Bisakah Bank Indonesia Mengikuti Langkah Swiss dalam Adopsi Bitcoin?

[MArsland]

Sebagai pembuka bahwa sekarang ditengah ketatnya persaingan antara bank pastinya menuntut adopsi baru yang tingkat dampaknya memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah. Kali ini hal positif datang dari Bank Swiss BancaStato telah resmi mengintegrasikan Bitcoin ke system pembayaran mereka. Ane tahu Swiss sudah lama ramah bitcoin dan cryptocurrency oleh sebab itu bisa gak Indonesia ke depannya melakukan hal sama?


Seperti yang kita tahu bukan hal baru dimana kepercayaan intitusi besar terhadap bitcoin meningkat selama beberapa tahun terakhir di mana mana khususnya di barat, namun tidak semua bank mengambil langkah tersebut karena tetap berhati hati akan resikonya. Kita bisa melihat efek domino saat bank A mengintergrasikan bitcoin dan bank B tidak. Misalnya Konsumen yang mengajukan permintaan pasti lebih memilih bank A karena proses kepemilikan bitcoin jadi lebih sederhana yaitu :
Bank -> beli Bitcoin
Sedangkan konsumen yang ingin membeli bitcoin melalui bank B akan melalui proses rumit yaitu:
Bank -> transfer ke exchange -> beli BTC -> kirim ke wallet.

Pengantar di atas jadi sebuah proses percepatan adopsi, namun hal itu juga telah bertentangan dengan semangat decentralisasi kan?
Apakah masih terlalu dini untuk indonesia?
Kalau misalnya bank kayak BCA, Mandiri, BRI dll menyediakan Jual Bitcoin, Kalian Bakal Pakai gak?
Atau ada hal lain yang perlu kita khawatirkan misalnya dari segi edukasi?

Menarik untuk didiskusikan.

[Luzin]

Pengantar di atas jadi sebuah proses percepatan adopsi, namun hal itu juga telah bertentangan dengan semangat decentralisasi kan?
Apakah masih terlalu dini untuk indonesia?
Kalau misalnya bank kayak BCA, Mandiri, BRI dll menyediakan Jual Bitcoin, Kalian Bakal Pakai gak?
Atau ada hal lain yang perlu kita khawatirkan misalnya dari segi edukasi?

Menarik untuk didiskusikan.

Jelas di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa crypto hanya dipakai sebagai komoditas. Jika menelaah mengenai adopsi disini cukup luas sebenarnya. Karena pada dasarnya pegertian adopsi adalah

The term “crypto adoption” refers to the growing integration of cryptocurrencies such as bitcoin, solana, and USDT stablecoins into everyday financial and digital activities. This can include using crypto for payments, investment, remittances or accessing decentralized applications. Adoption also extends to businesses accepting crypto, financial institutions offering related services and governments exploring blockchain for public infrastructure.

Secara singkat mungkin artinya meningkatnya integrasi mata uang kripto seperti bitcoin, solana, dan stablecoin USDT ke dalam kegiatan keuangan dan digital sehari-hari. Ini dapat mencakup penggunaan kripto untuk pembayaran, investasi, pengiriman uang, atau mengakses aplikasi terdesentralisasi. Adopsi juga mencakup bisnis yang menerima kripto, lembaga keuangan yang menawarkan layanan terkait, dan pemerintah yang mengeksplorasi blockchain untuk infrastruktur publik.

Jadi jelas kalau dijadikan alat transaksi itu melanggar UU. Indonesia prnah punya blue print yang entah bagaimana kelanjutannya mengenai rupiah digital. Saya pikir adopsi teknologinya bisa saja dilakukan bahkan nampaknya ada juga beberapa inovasi tknologi melalui sistem blokchain. Dikatakan dini sebenarnya juga tidak tapi memang SDA kita belum banyak yang melakukan itu. Jika Bank indonesia menyedian jual beli Bitcoin saya tidak akan pakai. Kemudian dari segi edukasi crypto indonesia melalui OJK telah membuat UU mengenai influencer dan ini sedikit memberikan perlindungan hukum pada user pemakai karena edukasi kita saat ini yang ditunjukan seringnya ke aktifitas mewah untuk mnarik user baru.
CMIIW

Sumber: https://www.forbes.com/sites/digital-assets/article/what-is-crypto-adoption/

[ryzaadit]

Nah, gak bakal mungkin. Mengenai alat pembayaran yang dapat diperbolehkan udah dijelasin @Luzin.

Rupiah ke Rp.18,000 ajh udah digoreng abis-abis an ama semua orang, kalau ada opsi sistem pembayaran lainnya selain Rupiah itu bakal bikin pengunaan rupiah bakal semakin berkurang. Sekarang ajh kita lagi butuh banget use-case atau orang-orang yang memakai/hold rupiah dari pelemahan rupiah, kalau untuk kayak gini ane pribadi berpikir gak bakal bisa dan gak bakal mungkin.

