Indonesia pakai data blockchain untuk vonis pendanaan terorisme via Kripto USDT

[MArsland]

Pada April 5, 2026 kemarin TRM Labs yaitu sebuah blockchain intelligence merilis informasi soal PPATK menangkap 3 tersangka yang dipastikan terlibat dalam mendanai terorisme pakai cryptocurrency $49.000 USDT kalau dirupiahkan sekitar RP 800 jt dan masuk jadi salah satu kasus pertama di Asia Tenggara. 3 tersangka itu hanya berperan sebagai penyedia logistik keuangan saja bagi kelompok teroris. Jadi skemanya seperti gambar dibawah: Mengumpulkan dana - deposit exchange lokal - convert ke stable coin USDT jaringan Tron - wallet-wallet yang terkait dengan jaringan ISIS di Suriah.

Kasus ini sebenernya terjadi pada tahun 2024/25 namun kini jadi sorotan. Menurut ane ini menjadi bukti bahwa blockchain dengan sifat blockchain yang publik dan transparan justru membantu pelacakan kejahatan, beda loh sama sistem perbankan tradisional yang datanya  bersipat privat. Meskipun tentu di crypto ada yang privacy kayak pake Mixer atau coin Monero dan Zcash.

Alhasil keberhasilan pemerintah ini imbasnya regulasi kripto di Indonesia jadi ketat, dan dapat di lihat sejak 10 Januari 2025 perubahan besar mulai dari pengawasaan Bappebti pindah OJK, KYC, dan transaksi di atas $50K langsung wajib dilaporkan ke pihak Direktorat Pajak. Semua dalam pengawasan ketat dan kemarin kalau gak salah ane juga liat Indonesia rilis stable coin resmi oleh BI. Ane rasa ini juga hubungannya dengan regulasi supaay lebih terkontrol.

Gimana tanggapan kalian? Apakah regulasi yang semakin ketat ini dianggap positif atau justru memberatkan industri kripto?

Sumber Bacaan Global: www.trmlabs.com dan Cointelegraph
Sumber Bacaan Lokal: radarmalioboro, Coinvestasi, BeInCrypto ID, dan Bittime
Sumber Gambar : trmlabs dan Bittime

[Luzin]

3 tersangka itu hanya berperan sebagai penyedia logistik keuangan saja bagi kelompok teroris. Jadi skemanya seperti gambar dibawah: Mengumpulkan dana - deposit exchange lokal - convert ke stable coin USDT jaringan Tron - wallet-wallet yang terkait dengan jaringan ISIS di Suriah.

Sebenarnya kalau ISIS juga tidak kaget karena memang Densus 88 pernah masuk TV pengrebekan dan penangkapan orang orang indonesia yang tergabung dalam teroris ISIS. Yang terkejut apakah mereka sebodoh itu,  . Kenapa ga pakai Mixer dalam melakukan transaksi biar badan cyber lebih tertantang buat mencari data dan meruntutkan lalu bisa ketemu orangnya. Kalau lihat bagain ini terlalu sangat sederhana pantesan bisa terdeteksi. LOL.

Semua dalam pengawasan ketat dan kemarin kalau gak salah ane juga liat Indonesia rilis stable coin resmi oleh BI. Ane rasa ini juga hubungannya dengan regulasi supaay lebih terkontrol.

Adakah sumber resmi om? Semenjak Prabowo jadi presiden saya lihat tidak ada perkembangan rupiah digital. Tidak ada tindak lanjut proyek mata uang digital dari zaman Jokowi. Awalnya gembor gembor dan sudah rilis blue print whitepaper roadmap tapi hingga hari ini nol perkembangannya. Ataukah ada proyeek lain yang baru dari pemerintah yang saya tidak tahu?  Ini Link dari BI: https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/default.aspx
Sementar adi forum ini dibahasa di BI Terbitkan Rupiah dalam bentuk Digital threadnya tenggelam sudah sejak 2021

Gimana tanggapan kalian? Apakah regulasi yang semakin ketat ini dianggap positif atau justru memberatkan industri kripto?

