Bagaimana cara menghapus korupsi?

[nara1892]

Anda sudah mengatakan salah satu alasan mengapa kasus korupsi selalu sulit di berantas di negara kita ini yang mana alasannya yaitu karena banyaknya pihak yang terlibat yang membuat mereka saling menjaga dan menutupi satu sama lain seperti yang anda katakan sehingga situasi tersebut menimbulkan banyak pengecualian dan  bahkan yang lebih parah tidak jarang juga selalu ada pihak yang mencoba untuk menutupi masalah korupsi dengan kasus baru sehingga perhatian masyarakat teralihkan, dan itu juga menjadi alasan mengapa terlihat seperti mustahil untuk membangun lapas khususnya untuk mereka para koruptor dengan tingkat hukuman yang signifikan.
Pada intinya merupakan sebuah fakta bahwa peraturan di negri ini bisa di beli dengan uang, terlepas dari walaupun anda seorang koruptor tetapi kalau anda memiliki banyak uang maka semuanya akan selalu mudah untuk anda, itulah masalahnya.

Saya melihat contoh nyata disini dimana ada sebuah cuplikan di media sosial yang kebetulan lewat tentang sidang korupsi dimana saksi diancam (teror) oleh orang yang lebih tinggi untuk tidak membocorkan tentang korupsi yang dilakukan. bisa dilihat disini

Ini jelas membuktikan bahwa pada akhinrya setiap hal yang berbau korupsi akan sangat sulit untuk dihentikan bahkan untuk saat ini tidak bisa dihentikan dengan cara apapun di negara kita karena bagaimanapun juga ini sudah seperti struktural dan memiliki sistem jaringannya sendiri dimana saling keterkaitan antara satu dan lainnya.
Siapapun pemerintahannya pada akhinrya semua sama saja tidak akan ada yang bisa benar-benar bisa memberantas korupsi karena sulit untuk pemerintah kita (meskipun sebagus apapun pemimpinnya) ketika situasinya tidak berubah dari beberapa orang yang berkuasa maka semua akan sama saja.

Saat ini bahkan korupsi di negara kita sangat memprihatinkan bahkan saking muaknya masyarakat kita saat ini kita bahkan membuat klasemen untuk korupsi yang sialnya korupsi di negara kita itu bahkan terdengar ke negara lain bahkan jepang yang terkenal akan kedisiplinannya pun banyak yang berkomentar dan merasa heran kenapa dengan korupsi yang gila-gilaan negara ini tetap bertahan

Nah itu contoh yang benar2 nyata atau terbukti memang terjadi di negara kita, maka dari itu bagi saya sendiri jujur siapapun presidennya, sebagus apapun program dan rekam jejaknya pada akhirnya tetap saja itu tidak akan terlalu berpengaruh untuk mengatasi masalah korupsi ini dan saya yakin ada sebagian masyarakat lainnya yang juga memiliki pemikiran seperti saya, mungkin bisa di simpulkan bahwa indonesia hanya akan bisa bebas dari korupsi kalau misalnya pemerintahannya di rombak secara besar2an dan itupun masih kecil kemungkinan keberhasilannya.
Saya membayangkan kalau misalnya tidak ada koruptor di negara kita ini maka pasti masyarakat akan sejahtera, karena indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam yang melimpah, tetapi sayangnya terlalu banyak pihak2 yang serakah sehingga populasi masyarakat miskin malah semakin meningkat.

[Ryu_Ar1]

Sangat mengerikan jika melihat kasus koruptor di negara kita dan mereka bahkan mendapatkan fasilitas yang cukup mewah saat berada di penjara.
Hukum tidak berjalan dengan benar karena beberapa pejabat negara memanfaatkan kelemahan untuk melakukan upaya yang dapat menguntungkan mereka.
Setelah mendapatkan hukuman hak politik mereka juga tidak di cabut sehingga mereka masih bisa masuk dalam jabatan kembali.
Meskipun untuk DPR ada regulasi yang mengatakan bahwa jika mereka terbukti korupsi maka hak politik mereka akan di cabut selama lima tahun.

Moral para pemimpin memang cukup bermasalah dan sulit memberantas korupsi di negara kita jika tidak diberikan sangsi berat.
Coba jika para korupsi di miskinkan dan di hukum seberat-beratnya maka saya yakin korupsi secara perlahan pasti akan hilang.

Moral pejabat negara kita itu sangat buruk dan tidak tahu malu. Saya kira urat malu mereka itu sudah putus, sehingga ketika mereka yang sudah di bui karena kasus korupsi, bukannya malu dan tidak layak lagi untuk menjabat suatu jabatan negara, namun mereka justru ngebet untuk mencalonkan diri kembali dan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mendapatkan kekuasaan kembali.
Ini pentingnya hukum untuk para koruptor di negara kita untuk harus lebih dipertegas agar tidak memberikan ruang kembali kepada mereka untuk bisa mengisi suatu jabatan yang mungkin saja akan bisa berpotensi membuat mereka korupsi kembali. Namun sayangnya presiden dan legislatif negara kita sekarang tidak terlalu tegas kepada para koruptor ini dan justru memberikan "pengampunan" kepada mereka dengan alasan bahwa mereka itu layak mendapatkan kesempatan kedua.

Bukan tanpa alasan, karena tentu pasti kita sadar bahwa untuk saat ini jabatan untuk pejabat negara atau memiliki peran di pemerintahan adalah menjadi sebuah ladang basah yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih sehingga akan ada banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba untuk menjadi pejabat negara atau memiliki peran di kepemerintahan bahkan tidak jarang melakukan berbagai macam cara termasuk praktik money politik atau hal-hal lain yang bersifat KKN karena mereka jelas berharap banyak dengan adanya mereka berada di posisi itu maka secara tidak langsung selain drajat mereka lebih terangkat ini juga akan menjadi sebuah ladang basah yangg bisa dimanfaatkan. Bagi saya ini adalah pola pikir alami untuk sebuah keserakahan karena pasti tujuannya akan seperti itu meskipun tidak semua tetapi kebanyakan akan seperti itu.

