si pelaku, saya fikir ada kemungkinan dan bisa saja terjadi tindak penyuapan oleh pelaku kepada si penegak hukum tersebut agar supaya diringankan ponis hukumannya.

[Furious 7]

Oleh sebab itu saya fikir ada banyak hal yang perlu pemerintah kita evaluasi terkait dengan bagaimana caranya kita meminimalisir praktek suap/korupsi ini, salah satunya bisa dengan menaikan upah pekerja/pejabat namun di barengi dengan peraturan yang lebih ketat bagi pelanggar yang terbukti masih menjalankan praktik suap/korupsi, misal jika masih terdapat praktik korupsi/suap pejabat tersebut akan mendapat hukuman berat contohnya bisa berupa penyitaan aset pribadi, dimiskinkan atau bahkan sampai hukuman mati tergantung dari seberapa banyak pelaku tersebut telah merugikan negara. Masyarakat pun bisa ikut berkontribusi untuk melawan praktik suap/korupsi tersebut dengan cara melaporkan setiap tindakan suap/korupsi bahkan dari tingkat paling kecil.

Namun kembali lagi semua itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan dan hal tersebut perlu komitmen dari setiap elemen masyarakat dan pemerintah untuk sama sama meninggalkan praktek atau kebiasaan siap/korupsi.

Saya rasa hal seperti ini masih menjadi spekulatif karena sekalipun dalam beberapa studi atau mungkin melihat beberapa negara yang bersih dari korupsi seperti Denmark atau Finlandia yang memberi gaji para pegawai yang tinggi itu aman dari korupsi tetapi ketika diterapkan di negara kita justru ini menjadi spekulatif dan justru ini bisa menjadi simalakama untuk negara sendiri.
Kita ambil contoh dari gaji DPR dalam hal ini. dari segi pokok memang mereka kecil karena jika kita melihat itu hanya seperti UMR pada umumnya tetapi tunjangan nya itu bahkan lebih dari gaji pokok yang mereka dapatkan tetapi yang mereka lakukan apa? Mereka masih sangat betah berada di DPR karena memang itu ladang basah selain dari gaji dan tunjangan nya yang memang bisa dikatakan besar mereka juga memiliki sebuah kondisi yang menguntungkan untuk diri mereka sendiri sehingga gaji yang besar juga tidak menjadi jaminan jika memang diterapkan di negara kita sendiri.
Sehingga hal seperti ini perlu dikaji lebih jauh adapun untuk masalah hukuman mungkin saya cukup setuju jika memang ini dilakukan dengan hukuman yang berat tetapi pada akhirnya dengan kebijakan yang tentu saja sudah mereka pegang tentu mereka tidak akan menginginkan hal itu mengingat sampai saat ini hukuman yang ada di Indonesia juga pada akhirnya masih bisa dikorupsi dan disuap agar hukuman yang diberikan tidak terlalu berat sehingga memang ini menjadi lebih sulit sebenarnya ketika berbicara tentang masalah korupsi karena sampai hukum yang ada saja bisa dimainkan.

[Ryu_Ar1]

korupsi merupakan hal yang paling susah untuk diberantas di indonesia karena sudah mendarah-daging dan sudah dilumrahkan oleh banyak orang dari hulu sampai hilir.

Masalahnya dalam hal ini masyarakat juga selalu mengambil peran untuk permasalahan korupsi karena memang ini seperti diwariskan turun temurun pada akhirnya.
Kenapa saya berbicara demikian karena pada akhirnya ketika kita menyekolahkan anak saja sogok menyogok itu sekarang sudah menjadi hal yang lumrah sebagai contoh mungkin dalam hal ini di daerah saya sekarang untuk permasalahan sekolah itu ada istilah pembelian bangku untuk mereka yang ingin memasuki sekolah ternama. Disisi lain yang terbaru saat ini dengan sistem zonasi yang terjadi sekarang untuk sekolah ada beberapa oknum guru yang bahkan membuat surat domisili kepada mereka yang ingin membayar agar anaknya bisa masuk ke sekolah unggulan walaupun zona nya tidak masuk dari segi daerah dan lebih parah saat ujian karena pada akhirnya ketika ujian UNKP (Ujian Nasional Kertas Pensil) dahulu banyak sekali jual beli jawaban maka dari itu sulit untuk memberantas korupsi karena dari awal pendidikannya saja anak-anak sudah dijadikan sebagai objek dan terbiasa dengan suap menyuap sehingga tidak bisa disalahkan juga jika memang ini sudah mendarah daging karena pada akhirnya korupsi di Negara kita sudah seperti warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi.

[zuzie]

korupsi merupakan hal yang paling susah untuk diberantas di indonesia karena sudah mendarah-daging dan sudah dilumrahkan oleh banyak orang dari hulu sampai hilir.

Masalahnya dalam hal ini masyarakat juga selalu mengambil peran untuk permasalahan korupsi karena memang ini seperti diwariskan turun temurun pada akhirnya.
Kenapa saya berbicara demikian karena pada akhirnya ketika kita menyekolahkan anak saja sogok menyogok itu sekarang sudah menjadi hal yang lumrah sebagai contoh mungkin dalam hal ini di daerah saya sekarang untuk permasalahan sekolah itu ada istilah pembelian bangku untuk mereka yang ingin memasuki sekolah ternama. Disisi lain yang terbaru saat ini dengan sistem zonasi yang terjadi sekarang untuk sekolah ada beberapa oknum guru yang bahkan membuat surat domisili kepada mereka yang ingin membayar agar anaknya bisa masuk ke sekolah unggulan walaupun zona nya tidak masuk dari segi daerah dan lebih parah saat ujian karena pada akhirnya ketika ujian UNKP (Ujian Nasional Kertas Pensil) dahulu banyak sekali jual beli jawaban maka dari itu sulit untuk memberantas korupsi karena dari awal pendidikannya saja anak-anak sudah dijadikan sebagai objek dan terbiasa dengan suap menyuap sehingga tidak bisa disalahkan juga jika memang ini sudah mendarah daging karena pada akhirnya korupsi di Negara kita sudah seperti warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi.

Memang benar soal menghapus korupsi tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan saja ya gan😁 banyak sekali orang orang yang pasti sudah pernah melakukannya entah itu korupsi besar atau kecil di kehidupan sehari-harinya tetapi mungkin saja mereka tidak paham betul bahwa dia telah melakukan korupsi. seperti contoh yang anda katakan soal menyogok disaat pendaftaran masuk sekolah anaknya dengan tujuan anaknya bisa bersekolah di sekolahan favorit dan saya rasa itu juga termasuk korupsi.
Jadi hal ini memang sudah ada sejak dahulu meskipun ada peraturan dan hukumannya jika ketahuan tetapi sama saja masih ada yang melakukannya. Jika tidak ada kesadaran dalam diri seseorang pribadi untuk tidak korupsi maka akan sulit untuk dihapus atau dihilangkan.

[xeqoRameshAxueamExaqana]

korupsi susah di berantas.
dari pembuat aturan tentang hukum alias UU nya DPR, terus pelaku hukum nya hakim jaksa polisi semua bisa kena sogok. jadi akan susah di berantas. pembuat aturan misal hukuman keras perampasan aset dll ga bakalan gol karena yang membuat pun juga suka melakukan nya

[Kriptogram14]

korupsi susah di berantas.
dari pembuat aturan tentang hukum alias UU nya DPR, terus pelaku hukum nya hakim jaksa polisi semua bisa kena sogok. jadi akan susah di berantas. pembuat aturan misal hukuman keras perampasan aset dll ga bakalan gol karena yang membuat pun juga suka melakukan nya

jika dari atas sampai kebawah mau melakukan perubahan pasti bisa, jika pimpinan tertinggi di negara tegas dalam memberantas korupsi pasti bisa, bagi siapa yg melakukan tindak korupsi hukumannya harus berat dan jangan dimainkan dengan menyogok penegak hukum untuk mengurangi masa tahanan, bagi pelaku tindak korupsi harus di kasih sanksi yang seberat beratnya, contoh, hukuman mati, hukuman seumur hidup, di miskinkan hartanya, di masukkan ke penjara yang paling mematikan, jangan dikasih fasilitas layaknya pejabat daerah, jika itu masih terjadi di kalangan para oknum koruptor maka susah di berantas karna dari atas masih belum tegas untuk menindak si pelaku koruspi, makadari itu, pimpinan tertinggi negara dan dibantu oleh dpr bener2 harus tegas terhadapa uu tindak pidana korupsi, jangan di kasih fasilitas, dikurangi masa kurungan, maka tindak pidana korupsi makin meraja lela.

[uswa56]

korupsi susah di berantas.
dari pembuat aturan tentang hukum alias UU nya DPR, terus pelaku hukum nya hakim jaksa polisi semua bisa kena sogok. jadi akan susah di berantas. pembuat aturan misal hukuman keras perampasan aset dll ga bakalan gol karena yang membuat pun juga suka melakukan nya

Yang membuat hukum ataupun penegak hukum adalah mereka mereka pelaku korupsi jadi logikanya tidak mungkin korupsi bisa di berantas, orang mereka yang melakukannya, kan tidak mungkin toh untuk memberantas diri sendiri.
Semuanya kembali pada kesadaran masing masing dan manusia pada dasarnya memiliki sifat yang tidak pernah cukup sehingga ketika ada kesempatan untuk melakukan hal hal tersebut dirinya akan tergoda untuk melakukannya.
Mungkin kita masih mengatakan kalau korupsi jelek, jahat dll, namun saya tidak yakin kalau kita berada di tempat yang berkemungkinan melakukan korupsi untuk tidak melakukan hal yang sama.

[EduardoSe]

korupsi susah di berantas.
dari pembuat aturan tentang hukum alias UU nya DPR, terus pelaku hukum nya hakim jaksa polisi semua bisa kena sogok. jadi akan susah di berantas. pembuat aturan misal hukuman keras perampasan aset dll ga bakalan gol karena yang membuat pun juga suka melakukan nya

Yang membuat hukum ataupun penegak hukum adalah mereka mereka pelaku korupsi jadi logikanya tidak mungkin korupsi bisa di berantas, orang mereka yang melakukannya, kan tidak mungkin toh untuk memberantas diri sendiri.
Semuanya kembali pada kesadaran masing masing dan manusia pada dasarnya memiliki sifat yang tidak pernah cukup sehingga ketika ada kesempatan untuk melakukan hal hal tersebut dirinya akan tergoda untuk melakukannya.
Mungkin kita masih mengatakan kalau korupsi jelek, jahat dll, namun saya tidak yakin kalau kita berada di tempat yang berkemungkinan melakukan korupsi untuk tidak melakukan hal yang sama.

istilahnya nyapu kotoran harus pakai sapu yang bersih.
jika sapunya kotor ya akan susah membersihkan tempat kotor tersebut. sama halnya dengan korupsi

[jack wira]

korupsi susah di berantas.
dari pembuat aturan tentang hukum alias UU nya DPR, terus pelaku hukum nya hakim jaksa polisi semua bisa kena sogok. jadi akan susah di berantas. pembuat aturan misal hukuman keras perampasan aset dll ga bakalan gol karena yang membuat pun juga suka melakukan nya

Betul belum ada yang bisa memberantas korupsi apalagi membuat UU tidak akan mapan bagi para koruptor.
Korupsi sudah merajalela bahkan para petinggi hukum juga terjerumus dalam dugaan korupsi.
Jika setuju dengan pemberantasan korupsi harus di buat UU baru setiap yang terbukti melakukan jenis korupsi di hukum mati agar terjadi efek jera bagi pelaku dan tidak terulang lagi kedepannya.

[Suzumaki]

Korupsi di indonesia sudah menjadi permasalahan yang sangat melekat ,
Sangat sulit untuk menghapuskan korupsi dari negara kita .korupsi sudah banyak dilakukan di kalangan atas , Atau level dibawahnya seperti gubernur ataupun bupati, Tidak itu saja banyak anggota anggota penegak hukum yang melakukan perbuatan merugikan negara, Maka dari itu korupsi bisa di kurangi dengan memperkuat peraturan serta penyelidikan , Dan dapat berkurang atas kesadaran moral masing masing orang yang memegang kekuasaan.

[Fakhrulenclix]

Korupsi di indonesia sudah menjadi permasalahan yang sangat melekat ,
Sangat sulit untuk menghapuskan korupsi dari negara kita .korupsi sudah banyak dilakukan di kalangan atas , Atau level dibawahnya seperti gubernur ataupun bupati, Tidak itu saja banyak anggota anggota penegak hukum yang melakukan perbuatan merugikan negara, Maka dari itu korupsi bisa di kurangi dengan memperkuat peraturan serta penyelidikan , Dan dapat berkurang atas kesadaran moral masing masing orang yang memegang kekuasaan.

Hanya dari kesadaran para pejabat untuk mengurangi korupsi selebihnya tidak ada cara menurut saya karena jika kita melihat secara hukum di Indonesia sudah cukup kuat hanya saja permainan Korupsi ini dari atas sampai ke bawah dengan cukup kompak dan bahkan penegak hukum juga melakukan demikian sehingga hampir tidak ada yang mengadili mereka kecuali sebagian kecilnya itupun juuga ada unsur unsur politiknya jika garis besar Korupsi di Indonesia tidak ada yang berani di selidiki ataupun di ganggu karena hampir dari semua kalangan melakukan demikian.

Sampai beberapa tahun kedepanppun Korupsi tidak akan hilang di Indonesia, Korupsi bukan lagi sebuah hal yang buruk ataupun memalukan bahkan jika pejabat di tangkap karena Korupsi mereka tidak pernah menyesal dan merasa bersalah, lihat saja ketika mereka menggunkan rompi orange KPK, malah mereka melambaikan tangan ke kamera sambil tersenyum.

[Suzumaki]

Korupsi di indonesia sudah menjadi permasalahan yang sangat melekat ,
Sangat sulit untuk menghapuskan korupsi dari negara kita .korupsi sudah banyak dilakukan di kalangan atas , Atau level dibawahnya seperti gubernur ataupun bupati, Tidak itu saja banyak anggota anggota penegak hukum yang melakukan perbuatan merugikan negara, Maka dari itu korupsi bisa di kurangi dengan memperkuat peraturan serta penyelidikan , Dan dapat berkurang atas kesadaran moral masing masing orang yang memegang kekuasaan.

Hanya dari kesadaran para pejabat untuk mengurangi korupsi selebihnya tidak ada cara menurut saya karena jika kita melihat secara hukum di Indonesia sudah cukup kuat hanya saja permainan Korupsi ini dari atas sampai ke bawah dengan cukup kompak dan bahkan penegak hukum juga melakukan demikian sehingga hampir tidak ada yang mengadili mereka kecuali sebagian kecilnya itupun juuga ada unsur unsur politiknya jika garis besar Korupsi di Indonesia tidak ada yang berani di selidiki ataupun di ganggu karena hampir dari semua kalangan melakukan demikian.

Sampai beberapa tahun kedepanppun Korupsi tidak akan hilang di Indonesia, Korupsi bukan lagi sebuah hal yang buruk ataupun memalukan bahkan jika pejabat di tangkap karena Korupsi mereka tidak pernah menyesal dan merasa bersalah, lihat saja ketika mereka menggunkan rompi orange KPK, malah mereka melambaikan tangan ke kamera sambil tersenyum.

Mungkin mereka yang menggunakan rompi orange KPK masih bisa tersenyum karena mereka sudah merasa puas karena selama mereka melakukan korupsi mereka sudah memiliki apa yang sudah ditarget mereka dengan membeli sesuatu benda, atau apapun itu  dengan menggunakan uang hasil korupsi walaupun akhirnya mereka tertangkap  KPK,  atau pada dasarnya orang tersebut memang tidak merasa malu dengan apa yang telah mereka lakukan

[Epaper]

korupsi itu sangat sulit dihapus. tetapi kalau menurut saya, salah satu cara untuk untuk mengurangi terjadi korupsi mungkin kalau UU perampasan aset bisa segera di sahkan. Bagi koruptor itu kalau sekedar berapa lama di penjara mereka tidak pernah takut hal ini sudah kita lihat bagaimana para koruptor yang setelah menjalani masa penjara tetapi begitu keluar masih saja melakukan korupsi. Tetapi yang ditakutkan oleh para koruptor itu kalau harta mereka di rampas karena mereka sangat takut kalau dimiskinkan karena jika itu terjadi bukan hanya yang bersangkutan saja akan terkena dampaknya tetapi juga terhadap keluarganya juga turut ikut miskin.

[Sunderland]

korupsi itu sangat sulit dihapus. tetapi kalau menurut saya, salah satu cara untuk untuk mengurangi terjadi korupsi mungkin kalau UU perampasan aset bisa segera di sahkan. Bagi koruptor itu kalau sekedar berapa lama di penjara mereka tidak pernah takut hal ini sudah kita lihat bagaimana para koruptor yang setelah menjalani masa penjara tetapi begitu keluar masih saja melakukan korupsi. Tetapi yang ditakutkan oleh para koruptor itu kalau harta mereka di rampas karena mereka sangat takut kalau dimiskinkan karena jika itu terjadi bukan hanya yang bersangkutan saja akan terkena dampaknya tetapi juga terhadap keluarganya juga turut ikut miskin.

Nah ini betul, dan didalam UU perrampasan aset harus juga disertakan pasal/muatan pembuktian terbalik dimana terdakwa harus membuktikan bahwa kekayaan/aset yang terkait perkara tidak berasal dari tindak pidana.

Contoh, si anu korupsi 10M dan tidak terendus selama 10 tahun, dia gunakan sebagian uangnya untuk berbisnis dan menjadi sangat sukses.
Singkat cerita dari 10M tsb dia berhasil membeli segala macam dan menambah aset pribadinya menjadi sekitar 1T.
Nah kalau ada pembuktian terbalik ini, disidang nanti harta yang didapat dari hasil korupsi tsb bisa dikuasai oleh negara seluruhnya.

Pasal pembuktian terbalik ini belum ada di UU tentang tindak pidana korupsi/Tipikor dan UU tindak pidana pencucian uang/TPPU.
Jadi si anu kalau tertangkap hanya akan didakwa korupsi 10M nya saja, dan setelah menjalani hukuman si anu jelas akan hidup tenang dan bahagia dengan 1T yang tadi alias happy ending......

[red4slash]

korupsi itu sangat sulit dihapus. tetapi kalau menurut saya, salah satu cara untuk untuk mengurangi terjadi korupsi mungkin kalau UU perampasan aset bisa segera di sahkan. Bagi koruptor itu kalau sekedar berapa lama di penjara mereka tidak pernah takut hal ini sudah kita lihat bagaimana para koruptor yang setelah menjalani masa penjara tetapi begitu keluar masih saja melakukan korupsi. Tetapi yang ditakutkan oleh para koruptor itu kalau harta mereka di rampas karena mereka sangat takut kalau dimiskinkan karena jika itu terjadi bukan hanya yang bersangkutan saja akan terkena dampaknya tetapi juga terhadap keluarganya juga turut ikut miskin.

Entahlah apapun hukumannya sebenarnya saya cukup ragu dengan pelaksanaan dilapangan. Sekalipun memang ada UU baru perampasan aset bagi koruptor tetapi pada akhirny jika memang jika pengaplikasian hukum yang lemah tetap saja ini akan mudah di akali oleh mereka yang memiliki kepentingan dan regulasi dari UU baru tidak akan berjalan dengan baik.
Sekarang ini sebenarnya bukan masalah tentang hukumnya karena hukumnya sudah sangat bagus tetapi penegakan hukum di negara kita yang memang masih sangat lemah.

