1 Januari 2024 potokopi KTP tidak berlaku lagi

[arjunmujay]

satu lagi catatan ane saat menggunakan IKD selain tidak bisa SS. saat lama tidak saya buka entah itu terlogout atau bagaimana malah minta verifikasi ulang. mau g mau harus ke capil lagi buat verifikasi. lebih ribet menurut ane pakai IKD.

Loh emang ente tidak bikin PIN sendiri? soalnyakan verifikasi ulang di IKD itu hanya berupa PIN yang masuknya lewat email, sehingga ketika dapat itu, si user harus mengganti PIN yang didapat dengan PIN baru. Jadi walau terlog out dan lama tidak dipakai, kita hanya insert PIN baru dan tidak perlu datang ke disdukcapil lagi. Ane aja sudah 3 bulan tidak buka IKD, hari ini pas ane buka terlog out, namun tidak butuh verifikasi lagi, cukup insert PIN aja lalu aplikasi terbuka.

ane bikin pin sendiri om, tapi diawal pembuatan dipandu orang dukcapil yang bertugas. entah gimana saat login ulang pakai pin yang sudah benar muncul notif suruh verifikasi lagi. entah itu bug atau apa pada saat itu. jadi ane langsung ke dukcapil, setelah darisana barulah bisa dibuka kembali IKD ane.
sejak saat itu ane sering-sering buka IKD takut terulang kembali kejadian yang lalu. tapi kalau menurut pengalaman om bluesnow diatas ane malah penasaran ingin coba tak biarkan lagi sampai terlogout sendiri dan coba buka kembali dengan pin yang baru. mudah-mudahan hanya bug saja pada saat itu. jadi tidak perlu ribet ke dukcapil lagi.

[red4slash]

Hanya saja memang kelemahannya saya tidak bisa untuk screenshoot KTP dan itu sedikit merepotkan jika harus melakukan beberapa hal seperti KYC karena memang ketika dokumen fisiknya tidak ada maka memang KYC pun terhambat untuk identitas.

Untuk screenshot memang tidak bisa, Soalnya ane pernah juga diminta poto KTP dan nyoba SS lewat hape tapi tidak bisa. Akhirnya ane akalin dengan scan KTP di tempat potokopi dengan bayar 2000 perak, KTP bentuk PDF tersebut ane SS dan ane jadikan PNG/JPG lalu kedua file (PDF dan PNG) tersebut ane selalu simpan di HP, nanti jika ada sesuatu yang mendesak bisa ane kirim mudah lewat gadget ane. Sebenarnya hal ini jadi kekurangan IKD juga, tapi di sisi lain bagus demi privasi, soalnya di zaman sekarang ini banyak bentuk phising atau malware yang memanfaatkan KTP seseorang untuk tujuan yang tidak baik.

Mungkin cara ini juga bisa saya ikuti mas karena memang untuk sekarang saya juga masih membutuhkan file berupa PNG / JPG yang swaktu-waktu harus digunakan ketika ada keperluan mendesak dan sepertinya memang cara ini adalah sebuah opsi yang bagus yang bisa saya lakukan.
Memang tujuannya adalah untuk privasi tetapi memang untuk kita yang terkadang membutuhkan verifikasi yang berupa gambar ini menjadi sedikit rumit sehingga memang dan nilai plus dan minusnya disini.

Untuk saat ini sudah 5 bulan berarti setelah pembahasan awal dimana 1 Januari di tetapkan fotocopy KTP sudah tidak berlaku lagi tetapi sampai sekarang juga kita masih belum menemukan akses untuk IKD karena dimana dalam beberapa pernyataan dikatakan bahwa ketika kita memiliki IKD kita hanya harus scan saja di mesin khusus pembaca tetapi sampai saat ini di beberapa instansi pemerintahan yang ada saat ini mesin pembaca scan nya saja saya masih belum menemukan bentuknya seperti apa wkwkwk

[Antonas1]

Selama pusat, kantor dan pegawai pemerintahan masih dipenuhi oleh orang-orang gaptek berumur 50 tahun keatas, jangan harap IKD bisa berjalan lancar.

Nih kebiasaan buruk pemerintah:
1. Bikin proyek/program terlalu banyak.
2. Prosedur tetap ribet.
3. Sosialisasi nihil.

Bukan sentimen, tapi fakta lapangan. Bahkan banyak RT/RW/Kades gak ngerti gimana teknisnya. Ada yang udah dijelasin sama petugas kelurahan, malah nanya ke warga yang muda. Saya ngalamin itu, tapi ya saya jawab gak tau aja, timbang ruwet disuruh ngurusin warga lainnya.

[ringgo96]

Selama pusat, kantor dan pegawai pemerintahan masih dipenuhi oleh orang-orang gaptek berumur 50 tahun keatas, jangan harap IKD bisa berjalan lancar.

Nih kebiasaan buruk pemerintah:
1. Bikin proyek/program terlalu banyak.
2. Prosedur tetap ribet.
3. Sosialisasi nihil.

Bukan sentimen, tapi fakta lapangan. Bahkan banyak RT/RW/Kades gak ngerti gimana teknisnya. Ada yang udah dijelasin sama petugas kelurahan, malah nanya ke warga yang muda. Saya ngalamin itu, tapi ya saya jawab gak tau aja, timbang ruwet disuruh ngurusin warga lainnya.