Selain itu, untuk sekarang ketika kita berbicara tentang korupsi maka pada akhirnya kita juga sadar bahwa terkadang masyarakat selalu memberikan celah kepada hal tersebut dan baru-baru ini saya menemukan sebuah video yang menarik dari threads (bagian dari meta) dimana ada sebuah video yang kemungkinan sedang terjadi razia dan kita bisa tahu ujungnya akan seperti apa. Kebanyakan pemikiran masyarakat juga terlalu simple selama itu bisa diselesaikan tanpa ribet maka mereka pasti akan melakukan hal tersebut termasuk dengan membayar atau memberikan pelicin agar sanksi tidak mereka terima. Ini jelas memberikan sebuah peluang yang bagus untuk para aparat penegak hukum karena seolah diri mereka diberikan jalan untuk melakukan tidndakan korupsi sehingga dalam hal ini saya rasa dalam hal ini baik pejabat di kepemerintahan maupun masyarakat sipil atau masyarakat biasa terkadangg semuanya sama dimana memandang korupsi sudah menjadi sebuah hal lumrah yang terjadi.

[panjul07]

Ketika sebagian orang berpikir keras atau sekedar berdiskusi atau yang terbaik sedang melakukan upaya2 untuk menekan angka korupsi di wakanda ini, tapi disisi lain justru yang diatas sana malah bikin undang2 baru yang bisa dikatakan bisa membuat peluang korupsi jadi lebih terbuka khususnya di BUMN.
Undang2 yang baru yaitu UU No 1 tahun 2025 tentang BUMN seperti kutipan dibawah ini:

Pasal 3X Ayat (1) berbunyi "Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara".
Pasal 9G berbunyi "Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara".

Ketika sebagian besar pekerja BUMN dinyatakan bukan sebagai penyelanggara negara, otomotis ini akan membuat KPK tidak bisa lagi menangkap mereka walaupun mereka melakukan korupsi.
Setidaknya bisa jadi ada celah dengan alasan "bukan penyelenggara negara" walaupun di UU KPK sendiri bisa juga orang melakukan tindakan kepada orang yang merugikan negara paling sedikit 1M.
Ane bukan orang hukum jadi ga begitu paham dengan bahasa2 hukum tapi dengan logika berpikir awam, ane melihat ini sebagai pemberian ruang kepada mereka2 yang di BUMN untuk.....
CMIIW.

[Raflesia]

Selain itu, untuk sekarang ketika kita berbicara tentang korupsi maka pada akhirnya kita juga sadar bahwa terkadang masyarakat selalu memberikan celah kepada hal tersebut dan baru-baru ini saya menemukan sebuah video yang menarik dari threads (bagian dari meta) dimana ada sebuah video yang kemungkinan sedang terjadi razia dan kita bisa tahu ujungnya akan seperti apa. Kebanyakan pemikiran masyarakat juga terlalu simple selama itu bisa diselesaikan tanpa ribet maka mereka pasti akan melakukan hal tersebut termasuk dengan membayar atau memberikan pelicin agar sanksi tidak mereka terima. Ini jelas memberikan sebuah peluang yang bagus untuk para aparat penegak hukum karena seolah diri mereka diberikan jalan untuk melakukan tidndakan korupsi sehingga dalam hal ini saya rasa dalam hal ini baik pejabat di kepemerintahan maupun masyarakat sipil atau masyarakat biasa terkadangg semuanya sama dimana memandang korupsi sudah menjadi sebuah hal lumrah yang terjadi.

Yah memang terkadang pemberian ruang terhadap para penegak hukum juga terkadang membuat situasinya menjadi sedikit sulit pada akhirnya tetapi disisi lain dalam hal ini saya rasa sekalipun memang masyarakat mencoba untuk lebih taat tetapi pada akhirnya mereka juga akan ditentang dengan beberapa hal termasuk dengan sidak langsung yang mengharuskan pada akhirnya mereka mencoba memutar otak dan mau tidak mau memberikan suap sebagai bentuk terakhir karena mereka tidak ingin ribet karena memang sekarang ini jika memang kita tidak ingin direpotkan maka sudah pasti pelicin adalah jalan nya karena saya pribadi sering merasakan hal seperti ini dimana ketika saya dituntut untuk melakukan sebuah penyelesaian misal dalam administrasi maka harus ada uang pelicin dulu karena jika tidak maka pengerjaan nya butuh proses dalam beberapa hari atau bahkan lebih lama dari itu.

Disisi lain, saat ini ada hal menarik untuk urusan masalah korupsi di negara kita. Mungkin masih banyak yang belum tahu tetapi beberapa waktu ini ada sebuah pemebritaan yang cukup menarik dan menggelitik bagi saya karena memang saya merasa lucu dengan apa yang dilakukan pejabat negara saat ini.
Pemprov Sumut menjadi perbincangan saat ini dimana ada sebuah rencana anggaran dimana ada anggaran dana sebesar 100 juta hanya untuk tusuk gigi dan 48 juta untuk kue tart. Untuk sebagian mungkin ini tampak terlihat masuk akal tetapi bagi saya ini jelas cukup lucu karena tusuk gigi 100 juta itu berapa banyak yang didapat Terus untuk apa tusuk gigi sebanyak itu lol.

https://jatim.tribunnews.com/2025/05/05/bobby-nasution-heran-pemprov-anggarkan-tusuk-gigi-rp100-juta-dan-kue-tart-rp48-juta-langsung-coret

Jelas ini tentu saja memberikan kita tanda tanya besar apakah memang anggaran ini benar atau justru ada sesuatu yang memang sudah jelas tujuannya kemana  karena saya pribadi sedikit kurang yakin saja jika pada akhirnya uang sebanyak itu hanya untuk tusuk gigi  yang harganya di online shop itu bahkan kurang dari 10k untuk 200pcs

[Mame89]

Ketika sebagian orang berpikir keras atau sekedar berdiskusi atau yang terbaik sedang melakukan upaya2 untuk menekan angka korupsi di wakanda ini, tapi disisi lain justru yang diatas sana malah bikin undang2 baru yang bisa dikatakan bisa membuat peluang korupsi jadi lebih terbuka khususnya di BUMN.
Undang2 yang baru yaitu UU No 1 tahun 2025 tentang BUMN seperti kutipan dibawah ini:

Pasal 3X Ayat (1) berbunyi "Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara".
Pasal 9G berbunyi "Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara".