Sedikit keluar jalur mengenai korupsi sekarang sepertinya aparat di negara kita ini memulai kembali komedi mereka dimana Mardani Maming yang saat ini berstatus sebagai narapidana korupsi terkait izin usaha pertambangan dan sudah mendapatkan hukuman selama 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan terlihat melenggang bebas di sebuah bandara

Tahanan Lapas Sukamiskin Mardani Maming bebas plesiran, benarkah?

Ini jelas menjadi cerita lucu dimana faktanya sampai saat ini masih banyak sekali hal-hal seperti ini terjadi dimana narapidana yang seharusnya mendekam di sel tahanan justru dengan santainya berjalan-jalan dan berada di bandara yang membuat kita semakin yakin bahwa pengaplikasian hukum di negara kita ini masih sangat bobrok.

[xusxuquade]

korupsi itu sangat sulit dihapus. tetapi kalau menurut saya, salah satu cara untuk untuk mengurangi terjadi korupsi mungkin kalau UU perampasan aset bisa segera di sahkan. Bagi koruptor itu kalau sekedar berapa lama di penjara mereka tidak pernah takut hal ini sudah kita lihat bagaimana para koruptor yang setelah menjalani masa penjara tetapi begitu keluar masih saja melakukan korupsi. Tetapi yang ditakutkan oleh para koruptor itu kalau harta mereka di rampas karena mereka sangat takut kalau dimiskinkan karena jika itu terjadi bukan hanya yang bersangkutan saja akan terkena dampaknya tetapi juga terhadap keluarganya juga turut ikut miskin.

Nah ini betul, dan didalam UU perrampasan aset harus juga disertakan pasal/muatan pembuktian terbalik dimana terdakwa harus membuktikan bahwa kekayaan/aset yang terkait perkara tidak berasal dari tindak pidana.

Contoh, si anu korupsi 10M dan tidak terendus selama 10 tahun, dia gunakan sebagian uangnya untuk berbisnis dan menjadi sangat sukses.
Singkat cerita dari 10M tsb dia berhasil membeli segala macam dan menambah aset pribadinya menjadi sekitar 1T.
Nah kalau ada pembuktian terbalik ini, disidang nanti harta yang didapat dari hasil korupsi tsb bisa dikuasai oleh negara seluruhnya.

Pasal pembuktian terbalik ini belum ada di UU tentang tindak pidana korupsi/Tipikor dan UU tindak pidana pencucian uang/TPPU.
Jadi si anu kalau tertangkap hanya akan didakwa korupsi 10M nya saja, dan setelah menjalani hukuman si anu jelas akan hidup tenang dan bahagia dengan 1T yang tadi alias happy ending......

UU perampasan aset nya saja sejak 2012 sudah di buat rancangan nya mandek hanya sebatas usulan
ketika di tanyakan ke bambang pacul suruh lobi ke ketum partai nya

[Sunderland]

UU perampasan aset nya saja sejak 2012 sudah di buat rancangan nya mandek hanya sebatas usulan
ketika di tanyakan ke bambang pacul suruh lobi ke ketum partai nya

Hehe, padahal dia ketua komisi 3 yah. Tapi ya tidak bisa disalahkan juga sih karena tanpa restu Pemimpin-pemimpin parpol = RUU itu tidak akan pernah jadi UU.
Jadi bukan hanya perlu persetujuan dari ketua umum partai Pak Bambang saja, karena pasti akan tetap gagal kalau hanya 1 atau 2 partai yang setuju di komisi 3.

Kadang saya jadi pesimis, buat apa kita bentuk lembaga superbody seperti KPK, memperkuat Kejaksaan dan Kepolisian untuk memerangi korupsi tapi hukumannya bisa dibilang "ala kadarnya".
Bahkan seorang Presiden pun tidak bisa berkutik karena bukan kewenangannya untuk mensahkan RUU tsb.

[Nechiequ]

korupsi itu sangat sulit dihapus. tetapi kalau menurut saya, salah satu cara untuk untuk mengurangi terjadi korupsi mungkin kalau UU perampasan aset bisa segera di sahkan. Bagi koruptor itu kalau sekedar berapa lama di penjara mereka tidak pernah takut hal ini sudah kita lihat bagaimana para koruptor yang setelah menjalani masa penjara tetapi begitu keluar masih saja melakukan korupsi. Tetapi yang ditakutkan oleh para koruptor itu kalau harta mereka di rampas karena mereka sangat takut kalau dimiskinkan karena jika itu terjadi bukan hanya yang bersangkutan saja akan terkena dampaknya tetapi juga terhadap keluarganya juga turut ikut miskin.

Saya setuju banget jika para koruptor itu dimiskinkan dan memberinya pelajaran seperti tidak bisa masuk lagi ke perkantoran apapun pada intinya mereka harus benar-benar diberikan daftar hitam agar tidak bisa masuk ke kalangan manapun, dan jika memungkinkan mereka harus menikmati bagaimana sulit nya mendapatkan uang untuk membayar pajak atau sejenisnya yang pernah mereka korupsi.

[cengsuwuei]

korupsi itu sangat sulit dihapus. tetapi kalau menurut saya, salah satu cara untuk untuk mengurangi terjadi korupsi mungkin kalau UU perampasan aset bisa segera di sahkan. Bagi koruptor itu kalau sekedar berapa lama di penjara mereka tidak pernah takut hal ini sudah kita lihat bagaimana para koruptor yang setelah menjalani masa penjara tetapi begitu keluar masih saja melakukan korupsi. Tetapi yang ditakutkan oleh para koruptor itu kalau harta mereka di rampas karena mereka sangat takut kalau dimiskinkan karena jika itu terjadi bukan hanya yang bersangkutan saja akan terkena dampaknya tetapi juga terhadap keluarganya juga turut ikut miskin.

koruptor sebenarya bukan takut di penjara tapi takut miskin.
jika UU perampasan aset dan pemiskinan sekaligus di buat maka orang korupsi akan berpikir, selain jeblos penjara juga jadi miskin keluar mau jadi politisi atau mencari pekerjaan akan susah. jadi orang korupsi akan berpikir 2x lipat untuk melakukan nya.

tapi sebenarnya susah di sahkan karena yang mengesahkan UU perampasan aset pun menjadi dan pelaku salah satu aktor utama dalam kasus2 korupsi

[Ulvi Fitria]

Dalam rangka mengembangkan langkah nyata upaya pemberantasan korupsi, BPKP mengembangkan strategi memerangi korupsi dengan pendekatan tiga pilar yaitu, preventif, investigatif dan edukatif.

[Ulvi Fitria]

pemerintahan melakukan di era Reformasi untuk  mengatasi korupsi adalah dengan mengeluarkan undang- undang anti korupsi serta membentuk badan-badan anti korups. Badan anti korupsi yang dibentuk bernama Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang disingkat KPKPN.
mungkin dengan adanya uud ini korupsi bisa di hentikan ..

[EduardoSe]

korupsi susah di berantas.
dari pembuat aturan tentang hukum alias UU nya DPR, terus pelaku hukum nya hakim jaksa polisi semua bisa kena sogok. jadi akan susah di berantas. pembuat aturan misal hukuman keras perampasan aset dll ga bakalan gol karena yang membuat pun juga suka melakukan nya

jika dari atas sampai kebawah mau melakukan perubahan pasti bisa, jika pimpinan tertinggi di negara tegas dalam memberantas korupsi pasti bisa, bagi siapa yg melakukan tindak korupsi hukumannya harus berat dan jangan dimainkan dengan menyogok penegak hukum untuk mengurangi masa tahanan, bagi pelaku tindak korupsi harus di kasih sanksi yang seberat beratnya, contoh, hukuman mati, hukuman seumur hidup, di miskinkan hartanya, di masukkan ke penjara yang paling mematikan, jangan dikasih fasilitas layaknya pejabat daerah, jika itu masih terjadi di kalangan para oknum koruptor maka susah di berantas karna dari atas masih belum tegas untuk menindak si pelaku koruspi, makadari itu, pimpinan tertinggi negara dan dibantu oleh dpr bener2 harus tegas terhadapa uu tindak pidana korupsi, jangan di kasih fasilitas, dikurangi masa kurungan, maka tindak pidana korupsi makin meraja lela.

apa maksudnya pemimpin tertinggi presiden.
presiden sudah mengajukan UU perampasan aset dari gonta ganti presiden sejak 2012 ga di response ma anggota DPR.
yang benar ya seperti statement bambang pacul bukan presiden nya yang ga beres tapi ketum parpol dan anggota DPR yang mengseahkan UU yang ga beres

[xeqoRameshAxueamExaqana]

korupsi susah di berantas.
dari pembuat aturan tentang hukum alias UU nya DPR, terus pelaku hukum nya hakim jaksa polisi semua bisa kena sogok. jadi akan susah di berantas. pembuat aturan misal hukuman keras perampasan aset dll ga bakalan gol karena yang membuat pun juga suka melakukan nya

jika dari atas sampai kebawah mau melakukan perubahan pasti bisa, jika pimpinan tertinggi di negara tegas dalam memberantas korupsi pasti bisa, bagi siapa yg melakukan tindak korupsi hukumannya harus berat dan jangan dimainkan dengan menyogok penegak hukum untuk mengurangi masa tahanan, bagi pelaku tindak korupsi harus di kasih sanksi yang seberat beratnya, contoh, hukuman mati, hukuman seumur hidup, di miskinkan hartanya, di masukkan ke penjara yang paling mematikan, jangan dikasih fasilitas layaknya pejabat daerah, jika itu masih terjadi di kalangan para oknum koruptor maka susah di berantas karna dari atas masih belum tegas untuk menindak si pelaku koruspi, makadari itu, pimpinan tertinggi negara dan dibantu oleh dpr bener2 harus tegas terhadapa uu tindak pidana korupsi, jangan di kasih fasilitas, dikurangi masa kurungan, maka tindak pidana korupsi makin meraja lela.

apa maksudnya pemimpin tertinggi presiden.
presiden sudah mengajukan UU perampasan aset dari gonta ganti presiden sejak 2012 ga di response ma anggota DPR.
yang benar ya seperti statement bambang pacul bukan presiden nya yang ga beres tapi ketum parpol dan anggota DPR yang mengseahkan UU yang ga beres

itu benar banget pemerintah sudah mengajukan UU perampasan aset dan tidak ada satu pertai pun yang membahasnya.
dan masalah Hukum sebenarnya presiden juga tidak bisa ikut cawe2. karena itu wewenang yudikatif ada polisi hakim jaksa dan KPK. bukan wewenang nya presiden.

[viananda2525]

korupsi itu sangat sulit dihapus. tetapi kalau menurut saya, salah satu cara untuk untuk mengurangi terjadi korupsi mungkin kalau UU perampasan aset bisa segera di sahkan. Bagi koruptor itu kalau sekedar berapa lama di penjara mereka tidak pernah takut hal ini sudah kita lihat bagaimana para koruptor yang setelah menjalani masa penjara tetapi begitu keluar masih saja melakukan korupsi. Tetapi yang ditakutkan oleh para koruptor itu kalau harta mereka di rampas karena mereka sangat takut kalau dimiskinkan karena jika itu terjadi bukan hanya yang bersangkutan saja akan terkena dampaknya tetapi juga terhadap keluarganya juga turut ikut miskin.

koruptor sebenarya bukan takut di penjara tapi takut miskin.
jika UU perampasan aset dan pemiskinan sekaligus di buat maka orang korupsi akan berpikir, selain jeblos penjara juga jadi miskin keluar mau jadi politisi atau mencari pekerjaan akan susah. jadi orang korupsi akan berpikir 2x lipat untuk melakukan nya.

tapi sebenarnya susah di sahkan karena yang mengesahkan UU perampasan aset pun menjadi dan pelaku salah satu aktor utama dalam kasus2 korupsi

Harapan semua orang memang seperti itu tapi adakah yang mampu melakukan? saya cukup pesimis dengan keadaan sekarang seakan fungsi dari lembaga negara seperti tidak memiliki taring untuk menegakkan aturan yang berlaku. Saya sepakat jika UU Penyitaan Aset segera disahkan.
Dan kenapa hal itu sampai sekarang tidak terwujudkan, berarti bisa kita berasumsi bahwa memang para pemangku kepentingan baik dari lembaga eksekutif, legislatif memang sangat takut jika aturan itu disahkan dan bisa disimpulkan mereka takut kena getahnya.

[MiauKitchen]

Mudah diucap tapi sulit untuk pelaksanaan nya,karena nyatanya korupsi sendiri sulit untuk dihapus walaupun sudah jelas ada aturan dan ada uu nya.
Korupsi sendiri sudah mendarah daging,untuk para koruptor atau calon koruptor mereka tidak ada takutnya walau hukum sudah jelas, korupsi tetap dijalankan dengan skanario sedemikian rupa.
Karena menurut saya para koruptor bukan lagi gelap mata,tapi mata batin mereka sudah tidak ada sama sekali.

[PokerDiceMan]

korupsi itu sangat sulit dihapus. tetapi kalau menurut saya, salah satu cara untuk untuk mengurangi terjadi korupsi mungkin kalau UU perampasan aset bisa segera di sahkan. Bagi koruptor itu kalau sekedar berapa lama di penjara mereka tidak pernah takut hal ini sudah kita lihat bagaimana para koruptor yang setelah menjalani masa penjara tetapi begitu keluar masih saja melakukan korupsi. Tetapi yang ditakutkan oleh para koruptor itu kalau harta mereka di rampas karena mereka sangat takut kalau dimiskinkan karena jika itu terjadi bukan hanya yang bersangkutan saja akan terkena dampaknya tetapi juga terhadap keluarganya juga turut ikut miskin.

koruptor sebenarya bukan takut di penjara tapi takut miskin.
jika UU perampasan aset dan pemiskinan sekaligus di buat maka orang korupsi akan berpikir, selain jeblos penjara juga jadi miskin keluar mau jadi politisi atau mencari pekerjaan akan susah. jadi orang korupsi akan berpikir 2x lipat untuk melakukan nya.

tapi sebenarnya susah di sahkan karena yang mengesahkan UU perampasan aset pun menjadi dan pelaku salah satu aktor utama dalam kasus2 korupsi

Harapan semua orang memang seperti itu tapi adakah yang mampu melakukan? saya cukup pesimis dengan keadaan sekarang seakan fungsi dari lembaga negara seperti tidak memiliki taring untuk menegakkan aturan yang berlaku. Saya sepakat jika UU Penyitaan Aset segera disahkan.
Dan kenapa hal itu sampai sekarang tidak terwujudkan, berarti bisa kita berasumsi bahwa memang para pemangku kepentingan baik dari lembaga eksekutif, legislatif memang sangat takut jika aturan itu disahkan dan bisa disimpulkan mereka takut kena getahnya.

UU yang membuat DPR beserta pemerintah.
jika anggota DPR nya saja merupakan pelaku korupsi gimana bisa membuat aturan yang memperberat hukuman untuk dirinya sendiri jika kelak ketahuan korupsi. yang pertama aturan nya sedangkan lembaga hukum hanya melakukan hukuman sesuai UU yang telah di buat

[iamsange]

Mudah diucap tapi sulit untuk pelaksanaan nya,karena nyatanya korupsi sendiri sulit untuk dihapus walaupun sudah jelas ada aturan dan ada uu nya.
Korupsi sendiri sudah mendarah daging,untuk para koruptor atau calon koruptor mereka tidak ada takutnya walau hukum sudah jelas, korupsi tetap dijalankan dengan skanario sedemikian rupa.
Karena menurut saya para koruptor bukan lagi gelap mata,tapi mata batin mereka sudah tidak ada sama sekali.

Ya itu sangat benar, wacana seperti selalu digulirkan tapi tanpa ada aksi yang nyata. Indonesia memang seperti sudah dipenuhi oleh koruptor sehingga membuat negeri ini sulit untuk maju. Praktik KKN itu sudah marak terjadi mulai tingkat desa sampai ke pusat dan para oknum pelaku itu seperti menganggap hal itu tidak dosa dan seakan semuanya benar. Ditingkat sektor paling bawah kegiatan pungli juga marak terjadi sehingga membuat masyarakat sangat tertekan apalagi ditengah kondisi perekonomian yang sulit. Sungguh miris!

[naira]

Mudah diucap tapi sulit untuk pelaksanaan nya,karena nyatanya korupsi sendiri sulit untuk dihapus walaupun sudah jelas ada aturan dan ada uu nya.
Korupsi sendiri sudah mendarah daging,untuk para koruptor atau calon koruptor mereka tidak ada takutnya walau hukum sudah jelas, korupsi tetap dijalankan dengan skanario sedemikian rupa.
Karena menurut saya para koruptor bukan lagi gelap mata,tapi mata batin mereka sudah tidak ada sama sekali.

Ya itu sangat benar, wacana seperti selalu digulirkan tapi tanpa ada aksi yang nyata. Indonesia memang seperti sudah dipenuhi oleh koruptor sehingga membuat negeri ini sulit untuk maju. Praktik KKN itu sudah marak terjadi mulai tingkat desa sampai ke pusat dan para oknum pelaku itu seperti menganggap hal itu tidak dosa dan seakan semuanya benar. Ditingkat sektor paling bawah kegiatan pungli juga marak terjadi sehingga membuat masyarakat sangat tertekan apalagi ditengah kondisi perekonomian yang sulit. Sungguh miris!

Menghilangkan Korupsi sepenuhnya tidak akan pernah bisa dilakukan, tapi untuk meminimalisirnya tentu pasti bisa. Hanya saja untuk sekarang solusi tersebut tidak bisa diterapkan di Indonesia, mengingat negara ini menganut demokrasi, terdiri dari berbagai kelompok agama. Sehingga jika ingin mengurangi korupsi aturannya harus mengacu seperti di Arab Saudi atau hukum di Korea Utara. Sekali saja ditemukan korupsi resikonya akan membuat orang tesbeut atau pejabat tersebut jera dant idak akan mengulanginya lagi. Nah karena Indonesia tidak mungkin menerapkan aturan hukuman berat tersebut sehingga oknum oknum pejabat nakal masih merasa bebas melakukan korupsi dengan cara mereka sendiri. Bahkan kita tahu ada semacam kasus korupsi yang melibatkan banyak pihak atau intitusi negara dan hasilnya saling menutupi kebobrokan masing masing agar bisa selamat. Jadi tidak perlu heran mengapa akan susah menumpas tindakan korupsi di Indonesia.

[$anounimus$]

Menghilangkan Korupsi sepenuhnya tidak akan pernah bisa dilakukan, tapi untuk meminimalisirnya tentu pasti bisa. Hanya saja untuk sekarang solusi tersebut tidak bisa diterapkan di Indonesia, mengingat negara ini menganut demokrasi, terdiri dari berbagai kelompok agama. Sehingga jika ingin mengurangi korupsi aturannya harus mengacu seperti di Arab Saudi atau hukum di Korea Utara. Sekali saja ditemukan korupsi resikonya akan membuat orang tesbeut atau pejabat tersebut jera dant idak akan mengulanginya lagi. Nah karena Indonesia tidak mungkin menerapkan aturan hukuman berat tersebut sehingga oknum oknum pejabat nakal masih merasa bebas melakukan korupsi dengan cara mereka sendiri. Bahkan kita tahu ada semacam kasus korupsi yang melibatkan banyak pihak atau intitusi negara dan hasilnya saling menutupi kebobrokan masing masing agar bisa selamat. Jadi tidak perlu heran mengapa akan susah menumpas tindakan korupsi di Indonesia.

