Menguji Netralitas Presiden di Pemilu

[xeqoRameshAxueamExaqana]

Saya sudah tidak begitu yakin dengan netralitas presiden di pemilu 2024, coba lihat kutipan dari TEMPO aturan terbaru itu dituangkan Jokowi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Cuti Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi

“Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta umum atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.”

Terlihat jelas bagaimana Presiden Jokowi memberikan support secara tidak langsung bagi anaknya yang merupakan calon wakil presiden dari Prabowo Subianto untuk tidak perlu mundur dari jabatan aktifnya sebagai wali kota Solo. Saya merasa keputusan presiden sangat tidak bagus untuk menguji netralitas pemilu 2024 karena Prabowo yang merupakan menteri pertahanan bisa menggunakan alat dan institusi negara seperti TNI untuk kepentingan pribadi mereka, begitu juga dengan Gibran yang merupakan Walikota Solo aktif pasti akan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye mereka.

mentri pun kan juga tidak ada yang mengundurkan diri.
jadi yang di untungkan kan juga bukan gibran saja. tapi mahfud MD wakilnya ganjar pun juga sama.
sebenarnya asal tidak menggunakan fasilitas negara misal kunjungan kerja dinas tidak di gunakan kampanye itu ga pa2 juga.

[1715268862]

1715268862

[cengsuwuei]

sebenarnya dukung mendukung itu bukan masalah apa lagi anaknya.
yang pokok tidak menggunakan fasilitas negara.
karena ketika presiden gubernur walikota masih menjabat dan tidak cuti panjang alias cuti ketika kampanye saja kan masih bisa nyalon lagi dan tidak ada yang mempersoalkan bahkan ikut kampanye partai pun tidak ada yang mempermasalahkan juga.

[mamesso]

sebenarnya dukung mendukung itu bukan masalah apa lagi anaknya.
yang pokok tidak menggunakan fasilitas negara.
karena ketika presiden gubernur walikota masih menjabat dan tidak cuti panjang alias cuti ketika kampanye saja kan masih bisa nyalon lagi dan tidak ada yang mempersoalkan bahkan ikut kampanye partai pun tidak ada yang mempermasalahkan juga.

Potensi penyalahgunaan wewenang, robeknya sistem demokrasi, hingga mulai suburnya politik dinasti akan mewarnai jalannya Pilpres yang tidak lama lagi tiba di hari H. Menyikapi tentang dukung-mendukung atau netralitas Jokowi sebagai pimpinan tertinggi di Indonesia, sudah sama-sama diketahui bagaimana putusan MK tentang batas usia capres-cawapres.
Putusan MK seakan-akan membuka jalan bagi putra bapak Presiden Joko Widodo yang sangat kita hormati (Gibran Rakabuming Raka) bisa bertarung dalam Pilpres kali ini, putusan ini  sekaligus menguatkan asumsi masyarakat bahwa presiden Jokowi ingin melanggengkan politik dinasti melalui Gibran.

Sangat wajar jika masyarakat mulai berasumsi negatif tentang Netralitas Jokowi karena pihak terkait sudah mempertontonkan secara terbuka pada masyarakat. Dinner yang melibatkan Jokowi dengan Prabowo (Capres atau Menhan) tidak seharusnya dilakukan terang-terangan, meski tidak diketahui apa maksud pertemuan empat mata tersebut dan apa yang mereka dibicarakan, namun pertemuan tersebut dilakukan diluar jam kerja.

Tentu saja hal itu tidak etis dilakukan oleh seorang presiden karena cawapres yang mendampingi Prabowo merupakan anak dari Jokowi. Saya pikir sangat wajar jika rakyat Indonesia meragukan netralitas Jokowi karena dia memiliki kekuatan digenggamnya untuk mengarahkan seluruh instansi terkait untuk memenangkan Paslon tertentu.

