Bagaimana cara menghapus korupsi?

[mattujusuruga]

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

[1715254564]

1715254564

[chigo]

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

sebenarnya orang roang yang membayar uang untuk di permudah urusan sim nya tidak boleh di salahkan, anda tahu sendiri kan bahwa mengurus surat menyurat di negara kita ini sangat sulit bahkan ada banyak kasus di mana orang orang yang mengurus sim di persulit

sebenarnya yang membuat kita semakin suka dengan sogok menyogok adalah aparat itu sendiri, mereka adalah oknum sebenarnya yang membuat korupsi di negara ini tika akan bisa di lenyapkan

baru baru ini eks ketua KPK sudah di tangkap polisi karena kasus pemerasan dan anda tahu beliau jabatannya sebelum menjadi ketuak KPK, apa? beliau adalah seorang polisi, jadi selama masih banyak oknum yang bermain curang maka jangan heran warga tidak bisa berhenti dari yang namanya sogok menyogok

[Xcode7]

Korupsi merupakan sudah menjadi akar masalah dinegeri ini, hal lain penyebabnya adalah terlalu berambisi untuk kebutuhan sekunder dalam keluarga, penyebab lain adalah hukum di Negara ini harus dibenah kembali supaya kuat dari semua sektor jika ini sudah di benah ada di revisi kembali sehingga undang-undang Terkait tindak pidana dan Korupsi akan mudah menjalankan misinya, ditinjau dari sisi agama juga harus diperkuat misalnya diperbanyak lagi kajian2 agama disemua kantor karna agama merupakan saringan halus sehingga semua orang sadar akan dosa bahaya korupsi

Saya pikir Korupsi itu adalah dilakukan akibat hawa nafsu, bahkan orang yang sudah kaya raya sekalipun yang mampu memenuhi segala kebutuhan dan bahkan tidak akan habis 7 turunan tuh harta nya masih juga melakukan korupsi, ini tentang keserakahan dan juga sifat sifat manusiawi, bukan karena kebutuhan.
Jika berbicara tentang Agama memang benar, Dosa sangat besar untuk kasus korupsi tapi Ini Indonesia, sampe kasus korupsi pengadaan Al Quran dan Dana haji juga ada. lol

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

Itu adalah contoh kecilnya dan apabila suatu hal sudah dijadikan seperti Budaya maka tidak akan bisa di hilangkan.
Korupsi di tingkat kecil seperti tersebut seperti sudah terstruktur secara sistematis sehingga siapapun oknum yang berada di tempat tersebut seakan harus menjalankan korupsi korupsi kecil dan di dukung penuh oleh masyarakat sendiri, namun saya tidak menyalahkan masyarakatnya juga karena hal tersebut seperti sudh menjadi aturan sehingga mereka harus melakukannya demi kepentingan pribadi.

Namun untuk korupsi korupsi besar yang merugikan Negara seharunya bisa di berantas, akan tetapi aturan hanya bisa di buat oleh mereka penguasa yang mana mereka sendiri adalah pelakunya jadi mana mungkin ada orang yang mau menghukum dirinya sendiri, intinya Korupsi di Indonesia tidak akan pernah bisa di hilangkan sampai dengan kapanpun.

baru baru ini eks ketua KPK sudah di tangkap polisi karena kasus pemerasan dan anda tahu beliau jabatannya sebelum menjadi ketuak KPK, apa? beliau adalah seorang polisi, jadi selama masih banyak oknum yang bermain curang maka jangan heran warga tidak bisa berhenti dari yang namanya sogok menyogok

Nah ini dia, mereka penegak humuk saja melakukan hal demikian, jadi jangan pernah bermimpi kalau di Negara kita yang tercinta ini akan terbebas dari korupsi.

[Sarah Azhari]

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

Karena ketatnya aturan dalam pembuatan SIM dan tidak fairnya masuk PNS (Karena anak pejabat, dbs) membuat masyarakat berpikir kalau tidak ada cara lain selain menyuap mereka supaya urusan lancar.