Emang benar inilah yang sering kita temui di lapangan dan banyak pegawai yang sudah tua tidak begitu mengerti tentang IKD, seharusnya pemerintah harus membuat prosedur baru yang tidak ribet untuk mengikuti suatu program yang kita ikuti,dan ini memang harus di pikirkan oleh pemerintah agar kita tidak pusing dalam melakukan suatu program,dan program IKD harus dijalankan dan saat ini program tersebut belum berjalan maksimal.

[GoldMagic]

Selama pusat, kantor dan pegawai pemerintahan masih dipenuhi oleh orang-orang gaptek berumur 50 tahun keatas, jangan harap IKD bisa berjalan lancar.

Nih kebiasaan buruk pemerintah:
1. Bikin proyek/program terlalu banyak.
2. Prosedur tetap ribet.
3. Sosialisasi nihil.

Bukan sentimen, tapi fakta lapangan. Bahkan banyak RT/RW/Kades gak ngerti gimana teknisnya. Ada yang udah dijelasin sama petugas kelurahan, malah nanya ke warga yang muda. Saya ngalamin itu, tapi ya saya jawab gak tau aja, timbang ruwet disuruh ngurusin warga lainnya.

Bisa jadi memang permasalahan nya di situ gan karena pemerintah tidak mengupgrade para pegawai yang mana harus di bantu sama anak melenial,memang ini pakta lapangan nya saya setuju .

Dan sering saya menyarankan tentang apa saja dan saya bilang tuh misal si A bisa di bidang ini boleh lah dia di ajak bergabung ( dan jawaban orang tersebut cukup mengejutkan,tidak perlu kata nya karena jika ngambil orang baru lagi otomatis kita para senior harus mengajari orang baru tersebut dan ini akan memakan waktu dan juga akan menambah pekerjaan kita,dan dia bilang sudah saja gak usah diganti sama yang baru atau anak muda karena kita-kita ini sudah bekerja bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun lamanya 😅🤦),intinya dia takut kalah saing jika ada anggota baru.
Paktanya seperti itu....

[Furious 7]

Emang benar inilah yang sering kita temui di lapangan dan banyak pegawai yang sudah tua tidak begitu mengerti tentang IKD, seharusnya pemerintah harus membuat prosedur baru yang tidak ribet untuk mengikuti suatu program yang kita ikuti,dan ini memang harus di pikirkan oleh pemerintah agar kita tidak pusing dalam melakukan suatu program,dan program IKD harus dijalankan dan saat ini program tersebut belum berjalan maksimal.

Sebenarnya dalam hal ini saya rasa jangan salahkan masyarakat tentang mereka yang memang tidak paham apa itu IKD karena bagaimanapun juga sampai saat ini tidak ada sosialisasi secara menyeluruh tentang IKD. Mungkin di daerah besar itu pernah dilakukan tetapi yang saya rasakan saat ini di daerah atau mungkin kecamatan yang saya tinggali tidak ada yang pernah melakukan sosialisasi untuk IKD sehingga tidak salah ketika Masyarakat tidak mengerti apa itu IKD karena bisa saja para pejabat di kalangan RT/RW/Desa atau bahkan kecamatan sekalipun bisa saja ada yang masih belum paham apa itu IKD dan bagaimana cara kerjanya.

Selain itu, untuk saat ini ketika utas ini di buat OP di awal Januari karena memang berlaku nya dari awal tahun ini sampai sekarang bulan Agustus masih belum ada alat atau infrastruktur yang menunjang tentang pengelolaan IKD sampai sekarang dan dengan kondisi ini maka sudah pasti fotokopi tentang data-data yang harus di urus seperti KTP, KK atau bahkan lainnya itu masih akan terus berlangsung yang artinya konsep IKD yang ingin di usung ini sudah mangkrak dan bisa saja ini akan menjadi kegagalan.

[bisnisali16]

Selain itu, untuk saat ini ketika utas ini di buat OP di awal Januari karena memang berlaku nya dari awal tahun ini sampai sekarang bulan Agustus masih belum ada alat atau infrastruktur yang menunjang tentang pengelolaan IKD sampai sekarang dan dengan kondisi ini maka sudah pasti fotokopi tentang data-data yang harus di urus seperti KTP, KK atau bahkan lainnya itu masih akan terus berlangsung yang artinya konsep IKD yang ingin di usung ini sudah mangkrak dan bisa saja ini akan menjadi kegagalan.

Mohon maaf nih Pemerintah kita saja bikin ribuan aplikasi yang rumit dan ribet serta tidak terintegrasi antara satu dan lainnya lantas bagaimana mereka berbicara mengenai IKD dan sistem digitalisasi seperti negara lain? Saya kira jika korupsi masih tidak bisa diberantas jangan harap bikin surat-surat bisa tanpa harus fotocopy ini itu lagi. Seingat saya dulu sempat ada yang bilang bahwa aplikasi di Pemerintahan itu harganya bisa sampe miliaran, masuk ke tender terus vendor yang menang nyarinya yang paling murah mungkin seharga puluhan juta. Ya jadilah aplikasi asal jadi dengan sistem yang amburadul. Jangan tanya kemana sisa uangnya. Seingat saya memang ada vendor yang mengaku di sosmed bahwa mereka hanya dikasih sekitar 30-40juta untuk aplikasi yang di lelang tendernya itu nilai proyeknya ratusan juta bahkan miliaran.