[naira]

Potensi penyalahgunaan wewenang, robeknya sistem demokrasi, hingga mulai suburnya politik dinasti akan mewarnai jalannya Pilpres yang tidak lama lagi tiba di hari H. Menyikapi tentang dukung-mendukung atau netralitas Jokowi sebagai pimpinan tertinggi di Indonesia, sudah sama-sama diketahui bagaimana putusan MK tentang batas usia capres-cawapres.
Putusan MK seakan-akan membuka jalan bagi putra bapak Presiden Joko Widodo yang sangat kita hormati (Gibran Rakabuming Raka) bisa bertarung dalam Pilpres kali ini, putusan ini  sekaligus menguatkan asumsi masyarakat bahwa presiden Jokowi ingin melanggengkan politik dinasti melalui Gibran.

Sangat wajar jika masyarakat mulai berasumsi negatif tentang Netralitas Jokowi karena pihak terkait sudah mempertontonkan secara terbuka pada masyarakat. Dinner yang melibatkan Jokowi dengan Prabowo (Capres atau Menhan) tidak seharusnya dilakukan terang-terangan, meski tidak diketahui apa maksud pertemuan empat mata tersebut dan apa yang mereka dibicarakan, namun pertemuan tersebut dilakukan diluar jam kerja.

Tentu saja hal itu tidak etis dilakukan oleh seorang presiden karena cawapres yang mendampingi Prabowo merupakan anak dari Jokowi. Saya pikir sangat wajar jika rakyat Indonesia meragukan netralitas Jokowi karena dia memiliki kekuatan digenggamnya untuk mengarahkan seluruh instansi terkait untuk memenangkan Paslon tertentu.

Secara formal tentu saat ini Jokowi harus bersikap netral dan tidak boleh menunjukan keberpihakannya. Namun semua orang tahu kemana arah dukungannya di Konoha ini apalagi saat anaknya ikut serta dalam kontestasi pemburuan tempat. Jadi kalau masih merasa itu netral yang memang netal dan kalaupun sebaliknya ya wajar saja karena Jokowi tidak bisa menyembunyikan itu di depan masyarakat Indonesia.

Tetapi persaingan diantara 3 paslon ini menimbulkan hal yang kontras meski Presiden Jokowi diusung oleh partai yang kini menjadi saingan anaknya. Sehingga ada semacam ketegangan diantara beberapa pihak. Tidak sedikit kita sudah melihat perpecahan namun masih dibaluti oleh kedoknya masing masing. Saya tidak peduli apakah ini melenceng dari aturan atau tidak namun keberpihakan Presiden dapat di lihat dengan mata telanjang.

Itu hak Prerogatif sebagai warga negara namun ketika sedang membawa titel presiden maka judulnya bersikap netral. Karena tampuk kekuasaan pada akhirnya akan jatuh ke salah satu dari 3 paslon.

Kita sudah dicocoki dengan politik adu domba bukan? dan itu turun temurun hingga pemilihan tahun ini juga. Dengan label politik dinasti, politik identitas dll di setiap priodenya masih menjadi senjata ampuh untuk mengambil suara rakyat. Jadi tidak ada yang benar benar bersih dalam pertarungan politik baik pemilihan musim lalu maupun sekarang.

[Bitinity]

Sangat wajar jika masyarakat mulai berasumsi negatif tentang Netralitas Jokowi karena pihak terkait sudah mempertontonkan secara terbuka pada masyarakat. Dinner yang melibatkan Jokowi dengan Prabowo (Capres atau Menhan) tidak seharusnya dilakukan terang-terangan, meski tidak diketahui apa maksud pertemuan empat mata tersebut dan apa yang mereka dibicarakan, namun pertemuan tersebut dilakukan diluar jam kerja.

Tentu saja hal itu tidak etis dilakukan oleh seorang presiden karena cawapres yang mendampingi Prabowo merupakan anak dari Jokowi. Saya pikir sangat wajar jika rakyat Indonesia meragukan netralitas Jokowi karena dia memiliki kekuatan digenggamnya untuk mengarahkan seluruh instansi terkait untuk memenangkan Paslon tertentu.