Sebenarnya masih banyak cara dilakukan asalkan semua pihak serius dalam menangani persoalan itu. Saya pikir lembaga negara sudah cukup banyak dibentuk dan juga lembaga non pemerintah yang selalu mengawasi hal itu tapi tindakan korup itu juga semakin nenjamur saja. Saya akui negara sistem kerajaan lebih serius menangani persoalan itu dan hukumannya benar-benar nyata. Di Indonesia saya pikir tidak hanya lembaga pemerintah yang lemah tapi memang secara individu sudah krisis moral, tingkat tuhan saja seperti sudah tak ditakuti lagi maka siapa lagi yang mesti harus disegani maksudnya setiap orang yang diberikan amanah selalu diiringi oleh sumpah dengan keyakinan masing-masing.

[GAM ACHEH]

Pertanyaan yang sanggat menarik,
memang korupsi di negara kita sudah sangat tidak terkendari bahkan sekelas Komisi Pemberantas Korupsi juga ikut terlibat dalam kasus Korupsi, pertanyaan ini sangat menarik di kompromi.
untuk menghapus korupsi menurut saya pemerintah harus merubah beberapa sistem seperti

-Perbaikan Sistem Hukum: Memastikan bahwa hukum yang ada ditegakkan secara adil dan konsisten, Memperkuat lembaga penegak hukum.

-Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif korupsi.

-Penguatan Pengawasan: Meningkatkan mekanisme pengawasan publik terhadap kegiatan pemerintah dan swasta, misalnya melalui lembaga audit independen dan media.

-Kerjasama Internasional: Bekerjasama dengan negara lain untuk mengatasi korupsi lintas batas, misalnya dalam hal repatriasi aset yang diperoleh dari tindak korupsi.

-Pemberdayaan Lembaga Anti-Korupsi: Menguatkan lembaga-lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap korupsi.

menurut saya lima poin ini harus diterapkan untuk menghapus korupsi.

[ringgo96]

Pertanyaan yang sanggat menarik,
memang korupsi di negara kita sudah sangat tidak terkendari bahkan sekelas Komisi Pemberantas Korupsi juga ikut terlibat dalam kasus Korupsi, pertanyaan ini sangat menarik di kompromi.
untuk menghapus korupsi menurut saya pemerintah harus merubah beberapa sistem seperti

-Perbaikan Sistem Hukum: Memastikan bahwa hukum yang ada ditegakkan secara adil dan konsisten, Memperkuat lembaga penegak hukum.

-Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif korupsi.

-Penguatan Pengawasan: Meningkatkan mekanisme pengawasan publik terhadap kegiatan pemerintah dan swasta, misalnya melalui lembaga audit independen dan media.

-Kerjasama Internasional: Bekerjasama dengan negara lain untuk mengatasi korupsi lintas batas, misalnya dalam hal repatriasi aset yang diperoleh dari tindak korupsi.

-Pemberdayaan Lembaga Anti-Korupsi: Menguatkan lembaga-lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap korupsi.

menurut saya lima poin ini harus diterapkan untuk menghapus korupsi.

sangat setuju dengan 5 poin yang anda sebutkan,namun hal ini akan sulit untuk diterapkan karena sistem hukum yang di jalankan tidak ada ketegasan sehingga tekanan bagi tersangka tidak ada sedikitpun makanya setiap tahun korupsi terus terjadi,jika pemerintah membuat hukuman yang berat bagi yang terseret kasus korupsi misalnya hukum mati setiap yang melakukan korupsi maka saya yakin korupsi tidak akan kembali terjadi.

[Teratai93]

Pertanyaan yang sanggat menarik,
memang korupsi di negara kita sudah sangat tidak terkendari bahkan sekelas Komisi Pemberantas Korupsi juga ikut terlibat dalam kasus Korupsi, pertanyaan ini sangat menarik di kompromi.
untuk menghapus korupsi menurut saya pemerintah harus merubah beberapa sistem seperti

-Perbaikan Sistem Hukum: Memastikan bahwa hukum yang ada ditegakkan secara adil dan konsisten, Memperkuat lembaga penegak hukum.

-Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif korupsi.

-Penguatan Pengawasan: Meningkatkan mekanisme pengawasan publik terhadap kegiatan pemerintah dan swasta, misalnya melalui lembaga audit independen dan media.

-Kerjasama Internasional: Bekerjasama dengan negara lain untuk mengatasi korupsi lintas batas, misalnya dalam hal repatriasi aset yang diperoleh dari tindak korupsi.

-Pemberdayaan Lembaga Anti-Korupsi: Menguatkan lembaga-lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap korupsi.

menurut saya lima poin ini harus diterapkan untuk menghapus korupsi.

sangat setuju dengan 5 poin yang anda sebutkan,namun hal ini akan sulit untuk diterapkan karena sistem hukum yang di jalankan tidak ada ketegasan sehingga tekanan bagi tersangka tidak ada sedikitpun makanya setiap tahun korupsi terus terjadi,jika pemerintah membuat hukuman yang berat bagi yang terseret kasus korupsi misalnya hukum mati setiap yang melakukan korupsi maka saya yakin korupsi tidak akan kembali terjadi.

Berbagai macam cara telah dilakukan tapi korupsi di Indonesia semakin subur. Memang lima poin yang diuraikan itu sudah cukup baik demi meminimalisir bahkan untuk menghilangkan perbuatan keji itu, tapi lembaga manakah selama ini yang berani mengeksekusi sesuai dengan UU? Bahkan pihak KPK sendiri masih juga terlibat kedalam kasus seperti itu. Saya kira pemerintah harus membuat undang-undang yang benar-benar ampuh seperti UU penyitaan aset yang harus segera disahkan.

[Sarah Azhari]

Saya kira pemerintah harus membuat undang-undang yang benar-benar ampuh seperti UU penyitaan aset yang harus segera disahkan.

Menurutku UU tersebut sudah bisa diterapkan namun karena kebijakan untuk menyita asset sering tidak dilaksanakan sehingga jadi tidak efektif. Karena ketika sudah masuk pengadilan, asset-asset koruptor harus lebih dulu disiapkan untuk jadi barang bukti sehingga harus sampai keputusan pengadilan harus benar-benar inkract baru bisa semua set disita oleh negara. makanya banyak sampai sekarang asset-asset tersebut belum disita dan bahkan sampai dibiarkan rusak dan dipenuhi rumput liar

[Epaper]

korupsi itu sangat sulit dihapus. tetapi kalau menurut saya, salah satu cara untuk untuk mengurangi terjadi korupsi mungkin kalau UU perampasan aset bisa segera di sahkan. Bagi koruptor itu kalau sekedar berapa lama di penjara mereka tidak pernah takut hal ini sudah kita lihat bagaimana para koruptor yang setelah menjalani masa penjara tetapi begitu keluar masih saja melakukan korupsi. Tetapi yang ditakutkan oleh para koruptor itu kalau harta mereka di rampas karena mereka sangat takut kalau dimiskinkan karena jika itu terjadi bukan hanya yang bersangkutan saja akan terkena dampaknya tetapi juga terhadap keluarganya juga turut ikut miskin.

Nah ini betul, dan didalam UU perrampasan aset harus juga disertakan pasal/muatan pembuktian terbalik dimana terdakwa harus membuktikan bahwa kekayaan/aset yang terkait perkara tidak berasal dari tindak pidana.

Contoh, si anu korupsi 10M dan tidak terendus selama 10 tahun, dia gunakan sebagian uangnya untuk berbisnis dan menjadi sangat sukses.
Singkat cerita dari 10M tsb dia berhasil membeli segala macam dan menambah aset pribadinya menjadi sekitar 1T.
Nah kalau ada pembuktian terbalik ini, disidang nanti harta yang didapat dari hasil korupsi tsb bisa dikuasai oleh negara seluruhnya.

Pasal pembuktian terbalik ini belum ada di UU tentang tindak pidana korupsi/Tipikor dan UU tindak pidana pencucian uang/TPPU.
Jadi si anu kalau tertangkap hanya akan didakwa korupsi 10M nya saja, dan setelah menjalani hukuman si anu jelas akan hidup tenang dan bahagia dengan 1T yang tadi alias happy ending......

UU perampasan aset nya saja sejak 2012 sudah di buat rancangan nya mandek hanya sebatas usulan
ketika di tanyakan ke bambang pacul suruh lobi ke ketum partai nya

Sungguh ironi kalau begitu gan, seharusnya anggota DPR itu harus menampung aspirasi rakyat bukan jadi boneka ketum partai. Kalau harus lobi ke ketum partai soal UU perampasan aset tampaknya itu sulit terwujud karena para ketum juga kan takut kalau UU itu disahkan bisa-bisa tergangagu nanti pendapatan mereka.

[Oiravon96]

Hal yang menjadi pada negara kita sampai hari ini dari jaman dulu adalah kasus korupsi yang masih merajalela dimana-mana, baik dari pemerintahan pusat hingga akar rumput di masyarakat, saya sering menemui kejadian itu di lingkungan saya, hingga masyarakat sudah terbiasa dengan kasus korupsi, karena mungkin terlalu sering dan sulit di berantas dan memiliki stigma bahwa itu adalah sebuah budaya buruk di negara kita hari ini.

Tindakan korupsi mengganggu target pembangunan negara untuk menjadi lebih baik, karena terlalu banyak sulap selip uang negara yang nominalnya bahkan gila.

Ini tingkatan hukuman pidana korupsi:
https://talkimg.com/images/2023/07/03/SDtcl.png
sumber

Banyak sekali kasus korupsi hingga triliunan, tetapi jika hanya di denda 1M tentu koruptor masih terbilang untung, itu adalah hukum yang tidak akan membuat jera, terlebih lagi ada hukum perdata yang memperbolehkan bayar denda dengan jumlah seperti itu, yang membuat hukuman bukanlah hal yang menakutkan.

Deretan kasus korupsi terbesar, dan saya tidak pernah mendengar bahwa mereka di hukum mati ataupun di penjara seumur hidup, dan rata-rata orang yang di penjarakan akibat kasus korupsi berdiam di lapas yang terbilang mewah, itu membuat ane cukup bengong.
Hanya ada dua orang yang di tuntut hukum mati dalam pencarian saya di antaranya Heru Hidayat dalam kasus korupsi dana PT Asabri yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 22,788 triliun dan Jusuf Muda Dalam dan saya belum menemukan konfirmasi valid bahwa mereka di hukum mati, mungkin saja berita di manipulasi jika ada pemberitaanya.

Jika saya tidak salah beberapa bulan ke belakang UU perampasan aset bagi pelaku korupsi sudah di usulkan dan juga sudah di tanda tangani oleh presiden, tetapi masih belum di acc oleh DPR atau melakukan tindakan lanjutan tentang UU perampasan aset ini.
Pikiran negatif saya, tikus-tikus berdasi sudah menguasai lumbung dan termasuk ketum-ketum partai sepertinya ikut andil dalam beberapa kasus, karena walaupun DPR adalah perwakilan rakyat tetapi mereka tergantung ketum nya.

Maaf sedikit melebar, tetapi hal ini yang membuat bingung, karena untuk mengutuk jera koruptor adalh di berlakukannya hukum yang membuat mereka jera, seperti hukuman mati, di miskinkan, di asingkan menurut saya, tetapi lembaga penegak hukum perlu landasan undang-undang untuk melaksanakannya, sementara perancang undang-undang hari ini seperti itu.

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?
Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?
Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Mari berdiskusi.....

Sepertinya kasus korupsi di indonesia tidak akan pernah berkurang atau hilang kasusnya,bahkan bisa di katakan akan terjadi lagi di suatu hari kasus kasus korupsi lain nya. Karena korupsi sudah menjadi budaya untuk orang orang yang mempunyai wewenang, soal korupsi indonesia mempunyai lembaga yang independen yang di sebut komisi pemberantas korupsi (KPK) KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. tentu harapan masyarakat dan rakyat indonesia mengharapkan kinerja yang baik dalam mengusut tuntas dan memberantas tindak pidana korupsi, lembaga independen seperti KPK yang singkatannya komisi pemberantas korupsi yang tugasnya memberantas dan mengusut tuntas tindak pidana korupsi di negara indonesia nampak nya hanya sebatas omong kosong saja!,mengapa begitu? kala itu saya sempat kaget dan heran ketika membaca sebuah kabar berita tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KETUA KPK firli bahuri. Polda Metro Jaya resmi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian syahrul yasin limpo, Ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara firly bahuri selaku ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya. Dalam kasus ini betapa mirisnya betapa konyol nya ketua komisi pemberantas korupsi (KPK) yang tugasnya memberantas tindak pidana korupsi menjadi tersangka atas tindak pidana korupsi yang ia lakukan. Sungguh aneh tapi nyata bukan. percuma saja kita mengusulkan agar kasus korupsi di indonesia berkurang atau hilang dengan usulan menjerakan para pelaku tindak pidana korupsi, contohnya seperti menghukum mati para pelaku korupsi, disahkannya undang undang perampasan aset untuk pelaku korupsi,nampaknya semua usulan itu sangat tidak ada artinya atau omong kosong saja jika pemegang kewenangan nya saja terlibat dan menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Dan tak kalah menghebohkan juga tentang korupsi dan solusi memberantas korupsi di indonesia. Salah satu capres pada saat pemilu kemarin di suatu acara dan beberapa hari ini sudah di sahkan oleh KPU atas kemenangannya. Prabowo mengatakan dalam visi misinya soal gagasan memerangi dan memberantas korupsi adalah menaikan gaji para pejabat menurut Prabowo, pemberantasan korupsi tidak cukup dengan pendekatan pendidikan, pencegahan dan penindakan. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistemik dan realistis. Pendekatan sistemik dan realistis itu bisa diwujudkan dengan perbaikan kualitas hidup penyelenggara negara yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar. kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki. tutur prabowo. kala itu saya bersikap netral dan tidak memihak salah satu paslon dan menyudutkan salah satu paslon saya disini sebagi rakyat, menurut saya tidak efektif jika solusinya harus di naikan gajinya agar tujuannya para pejabat maupun pemegang kekuasaan tidak melakukan tindak pidana korupsi. karna sifat para pelaku tersangka korupsi adalah serakah,menghalakan segala cara demi kepentingan pribadinya. bisa dibayangkan di kemudian hari gaji pejabat sudah dinaikan tapi di kemudian hari pula ada pejabat yang tersandung tindak pidana korupsi, jelas disini sangat menguntukan para pejabat dan merugikan rakyat dan lagi lagi kembali rakyat menjadi korban nya. jadi solusi memberantas korupsi tidak akan berguna dan hanya omong kosong saja jika pemegang kekuasaan dan yang mempunyai wewenang masih mempunyai sifat serakah,menghalalkan segala cara dan tidak takut pada hukum hukum tuhan..

[GoldMagic]

korupsi itu sangat sulit dihapus. tetapi kalau menurut saya, salah satu cara untuk untuk mengurangi terjadi korupsi mungkin kalau UU perampasan aset bisa segera di sahkan. Bagi koruptor itu kalau sekedar berapa lama di penjara mereka tidak pernah takut hal ini sudah kita lihat bagaimana para koruptor yang setelah menjalani masa penjara tetapi begitu keluar masih saja melakukan korupsi. Tetapi yang ditakutkan oleh para koruptor itu kalau harta mereka di rampas karena mereka sangat takut kalau dimiskinkan karena jika itu terjadi bukan hanya yang bersangkutan saja akan terkena dampaknya tetapi juga terhadap keluarganya juga turut ikut miskin.

Nah ini betul, dan didalam UU perrampasan aset harus juga disertakan pasal/muatan pembuktian terbalik dimana terdakwa harus membuktikan bahwa kekayaan/aset yang terkait perkara tidak berasal dari tindak pidana.

Contoh, si anu korupsi 10M dan tidak terendus selama 10 tahun, dia gunakan sebagian uangnya untuk berbisnis dan menjadi sangat sukses.
Singkat cerita dari 10M tsb dia berhasil membeli segala macam dan menambah aset pribadinya menjadi sekitar 1T.
Nah kalau ada pembuktian terbalik ini, disidang nanti harta yang didapat dari hasil korupsi tsb bisa dikuasai oleh negara seluruhnya.

Pasal pembuktian terbalik ini belum ada di UU tentang tindak pidana korupsi/Tipikor dan UU tindak pidana pencucian uang/TPPU.
Jadi si anu kalau tertangkap hanya akan didakwa korupsi 10M nya saja, dan setelah menjalani hukuman si anu jelas akan hidup tenang dan bahagia dengan 1T yang tadi alias happy ending......

UU perampasan aset nya saja sejak 2012 sudah di buat rancangan nya mandek hanya sebatas usulan
ketika di tanyakan ke bambang pacul suruh lobi ke ketum partai nya

Sungguh ironi kalau begitu gan, seharusnya anggota DPR itu harus menampung aspirasi rakyat bukan jadi boneka ketum partai. Kalau harus lobi ke ketum partai soal UU perampasan aset tampaknya itu sulit terwujud karena para ketum juga kan takut kalau UU itu disahkan bisa-bisa tergangagu nanti pendapatan mereka.

Serba miris dan ironi memang di Indonesia ini hukum begitu tidak ada artinya,hanya saja seutas nama saja, hukum nyata nya hukum banyak yang tidak tepat,dan hukum masih bisa di jadikan boneka oleh orang-orang tertentu yang banyak duitnya

[indah rezqi]

korupsi itu sangat sulit dihapus. tetapi kalau menurut saya, salah satu cara untuk untuk mengurangi terjadi korupsi mungkin kalau UU perampasan aset bisa segera di sahkan. Bagi koruptor itu kalau sekedar berapa lama di penjara mereka tidak pernah takut hal ini sudah kita lihat bagaimana para koruptor yang setelah menjalani masa penjara tetapi begitu keluar masih saja melakukan korupsi. Tetapi yang ditakutkan oleh para koruptor itu kalau harta mereka di rampas karena mereka sangat takut kalau dimiskinkan karena jika itu terjadi bukan hanya yang bersangkutan saja akan terkena dampaknya tetapi juga terhadap keluarganya juga turut ikut miskin.

Nah ini betul, dan didalam UU perrampasan aset harus juga disertakan pasal/muatan pembuktian terbalik dimana terdakwa harus membuktikan bahwa kekayaan/aset yang terkait perkara tidak berasal dari tindak pidana.

Contoh, si anu korupsi 10M dan tidak terendus selama 10 tahun, dia gunakan sebagian uangnya untuk berbisnis dan menjadi sangat sukses.
Singkat cerita dari 10M tsb dia berhasil membeli segala macam dan menambah aset pribadinya menjadi sekitar 1T.
Nah kalau ada pembuktian terbalik ini, disidang nanti harta yang didapat dari hasil korupsi tsb bisa dikuasai oleh negara seluruhnya.