Ketika sebagian besar pekerja BUMN dinyatakan bukan sebagai penyelanggara negara, otomotis ini akan membuat KPK tidak bisa lagi menangkap mereka walaupun mereka melakukan korupsi.
Setidaknya bisa jadi ada celah dengan alasan "bukan penyelenggara negara" walaupun di UU KPK sendiri bisa juga orang melakukan tindakan kepada orang yang merugikan negara paling sedikit 1M.
Ane bukan orang hukum jadi ga begitu paham dengan bahasa2 hukum tapi dengan logika berpikir awam, ane melihat ini sebagai pemberian ruang kepada mereka2 yang di BUMN untuk.....
CMIIW.

Aturan itu di buat untuk melindungi kepentingan-kepentingan para elit, orang awam pun akan paham dengan UU tersebut. Sangat aneh jika KPK dibatasi karena dengan dalih bukan menyelengara negara padahal yang di awasi milik negara sehingga UU ini bisa artikan hanya untuk melindungi pelaku korupsi. Jadi ini bisa kita artikan bahwa UU BUMN ini seperti memberi tau kita semua bahwa kepentingan para elit BUMN itu perlu dijaga daripada menjaga integritas hukum.

Sebagai contoh jika undang-undung ini berlaku, seperti kejadiaan waktu Kaesang menggunakan jet pribadi KPK tidak bisa periksa keasang karena berdalih dia bukan pejabat negara padahal orang bodo pun tau dia anak Presiden maka otomatis dia juga merupakan bagian dari bapakanya karena dia juga di falitasi oleh negara termasuk pengalawan pribadi di siapkan oleh negara dan lain-lainnya. Menurut saya KPK memang dari 10 tahun terkahir telah di lemahkan, bahkan sering di jadikan sebagai alat politik untuk membunuh karakter lawan politik. Jadi tidak cara untuk membrantas korupsi jika UU di bikin hanya untuk melayani para elit, karea jika memang ingin membrantas korupsi UU yang harus di benahi, logis dan berintegritas.

[Akbarkoe]

Tadinya saya ingin berkomentar di topik yang dibuat oleh agan @mu_enrico mengenai

Sritex Pailit, Haruskah Pemerintah Bailout? Namun ternyata topik tersebut sudah terkunci sehingga saya berlaih kesini karena saya kira apa yang ingin saya sampaikan masih ada hubungannya.

Kabar mengejutkan datang dari mantan komisaris utama PT Sritex dengan inisial Iwan Setiawan Lukminto. Dimana ia menjadi tersangka korupsi pemberian kredit bank senilai Rp. 692 miliar. Uang yang seharusnya diperuntukan untuk mengembalikan stabilitas prusahaan dan menyelamatkan ribuan karyawan yang bekerja disana, justru uang tersebut ia gunakan untuk membeli sejumlah aset pribadi, beberapa hektar tanah juga yang lainnya. Uang tersebut ia gunakan untuk menyelamtakan dirinya sendiri bukan perusahaan dan pada akhirnya puluhan ribu pekerja sritex menjadi korbannya.

Pada saat ini tindak pidana korupsi bukan hanya terjadi di ranah pemerintahan saja tetapi juga ke ranah-ranah lainnya. jadi pantas saja jika banyak invetestor yang kabur dari negeri yang kotor ini. Bagaiman tanggapan agan-agan sekalian mengenai kasus ini.? Sepertinya ia pantas untuk di huku mati, karena ia bukan hanya merugikan negara, tetapi juga para pekerja yang dulunya bekerja di Sritex.

Info lebih lengkap, Sumber;

• https://news.detik.com/berita/d-7931883/bos-sritex-tersangka-korupsi-kredit-bank-rp-692-m-ini-respons-tim-kurator

• https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz9ykjnwy4yo

[KeenanEl19]

Mungkin tepatnya bagaimana cara agar pemerintah bisa amanah dalam menjalankan tugasnya, tidak hanya pemerintah saja tapi pejabat-pejabat atas yang bertugas untuk negara ini. Benar nyatanya negara ini kekurangan orang jujur, karena kebiasaan mereka para petinggi adalah mengatakan kalimat yang manis yang membuat masyarakat percaya pada beliau, tapi sayangnya hal itu hanya sebuah perkataan omong kosong saja.

Banyaknya pertinggi yang korupsi saya rasa ini sudah menjadi sebuah hal yang sulit untuk di hilangkan, sekeras apapun usaha demo yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak akan terdengar oleh mereka, karena ketika mereka sudah berada pada titik yang di inginkannya maka mereka tidak akan memperdulikan masyarakat melainkan memikirkan dirinya sendiri dengan salah satunya melakukan korupsi.

[jems]

Mungkin tepatnya bagaimana cara agar pemerintah bisa amanah dalam menjalankan tugasnya, tidak hanya pemerintah saja tapi pejabat-pejabat atas yang bertugas untuk negara ini. Benar nyatanya negara ini kekurangan orang jujur, karena kebiasaan mereka para petinggi adalah mengatakan kalimat yang manis yang membuat masyarakat percaya pada beliau, tapi sayangnya hal itu hanya sebuah perkataan omong kosong saja.

Banyaknya pertinggi yang korupsi saya rasa ini sudah menjadi sebuah hal yang sulit untuk di hilangkan, sekeras apapun usaha demo yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak akan terdengar oleh mereka, karena ketika mereka sudah berada pada titik yang di inginkannya maka mereka tidak akan memperdulikan masyarakat melainkan memikirkan dirinya sendiri dengan salah satunya melakukan korupsi.