Ya kan sudah sangat jelas dari awal bahwa beliaunya akan "cawe-cawe" jadi terlepas beliau sebagai sosok pribadi (ayah) maupun sebagai presiden sudah jelas tidak akan pernah bisa netral karena ada anaknya sendiri yang maju jadi calon. Seandainya anaknya tidak maju pun, saya yakin beliau juga pasti akan condong ke salah satu paslon tertentu. Jadi mungkin saya bisa bilang, netralitas itu mustahil dilaksanakan. Tapi yang parah dipemilu kali ini adalah terlalu terbukanya dukungan beliau ke paslon anaknya, kalau secara pribadi diam2 mendukung sih saya rasa masih hal yang lumrah tapi kalo terbuka terang2an tentunya pasti akan memberikan pengaruh kepada bawahan2nya yang sama2 pejabat negara.

[Kriptogram14]

sebenarnya dukung mendukung itu bukan masalah apa lagi anaknya.
yang pokok tidak menggunakan fasilitas negara.
karena ketika presiden gubernur walikota masih menjabat dan tidak cuti panjang alias cuti ketika kampanye saja kan masih bisa nyalon lagi dan tidak ada yang mempersoalkan bahkan ikut kampanye partai pun tidak ada yang mempermasalahkan juga.

Potensi penyalahgunaan wewenang, robeknya sistem demokrasi, hingga mulai suburnya politik dinasti akan mewarnai jalannya Pilpres yang tidak lama lagi tiba di hari H. Menyikapi tentang dukung-mendukung atau netralitas Jokowi sebagai pimpinan tertinggi di Indonesia, sudah sama-sama diketahui bagaimana putusan MK tentang batas usia capres-cawapres.
Putusan MK seakan-akan membuka jalan bagi putra bapak Presiden Joko Widodo yang sangat kita hormati (Gibran Rakabuming Raka) bisa bertarung dalam Pilpres kali ini, putusan ini  sekaligus menguatkan asumsi masyarakat bahwa presiden Jokowi ingin melanggengkan politik dinasti melalui Gibran.

Sangat wajar jika masyarakat mulai berasumsi negatif tentang Netralitas Jokowi karena pihak terkait sudah mempertontonkan secara terbuka pada masyarakat. Dinner yang melibatkan Jokowi dengan Prabowo (Capres atau Menhan) tidak seharusnya dilakukan terang-terangan, meski tidak diketahui apa maksud pertemuan empat mata tersebut dan apa yang mereka dibicarakan, namun pertemuan tersebut dilakukan diluar jam kerja.

Tentu saja hal itu tidak etis dilakukan oleh seorang presiden karena cawapres yang mendampingi Prabowo merupakan anak dari Jokowi. Saya pikir sangat wajar jika rakyat Indonesia meragukan netralitas Jokowi karena dia memiliki kekuatan digenggamnya untuk mengarahkan seluruh instansi terkait untuk memenangkan Paslon tertentu.

demokrasi saat ini tidak baik baik saja, karna telah melanggar etik demomrasi, dari segi anak presiden menjadi cawapres dengan wewenang peran orang tua, menjadi penyalahan wewenang, dari jabatan walikota tidak mengambil cuti, dari mk seorang paman, dan nanti akan di bantu oleh kekuasaan ayahnya seorang presiden, potensi kecurangan sangat kuat, karna pasalon laen melawan kekuasaan negara, wewenang orang tua bisa membuahkan hasil untuk anankya, siapa orang tua yg gak pengen anaknya menang, begitu juga dengan beliau, apapun itu anaknya pasti di menangkan oleh kekuasaan peran orang tuanya.

[marcous]

Sangat wajar jika masyarakat mulai berasumsi negatif tentang Netralitas Jokowi karena pihak terkait sudah mempertontonkan secara terbuka pada masyarakat. Dinner yang melibatkan Jokowi dengan Prabowo (Capres atau Menhan) tidak seharusnya dilakukan terang-terangan, meski tidak diketahui apa maksud pertemuan empat mata tersebut dan apa yang mereka dibicarakan, namun pertemuan tersebut dilakukan diluar jam kerja.

Tentu saja hal itu tidak etis dilakukan oleh seorang presiden karena cawapres yang mendampingi Prabowo merupakan anak dari Jokowi. Saya pikir sangat wajar jika rakyat Indonesia meragukan netralitas Jokowi karena dia memiliki kekuatan digenggamnya untuk mengarahkan seluruh instansi terkait untuk memenangkan Paslon tertentu.