Pasal pembuktian terbalik ini belum ada di UU tentang tindak pidana korupsi/Tipikor dan UU tindak pidana pencucian uang/TPPU.
Jadi si anu kalau tertangkap hanya akan didakwa korupsi 10M nya saja, dan setelah menjalani hukuman si anu jelas akan hidup tenang dan bahagia dengan 1T yang tadi alias happy ending......

UU perampasan aset nya saja sejak 2012 sudah di buat rancangan nya mandek hanya sebatas usulan
ketika di tanyakan ke bambang pacul suruh lobi ke ketum partai nya

Sungguh ironi kalau begitu gan, seharusnya anggota DPR itu harus menampung aspirasi rakyat bukan jadi boneka ketum partai. Kalau harus lobi ke ketum partai soal UU perampasan aset tampaknya itu sulit terwujud karena para ketum juga kan takut kalau UU itu disahkan bisa-bisa tergangagu nanti pendapatan mereka.

Serba miris dan ironi memang di Indonesia ini hukum begitu tidak ada artinya,hanya saja seutas nama saja, hukum nyata nya hukum banyak yang tidak tepat,dan hukum masih bisa di jadikan boneka oleh orang-orang tertentu yang banyak duitnya

Sebenarnya di hampir semua Negara korupsi menjadi musuh utama bagi jalannya sebuah Pemerintahan. Di Indonesia sendiri, jumlah kasus korupsi masih terbilang cukup tinggi, belum lagi apabila kita menghitung jumlah uang yang di korupsi oleh para pelakunya. Sudah banyak sekali upaya pencegahan yang di lakukan oleh Pemerintah untuk menekan kasus korupsi, baik melalui regulasi Undang-undang sampai dengan di bentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bersifat ad hoc. Faktanya semenjak di bentuk, kita kerap melihat ketua KPK sendiri bermasalah dengan pelanggaran hukum, sampai harus mendekam di penjara. Terbaru yang masih cukup hangat, ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan.

Orang yang di percayakan oleh Negara untuk menjalankan tugas menumpaskan korupsi, melakukan pelanggaran pidana dengan memeras tersangka Korupsi, terus siapa lagi yang dapat di percaya oleh masyarakat dalam mengemban tugas tersebut. KPK dengan segala atribut Undang-udang dan dukungan langsung dari Pemerintah saja, gagal menjalankan tugas tersebut. Sampai-sampai, upaya menghapus korupsi di Indonesia harus di sederhanakan sesederhana mungkin dengan di mulai dari diri sendiri. Memang cukup ironis dan miris sekali melihat fakta yang terjadi, oleh kerana itu maka sangat beralasan ketika kita berpendapat bahwa menghapus korupsi bukanlah pekerjaan yang mudah.

[aylabadia05]

-Perbaikan Sistem Hukum:
-Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat:
-Penguatan Pengawasan:
-Kerjasama Internasional:
-Pemberdayaan Lembaga Anti-Korupsi:

Lima poin ini menjadi teori yang terdapat di beberapa sumber jika saya coba lakukan pencarian diinternet. Lima poin ini seperti rangkuman yang agan lakukan untuk dijadikan sebagai sebuah pemikiran.
Melahirkan teori bagi sebagian kaum intelek mudah dengan memanfaatkan pengalaman yang terjadi, tapi prakteknya jarang yang sukses.

Tidak kita bicarakan sejak era kemerdekaan, tapi kita mulai sejak era reformasi saja. Berada lama sudah waktu sejak era reformasi hingga sekarang dan berapa banyak realisasi tujuan untuk menghapuskan korupsi.
Korupsi akan terus berjalan selama angka atau biaya politik masih mahal. Pesta demokrasi baru selesai dengan lima jenis pemilihan. Satu suara dihargai bervariasi tergantung tingkatan.
Masih bermimpi korupsi hilang?

[Raflesia]

Sedikit keluar topik tentang membahas cara menghapus kasus korupsi tetapi sekarang saya ingin membahas bahwa di Indonesia yaitu negara kita tercinta ini telah muncul sebuah kasus korupsi yang harusnya menggememparkan karena total uang yang dikorupsi itu tidak main-main dimana 271 triliun di korupsi dalam kurun waktu 7 tahun saja yaitu dari 2015-2022.

https://www.detik.com/bali/berita/d-7267504/fakta-fakta-korupsi-timah-rp-271-triliun-yang-jerat-suami-sandra-dewi

Ini jelas menjadi sebuah situasi dimana bisa dikatakan bahwa kasus ini adalah kasus yang cukup berat karena dengan total kerugian yang didapatkan akibat korupsi ini secara tidak langsung menjadikan kasus korupsi ini paling besar sepanjang sejarah korupsi di Indonesia karena nominal yang memang sangat fantastis.


https://www.cnbcindonesia.com/research/20240329091021-128-526547/10-skandal-korupsi-terbesar-kasus-timah-harvey-moeis-helena-lim-no1

Dengan kasus yang terkuak beberapa hari ini tentu ini harus dijadikan sebagai situasi darurat dimana pada akhirnya sekalipun banyak sekali langkah untuk meminimalisir masalah korupsi tetapi pada akhirnya hal seperti ini terus saja terjadi bahkan dalam kurun waktu yang tidak sebentar dan bahkan ketika periode korupsi nya usai ketika melihat tahun 2015-2022 baru terungkap sekarang. apakah memang cara kita meminimalisir masalah korupsi ini terlalu lambat atau memang ada sebuah permainan lain ketika korupsi yang sudah lama baru dikuak ketika sudah meraup keuntungan?

[Yokkattannee]

Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Selama yang menjalankan sistem tersebut masih manusia ane rasa ga bakal ada sistem yang sepenuhnya bebas dari potensi korupsi. Sistem check and balances yang selama ini ada kan juga idealnya berjalan untuk memastikan satu sama lain saling mengawasi, tapi kalau salah satu atau keduanya korup ya tetap tidak berjalan.

Meskipun begitu mungkin saja hal itu bisa diantisipasi, dan PR bagi pemerintah bagaimana caranya agar ada efekjera bagi koruptor kapok. Ya seperti hukum mati atau dimiskinkan lah saya rasa itu akan membuat mereka kapok. Jadi bagi siapa yang korupsi hukuman itu berlaku.
Namun yang paling mendalam itu dari mereka yang kurang keimanan, dan tidak merasa takut atas hukum didunia, sebab yang korup dahulu juga kita tahu bahwa dia sedang menjalani masa hukumannya dipenjara tapi ada berita nya dia bisa pergi kebali. Mungkin bukan hanya bali ke luar negeri pun bisa terjadi. Poin penting menurut saya adalah pemerintah harus lebih serius menanggapi hal ini, karena jika dibiarkan lebih lama akan semakin buruk bagi kesehatan keuangan negara, terlebih negara kita sedang tidak baik-baik saja(keuangan).

[reagansimms]

~~~

Meskipun begitu mungkin saja hal itu bisa diantisipasi, dan PR bagi pemerintah bagaimana caranya agar ada efekjera bagi koruptor kapok. Ya seperti hukum mati atau dimiskinkan lah saya rasa itu akan membuat mereka kapok. Jadi bagi siapa yang korupsi hukuman itu berlaku.
Namun yang paling mendalam itu dari mereka yang kurang keimanan, dan tidak merasa takut atas hukum didunia, sebab yang korup dahulu juga kita tahu bahwa dia sedang menjalani masa hukumannya dipenjara tapi ada berita nya dia bisa pergi kebali. Mungkin bukan hanya bali ke luar negeri pun bisa terjadi. Poin penting menurut saya adalah pemerintah harus lebih serius menanggapi hal ini, karena jika dibiarkan lebih lama akan semakin buruk bagi kesehatan keuangan negara, terlebih negara kita sedang tidak baik-baik saja(keuangan).

Pemerintah bukannya tidak melakukan upaya pemberantasan korupsi, sudah berbagai cara dilakukan mulai dari disusunnya UU hingga dibentuknya KPK, namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi meski berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah. Meskipun begitu, sampai sekarang Indonesia masih tercatat sebagai negara yang memiliki nilai indeks korupsi yang cukup tinggi. Menurut hemat saya, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata, tetapi perlu juga dilakukan upaya pencegahan.

Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas bagi para koruptor yang merugikan negara, coba saja masyarakat dilibatkan seperti melakukan jejak pendapat dalam rancangan UU pidana korupsi, mungkin hukuman mati bisa dimasukkan dalam UU karena itu mutlak kehendak dari masyarakat. Mereka para koruptor harus di bumi hanguskan demi menyelamatkan uang negara apalagi status negara kita saat ini terhutang dalam jumlah sangat besar, bayangkan saya berapa banyak hutang negara yang bisa dilunasi dengan uang 271 triliun tersebut.

Satu koruptor yang dihukum mati akan menciutkan para koruptor lain untuk melakukan korupsi, jika cara ini tidak segera dimasukkan kedalam UU, korupsi tidak akan pernah bisa dihapus di negeri ini.

[Yokkattannee]

~~~

Meskipun begitu mungkin saja hal itu bisa diantisipasi, dan PR bagi pemerintah bagaimana caranya agar ada efekjera bagi koruptor kapok. Ya seperti hukum mati atau dimiskinkan lah saya rasa itu akan membuat mereka kapok. Jadi bagi siapa yang korupsi hukuman itu berlaku.
Namun yang paling mendalam itu dari mereka yang kurang keimanan, dan tidak merasa takut atas hukum didunia, sebab yang korup dahulu juga kita tahu bahwa dia sedang menjalani masa hukumannya dipenjara tapi ada berita nya dia bisa pergi kebali. Mungkin bukan hanya bali ke luar negeri pun bisa terjadi. Poin penting menurut saya adalah pemerintah harus lebih serius menanggapi hal ini, karena jika dibiarkan lebih lama akan semakin buruk bagi kesehatan keuangan negara, terlebih negara kita sedang tidak baik-baik saja(keuangan).

Pemerintah bukannya tidak melakukan upaya pemberantasan korupsi, sudah berbagai cara dilakukan mulai dari disusunnya UU hingga dibentuknya KPK, namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi meski berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah. Meskipun begitu, sampai sekarang Indonesia masih tercatat sebagai negara yang memiliki nilai indeks korupsi yang cukup tinggi. Menurut hemat saya, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata, tetapi perlu juga dilakukan upaya pencegahan.

Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas bagi para koruptor yang merugikan negara, coba saja masyarakat dilibatkan seperti melakukan jejak pendapat dalam rancangan UU pidana korupsi, mungkin hukuman mati bisa dimasukkan dalam UU karena itu mutlak kehendak dari masyarakat. Mereka para koruptor harus di bumi hanguskan demi menyelamatkan uang negara apalagi status negara kita saat ini terhutang dalam jumlah sangat besar, bayangkan saya berapa banyak hutang negara yang bisa dilunasi dengan uang 271 triliun tersebut.

Satu koruptor yang dihukum mati akan menciutkan para koruptor lain untuk melakukan korupsi, jika cara ini tidak segera dimasukkan kedalam UU, korupsi tidak akan pernah bisa dihapus di negeri ini.

Saya setuju banget jika pemerintah memasukan UU hukam mati bagi mereka yang korupsi, kayanya dengan demikian akan menimbulkan efekjera bagi yang coba-coba korupsi, dengan uang senilai ±271 triliun sangat bisa meringankan beban negara (utang) dari pada dikorupsi mending kasih ke saya aja yah gapapa 1m juga wkwkw.
Meskipun perintah berupa keras untuk memberantas korupsi, nyatanya tetap saja bocor, gara-gara kebijakan-kebijakan pemerintah juga sih untuk menghukumi mereka dengan pasilitas yang wow, tidak ada salahnya jika pemerintah melakukan hukuman mati bagi mereka yang merugikan negara (korup).

[Naruhima]

~~~

Meskipun begitu mungkin saja hal itu bisa diantisipasi, dan PR bagi pemerintah bagaimana caranya agar ada efekjera bagi koruptor kapok. Ya seperti hukum mati atau dimiskinkan lah saya rasa itu akan membuat mereka kapok. Jadi bagi siapa yang korupsi hukuman itu berlaku.
Namun yang paling mendalam itu dari mereka yang kurang keimanan, dan tidak merasa takut atas hukum didunia, sebab yang korup dahulu juga kita tahu bahwa dia sedang menjalani masa hukumannya dipenjara tapi ada berita nya dia bisa pergi kebali. Mungkin bukan hanya bali ke luar negeri pun bisa terjadi. Poin penting menurut saya adalah pemerintah harus lebih serius menanggapi hal ini, karena jika dibiarkan lebih lama akan semakin buruk bagi kesehatan keuangan negara, terlebih negara kita sedang tidak baik-baik saja(keuangan).

Pemerintah bukannya tidak melakukan upaya pemberantasan korupsi, sudah berbagai cara dilakukan mulai dari disusunnya UU hingga dibentuknya KPK, namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi meski berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah. Meskipun begitu, sampai sekarang Indonesia masih tercatat sebagai negara yang memiliki nilai indeks korupsi yang cukup tinggi. Menurut hemat saya, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata, tetapi perlu juga dilakukan upaya pencegahan.

Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas bagi para koruptor yang merugikan negara, coba saja masyarakat dilibatkan seperti melakukan jejak pendapat dalam rancangan UU pidana korupsi, mungkin hukuman mati bisa dimasukkan dalam UU karena itu mutlak kehendak dari masyarakat. Mereka para koruptor harus di bumi hanguskan demi menyelamatkan uang negara apalagi status negara kita saat ini terhutang dalam jumlah sangat besar, bayangkan saya berapa banyak hutang negara yang bisa dilunasi dengan uang 271 triliun tersebut.

Satu koruptor yang dihukum mati akan menciutkan para koruptor lain untuk melakukan korupsi, jika cara ini tidak segera dimasukkan kedalam UU, korupsi tidak akan pernah bisa dihapus di negeri ini.

Saya setuju banget jika pemerintah memasukan UU hukam mati bagi mereka yang korupsi, kayanya dengan demikian akan menimbulkan efekjera bagi yang coba-coba korupsi, dengan uang senilai ±271 triliun sangat bisa meringankan beban negara (utang) dari pada dikorupsi mending kasih ke saya aja yah gapapa 1m juga wkwkw.
Meskipun perintah berupa keras untuk memberantas korupsi, nyatanya tetap saja bocor, gara-gara kebijakan-kebijakan pemerintah juga sih untuk menghukumi mereka dengan pasilitas yang wow, tidak ada salahnya jika pemerintah melakukan hukuman mati bagi mereka yang merugikan negara (korup).

Masih banyak yang berani korupsi,bahkan ada yang gak tanggung-tanggung korupsi nya😁sampai bertriliunan,yang jadi kepikiran oleh saya uang sampai triliun-triliun gituh kok ngambilnya gak ke tauan ya?😅😅😅

[Yokkattannee]

~~~

Meskipun begitu mungkin saja hal itu bisa diantisipasi, dan PR bagi pemerintah bagaimana caranya agar ada efekjera bagi koruptor kapok. Ya seperti hukum mati atau dimiskinkan lah saya rasa itu akan membuat mereka kapok. Jadi bagi siapa yang korupsi hukuman itu berlaku.
Namun yang paling mendalam itu dari mereka yang kurang keimanan, dan tidak merasa takut atas hukum didunia, sebab yang korup dahulu juga kita tahu bahwa dia sedang menjalani masa hukumannya dipenjara tapi ada berita nya dia bisa pergi kebali. Mungkin bukan hanya bali ke luar negeri pun bisa terjadi. Poin penting menurut saya adalah pemerintah harus lebih serius menanggapi hal ini, karena jika dibiarkan lebih lama akan semakin buruk bagi kesehatan keuangan negara, terlebih negara kita sedang tidak baik-baik saja(keuangan).

Pemerintah bukannya tidak melakukan upaya pemberantasan korupsi, sudah berbagai cara dilakukan mulai dari disusunnya UU hingga dibentuknya KPK, namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi meski berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah. Meskipun begitu, sampai sekarang Indonesia masih tercatat sebagai negara yang memiliki nilai indeks korupsi yang cukup tinggi. Menurut hemat saya, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata, tetapi perlu juga dilakukan upaya pencegahan.

Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas bagi para koruptor yang merugikan negara, coba saja masyarakat dilibatkan seperti melakukan jejak pendapat dalam rancangan UU pidana korupsi, mungkin hukuman mati bisa dimasukkan dalam UU karena itu mutlak kehendak dari masyarakat. Mereka para koruptor harus di bumi hanguskan demi menyelamatkan uang negara apalagi status negara kita saat ini terhutang dalam jumlah sangat besar, bayangkan saya berapa banyak hutang negara yang bisa dilunasi dengan uang 271 triliun tersebut.

Satu koruptor yang dihukum mati akan menciutkan para koruptor lain untuk melakukan korupsi, jika cara ini tidak segera dimasukkan kedalam UU, korupsi tidak akan pernah bisa dihapus di negeri ini.

Saya setuju banget jika pemerintah memasukan UU hukam mati bagi mereka yang korupsi, kayanya dengan demikian akan menimbulkan efekjera bagi yang coba-coba korupsi, dengan uang senilai ±271 triliun sangat bisa meringankan beban negara (utang) dari pada dikorupsi mending kasih ke saya aja yah gapapa 1m juga wkwkw.
Meskipun perintah berupa keras untuk memberantas korupsi, nyatanya tetap saja bocor, gara-gara kebijakan-kebijakan pemerintah juga sih untuk menghukumi mereka dengan pasilitas yang wow, tidak ada salahnya jika pemerintah melakukan hukuman mati bagi mereka yang merugikan negara (korup).

Masih banyak yang berani korupsi,bahkan ada yang gak tanggung-tanggung korupsi nya😁sampai bertriliunan,yang jadi kepikiran oleh saya uang sampai triliun-triliun gituh kok ngambilnya gak ke tauan ya?😅😅😅

Bukannya gak ketahuan tepat nya belum ketahuan wa, karena mereka yang mengintai juga perlu beberapa waktu untuk mendapatkan bukti-bukti yang kuat apalagi kasus-kasus besar hingga ratusan triliun rupiah.

[wakier]

Masih banyak yang berani korupsi,bahkan ada yang gak tanggung-tanggung korupsi nya😁sampai bertriliunan,yang jadi kepikiran oleh saya uang sampai triliun-triliun gituh kok ngambilnya gak ke tauan ya?😅😅😅

Bukannya gak ketahuan tepat nya belum ketahuan wa, karena mereka yang mengintai juga perlu beberapa waktu untuk mendapatkan bukti-bukti yang kuat apalagi kasus-kasus besar hingga ratusan triliun rupiah.

