[DISKUSI] Efektifitas Dana Desa Bagi Pertumbuhan dan Pembangunan Desa

[Drinpalatarok]

Mengingat besarnya dana desa yang di keluarkan, pertanyaanya adalah;

1. Apakah program dana desa sudah efektif untuk pertumbuhan desa?
2. Apakah dengan adanya dana desa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan desa menjadi lebih baik?
3. Apakah program ini lebih baik terus berlanjut atau di hentikan?

Semenjak adanya dana desa, pertumbuhan ekonomi ditingkat desa mulai merata. Dimana program pemerintah satu milyar pertahun dapat diserap secara nyata di tingkat perdesaan. Ke Depan kita berharap dana desa dapat bertambah supaya pertumbuhan ekonomi di tingkat desa semakin membaik. Juga pengawasan dan sosialisasi terhadap penyerapan dana desa harus juga lebih optimal oleh aparatur penegak hukum.

Karena sangat kita sayang kan apabila ada oknum aparat desa yang menyalahi pemakaian dana desa,mengakibatkan pertumbuhan desa tidak maksimal.

[ndutndut]

Sangat jarang sekali ada tim pengawas yang datang ke setip desa untuk memeriksa dan menindaklanjuti hasil dari dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dan adapun pedamping desa yang ikut serta dalam mengawasi dan mendampingi desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masihlah kurang efektif karena saya menyangka selalu ada kongkalikong antara pengawas dan pemerintah. Dan sebetulnya ada cara yang lebih efektif yaitu dengan keikutsertaan masyarakat dalam hal pengawasan untuk terus mengawal anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah demi kemajuan sebuah desa. Namun sayangnya masyarakat masih enggan untuk melakukan hal tersebut, yang memebuat masyarakat enggan bukan karena ia tidak tau permasalahannya seperti apa, akan tetapi mereka (masyarakat) tidak berani untuk melaporkan hal janggal yang berada di pemerintahan desanya. Dan hal ini disebabkan karena tidak ada perlindungan hukum kepada pihak pelapor. Sehingga masyarakat enggan untuk melaporkan nya kepada pihak yang berwaib karena mereka khawatir jika akan ada sesuatu yang terjadi terhadap dirinya dan keluarganya.
Yang sementara itu seperti yang kita tahu bahwa aparat penegak hukum dinegara kita harus menunggu ada pelapor dulu baru mereka akan bertindak ataupun harus viral terlebih dahulu baru mereka para aparat penegak hukum akan turun menyelesaikan permasalaha tersebut.

Mestinya Harus nya ada yang mengawasi dari pusat, karna kalau orang nya dari kabupaten sperti yang ente sampaikan rawan kong kalikong, bukan tidak percaya, karna masalah ini sangat sensitif. Secara keseluruh manfaat dengan adanya Dana desa ini memang sangat baik, desa bisa mandiri, meskipun ada saja pejabat Desa yang nakal. Begitu juga dengan pengawasan dana desa, secara kseluruhan sistemnya sudha sangat baik tapi tetap ada saja terjadi kong kalikong antar pejabat desa dan pegawasan. Inilah yang harus di benahi lagi kedepan, apalagi dengan adanya isu bahwa Dana Desa akan di tingkatkan lagi maka ini sudah seharusnya ada pengawasan yang ketat lagi.

Kalau di daerah saya sudah ada papan kegiatan yang menampung informasi terkait dengan besaran anggaran kegiatan, volume kegiatan, pelaksana kegiatan, dan sumber dana dirasa cukup untuk memenuhi kewajiban pemerintah desa terkait dengan transparansi anggaran. Meskipun dasar hukum yang mengatakan bahwa RAB harus diketahui oleh masyarakat itu tidak ada, tapi ini harus ada sosialisasi atau ada kebijakan tertentu dari tokoh-tokoh besar di desa tersebut agar ini bisa di terima dan di lakukan sebagai bentuk untuk transpanrasi dana desa. Mungkin ini sedikit efektif.

[komisariatku]

Untuk saat ini, rata-rata desa mendapatkan dana desa sebesar 1 milyar untuk satu tahun (2022). Sampai tahun 2022, jumlah total dana desa yang di gelontorkan pemerintah pusat sudah sebanyak 500 trilyun rupiah.

Pantesan banyak orang berbondong-bondong nyalon jadi kades, rupanya ini kue tar-nya. Kalau sudah bicara anggaran, apalagi sebanyak itu, semua orang pasti akan berminat untuk mengelolanya, bila perlu demo [1], dan menuntut jabatan 6 tahun jadi 9 tahun, ckckck. Kalau 2 periode jadi 18 tahun. Kalau dihitung-hitung dana desa sebesar itu (anggap resminya 2% dari 1 milyar) bisa dapat 20 juta pertahun, belum lagi dari kontraktor jalan, dan pembangunan.

Pantes aja temen saya ngebet banget mau jadi kades ketimbang jabatan camat di kota, wewenang kades itu lebih besar, malah dijulukin raja kecil di kabupaten.

