Bagaimana cara menghapus korupsi?

[reagansimms]

Jika pemimpin masih menggunakan kekuatan uang untuk meraih kekuasaan maka jangan harap korupsi bisa diberantas kan di negara kita tercinta.
Biaya yang tinggi pada saat mereka merebut kekuasaan adalah jalan terhadap keinginan yang tidak sengaja bagi mereka untuk melakukan korupsi.
Hukum tidak menjadi sebuah rujukan yang perlu mereka taati karena memang sesuatu yang mereka yakini modal harus kembali setelah mereka berkuasa.
Mencari celah supaya terbebas dari hukum dan jabatan yang di beli tidak ada alasan melahirkan kinerja yang baik dan lihat saja bagaimana pemimpin dalam membagi jabatan kepada mereka yang berjasa, lalu bagaimana kita menuntut integritas dari mereka.

Faktor yang menghambat pemberantasan korupsi disebabkan budaya korupsi itu sendiri semakin kuat seperti nepotisme, suap menyuap dan penggelapan anggaran, lemahnya moral dan etika para penegak hukum juga menjadi faktor lain yang menyebabkan pemberantasan korupsi sulit ditegakkan. Budaya korupsi sudah menjadi bagian dari romantika para penguasa, rasa malu dalam diri mereka telah hilang hanya untuk memperkaya diri.
Selain itu, sulitnya pemberantasan korupsi karena hukum yang lemah kepada para koruptor yang tidak adanya efek jera ataupun takut akan hukum. Akibat menggunakan kekuasaan untuk mengintervensi proses hukum membuat para koruptor semakin leluasa melakukan korupsi.

[Raflesia]

Pada akhirnya selalu ada praktik suap bahkan ketika di lembaga hukum yang memberikan efek jera kepada pelaku suap dan tentu ini menjadi sebuah hal yang sebenarnya menjadi miris dimana harusnya ada efek jera tetapi dijadikan sebagai ladang basah untuk beberapa pihak yang pada akhirnya hanya ingin mencicipi uang hasil korupsi yang memang sudah diterima sebelumnya.

Jika pemimpin masih menggunakan kekuatan uang untuk meraih kekuasaan maka jangan harap korupsi bisa diberantas kan di negara kita tercinta.
Biaya yang tinggi pada saat mereka merebut kekuasaan adalah jalan terhadap keinginan yang tidak sengaja bagi mereka untuk melakukan korupsi.
Hukum tidak menjadi sebuah rujukan yang perlu mereka taati karena memang sesuatu yang mereka yakini modal harus kembali setelah mereka berkuasa.
Mencari celah supaya terbebas dari hukum dan jabatan yang di beli tidak ada alasan melahirkan kinerja yang baik dan lihat saja bagaimana pemimpin dalam membagi jabatan kepada mereka yang berjasa, lalu bagaimana kita menuntut integritas dari mereka.

Tidak ada cara memberantas korupsi jika jabatan harus dibeli dan tidak ada peluang untuk memberikan efek jera meskipun hukum diberikan seberat-beratnya.
Pemimpin lahir sebagaimana cerminan rakyatnya dan jangan harap bersih ketika rakyat mau menerima sogokan uang pada saat mereka maju sebagai pemimpin.

Karena pada akhirnya mereka hanya menjadikan jabatan sebagai mata pencaharian sehingga ketika mereka menjabat atau bertugas maka itu dianggap sebagai pekerjaan bukan amanat yang membuat ketika ada peluang untuk mendapatkan uang lebih maka mereka akan lakukan meskipun caranya memang salah dan melanggar norma atau sumpah.
Memang tidak ada yang bisa dilakukan karena sesuai dengan pembahasan beberapa orang sebelumnya korupsi ini sudah mendarah daging di negara kita sehingga pastilah akan sangat sulit bahkan mustahil untuk diberantas karena sudah sejak zaman dulu bahkan sebelum Indonesia di akui kemerdekaannya pun kita sudah ada praktik korupsi.

Maka jangan terlalu heran ketika kita akan menganggap pejabat yang jujur itu sebagai oknum sekarang karena situasinya sudah terbalik dimana pejabat jujur hanya segelintir orang saja dibanding banyaknya pejabat korup. Itu bahkan dibuktikan di beberapa tahun silam dimana korupsi masal terjadi seperti Korupsi anggota DPRD Malang yang memang dari 45 anggota hanya 4 saja yang bersih dari korupsi sisanya mereka penjahat dan Korupsi anggota DRPD Sumut yang berjumlah 38 orang.