Bahkan Pejabat sudah di sumpah menurut Agamanya masing masing sebelum di lantik pada suatu jabatan tertentu namun Korupsi tetap saja terjadi dan memang saya melihatnya itu seperti sebuah tuntuan dalam pekerjaan yang harus di lakukan oleh seseorang untuk pejabat lainnya ataupun atasannya dengan berbagai macam alasan jadi meski orang baikpun duduk di suatu jabatan maka ia seakan harus melakukannya agar yang lainnya juga bisa melakukan hal yang sama dengan mudah.

Untuk mengubah itu semua tidaklah mudah, pertama sistem yang harus di ubah lalu karakter orang yang harus di didik sejak dini, mungkin jika bisa kita akan mendapatkan perubahan dalam berpuluh puluh tahun kedepan, itu pun dengan persentase yang kecil jika tidak maka hal seperti ini akan terus berlanjut di Indonesia, ingat bahwa Korupsi terjadi di ranah yan paling kecil bahkan masyarakat juga mendukung itu seperti Calo di MPP agar masyarakat tidak perlu mengantri mereka memberikan sedikit imbalan, itu juga termasuk tindak korupsi kecil yang di dukung oleh masyarakat.

[Juse14]

Mungkin tepatnya bagaimana cara agar pemerintah bisa amanah dalam menjalankan tugasnya, tidak hanya pemerintah saja tapi pejabat-pejabat atas yang bertugas untuk negara ini. Benar nyatanya negara ini kekurangan orang jujur, karena kebiasaan mereka para petinggi adalah mengatakan kalimat yang manis yang membuat masyarakat percaya pada beliau, tapi sayangnya hal itu hanya sebuah perkataan omong kosong saja.

Banyaknya pertinggi yang korupsi saya rasa ini sudah menjadi sebuah hal yang sulit untuk di hilangkan, sekeras apapun usaha demo yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak akan terdengar oleh mereka, karena ketika mereka sudah berada pada titik yang di inginkannya maka mereka tidak akan memperdulikan masyarakat melainkan memikirkan dirinya sendiri dengan salah satunya melakukan korupsi.

Bahkan Pejabat sudah di sumpah menurut Agamanya masing masing sebelum di lantik pada suatu jabatan tertentu namun Korupsi tetap saja terjadi dan memang saya melihatnya itu seperti sebuah tuntuan dalam pekerjaan yang harus di lakukan oleh seseorang untuk pejabat lainnya ataupun atasannya dengan berbagai macam alasan jadi meski orang baikpun duduk di suatu jabatan maka ia seakan harus melakukannya agar yang lainnya juga bisa melakukan hal yang sama dengan mudah.

Untuk mengubah itu semua tidaklah mudah, pertama sistem yang harus di ubah lalu karakter orang yang harus di didik sejak dini, mungkin jika bisa kita akan mendapatkan perubahan dalam berpuluh puluh tahun kedepan, itu pun dengan persentase yang kecil jika tidak maka hal seperti ini akan terus berlanjut di Indonesia, ingat bahwa Korupsi terjadi di ranah yan paling kecil bahkan masyarakat juga mendukung itu seperti Calo di MPP agar masyarakat tidak perlu mengantri mereka memberikan sedikit imbalan, itu juga termasuk tindak korupsi kecil yang di dukung oleh masyarakat.

Sumpah hanyalah sumpah, mereka tidak pernah benar-benar patuh pada sumpah tersebut dan bahkan pada janji yang telah mereka buat sendiri. Jika pada diri sendiri saja mereka berani berbohong, apalagi kepada orang lain.

Dan lebiah jauh berbicara mengenai korupsi, ini bukan hanya menjamur di ranah pemerintah saja tetapi juga terjadi di ranah-ranah sosial dan juga swasta. Jadi wajar kenapa negara kita tidak pernah menjadi negara maju, karena korupsi terus merajalela, yang pada akhirnya membuat investor engan untuk berinvetasi di indonesia, dan yang sudah ada juga kabur ke negara lain.

Benar dengan apa yang anda sampaikan bahwa salah satu cara untuk menekan terjadinya tindak pidana korupsi adalah dengan membenahi sistemnya terlebih dahulu, namun ini menjadi hal yang cukup sulit karena pengendali sistem dan juga pemangku jabatan adalah pelakunya.

[reagansimms]

Sumpah hanyalah sumpah, mereka tidak pernah benar-benar patuh pada sumpah tersebut dan bahkan pada janji yang telah mereka buat sendiri. Jika pada diri sendiri saja mereka berani berbohong, apalagi kepada orang lain.

Dan lebiah jauh berbicara mengenai korupsi, ini bukan hanya menjamur di ranah pemerintah saja tetapi juga terjadi di ranah-ranah sosial dan juga swasta. Jadi wajar kenapa negara kita tidak pernah menjadi negara maju, karena korupsi terus merajalela, yang pada akhirnya membuat investor engan untuk berinvetasi di indonesia, dan yang sudah ada juga kabur ke negara lain.

Benar dengan apa yang anda sampaikan bahwa salah satu cara untuk menekan terjadinya tindak pidana korupsi adalah dengan membenahi sistemnya terlebih dahulu, namun ini menjadi hal yang cukup sulit karena pengendali sistem dan juga pemangku jabatan adalah pelakunya.

Sumpah saat pelantikan dianggap sebagai formalitas, buktinya mereka sama sekali tidak melihat efek yang ditimbulkan dari sumpah tersebut. Saat mereka mulai tidak takut pada Tuhannya, maka hukuman yang dibuat negara akan dianggap sebagai ancaman biasa karena hukum masih bisa dibeli.

Jadi tidak heran jika para koruptor masih menjadi parasit yang sangat sulit diberantas karena selalu mengartikan KUHP "Kasih Uang Habis Perkara'. Beberapa kasus Mega korupsi yang terungkap, namun upaya pemberantasan seperti masih jalan ditempat, hukum yang dijatuhkan pada koruptor tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan sehingga tidak memberikan efek jera pada koruptor.
Ketimpangan antara besarnya kerugian negara dengan hukuman yang diberikan menunjukkan Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

[BigBos]

Sumpah hanyalah sumpah, mereka tidak pernah benar-benar patuh pada sumpah tersebut dan bahkan pada janji yang telah mereka buat sendiri. Jika pada diri sendiri saja mereka berani berbohong, apalagi kepada orang lain.