Ya kan sudah sangat jelas dari awal bahwa beliaunya akan "cawe-cawe" jadi terlepas beliau sebagai sosok pribadi (ayah) maupun sebagai presiden sudah jelas tidak akan pernah bisa netral karena ada anaknya sendiri yang maju jadi calon. Seandainya anaknya tidak maju pun, saya yakin beliau juga pasti akan condong ke salah satu paslon tertentu. Jadi mungkin saya bisa bilang, netralitas itu mustahil dilaksanakan. Tapi yang parah dipemilu kali ini adalah terlalu terbukanya dukungan beliau ke paslon anaknya, kalau secara pribadi diam2 mendukung sih saya rasa masih hal yang lumrah tapi kalo terbuka terang2an tentunya pasti akan memberikan pengaruh kepada bawahan2nya yang sama2 pejabat negara.

Saya setuju dengan kata “cawe-cawe” anda, itu membuat saya tergelitik dan sedikit tersenyum. Bagaimanapun meski tidak secara langsung di tunjukkan, kecenderungan itu pasti ada, dan Netralitas itu hanya ungkapan untuk membuat rakyat lebih tenang termasuk Pak Anies dan Pak Ganjar. Untuk urusan mengendalikan alat Negara, saya pikir tidak hanya Pak Jokowi saja yang bisa melakukannya untuk mendukung salah satu calon, bahkan setiap Paslon juga memiliki pengaruh pada setiap instansi di Pemerintahan, kita tentu memahami siapa Calon Presiden dan Wakil Presiden dan apa reputasinya sebelum mencalonkan diri. Dalam kapasitasnya sebagai rakyat biasa, Pak Jokowi juga mempunyai hak untuk memilih, meski di lain sisi beliau di tuntut untuk netral sebab menjabat sebagai Presiden.

Terkiat dengan pertemuannya dengan Pak Prabowo, saya pikir Pak Jokowi bisa dengan mudah mengatakan alasan apapun, misalnya pertemuan tersebut hanya sebatas hubungan sahabat atau lain sebagainya, terlepas dari Pemilu. Dengan kata lain, tidak ada hal yang dilanggar oleh Pak Jokowi secara aturan, sebagai Presiden Beliau berhak untuk bertemu dengan siapa saja dan diwaktu kapan saja, meski pandangan masyarakat umum menafsirkan pertemuan tersebut terkait dengan Pemilu. Namun kita harap kecenderungan Pak Jokowi untuk mendukung anaknya, masih dalam kapasitas yang wajar ditunjukkan di depan masyarakat, supaya tidak membuat keributan dikalangan pendukung Paslon lainnya.

Sebagai rakyat biasa kita hanya bisa berspekulasi saja tentang dinamika politik yang sedang terjadi, dan kita hanya di minta untuk memberikan hak suara pada hari H, dan tidak memilih untuk Golput. Terlepas dari itu semua, saya pikir yang lebih penting adalah Pemilu berjalan dengan damai, tanpa ada korban jiwa, seperti pertikaian atau konflik yang di sebabkan fanatik terhadap salah satu Paslon. Toh pada akhirnya kita adalah rakyat biasa, yang menjadi pemandu sorak ketika Pemilu berlangsung, bukan dari kalangan mereka yang menginginkan kekuasaan dan pengaruhnya di Pemerintahan.

[asrinur]

Pada pemilu 2024 ini sudah jelas Pak jokowi tidak netral. Bahkan Pak Jokowi sendiri pernah mengeluarkan pernyataan kalau dia akan ikut cawe-cawe. Apalagi anaknya juga ikut sebagai calon Wapres sudah tentu pak jokowi akan mendukung anaknya. Yang harus di waspadai atau dikhawatirkan oleh masyarakat adalah jangan sampai pak jokowi menggerakkan aparatur negara untuk mendukung atau memenangkan salah satu pasangan calon karena itu dilarang dalam Undang-Undang.