Korupsi Massal Wakil Rakyat Daerah
Korupsi massal di Sumut: 'kongkalikong' dan 'pasar gelap kekuasaan'

Hal ini selalu terjadi bahkan sampai korupsi mega proyek beberapa waktu lalu yang membuat negara kita kerugian 300 triliun tentu itu juga dilakukan secara masal walaupun mungkin ada yang terbebas dari hukuman dan mereka yang mendapatkan hukuman ''ringan'' dengan denda yang bahkan lebih ''ringan'' juga adalah mereka yang memang sedang sial lol

[Juse14]

Jika pemimpin masih menggunakan kekuatan uang untuk meraih kekuasaan maka jangan harap korupsi bisa diberantas kan di negara kita tercinta.
Biaya yang tinggi pada saat mereka merebut kekuasaan adalah jalan terhadap keinginan yang tidak sengaja bagi mereka untuk melakukan korupsi.
Hukum tidak menjadi sebuah rujukan yang perlu mereka taati karena memang sesuatu yang mereka yakini modal harus kembali setelah mereka berkuasa.
Mencari celah supaya terbebas dari hukum dan jabatan yang di beli tidak ada alasan melahirkan kinerja yang baik dan lihat saja bagaimana pemimpin dalam membagi jabatan kepada mereka yang berjasa, lalu bagaimana kita menuntut integritas dari mereka.

Faktor yang menghambat pemberantasan korupsi disebabkan budaya korupsi itu sendiri semakin kuat seperti nepotisme, suap menyuap dan penggelapan anggaran, lemahnya moral dan etika para penegak hukum juga menjadi faktor lain yang menyebabkan pemberantasan korupsi sulit ditegakkan. Budaya korupsi sudah menjadi bagian dari romantika para penguasa, rasa malu dalam diri mereka telah hilang hanya untuk memperkaya diri.
Selain itu, sulitnya pemberantasan korupsi karena hukum yang lemah kepada para koruptor yang tidak adanya efek jera ataupun takut akan hukum. Akibat menggunakan kekuasaan untuk mengintervensi proses hukum membuat para koruptor semakin leluasa melakukan korupsi.

Saya kira yang menjadi faktor utama yang menjadi penghambat dalam uapaya pemberantasan korupsi, justru hal ini datang dari lembaga yang memang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi dinegara kita ini, yakni BPK (Badan Pemeriksa Keungan) & dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dimana yang seharusnya keduda lembaga tersebut memiliki integritas dan kredibilitas yang tinggi, justru dalam beberpa kasus oknum-oknum yang berada di lemabag tersebut malah ikut terseret dalam kasus korupsi. Dan menjadi masalah yang cukup serius karena akan semakin mempersulit upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi.

Fokus utama dalam hal ini adalah pembenahan dalam tubuh BPK dan KPK terlebih dahulu.  Karena tanpa hal ini maka permasalahan korupsi di negara kita ini tidak akan pernah selesai, upaya pemeberantasan korupsi akan terus terhambat dan semakin sulit.

Dan sebagai gambaran, saya menyisipkan berita mengenai kasus korupsi yang ikut menyeret oknum yang berada di tubuh BPK dan KPK :

• Sejumlah Kasus Korupsi Menjerat BPK: Butuh Perbaikan Serius!
• Miris, Ada Korupsi di Tubuh KPK

[jepit]

Sebenarnya cukup simpel untuk menghapuskan korupsi, dengan memberikan hukuman mati pada siapapun yang terjerat dan terbukti melakukan korupsi, dan melakukan penarikan aset secara keseluruhan terhadap pelaku.Namun, langkah tersebut tentu memerlukan pertimbangan yang matang. Hukuman mati dapat menciptakan kontroversi dan menimbulkan perdebatan etis dalam masyarakat. Oleh karena itu, mungkin lebih bijaksana untuk mempertimbangkan hukuman yang setimpal, seperti penjara seumur hidup, sehingga pelaku korupsi merasakan konsekuensi dari tindakan mereka tanpa menghilangkan hak asasi manusia yang mendasar.

