Bagaimana cara menghapus korupsi?

[pusaka]

Membicarakan Korupsi di negara ini memang sepertinya tidak akan pernah habis karena hari kian hari kasus korupsi semakin merajalela dan kita tidak memiliki obat yang pas untuk memberantas korupsi, berbagai cara hanya menghabiskan dana, hanya ketika elitnya sedang berperang salah satunya akan menjadi korban dan masuk sebagai DPO kasus korupsi kemudian beritanya menjadi bias dan mereka di penjara di tempat yang memiliki fasilitas ternyaman, demikianlah pandangan yang sering kita lihat mengenai kasus korupsi di inodnesia yang penuh dengan sumberdaya dan duka untuk rakyat jelata.

Rencana undang-undang untuk memiskinkan para koruptor hari ini sepertinya akan membusuk di DPR karena anggota dewan perlu izin ketum untuk menyetujui RUU itu, sedangkan mereka adalah dewan terpilih namun segala kebijakan memerlukan ketum untuk persetujuan, elit politik tahu bahwa ketika ini di sahkan mereka akan terseret karena beberapa memang di rencanakan, proyek-proyek yang di berikan  kepada departemen negara atau institusi/ lembaga negara tidak luput dari bau-bau keuntungan untuk mereka jika menilep setidaknya untuk uang jajan setelah jaminan kehidupan mereka tercukupi. Demikianlah

Yang menjadi masalah terbesarnya adalah orang orang yang memiliki kewenangan juga terlibat atau dilibatkan dalam praktek korupsi. Misalnya saja DPR yang mempersulit untuk ketuk palu untuk mengesahkan RUU terkait korupsi. Ini jika melihat seperti hal yang mudah, terlebih jika mereka ingin benar benar memberantas korupsi. Namun dalam prakteknya tidak semudah itu dan kita bisa melihat seberapa banyak anggota yang katanya "perwakilan rakyat" terjerat kasus korupsi. Maka jangan heran ketika masih banyak kasus korupsi yang belum terselesaikan dan bahkan akan bertambah lagi.
KPK yang menjadi ujung tombak harapan masyarakat juga ikut dilemahkan oleh aturan aturan baru. Misalnya saja dalam kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang biasa dilakukan KPK, itu saja para elit mempersulit, sehingga KPK tidak lagi leluasa untuk bisa melakukannya seperti dulu.
Dari sini saja kita bisa melihat bagaimana banyak orang yang ingin melemahkan KPK, bahkan dari dalam tubuh KPK itu sendiri.

[maydna]

Dengan ancaman memiskinkan koruptor ini menjadi suatu hal yang bagus karena orang yang haus akan kekuasaan mereka akan cenderung takut dengan kehilangan kekayaan, karena jika kita berharap atas kesadaran mereka pejabat itu sangatlah mustahil.

Jika hanya ancaman saya kira efek jeranya kurang. saya kira negara kita perlu peningkatan hukuman yang membuat para koruptor untuk  tidak lagi melakukan demikian dan yang lakannyapun kita lihat selalu berjamaah serta selalu ada yang menjadi sample untuk menutupi kegiatan tersebut agar tidak melebar.

Ya. Harapannya begitu sih, Semoga bangsa kita Indonesia memiliki pemimpin yang adil dan amanah sehingga rakyat kita sejahtera sesuai dangan bunyi sila kellima Pancasila yaitu 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Ancaman hanyalah tinggal ancaman saja. Kalau koruptor ini memiliki beckingan yang lebih kuat yang masih melindunginya, ancaman itu tidak akan berarti apa-apa. Dia tinggal mengatakannya saja kepada orang yang melindunginya bahwa dia diancam dan orang itu yang akan menjaganya dari ancaman tersebut.

Menghapus korupsi itu seperti mencabut sesuatu yang sudah lama ada sehingga kalau hanya menghukum yang di bagian bawahnya saja sementara yang di bagian atasnya tidak tersentuh, belum bisa mengurangi atau bahkan menghapus korupsi. Mungkin ada hukuman yang lebih lagi supaya mereka tidak berpikir untuk melakukan korupsi. Masalahnya adalah kalau hukuman di buat seketat mungkin atau malah sampai menghukum mati koruptor, nanti malah dikatakan melanggar HAM. Kalau dimiskinkan nanti dibilang tidak berperikemanusiaan.