[1]. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42762

Dan kabarnya jabaran kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun sudah di setujui, hanya tinggal berapa kali masa menjabat. Kalau model yang 6 tahun, kades bisa menjabat 3x periode dan wacana yang 9 tahun hanya 2x periode tetapi masih di perjuangkan oleh paguyuban kades agar tetap 3x periode.

Camat sama kades ya tinggian kades gan, kades dipilih langsung oleh warga sedangkan camat hanya tangan kanan dari bupati di level daerah (kecamatan)

~snp~

Wah mantap gan, pasti sangat tahu tentang seluk beluk anggaran di desa ya, termasuk intriknya. Tetapi kabarnya sekarang malah dana aspirasi DPR yang hasil bangunan sangat buruk, kalau dari dana desa cukup bagus karena di awasi oleh para pendaping desa (tangan panjang kemendesa)

Di desa sebalah desa saya kabarnya pendamping desa menemukan bagunan yang tidak sesuai spek, sehingga ahirnya di bongkar lagi

Mestinya Harus nya ada yang mengawasi dari pusat ~snip~

Yang mengawasi penggunaan dana desa ada pendamping desa yang bekerja untuk kementrian desa

Kalau di daerah saya sudah ada papan kegiatan yang menampung informasi terkait dengan besaran anggaran kegiatan, volume kegiatan, pelaksana kegiatan, dan sumber dana ~snip~

Sama gan, di desa saya juga setiap ada pembangunan pasti ada plang nominal bangunan dan sumber dana, selain itu APBDes juga di tempel di tempat keramaina. Saya pikir ini hal positif dimana anggaran desa bisa di ketahui oleh masyarakat

[Hanadawa]

~snp~

Wah mantap gan, pasti sangat tahu tentang seluk beluk anggaran di desa ya, termasuk intriknya.

Sedikit aja Om . Kadang saya suka menonton intrik-intrik yang terjadi. Seperti halnya kasus korupsi kepala desa. Biasanya itu terjadi jika ada kesepakatan kades dan aparaturnya, minimal sekdes dan bendahara. Kalau tidak begitu akan cukup sulit karena bakal bocor dan timbul kegaduhan. Lalu untuk motif korupsi, biasanya ada 3 sebab (setahu saya): karena ketamakan, karena kepepet, dan karena terbukanya kesempatan. Yang paling sering terjadi itu yang ketiga. Panjang kalau dijelaskan dan takutnya bakal keluar topik. Saya masih ingat ketika Covid saat dana desa diakokasikan buat Covid untuk sosialisasi dan pengadaan sanitizer. Dan masyarakat banyak yang tidak tahu terkait dana tersebut. Kalaupun tahu karena biasanya mereka lebih memilih tidak peduli. Entah karena kurang tahu tentang ilmu pemerintahan atau emang ya ga peduli aja karena masih ada kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi.

FYI, Dana desa itu ada yang bersifat prioritas dan reguler. Dana desa prioritas untuk alokasinya itu mengikuti PP (Peraturan Pemerintah) terkait dana desa. Misal di tahun 2021 ada dana prioritas yakni 40% BLT dan 8% Covid. Nah dana tersebut harus dialokasikan untuk kegiatan terkait dan tidak bisa digunakan untuk keperluan lain semisal pembangunan jalan atau rehab infrastruktur desa. Sisanya yang 52% yang bersifat reguler baru bisa digunakan sesuai Musdessu (Musyawarh Desa Khusus).

Tetapi kabarnya sekarang malah dana aspirasi DPR yang hasil bangunan sangat buruk, kalau dari dana desa cukup bagus karena di awasi oleh para pendamping desa (tangan panjang kemendesa)
Di desa sebalah desa saya kabarnya pendamping desa menemukan bagunan yang tidak sesuai spek, sehingga ahirnya di bongkar lagi

Pertama, karena dana aspirasi dari DPR itu disunat beberapa kali dan banyak pihak-pihak yang harus kena "salam tempel". Kalau dana desa disunatnya lebih sedikit. Kedua, tidak seperti dana aspirasi, dana desa itu dikelola sama kades dan aparaturnya. Kalau mau coba-coba bikin bangunan yang tidak layak, siap-siap saja kena amuk dan dibully oleh masyarakatnya.  

[moneystery]

1. Apakah program dana desa sudah efektif untuk pertumbuhan desa?

jika kita membahas apakah program dana desa itu sudah efektif atau belum sebenarnya itu relatif mengingat bahwa tiap-tiap desa memiliki pemimpinnya sendiri, artinya ada dana desa yang digunakan secara baik ada yang malah di korupsi oleh pejabatnya. namun jika dirata-ratakan secara nasional kita bisa mengatakan bahwa program dana desa itu sudah cukup efektif.

2. Apakah dengan adanya dana desa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan desa menjadi lebih baik?

bisa dikatakan bahwa dana desa sangat membantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di desa-desa. hal ini bisa dilihat dari pembangunan jalan, ledeng, perairan, pengembangan tambak, pengadaan traktor, dll, yang semuanya itu berasal dari dana desa.