[icalical]

netralitas presiden pada kontestasi pemilu 2024 itu sebenarnya tidak diperlukan karena sebagai kepala negara presiden juga merupakan rakyat biasa yang memiliki hak memilih pada pemilu 2024 mendatang dan berhak untuk menentukan arah kemana dukungannya berlabuh karena presiden selanjutnya merupakan penggantinya dan tentu presiden berharap bahwa presiden selanjutnya itu bisa melanjutkan program-program sebelumnya dan tidak menghentikan apa yang sudah dia bangun.

namun presiden Jokowi yang awalnya tidak mau netral pada pemilu 2024, mulai berpikir untuk netral karena kondisi pemilu 2024 yang semakin panas dan rawannya polarisasi di kalangan masyarakat. mungkin presiden Jokowi mendapatkan kabar dari BIN atau bawahannya bahwa itu tidak baik bagi citra presiden dan kondisi politik nasional jika dia memilih untuk tidak netral.

apapun langkah yang diambil presiden Jokowi dalam pemilu mendatang itu pastinya sudah dipikirkan dengan baik olehnya. politik 2 kaki yang sedang dimainkannya itu merupakan pertimbangan matang dari dirinya dan entah siapapun yang menang pada 2024 nanti kita semua berharap bahwa yang menang adalah rakyat Indonesia bukan hanya 1 golongan tertentu.

Ini setuju sih, menurutku Presiden memang sebagai individu tidak perlu netral, bahkan secara gamblang menunjukkan dukungan pun menurut saya tidak masalah. Akan jadi masalah kalau Presiden menggunakan fasilitas negara dan jabatan yang dimilikinya untuk memberikan keuntungan bagi salah satu pasangan calon. Nah apakah Presiden Jokowi pernah menggunakan fasilitas negara dan jabatan yang dimilikinya untuk memberikan keuntungan bagi salah satu pasangan calon?

Menurut saya pribadi yang paling jelas adalah keputusan MK yang bisa meloloskan Gibran menjadi Cawapres jelas sangat menguntungkan bagi Gibran, namun apakah ada campur tangan presiden didalamnya? Sampai saat ini belum terbukti.

Selain itu sampai saat ini belum ada bukti konkrit yang membuktikan kalau presiden menggunakan fasilitas negara dan jabatan untuk menguntungkan paslon tertentu, memang ada beberapa video yang menunjukkan pejabat dan penyelenggara layanan negara memberi arahan dan berkampanye untuk paslon tertentu tapi lagi-lagi masih belum bisa secara langsung dibuktikan keterkaitannya dengan Presiden Jokowi.

Apakah kita boleh berprasangka kalau Pak Jokowi menggunakan jabatan dan pengaruhnya untuk menguntungkan paslon tertentu? Tentu boleh, sekedar berprasangka tidak ada yang melarang.

Namun kita juga harus adil bahwa sampai saat ini prasangka tersebut belum terbukti secara kongkrit.

[kataxgaming]

Pada pemilu 2024 ini sudah jelas Pak jokowi tidak netral. Bahkan Pak Jokowi sendiri pernah mengeluarkan pernyataan kalau dia akan ikut cawe-cawe. Apalagi anaknya juga ikut sebagai calon Wapres sudah tentu pak jokowi akan mendukung anaknya. Yang harus di waspadai atau dikhawatirkan oleh masyarakat adalah jangan sampai pak jokowi menggerakkan aparatur negara untuk mendukung atau memenangkan salah satu pasangan calon karena itu dilarang dalam Undang-Undang.

se inget saya di 2019 jg pak jokowi sebagai calon presiden pada saat itu ga cuti dll untuk menarik suara masyarakat , tapi faktanya ga ada yang melarang juga

[Crypto_I.N]

Di pemilu 2024 nanti semua ASN harus Netral tidak memihak atau berkampanye pada salah satu pasangan calon dengan menggunakan atribut negara , karena sudah ada dalam Undang-Undang yang isinya "ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan itu disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun." Sumber