Selain itu, penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk mendukung upaya ini. Institusi penegak hukum harus dilengkapi dengan gaji yang layak dan perlindungan yang kuat agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh praktik korupsi itu sendiri. Reformasi dalam sistem birokrasi juga harus dilakukan untuk meminimalisir celah yang bisa dimanfaatkan oleh para koruptor. Pendidikan tentang etika dan integritas juga perlu diperkuat sejak dini. Masyarakat harus diajarkan untuk menghargai transparansi dan akuntabilitas, sehingga mereka dapat mengenali korupsi dan melaporkannya. Dengan menciptakan lingkungan yang tidak toleran terhadap korupsi, diharapkan kita bisa meminimalisir bahkan menghilangkan praktik ini di masa depan.

[Ryu_Ar1]

Sebenarnya cukup simpel untuk menghapuskan korupsi, dengan memberikan hukuman mati pada siapapun yang terjerat dan terbukti melakukan korupsi, dan melakukan penarikan aset secara keseluruhan terhadap pelaku.Namun, langkah tersebut tentu memerlukan pertimbangan yang matang. Hukuman mati dapat menciptakan kontroversi dan menimbulkan perdebatan etis dalam masyarakat. Oleh karena itu, mungkin lebih bijaksana untuk mempertimbangkan hukuman yang setimpal, seperti penjara seumur hidup, sehingga pelaku korupsi merasakan konsekuensi dari tindakan mereka tanpa menghilangkan hak asasi manusia yang mendasar.

Fakta dilapangan tidak se simple itu kawan karena bagaimanapun juga kita dibenturkan dengan aturan lain yang mengatasnamakan HAM sehingga hukuman tidak akan bisa sampai kepada hukuman mati karena memang sudah ada beberapa aturan lain yang memang dipersiapkan untuk membuat sebesar apapun pada akhirnya kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi maka pada akhirnya hukuman mati tidak akan bisa berlaku di negara kita ini.
Jangankan hukuman mati, ketika usulan koruptor di miskinkan pun di negara kita ini mendapatkan banyak sekali pro dan kontra apalagi dengan hukuman mati sehingga pada akhirnya tidak akan bisa di persimple seperti ini.

Selain itu, ketika kita berandai-andai tentang hukuman mati apakah pada akhirnya itu akan cukup untuk menghapuskan korupsi? berdampak mungkin iya tetapi untuk menghapuskan itu tetap tidak akan bisa karena pada akhirnya selalu saja ada celah untuk melancarkan aksi seperti ini apalagi mereka memiliki kekuasaan sehingga ada atau tidak adanya hukuman mati kepada koruptor itu tidak akan akan bisa untuk menghapuskan korupsi di negeri kita ini.

[Furious 7]

Ada kasus yang cukup menggelitik kembali untuk dibahas ketika berhubungan sebuah korupsi dimana ada pejabat yang baru 2 Bulan Jadi Anggota DPRD dan dia langsung tersangka korupsi sekarang

Kevin Tersangka Korupsi Hibah NPCI Jabar Baru 2 Bulan Jadi Anggota DPRD Solo

Yang saya tahu pelantikan di Solo itu di pertengahan bulan agustus dan sekarang di pertengahan oktober sudah pas berarti 2 bulan dan si bapak anggota ini sudah berhasil memarkup dan membuat negara mengalami kerugian hampir 5 miliar.

Dengan kasus ini kita kembali sadar bahwa pada akhirnya untuk saat ini kenapa banyak sekali orang yang memang ingin menjadi pegawai di kepemerintahan khsusnya untuk yang katanya perwakilan rakyat karena memang mereka tahu ladang basah yang bisa menguntungkan sehingga jangan heran ketika sebelum pemilu kita disuguhi banyak sekali amplop yang berterbangan maka sudah pasti hasilnya memang akan seperti ini dimana mereka menjabat hanya untuk keuntungan pribadi saja dengan jalur yang kotor seperti kasus ini.

[MRY]

Sebenarnya cukup simpel untuk menghapuskan korupsi, dengan memberikan hukuman mati pada siapapun yang terjerat dan terbukti melakukan korupsi, dan melakukan penarikan aset secara keseluruhan terhadap pelaku.Namun, langkah tersebut tentu memerlukan pertimbangan yang matang. Hukuman mati dapat menciptakan kontroversi dan menimbulkan perdebatan etis dalam masyarakat. Oleh karena itu, mungkin lebih bijaksana untuk mempertimbangkan hukuman yang setimpal, seperti penjara seumur hidup, sehingga pelaku korupsi merasakan konsekuensi dari tindakan mereka tanpa menghilangkan hak asasi manusia yang mendasar.