3. Apakah program ini lebih baik terus berlanjut atau di hentikan?

program dana desa ini sangat baik dan seharusnya dilanjutkan karena terbukti bisa membantu orang-orang di pedesaan dan mengembangkan ekonomi desa menjadi lebih maju dan mandiri. namun yang perlu menjadi perhatian adalah pemerintah harusnya bisa lebih memperhatikan penggunaan dana desa ini karena banyak sekali kejadian dimana dana desa yang cukup besar itu malah di korupsi oleh kepala desanya dan jajarannya. sebaiknya pemerintah bersama dengan LSM melakukan pengecekan lapangan untuk memverifikasi apakah dana desa sudah digunakan dengan baik atau tidak.

[Juse14]

Sangat jarang sekali ada tim pengawas yang datang ke setip desa untuk memeriksa dan menindaklanjuti hasil dari dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dan adapun pedamping desa yang ikut serta dalam mengawasi dan mendampingi desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masihlah kurang efektif karena saya menyangka selalu ada kongkalikong antara pengawas dan pemerintah. Dan sebetulnya ada cara yang lebih efektif yaitu dengan keikutsertaan masyarakat dalam hal pengawasan untuk terus mengawal anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah demi kemajuan sebuah desa. Namun sayangnya masyarakat masih enggan untuk melakukan hal tersebut, yang memebuat masyarakat enggan bukan karena ia tidak tau permasalahannya seperti apa, akan tetapi mereka (masyarakat) tidak berani untuk melaporkan hal janggal yang berada di pemerintahan desanya. Dan hal ini disebabkan karena tidak ada perlindungan hukum kepada pihak pelapor. Sehingga masyarakat enggan untuk melaporkan nya kepada pihak yang berwaib karena mereka khawatir jika akan ada sesuatu yang terjadi terhadap dirinya dan keluarganya.
Yang sementara itu seperti yang kita tahu bahwa aparat penegak hukum dinegara kita harus menunggu ada pelapor dulu baru mereka akan bertindak ataupun harus viral terlebih dahulu baru mereka para aparat penegak hukum akan turun menyelesaikan permasalaha tersebut.

Mestinya Harus nya ada yang mengawasi dari pusat, karna kalau orang nya dari kabupaten sperti yang ente sampaikan rawan kong kalikong, bukan tidak percaya, karna masalah ini sangat sensitif. Secara keseluruh manfaat dengan adanya Dana desa ini memang sangat baik, desa bisa mandiri, meskipun ada saja pejabat Desa yang nakal. Begitu juga dengan pengawasan dana desa, secara kseluruhan sistemnya sudha sangat baik tapi tetap ada saja terjadi kong kalikong antar pejabat desa dan pegawasan. Inilah yang harus di benahi lagi kedepan, apalagi dengan adanya isu bahwa Dana Desa akan di tingkatkan lagi maka ini sudah seharusnya ada pengawasan yang ketat lagi.

Bukan semestinya lagi tapi sebuah keharusan, bahwa pengawasan yang dilakukan harus lebih ketat lagi agar mereka yang mengelola uang negara tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi. Dan pemerintah pusat mealui BPKP-RI juga harus mempersiapkan orang-orang yang  memang mampu, jujur dan bertanggung jawab dalam hal mengawasi. Karena yang bermain dalam kasus korupsi bukan hanya oknum pemerintah saja yang berperan didalamnya akan tetapi pengawasnya sendiripun seringkali teribat didalmnya.

Kalau di daerah saya sudah ada papan kegiatan yang menampung informasi terkait dengan besaran anggaran kegiatan, volume kegiatan, pelaksana kegiatan, dan sumber dana dirasa cukup untuk memenuhi kewajiban pemerintah desa terkait dengan transparansi anggaran. Meskipun dasar hukum yang mengatakan bahwa RAB harus diketahui oleh masyarakat itu tidak ada, tapi ini harus ada sosialisasi atau ada kebijakan tertentu dari tokoh-tokoh besar di desa tersebut agar ini bisa di terima dan di lakukan sebagai bentuk untuk transpanrasi dana desa. Mungkin ini sedikit efektif.

Ya.. kalau hal seperti itu "pelaporan melalui papan pengumuman atau apapun itu" Saya rasa hampir setiap pemerintah desa melakukan hal tersebut. Akan tetapi pernahkah anda meninjau kembali terkait perbandingan antara pembangunan dan anggaran yang diakeluarkan. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan SOP yang ada..?
Sebagai contoh, Saya pernah melakukan perbandingan antara pembanguunan dan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk pembangunan jalan beton, dan setelah saya meinjau pembanguna tersebut ternyata pembangun yang ada tidak sesuai dengan kententuan dan SOP yang telah ditentukan, Yang dimana kualitas pembangunan tidak sesuai, baik itu dari ketebalan jalan yang dibawah 15 cm dan lebar jalan juga panjang jalan tidak sesuai dengan apa yang dialaporkan di papan tersebut.