Dan lebiah jauh berbicara mengenai korupsi, ini bukan hanya menjamur di ranah pemerintah saja tetapi juga terjadi di ranah-ranah sosial dan juga swasta. Jadi wajar kenapa negara kita tidak pernah menjadi negara maju, karena korupsi terus merajalela, yang pada akhirnya membuat investor engan untuk berinvetasi di indonesia, dan yang sudah ada juga kabur ke negara lain.

Benar dengan apa yang anda sampaikan bahwa salah satu cara untuk menekan terjadinya tindak pidana korupsi adalah dengan membenahi sistemnya terlebih dahulu, namun ini menjadi hal yang cukup sulit karena pengendali sistem dan juga pemangku jabatan adalah pelakunya.

Sumpah saat pelantikan dianggap sebagai formalitas, buktinya mereka sama sekali tidak melihat efek yang ditimbulkan dari sumpah tersebut. Saat mereka mulai tidak takut pada Tuhannya, maka hukuman yang dibuat negara akan dianggap sebagai ancaman biasa karena hukum masih bisa dibeli.

Jadi tidak heran jika para koruptor masih menjadi parasit yang sangat sulit diberantas karena selalu mengartikan KUHP "Kasih Uang Habis Perkara'. Beberapa kasus Mega korupsi yang terungkap, namun upaya pemberantasan seperti masih jalan ditempat, hukum yang dijatuhkan pada koruptor tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan sehingga tidak memberikan efek jera pada koruptor.
Ketimpangan antara besarnya kerugian negara dengan hukuman yang diberikan menunjukkan Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Tuhan saja berani mereka ingkari, apalagi kita sebagai masyarakat. Dikita banyak orang yang munafik, bukan karena kita tidak memiliki orang jujur, akan tetapi orang jujur akan selalu mereka jegal sehingga situasi inilah yang tercipta.

Ini lebih dari hanya sekedar masalah, pasalnya ini sudah menjamur. Seperti yang anda katakan korupsi dilakukan bukan hanya oleh orang orang yang memiliki kekuasaaan dan bahkan orang yang hanya memiliki akses untuk itu saja mereka bisa melakukannya. Contohnya sangat banyak dan sebenarnya saya sendiri sudah muak melihat kasus kasus yang ada. Belum lagi KUHP seperti yang anda katakan, jelas hukum kita juga tidak baik baik saja.

[nara1892]

Sumpah saat pelantikan dianggap sebagai formalitas, buktinya mereka sama sekali tidak melihat efek yang ditimbulkan dari sumpah tersebut. Saat mereka mulai tidak takut pada Tuhannya, maka hukuman yang dibuat negara akan dianggap sebagai ancaman biasa karena hukum masih bisa dibeli.

Jadi tidak heran jika para koruptor masih menjadi parasit yang sangat sulit diberantas karena selalu mengartikan KUHP "Kasih Uang Habis Perkara'. Beberapa kasus Mega korupsi yang terungkap, namun upaya pemberantasan seperti masih jalan ditempat, hukum yang dijatuhkan pada koruptor tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan sehingga tidak memberikan efek jera pada koruptor.
Ketimpangan antara besarnya kerugian negara dengan hukuman yang diberikan menunjukkan Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Sepertinya negara kita ini benar - benar membutuhkan seorang pemimpin yang tegas tanpa pandang bulu, membuat peraturan untuk mengusut satu per satu masalah khususnya tentang korupsi hingga tuntas dan secara transparan agar masyarakat bisa melihatnya dan tidak menjadikan uang sebagai alat untuk membeli toleransi dan setelah itu menerapkan sangki atau hukuman berat untuk para koruptor karena hanya dengan begitulah maka saya yakin mereka akan merasa jera dan takut untuk melakukan korupsi.
Seperti di china misalnya, mereka bisa menjatuhkan hukuman mati kepada para koruptor tanpa toleransi, hanya itu satu - satunya solusi menurut saya.
Ohya sesuatu yang membuat saya benar - benar kesal yaitu seringkali pemerintah atau awak media menutup masalah korupsi yang sedang di usut dengan berita lain, tujuannya untuk mengalihkan perhatian masyarakat dan tanpa kita sadari kasus tersebut tibatiba hilang begitu saja, artinya memang benar bahwa hukum di negara kita ini bisa di belit, sangat prihatin.

[topbitcoin]

Sepertinya negara kita ini benar - benar membutuhkan seorang pemimpin yang tegas tanpa pandang bulu, membuat peraturan untuk mengusut satu per satu masalah khususnya tentang korupsi hingga tuntas dan secara transparan agar masyarakat bisa melihatnya dan tidak menjadikan uang sebagai alat untuk membeli toleransi dan setelah itu menerapkan sangki atau hukuman berat untuk para koruptor karena hanya dengan begitulah maka saya yakin mereka akan merasa jera dan takut untuk melakukan korupsi.

Awalnya pemimpin kita saat ini juga dianggap mampu untuk membuat korupsi setidaknya di minimalisir tetapi semakin lama menjabat saat ini kita bahkan melihat adanya sedikit perlakuan berbeda bahkan sedikit lembek yang saya rasakan yang membuat saya berfikir terlepas dari siapapun pemimpinnya nantinya semua nya akan sama saja dimana ketika kepentingan sudah mengambil peran maka sekeras apapun pemimpinnya akan berubha menjadi sedikit lembek bahkan memiliki perlakuan berbeda.