Dalam membuat SIM baru, ada praktek mengendarai motor yang (mungkin) sudah mahir pun bakal gagal untuk melewati test tersebut, yaitu uji letter S yang temen aku pun gagal melewatinya, padahal dia itu sudah di atas motor hampir 40 tahun, dia tidak pernah jatuh, nyerempet, dsb selama dia ngojek, tapi ketika uji letter S tersebut, dia gagal, dan mungkin (penguji) yang ada di sana pun pasti gagal juga karena kelokannya yang sempit yang hampir mustahil untuk dilewati. Oleh karena itu tiada lain selain menyuap uji tersebut biar tidak perlu ikut test lagi dan langsung ke petugas admin.

Begitulah negara kita, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah, mana cicilan perbulan banyak dan kebutuhan hedonis orang rumah juga lagi gencar-gencarnya, jadi menerima suap adalah jalan satu-satunya.

[StreakW]

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?
Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?

Kalau menurut ane, solusinya adalah partai-partai terkorup jangan di pilih atau di coblos pada saat pemilu, pilkada maupun pilpres. Jangan pilih caleg, capres dari partai terkorup. Terapkan hukum yg tegas. KPK di isi orang-orang yang jujur dan berani.

Selain itu, masyarakat harus aktif berantas pungli dan korupsi yang di lakukan aparat-aparat penegak hukum atau pejabat. Lindungi pelapor pungli korupsi. Hukum seberat beratnya pelaku pungli dan korupsi.

[rangga28]

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

Karena ketatnya aturan dalam pembuatan SIM dan tidak fairnya masuk PNS (Karena anak pejabat, dbs) membuat masyarakat berpikir kalau tidak ada cara lain selain menyuap mereka supaya urusan lancar.

Dalam membuat SIM baru, ada praktek mengendarai motor yang (mungkin) sudah mahir pun bakal gagal untuk melewati test tersebut, yaitu uji letter S yang temen aku pun gagal melewatinya, padahal dia itu sudah di atas motor hampir 40 tahun, dia tidak pernah jatuh, nyerempet, dsb selama dia ngojek, tapi ketika uji letter S tersebut, dia gagal, dan mungkin (penguji) yang ada di sana pun pasti gagal juga karena kelokannya yang sempit yang hampir mustahil untuk dilewati. Oleh karena itu tiada lain selain menyuap uji tersebut biar tidak perlu ikut test lagi dan langsung ke petugas admin.

Begitulah negara kita, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah, mana cicilan perbulan banyak dan kebutuhan hedonis orang rumah juga lagi gencar-gencarnya, jadi menerima suap adalah jalan satu-satunya.

Korupsi memang salah satu perkara yang amat sulit untuk diberantas apalagi yang menyangkut dengan urusan yang menyentuh masyarakat kecil. Tingkat pelayanan publik mulai ditingkat terbawah sudah bisa kita temukan tabiat buruk itu. Untuk bagian pengurusan pajak dan Sim malah sudah terang-terangan mereka meminta uang lebih dan tidak sesuai dengan peraturan negara. Hal seperti itu memang sudah cukup meresahkan masyarakat tapi para petinggi negeri sama sekali tak ada niat untuk memperbaiki itu semua sehingga ladang korupsi kian menjamur di sektor-sektor lain. Seharusnya pemerintah tegas dalam membuat aturan dan tetap menindak para oknum yang berani pungli.

 Maka untuk itu saya menyarankan agar pemerintah menggunakan digitalisasi dalam segala hal urusan publik dan tidak lagi berurusan dengan birokrasi yang panjang hanya untuk pengurusan satu dokumen saja dan sangat rawan dengan pungli. Mungkin dengan memanfaatkan teknologi yang cukup canggih seperti sekarang ini maka tindakan korupsi atau pungli akan terminimalisir.