Fakta dilapangan tidak se simple itu kawan karena bagaimanapun juga kita dibenturkan dengan aturan lain yang mengatasnamakan HAM sehingga hukuman tidak akan bisa sampai kepada hukuman mati karena memang sudah ada beberapa aturan lain yang memang dipersiapkan untuk membuat sebesar apapun pada akhirnya kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi maka pada akhirnya hukuman mati tidak akan bisa berlaku di negara kita ini.
Jangankan hukuman mati, ketika usulan koruptor di miskinkan pun di negara kita ini mendapatkan banyak sekali pro dan kontra apalagi dengan hukuman mati sehingga pada akhirnya tidak akan bisa di persimple seperti ini.

Selain itu, ketika kita berandai-andai tentang hukuman mati apakah pada akhirnya itu akan cukup untuk menghapuskan korupsi? berdampak mungkin iya tetapi untuk menghapuskan itu tetap tidak akan bisa karena pada akhirnya selalu saja ada celah untuk melancarkan aksi seperti ini apalagi mereka memiliki kekuasaan sehingga ada atau tidak adanya hukuman mati kepada koruptor itu tidak akan akan bisa untuk menghapuskan korupsi di negeri kita ini.

Untuk memberantas korupsi di Indonesia, diperlukan strategi penyelesaian yang tepat, tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi pidana bagi pelaku korupsi, tetapi juga pendekatan yang konstruktif seperti pencegahan dan rekonstruksi sistem terkait. Intervensi pemerintah harus memperbaiki mekanisme pengawasan di semua level administrasi dan pengendalian keuangan melalui penerapan teknologi informasi untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran. Selain itu, lembaga antikorupsi (KPK) harus diberikan otonomi tanpa campur tangan politik sehingga dapat mengusut dan menegakkan hukum dengan sesuai. Kesadaran akan dampak negatif korupsi juga harus ditanamkan di sekolah dan masyarakat dengan membentuk budaya antikorupsi sejak dini.

Dalam hal ini, pencegahan harus dibarengi dengan reformasi hukum untuk menghilangkan ketentuan hukum yang selama ini sering dimanfaatkan oleh para koruptor. Begitu pula peraturan perundang-undangan yang memungkinkan adanya tindakan ekstra, termasuk perampasan aset hasil korupsi, harus dipatuhi dengan lebih ketat; Di sisi lain, mempercepat proses peradilan untuk mendapatkan hasil yang adil akan menjadi pencegah yang ampuh. Sampai saat ini negara kita tercinta ini masih menerapkan hukum Pancasila, sehingga tindak pidana korupsi masih kerap salah gunakan oleh orang jahat karena hukumannya ringan dan tidak adanya hukuman mati bagi koruptor.

[mamesso]

Ada kasus yang cukup menggelitik kembali untuk dibahas ketika berhubungan sebuah korupsi dimana ada pejabat yang baru 2 Bulan Jadi Anggota DPRD dan dia langsung tersangka korupsi sekarang

Kevin Tersangka Korupsi Hibah NPCI Jabar Baru 2 Bulan Jadi Anggota DPRD Solo

Tren semacam ini praktis tidak pernah berubah, jadi, omong kosong kalau ada yang mengatakan Indonesia sangat serius untuk menghapus korupsi. Berbagai kasus korupsi terus muncul kepermukaan akibat lembaga hukum masih sangat lembek terhadap koruptor, pengadilan sangat sering mengeluarkan vonis ringan terhadap mereka.
Menurut laporan ICW (Indonesia Corruption Watch) sepanjang tahun 2023, rata-rata hukuman penjara pelaku korupsi hanya 3 tahun 4 bulan penjara. Vonis hukuman ringan tidak akan pernah membuat mereka jera, yang ada semakin termotivasi untuk melakukan korupsi karena hukuman yang diterima lebih kecil dibandingkan kerugian negara.