Bukan berarti menganggap bahwa kepemimpinan sekarang buruk hanya saja kita bisa melihat bahwa statement yang diberikan presiden kita sangat jauh berbeda dengan apa yang dia ucapkan ketika dia menjadi calon terutama tentang korupsi dan koruptor. Sehingga ini tentu menjadi sebuah kondisi yang tidak bisa dirubah karena pada akhinrya peranan mereka yang berkuasa terlepas dari apakah itu untuk membuat kerajaan mereka sendiri atau pencari keunutngan pribadi semuanya akan sama dimana keuntungan lah yang dicari. Maka saya merasa pemimpin sekeras apapun akan sangat sulit untuk memberantas atau bahkan meminimalisir korupsi di negara kita karena semuanya sulit untuk diurai karena bisa saja jaringan bawah (para penguasa korup) jauh lebih besar pengaruhnya.

[reagansimms]

~~~

Sepertinya negara kita ini benar - benar membutuhkan seorang pemimpin yang tegas tanpa pandang bulu, membuat peraturan untuk mengusut satu per satu masalah khususnya tentang korupsi hingga tuntas dan secara transparan agar masyarakat bisa melihatnya dan tidak menjadikan uang sebagai alat untuk membeli toleransi dan setelah itu menerapkan sangki atau hukuman berat untuk para koruptor karena hanya dengan begitulah maka saya yakin mereka akan merasa jera dan takut untuk melakukan korupsi.
Seperti di china misalnya, mereka bisa menjatuhkan hukuman mati kepada para koruptor tanpa toleransi, hanya itu satu - satunya solusi menurut saya.
Ohya sesuatu yang membuat saya benar - benar kesal yaitu seringkali pemerintah atau awak media menutup masalah korupsi yang sedang di usut dengan berita lain, tujuannya untuk mengalihkan perhatian masyarakat dan tanpa kita sadari kasus tersebut tibatiba hilang begitu saja, artinya memang benar bahwa hukum di negara kita ini bisa di belit, sangat prihatin.

Mulai dari Era Sukarno hingga Jokowi korupsi masih menjadi duri dalam daging yang sangat sulit diberantas. Masyarakat selalu dibuat kesal oleh keserakahan elit politik yang selalu mengumpulkan kekayaan dengan mencuri uang negara, jadi perlu sosok pemimpin yang tegas dan berintegritas dalam memberantas korupsi. Saya selaku rakyat Indonesia sangat berharap Presiden Prabowo menjadi sosok penyelamat "uang rakyat" dengan power dan ketegasannya mengintruksikan lembaga hukum dan KPK agar dapat menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari pihak manapun.

Langkah lain yang perlu diambil presiden dengan menerapkan perjanjian tertulis bagi setiap individu yang menjabat di posisi sentral seperti kabinet mampu kepala lembaga untuk tidak korupsi dan setiap anggotanya yang terlibat korupsi menjadi tanggung jawabnya. Jika langkah ini diterapkan, mungkin angka korupsi akan berkurang, apalagi dengan penguatan lembaga hukum yang tidak ramah dengan koruptor.

Setidaknya saat ini harus ada sampel supaya dapat menyimpulkan efek jera, ketika satu koruptor sudah dieksekusi atau mendapat hukuman berat, maka para koruptor lainnya akan berpikir 10 kali untuk melakukan korupsi.

[bangjoe]

Sepertinya negara kita ini benar - benar membutuhkan seorang pemimpin yang tegas tanpa pandang bulu, membuat peraturan untuk mengusut satu per satu masalah khususnya tentang korupsi hingga tuntas dan secara transparan agar masyarakat bisa melihatnya dan tidak menjadikan uang sebagai alat untuk membeli toleransi dan setelah itu menerapkan sangki atau hukuman berat untuk para koruptor karena hanya dengan begitulah maka saya yakin mereka akan merasa jera dan takut untuk melakukan korupsi.

Awalnya pemimpin kita saat ini juga dianggap mampu untuk membuat korupsi setidaknya di minimalisir tetapi semakin lama menjabat saat ini kita bahkan melihat adanya sedikit perlakuan berbeda bahkan sedikit lembek yang saya rasakan yang membuat saya berfikir terlepas dari siapapun pemimpinnya nantinya semua nya akan sama saja dimana ketika kepentingan sudah mengambil peran maka sekeras apapun pemimpinnya akan berubha menjadi sedikit lembek bahkan memiliki perlakuan berbeda.

Bukan berarti menganggap bahwa kepemimpinan sekarang buruk hanya saja kita bisa melihat bahwa statement yang diberikan presiden kita sangat jauh berbeda dengan apa yang dia ucapkan ketika dia menjadi calon terutama tentang korupsi dan koruptor. Sehingga ini tentu menjadi sebuah kondisi yang tidak bisa dirubah karena pada akhinrya peranan mereka yang berkuasa terlepas dari apakah itu untuk membuat kerajaan mereka sendiri atau pencari keunutngan pribadi semuanya akan sama dimana keuntungan lah yang dicari. Maka saya merasa pemimpin sekeras apapun akan sangat sulit untuk memberantas atau bahkan meminimalisir korupsi di negara kita karena semuanya sulit untuk diurai karena bisa saja jaringan bawah (para penguasa korup) jauh lebih besar pengaruhnya.

Korupsi di indonesia itu sangat mengakar dan sudah di level parah, semuanya terorganisir, melihat kasus-kasus seperti Timah dan Pertaminan, lihatlah bagaimana mereka memainkannya cukup lihai bahkan membeli hukum seerta bekerja sama dengan para pejabat untuk menyembunyikan keburukan mereka.
Pada penanganan kasus itu juga Kejaksaan Agung mendapatkan teror dari oknum-oknum yang mendukung mereka, dengan arti tidaklah mudah, karena tikus-tikus ini sudah tumbuh besar, Penahanan RUU perampasan aset oleh DPR (dengan dalih pengkajian), semua ini pasti ada penyebabnya, dan itu bukanlah mudah, karena sistem pemerintahan kita itu demokratis, bukan otoriter atau diktaktor.