[Mame89]

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

Rasanya hampir mustahil untuk membrantas korupsi di Indonesia, karena memang sudah menjadi tradisi mulai dari pejabat, ASN bahkan masyarakatpun memberikan peluang untuk mereka korupsi seprti yang anda katakan membuat SIM saja terkadang kita tidak mau ribet, kita sendiri yang memberikan mereka kesempatan untuk pungli, padahal membuat SIM kalau mengikuti jalurnya juga akan mudah dan biayanya juga kecil. Bukan hanya SIM, membuat KTP, KK dan akte pun masih banyak masyarakat kita yang mau bayar karena tidak ingin ribet ngurusnya jadi dengan membayar mereka terima sudah jadi. Mungkin ini juga karena tidak adanya edukasi dan dari pihak pemerintah juga tidak peduli akan hal ini padahal ini sudah menajdi rahasia umum.

Selain itu Kebusukan pejabat juga sudah hampir merata. mulai Eksekutif, legislatif, yudikatif sudah banyak yang tidak benar bahkan yang sekarang terjadi akhir-akhir ini Ketua KPK non aktif Firli terkena kasus korupsi. Menyedihkan bukan? Mungkin benar seperti salah satu membrantas kuropsi adalah hukuman mati, tapi kalau pemimpinnya (Presiden) tidak niat membrantas kuropsi juga percuma. Lihat saja dalam Kurun waktu 5 tahun terakhir, Penegakan dan Keadilan hukum merupakan bidang paling bobrok, tidak heran kalau para koruptor merajalela tumbuh subur. Rubuhnya KPK dan MK merupakan cerminan ketidakmampuan dan ketidakpedulian pimpinan membangun negara ini menjadi lebih bersih, demokratis dan lebih baik hany karena permainan kekuasaan yang tidak lagi beretika. jadi solusinya mugkin ada di tangan pemimpin maka 2024 pilih lah pemimpin yang benar-benar bisa mengatasi ini semua.

[jeanvandame]

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

Rasanya hampir mustahil untuk membrantas korupsi di Indonesia, karena memang sudah menjadi tradisi mulai dari pejabat, ASN bahkan masyarakatpun memberikan peluang untuk mereka korupsi seprti yang anda katakan membuat SIM saja terkadang kita tidak mau ribet, kita sendiri yang memberikan mereka kesempatan untuk pungli, padahal membuat SIM kalau mengikuti jalurnya juga akan mudah dan biayanya juga kecil. Bukan hanya SIM, membuat KTP, KK dan akte pun masih banyak masyarakat kita yang mau bayar karena tidak ingin ribet ngurusnya jadi dengan membayar mereka terima sudah jadi. Mungkin ini juga karena tidak adanya edukasi dan dari pihak pemerintah juga tidak peduli akan hal ini padahal ini sudah menajdi rahasia umum.

Antara orang yang melakukan suap dan orang yang menerima suap, itu sama tololnya.. kita menginginkan sebuah hukum yang tegak lurus, yang tidak hanya tajam kebawah namun juga tajam keatas. Akan tetapi kita sendiri lah yang seringkali mencederai hukum tersebut. Yang kalau kata bambang pacul "Negara kita ini bukanlah negara hukum, melainkan negara lobi. Karena segala sesuatunya bisa di diskusikan dan ditransaksikan di belakang layar." dan entah samapi kapan akan seperti ini..? Jika polisi melakukan korupsi dengan memeras orang sehat, namun seorang dokter lebih jahat lagi, dimana mereka melakukan pemerasan terhadap orang sakit. Yang dimana ketika berobat menggunakan BPJS yang katanya gratis, namun ketika ingin mendapatkan obat, maka kita harus menebus obat tersebut di apotek yang disarankan oleh dokter tersebut.

[red4slash]