Tentu dua arah yang terjad menguntungkan dan merugikan. Postifnya regulasi yang akan dibuat semakin jelas jadi dukungan pemerintah terhadap industr crypto semakin besar. Sehingga crypto tentu memiliki akses berkembang lebih besar. Ruginya bagi yang menginginkan privasi dalam perkembangannya itu akan semakin sulit.  IMO

[retreat]

Pada April 5, 2026 kemarin TRM Labs yaitu sebuah blockchain intelligence merilis informasi soal PPATK menangkap 3 tersangka yang dipastikan terlibat dalam mendanai terorisme pakai cryptocurrency $49.000 USDT kalau dirupiahkan sekitar RP 800 jt dan masuk jadi salah satu kasus pertama di Asia Tenggara. 3 tersangka itu hanya berperan sebagai penyedia logistik keuangan saja bagi kelompok teroris. Jadi skemanya seperti gambar dibawah: Mengumpulkan dana - deposit exchange lokal - convert ke stable coin USDT jaringan Tron - wallet-wallet yang terkait dengan jaringan ISIS di Suriah.

Jika kita melihat aturan sekarang ini, PPATK mengawasi ketat transaksi aset kripto di Indonesia khususnya yg masuk melalui jaringan exchange itu akan langsung di pantau oleh PPATK untuk bisa menghindari kasus pencucian duit, korupsi, narkoba, dll. Bahkan lebih dari sekedar monitoring, sekali wallet kita terindikasi dengan wallet exchange, maka DJP bisa langsung mengaitkan itu dengan identitas kita untuk kepatuhan pajak.



Dalam hal ini exchange mempunyai tanggung jawab untuk patuh terhadap regulasi pemerintah, sehingga PPATK bisa leluasa untuk tracking  melalui alamat wallet dan riwayat aktivitas di blockchain. Jadi transaksi apapun yg berkaitan dengan exchange yg memberlakukan KYC, maka akan bisa dengan mudah untuk di monitoring dan diungkap identitas dari yg bersangkutan.

beda loh sama sistem perbankan tradisional yang datanya  bersipat privat.

Justru data perbankan itu bersifat lebih terbuka untuk penegakan hukum, bahkan monitoringnya jauh lebih ketat pada sistem perbankan. Itu kenapa orang-orang tersebut menggunakan USDT untuk menghimpun dana, mereka kira pengawasan PPATK lebih longgar jika mereka menghimpun dana dan mengirimkannya via exchange, tapi kenyataannya justru sama saja.

Alhasil keberhasilan pemerintah ini imbasnya regulasi kripto di Indonesia jadi ketat, dan dapat di lihat sejak 10 Januari 2025 perubahan besar mulai dari pengawasaan Bappebti pindah OJK, KYC, dan transaksi di atas $50K langsung wajib dilaporkan ke pihak Direktorat Pajak. Semua dalam pengawasan ketat

Pengetatan pengawasan crypto di Indonesia itu sejalan dengan perkembangan industri crypto nasional yang sangat cepat, sehingga transaksi dan investasi crypto dalam negeri perlu untuk diawasi supaya tetap berada dalam kepatuhan hukum dan perlindungan pengguna. Apalagi status crypto sudah tidak sekedar komoditas lagi tapi aset keuangan digital yg berada langsung dibawah pengawasan OJK, sehingga aturannya jadi lebih ketat dan seluruh pengguna lebih sadar untuk penggunaan crypto yang semestinya bukan untuk tujuan penipuan, terorisme, dll.

dan kemarin kalau gak salah ane juga liat Indonesia rilis stable coin resmi oleh BI. Ane rasa ini juga hubungannya dengan regulasi supaay lebih terkontrol.

