Mantan Dirut Pertamina ditahan, Apakah SBY juga?

[blue Snow]

Berita terbaru mengenai Karen, akhirnya Hakim menolak gugatan praperadilan. Sehingga kasus tersebut akan berlanjut, dan kita mungkin akan melihat drama-drama baru yang melibatkan partai ke depan.

https://www.antaranews.com/berita/3804921/kpk-apresiasi-hakim-tolak-gugatan-praperadilan-karen-agustiawan

di antara institusi yang ente sebutkan di atas itu sudah ada pengawasnya, Polri, Kejaksaan mapun KPK. Tapi tetap saja, walau lembaga pengawas ketiga tersebut dalam lingkup Ad Hoc, mereka juga tidak bisa semena-mena masuk untuk memeriksa aparat jika terdapat indispliner, Para pengawas masih tetap harus minta persetujuan pimpinan jika mereka hendak memeriksa si tertuduh. Oleh karena itu, sulit dan berbelit-belit untuk membersihkan itu semua. Belum lagi tekanan atau ada tawaran damai dari mereka jika menemukan kejanggalan dalam pemeriksaan.

semua yang anda sebutkan, itu semua normatif administratif agar sebuah pemeriksaan bisa berjalan dengan lancar. Namun memang benar bahwa yang menjadi permasalahanya adalah masih adanya kongkalikong dibelakang layar sehingga apa yang menjadi permasalahan itu disembunyikan bukan diselesaiakan.
Dan hal ini disebabkan karena minusnya mentalitas bersih, jujur dan bertanggung jawab dalam sebuah birokrasi sehingga hal ini menciptkan iklim yang menunjang aparat menjadi berprilaku kotor. Dan hal ini diperparah bahwa faktanya pengawas tidak lagi dapat diharapkan dan diandalkan sehinga alih-alih mereka dapat menyelasaikan permasalahan yang ada, akan tetapi justru mereka sendirilah yang menjadi bagaian dari persoalan yang ada.

Yups, seperti yang terjadi sekarang ini, yang memeriksa terperiksa juga masih ada konflik kepentingan sendiri. Misal Jimly Ashiddiqie yang jadi MKMK (Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi) yang memeriksa Hakim MK karena memutuskan Gibran maju jadi cawapres, Jimly Ashiddiqie disebut sebagai pendukung prabowo, dan menyampaikan dukungannya pada mei 2023 lalu. Dan tidak hanya itu, anaknya Robby juga disebut sebagai pengurus harian partai gerindra, So, atas hal ini, apakah lembaga Ad Hoc tersebut tidak dalam konflil kepentingan?, ane yakin, ujung-ujungnya akan clear, tidak ada kesalahan, dan semua berjalan sesuai hukum.

Itulah mengapa negeri kita tidak maju-maju, walau pun yang maju berumur muda (36 tahun) tetap saja oligarki di sekeliling dia itu orang-orang tua untuk menularkan cara berdemokrasi cara tua.

https://nasional.kompas.com/read/2023/10/24/08163591/jimly-ashiddiqie-jadi-anggota-mkmk-pernah-dukung-prabowo-dan-anaknya?page=all

[1715333440]

1715333440

[Dewiana]

Berita terbaru mengenai Karen, akhirnya Hakim menolak gugatan praperadilan. Sehingga kasus tersebut akan berlanjut, dan kita mungkin akan melihat drama-drama baru yang melibatkan partai ke depan.

https://www.antaranews.com/berita/3804921/kpk-apresiasi-hakim-tolak-gugatan-praperadilan-karen-agustiawan

di antara institusi yang ente sebutkan di atas itu sudah ada pengawasnya, Polri, Kejaksaan mapun KPK. Tapi tetap saja, walau lembaga pengawas ketiga tersebut dalam lingkup Ad Hoc, mereka juga tidak bisa semena-mena masuk untuk memeriksa aparat jika terdapat indispliner, Para pengawas masih tetap harus minta persetujuan pimpinan jika mereka hendak memeriksa si tertuduh. Oleh karena itu, sulit dan berbelit-belit untuk membersihkan itu semua. Belum lagi tekanan atau ada tawaran damai dari mereka jika menemukan kejanggalan dalam pemeriksaan.

semua yang anda sebutkan, itu semua normatif administratif agar sebuah pemeriksaan bisa berjalan dengan lancar. Namun memang benar bahwa yang menjadi permasalahanya adalah masih adanya kongkalikong dibelakang layar sehingga apa yang menjadi permasalahan itu disembunyikan bukan diselesaiakan.
Dan hal ini disebabkan karena minusnya mentalitas bersih, jujur dan bertanggung jawab dalam sebuah birokrasi sehingga hal ini menciptkan iklim yang menunjang aparat menjadi berprilaku kotor. Dan hal ini diperparah bahwa faktanya pengawas tidak lagi dapat diharapkan dan diandalkan sehinga alih-alih mereka dapat menyelasaikan permasalahan yang ada, akan tetapi justru mereka sendirilah yang menjadi bagaian dari persoalan yang ada.