[Juse14]

Dengan ancaman memiskinkan koruptor ini menjadi suatu hal yang bagus karena orang yang haus akan kekuasaan mereka akan cenderung takut dengan kehilangan kekayaan, karena jika kita berharap atas kesadaran mereka pejabat itu sangatlah mustahil.

Jika hanya ancaman saya kira efek jeranya kurang. saya kira negara kita perlu peningkatan hukuman yang membuat para koruptor untuk  tidak lagi melakukan demikian dan yang lakannyapun kita lihat selalu berjamaah serta selalu ada yang menjadi sample untuk menutupi kegiatan tersebut agar tidak melebar.

Ya. Harapannya begitu sih, Semoga bangsa kita Indonesia memiliki pemimpin yang adil dan amanah sehingga rakyat kita sejahtera sesuai dangan bunyi sila kellima Pancasila yaitu 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Ancaman hanyalah tinggal ancaman saja. Kalau koruptor ini memiliki beckingan yang lebih kuat yang masih melindunginya, ancaman itu tidak akan berarti apa-apa. Dia tinggal mengatakannya saja kepada orang yang melindunginya bahwa dia diancam dan orang itu yang akan menjaganya dari ancaman tersebut.

Menghapus korupsi itu seperti mencabut sesuatu yang sudah lama ada sehingga kalau hanya menghukum yang di bagian bawahnya saja sementara yang di bagian atasnya tidak tersentuh, belum bisa mengurangi atau bahkan menghapus korupsi. Mungkin ada hukuman yang lebih lagi supaya mereka tidak berpikir untuk melakukan korupsi. Masalahnya adalah kalau hukuman di buat seketat mungkin atau malah sampai menghukum mati koruptor, nanti malah dikatakan melanggar HAM. Kalau dimiskinkan nanti dibilang tidak berperikemanusiaan.

Politik itu seharusnya tunduk terhadap hukum, bukan sebaliknya, dimana hukumlah yang tunduk terhadap politik. Dan hal itulah yang terjadi di negara kita ini, karena realitanya di negara tercinta ini, hukumlah yang tunduk terhadap politik. Sehingga mereka para penguasa, politikus dan pemilik partai bisa dengan leluasa mengutak-atik hukum yang ada, mereka bisa dengan leluasa membuat atau mengubah sebuah hukum agar lebih menguntungkannya. Termasuk hukuman bagi para koruptor.

Dan Hukum itu seharusnya dibuat untuk membatasi para penguasa dan melindungi hak-hak warga negara, bukan sebaliknya. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa hukum yang ada saat ini, itu ibarat sebuah pisau yang tumpul keatas dan tajam kebawah. Dan bagaimana mungkin sebuah hukum bisa membatasi mereka, toh mereka sendiri yang membuatnya.

Terakhir, saya setuju dengan sebuah aturan, jika para koruptor selain harus menjalani masa hukuman, akan tetapi mereka juga harus dimiskinkan. Dan jika yang menjadi polemiknya adalah mengenai tentang HAM dan tidak berprikemanusiaan, lalu apakah melakukan korupsi dan mengambil hak orang lain itu dianggap tidak melanggar HAM dan bisa dikatakan berprikemanusiaan..?

[blue Snow]

Terakhir, saya setuju dengan sebuah aturan, jika para koruptor selain harus menjalani masa hukuman, akan tetapi mereka juga harus dimiskinkan. Dan jika yang menjadi polemiknya adalah mengenai tentang HAM dan tidak berprikemanusiaan, lalu apakah melakukan korupsi dan mengambil hak orang lain itu dianggap tidak melanggar HAM dan bisa dikatakan berprikemanusiaan..?

Ini juga sebenarnya jadi polemik di kalangan masyarakat, contoh kasuk SYL (mantan mentan) dimana keluarga dan kroco-kroconya ikut juga menikmati uang di kementerian pertanian, padahal mereka-mereka ini tidak ada hubungan dan sangkut pautnya sama anggaran. Di sini saja kita bisa lihat tidak ada pri kemanusian dan rasa moralnya dalam hal menggunakan uang negara. Sampai-sampai pejabat eselon 1 nya patungan demi keluarga SYL ini hidup senang. Dan yang terakhir ane dengar SYL ini sampai memohon iba untuk dibukakan rekeningnya supaya keluarganya bisa foya-foya lagi. Miris sekali kalau dengar ini, padahal banyak sekali petani-petani di bawah kementeriannya hidup susah, mau makan aja harus antri BLT padahal mereka (petani) yang memproduksi beras.