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

Tetapi masalah yang terjadi dengan hal ini adalah kekompakan. ketika memang kita serius melakukan pencegahan dengan kekompakan yang terjalin maka memang kita bisa mengurangi angka korupsi seperti beberapa negara besar seperti Denmark, Finlandia atau Selandia Baru hanya saja ketika memang tidak ada kekompakan justru ini juga menjadi masalah karena pada akhirnya ketika memang kita melawan arus justru kita sendirilah yang menerima dampak lebih dalam masalah intimidasi dan lain sebagainya.
Pengalaman saya pribadi ketika memang ingin merubah dari diri sendiri justru akan ada beberapa pihak yang justru mengintervensi misal ketika kita berurusan dengan pelayanan publik seperti ketika kena tilang saja misalnya terkadang banyak sekali oknum yang memang menginginkan uang damai yang dijadikan alasan sebagai tilang di tempat (pasti saya rasa semua pernah merasakannya) Ketika memang kita menginginkan jalur sidang justru intimidasi dan intervensi yang dilakukan sangat besar pada akhirnya.
Memang benar ini dimulai dari diri kita sendiri tetapi terkadang melawan arus seperti ini sangat sulit karena hampir keseluruhan dari kita masih terbawa dengan arus KKN seperti ini. Saya tidak ingin naif karena saya juga masih mengalami hal seperti itu tetapi memang sebisa mungkin selama kita bisa menghindari hal ini kenapa tidak dilakukan karena sekalipun negara kita sudah sangat rusak dari masalah korupsi tetapi setidaknya kita bisa membatasi diri untuk tidak terlibat terlalu jauh.

[ferida504]

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?
Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?
Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Kalau bikin jera pelaku korupto itu sulit, karena duit haramnya tersebut sudah mendarah daging pada badannya. Duit hasil korupsi yang dia dapat membuat rakus dan kotor hatinya, jadi salah satu cara yang efektif yaitu mencopot semua yang ada di badannya baik itu jabatan, harta mau pun nyawa.

Sekarang ini cuma 1 cara, yaitu menanamkan hal baik bagi generasi berikutnya, namun sepanjang yang saya lihat generasi penerus sekarang sudah hampir sama dengan generasi sebelumnya, malah lebih rakus lagi korupsinya. Ya wasalam, tiada sistem yang dapat menangkal itu semua, walau memakai teknologi blockchain sekalipun (transaksi tercatat dan terpublish) tetap saja ada celah, dan ada cara untuk mengelabuhi duit hasil korupsi.

Cara hapus korupsi yaitu dibuat penjara khusus dan tidak boleh dikasih orang mengunjung selama beberapa tahun sehingga bisa memutus mata rantai, kalau sekarang jika telah ditangkap dan dijebloskan ke penjara tidak lama akhirnya bisa bebas kembali, dan bahkan tip hari ada orang mengunjungnya, membelannya. cara lain yaitu para penegak hukum yang menangani kasus korupsi benar-benr yang tidak ada kedekatan dengan parpol dan tokoh-tokoh bangsa

[Wildwest]

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

Sangat sulit untuk menghentikan korupsi di indonesia,karena banyak dari kelompok maupun individu terus menurus berupaya melakukan semacam korupsi atau bisa kita artikan mengutip pajak tanpa surat resmi, kita tidak bisa menyalahkan masyarakat mendukung segala jenis korupsi seperti yang dikatakan tadi,intinya jika yang memegang hak atau kendali dalam bagian hukum turun tangan tanpa belas kasihan menghukum jika ada praktek korupsi, sebab masyarakat tidak ingin hal berupa yang berbaur korupsi atau pembayaran diluar aturan pemerintah yang berlaku

[Portgas D]

Hal yang menjadi pada negara kita sampai hari ini dari jaman dulu adalah kasus korupsi yang masih merajalela dimana-mana, baik dari pemerintahan pusat hingga akar rumput di masyarakat, saya sering menemui kejadian itu di lingkungan saya, hingga masyarakat sudah terbiasa dengan kasus korupsi, karena mungkin terlalu sering dan sulit di berantas dan memiliki stigma bahwa itu adalah sebuah budaya buruk di negara kita hari ini.

Tindakan korupsi mengganggu target pembangunan negara untuk menjadi lebih baik, karena terlalu banyak sulap selip uang negara yang nominalnya bahkan gila.

Ini tingkatan hukuman pidana korupsi:
https://talkimg.com/images/2023/07/03/SDtcl.png
sumber

Banyak sekali kasus korupsi hingga triliunan, tetapi jika hanya di denda 1M tentu koruptor masih terbilang untung, itu adalah hukum yang tidak akan membuat jera, terlebih lagi ada hukum perdata yang memperbolehkan bayar denda dengan jumlah seperti itu, yang membuat hukuman bukanlah hal yang menakutkan.