Source: https://metrodaily.jawapos.com/hukum-kriminal/2355202110/icw-catat-koruptor-termuda-22-tahun-ini-namanya

[Ryu_Ar1]

Fakta dilapangan tidak se simple itu kawan karena bagaimanapun juga kita dibenturkan dengan aturan lain yang mengatasnamakan HAM sehingga hukuman tidak akan bisa sampai kepada hukuman mati karena memang sudah ada beberapa aturan lain yang memang dipersiapkan untuk membuat sebesar apapun pada akhirnya kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi maka pada akhirnya hukuman mati tidak akan bisa berlaku di negara kita ini.
Jangankan hukuman mati, ketika usulan koruptor di miskinkan pun di negara kita ini mendapatkan banyak sekali pro dan kontra apalagi dengan hukuman mati sehingga pada akhirnya tidak akan bisa di persimple seperti ini.

Selain itu, ketika kita berandai-andai tentang hukuman mati apakah pada akhirnya itu akan cukup untuk menghapuskan korupsi? berdampak mungkin iya tetapi untuk menghapuskan itu tetap tidak akan bisa karena pada akhirnya selalu saja ada celah untuk melancarkan aksi seperti ini apalagi mereka memiliki kekuasaan sehingga ada atau tidak adanya hukuman mati kepada koruptor itu tidak akan akan bisa untuk menghapuskan korupsi di negeri kita ini.

Untuk memberantas korupsi di Indonesia, diperlukan strategi penyelesaian yang tepat, tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi pidana bagi pelaku korupsi, tetapi juga pendekatan yang konstruktif seperti pencegahan dan rekonstruksi sistem terkait. Intervensi pemerintah harus memperbaiki mekanisme pengawasan di semua level administrasi dan pengendalian keuangan melalui penerapan teknologi informasi untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran. Selain itu, lembaga antikorupsi (KPK) harus diberikan otonomi tanpa campur tangan politik sehingga dapat mengusut dan menegakkan hukum dengan sesuai. Kesadaran akan dampak negatif korupsi juga harus ditanamkan di sekolah dan masyarakat dengan membentuk budaya antikorupsi sejak dini.

Dalam hal ini, pencegahan harus dibarengi dengan reformasi hukum untuk menghilangkan ketentuan hukum yang selama ini sering dimanfaatkan oleh para koruptor. Begitu pula peraturan perundang-undangan yang memungkinkan adanya tindakan ekstra, termasuk perampasan aset hasil korupsi, harus dipatuhi dengan lebih ketat; Di sisi lain, mempercepat proses peradilan untuk mendapatkan hasil yang adil akan menjadi pencegah yang ampuh. Sampai saat ini negara kita tercinta ini masih menerapkan hukum Pancasila, sehingga tindak pidana korupsi masih kerap salah gunakan oleh orang jahat karena hukumannya ringan dan tidak adanya hukuman mati bagi koruptor.

Tetap saja saya kurang yakin mas dengan hal ini karena pada akhirnya meskipun banyak langkah yang dilakukan tetapi itu tidak akan membuat situasi korupsi di negara kita di berantas habis, untuk meminimalisir agar angka korupsi tidak terlalu banyak mungkin bisa tetapi diberantas habis itu tidak akan bisa karena fokusnya kembali kepada badan pemerintahan itu sendiri dan pejabat yang berwenang. Korupsi sudah menjadi duri dalam daging di negara kita tetapi pada akhirnya hal ini terjadi karena memang selain dari internal kita yang bobrok pada akhirnya ada sebuah rantai yang saling terkait antara satu sama lain agar saling menguntungkan dalam korupsi yang memang hal ini tidak bisa kita putus karena sangat kuat dimana korupsi ini terjadi bukan hanya berasal dari bawah tetapi memang dari segala aspek yang ada sehingga ketika satu ketahuan korupsi maka yang lain juga akan berusaha menutupi atau bahkan membuat perlindungan agar hanya yang tertangkap saja yang dihukum tetapi tidak dengan yang lainnya.

Adapun untuk badan korupsi di negara kita saya pikir ini juga masih bisa di susupi karena faktanya KPK yang notabene adalah badan yang menanggulangi korupsi atau yang paling berwenang atas tindakan dan hukuman untuk yang korupsi di dalamnya masih ada suap menyuap, Itu kan konyol.