Kalau adopsi pembayaran Rupiah (Versi Digital) menggunakan Blockchain yang di backup 1:1 dan dikeluarkan oleh BI itu sendiri mungkin bisa aja karena walau dalam bentuk digital currency-nya masih Rupiah. Tapi kalau currency selain Rupiah sebegai alat pembayaran gak bakal mau mereka.

[red4slash]

Kalau adopsi pembayaran Rupiah (Versi Digital) menggunakan Blockchain yang di backup 1:1 dan dikeluarkan oleh BI itu sendiri mungkin bisa aja karena walau dalam bentuk digital currency-nya masih Rupiah. Tapi kalau currency selain Rupiah sebegai alat pembayaran gak bakal mau mereka.

Kalo gasalah wacana ini pernah ada mas di beberapa tahun lalu ketika ramainya CBDC, negara kita ikutan nyiptain Proyek Garuda tetapi saya gak ngikutin lagi perkembangannya  karena ini sudah beberapa tahun lalu tetapi masih belum keliatan hilalnya.

Untuk masalah awal yang disampaikan MArsland itu sudah terjawab langsung oleh om Luzin jadi untuk sekarang dan mungkin kedepannya akan tetap seperti itu karena sekalipun negara kita masih cukup ramah sebenarnya terhadap kripto apalagi dengan terobosan dalam sosialisasi dll. Memperlihatkan bahwa kita masih welcome tetapi hanya sebagai aset komoditas bukan mengarah kepada alat pembayaran yang sah. Ribet urusannya jika ini dijadikan alat pembayaran yang sah karena regulasi, belum fatwa. Kasihan pemerintah kita udah banyak tugasnya buat "projek" lain  

Selain itu dengan ingin mengembangkan CBDC dengan proyek garuda nya ini juga akan bertentangan jika pada akhirnya BI ingin melakukan pendekatan yang sama dengan Swiss karena sejak awal fokus kita adalah untuk centralisasi bukan sebaliknya.

[retreat]

Apakah masih terlalu dini untuk indonesia?

Kalau dibilang terlalu dini tidak juga, karena sekarang ini sudah ada beberapa bank di negara lain yang cukup friendly terhadap Bitcoin. Namun masalahnya adalah UU Perbankan kita dengan UU di Swiss itu berbeda. UU Perbankan kita itu mengatur ketat terhadap operasional perbankan, bisa dilihat dari UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:

Bank Umum dilarang :

•    melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c ;
•    melakukan usaha perasuransian ;
•    melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7

Jadi perbankan tidak bisa sembarangan untuk mengintegrasikan cryptocurrency ke perusahaan mereka karena ada pengawasan dari OJK dan UU yang membatasi mereka. Hal ini juga sebelumnya sudah dibahas oleh Ketua OJK, kalau perbankan tidak boleh memfasilitas jual-beli aset crypto.

Kecuali ada aturan baru yang terbit yang memperbolehkan lembaga keuangan untuk memegang, memperdagangkan, dan mengelola aset crypto, hal ini boleh saja, namun sampai sekarang pemerintah kita belum fokus ke arah sana, sehingga untuk perdagangan aset crypto masih harus melalui exchange.

[khiholangkang]

Di Indonesia tidak mungkin menggunakan alat tukar lain selain rupiah, kita sudah mengetahui itu bersama karena UU sudah mengaturnya dengan ketat, kecuali ada amandemen di kemudian hari, tapi itu tidak mungkin menurut saya, mengikuti Siwiss tentu saja sangat jauh teringgal.

Tapi ada pilihan jika kita ingin melakukan transaksi menggunakan Kripto untuk membeli sesuatu secara langsung, salah satunya menggnakan Bitget Wallet dimana di dalam aplikasi ini bisa menggunakan stablecoin yang kita miliki menggunakan QRIS untuk melakukan pembayar di Merchant, bahkan bisa menggunakan aplikasi itu bisa top up pulsa/kuota langsung, dengan cara mereka bekerja sama dengan infrastruktur lokal yang sudah memiliki izin payment gate away.

Ini salah satunya yang bisa di lihat sekarang, sepertinya belum update lagi mengenai QRIS, tapi banyak kabarnya bahwa mereka sudah teersedia.

[kawetsriyanto]

Kalau misalnya bank kayak BCA, Mandiri, BRI dll menyediakan Jual Bitcoin, Kalian Bakal Pakai gak?
Atau ada hal lain yang perlu kita khawatirkan misalnya dari segi edukasi?

Kalaupun bank menyediakan jual beli Bitcoin, kemungkinan orang-orang tetap lebih memilih beli di exchange lokal karena mereka lebih mudah untuk jual-beli Bitcoin di situ. Fee transaksi kemungkinan tetap lebih murah dibanding dengan yang ditawarkan bank. Plus lebih mudah ditukar dengan koin lainnya kalau di exchange.