Ya betul gan polisi juga perlu bukti yang kuat untuk menangkap para koruptor dan di selidiki terlebih dahulu karena terkadang para koruptor ini bisa bermain pintar di belakang dan pandai menyembunyikan kelakuan busuknya makanya polisi juga ga bisa asal tangkap kalo ga ada bukti yang kuat malah bisa jadi bomeerang dan bisa di tuntut balik kalo ga ada bukti yang kuat. Saya juga heran para koruptor ini ga ada efek jeranya meskipun telah menyaksikan banyak koruptor lainnya yang tertangkap seharusnya mereka ini bisa dijadikan pembelajaran tapi malah ikut ikutan melakukan korupsi karena mereka berpikir hukuman korupsi di indonesia tidak begitu berat di bandingkan maling motor 🫠

[blue Snow]

Masih banyak yang berani korupsi,bahkan ada yang gak tanggung-tanggung korupsi nya😁sampai bertriliunan,yang jadi kepikiran oleh saya uang sampai triliun-triliun gituh kok ngambilnya gak ke tauan ya?😅😅😅

kalau menurut ane sih korupsinya tidak sampai trilunan, kasusnya mungkin trilunan rupiah yang melibatkan banyak pihak dan vendor sehingga diakumulasikan trilunan untuk kerugian negara. Kalau perorang korupsi sampai trilunan, dapat dipastikan PPATK sebagai pengawas langsung transaksi tiap penduduk indonesia akan dapat dengan mudah melaporkan kejanggalan tersebut, Kasusnya kan dimulai dari tahun 2015, koruptornya juga mungkin pinter nyembunyikan duitnya tersebut, ya bisa dengan membeli asset dengan uang cash atau mungkin dibeliin crypto, mana lagi koruptornya anak muda, pasti tahu cara kerja crypto.

[Razmirraz]

Masih banyak yang berani korupsi,bahkan ada yang gak tanggung-tanggung korupsi nya😁sampai bertriliunan,yang jadi kepikiran oleh saya uang sampai triliun-triliun gituh kok ngambilnya gak ke tauan ya?😅😅😅

Mereka (para koruptor) mengambilnya dengan cara nyicil Om, kalau sekaligus ngambilnya dalam jumlah milyaran langsung ketahuan dong, kerugian negara yang diumumkan ke publik merupakan jumlah total keseluruhan yang dikorupsi selama dalam jangka waktu tertentu. Mungkin sebagian besar masih bertanya kenapa bisa kecolongan uang sebanyak itu tanpa sepengetahuan siapa pun, para koruptor akan mudah melakukan korupsi karena adanya kekuasaan ditambah kesempatan serta didukung oleh rendahnya integritas.

Keberanian mereka melakukan korupsi dalam jumlah besar karena ancaman hukuman yang diterima para koruptor sangat ringan. Setiap melakukan aksinya telah diperkirakan sebelumnya, misalnya korupsi dalam jumlah sekian akan menerima hukum sekian tahun, kemudian pihak pengadilan memvonisnya sekian tahun, lalu dapat remisi termasuk 17 Agustus.
Lihat saja perbandingan perlakuan antara para koruptor yang merugikan negara hingga triliunan rupiah dengan maling ayam, kadang mereka terpaksa melakukan hal tersebut karena faktor perut namun dihajar hingga babak belur, sedangkan wajah Harvey Moeis masih sangat mulus dan segar bugar meski telah merugikan negara hingga ratusan triliun.

Korupsi baru bisa dihapus di Indonesia ketika hukuman mati telah ditegakkan, pelakunya langsung dieksekusi dan videonya disiarkan di televisi maupun disebarluaskan di media sosial untuk memberi rasa takut bagi para calon koruptor yang ingin melakukan korupsi.

[kawetsriyanto]

Saya setuju banget jika pemerintah memasukan UU hukam mati bagi mereka yang korupsi, kayanya dengan demikian akan menimbulkan efekjera bagi yang coba-coba korupsi~~~

Kalau untuk saat ini, saya tidak begitu yakin jika pemerintah mau mengabulkan usulan hukuman mati. Meskipun dikabulkan, mesti nantinya kriteria untuk sampai dihukum mati itu bisa sangat complicated. Di Indonesia ini, sebelum hukuman dibuat mesti dicari dulu celahnya. Apalagi kasus korupsi itu merupakan kasus para pejabat negara. Tentu mereka yang di jajaran atas pemerintahan tidak ingin membuat ranjau untuk mereka sendiri. Karena pengesahannya ada pada sidang di DPR, saya tidak yakin usulan seperti ini bakal lolos. Kecuali komposisi orang-orang yang duduk di DPR itu besok-besok benar-benar murni perwakilan rakyat, bukan perwakilan partai.

Meskipun perintah berupa keras untuk memberantas korupsi, nyatanya tetap saja bocor, gara-gara kebijakan-kebijakan pemerintah juga sih untuk menghukumi mereka dengan pasilitas yang wow, tidak ada salahnya jika pemerintah melakukan hukuman mati bagi mereka yang merugikan negara (korup).

Memang tidak ada salahnya mempertimbangakn hukuman mati. Cuman pertanyaannya apakah pemerintah mau menerapkan hukuman seperti ini? Terus terang saya tidak yakin. Yang ada sebaliknya, hukuman koruptor makin banyak potongannya.  

[pusaka]

Masih banyak yang berani korupsi,bahkan ada yang gak tanggung-tanggung korupsi nya😁sampai bertriliunan,yang jadi kepikiran oleh saya uang sampai triliun-triliun gituh kok ngambilnya gak ke tauan ya?😅😅😅

kalau menurut ane sih korupsinya tidak sampai trilunan, kasusnya mungkin trilunan rupiah yang melibatkan banyak pihak dan vendor sehingga diakumulasikan trilunan untuk kerugian negara. Kalau perorang korupsi sampai trilunan, dapat dipastikan PPATK sebagai pengawas langsung transaksi tiap penduduk indonesia akan dapat dengan mudah melaporkan kejanggalan tersebut, Kasusnya kan dimulai dari tahun 2015, koruptornya juga mungkin pinter nyembunyikan duitnya tersebut, ya bisa dengan membeli asset dengan uang cash atau mungkin dibeliin crypto, mana lagi koruptornya anak muda, pasti tahu cara kerja crypto.

Pastinya banyak pihak terlibat dalam kasus korupsi, sebab tidak mudah juga jika para koruptor melakukannya sendiri, pasti mereka juga harus melibatkan orang lain agar sesuatu yang mereka lakukan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan juga totalnya hingga triliunan itu pasti dalam waktu bertahun tahun sehingga jumlah total terkumpul mencapai angka yang sangat fantastis.
Ini adalah bukti nyata bahwa di negara kita para koruptor masih mudah untuk melakukan yang merugikan negara ini, terlebih jika mereka memiliki pengaruh yang besar, para kroco di bawah mana mungkin akan berani untuk speak up meskipun mereka tahu dan bisa  jadi mereka juga mendapatkan uang tutup mulut.
Ya mereka pasti akan menggunakan uang itu sebisa mungkin agar tidak terendus, buktinya masih banyak kasus pencucian uang. Kita sebagai rakyar kecil hanya bisa menonton apa yang dilakukan oleh orang orang yang memiliki pengaruh di negara ini.

[MiauKitchen]

Masih banyak yang berani korupsi,bahkan ada yang gak tanggung-tanggung korupsi nya😁sampai bertriliunan,yang jadi kepikiran oleh saya uang sampai triliun-triliun gituh kok ngambilnya gak ke tauan ya?😅😅😅

kalau menurut ane sih korupsinya tidak sampai trilunan, kasusnya mungkin trilunan rupiah yang melibatkan banyak pihak dan vendor sehingga diakumulasikan trilunan untuk kerugian negara. Kalau perorang korupsi sampai trilunan, dapat dipastikan PPATK sebagai pengawas langsung transaksi tiap penduduk indonesia akan dapat dengan mudah melaporkan kejanggalan tersebut, Kasusnya kan dimulai dari tahun 2015, koruptornya juga mungkin pinter nyembunyikan duitnya tersebut, ya bisa dengan membeli asset dengan uang cash atau mungkin dibeliin crypto, mana lagi koruptornya anak muda, pasti tahu cara kerja crypto.

Pastinya banyak pihak terlibat dalam kasus korupsi, sebab tidak mudah juga jika para koruptor melakukannya sendiri, pasti mereka juga harus melibatkan orang lain agar sesuatu yang mereka lakukan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan juga totalnya hingga triliunan itu pasti dalam waktu bertahun tahun sehingga jumlah total terkumpul mencapai angka yang sangat fantastis.
Ini adalah bukti nyata bahwa di negara kita para koruptor masih mudah untuk melakukan yang merugikan negara ini, terlebih jika mereka memiliki pengaruh yang besar, para kroco di bawah mana mungkin akan berani untuk speak up meskipun mereka tahu dan bisa  jadi mereka juga mendapatkan uang tutup mulut.
Ya mereka pasti akan menggunakan uang itu sebisa mungkin agar tidak terendus, buktinya masih banyak kasus pencucian uang. Kita sebagai rakyar kecil hanya bisa menonton apa yang dilakukan oleh orang orang yang memiliki pengaruh di negara ini.

Pastinya jika korupsi sendiri mungkin sangat sulit,tapi jika melibatkan banyak pihak tentu nya akan sangat mempermudah korupsi tersebut.
Tapi masih banyak yang mau ya untuk menjalankan korupsi,apakah karena ke pepet butuh duit atau bagai mana ya,apa karena mutlak keinginan pribadi saja.

[Kriptogram14]

Masih banyak yang berani korupsi,bahkan ada yang gak tanggung-tanggung korupsi nya😁sampai bertriliunan,yang jadi kepikiran oleh saya uang sampai triliun-triliun gituh kok ngambilnya gak ke tauan ya?😅😅😅

kalau menurut ane sih korupsinya tidak sampai trilunan, kasusnya mungkin trilunan rupiah yang melibatkan banyak pihak dan vendor sehingga diakumulasikan trilunan untuk kerugian negara. Kalau perorang korupsi sampai trilunan, dapat dipastikan PPATK sebagai pengawas langsung transaksi tiap penduduk indonesia akan dapat dengan mudah melaporkan kejanggalan tersebut, Kasusnya kan dimulai dari tahun 2015, koruptornya juga mungkin pinter nyembunyikan duitnya tersebut, ya bisa dengan membeli asset dengan uang cash atau mungkin dibeliin crypto, mana lagi koruptornya anak muda, pasti tahu cara kerja crypto.

Pastinya banyak pihak terlibat dalam kasus korupsi, sebab tidak mudah juga jika para koruptor melakukannya sendiri, pasti mereka juga harus melibatkan orang lain agar sesuatu yang mereka lakukan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan juga totalnya hingga triliunan itu pasti dalam waktu bertahun tahun sehingga jumlah total terkumpul mencapai angka yang sangat fantastis.
Ini adalah bukti nyata bahwa di negara kita para koruptor masih mudah untuk melakukan yang merugikan negara ini, terlebih jika mereka memiliki pengaruh yang besar, para kroco di bawah mana mungkin akan berani untuk speak up meskipun mereka tahu dan bisa  jadi mereka juga mendapatkan uang tutup mulut.
Ya mereka pasti akan menggunakan uang itu sebisa mungkin agar tidak terendus, buktinya masih banyak kasus pencucian uang. Kita sebagai rakyar kecil hanya bisa menonton apa yang dilakukan oleh orang orang yang memiliki pengaruh di negara ini.

Pastinya jika korupsi sendiri mungkin sangat sulit,tapi jika melibatkan banyak pihak tentu nya akan sangat mempermudah korupsi tersebut.
Tapi masih banyak yang mau ya untuk menjalankan korupsi,apakah karena ke pepet butuh duit atau bagai mana ya,apa karena mutlak keinginan pribadi saja.

semua itu karna ada kesempatan dan kemauan dari mereka sendiri, rata-rata yang korupsi itu bukan karna ke pepet, tetapi kerna sudah ke enakan mendapatkan uang yang banyak tanpa bekerja susah payah, karna kebanyakan yang korupsi itu adalah orang kaya yang harta mereka sudah melimpah ruah, karna nafsu mereka terhadap kakayaan dan harta yang banyak sehingga membuat mereka inging mendapatkan uang yang banyak dan lebih banyak, cara kotor pun mereka lakukan demi keinginan mereka akan kekayaan walaupun hasil dari hak orang laen, caranya adalah dengan memiskinkan mereka dan tanpa takut akan sogokan dari mereka, hukum harus tetap adil tanpa pandang bulu, kalau itu semua sudah jalan maka kasus korupsi akan mudah di tangani.

[Yokkattannee]

Masih banyak yang berani korupsi,bahkan ada yang gak tanggung-tanggung korupsi nya😁sampai bertriliunan,yang jadi kepikiran oleh saya uang sampai triliun-triliun gituh kok ngambilnya gak ke tauan ya?😅😅😅

Bukannya gak ketahuan tepat nya belum ketahuan wa, karena mereka yang mengintai juga perlu beberapa waktu untuk mendapatkan bukti-bukti yang kuat apalagi kasus-kasus besar hingga ratusan triliun rupiah.

Ya betul gan polisi juga perlu bukti yang kuat untuk menangkap para koruptor dan di selidiki terlebih dahulu karena terkadang para koruptor ini bisa bermain pintar di belakang dan pandai menyembunyikan kelakuan busuknya makanya polisi juga ga bisa asal tangkap kalo ga ada bukti yang kuat malah bisa jadi bomeerang dan bisa di tuntut balik kalo ga ada bukti yang kuat. Saya juga heran para koruptor ini ga ada efek jeranya meskipun telah menyaksikan banyak koruptor lainnya yang tertangkap seharusnya mereka ini bisa dijadikan pembelajaran tapi malah ikut ikutan melakukan korupsi karena mereka berpikir hukuman korupsi di indonesia tidak begitu berat di bandingkan maling motor 🫠

Kaya itu deh jadi penyebab nya. Jadi hukuman di negara ini kayanya kerliru deh, sebab maling motor dan korupsi bagaikan langit dan bumi(hukumannya) dipikir-pikir mending korupsi aja ya daripada maling motor udah hukum lumayan berat digebukin masa lagi.
Banyak penonton termasuk saya terheran-heran dengan apa yang terjadi, kok bisa korupsi hukuman terlihat sepele meskipun merugikan banyak pihak termasuk merugikan negara.

[Mr.sprin]

Masih banyak yang berani korupsi,bahkan ada yang gak tanggung-tanggung korupsi nya😁sampai bertriliunan,yang jadi kepikiran oleh saya uang sampai triliun-triliun gituh kok ngambilnya gak ke tauan ya?😅😅😅

Bukannya gak ketahuan tepat nya belum ketahuan wa, karena mereka yang mengintai juga perlu beberapa waktu untuk mendapatkan bukti-bukti yang kuat apalagi kasus-kasus besar hingga ratusan triliun rupiah.

Ya betul gan polisi juga perlu bukti yang kuat untuk menangkap para koruptor dan di selidiki terlebih dahulu karena terkadang para koruptor ini bisa bermain pintar di belakang dan pandai menyembunyikan kelakuan busuknya makanya polisi juga ga bisa asal tangkap kalo ga ada bukti yang kuat malah bisa jadi bomeerang dan bisa di tuntut balik kalo ga ada bukti yang kuat. Saya juga heran para koruptor ini ga ada efek jeranya meskipun telah menyaksikan banyak koruptor lainnya yang tertangkap seharusnya mereka ini bisa dijadikan pembelajaran tapi malah ikut ikutan melakukan korupsi karena mereka berpikir hukuman korupsi di indonesia tidak begitu berat di bandingkan maling motor 🫠

Kaya itu deh jadi penyebab nya. Jadi hukuman di negara ini kayanya kerliru deh, sebab maling motor dan korupsi bagaikan langit dan bumi(hukumannya) dipikir-pikir mending korupsi aja ya daripada maling motor udah hukum lumayan berat digebukin masa lagi.
Banyak penonton termasuk saya terheran-heran dengan apa yang terjadi, kok bisa korupsi hukuman terlihat sepele meskipun merugikan banyak pihak termasuk merugikan negara.

emang sudah terbiasa kek gitu, sudah jadi makanan sehari-hari kalau korupsi itu meraja lela bagi kalangan pejabat dan penguasa negara, bagi mereka korupsi itu sudah menjadi sebuah hobi dan kebiasaan karna kalau di bilang mereka kepepet melakukan korupsi menurut saya tidak juga, karna para karupsi itu dari kalangan atas bukan dari kalangan bawah, mereka adalah para orang-orang terhormat, punya jabatan yang tinggi dan melalukan itu karna udah kebiasaan mereka dari pertama mereka mendapatkan jabatan itu sendiri harus ada setoran, otomatis di saat mereka menjabat ya balikin modal dulu habistu jadi makanan sehari-hari karna sudah keenakan mengambil yang bukan milik mereka, pekerjaan paling enak ya mengambil uang hak milik orang laen tanpa harus bekerja keras, orang seperti itu harus dimiskinkan, dan di kurung dalam penjara para narkoba dan kasus pembunuhan, biar mereka merasakan gimana nasip penjara yang tidak di fasilitasi se akan-akan ruang pejabat negara.

[Yokkattannee]

Masih banyak yang berani korupsi,bahkan ada yang gak tanggung-tanggung korupsi nya😁sampai bertriliunan,yang jadi kepikiran oleh saya uang sampai triliun-triliun gituh kok ngambilnya gak ke tauan ya?😅😅😅

Bukannya gak ketahuan tepat nya belum ketahuan wa, karena mereka yang mengintai juga perlu beberapa waktu untuk mendapatkan bukti-bukti yang kuat apalagi kasus-kasus besar hingga ratusan triliun rupiah.

Ya betul gan polisi juga perlu bukti yang kuat untuk menangkap para koruptor dan di selidiki terlebih dahulu karena terkadang para koruptor ini bisa bermain pintar di belakang dan pandai menyembunyikan kelakuan busuknya makanya polisi juga ga bisa asal tangkap kalo ga ada bukti yang kuat malah bisa jadi bomeerang dan bisa di tuntut balik kalo ga ada bukti yang kuat. Saya juga heran para koruptor ini ga ada efek jeranya meskipun telah menyaksikan banyak koruptor lainnya yang tertangkap seharusnya mereka ini bisa dijadikan pembelajaran tapi malah ikut ikutan melakukan korupsi karena mereka berpikir hukuman korupsi di indonesia tidak begitu berat di bandingkan maling motor 🫠

Kaya itu deh jadi penyebab nya. Jadi hukuman di negara ini kayanya kerliru deh, sebab maling motor dan korupsi bagaikan langit dan bumi(hukumannya) dipikir-pikir mending korupsi aja ya daripada maling motor udah hukum lumayan berat digebukin masa lagi.
Banyak penonton termasuk saya terheran-heran dengan apa yang terjadi, kok bisa korupsi hukuman terlihat sepele meskipun merugikan banyak pihak termasuk merugikan negara.

emang sudah terbiasa kek gitu, sudah jadi makanan sehari-hari kalau korupsi itu meraja lela bagi kalangan pejabat dan penguasa negara, bagi mereka korupsi itu sudah menjadi sebuah hobi dan kebiasaan karna kalau di bilang mereka kepepet melakukan korupsi menurut saya tidak juga, karna para karupsi itu dari kalangan atas bukan dari kalangan bawah, mereka adalah para orang-orang terhormat, punya jabatan yang tinggi dan melalukan itu karna udah kebiasaan mereka dari pertama mereka mendapatkan jabatan itu sendiri harus ada setoran, otomatis di saat mereka menjabat ya balikin modal dulu habistu jadi makanan sehari-hari karna sudah keenakan mengambil yang bukan milik mereka, pekerjaan paling enak ya mengambil uang hak milik orang laen tanpa harus bekerja keras, orang seperti itu harus dimiskinkan, dan di kurung dalam penjara para narkoba dan kasus pembunuhan, biar mereka merasakan gimana nasip penjara yang tidak di fasilitasi se akan-akan ruang pejabat negara.