[TelolettOm]

Politik itu seharusnya tunduk terhadap hukum, bukan sebaliknya, dimana hukumlah yang tunduk terhadap politik. Dan hal itulah yang terjadi di negara kita ini, karena realitanya di negara tercinta ini, hukumlah yang tunduk terhadap politik. Sehingga mereka para penguasa, politikus dan pemilik partai bisa dengan leluasa mengutak-atik hukum yang ada, mereka bisa dengan leluasa membuat atau mengubah sebuah hukum agar lebih menguntungkannya. Termasuk hukuman bagi para koruptor.

Teorinya memang seperti itu, sayangnya prakteknya tidak demikian. Sebenarnya bukan hukum yang tunduk terhadap politik tapi para elit politik malah menjadikan hukum sebagai alat untuk kekuasaan mereka. Yang bermasalah bukan hukum tapi para penegak hukumnya. Sedangkan hukum tetap seperti yang semestinya, sesuai dengan apa fungsinya. Namun para penegak hukum membuat aturan hukum menjadi alat elit politik dan penguasa, kadang aturan dibuat sesuai dengan pesanan. Maka jadilah hukum di negara ini tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

Bisa dilihat kasus koruptor bakal cepat hilang beritanya. Tapi kasus receh bakal rame sampe berbulan-bulan lamanya. Dan kasus korupsi banyak yang mandek prosesnya karena terhalang kepentingan dan suap uang. 

[maydna]

~snip~

Politik itu seharusnya tunduk terhadap hukum, bukan sebaliknya, dimana hukumlah yang tunduk terhadap politik. Dan hal itulah yang terjadi di negara kita ini, karena realitanya di negara tercinta ini, hukumlah yang tunduk terhadap politik. Sehingga mereka para penguasa, politikus dan pemilik partai bisa dengan leluasa mengutak-atik hukum yang ada, mereka bisa dengan leluasa membuat atau mengubah sebuah hukum agar lebih menguntungkannya. Termasuk hukuman bagi para koruptor.

Dan Hukum itu seharusnya dibuat untuk membatasi para penguasa dan melindungi hak-hak warga negara, bukan sebaliknya. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa hukum yang ada saat ini, itu ibarat sebuah pisau yang tumpul keatas dan tajam kebawah. Dan bagaimana mungkin sebuah hukum bisa membatasi mereka, toh mereka sendiri yang membuatnya.

Terakhir, saya setuju dengan sebuah aturan, jika para koruptor selain harus menjalani masa hukuman, akan tetapi mereka juga harus dimiskinkan. Dan jika yang menjadi polemiknya adalah mengenai tentang HAM dan tidak berprikemanusiaan, lalu apakah melakukan korupsi dan mengambil hak orang lain itu dianggap tidak melanggar HAM dan bisa dikatakan berprikemanusiaan..?

Seharusnya memang seperti itu tapi kenyataannya, hukumlah yang harus menuruti politik dengan segala macam persoalannya. Mereka yang mempunyai kuasa bisa dengan mudahnya membolak balikkan hukum dan bahkan membuat hukum seolah-olah mendukungnya untuk melakukan korupsi dan hal-hal ilegal lainnya. Itu yang menjadi lebih banyak orang ingin menjadi politikus supaya mereka bisa mendapatkan bagiannya dan bisa memperkaya dirinya.

Jika hukum bisa dilakukan dengan adil dan ada hukuman untuk orang-orang yang melakukan hal-hal ilegal, terutama untuk mereka yang mempunyai kuasa dan orang memiliki pengaruh dan uang, mungkin itu bisa mengurangi jumlah hal-hal ilegal walaupun belum sampai bisa menghapus korupsi. Korupsi ini sudah mengakar terlalu dalam dan sulit untuk dihapuskan jadi ini masih merupakan PR terbesar untuk pemerintah yang akan dilantik nanti.

Orang-orang yang berada dalam lingkaran itu cenderung akan mengatakan bahwa apa yang dilakukan kepada para koruptor itu akan melanggar HAM sehingga koruptor masih bisa mendapatkan sesuatu yang seharusnya tidak mereka dapatkan. Kita tidak akan pernah tahu apa penyebabnya, mungkin mereka sudah mendapatkan "jatahnya" sehingga mereka akan menyuarakan HAM untuk para koruptor padahal itu adalah langkah-langkah untuk mengurangi jumlah korupsi.