Lebih tepatnya Digital Rupiah. Ini produk CBDC yang diluncurkan oleh Bank Indonesia untuk merespon trend global soal CBDC. Proyek Digital Rupiah ini bahkan sudah diluncurkan dari tahun 2022 dan akan diluncurkan katanya tahun 2024, 2 tahun lalu, tapi sampai hari ini perkembangannya tidak ada sama sekali. Sampai sekarang itu hanya menjadi sekedar whitepaper saja tanpa implementasi lebih lanjut. Mungkin pemerintah lagi sibuk mengurusi program-program jumbo mereka dan melihat Digital Rupiah ini belum jadi fokus utama.

[Chikito]

Menurut ane ini menjadi bukti bahwa blockchain dengan sifat blockchain yang publik dan transparan justru membantu pelacakan kejahatan, beda loh sama sistem perbankan tradisional yang datanya  bersipat privat. Meskipun tentu di crypto ada yang privacy kayak pake Mixer atau coin Monero dan Zcash.

Alhasil keberhasilan pemerintah ini imbasnya regulasi kripto di Indonesia jadi ketat, dan dapat di lihat sejak 10 Januari 2025 perubahan besar mulai dari pengawasaan Bappebti pindah OJK, KYC, dan transaksi di atas $50K langsung wajib dilaporkan ke pihak Direktorat Pajak. Semua dalam pengawasan ketat dan kemarin kalau gak salah ane juga liat Indonesia rilis stable coin resmi oleh BI. Ane rasa ini juga hubungannya dengan regulasi supaay lebih terkontrol.

Ya memang agak miris melihat USDT sebesar $49.000 dipakai untuk pendanaan teroris. Saya salut dengan kerja keras PPATK, karena melacak crypto itu tidak mudah kalau dibanding ngelacak fiat di bank. Kalau di Bank, PPATK gampang sudah ada notif jika transaksi yang mencurigakan sedangkan di crypto, prosesnya gak gampang, karena kerja mereka bisa 3x lipat, mereka harus meneliti blockchain dulu, lalu ke tanya data ke exchange lalu ke Bank. Sedangkan Fiat, yang cukup dapat Notif dari Bank langsung dinoted.

btw, angka $49k USDT untuk pendanaan teroris sih saya rasa sangat kecil sekali kalau dibanding terlacaknya billion dollar AS atau Fiat di luar sono. Tetap aja uang fiat menjadi alat transaksi kiminal no.1 yang banyak dipakai penjahat, mereka pakai metode canggih untuk cuci uang, sedangkan penggunaan crypto, ya saya rasa masih sangat kecil karena memang agak teknis sedikit dibanding pake Fiat IDR, atau USD.

jadi kalau kata orang crypto banyak dipakai untuk pendanaan teroris itu salah besar, karena uang Fiat tradisional lah yang masih banyak dipakai untuk kejahatan selama ini.

[MArsland]

beda loh sama sistem perbankan tradisional yang datanya  bersipat privat.

Justru data perbankan itu bersifat lebih terbuka untuk penegakan hukum, bahkan monitoringnya jauh lebih ketat pada sistem perbankan. Itu kenapa orang-orang tersebut menggunakan USDT untuk menghimpun dana, mereka kira pengawasan PPATK lebih longgar jika mereka menghimpun dana dan mengirimkannya via exchange, tapi kenyataannya justru sama saja.

Izin meluruskan yang ane maksud data private soal perbankan karena memang hanya bisa dilihat oleh orang tertentu saja seperti pihak bank. Sedangkan masyarakat umum tidak bisa melacak transaksi seseorang dengan mudah kalau gak punya akses ke ordal di perbankan. Di Blockchain siapa saja bisa mentrack transaksinya tapi tidak dengan identitasnya oleh karena itu kerjasama pihak PPATK dan exchange lokal jadi tahu siapa pemilik addres tersebut apalagi si tersangka cuma pake jaringan tron bukan jaringan Zcash maupun Monero. Gitu gan hehe