Hukuman seperti itu mungkin saja efektif untuk mencegah lebih banyak koruptor di Indonesia ini tapi sayang malah terbalik deh, otak nya dimana yah sehingga kejadian seperti ini terulang kembali? Apa sih tugas mereka untuk negara ini, jika mereka hanya tidur pada waktu kerja saya juga bisa banget mengapa harus kuliah tinggi-tinggi yah kalau kejadian nya hanya begitu. Terkadang ucapan mereka bisa bikin orang percaya namun pada kenyataannya tidak demikian.

[Rampagoe004]

Keberanian mereka melakukan korupsi dalam jumlah besar karena ancaman hukuman yang diterima para koruptor sangat ringan. Setiap melakukan aksinya telah diperkirakan sebelumnya, misalnya korupsi dalam jumlah sekian akan menerima hukum sekian tahun, kemudian pihak pengadilan memvonisnya sekian tahun, lalu dapat remisi termasuk 17 Agustus.

Ane setuju sekali gan. Misalnya ada koruptor yang ketahun korupsi 100 miliar. Ketahuan. Dapat tangkap dan diperiksa. Nah selama prosesnya itu dia bisa menyuap kepolisian, kehakiman, pengaraca, dan pihak pihak terkait lainnya. Setelah itu dibacakanlah hukumannya dan dinyatakan bersalah dan dipenjara. Karena ga mungkin juga kalau sudah ketahuan ga dipenjara. Tentu akan menjadi sasaran publik. Nah dipenjara dulu kemudian disediakanlah penjara vip layaknya hotel, bisa keluar masuk penjara asal jangan ketahuan, serta akan ada remisi setiap tahunnya sehingga dia bisa keluar secara legal. Dan ane yakin dia masih menyisakan uang puluhan miliar hasil dari korupsi yang bisa dinikmati.

[erep]

Keberanian mereka melakukan korupsi dalam jumlah besar karena ancaman hukuman yang diterima para koruptor sangat ringan. Setiap melakukan aksinya telah diperkirakan sebelumnya, misalnya korupsi dalam jumlah sekian akan menerima hukum sekian tahun, kemudian pihak pengadilan memvonisnya sekian tahun, lalu dapat remisi termasuk 17 Agustus.

Ane setuju sekali gan. Misalnya ada koruptor yang ketahun korupsi 100 miliar. Ketahuan. Dapat tangkap dan diperiksa. Nah selama prosesnya itu dia bisa menyuap kepolisian, kehakiman, pengaraca, dan pihak pihak terkait lainnya. Setelah itu dibacakanlah hukumannya dan dinyatakan bersalah dan dipenjara. Karena ga mungkin juga kalau sudah ketahuan ga dipenjara. Tentu akan menjadi sasaran publik. Nah dipenjara dulu kemudian disediakanlah penjara vip layaknya hotel, bisa keluar masuk penjara asal jangan ketahuan, serta akan ada remisi setiap tahunnya sehingga dia bisa keluar secara legal. Dan ane yakin dia masih menyisakan uang puluhan miliar hasil dari korupsi yang bisa dinikmati.

Perlakuan khusus yang diterima koruptor sejak ditetapkan sebagai tersangka, kemudian menjadi terdakwa dan berakhir sebagai tahanan membuat mereka tidak pernah jera, proses hukumnya juga hanya menjerat koruptor saja tanpa melibatkan kerabat maupun keluarga yang terlibat dalam pencucian uang hasil korupsi.

Ringannya hukuman yang diterima dan perlakuan khusus saat dipenjara seperti difasilitasi dengan kemewahan dengan disediakan berbagai fasilitas khusus membuat korupsi sangat sulit dihapus. Coba saja jika hak politiknya dicabut bagi terpidana kasus korupsi dan mereka dimiskinkan ketika menjadi tersangka, mungkin angka korupsi akan menurun drastis karena koruptor lebih takut harta kekayaannya disita dan tidak bisa mengikuti pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah daripada dipenjara dalam waktu beberapa tahun saja.

[Kriptogram14]

Perlakuan khusus yang diterima koruptor sejak ditetapkan sebagai tersangka, kemudian menjadi terdakwa dan berakhir sebagai tahanan membuat mereka tidak pernah jera, proses hukumnya juga hanya menjerat koruptor saja tanpa melibatkan kerabat maupun keluarga yang terlibat dalam pencucian uang hasil korupsi.

Ringannya hukuman yang diterima dan perlakuan khusus saat dipenjara seperti difasilitasi dengan kemewahan dengan disediakan berbagai fasilitas khusus membuat korupsi sangat sulit dihapus. Coba saja jika hak politiknya dicabut bagi terpidana kasus korupsi dan mereka dimiskinkan ketika menjadi tersangka, mungkin angka korupsi akan menurun drastis karena koruptor lebih takut harta kekayaannya disita dan tidak bisa mengikuti pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah daripada dipenjara dalam waktu beberapa tahun saja.

bener sekali gan, mereka itu tidak akan pernah jera yang namanya korupsi kalau mereka saja di fasilitasi ketika kenak hukuman penjara, mereka bisa keluar negeri liburan karna uang masih di dalam rekening pribadi, tidak di bekukan dan disita negara, mereka didalam penjara ibarat orang lagi tamasya bisa kemana-mana seenak mereka asal ada izin dari orang lapas, kalau kita bukan siapa-siapa apakah mereka mengizinkan kita untuk liburan beberapa hari karna suntuk didalam penjara? Oh tentu tidak, hanya bagi mereka-mereka yang bisa menikmati seperti itu tidak berlaku untuk kita yang bukan siapa-siapa.

Sungguh disayangkan hukum di negeri ini, tajam kebawah tumpul ke atas, yang bawah di injak-injak yang atas di hormati selayaknya kepada pejabat negara, kalau sudah kenal hukuman penjara tidak ada lagi istilah pejabat maupun bukan pejabat, disana semua sama, semua setara, jangan di beda-bedakan, setelah mereka keluar dari penjara tidak ada kata penyesalahn bagi mereka sipelaku korupsi, malah makin melunjak setelah keluar penjara, karna mereka masih mempunyai akses untuk bisa korupsi balek, hukuman yanh pantas untuk mereka ya harus di miskinkan, sita semua aset mereka termasuk keluarga mereka sendiri, agar mereka bisa merasakan kemiskinan.

[Awak Bambi]

bener sekali gan, mereka itu tidak akan pernah jera yang namanya korupsi kalau mereka saja di fasilitasi ketika kenak hukuman penjara, mereka bisa keluar negeri liburan karna uang masih di dalam rekening pribadi, tidak di bekukan dan disita negara, mereka didalam penjara ibarat orang lagi tamasya bisa kemana-mana seenak mereka asal ada izin dari orang lapas, kalau kita bukan siapa-siapa apakah mereka mengizinkan kita untuk liburan beberapa hari karna suntuk didalam penjara? Oh tentu tidak, hanya bagi mereka-mereka yang bisa menikmati seperti itu tidak berlaku untuk kita yang bukan siapa-siapa.

Sungguh disayangkan hukum di negeri ini, tajam kebawah tumpul ke atas, yang bawah di injak-injak yang atas di hormati selayaknya kepada pejabat negara, kalau sudah kenal hukuman penjara tidak ada lagi istilah pejabat maupun bukan pejabat, disana semua sama, semua setara, jangan di beda-bedakan, setelah mereka keluar dari penjara tidak ada kata penyesalahn bagi mereka sipelaku korupsi, malah makin melunjak setelah keluar penjara, karna mereka masih mempunyai akses untuk bisa korupsi balek, hukuman yanh pantas untuk mereka ya harus di miskinkan, sita semua aset mereka termasuk keluarga mereka sendiri, agar mereka bisa merasakan kemiskinan.

Saat ini begitu mirisnya tentang korupsi yang terjadi negeri ini, tidak peduli dengan apa yang terjadi yang mereka peduli hannya diri sendiri dan keluarganya, dengan perekonomian yang semakin meningkat beban masyarakat yang di pingkul cukup berat, pejabat malah semena mena menghambur hamburkan uang untuk diri dan keluarganya, dengan begitu di saat mereka ketahuan dengan apa yang mereka lakukan tidak ada efek jera sama sekali di negeri ini yang diberikan untuk para koruptor, penjara bukanlah solusi untuk para koruptor yang rakus dengan kekuasaan.

negeri ini perlu di ubah tentang efek jera atau hukuman pada koruptor dengan memiskinkan mereka itu akan menjadi solusi saat ini dengan begitu mereka saya kira akan terkendali, dengan mempenjarakan tikus negara ini bukanlah cara yang signifikat bagi negeri, mereka banyak cara menyimpan uang di saku saku pribadi mereka untuk keluarga dan dirinya ini mengakibatkan ke fatalan negara dalam meringkus para penjahat koruptor.

[jcojci]

Keberanian mereka melakukan korupsi dalam jumlah besar karena ancaman hukuman yang diterima para koruptor sangat ringan. Setiap melakukan aksinya telah diperkirakan sebelumnya, misalnya korupsi dalam jumlah sekian akan menerima hukum sekian tahun, kemudian pihak pengadilan memvonisnya sekian tahun, lalu dapat remisi termasuk 17 Agustus.

Ane setuju sekali gan. Misalnya ada koruptor yang ketahun korupsi 100 miliar. Ketahuan. Dapat tangkap dan diperiksa. Nah selama prosesnya itu dia bisa menyuap kepolisian, kehakiman, pengaraca, dan pihak pihak terkait lainnya. Setelah itu dibacakanlah hukumannya dan dinyatakan bersalah dan dipenjara. Karena ga mungkin juga kalau sudah ketahuan ga dipenjara. Tentu akan menjadi sasaran publik. Nah dipenjara dulu kemudian disediakanlah penjara vip layaknya hotel, bisa keluar masuk penjara asal jangan ketahuan, serta akan ada remisi setiap tahunnya sehingga dia bisa keluar secara legal. Dan ane yakin dia masih menyisakan uang puluhan miliar hasil dari korupsi yang bisa dinikmati.

Betul Om. Koruptor yang masih dalam proses penyelidikan bisa menyuruh orang-orang yang berada di lingkarannya untuk menyegerakan menyuap pihak-pihak yang terkait supaya bisa membantu meringankan hukumannya. Seandainya saja ada hukuman untuk dimiskinkan aset-asetnya dan diambil alih oleh negara, mungkin dia tidak bisa bergerak. Tapi ini juga tergantung dari orang-orang yang akan mengelola aset-aset tersebut.

Sulit untuk memberantas korupsi karena sudah mengakar dimana-mana. Dari bawah saja sudah banyak yang korupsi, apalagi yang di atas sana. Koruptor-koruptor yang tertangkap juga tidak mendapatkan hukuman yang seharusnya karena masih bisa keluar masuk penjara dengan mudahnya. Apalagi kalau mereka bisa "bekerja sama" dengan pihak-pihak lainnya, tentunya mereka hanya pindah "tidur" di penjara tapi penjaranya sudah kelas VIP.

[mamesso]

~Snip~

Betul Om. Koruptor yang masih dalam proses penyelidikan bisa menyuruh orang-orang yang berada di lingkarannya untuk menyegerakan menyuap pihak-pihak yang terkait supaya bisa membantu meringankan hukumannya. Seandainya saja ada hukuman untuk dimiskinkan aset-asetnya dan diambil alih oleh negara, mungkin dia tidak bisa bergerak. Tapi ini juga tergantung dari orang-orang yang akan mengelola aset-aset tersebut.

Sulit untuk memberantas korupsi karena sudah mengakar dimana-mana. Dari bawah saja sudah banyak yang korupsi, apalagi yang di atas sana. Koruptor-koruptor yang tertangkap juga tidak mendapatkan hukuman yang seharusnya karena masih bisa keluar masuk penjara dengan mudahnya. Apalagi kalau mereka bisa "bekerja sama" dengan pihak-pihak lainnya, tentunya mereka hanya pindah "tidur" di penjara tapi penjaranya sudah kelas VIP.

Miskin moral dan seperti orang yang tidak pernah melihat duit, begitulah pandangan saya pada orang-orang yang menerima suap dari para koruptor. Agak sedikit aneh sih pola pikir orang Indonesia khususnya mereka yang menjabat di posisi tertentu, sumpah jabatan dianggap seperti formalitas saja tanpa ada rasa takut sedikit pun pada Tuhannya.

Jika ditanyakan pada para koruptor dan pihak yang menerima suap dari koruptor untuk meringankan hukumannya apakah kalian takut masuk neraka, semuanya akan memberi jawaban yang sama, mereka pasti takut masuk neraka, tapi anehnya mereka tidak takut pada Tuhannya, buktinya segala yang dilarang dalam agama seperti mencuri (korupsi bahasa kerennya) masih berani mereka lakukan. Butuh terobosan terbaru untuk menghilangkan korupsi di Indonesia seperti disahkan UU hukuman mati, dimiskinkan, dipotong tangan dan dicabut hak politik dan dipecat secara tidak hormat dari jabatannya jika pelakunya ASN.

[evnxx]

Kalau menurut ane cara menghapus korupsi merupakan hal yang sangat rumit, apalagi kalau kita ngomongnya di Indonesia. Namun ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh  pemerintah yaitu memperbaiki sistem nya. ya sistem! Sistem nya yang terlalu berlapis lapis antara pemerintah dan penerima manfaat. Dari atasan minta kepada bawahan, bawahan meminta ke bawahan lagi, (entah berapa lapis ini ya) hingga sampai ke vendor, bagaimana kita mengharapkan vendor yang bagus kalau dari atas aja udah ngaco.

[strunberg]

negeri ini perlu di ubah tentang efek jera atau hukuman pada koruptor dengan memiskinkan mereka itu akan menjadi solusi saat ini dengan begitu mereka saya kira akan terkendali, dengan mempenjarakan tikus negara ini bukanlah cara yang signifikat bagi negeri, mereka banyak cara menyimpan uang di saku saku pribadi mereka untuk keluarga dan dirinya ini mengakibatkan ke fatalan negara dalam meringkus para penjahat koruptor.

Betul Gan ane pikir memiskinkan koruptor adalah solusi terbaik untuk saat ini karena hukuman mati yang tidak bisa diterapkan akibat adanya ham yang tidak saya sukai itu.

[mamesso]

~Snip~

Betul Gan ane pikir memiskinkan koruptor adalah solusi terbaik untuk saat ini karena hukuman mati yang tidak bisa diterapkan akibat adanya ham yang tidak saya sukai itu.

HAM selalu dijadikan alat atau penghalang tegaknya hukuman mati, memiskinkan koruptor atau mencabut hak politiknya dan mem-blacklist dari segala aspek yang berkaitan dengan pemerintah. Padahal korupsi dan HAM memiliki korelasi sangat jelas karena hampir dari semua kasus korupsi yang sudah terungkap maupun yang sebelum terungkap selalu diikuti oleh pelanggaran HAM secara langsung maupun tidak langsung.

Terjadinya kasus korupsi selalu diawali penyalahgunaan kekuasaan, maksud saya korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dapat menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat kelas bawah karena secara tidak langsung perbuatan yang mereka lakukan telah merampas hak masyarakat dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Jika HAM selalu dijadikan tameng untuk tegaknya hukum setimpal bagi pelaku korupsi, maka korupsi akan menjadi bom waktu dalam sistem pemerintahan dan menjadi gambaran lemahnya tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Korupsi telah meninggalkan luka yang begitu besar bagi masyarakat kecil karena dapat menghasilkan kemiskinan, bobroknya pelayanan publik seperti kesehatan dan kurangnya fasilitas memadai dalam dunia pendidikan. Ujung-ujungnya masyarakat kecil yang menerima dampak akibat terjadinya korupsi, lihat saja berita yang tersebar di berbagai media banyak terjadinya banjir, longsor dan yang lebih parah infrastruktur hancur akibat dibangun asal jadi yang menyebabkan terganggunya transportasi, semua itu terjadi akibat korupsi.

Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh koruptor merupakan pelanggaran HAM yang sesungguhnya karena telah menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat kecil, jadi sangat tidak masuk akal jika hukuman seperti memiskinkan atau hukuman mati untuk para koruptor dianggap pelanggaran HAM karena merekalah pelanggaran HAM yang sesungguhnya.

[jcojci]

Miskin moral dan seperti orang yang tidak pernah melihat duit, begitulah pandangan saya pada orang-orang yang menerima suap dari para koruptor. Agak sedikit aneh sih pola pikir orang Indonesia khususnya mereka yang menjabat di posisi tertentu, sumpah jabatan dianggap seperti formalitas saja tanpa ada rasa takut sedikit pun pada Tuhannya.

Jika ditanyakan pada para koruptor dan pihak yang menerima suap dari koruptor untuk meringankan hukumannya apakah kalian takut masuk neraka, semuanya akan memberi jawaban yang sama, mereka pasti takut masuk neraka, tapi anehnya mereka tidak takut pada Tuhannya, buktinya segala yang dilarang dalam agama seperti mencuri (korupsi bahasa kerennya) masih berani mereka lakukan. Butuh terobosan terbaru untuk menghilangkan korupsi di Indonesia seperti disahkan UU hukuman mati, dimiskinkan, dipotong tangan dan dicabut hak politik dan dipecat secara tidak hormat dari jabatannya jika pelakunya ASN.

Yah, begitulah yang terjadi Om. Sumpah jabatan itu hanya di awal mereka diangkat tapi ketika mereka sudah mulai masuk ke dalam lingkaran pekerjaannya, sumpah itu tidak akan pernah diingat karena ada bau uang yang sangat harum yang menggoda mereka. Mereka ini demi ingin mendapatkan kekayaan yang lebih banyak, tidak memperdulikan bahwa apa yang mereka lakukan sudah di bawah sumpah dan seharusnya mereka tidak boleh melakukan korupsi itu. Dan ketika mereka sudah bertemu dengan "rekan-rekan sekelompoknya" yang juga melakukan korupsi, mereka akan semakin jauh dari sumpah jabatan itu.

Mereka tidak akan ingat neraka karena mereka mengejar hal-hal yang bersifat keduniawian. Mereka tidak akan takut dengan apapun bahkan jika mereka sampai tertangkap, mereka masih bisa tetap mengontrol apa yang mereka lakukan. Ya, butuh terobosan terbaru untuk bisa menghilangkan korupsi tapi itu sulit karena mereka-mereka yang masih melakukannya, memiliki jaringan yang sangat kuat dan sulit untuk diputus. Diperlukan keberanian dari aparat-aparat yang masih jujur untuk bisa membantu mengurangi dan bahkan menghilangkan korupsi.

[Reredmi896]

Miskin moral dan seperti orang yang tidak pernah melihat duit, begitulah pandangan saya pada orang-orang yang menerima suap dari para koruptor. Agak sedikit aneh sih pola pikir orang Indonesia khususnya mereka yang menjabat di posisi tertentu, sumpah jabatan dianggap seperti formalitas saja tanpa ada rasa takut sedikit pun pada Tuhannya.

Jika ditanyakan pada para koruptor dan pihak yang menerima suap dari koruptor untuk meringankan hukumannya apakah kalian takut masuk neraka, semuanya akan memberi jawaban yang sama, mereka pasti takut masuk neraka, tapi anehnya mereka tidak takut pada Tuhannya, buktinya segala yang dilarang dalam agama seperti mencuri (korupsi bahasa kerennya) masih berani mereka lakukan. Butuh terobosan terbaru untuk menghilangkan korupsi di Indonesia seperti disahkan UU hukuman mati, dimiskinkan, dipotong tangan dan dicabut hak politik dan dipecat secara tidak hormat dari jabatannya jika pelakunya ASN.