Yups, seperti yang terjadi sekarang ini, yang memeriksa terperiksa juga masih ada konflik kepentingan sendiri. Misal Jimly Ashiddiqie yang jadi MKMK (Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi) yang memeriksa Hakim MK karena memutuskan Gibran maju jadi cawapres, Jimly Ashiddiqie disebut sebagai pendukung prabowo, dan menyampaikan dukungannya pada mei 2023 lalu. Dan tidak hanya itu, anaknya Robby juga disebut sebagai pengurus harian partai gerindra, So, atas hal ini, apakah lembaga Ad Hoc tersebut tidak dalam konflil kepentingan?, ane yakin, ujung-ujungnya akan clear, tidak ada kesalahan, dan semua berjalan sesuai hukum.

Itulah mengapa negeri kita tidak maju-maju, walau pun yang maju berumur muda (36 tahun) tetap saja oligarki di sekeliling dia itu orang-orang tua untuk menularkan cara berdemokrasi cara tua.

https://nasional.kompas.com/read/2023/10/24/08163591/jimly-ashiddiqie-jadi-anggota-mkmk-pernah-dukung-prabowo-dan-anaknya?page=all

Sebenarnya kita lihat kebelakang yang bersangkutan sudah pernah disidangkan juga  bebas karena dilindungi Doktrin Business Judgment Rules. Sekarang diperiksa lagi dengan kasus  yang sama. Revisi UU BUMN karena harus jelas kerugian keuangan negara itu apa dalam BUMN, harus dibedakan antara kerugian keuangan negara dan kerugian keuangan perusahaan, Negara kita penuh dengan drama tapi jika lengket selalu dengan partai penguasa pastinya aman dan sejahtera.

[Fakhrulenclix]

Sebenarnya kita lihat kebelakang yang bersangkutan sudah pernah disidangkan juga  bebas karena dilindungi Doktrin Business Judgment Rules. Sekarang diperiksa lagi dengan kasus  yang sama. Revisi UU BUMN karena harus jelas kerugian keuangan negara itu apa dalam BUMN, harus dibedakan antara kerugian keuangan negara dan kerugian keuangan perusahaan, Negara kita penuh dengan drama tapi jika lengket selalu dengan partai penguasa pastinya aman dan sejahtera.

Tidak bisa dipungkiri memang apa yang semua terjadi ini tidak terlpas dari isu politik yang dibuat oleh lawan untuk menjatuhkan elektabilitas lawan politiknya.
Kini SBY sudah turun gunung dan siap bertempur untuk memenagkan salah satu capres sehingga hal hal seperti ini kembali di angkat untuk menjatuhkan elektabilitas partai demokrat dan koalisi khusnya.
Saya sudah tidak percaya lagi dengan hukum di negrri ini, kasus ini sudah pernah di angkt lalu tenggelam lagi, kini di angkat lagi, paling kalau pemilu sudah siap kasus ini akan hilang lagi.

[zuzie]

Sebenarnya kita lihat kebelakang yang bersangkutan sudah pernah disidangkan juga  bebas karena dilindungi Doktrin Business Judgment Rules. Sekarang diperiksa lagi dengan kasus  yang sama. Revisi UU BUMN karena harus jelas kerugian keuangan negara itu apa dalam BUMN, harus dibedakan antara kerugian keuangan negara dan kerugian keuangan perusahaan, Negara kita penuh dengan drama tapi jika lengket selalu dengan partai penguasa pastinya aman dan sejahtera.

Tidak bisa dipungkiri memang apa yang semua terjadi ini tidak terlpas dari isu politik yang dibuat oleh lawan untuk menjatuhkan elektabilitas lawan politiknya.
Kini SBY sudah turun gunung dan siap bertempur untuk memenagkan salah satu capres sehingga hal hal seperti ini kembali di angkat untuk menjatuhkan elektabilitas partai demokrat dan koalisi khusnya.
Saya sudah tidak percaya lagi dengan hukum di negrri ini, kasus ini sudah pernah di angkt lalu tenggelam lagi, kini di angkat lagi, paling kalau pemilu sudah siap kasus ini akan hilang lagi.