Mulai dari Era Sukarno hingga Jokowi korupsi masih menjadi duri dalam daging yang sangat sulit diberantas. Masyarakat selalu dibuat kesal oleh keserakahan elit politik yang selalu mengumpulkan kekayaan dengan mencuri uang negara, jadi perlu sosok pemimpin yang tegas dan berintegritas dalam memberantas korupsi. Saya selaku rakyat Indonesia sangat berharap Presiden Prabowo menjadi sosok penyelamat "uang rakyat" dengan power dan ketegasannya mengintruksikan lembaga hukum dan KPK agar dapat menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari pihak manapun.

Langkah lain yang perlu diambil presiden dengan menerapkan perjanjian tertulis bagi setiap individu yang menjabat di posisi sentral seperti kabinet mampu kepala lembaga untuk tidak korupsi dan setiap anggotanya yang terlibat korupsi menjadi tanggung jawabnya. Jika langkah ini diterapkan, mungkin angka korupsi akan berkurang, apalagi dengan penguatan lembaga hukum yang tidak ramah dengan koruptor.

Setidaknya saat ini harus ada sampel supaya dapat menyimpulkan efek jera, ketika satu koruptor sudah dieksekusi atau mendapat hukuman berat, maka para koruptor lainnya akan berpikir 10 kali untuk melakukan korupsi.

Dulu KPK memiiki kewenangan yang sangat lugas dan tidak di atur seperti sekarang juga merupakan oraganisasi independen, tetapi setelah di pangku pemerintah itu menjadi dunia yang berbeda, pemimpinnya di ganti dan melunak secara perlahan, bahkan mereka hanya mampu menangani kasus kecil saja, kasus besar mereka tidak akan berani.

Itu cara yang bagus, tetapi tidak mungkin terjadi karena ada kemungkinan di salah gunakan untuk melemahkan seseorang dengan menggunakan orang yang berkaitan dengannya, Manusia mudah berkhianat.

[Bobrox]

Topik diskusi ini dibuat agan khiholangkang sejak July 2023 artinya sudah dua tahun sejak topik ini dibuat angka korupsi di negara kita Indonesia bukannya menurun malah semakin meningkat. Sudah tidak terhitung berapa triliun uang yang dikorpusi sejauh ini dan sudah pergantian presiden dari era Joko Widodo ke era Prabowo tapi efek jera terhadap koruptor tidak ada yang memberatkan sama sekali. Mungkin sudah ratusan kasus seperti korupsi Jiwa Sraya, korupsi Asabri sampai kemaren kasus korupsi minyak goreng mencapai 11 triliun dan uangnya langsung dipublikasikan pihak mahkamah agung.
Saya pribadi, kalau ingin menghapus korupsi cukup berikan efek paling jera bagi pelaku koruptor mulai dari hukuman mati yang diterapkan seperti di China kemudian membuat miskin pelaku koruptor dengan menyita semua asset mereka baik atas nama pelaku sendiri hingga semua asset keluarganya, buat mereka paling miskin kalau perlu paling hina sekalipun biar ke depan tidak ada koruptor lagi.

[retreat]

Topik diskusi ini dibuat agan khiholangkang sejak July 2023 artinya sudah dua tahun sejak topik ini dibuat angka korupsi di negara kita Indonesia bukannya menurun malah semakin meningkat. Sudah tidak terhitung berapa triliun uang yang dikorpusi sejauh ini dan sudah pergantian presiden dari era Joko Widodo ke era Prabowo tapi efek jera terhadap koruptor tidak ada yang memberatkan sama sekali. Mungkin sudah ratusan kasus seperti korupsi Jiwa Sraya, korupsi Asabri sampai kemaren kasus korupsi minyak goreng mencapai 11 triliun dan uangnya langsung dipublikasikan pihak mahkamah agung.
Saya pribadi, kalau ingin menghapus korupsi cukup berikan efek paling jera bagi pelaku koruptor mulai dari hukuman mati yang diterapkan seperti di China kemudian membuat miskin pelaku koruptor dengan menyita semua asset mereka baik atas nama pelaku sendiri hingga semua asset keluarganya, buat mereka paling miskin kalau perlu paling hina sekalipun biar ke depan tidak ada koruptor lagi.

Kalau berharap hukuman mati bagi koruptor mungkin itu mustahil bisa dilaksakan di Indonesia, karena akan ada banyak elit-elit partai politik yang bisa terjerat kedalam hukuman ini, makanya prabowo sampai mengeluarkan pernyataan untuk mengampuni para koruptor asal mereka bertobat. Yang paling realistis itu adalah UU perampasan aset karena sudah masuk prolegnas dan sudah dalam tahap pembahasan di DPR. Namun sampai sekarang itu masih dalam tahap pembahasan saja, karena banyak elit-elit partai tidak setuju dengan UU perampasan aset - karena bisa saja menjadi senjata makan tuan buat mereka. Jadi sampai sekarang UU tersebut masih dibahas saja, entah sampai kapan disahkan kita tidak tahu, namun saya skeptis UU tersebut bisa disahkan di masa pemerintahan prabowo.

[Furious 7]

Topik diskusi ini dibuat agan khiholangkang sejak July 2023 artinya sudah dua tahun sejak topik ini dibuat angka korupsi di negara kita Indonesia bukannya menurun malah semakin meningkat. Sudah tidak terhitung berapa triliun uang yang dikorpusi sejauh ini dan sudah pergantian presiden dari era Joko Widodo ke era Prabowo tapi efek jera terhadap koruptor tidak ada yang memberatkan sama sekali. Mungkin sudah ratusan kasus seperti korupsi Jiwa Sraya, korupsi Asabri sampai kemaren kasus korupsi minyak goreng mencapai 11 triliun dan uangnya langsung dipublikasikan pihak mahkamah agung.
Saya pribadi, kalau ingin menghapus korupsi cukup berikan efek paling jera bagi pelaku koruptor mulai dari hukuman mati yang diterapkan seperti di China kemudian membuat miskin pelaku koruptor dengan menyita semua asset mereka baik atas nama pelaku sendiri hingga semua asset keluarganya, buat mereka paling miskin kalau perlu paling hina sekalipun biar ke depan tidak ada koruptor lagi.