Yah, begitulah yang terjadi Om. Sumpah jabatan itu hanya di awal mereka diangkat tapi ketika mereka sudah mulai masuk ke dalam lingkaran pekerjaannya, sumpah itu tidak akan pernah diingat karena ada bau uang yang sangat harum yang menggoda mereka. Mereka ini demi ingin mendapatkan kekayaan yang lebih banyak, tidak memperdulikan bahwa apa yang mereka lakukan sudah di bawah sumpah dan seharusnya mereka tidak boleh melakukan korupsi itu. Dan ketika mereka sudah bertemu dengan "rekan-rekan sekelompoknya" yang juga melakukan korupsi, mereka akan semakin jauh dari sumpah jabatan itu.

Mereka tidak akan ingat neraka karena mereka mengejar hal-hal yang bersifat keduniawian. Mereka tidak akan takut dengan apapun bahkan jika mereka sampai tertangkap, mereka masih bisa tetap mengontrol apa yang mereka lakukan. Ya, butuh terobosan terbaru untuk bisa menghilangkan korupsi tapi itu sulit karena mereka-mereka yang masih melakukannya, memiliki jaringan yang sangat kuat dan sulit untuk diputus. Diperlukan keberanian dari aparat-aparat yang masih jujur untuk bisa membantu mengurangi dan bahkan menghilangkan korupsi.

bukan miskin moral lagi tapi sudah hilang moralnya, seberapa pun orang itu kaya dan banyak duit, kalo moral nya sudah hilang dan ada jalan untuk melancarkan rencana korupsi dan atau suap menyuap dan di dukung orang orang yang berkepentingan dia akan tutup mata dan akan melancarkan aksinya, hukuman urusan belakangan , karena koruptor di negara kita di manjakan dengan hukum.

bagi mereka (koruptor) agama di jadikan mainan. lihat lah di persidangan banyak para tersangka memakai atribut keagamaan biar kelihatan alim  hanya untuk formalitas, bagi saya itu menjijikan.

UU hukuman mati untuk koruptor bukan tidak bisa di sahkan, tapi sulit tidak ada pejabat atau petinggi negeri ini yang bisa mengesahkan UU hukuman mati, karena semuanya punya kepentingan masing-masing. hanya sedikit pejabat yang jujur, kebanyakan pejabat di negeri ini adalah (OKNUM)

[Furious 7]

Betul Gan ane pikir memiskinkan koruptor adalah solusi terbaik untuk saat ini karena hukuman mati yang tidak bisa diterapkan akibat adanya ham yang tidak saya sukai itu.

Padahal saya rasa hukuman mati juga pantas hanya saja memang ada beberapa kendala yang sulit untuk dilabrak karena pada akhirnya ada aturan dengan HAM dan lainnya justru itu dijadikan senjata agar dalih "manusia bisa berubah" tetapi justru itulah yang selalu menjadi polemik dimana pada akhirnya para koruptor ini menjadi seperti ada pertahanan dan bahkan mereka masih bisa tersenyum bahkan setelah masuk penjara. Lucunya untuk negeri kita bahkan setelah mereka dipenjara pun terkadang ada beberapa hal konyol yang terjadi misalkan beberapa tersangka yang bebas pergi kemana saja, kenyamanan dalam penjara bahkan yang terbaru adalah ada seorang koruptor yang bebas karena mendapatkan pemotongan tahanan karena dianggap berkelakuan baik ketika dia menjabat.
Ini jelas konyol ketika terbukti bersalah korupsi tetapi masih dianggap memiliki kelakuan yang baik ketika mereka menjabat. tetapi disisi lain memang hal seperti ini menjadi lumrah karena kalau tidak aneh bukan wakanda namanya wkwkwk

Harus ada perombakan aturan untuk hukuman karena bagaimanapun juga saya berani menjamin bahwa korupsi tidak akan pernah hilang tetapi setidaknya para pelanggar yang terbukti mereka harus merasakan kesengsaraan dan itu adalah hal yang pantas karena telah merugikan banyak pihak hanya saja untuk negara kita hal itu juga tidak akan bisa untuk terjadi.

[Rampagoe004]

Padahal saya rasa hukuman mati juga pantas hanya saja memang ada beberapa kendala yang sulit untuk dilabrak karena pada akhirnya ada aturan dengan HAM dan lainnya justru itu dijadikan senjata agar dalih "manusia bisa berubah" tetapi justru itulah yang selalu menjadi polemik dimana pada akhirnya para koruptor ini menjadi seperti ada pertahanan dan bahkan mereka masih bisa tersenyum bahkan setelah masuk penjara. Lucunya untuk negeri kita bahkan setelah mereka dipenjara pun terkadang ada beberapa hal konyol yang terjadi misalkan beberapa tersangka yang bebas pergi kemana saja, kenyamanan dalam penjara bahkan yang terbaru adalah ada seorang koruptor yang bebas karena mendapatkan pemotongan tahanan karena dianggap berkelakuan baik ketika dia menjabat.
Ini jelas konyol ketika terbukti bersalah korupsi tetapi masih dianggap memiliki kelakuan yang baik ketika mereka menjabat. tetapi disisi lain memang hal seperti ini menjadi lumrah karena kalau tidak aneh bukan wakanda namanya wkwkwk

Hukuman mati itu memang akan sulit dilakukan karena adanya HAM yang menurut ane itu adalah akal-akalan orang Amerika sana. Manusia memang bisa berubah menjadi lebih baik tetapi apa karena itu maka penghukuman tidak boleh dilakukan? Bahkan orang yang membunuh orang juga bisa kok berubah. Ane rasa alasan manusia itu bisa berubah sangat tidak masuk di akal karena itu hanya asumsi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Ya anda benar sekali bahwasanya koruptor di Indonesia kelihatannya aja di penjara tetapi mereka tidak benar-benar dipenjarakan. Banyak isu-isu yang bilang mereka masih bebas keluar masuk penjara dan bahkan mendapatkan fasilitas VIP. Ane rasa meski itu baru sebatas rumor tapi itu benar adanya.

[MarjorieZimmermanGinger]

Maaf sedikit melebar, tetapi hal ini yang membuat bingung, karena untuk mengutuk jera koruptor adalh di berlakukannya hukum yang membuat mereka jera, seperti hukuman mati, di miskinkan, di asingkan menurut saya, tetapi lembaga penegak hukum perlu landasan undang-undang untuk melaksanakannya, sementara perancang undang-undang hari ini seperti itu.

Bagaimana mungkin undang-undang bisa dirancang sedangkan mereka yang ada di DPR tidak mau melakukannya. DPR memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang tetapi mereka tidak akan pernah mau melakukan karena takut terjerat korupsi dan akan di hukum jauh lebih berat. Lembaga penegak hukum hanya menjalankan sesuai undang-undang yang telah ada karena mereka tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui diluar undang-undang yang berlaku.

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?
Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?
Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Jika tidak ada efek jera maka korupsi akan cukup sulit di hilangkan dan kebanyakan yang terjerat kasus korupsi adalah mereka yang membuat undang-undang. Korupsi merupakan perilaku yang sulit di dihilangkan karena memang sistem politik kita di Indonesia terbuka sehingga biaya politik yang dibutuhkan akan cukup besar dan ketika mereka memiliki kesempatan pasti akan melakukannya. Mungkin hukuman mati akan manjadi sebuah solusi terhadap kasus korupsi akan tetapi pihak DPR pasti tidak akan mau membuat undang-undang tersebut.

Perlu di ajarkan etika kepada mereka yang melakukan korupsi dan mungkin harus dimulai dari sedini mungkin. Misalnya setiap sekolah harus di ajarkan bagaimana etika bisa membuat orang berfikir tidak melakukan kejahatan yang merugikan orang maupun negara. Jepang telah melakukan itu dan mereka yang terbukti melakukan korupsi akan dihukum dengan seberat-beratnya.

[Rampagoe004]

Maaf sedikit melebar, tetapi hal ini yang membuat bingung, karena untuk mengutuk jera koruptor adalh di berlakukannya hukum yang membuat mereka jera, seperti hukuman mati, di miskinkan, di asingkan menurut saya, tetapi lembaga penegak hukum perlu landasan undang-undang untuk melaksanakannya, sementara perancang undang-undang hari ini seperti itu.

Bagaimana mungkin undang-undang bisa dirancang sedangkan mereka yang ada di DPR tidak mau melakukannya. DPR memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang tetapi mereka tidak akan pernah mau melakukan karena takut terjerat korupsi dan akan di hukum jauh lebih berat. Lembaga penegak hukum hanya menjalankan sesuai undang-undang yang telah ada karena mereka tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui diluar undang-undang yang berlaku.

DPR itu yang katanya perwakilan rakyat tapi ane melihat sangat banyak dari mereka adalah perwakilan dari kekuatan besar di negeri ini baik pengusaha atau penguasa yang memiliki kepentingan masing-masing. Undang-undang korupsi ini tidak bisa dibuat dengan hukuman seberat-beratnya kayak misal memiskinkan atau hukuman mati karena akan berefek pada kepentingan banyak pihak yang memiliki koalisi dengan DPR tersebut. Ane tidak tahu bagaimana titik jelasnya namun yang pasti anggota DPR ini punya kolega baik pebisnis atau pejabat lainnya yang mereka lindungi kepentingannya. Bukan rakyat yang dilindungi tapi kolega-kolega mereka itu.

[red4slash]

DPR itu yang katanya perwakilan rakyat tapi ane melihat sangat banyak dari mereka adalah perwakilan dari kekuatan besar di negeri ini baik pengusaha atau penguasa yang memiliki kepentingan masing-masing. Undang-undang korupsi ini tidak bisa dibuat dengan hukuman seberat-beratnya kayak misal memiskinkan atau hukuman mati karena akan berefek pada kepentingan banyak pihak yang memiliki koalisi dengan DPR tersebut. Ane tidak tahu bagaimana titik jelasnya namun yang pasti anggota DPR ini punya kolega baik pebisnis atau pejabat lainnya yang mereka lindungi kepentingannya. Bukan rakyat yang dilindungi tapi kolega-kolega mereka itu.

Kenapa kita harus merasa aneh dalam hal ini karena pada faktanya mengatakan "kepentingan rakyat" itu hanya sebuah dalih agar terkesan menjadi seseorang yang rendah diri dan bisa menjadi pemimpin yang baik namun pada faktanya untuk saat ini sebagian besar (tidak semua pasti dari sekian banyak pemimpin pasti ada 1 atau 2 orang yang masih mengemban kejujuran meskipun mencarinya harus seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami) mereka yang menjabat hanya berdasar kepada keuntungan pribadi dan beberapa golongan pada akhirnya dan tidak ada yang aneh dari hal itu makanya ketika ada pemilihan banyak sekali orang-orang yang menghalalkan segala cara supaya mereka dapat terpilih dan masuk kedalam dewan kepemirantahan karena tidak perlu naif bahwa disini adalah tempat yang basah untuk mendatangkan keuntungan yang lebih.

Mereka hanya perlu ongkang-ongkang kaki bahkan tidur saat rapat pun sudah mendapatkan keuntungan yang besar untuk mereka yang terpilih (ditambah korupsi tentu jauh lebih besar heheh) sehingga jangan heran ketika mengatakan perwakilan rakyat itu hanya sebuah kamuflase saja pada akhirnya.

[Bardoxtide]

Kalau menurut aku cara yang paling efektif yaitu yaitu hukuman mati dan dimiskinkan sehingga dengan demikian tidak akan berani melakukan korupsi dan keluarganya pun juga ikut takut karena selain para suaminya atau isterinya dihukum mati juga hartanya diambil oleh negara.

[Ryu_Ar1]

Mereka hanya perlu ongkang-ongkang kaki bahkan tidur saat rapat pun sudah mendapatkan keuntungan yang besar untuk mereka yang terpilih (ditambah korupsi tentu jauh lebih besar heheh) sehingga jangan heran ketika mengatakan perwakilan rakyat itu hanya sebuah kamuflase saja pada akhirnya.

Entah kenapa meskipun ini membuat kita miris tetapi saya cukup sepakat dengan apa yang anda katakan karena tidak hanya berada di parlemen tetapi untuk pejabat-pejabat kepala daerah bahkan dari yang terkecil kepada desa saja sekarang sudah banyak berkorban banyak terlebih dahulu untuk membuat mereka dipilih dan menjabat pada akhirnya karena memang income nya jauh lebih besar dibanding pengeluaran sebelumnya.
Sehingga dalam hal ini tidak heran banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk menjabat dan berada di kepemerintahan karena seperti yang mas nya bilang ini adalah ladang basah untuk mendapatkan keuntungan bahkan melihat dari kasus yang baru-baru ini terjadi ketika menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo melimpahkan segala keperluan pribadi dari anggaran pemerintah yang seharusnya untuk memajukan pertanian dan alokasi yang memang seharusnya dilakukan dalam ruang lingkup pertanian. Bahkan sampai biaya khitan cucu dan skin care.

5 Korupsi SYL di Kementan: Biaya Sunatan Cucu, Beli Mobil untuk Anak, hingga Bayar Biduan

Ini jelas menjadi bukti bahwa pada akhirnya dunia pemerintahan adalah ladang yang basah sehingga tidak salah memang banyak sekali orang yang mengharapkan berada disana sekalipun harus mengeluarkan modal terlebih dahulu sehingga jangan kaget ketika ada pemilihan bahkan seseorang rela menjual harta bahkan ginjal (yang ramai di pemilu kemarin udah gitu kalah pula wkwk).

[moneystery]

Bagaimana mungkin undang-undang bisa dirancang sedangkan mereka yang ada di DPR tidak mau melakukannya. DPR memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang tetapi mereka tidak akan pernah mau melakukan karena takut terjerat korupsi dan akan di hukum jauh lebih berat. Lembaga penegak hukum hanya menjalankan sesuai undang-undang yang telah ada karena mereka tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui diluar undang-undang yang berlaku.

kalau kata bambang pacul "korea-korea itu nurut sama ketum-ketumnya, kalau kata ketumnya enggak, ya gak bakalan jadi tuh barang" jadi dari sini kita paham kalo anggora dpr yang duduk di senayan itu gak bakalan mau meloloskan undang-undang perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor karena mereka sendiri takut kalau undang-undang tersebut bakalan kena ke mereka sendiri. jadi lebih baik mereka membiarkan undang-undang itu hanya sebatas wacana saja tanpa adanya pelolosan di senayan.

[blue Snow]

5 Korupsi SYL di Kementan: Biaya Sunatan Cucu, Beli Mobil untuk Anak, hingga Bayar Biduan

Ini jelas menjadi bukti bahwa pada akhirnya dunia pemerintahan adalah ladang yang basah sehingga tidak salah memang banyak sekali orang yang mengharapkan berada disana sekalipun harus mengeluarkan modal terlebih dahulu sehingga jangan kaget ketika ada pemilihan bahkan seseorang rela menjual harta bahkan ginjal (yang ramai di pemilu kemarin udah gitu kalah pula wkwk).

Ya mereka berupaya untuk balik modal mereka di kampanye sehingga mencari cara bagaimana uang modalnya tersebut kembali. Apa lagi di pucuk pimpinan kayak menteri dam gubernur itu banyak sekali proyek yang gampang uangnya ditilep. Sudah menjadi rahasia umum kalau ada fee di setiap proyek di kementerian dan provinsi. sehingga wajar kalau setelah menjabat harta mereka berlipat jadi 10x lipat setelah menjabat. Belum lagi mereka itu seperti raja lokal bagi gubernur yang terpilih, mereka akan difasilitasi dengan mewah setiap kunjungan atau peresmian tertentu. Contohnya itu SYL yang walau pun menteri (pembantu presiden) tapi gayanya itu kayak raja lokal dimana semua keluarganya harus difasilitasi dengan mewah.

[red4slash]

Mereka hanya perlu ongkang-ongkang kaki bahkan tidur saat rapat pun sudah mendapatkan keuntungan yang besar untuk mereka yang terpilih (ditambah korupsi tentu jauh lebih besar heheh) sehingga jangan heran ketika mengatakan perwakilan rakyat itu hanya sebuah kamuflase saja pada akhirnya.

Entah kenapa meskipun ini membuat kita miris tetapi saya cukup sepakat dengan apa yang anda katakan karena tidak hanya berada di parlemen tetapi untuk pejabat-pejabat kepala daerah bahkan dari yang terkecil kepada desa saja sekarang sudah banyak berkorban banyak terlebih dahulu untuk membuat mereka dipilih dan menjabat pada akhirnya karena memang income nya jauh lebih besar dibanding pengeluaran sebelumnya.
Sehingga dalam hal ini tidak heran banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk menjabat dan berada di kepemerintahan karena seperti yang mas nya bilang ini adalah ladang basah untuk mendapatkan keuntungan bahkan melihat dari kasus yang baru-baru ini terjadi ketika menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo melimpahkan segala keperluan pribadi dari anggaran pemerintah yang seharusnya untuk memajukan pertanian dan alokasi yang memang seharusnya dilakukan dalam ruang lingkup pertanian. Bahkan sampai biaya khitan cucu dan skin care.

5 Korupsi SYL di Kementan: Biaya Sunatan Cucu, Beli Mobil untuk Anak, hingga Bayar Biduan

Ini jelas menjadi bukti bahwa pada akhirnya dunia pemerintahan adalah ladang yang basah sehingga tidak salah memang banyak sekali orang yang mengharapkan berada disana sekalipun harus mengeluarkan modal terlebih dahulu sehingga jangan kaget ketika ada pemilihan bahkan seseorang rela menjual harta bahkan ginjal (yang ramai di pemilu kemarin udah gitu kalah pula wkwk).

Itulah poinnya mas karena bagaimanapun untuk sekarang janji-janji tentang mengatakan seperti "dari rakyat untuk rakyat" atau "siap jungkir balik demi rakyat" pada akhirnya hal seperti ini hanya menjadi sebuah template sehingga memang kita tidak bisa untuk membuat kepercayaan terlalu besar tentang hal seperti ini.
Memang mungkin diluaran sana ada beberapa yang  masih bekerja dan masih mengedepankan kepentingan rakyatnya karena memang mereka benar-benar bekerja sesuai dengan aturan tetapi hal itu hanya sebagian kecil dari sebagian besar para pejabat dan para petinggi negara saat ini.
Tidak bisa dipungkiri percaya atau tidak untuk saat ini lebih banyak pejabat yang memang korup daripada mereka yang jujur meskipun hal ini tidak ada bukti konkret karena tidak ada data yang menjamin tetapi saya rasa untuk hal ini tidak perlu kita lakukan penelitian lebih jauh karena dari beberapa bukti dan kelakuan pejabat sudah mencerminkan hal itu.

Saya sebenarnya tidak ingin mengatakan para pejabat negara kita buruk tetapi memang dengan segala bentuk yang terjadi saat ini memang sangat sulit untuk mengatakan bahwa para pejabat di negara kita dari yang terkecil sampai yang terbesar memang pada akhirnya korup selalu menajdi salah satu masalah yang tidak akan terselesaikan sampai kapanpun.