Dan selain itu, menurut saya, menjelang pemilu sudah menjadi hal yang lumrah untuk mengungkap kejanggalan atau permasalahan yang sebelumnya terjadi di bidang politik, dengan kata lain ini adalah strategi atau langkah untuk menjatuhkan calon lawan politik.
Setuju dengan pendapat anda, memang undang-undang yang ada dinegeri ini masih diragukan dan masyarakat khususnya tidak akan percaya lagi dengan undang-undang yang ada dinegeri ini, ya tentu saja kita hanyalah masyarakat biasa, hanya saja dengan pendapat dan kritik terkadang kita masih diabaikan, Tidak Dapat dipungkiri bahwa yang kuat akan tetap menang, sedangkan yang lemah akan kalah.

[marcous]

Mantan direktur pertamina Karen Agustiawan periode tahun 2009-2014 ini telah ditetapkan tersangka oleh KPK karena merugikan negara sebesar 2.1 triliun atas pengadaan LNG di tahun 2012. Mantan menteri BUMN kala itu, Dahlan iskan juga disebut Karen sebagai disposisi untuk pengadaan tersebut, dan bahkan Presiden SBY kala itu yang memberikan instruksi pengadaan tersebut.

Apakah drama politik ini akan berlanjut terhadap mantan orang no.1 RI?, kita tahu sendiri kemana arah politik dia, mungkinkah sudah mulai perang politik?

https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw0k76k1p4ko

Tentu saja kita semua tahu bahwa tahun ini adalah tahun politik, bisa jadi ini adalah strategi untuk mencari kejelekkan atau kesalahan dari antar calon kandidat partai, memang sangat sulit untuk membuktikan hal tersebut apakah ini drama atau settingabelaka, kita rakyat biasa hanya bisa memberikan argumen sejauh mata kita melihat atau mendengarkan berita saja, dan kasus ini perlu diperhatikan dan didalami oleh penyidik kepolisian agar terbongkar semua kejahatan korupsi di dalam BUMN. Dan sudah hal yang wajar jika mendekati pemilu maka banyak kasus kasus kejahatan di lingkup pemerintahan akan segera terbongkar.

Saya melihatnya sebagai dinamika perpolitikan saat ini, dan ini adalah salah satu cara untuk menjegal langkah Partai Demokrat untuk berkoalisi dengan kubu sebelah. Setidaknya dengan kasus ini akan membuat SBY dan Demokrat dalam posisi netral di pemilu mendatang, bukan tidak mungkin akan lebih banyak lagi kasus yang akan menyeret ketua-ketua Partai lain kedepannya.

Dengan adanya kasus semacam ini, maka bisa membuat citra Partai di mata masyarakat akan menurun drastis, bukan hanya Partai Demokrat saja. Meski kita tahu bahwa hanya sebagian kecil dari mereka yang tidak melakukan korupsi. Secara akal sehat, kenapa setiap kasus baru di usut ketika menjelang pemilu, jika tidak ada kepentingan di baliknya, apalagi angkanya cukup besar.

[blue Snow]

Sebenarnya kita lihat kebelakang yang bersangkutan sudah pernah disidangkan juga  bebas karena dilindungi Doktrin Business Judgment Rules. Sekarang diperiksa lagi dengan kasus  yang sama. Revisi UU BUMN karena harus jelas kerugian keuangan negara itu apa dalam BUMN, harus dibedakan antara kerugian keuangan negara dan kerugian keuangan perusahaan, Negara kita penuh dengan drama tapi jika lengket selalu dengan partai penguasa pastinya aman dan sejahtera.

Ane sempat greget juga, padahal sudah ada kontrol penuh dari menteri BUMN, tapi tetap saja semua kuasa ada di direktur pertamina, jadi buat apa kementerian BUMN dibentuk jika organisasi dibawahnya bahkan mengontrol sendiri keuangan dan regulasi?. Artinya di sini ada tumpang tindih di setiap peraturan di BUMN, dimana seharusnya mereka dapat mengatur semua organisasi di bawahnya. Inilah sistem yang diwariskan kompeni, maka banyak pengamat bilang kalau semua perusahaan plat merah tersebut diswastakan saja, karena disamping ngabisin anggaran negara (APBN), disitu juga banyak celah korupsi seperti yang telah dilakukan direktur pertamina terdahulu.