[Furious 7]

Ada kasus yang cukup menggelitik kembali untuk dibahas ketika berhubungan sebuah korupsi dimana ada pejabat yang baru 2 Bulan Jadi Anggota DPRD dan dia langsung tersangka korupsi sekarang

Kevin Tersangka Korupsi Hibah NPCI Jabar Baru 2 Bulan Jadi Anggota DPRD Solo

Tren semacam ini praktis tidak pernah berubah, jadi, omong kosong kalau ada yang mengatakan Indonesia sangat serius untuk menghapus korupsi. Berbagai kasus korupsi terus muncul kepermukaan akibat lembaga hukum masih sangat lembek terhadap koruptor, pengadilan sangat sering mengeluarkan vonis ringan terhadap mereka.
Menurut laporan ICW (Indonesia Corruption Watch) sepanjang tahun 2023, rata-rata hukuman penjara pelaku korupsi hanya 3 tahun 4 bulan penjara. Vonis hukuman ringan tidak akan pernah membuat mereka jera, yang ada semakin termotivasi untuk melakukan korupsi karena hukuman yang diterima lebih kecil dibandingkan kerugian negara.

Source: https://metrodaily.jawapos.com/hukum-kriminal/2355202110/icw-catat-koruptor-termuda-22-tahun-ini-namanya

Tapi pada akhirnya kita juga tidak bisa menyalahkan hukum dalam hal ini karena sebenarnya hukum itu mutlak tetapi yang salah adalah para pelaku hukum yang sering disebut oknum yang sebenarnya juga tidak terlalu layak untuk dikatakan oknum mengingat sudah terlalu banyak sekali pelaku hukum yang justru saling mendukung dan melindungi hanya karena mereka ingin membangun kerajaan sesat milik mereka untuk keuntungan pribadi tentunya.
Memang pada akhirnya meskipun saya tidak akan mengatakan bahwa Indonesia tidak serius untuk menghapus korupsi karena masih ada segelintir orang  (SEGELINTIR nya perlu ditekankan ) yang memang masih berusaha untuk menjadi aparatur yang baik tetapi hal itu terkadang sangat sulit karena banyak sekali yang memang justru membuat ini menjadi rumit sehingga memang jangan salahkan ketika banyak orang yang tidak percaya dengan hukum dan aparatur negara karena tugas mereka memang tidak bisa dibanggakan di negeri ini mengingat banyak sekali yang negatif nya dibanding yang positif nya.
untuk masalah hukuman korupsi tentu kita tahu kenapa hal ini bisa terjadi tetapi kembali lagi ini bukan salah hukum tetapi salah dari banyak penegak hukum yang pada akhirnya tidak melakukan tugasnya dengan baik atau ada tekanan dari yang lebih tinggi kuasanya sehingga mereka terpaksa memberikan hukuman yang sebenarnya itu tidak setimpal untuk para pelaku.

[MRY]

Fakta dilapangan tidak se simple itu kawan karena bagaimanapun juga kita dibenturkan dengan aturan lain yang mengatasnamakan HAM sehingga hukuman tidak akan bisa sampai kepada hukuman mati karena memang sudah ada beberapa aturan lain yang memang dipersiapkan untuk membuat sebesar apapun pada akhirnya kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi maka pada akhirnya hukuman mati tidak akan bisa berlaku di negara kita ini.
Jangankan hukuman mati, ketika usulan koruptor di miskinkan pun di negara kita ini mendapatkan banyak sekali pro dan kontra apalagi dengan hukuman mati sehingga pada akhirnya tidak akan bisa di persimple seperti ini.

Selain itu, ketika kita berandai-andai tentang hukuman mati apakah pada akhirnya itu akan cukup untuk menghapuskan korupsi? berdampak mungkin iya tetapi untuk menghapuskan itu tetap tidak akan bisa karena pada akhirnya selalu saja ada celah untuk melancarkan aksi seperti ini apalagi mereka memiliki kekuasaan sehingga ada atau tidak adanya hukuman mati kepada koruptor itu tidak akan akan bisa untuk menghapuskan korupsi di negeri kita ini.

Untuk memberantas korupsi di Indonesia, diperlukan strategi penyelesaian yang tepat, tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi pidana bagi pelaku korupsi, tetapi juga pendekatan yang konstruktif seperti pencegahan dan rekonstruksi sistem terkait. Intervensi pemerintah harus memperbaiki mekanisme pengawasan di semua level administrasi dan pengendalian keuangan melalui penerapan teknologi informasi untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran. Selain itu, lembaga antikorupsi (KPK) harus diberikan otonomi tanpa campur tangan politik sehingga dapat mengusut dan menegakkan hukum dengan sesuai. Kesadaran akan dampak negatif korupsi juga harus ditanamkan di sekolah dan masyarakat dengan membentuk budaya antikorupsi sejak dini.