[Rampagoe004]

Menghapus korupsi itu seperti mencabut sesuatu yang sudah lama ada sehingga kalau hanya menghukum yang di bagian bawahnya saja sementara yang di bagian atasnya tidak tersentuh, belum bisa mengurangi atau bahkan menghapus korupsi. Mungkin ada hukuman yang lebih lagi supaya mereka tidak berpikir untuk melakukan korupsi. Masalahnya adalah kalau hukuman di buat seketat mungkin atau malah sampai menghukum mati koruptor, nanti malah dikatakan melanggar HAM. Kalau dimiskinkan nanti dibilang tidak berperikemanusiaan.

Menurut ane cara lainnya untuk menghapus korupsi tetapi sangat teramat mustahil buat dilakukan adalah dengan memilih pemimpin yang bukan di lingkaran itu-itu saja. Maksud ane seorang pemimpin baiknya tidak mempunyai kepentingan apapun dan bukan dari kalangan para koruptor. Tapi di zaman sekarang ini ya para calonnya ya dari lingkaran itu-itu aja. Dan kalok untuk masalah hukuman ane yakin mau seberat apapun bentuk hukumannya pasti koruptor tersebut nampak luarnya saja di penjara tetapi dirinya berwisata kemana-mana.

[Raflesia]

Menghapus korupsi itu seperti mencabut sesuatu yang sudah lama ada sehingga kalau hanya menghukum yang di bagian bawahnya saja sementara yang di bagian atasnya tidak tersentuh, belum bisa mengurangi atau bahkan menghapus korupsi. Mungkin ada hukuman yang lebih lagi supaya mereka tidak berpikir untuk melakukan korupsi. Masalahnya adalah kalau hukuman di buat seketat mungkin atau malah sampai menghukum mati koruptor, nanti malah dikatakan melanggar HAM. Kalau dimiskinkan nanti dibilang tidak berperikemanusiaan.

Menurut ane cara lainnya untuk menghapus korupsi tetapi sangat teramat mustahil buat dilakukan adalah dengan memilih pemimpin yang bukan di lingkaran itu-itu saja. Maksud ane seorang pemimpin baiknya tidak mempunyai kepentingan apapun dan bukan dari kalangan para koruptor. Tapi di zaman sekarang ini ya para calonnya ya dari lingkaran itu-itu aja. Dan kalok untuk masalah hukuman ane yakin mau seberat apapun bentuk hukumannya pasti koruptor tersebut nampak luarnya saja di penjara tetapi dirinya berwisata kemana-mana.

Ini bisa menjadi usulan yang cukup baik tapi apakah itu bisa di realisasikan? saya rasa tidak, terlebih meskipun pada akhirnya kita memilih pemimpin yang bukan dari golongan itu-itu saja (yang sudah ada saat ini) itu juga tidak menjadi jaminan bahwa mereka yang dipilih tidak akan melakukan korupsi karena selama ada kesempatan dan situasi yang mendukung maka pasti akan terus ada praktik seperti ini meskipun memang ini menjadi sebuah kondisi yang cukup tabu tetapi pada akhirnya korupsi di negara kita sudah menjadi rahasia umum.

Selain itu, memilih pemimpin yang bukan berasal dari golongan / partai politik yang besar yang saat ini berkuasa di negara kita itu bukanlah perkara yang mudah karena kita pasti sadar bahwa dalam pemilihan seorang pemimpin untuk saat ini selain dari kita harus tahu latar belakangnya seperti apa, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa intimidasi dari partai yang diusung serta kepanatikan beberapa orang ketika pemilu terhadap calon pemimpin itu sangat besar sehingga tidak bisa sembarang orang bisa untuk berada di posisi untuk menjadi pemimpin jika tanpa ada bekingan dari belakang.

Korupsi hanya bisa terhenti untuk sementara waktu hanya ketika hukuman mati atau dimiskinkan terjadi itupun tidak akan merubah keseluruhan pemimpin kita untuk berhenti korupsi tetapi hanya menghentikan sementara karena mereka pasti akan hati-hati melakukan itu ketika ada hukuman mati dan di miskinkan tetapi aturan ini jelas tidak akan mudah karena pasti akan terbentur dengan aturan-aturan lain yang sudah mereka persiapkan sebelumnya.