Cukup lama memang topik ini dibuat tetapi sampai sekarang pada akhirnya bukan menjadi menurun tingkat korupsi di negara kita tetapi seiring berjalannya waktu justru terasa semakin bertambah dari segi kasus serta dari segi nominal.
Saat ini angkanya sudah bukan triliun lagi mas bahkan Kuadriliun (yang terungkap) bahkan jika melihat total kerugian di klasemen liga korupsi saat ini (yang dijadikan meme) kita bisa melihat bahwa satu kasus saja itu memiliki nilai yang fantastis dan cukup gila untuk dibayangkan.

Tetapi disisi lain, meskipun era kepemimpinan berganti tetapi hukum untuk para koruptor ini tetap sama bahkan cenderung seperti memberikan sentilan saja padahal jika kita melihat janji dari presiden kita saat ini ketika mencalonkan sebelumnya sebenarnya terlihat cukup gahar dari segi hukuman dan konsekuensi kepada para koruptor tetapi sampai sekarang hal ini masih belum terasa bahkan cenderung sama saja lembeknya dengan era sebelumnya.

[Razmirraz]

Sepertinya negara kita ini benar - benar membutuhkan seorang pemimpin yang tegas tanpa pandang bulu, membuat peraturan untuk mengusut satu per satu masalah khususnya tentang korupsi hingga tuntas dan secara transparan agar masyarakat bisa melihatnya dan tidak menjadikan uang sebagai alat untuk membeli toleransi dan setelah itu menerapkan sangki atau hukuman berat untuk para koruptor karena hanya dengan begitulah maka saya yakin mereka akan merasa jera dan takut untuk melakukan korupsi.
Seperti di china misalnya, mereka bisa menjatuhkan hukuman mati kepada para koruptor tanpa toleransi, hanya itu satu - satunya solusi menurut saya.
Ohya sesuatu yang membuat saya benar - benar kesal yaitu seringkali pemerintah atau awak media menutup masalah korupsi yang sedang di usut dengan berita lain, tujuannya untuk mengalihkan perhatian masyarakat dan tanpa kita sadari kasus tersebut tibatiba hilang begitu saja, artinya memang benar bahwa hukum di negara kita ini bisa di belit, sangat prihatin.

Sebenarnya Indonesia tidak kekurangan orang pintar atau lebih tepatnya intelektual, tapi sangat sedikit dari mereka yang jujur. Sangat sulit menemukan pemimpin yang tegas, jujur dan bahkan takut pada Tuhannya karena dinasti politik yang sudah dibangun oleh orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi sangat kuat.

Mereka akan terus saling mendukung dengan membangun sebuah koalisi yang sulit dikalahkan, selain itu money politik juga berperan besar dalam pemilihan pemimpin yang berlandaskan demokrasi, belum lagi rasa terimakasih atas jabatan yang dikasih untuk memuluskan jalan tuannya. Sistem demokrasi di Indonesia sudah sangat lemah, lembaga-lembaga besar juga berada dalam genggaman mereka, sehingga tidak heran kenapa para koruptor bisa dengan mudah berkeliaran karena pada dasarnya mereka saling melindungi.

[Gaza13]

Topik diskusi ini dibuat agan khiholangkang sejak July 2023 artinya sudah dua tahun sejak topik ini dibuat angka korupsi di negara kita Indonesia bukannya menurun malah semakin meningkat. Sudah tidak terhitung berapa triliun uang yang dikorpusi sejauh ini dan sudah pergantian presiden dari era Joko Widodo ke era Prabowo tapi efek jera terhadap koruptor tidak ada yang memberatkan sama sekali. Mungkin sudah ratusan kasus seperti korupsi Jiwa Sraya, korupsi Asabri sampai kemaren kasus korupsi minyak goreng mencapai 11 triliun dan uangnya langsung dipublikasikan pihak mahkamah agung.
Saya pribadi, kalau ingin menghapus korupsi cukup berikan efek paling jera bagi pelaku koruptor mulai dari hukuman mati yang diterapkan seperti di China kemudian membuat miskin pelaku koruptor dengan menyita semua asset mereka baik atas nama pelaku sendiri hingga semua asset keluarganya, buat mereka paling miskin kalau perlu paling hina sekalipun biar ke depan tidak ada koruptor lagi.

Kalau berharap hukuman mati bagi koruptor mungkin itu mustahil bisa dilaksakan di Indonesia, karena akan ada banyak elit-elit partai politik yang bisa terjerat kedalam hukuman ini, makanya prabowo sampai mengeluarkan pernyataan untuk mengampuni para koruptor asal mereka bertobat. Yang paling realistis itu adalah UU perampasan aset karena sudah masuk prolegnas dan sudah dalam tahap pembahasan di DPR. Namun sampai sekarang itu masih dalam tahap pembahasan saja, karena banyak elit-elit partai tidak setuju dengan UU perampasan aset - karena bisa saja menjadi senjata makan tuan buat mereka. Jadi sampai sekarang UU tersebut masih dibahas saja, entah sampai kapan disahkan kita tidak tahu, namun saya skeptis UU tersebut bisa disahkan di masa pemerintahan prabowo.

Ini pasti akan terulang setiap kali ada pemilihan presiden dan sampai kapanpun sangatlah sulit sekali untuk memberantas korupsi di negeri ini sampai benar-benar ke akarnya, saya rasa uud ini tidak akan pernah ada titik temu karena ini sudah pernah diutarakan oleh mahfud MD dan kita semua pasti sudah mengetahui apa yang di jawab oleh dpr waktu itu, korea-korea ini akan patuh kepada pimpinan partai. Sekelas pak mahfud md aja di permainkan seperti itu lantas siapa lagi yang berani. Cukup kecewa juga sich om, mendengar prabowo mengeluarkan statement seperti itu. Giliran kampanye bergelegar menyerukan atau memberantas korupsi, giliran udah jadi pemimpin malah suruh orang laen bertobat tapi dia lupa yang bikin rusak sistem negara ini adalah kepala partai politik itu sendiri dan mereka tidak berkaca akan sumpah jabatan yang meraka ucapkan.