Dalam hal ini, pencegahan harus dibarengi dengan reformasi hukum untuk menghilangkan ketentuan hukum yang selama ini sering dimanfaatkan oleh para koruptor. Begitu pula peraturan perundang-undangan yang memungkinkan adanya tindakan ekstra, termasuk perampasan aset hasil korupsi, harus dipatuhi dengan lebih ketat; Di sisi lain, mempercepat proses peradilan untuk mendapatkan hasil yang adil akan menjadi pencegah yang ampuh. Sampai saat ini negara kita tercinta ini masih menerapkan hukum Pancasila, sehingga tindak pidana korupsi masih kerap salah gunakan oleh orang jahat karena hukumannya ringan dan tidak adanya hukuman mati bagi koruptor.

Tetap saja saya kurang yakin mas dengan hal ini karena pada akhirnya meskipun banyak langkah yang dilakukan tetapi itu tidak akan membuat situasi korupsi di negara kita di berantas habis, untuk meminimalisir agar angka korupsi tidak terlalu banyak mungkin bisa tetapi diberantas habis itu tidak akan bisa karena fokusnya kembali kepada badan pemerintahan itu sendiri dan pejabat yang berwenang. Korupsi sudah menjadi duri dalam daging di negara kita tetapi pada akhirnya hal ini terjadi karena memang selain dari internal kita yang bobrok pada akhirnya ada sebuah rantai yang saling terkait antara satu sama lain agar saling menguntungkan dalam korupsi yang memang hal ini tidak bisa kita putus karena sangat kuat dimana korupsi ini terjadi bukan hanya berasal dari bawah tetapi memang dari segala aspek yang ada sehingga ketika satu ketahuan korupsi maka yang lain juga akan berusaha menutupi atau bahkan membuat perlindungan agar hanya yang tertangkap saja yang dihukum tetapi tidak dengan yang lainnya.

Adapun untuk badan korupsi di negara kita saya pikir ini juga masih bisa di susupi karena faktanya KPK yang notabene adalah badan yang menanggulangi korupsi atau yang paling berwenang atas tindakan dan hukuman untuk yang korupsi di dalamnya masih ada suap menyuap, Itu kan konyol.

Tentu ini membuat kita sangat kekhawatiran tentang kemungkinan pemberantasan korupsi karena kita telah menyaksikan berbagai tingkat pemerintahan dihinggapi akar korupsi. Itulah sebabnya ketika korupsi telah menjadi budaya yang mendukung individu tanpa memandang benar atau salah, maka menjadi sulit untuk memutus rantai impunitas yang tampak ini. Namun, kita harus memahami bahwa, setiap langkah yang diambil untuk menguranginya sama pentingnya. Sulit untuk berdiskusi tentang pemberantasan kasus korupsi karena banyak sekali orang penting didalamnya yang ikut membentengi. namun, jika otoritas dan masyarakat fokus pada peningkatan proses, keberhasilan untuk membrantas korupsi mungkin dapat dicapai.

Terkait lembaga yang memerangi korupsi termasuk KPK, kita memahami bahwa masalah yang dihadapinya tidak kecil, bahkan dari jajarannya sendiri. Meskipun demikian, kita tidak boleh melupakan pengembangan sistem hukum dan akuntabilitas yang lebih tinggi meskipun tetap ada kelemahannya. Perubahan di sini dilakukan bertahap,  dengan meningkatnya kesadaran masyarakat serta pendekatannya yang lebih kritis, kita dapat membangun tekanan yang lebih baik agar reformasi benar-benar terwujud. Artinya, upaya apa pun yang dilakukan, sekecil apa pun, berkontribusi pada proses pengembangan lingkungan yang lebih baik di masa mendatang.