[MarjorieZimmermanGinger]

DPR itu yang katanya perwakilan rakyat tapi ane melihat sangat banyak dari mereka adalah perwakilan dari kekuatan besar di negeri ini baik pengusaha atau penguasa yang memiliki kepentingan masing-masing. Undang-undang korupsi ini tidak bisa dibuat dengan hukuman seberat-beratnya kayak misal memiskinkan atau hukuman mati karena akan berefek pada kepentingan banyak pihak yang memiliki koalisi dengan DPR tersebut.

Bicara politik itu komplit dan mungkin banyak hal yang perlu kita bahas di dalamnya, modal terjun dalam politik menentukan bagaimana peran DPR dalam menjalankan tugasnya. Ketika mereka mengeluarkan modal yang besar maka secara otomatis mereka akan memikirkan bagaimana caranya untuk mengembalikan modal. Atas dasar inilah mengapa banyak dari mereka melakukan korupsi karena memang mereka mengeluarkan banyak uang pada saat kampanye. Pemimpin merupakan cerminan rakyat dan jangan harap ada keadilan ketika pemimpin tidak tau tugasnya dan tanpa adanya moralitas percuma membicarakan kepentingan rakyat karena mereka lebih memperkaya diri dan kelompok.

Ini menyangkut dengan moralitas dan saya pikir ini perlu di didik sedini mungkin bagi siapapun karena ketika mereka tumbuh dewasa akan sulit. Terlepas dari moralitas tersebut maka hukuman bagi para koruptor juga harus diberatkan sehingga adanya efek jera dan ini yang sulit di tegakkan karena sebenarnya merekalah yang membuat regulasi daj undang-undang.

Ane tidak tahu bagaimana titik jelasnya namun yang pasti anggota DPR ini punya kolega baik pebisnis atau pejabat lainnya yang mereka lindungi kepentingannya. Bukan rakyat yang dilindungi tapi kolega-kolega mereka itu.

Itu sebabnya saya mengatakan ada banyak masalah dan itu harus dilihat secara keseluruhan, kepentingan rakyat hanya sebagai selogan saja bagi mereka. Jika mereka di biayai oleh kolega maupun pembisnis maka secara otomatis mereka juga harus memuluskan langkah mereka dalam urusan izin dan sebagainya. Jadi bagaimana mungkin mereka memberantas korupsi sedangkan mereka dibiayai oleh pelaku dan mereka sendiri juga terlibat di dalamnya.

[Hanadawa]

Teorinya memang seperti itu, sayangnya prakteknya tidak demikian. Sebenarnya bukan hukum yang tunduk terhadap politik tapi para elit politik malah menjadikan hukum sebagai alat untuk kekuasaan mereka. Yang bermasalah bukan hukum tapi para penegak hukumnya. Sedangkan hukum tetap seperti yang semestinya, sesuai dengan apa fungsinya. Namun para penegak hukum membuat aturan hukum menjadi alat elit politik dan penguasa, kadang aturan dibuat sesuai dengan pesanan. Maka jadilah hukum di negara ini tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

Di negeri ini hukumnya tajam ke bawah tumpul ke atas. Hukum tidak bisa disalahkan tetapi sayangnya para pembuat kebijakan merancang hukum dan undang-undang sesuai dengan kepentingan mereka dan bukan atas dasar keberpihakan kepada rakyat. Sebagai contoh bagaimana pelaku korupsi milyaran dihukum 2 atau 3 tahun penjara dan pencuri ayam juga sama-sama bisa dihukum dengan jangka waktu yang sama. Atau bagaimana birokrasi ini dibuat sangat berbelit-belit tetapi para elit politik bisa mendapatkan jalur pintas via ordal. Dan yang cukup membuat saya kecewa adalah aturan tentang ekspor impor yang masih sangat menyulitkan pelaku UMKM. Saya iri dengan negara China yang mempermudah pelaku UMKM melakukan ekspor impor sehingga membuat roda perekonomian mereka bergerak dengan sangat cepat. Pemangku kebijakan sangat lambat menangani RUU yang merakyat, tetapi sangat cepat menangani RUU yang menguntungkan mereka.