Termasuk Persiden juga harus netral tidak memihak salah satu pasangan calon. Dengan diundangnya ketiga paslon untuk makan siang di Istana kemarin, mungkin akan mendingininkan para pendukung paslon masing-masing yang sebelum sudah mulai memanas semenjak keputusan MK yang kontoversial sebelumnya. Meskipun begitu, banyak yang masih ragu dengan Netralitas Presiden Joko Widodo karena yang diundang hanya para Capres saja tidak dengan Cawapresnya ,dan beritanya para Cawapres akan akan diundang oleh Wakil presiden RI KH.Ma'ruf Amin nantinya. Apakah Presiden malu mengundang para Cawapres karena ada salah satu dari Paslon adalah anaknya


Sumber

Kita semua setuju bahwa Presiden termasuk sebagai warga masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih yang sama dengan masyarakat dan warga negara yang lainnya, namun yang jadi masalah adalah ketika seorang Presiden atau pejabat tertentu mengintruksikan staf staf di bawahnya untuk mendukung salah satu Paslon dengan menggunakan fasilitas negara seperti anggaran negara di gunakan untuk membantu mengkampanyekan salah satu Paslon, hal itulah yang tidak seharusnya dibiarkan begitu saja oleh Banwaslu dan harus di tindak dengan tegas untuk tetap menjaga proses berlangsungnya kampanye secara Tertib dan Netral.

[Ryu_Ar1]

Untuk hal seperti ini sebenarnya ketika berbicara tentang masalah pemilihan untuk seorang presiden memang tidak ada larangan untuk mendukung salah satu pasangan calon karena tidak ada dasar hukum yang mewajibkan bagi presiden karena mereka juga memiliki hak pilih sehingga pastilah ada sebuah situasi dimana mereka mendukung salah satu pasangan yang dikehendaki tetapi tentu saja alangkah lebih baiknya tidak terlalu mencerminkan memperlihatkan secara langsung bahwa seorang presiden berpihak secara nyata kepada salah satu pasangan calon yang diusung karena bagaimanapun juga dalam hal ini seorang presiden harus sadar bahwa dia adalah seorang pimpinan dan tonggak tertinggi dalam sebuah negara sehingga akan terlalu tidak etis jika memang memperlihatkan dukungan secara nyata kepada salah satu pasangan calon.
Dalam hal ini mungkin kita bisa melihat contoh hal ini sekarang karena bagaimnapun juga hal seperti ini pasti tidak akan lepas dari keterkaitan pak Jokowi terhadap puteranya yang menjadi wakil presiden dari pak Prabowo dimana pasti akan ada kecenderungan bahwa memihak itu adalah sebuah kepastian.
Tetapi meskipun kita tahu seperti itu asalkan pak Jokowi tidak terlalu memperlihatkan secara gamblang dan berusaha bersikap netral saya pikir itu tidak menjadi masalah karena untuk masalah dukungan pun kita pasti sadar apa yang akan terjadi nantinya di pencoblosan tanpa perlu di kasih tahu lebih detail pasti pak Jokowi akan mendukung puteranya dalam pemilihan.

[Hyuiguia]

dalam UU yang di terbitkan 2017 sudah jelaas aturan nya kok
presiden boleh memihak bahkan presiden pun boleh berkampanye so sudah tidak perlu di perdebatkan lagi. dan UU nya di tahun 2017 dan bukan khusus untuk 2024 saja

[mu_enrico]

Ini jadi rame semenjak buzzer-buzzer & fake news ngeplintir statement Pak Joko. FYI ane bukan pendukung Pak Joko tapi ane merasa perlu ngasih penerangan gegara fake news.
Presiden itu Netralitasnya tidak mutlak, malah ada di grade setelah PNS (keknya udah pernah ane bahas).
Kalo TNI Polri: Nyoblos ga boleh
Kalo PNS: Nyoblos boleh, tapi ga boleh jadi anggota parpol
Kalo Presiden & pejabat yang bukan PNS: boleh nyoblos, boleh jadi kader parpol, tapi ga boleh menyalahgunakan kekuasaan