[Ryu_Ar1]

Tetap saja saya kurang yakin mas dengan hal ini karena pada akhirnya meskipun banyak langkah yang dilakukan tetapi itu tidak akan membuat situasi korupsi di negara kita di berantas habis, untuk meminimalisir agar angka korupsi tidak terlalu banyak mungkin bisa tetapi diberantas habis itu tidak akan bisa karena fokusnya kembali kepada badan pemerintahan itu sendiri dan pejabat yang berwenang. Korupsi sudah menjadi duri dalam daging di negara kita tetapi pada akhirnya hal ini terjadi karena memang selain dari internal kita yang bobrok pada akhirnya ada sebuah rantai yang saling terkait antara satu sama lain agar saling menguntungkan dalam korupsi yang memang hal ini tidak bisa kita putus karena sangat kuat dimana korupsi ini terjadi bukan hanya berasal dari bawah tetapi memang dari segala aspek yang ada sehingga ketika satu ketahuan korupsi maka yang lain juga akan berusaha menutupi atau bahkan membuat perlindungan agar hanya yang tertangkap saja yang dihukum tetapi tidak dengan yang lainnya.

Adapun untuk badan korupsi di negara kita saya pikir ini juga masih bisa di susupi karena faktanya KPK yang notabene adalah badan yang menanggulangi korupsi atau yang paling berwenang atas tindakan dan hukuman untuk yang korupsi di dalamnya masih ada suap menyuap, Itu kan konyol.

Tentu ini membuat kita sangat kekhawatiran tentang kemungkinan pemberantasan korupsi karena kita telah menyaksikan berbagai tingkat pemerintahan dihinggapi akar korupsi. Itulah sebabnya ketika korupsi telah menjadi budaya yang mendukung individu tanpa memandang benar atau salah, maka menjadi sulit untuk memutus rantai impunitas yang tampak ini. Namun, kita harus memahami bahwa, setiap langkah yang diambil untuk menguranginya sama pentingnya. Sulit untuk berdiskusi tentang pemberantasan kasus korupsi karena banyak sekali orang penting didalamnya yang ikut membentengi. namun, jika otoritas dan masyarakat fokus pada peningkatan proses, keberhasilan untuk membrantas korupsi mungkin dapat dicapai.

Terkait lembaga yang memerangi korupsi termasuk KPK, kita memahami bahwa masalah yang dihadapinya tidak kecil, bahkan dari jajarannya sendiri. Meskipun demikian, kita tidak boleh melupakan pengembangan sistem hukum dan akuntabilitas yang lebih tinggi meskipun tetap ada kelemahannya. Perubahan di sini dilakukan bertahap,  dengan meningkatnya kesadaran masyarakat serta pendekatannya yang lebih kritis, kita dapat membangun tekanan yang lebih baik agar reformasi benar-benar terwujud. Artinya, upaya apa pun yang dilakukan, sekecil apa pun, berkontribusi pada proses pengembangan lingkungan yang lebih baik di masa mendatang.

Entah kenapa saya masih tetap ragu dengan hal itu karena meskipun memang pembenahan terus dilakukan tetapi melihat mayoritas pejabat sekarang baik yang baru atau yang lama (eks pejabat) semuanya seperti memiliki pola pikir yang sama sehingga korupsi masih akan terus terjadi terlepas dari apa yang pemerintah lakukan untuk membenahi atau beberapa rencana seperti memfokuskan untuk peningkatan proses atau apapaun itu korupsi di negara kita itu tidak akan pernah usai walaupun memang minimalisir (pengurangan kasus korupsi) akan terjadi tetapi pemberantasan tidak akan pernah di dapat.

Itulah masalah negara kita karena badan untuk memberikan hukuman atau kewenangan yang diambil untuk koruptor saja sudah bisa di susupi maka sebenarnya sebesar apapun langkah penegak hukum "yang jujur" di negara kita berusaha memberantas korupsi maka semuanya akan terlihat sama dimana mereka akan sulit melakukan hal itu karena memang sudah banyak posisi-posisi yang di susupi di kepemerintahan untuk membuat jaringan bawaha tanah yang kuat untuk mereka (para koruptor dan penjahat berdasi).

Saat ini kita kembali menemukan eks pejabat Mahkamah Agung yang diamankan dengan 920 miliar + 51 kg emas (sekitar hampir 75 miliar jika di uangkan). Kasus ini kembali mencuat karena Zarof Ricar ini di duga terlibat dalam penyuapan kasasi untuk membuat Ronald Tanur yang memang merupakan salah satu anak pejabat di negara kita yang di bebaskan atas penganiayaan atau lebih tepatnya pembunuhan kekasihnya.

https://bisnis.tempo.co/read/1933448/kejaksaan-temukan-51-kg-emas-antam-batangan-di-rumah-mantan-pejabat-ma-berapa-nilainya