Deretan kasus korupsi terbesar, dan saya tidak pernah mendengar bahwa mereka di hukum mati ataupun di penjara seumur hidup, dan rata-rata orang yang di penjarakan akibat kasus korupsi berdiam di lapas yang terbilang mewah, itu membuat ane cukup bengong.
Hanya ada dua orang yang di tuntut hukum mati dalam pencarian saya di antaranya Heru Hidayat dalam kasus korupsi dana PT Asabri yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 22,788 triliun dan Jusuf Muda Dalam dan saya belum menemukan konfirmasi valid bahwa mereka di hukum mati, mungkin saja berita di manipulasi jika ada pemberitaanya.

Jika saya tidak salah beberapa bulan ke belakang UU perampasan aset bagi pelaku korupsi sudah di usulkan dan juga sudah di tanda tangani oleh presiden, tetapi masih belum di acc oleh DPR atau melakukan tindakan lanjutan tentang UU perampasan aset ini.
Pikiran negatif saya, tikus-tikus berdasi sudah menguasai lumbung dan termasuk ketum-ketum partai sepertinya ikut andil dalam beberapa kasus, karena walaupun DPR adalah perwakilan rakyat tetapi mereka tergantung ketum nya.

Maaf sedikit melebar, tetapi hal ini yang membuat bingung, karena untuk mengutuk jera koruptor adalh di berlakukannya hukum yang membuat mereka jera, seperti hukuman mati, di miskinkan, di asingkan menurut saya, tetapi lembaga penegak hukum perlu landasan undang-undang untuk melaksanakannya, sementara perancang undang-undang hari ini seperti itu.

Menurut agan-agan semua bagaimana cara membuat jera pelaku koruptor?
Jika itu sulit, setidaknya bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai warga negara untuk meminimalisir tindakan korupsi?
Dan atau apakah anda memiliki rancangan sistem yang mungkin tidak ada celah melakukan korupsi?

Mari berdiskusi.....

Pandangan saya pribadi kaitan dengan korupsi memerlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Berikut beberapa pendekatan yang bisa diambil untuk meminimalisir tindakan korupsi:

Transparansi dan Akuntabilitas:Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan kebijakan pemerintah.
Menerapkan sistem akuntabilitas yang ketat untuk para pejabat publik.

Pendidikan dan Kesadaran:Meningkatkan pendidikan anti-korupsi di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan.
Mengadakan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak buruk korupsi.

Penguatan Institusi Hukum:Memastikan independensi sistem peradilan untuk menindak pelaku korupsi tanpa intervensi politik.
Meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan.

Penerapan Teknologi:Menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi kesempatan untuk tindakan korupsi, misalnya melalui sistem e-procurement dan e-government.Menerapkan blockchain atau teknologi lainnya untuk mencatat transaksi keuangan secara aman dan transparan.

Whistleblower Protection:Membuat undang-undang perlindungan bagi pelapor tindakan korupsi (whistleblower) dan mendorong masyarakat untuk melaporkan kecurangan.

Partisipasi Masyarakat:Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap tindakan pemerintah.
Memperkuat peran media sebagai penjaga kejujuran dan transparansi.

Reformasi Keuangan:Menerapkan reformasi keuangan untuk meningkatkan pengelolaan dan pengawasan keuangan negara. Menetapkan aturan yang ketat terkait dengan dana politik dan pendanaan kampanye.

Kerjasama Internasional:Berpartisipasi dalam kerjasama internasional untuk memerangi korupsi, seperti bergabung dengan inisiatif global dan pertukaran informasi antarnegara.