Nah kemaren Pak Joko ditanya tentang menteri yang jadi capres & cawapres (Prabowo & Mahfud), beliau jawab boleh kampanye tapi tidak dalam kapasitasnya sebagai menteri. Balik ke "ga boleh menyalahgunakan kekuasaan" itu tadi. Nah dia bilang jangankan menteri, Presiden saja boleh memihak dan boleh kampanye karena di undang-undangnya begitu. TAPI, hak tersebut mau dipakai atau tidak itu kembali ke hati masing-masing. Eh malah ramai katanya presiden sudah tidak netral

Sekarang ini berita isinya cuma fake news dan ga mutu, udah kek pilpres di Amrik. Tadinya ane kira masih belum separah sono, ternyata sama aja. Ini nanti kalau makin sebel si Joko malah bisa cuti beneran dia kampanye, rame dah Hokage pada turun gunung. Mega katanya mo turun gunung, ane tunggu SBY & Jokowi juga ikut

[uswa56]

dalam UU yang di terbitkan 2017 sudah jelaas aturan nya kok
presiden boleh memihak bahkan presiden pun boleh berkampanye so sudah tidak perlu di perdebatkan lagi. dan UU nya di tahun 2017 dan bukan khusus untuk 2024 saja

Namun bolehkah melakukan hal tersebut di saat sedang melakukan pekerjaannya sebagai presiden ? Disaat ini sedang memakai fasilitas Negara ?
Saya pikir tidak, dan yang dilakukan Jokowi saat ini adalah sebuah kesalahan besar dan ia telah mencoreng demokrasi di negara ini, dari apa yang di tunjukkan berpotensi untuk terjadi kecurangan karena ia terlalu over dalam mendukung salah satu paslon.

[Hyuiguia]

dalam UU yang di terbitkan 2017 sudah jelaas aturan nya kok
presiden boleh memihak bahkan presiden pun boleh berkampanye so sudah tidak perlu di perdebatkan lagi. dan UU nya di tahun 2017 dan bukan khusus untuk 2024 saja

Namun bolehkah melakukan hal tersebut di saat sedang melakukan pekerjaannya sebagai presiden ? Disaat ini sedang memakai fasilitas Negara ?
Saya pikir tidak, dan yang dilakukan Jokowi saat ini adalah sebuah kesalahan besar dan ia telah mencoreng demokrasi di negara ini, dari apa yang di tunjukkan berpotensi untuk terjadi kecurangan karena ia terlalu over dalam mendukung salah satu paslon.

kan sudah jelas ada aturan nya yaitu mengajukan cuti jika mau kampanye, contoh mentri mahfud prabowo atau walikota gibran kampanye pilpres kan cuti tidak menggunakan fasilitas dan kapasitas nya sebagai pejabat.

nyatanya dari 2017 tidak ada yang ribut soal kampanye apa lagi ngajukan judicial review ke MK mengenai presiden boleh memihak atau berkampanye. heboh karena orang2 yang suka ribut buzer2 bayaran rame ngoceh atau partai yang biasanya mengakuisisi jokow sudah tidak bisa memonopoli lagi jadi ribut para buzer nya

[Bitinity]

Tidak mengherankan jika case ini jadi rame akhir2 ini stelah pak Jokowi menjawab pertanyaan wartawan beberapa hari yang lalu. Saya sih mikirnya ini rame karena diawalnya pak Jokowi bilang dan menyarankan para pejabat negara harus netral, tapi kemudian bilang bahwa boleh berpihak beberapa hari yang lalu. Saya melihatnya ini bukan masalah siapa benar siapa salah, bukan masalah pelanggaran aturan atau bukan tapi lebih ke masalah konsistensi dan masalah etika dalam dunia perpolitikan.  Terlepas pak Jokowi itu mau memihak manapun, itu hak beliau, dia mau kampanye untuk paslon tertentu pun itu hak beliau, tapi ya memang harus sesuai dengan undang2 yang berlaku. Akan menjadi salah jika beliau berpihak atau berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Tapi balik lagi ini sebenarnya cuma masalah etika saja kalau menurut saya pribadi, bagaimana seorang presiden memposisikan diri disaat anaknya menjadi salah satu calon.