Jelas di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa crypto hanya dipakai sebagai komoditas. ~~
Jadi jelas kalau dijadikan alat transaksi itu melanggar UU. ~~

Ya, Bitcoin ataupun koin crypto lainnya memang hanya untuk aset digital, tidak diperkenankan untuk alat transaksi.
Nampaknya ide @MArsland tidak sama dengan langkah bank Swiss yang mengintegrasikan Bitcoin ke sistem payment, tapi lebih ke menjadi penyedia Bitcoin untuk user bank nya. Hanya saja kecil kemungkinan bank mau malakukan ini karena orang-orang jelas lebih akan memilih tetap beli ke exchange. Terlalu mudah dipantau pajaknya kalau beli via bank. 

Indonesia prnah punya blue print yang entah bagaimana kelanjutannya mengenai rupiah digital. Saya pikir adopsi teknologinya bisa saja dilakukan bahkan nampaknya ada juga beberapa inovasi tknologi melalui sistem blokchain.

Kalau untuk bank sendiri, katanya untuk adopsi teknologi blockchain, masih dalam tahap eksplorasi dan uji coba. Ya kita tunggu saja kelanjutannya seperti apa.
IMO, Rupiah digital baru dimungkinkan kalau teknologinya sudah diadopsi.

[Chikito]

Sebagai pembuka bahwa sekarang ditengah ketatnya persaingan antara bank pastinya menuntut adopsi baru yang tingkat dampaknya memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah. Kali ini hal positif datang dari Bank Swiss BancaStato telah resmi mengintegrasikan Bitcoin ke system pembayaran mereka. Ane tahu Swiss sudah lama ramah bitcoin dan cryptocurrency oleh sebab itu bisa gak Indonesia ke depannya melakukan hal sama?

Jelas tidak bisa karena melanggar UU seperti dijelaskan di atas.

Tapi, tidak menutup kemungkinan bank-bank di Indonesia memanfaatkan hype crypto ini untuk menempatkan diri mereka sebagai "alat penyimpanan" saja.

Saat ini ada 2 bank yang melakukan penyimpanan dana crypto (Bank Artha Graha Internasional dan satunya bank BUMN yg dirahasiakan OJK) dan 5 bank sebagai pengelola: [1],

dan hingga saat ini ada 18 bank resmi yang bisa dipakai untuk mengelola kripto [2]. Jadi ya, walau tidak secara langsung bank terlibat, namun bank indonesia ini sudah lumayan ramah buat crypto loh. Pemerintah dan Bank di Indonesia ini sangat mendukung ekosistem kripto walau bukan sebagai alat pembayaran, tapi sebagai digital aset komoditas yang dapat diperjual belikan.

[1]. https://www.instagram.com/p/DTxGmaJkbYP/
[2]. https://bappebti.go.id/bank_penyimpan_margin

[MArsland]

Kalau misalnya bank kayak BCA, Mandiri, BRI dll menyediakan Jual Bitcoin, Kalian Bakal Pakai gak?
Atau ada hal lain yang perlu kita khawatirkan misalnya dari segi edukasi?

Kalaupun bank menyediakan jual beli Bitcoin, kemungkinan orang-orang tetap lebih memilih beli di exchange lokal karena mereka lebih mudah untuk jual-beli Bitcoin di situ. Fee transaksi kemungkinan tetap lebih murah dibanding dengan yang ditawarkan bank. Plus lebih mudah ditukar dengan koin lainnya kalau di exchange.

Jelas di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa crypto hanya dipakai sebagai komoditas. ~~
Jadi jelas kalau dijadikan alat transaksi itu melanggar UU. ~~

Ya, Bitcoin ataupun koin crypto lainnya memang hanya untuk aset digital, tidak diperkenankan untuk alat transaksi.
Nampaknya ide @MArsland tidak sama dengan langkah bank Swiss yang mengintegrasikan Bitcoin ke sistem payment, tapi lebih ke menjadi penyedia Bitcoin untuk user bank nya. Hanya saja kecil kemungkinan bank mau malakukan ini karena orang-orang jelas lebih akan memilih tetap beli ke exchange. Terlalu mudah dipantau pajaknya kalau beli via bank. 

Ini yang ane maksud, integrasi bitcoin di Bank itu dengan sistem pembelian dari Bank -> beli Bitcoin (1 langkah). Kalau soal pemantauan yang transaksi di exchange lokal berizin juga tidak luput dari pengawaan otoritas pusat.

Untuk sekarang memang terlihat mustahil atau tidak akan teralisasikan. Mengambil contoh bank swiss hanya sebagai gambaran apakah 5 sampai 10 tahun ke depan bank bank di dunia termasuk indonesia pun ikut melakukannya. Mengingat tingkat persaingan penggunaan bank menuntut inovasi. Di sektor perbankan, kebanyakan inovasi datang dari negara negara maju kayak AS, Swiss, Uni Emirat Arab, Singapur dll. Apalagi AS yang sekarang sedang menunggu CLARITY Act bisa jadi salah satu faktor yang membuat banyak bank untuk mempertimbangan intergrasi aset digital termasuk bitcoin ke dalamnya.