Sementara tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap korupsi, langkah-langkah ini dapat membantu menciptakan lingkungan di mana tindakan korupsi lebih sulit untuk dilakukan dan lebih mudah dideteksi. Penting untuk menciptakan budaya yang mengecam korupsi dan mendorong integritas dalam semua lapisan masyarakat itu kembali kepada kesadaran masing-masing individu yang seharusnya berladaskan kepada ke imanan dan ketakwaan kita kepada tuhan mana hal yang emang tidak boleh dilakukan dan hal apa yang harus dilakukan sebagaimana mestinnya

[Sarah Azhari]

Sementara tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap korupsi, langkah-langkah ini dapat membantu menciptakan lingkungan di mana tindakan korupsi lebih sulit untuk dilakukan dan lebih mudah dideteksi. Penting untuk menciptakan budaya yang mengecam korupsi dan mendorong integritas dalam semua lapisan masyarakat itu kembali kepada kesadaran masing-masing individu yang seharusnya berladaskan kepada ke imanan dan ketakwaan kita kepada tuhan mana hal yang emang tidak boleh dilakukan dan hal apa yang harus dilakukan sebagaimana mestinnya

Panjang juga penjelasannya ya, tapi yang terpenting budaya korupsi itu tidak bisa terhapus sendiri jika tidak ada peran semua aspek. Jika 1 aspek saja tidak sejalan, maka korupsi akan datang dengan sendiri. Di negara jepang dan eropa dimana sistem untuk mengurangi korupsi sudah jalan, tetap saja masih ada yang melakukannya, karena apa?, bukan karena dianya mau korupsi, tapi memang sistem itu sendiri yang gampang untuk melakukan budaya tersebut. Nah, di Indonesia sendiri, sistem untuk melakukan korupsi itu sangat terbuka lebar, sangat sulit untuk menghindarinya walau seseorang tersebut anti atau bersih dari itu. Celah untuk nerima suap dan nilep itu kelihatan, dan memang diberi kesempatan untuk pejabat melakukannya.

[JariKriting]

pembuktian terbalik perampasan aset koruptor kalau perlu di miskinkan akan mampu menghaspus korupsi
karena koruptor ga takut di penjara tapi takut miskin, karena di penjara pun bisa bebas keluar kesana kemari contoh gayus tambunan
klo di miskinkan serasa kerjaan korupsi nya sia2 akan membuat orang malas untuk korups

[johnsaributua]

Ya, karena ada kesempatan, tidak serta merta pejabat yang masih dalam kandidat ber cita-cita korupsi. Ketika sudah menjabat mulai dari kebiasaan kecil saling berbagi makanan, lama kelamaan karena kenal satu cyrcle jadi agak ada strategi permainan kotor.  .

1.Jika efek jera diantaranya adalah denda, denda lebih ringan dari uang yang di tilep. Ketika membayar denda dari semua aset pun mungkin masih banyak sisanya.

2.Jika di berikan hukuman penjara, ya anda semua tahu fasilitas lapas untuk kelas orang orang penting seperti apa, hanya tidak bisa keluar gerbang saja, aktifitas masi seperti biasa, jadi mau jera bagaimana.

3.Kalaupun hukuman mati misal nya ini namun faktanya

Pada 9 September 1966, setelah mendatangkan 175 saksi pengadilan memutuskan hukuman mati kepada Jusuf Muda Dalam. Akan tetapi, belum sempat dieksekusi, Jusuf Muda Dalam meninggal pada tanggal 26 Agustus 1976 disebabkan terinfeksi tetanus di penjara.

SUMBER.

Lingkungan yang bersifat toxic akan melupakan bahwa masalah besar mengintai para koruptor di kemudian hari, Beban mental saat di ajak oleh oknum tertentu, ya berbicara duit apapun bisa jadi logis  , dengan melupakan hukuman yang di dapat di masa depan saaat ketangkap tangan.

berbeda sekali sistem hukum kenegaraan kita antara republik dengan kerajaan,

Sanksi-Sanksi Untuk Setiap Pelanggaran Contoh Norma Hukum
Selain jenis-jenis serta contoh yang beragam, norma ini juga telah menyiapkan serangkaian proses hukum bagi para pelanggarnya. Pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan sanksi. Jadi, ini adalah beberapa sanksi pelanggaran norma yang akan diterima oleh pelanggar:

1. Hukuman penjara yang durasinya dihitung berdasarkan perbuatan yang dilakukan

2. Pelanggar contoh norma hukum dapat dikenakan pidana mati

3. Mendapat sanksi sosial jika melanggar norma adat dan kebudayaan

4. Cancel Culture baik di dunia maya dan di lingkungan sosial

5. Sanksi Psikologis

6. Hukuman skala ringan hingga penyitaan

Hukum ini sifatnya mutlak, tidak boleh dilanggar jika tidak ingin dikenakan sanksi

sumber
Memang di indonesia beda suku dan agama hingga ambil hukum secara umum untuk semua masyarakat.