[SaepulMT]

dalam UU yang di terbitkan 2017 sudah jelaas aturan nya kok
presiden boleh memihak bahkan presiden pun boleh berkampanye so sudah tidak perlu di perdebatkan lagi. dan UU nya di tahun 2017 dan bukan khusus untuk 2024 saja

Hmmm ya boleh kampanye , tapi perlu di catat di UU tersebut ada turunnya A B nya harus dibacakan juga. Di antaranya wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (Paspampres) .Sulit sekali membedakan presiden sebagai warga negara atau sebagai kepala negara disaat dia berkampanye.

[khiholangkang]

Ini jadi rame semenjak buzzer-buzzer & fake news ngeplintir statement Pak Joko. FYI ane bukan pendukung Pak Joko tapi ane merasa perlu ngasih penerangan gegara fake news.
Presiden itu Netralitasnya tidak mutlak, malah ada di grade setelah PNS (keknya udah pernah ane bahas).
Kalo TNI Polri: Nyoblos ga boleh
Kalo PNS: Nyoblos boleh, tapi ga boleh jadi anggota parpol
Kalo Presiden & pejabat yang bukan PNS: boleh nyoblos, boleh jadi kader parpol, tapi ga boleh menyalahgunakan kekuasaan

Nah kemaren Pak Joko ditanya tentang menteri yang jadi capres & cawapres (Prabowo & Mahfud), beliau jawab boleh kampanye tapi tidak dalam kapasitasnya sebagai menteri. Balik ke "ga boleh menyalahgunakan kekuasaan" itu tadi. Nah dia bilang jangankan menteri, Presiden saja boleh memihak dan boleh kampanye karena di undang-undangnya begitu. TAPI, hak tersebut mau dipakai atau tidak itu kembali ke hati masing-masing. Eh malah ramai katanya presiden sudah tidak netral
....

Berkaitan dengan hal ini saya membaca undang-undang ketika ASN tidak netral maka akan di kenakan UU  Pasal 70 dan Pasal 71. Pasal 70 ayat (1), itu hanya penjara 6 bulan dan denda 6 juta, dan  menurut saya harganya tidak begitu mahal untuk pelanggar ini, dan kebanyakan kasus dalam pelanggaran netralitas akan berakhir dengan bias.

Dan masalah kekuasaan atau pengaruh sebagai pejabat negara itu tidak bisa di pisahkan dari seorang pejabat meskipun dia mengambil cuti dalam status pekerjaannya sebagai presiden, misalnya kan pak joko ini sebagai presiden dan dia mengambil cuti untuk memihak pada satu paslon dan melakukan kampanye, tetap saja menurut saya kemanapun dia pergi status sebagai presidennya tetap ada di pak joko, karena itu sangat melekat, jadi netralitas itu untuk pejabat menurut saya ambigu.IMO (yang menjadi ambigu itu fasilitas atas pengaruh dari nama presiden itu sendiri). Tapi jika yang di anggap fasilitas itu adalah, perintahnya terhadap bawahan dalam struktur kenegaraan, atau fasilitas inventaris presiden, dan lainnya yang semacam itu, mungkin saya dapat memahaminya.

Saya lagi mencari konsekuensi bagi pejabat yang menggunakan fasilitas dari negara untuk kampanye di luar cutinya, kemana kita melapor dan konsekuensinya seperti apa bagi pejabat itu, mungkin ada yang ingin membantu untuk menjawab hal ini.

[blue Snow]

Berkaitan dengan hal ini saya membaca undang-undang ketika ASN tidak netral maka akan di kenakan UU  Pasal 70 dan Pasal 71. Pasal 70 ayat (1), itu hanya penjara 6 bulan dan denda 6 juta, dan  menurut saya harganya tidak begitu mahal untuk pelanggar ini, dan kebanyakan kasus dalam pelanggaran netralitas akan berakhir dengan bias.

Karena ketidak netralan mereka itu sudah menguntungkan paslon yang berada di pemerintahan sehingga ketika ketahuan aparat atau pns yang tidak netral tidak bakal diapa-apain sampai selesai tahapan pemilu. ya tidak heran, apa lagi jika pimpinan mereka mengarahkan untuk memilih paslon tertentu sehingga ada loyalitas yang harus mereka jaga untuk tetap patuh kepada perintah pimpinan.