[reagansimms]

Orang-orang yang alergi dengan korupsi yang telah banyak merugikan negara akan selalu memikirkan dan menyuarakan pendapatnya tentang bahayanya korupsi pada kemakmuran ekonomi Indonesia dan juga memberi ruang gerak pada masyarakat yang selama ini merasakan kesulitan ekonomi. Kita yang ada disini juga setuju dan akan mendukung sepenuhnya gerakan anti korupsi, banyak dari komentar sebelumnya yang menyuarakan pendapatnya dan dukungan pada penerapan hukuman mati, dimiskinkan, mencabut haknya dalam pentas politik dan memotong tangan bagi para koruptor.

Namun di luar sana para elit politik dan juga pemerintah yang baru terpilih sangat sibuk bagaimana cara membuka lahan baru untuk para koruptor, wacana penambahan jumlah kementrian dari 34 menjadi 40 akan memberikan kesempatan baru bagi para koruptor memperkaya diri dari uang rakyat. Selama kepala negara tidak mengeluarkan (perpres) yang memberatkan para koruptor maka korupsi akan terus merajalela di Indonesia akibat sistem hukum masih tebang pilih akibat masih sangat kental dengan budaya suap menyuap, jaksa bisa memilih siapa yang akan dituntut atau yang tidak akan dituntut, jadi akibat pemberantasan korupsi di Indonesia masih kurang adil dan merata membuat orang-orang cerdas tapi tidak jujur berlomba-lomba mencalonkan diri dalam pesta politik karena jika terpilih mereka akan dihormati dan bebas mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tidak benar.

Mengenai pelanggan HAM pada hukuman mati atau yang memberi efek para koruptor lain memang harus di tegakkan, kesalahan yang dilakukan para koruptor awal mula terjadinya pelanggaran HAM, jadi perlu memilih pemimpin yang berani mengatakan TIDAK pada korupsi dan siap memberantas korupsi ke akar-akarnya demi menjaga kemakmuran bersama.

[Renampun]

negeri ini perlu di ubah tentang efek jera atau hukuman pada koruptor dengan memiskinkan mereka itu akan menjadi solusi saat ini dengan begitu mereka saya kira akan terkendali, dengan mempenjarakan tikus negara ini bukanlah cara yang signifikat bagi negeri, mereka banyak cara menyimpan uang di saku saku pribadi mereka untuk keluarga dan dirinya ini mengakibatkan ke fatalan negara dalam meringkus para penjahat koruptor.

Betul Gan ane pikir memiskinkan koruptor adalah solusi terbaik untuk saat ini karena hukuman mati yang tidak bisa diterapkan akibat adanya ham yang tidak saya sukai itu.

saya juga sebenarnya tidak begitu setuju dengan hukuman mati kepada para koruptor, hal ini sangat bertentangan dengan HAM yang sudah di perjuangkan sejak lama maka itu hukuman memiskinkan hingga ke aset yang diatas namakan keluarga adalah yang terbaik, ketika seorang koruptor melakukan korupsi maka anak dan istri nya pasti kecipatran namun saya tidak yakin hukuman memiskinkan akan di terapkan di negeri kita ini.

[strunberg]

saya juga sebenarnya tidak begitu setuju dengan hukuman mati kepada para koruptor, hal ini sangat bertentangan dengan HAM yang sudah di perjuangkan sejak lama maka itu hukuman memiskinkan hingga ke aset yang diatas namakan keluarga adalah yang terbaik, ketika seorang koruptor melakukan korupsi maka anak dan istri nya pasti kecipatran namun saya tidak yakin hukuman memiskinkan akan di terapkan di negeri kita ini.

Kalau memiskinkan memang ini bisa menjadi langkah yang ampuh dalam meminimalisir terjadinya korupsi. Tetapi hukum memiskinkan akan sulit jika sudah banyak pejabat yang sudah korupsi di pemerintahan. Kalau memiskinkan bagaimana caranya? Jika itu dilihat dari harta yang atas nama koruptor maka dengan sangat mudah aset kekayaannya akan dipakai nama orang lain. Kalau menerapkan hukuman dimana seluruh harta keluarganya dimiskinkan maka akan timbul juga masalah dengan alasan itu adalah harta warisan/bukan harta dari hasil korupsi.

Kita bisa mencontoh China yang sudah berhasil dalam menekan angka koruptor karena hukuman mati yang diterapkan.

[mamesso]

~Snip~

saya juga sebenarnya tidak begitu setuju dengan hukuman mati kepada para koruptor, hal ini sangat bertentangan dengan HAM yang sudah di perjuangkan sejak lama maka itu hukuman memiskinkan hingga ke aset yang diatas namakan keluarga adalah yang terbaik, ketika seorang koruptor melakukan korupsi maka anak dan istri nya pasti kecipatran namun saya tidak yakin hukuman memiskinkan akan di terapkan di negeri kita ini.

Ketegasan dan beratnya hukuman yang akan diterima para koruptor akan mencegah terjadinya korupsi di kemudian hari, misalnya gini, salah satu rekan anda dieksekusi hukuman mati setelah terbukti dan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi, ane 100% yakin anda pasti tidak berani melakukan korupsi setelah melihat bagaimana teman anda dieksekusi mati. Korupsi baru bisa dibasmi ke akar-akarnya ketika hukuman mati atau yang paling ringan potong tangan bagi para koruptor mulai ditegakkan.

HAM selalu dijadikan pelindung bagi para koruptor, terlalu inilah, terlalu itulah, sebenarnya jika HAM dimaknai dengan tujuan dan maksud dari penegakan HAM, para koruptor-lah yang lebih dulu melakukan pelanggaran HAM karena telah mencuri uang rakyat dan perbuatannya telah menyengsarakan rakyat.
HAM hanya berlaku kepada mereka yang berdasi saja, lihatlah bagaimana penegakan hukum pada masyarakat menengah ke bawah, pencuri ayam hampir setengah mati dihajar warga, lalu bagaimana perlakuan yang diterima para koruptor, bukankah para koruptor juga pencuri.?

[strunberg]

HAM selalu dijadikan pelindung bagi para koruptor, terlalu inilah, terlalu itulah, sebenarnya jika HAM dimaknai dengan tujuan dan maksud dari penegakan HAM, para koruptor-lah yang lebih dulu melakukan pelanggaran HAM karena telah mencuri uang rakyat dan perbuatannya telah menyengsarakan rakyat.
HAM hanya berlaku kepada mereka yang berdasi saja, lihatlah bagaimana penegakan hukum pada masyarakat menengah ke bawah, pencuri ayam hampir setengah mati dihajar warga, lalu bagaimana perlakuan yang diterima para koruptor, bukankah para koruptor juga pencuri.?

Ane melihat HAM ini banyak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Hal ini bisa dilihat sebagaimana yang agan katakan dimana ketika orang berdasi berurusan dengan hukum maka HAM dipakai untuk meringankan hukuman mereka. Padahal seharusnya pelanggar atau koruptor inilah yang seharusnya harus dihukum seberat-beratnya karena telah mencuri uang rakyat yang mana mereka telah menciderai HAM banyak orang yaitu rakyat.

[Juse14]

HAM selalu dijadikan pelindung bagi para koruptor, terlalu inilah, terlalu itulah, sebenarnya jika HAM dimaknai dengan tujuan dan maksud dari penegakan HAM, para koruptor-lah yang lebih dulu melakukan pelanggaran HAM karena telah mencuri uang rakyat dan perbuatannya telah menyengsarakan rakyat.
HAM hanya berlaku kepada mereka yang berdasi saja, lihatlah bagaimana penegakan hukum pada masyarakat menengah ke bawah, pencuri ayam hampir setengah mati dihajar warga, lalu bagaimana perlakuan yang diterima para koruptor, bukankah para koruptor juga pencuri.?

Ane melihat HAM ini banyak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Hal ini bisa dilihat sebagaimana yang agan katakan dimana ketika orang berdasi berurusan dengan hukum maka HAM dipakai untuk meringankan hukuman mereka. Padahal seharusnya pelanggar atau koruptor inilah yang seharusnya harus dihukum seberat-beratnya karena telah mencuri uang rakyat yang mana mereka telah menciderai HAM banyak orang yaitu rakyat.

Fakta sejarah menyebutkan banyak kasus dimana hukum digunakan untuk melegitimasi ketidakadilan. Hukum seringkali disalahgunakan oleh pihak yang lebih kuat dan mempunyai kekuasaan untuk menindas dan membatasi pihak yang lemah dan kurang berkuasa. dan ini bisa terjadi dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah, dengan tujuan untuk memudahkan korporai besar agar terhidar dari tangungjawab, ataupun dengan tujuan untuk mendeskriminasi kelompok tertentu. hukum banyak sekali salahgunakan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab, dimana yang seharusnya hukum itu dibuat untuk mencipatkan keadilan, melindungi hak-hak setiap individu dan menciptakan keteriban dalam kehidupan bermasyarakt maupun berbangsa dan bennegara. Pada saat ini hukum malah disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk melindungi yang berkuasa agar bisa tetap mempertahankan kekusaanya.

Oleh karena itu bijak-bijaklah dalam memilih pemimpin dan perwakilan kita di senayan. karena melaklah yang akan merumuskan, membuat dan mengesahkan sebuah peraturan atau perundang-undangan. Yang mana hal ini sedikit-besarnya akan berpengaruh terhadap kehiduapn kita kedepannya dan keadilan sebuah hukum.

Dan adapun yang menjadi penyebab mereka yang berdasi ketika berurusan dengan hukum itu lebih ringan daripada mereka yang hanya sekedar masyarakat biasa, hal ini bisa terjadi, karena dengan kekayaan dan kekuasan yang dimilikinya, maka orang tersebut akan memiliki banyak akses yang dapat meringkan hukumannya, mereka bisa menyewa pengacara kondang yang mahal atau melakukan suap kepada hakim, sehingga hukumannya akan menjadi lebih ringan. dan sangat berbeda dengan mereka yang tidak berkuasa dan tidak memiliki cukup uang, jangankan untuk membayar pengacara, untuk mebayar denda juga sepertinya mereka tidak cukup mampu, mereka benar-benar tidak ada daya dan upaya, tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada mengharapkan kebaikan hakim persidangan.

Dan perlu kita ketahui dengan seksama, bahwa kasus suap menyuap di kejaksaan itu lebih besar dari apa yang kita kira.

[avarnet]

Sangat suka dengan pembahasan ini tentang korupsi yang ada di negara kita, menghapuskan korupsi serperti hal yang aneh yang bisa dilakukan oleh suatu kelompok tertentu kenpa saya mengatkan itu karena korupsi sudah menjadi sebuah kebutuhan di indonesia tidak memilih tempat dan waktu. Hanya Kesadaran pada pengelola pemerintahan sendiri mau tidak menghindari yang arahnya bisa merugikan negara yaitu  saling bekerja sama dalam memperbiki hal negatif tersebut.

[Furious 7]

Sangat suka dengan pembahasan ini tentang korupsi yang ada di negara kita, menghapuskan korupsi serperti hal yang aneh yang bisa dilakukan oleh suatu kelompok tertentu kenpa saya mengatkan itu karena korupsi sudah menjadi sebuah kebutuhan di indonesia tidak memilih tempat dan waktu. Hanya Kesadaran pada pengelola pemerintahan sendiri mau tidak menghindari yang arahnya bisa merugikan negara yaitu  saling bekerja sama dalam memperbiki hal negatif tersebut.

Sebenarnya dalam hal ini tidak hanya tentang pemerintahan saja mas yang harus sadar akan tugas dan fungsinya sebagai aparatur negara dalam pemberantasan korupsi tetapi memang kita juga sebagai rakyat biasa yang harus berkontribusi besar karena bagaimanapun juga untuk saat ini seperti yang mas katakan korupsi di negara kita itu tidak memilih tempat dan waktu tetapi selain daripada itu korupsi dinegara kita ini juga tidak memandang orang karena bahkan orang biasa pun melakukannya walaupun secara sadar atau tidak karena bentuk perlakuan kecil seperti ketika memberikan guru kita sedikit bingkisan dengan harapan anak di sekolah dijadikan sebagai salah satu murid yang dipandang juga itu sudah termasuk kepada korupsi (suap) , menginginkan cara damai terhadap sesuatu yang bersifat larangan seperti tilang atau ingin memperlancar suatu data seperti surat dan akta dari sebuah instansi dengan memberikan sebuah pelicin dan yang paling lumrah adalah membayar terlebih dahulu sebelum kita memasuki dunia kerja itu juga bagian kecil dari korupsi dan secara sadar atau tidak hal seperti ini ada di sekitar lingkungan kita bahkan mungkin hampir setiap hari terjadi.

Sehingga memberantas korupsi itu tidak mudah bahkan cenderung mustahil karena harus ada integritas dari segala elemen baik itu masyarakat atau aparatur negara yang memang harus sepaham bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang merusak dan hal seperti ini jelas tidak akan mungkin bisa terjadi di negara kita. Ketakutan akan hukum di negara kita itu lemah karena ada perkataan "aturan adalah untuk dilanggar" oleh sebagian orang selain itu karena memang hukum kita yang terkadang condong kebawah juga membuat kita seperti tidak terlalu mempercayai hukum berbeda dengan negara lain yang bersih dari Korupsi seperti Denmark atau mungkin yang terdekat adalah negara serumpun kita singapura sehingga memang sudah sangat jelas bahwa korupsi di negara kita selamanya akan tetap ada karena itu sudah mendarah daging dan tidak bisa dipisahkan.

[mamesso]

~Snip~

Ane melihat HAM ini banyak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Hal ini bisa dilihat sebagaimana yang agan katakan dimana ketika orang berdasi berurusan dengan hukum maka HAM dipakai untuk meringankan hukuman mereka. Padahal seharusnya pelanggar atau koruptor inilah yang seharusnya harus dihukum seberat-beratnya karena telah mencuri uang rakyat yang mana mereka telah menciderai HAM banyak orang yaitu rakyat.

Beginilah akibatnya jika hukum tumpul ke atas tajam ke bawah, rakyat semakin menderita dan yang berdasi semakin merajalela dengan berbagai dalih yang digunakan untuk meringankan hukuman mereka. HAM selalu dijadikan tembok untuk saling melindungi oleh kelompok berdasi, mereka akan berdalih dengan berbagai alasan untuk melemahkan hukuman untuk para koruptor.

DPR seharusnya bekerja untuk rakyat dan kemakmuran rakyat, bukan untuk partai atau sesuai dengan pesanan pemimpin partai. Mereka punya wewenang untuk menguatkan hukuman bagi para koruptor, tetapi tidak pernah melakukannya akibat semakin sempit aliran dana yang masuk ke rekening mereka.
Kondisi yang terjadi sekarang akibat Money Politik yang terjadi saat pemilu semakin merajalela, akibatnya hubungan pemimpin dengan rakyat hanya sebatas Rp50k atau Rp100k saja.

[BigBos]

Sedikit keluar topik tentang membahas cara menghapus kasus korupsi tetapi sekarang saya ingin membahas bahwa di Indonesia yaitu negara kita tercinta ini telah muncul sebuah kasus korupsi yang harusnya menggememparkan karena total uang yang dikorupsi itu tidak main-main dimana 271 triliun di korupsi dalam kurun waktu 7 tahun saja yaitu dari 2015-2022.

Kasus ini berdekatan dengan kasus Truong My Lan di Vietnam yang memang korupusinya bisa dikatakan mega karena dengan nominal yang gila yaitu 200 triliun tidak berbeda jauh dengan di negara kita hanya saja perlakuan hukumnya yang cukup beda.
Jujur saya menyukai cara dari Vietnam dengan menjatuhkan hukuman mati untuk narapidana korupsi termasuk untuk Truong My Lan yang memang sudah di vonis mati, tetapi sepertinya perlakuan seperti ini berbeda dengan hukum di negara kita bahkan sampai sekarang setelah terbongkarnya kasus mega korupsi yang terjadi kita bisa melihat bahwa proses penyelidikan "katanya" masih terus dilakukan dengan meminta keterangan dari beberapa orang terdekat atau apapun itu untuk menambah penguat hukuman tetapi saya masih sangat yakin skemanya akan sama dimana kasus ini akan dibiarkan berlarut-larut sampai media dan orang-orang tidak tertarik lalu memberikan hukuman yang memang tidak bisa dikatakan sebagai hukuman karena memang sangat ringan lalu ada remisi dan lain-lain yang membuat hukumannya semakin singkat dan terbebas dengan keuntungan korupsi yang masih ada.

Cara klasik seperti ini selalu terjadi dan contoh yang paling nyata adalah Setya Novanto yang memang hukumannya selalu saja disunat dengan alasan remisi dan kelakuan baik.

[reagansimms]

~~~

Kasus ini berdekatan dengan kasus Truong My Lan di Vietnam yang memang korupusinya bisa dikatakan mega karena dengan nominal yang gila yaitu 200 triliun tidak berbeda jauh dengan di negara kita hanya saja perlakuan hukumnya yang cukup beda.
Jujur saya menyukai cara dari Vietnam dengan menjatuhkan hukuman mati untuk narapidana korupsi termasuk untuk Truong My Lan yang memang sudah di vonis mati, tetapi sepertinya perlakuan seperti ini berbeda dengan hukum di negara kita bahkan sampai sekarang setelah terbongkarnya kasus mega korupsi yang terjadi kita bisa melihat bahwa proses penyelidikan "katanya" masih terus dilakukan dengan meminta keterangan dari beberapa orang terdekat atau apapun itu untuk menambah penguat hukuman tetapi saya masih sangat yakin skemanya akan sama dimana kasus ini akan dibiarkan berlarut-larut sampai media dan orang-orang tidak tertarik lalu memberikan hukuman yang memang tidak bisa dikatakan sebagai hukuman karena memang sangat ringan lalu ada remisi dan lain-lain yang membuat hukumannya semakin singkat dan terbebas dengan keuntungan korupsi yang masih ada.

Secara logika, tidak mungkin korupsi bisa berjalan sempurna dalam kurun waktu 7 tahun (2015-2022) dengan total keseluruhan 271 triliun tanpa disetting dengan Terstruktur, Sistematis dan Masif. Banyak sekali orang-orang yang berpangkat tinggi terlibat didalamnya seperti Jendral bintang empat misalnya dan orang-orang berpengaruh lain yang membuat nyali pihak yang ingin menginvestasi langsung ciut seketika setelah mendengar nama-nama besar tersebut.

Harvey Moeis manjadi salah satu orang yang paling disorot dalam kasus ini dari beberapa tersangka lain yang sudah ditangkap, tetapi dia tidak mungkin berani melakukan tindakan korupsi sebesar itu tanpa ada Big Whale dibelakangnya. Hukuman mati sudah sepantasnya diterapkan untuk para koruptor, tak peduli berapapun jumlah yang dikorupsi, selama dalam konteks merugikan negara, mereka harus di hukum seberat-beratnya.

Dalilnya sangat jelas, salah satu alasan yang memberatkan para koruptor karena dengan sengaja melawan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, jika merujuk pada dalilnya dari berbagai upaya pemerintah untuk memberantas korupsi seperti di didirikan lembaga KPK dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak ada satupun yang dapat meringankan hukuman bagi para koruptor.

selain itu, kejahatan yang dilakukan para koruptor termasuk dalam katagori extraordinary crime apalagi dilengkapi dengan barang bukti berupa uang dan aset lainnya dalam jumlah besar.