Jika menggunakan hukum islam atau jika di arab saudi mungkin beda cerita nya ni para koruptor

[ringgo96]

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

sebenarnya negara kita sudah lama ingin menghapus korupsi,karena setiap korupsi yang dilakukan oleh petinggi negara akan merugikan kita semua,namun hukum yang berlaku untuk para koruptor masih sangat lemah sehingga mereka tidak merasa jera atas perbuatan yang telah mereka lakukan,dan seperti yang anda katakan masalah ini sudah menjadi budaya bagi mereka karena saat pertama mereka menerima jabatan sudah menghabiskan banyak uang,maka di situlah tumbul niat untuk melakukan korupsi,jadi untuk menghapus korupsi memang harus punya keimanan yang tinggi dari setiap dewan.

[topbitcoin]

Jika menggunakan hukum islam atau jika di arab saudi mungkin beda cerita nya ni para koruptor

apakah anda mencoba membandingkan hukum yang ada di negara kita dengan hukum yang ada di Arab saudi.? Dan apakah di arab saudi tidak ada prilaku tindak pidana korupsi..?

Faktanya, hukum yang ada di arab saudi dan hukum yang diterpakan disana, benar-benar tidak dapat membuat mereka jera akan prilaku buruknya. Dan pada tahun 2022 saja arab saudi telah mengungkapkan banyak sekali kasus korupsi.
Sumber;Arab Saudi Tangkap Puluhan Pejabat Atas Kasus Korupsi

Semua ini bukan terletak pada hukumnya, tetapi terletak pada pelaksanaan dan penerpan hukum tersebut. Karena jika hukum dapat ditegakan dengan seadil-adilnya dan setegak-tegaknya, maka bukan hal yang tidak mungkin bahwa tindak pidana korupsi dapat terminimalisir.
Satu hal lagi, para oknum pejabat dinegara kita ini tidak ada hal yang mereka takuti, selain daripada BPK yang memang badan tersebut bertugas dan memilki wewenang untuk memeriksa keungan negara. Karena mereka takut jika prilakunya dapat terungkap.
Dan jika kita berbicara tentang hukum agama, bukannya sebelum mereka menjabat sebagai pemerintah, mereka itu sudah disumpah jabatan menggunakan kitab suci. dan jika memang mereka patuh dengan aturan dan hukum agama, maka mereka tidak akan sesekali mengingkari sumpah tersebut.

[johnsaributua]

Jika menggunakan hukum islam atau jika di arab saudi mungkin beda cerita nya ni para koruptor

apakah anda mencoba membandingkan hukum yang ada di negara kita dengan hukum yang ada di Arab saudi.? Dan apakah di arab saudi tidak ada prilaku tindak pidana korupsi..?

Bukan hanya membandingkan gan tapi jika hukum tersebut bisa di tambah di negara kita dari masing-masing orang saja dulu, maksud nya di junjung tinggi dan masing-masing orang percaya akan adanya tuhan tentu efek jera akan tertanam dalam diri nya, jika ada rasa takut semudah apapun celah untuk korupsi tentu bisa membenarkan dengan logika bahwa para pejabat ini hanya mengelola dana bukan memiliki nya, saya beranggapan bahwa Jika seorang muslim tentu akan mengetaui hukum sesuai syariat islam menurut alquran dan hadits, jika setiap orang yang mencuri/tindakan kriminal akan di potong anggota tubuh nya . Saya tidak tahu saat ini menggunakan hukum apa di sana (arab), saya berfikir bahwa hukum itu di negara sana sudah jadi budaya yang menjunjung syariat islam. Di negara kita memang tidak bisa sekaligus karena mungkin beberapa orang secara umum beranggapan ini hal sederhana tapi faktanya semua orang tidak mementingkan ini, karena ya mungkin budaya yang berbeda dan ragam agama yang berbeda.

Saya rasa gama manapun tidak membenarkan korupsi ataupun mendukung untuk memakan hak orang lain apalagi menyangkut negara dan anggaran untuk banyak orang, apapun alasan nya.

Faktanya, hukum yang ada di arab saudi dan hukum yang diterpakan disana, benar-benar tidak dapat membuat mereka jera akan prilaku buruknya.

Itu benar, siapa yang tidak mau di tawari depan mata harta, tahta dan jabatan walaupun dengan cara kotor, namun saya rasa ada suatu wilayah yang beranggapan tanpa memiliki semua itu tapi mereka menjunjung tinggi kejujuran. Karakter yang menentukan gan, bisa kotor di lingkungan bersih ataupun bisa bersih di lingkungan kotor.

Btw menurut agan lebih banyak mana kasus korupsi di negara kita dengan negara arab saudi?

[bisnisali16]

Menurut ane caranya adalah ya dari diri kita atau masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih mau bayar polisi biar gak ikut test saat buat SIM supaya langsung dapat SIM nya ya sama saja masyarakat sudah mempraktekkan korupsi. Kalau rakyat aja korupsi dengan hal sepele, pasti ke atasnya, baik perwakilan rakyat di DPR, para pejabat di berbagai instansi juga bakal korupsi. Toh itu sifat masyarakat. kalau masyarakat dah korupsi dengan bayar saat masuk PNS aja ya apa gunanya hukuman mati dan segala macam diterapkan karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat.

Saya malah berpikir bahwa ini terjadi akibat ketidakbecusan dari pejabat dan petinggi Pemerintahan. Kenapa orang-orang pada mau bayar buat langsung dapat SIM? Kenapa orang pada mau bayar calo buat memproses pengurusan di kantor kependudukan? Ya itu semua adalah karena birokrasi kita yang ribet dan aparatur pemerintahannya yang bermental korup. Saya tidak bilang semua tapi hanya sebgaian oknum. Coba liat kalau mau ngurus SIM pakai cara resmi. Mungkin kita perlu bolak balik 2 atau 3 hari agar memperoleh SIM. Belum lagi kalau ternyata tidak diluluskan dengan berbagai alasan. Jadi saya pikir ini adalah tanggungjawab dari orang yang memiliki kekuasaan baru kemudian rakyat akan terbenah sedikit demi sedikit.

[topbitcoin]

Saya rasa gama manapun tidak membenarkan korupsi ataupun mendukung untuk memakan hak orang lain apalagi menyangkut negara dan anggaran untuk banyak orang, apapun alasan nya.

Anda berasumsi bahwa semua agama itu tidak membenarkan perilaku tindak pidana korupsi, tapi anda sendiri yang menyarankan bahwa untuk meminimalisir tindak pidana korupsi itu harus ditegakannya syariat agama islam ataupun dengan kata lain Negara kita harus mengubah aturan yang ada pada saat ini yang acuannya adalah undang-undang itu harus digantikan dengan aturan baru yang sesuai dengan syariat agama islam.?
Dan yang menjadi pertanyaan saya, lalu bagaimana ketika yang melakukan tindak pidana itu adalah oknum pejabat yang bukan bergama Islam. Apakah ia juga harus dihukum sesuai dengan syariat Islam.?

Btw menurut agan lebih banyak mana kasus korupsi di negara kita dengan negara arab saudi?

Ketika kita berbicara data tentu secara jumlah, perilaku tindak pidana kaupsi di negara kita jauh lebih tingi dibandingkan yang terjadi di negara Arab Saudi. Namun ketika kita berbicara peta wilayah, Idonesia itu jauh lebih besar dibandingkan Arab saudi terutama jumlah dari aparatur negaranya, sehingga jumlah aparatur negara Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana korupsi jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah aparatur negara di Arab Saudi. jadi, jika kita berbicara perbandingan persentase tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Arab Saudi, tentunya tidaklah berbeda jauh.