Bitcoin Forum

Bagaimana tanggapan anda dengan adanya berita terbaru di beberapa situs currencies di indonesia, berikut berita yang saya lansir dari cnbc Indonesia, dengan tegas terus untuk menolak keuangan digital yang sudab beredar.

Berikut berita dengan direct link : https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210225105616-37-226049/bos-bi-bitcoin-tidak-boleh-sebagai-alat-pembayaran-yang-sah

Tak khayal Indonesia kini sangat memperhatikan ekonomi dalam bentuk digital dan dengan sergap ahli ekonomi pemerintah melakukan suspend di beberapa metode pembayaran di beberapa situs, bahkan yang sedang trend saat ini seperti market binance pun menjadi salah satu korban suspend payment dari otoritas keuangan Indonesia. Apakah akan terus seperti ini masalah currencies di indonesia,

Sudah biasa:
Dilema undang undang pelarangan bitcoin sebagai alat pembayaran (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5215093.0)
Bank Indonesia melarang Bitcoin sebagai alat pembayaran (https://bitcointalk.org/index.php?topic=2190953.0)
Kenapa indonesia tidak akui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah?? (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5065174.0)
alat pembayaran (https://bitcointalk.org/index.php?topic=2494392.0)

Disyukuri saja masih bisa jual beli di Ind*d*x, daripada di beberapa negara lain, punya "saldo" saja kalau ketahuan bisa kena hukuman.

efek domino dari negeri cina sangat kuat dampak nya pada Indonesia.  bahkan saya mendengar BI berencana menggunakan blockchain dari platform yang sudah ada (kemungkinan stellar).  yang jadi pertanyaan nya bagaimana nasib mata uang kripto yang lain seperti Binance, apakah blokir nya akan di buka..

Sudah dari dulu berita tentang cryptocurrency menyebar di negara kita bukan kali pertama BI mau mengeluarkan mata uang digital, dari dulu juga pernah ada isu seperti ini, menurut saya cuman perkembangan dan isu yang lagi booming aja, saat harga bitcoin naik selalu ada isu tentang mata uang digital atau apa yang akan diterbitkan oleh BI, namun hanya beberapa hari saja terus meredup kembali dan entah kapan sampai begini terus menerus.

Apa cuma saya yang gagal fokus dengan judul thread ini hingga mbaca bolak balik antara judul dan isi thread dan berita di link.  ???

Mungkin yang dimaksud berita yang ini kali ya,
source: BI Bakal Terbitkan Mata Uang Digital Bank Sentral (https://money.kompas.com/read/2021/02/25/120638426/bi-bakal-terbitkan-mata-uang-digital-bank-sentral)

Ini sudah lama sih, kalau crypto di Indonesia di Indonesia hanya legal sebagai aset komiditas dan tidak legal sebai alat transaksi pembayaran.

Betul nih suhu, apalagi sekarang di Indonesia sudah ada beberapa exchanges yg terdaftar di Bappebti.  ;D

Kalau saya lihat, ini juga salah satu upaya pemerintah mensupport exchange lokal terutama yang sudah terdaftar di Bappebti; kalau sekiranya Binance (semisal membuka cabang Binance Indonesia) memenuhi syarat dan mangantongi izin dari Bappebti sebagaimana yang lainnya, saya yakin exchange tersebut juga tidak akan di suspend aktifitas marketnya di Indonesia.

---

Ya, Judul dengan isi link di thread sepintas memang tidak nyambung;
Kalau saya lihat di berita aslinya, nampaknya pernyataan "BI akan terbitkan Rupiah Digital" itu masih dalam satu acara: CNBC Indonesia Economic Outlook 2021 namun berita yang dimuat di CNBC Indonesia itu dibuat terpisah menjadi beberapa link.
Dan kalau mau nyambung dengan judul thread, mestinya link yang pertama berikut ini dicantumkan juga:

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210225110939-37-226052/breaking-news-bi-akan-terbitkan-rupiah-digital (25 February 2021 11:13)
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210225105616-37-226049/bos-bi-bitcoin-tidak-boleh-sebagai-alat-pembayaran-yang-sah (25 February 2021 11:15)

Berita di bagiah akhir itu mungkin yang membuat Bos BI ngomong gitu,


Apa iya bitcoin akan digunakan sebagai mata uang?,

IMO, bitcoin tidak serta merta akan dijadikan mata uang, jeblek gitu, bisa jadi bitcoin akan digunakan backed dari Rupiah, dollar, euro, dsb, seperti dulu mereka gunakan Emas. 

Mungkin bisa baca sejarah uang kertas > https://www.kelaspintar.id/blog/edutech/memahami-asal-usul-uang-7875/


Jadi, pahami sejarah itu dulu. Tidak perlu sih terbitkan mata uang digital rupiah segala, kan sudah ada internet bangking, sejenis ovo, gopay dan teman-teman lainnya,

kalau menurut saya Negara ini perlu untuk membuat suatu badan yang mengurus bitcoin sebagai layaknya emas, seperti Antam (tambang emas), dll. Mengapa?, karena negara sudah mengakui bitcoin sebagai komoditas, untuk itu manfaatkan untuk mendapatkan pemasukan negara, jangan setengah-setengah, mumpung yang lain belum, kapan lagi Indonesia sebagai yang terdepan, jangan ngekor terus.

Sama, sempet agak miring saya.

Indonesia sih dari dulu kalo mau bikin sesuatu sukanya anget-anget tai ayam, begitu juga soal crypto dan regulasinya, serba nanggung.
Nasib marketplace/exchanger yang diblokir ini bisa-bisa sama kayak investor asing mau bikin pabrik di Indonesia, pas udah buka langsung dipersulit.
Tapi gak bisa dipungkiri, kebijakan blokar blokir ini malah justru akan menguntungkan marketplace lokal.

iya binance sekarang kena suspend gak WD nya doang melainkan websitenya juga namun masiha ada Tokocrypto anak binance  :D yg udah pegang ijin dan pastinya low fee  :D

kalau stable coin bentuk rupiah keknya udh ada BIDR dan IDK kalau gk salah https://idkfoundation.org/

Kan sudah ada Bappebti Om yang tujuannya adalah untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut dengan perdagangan komoditi baik itu di pengawasan, regulasi dan perizinan. Apakah masih perlu badan khusus lainnya hanya untuk mengurus bitcoin atau cryptocurrency Om ?

Kalau tentang pemasukan negara, ane rasa pemberlakuan pajak penghasilan dari perdagangan aset cryptocurrency selama ini juga telah diterapkan yang mana itu dibebankan pada trader untuk setiap penjualan dan pembelian aset di exchange. Hanya saja kami tidak pernah tahu berapa besaran uang yang dibayarkan oleh exchange terdaftar di Bappebti sebagai pajak penghasilan dari perdagangan.

Ane malah berpikir jika Indonesia memiliki badan khusus yang menanggulangi masalah cryptocurrency maka para trader akan dihadapkan dengan aturan-aturan baru yang menguntungkan pemerintah dari segi finansial dan salah satunya mungkin pemberlakukan pajak yang lebih besar. Ini akan sangat tidak di inginkan oleh trader umumnya.

Ya bappeti dari segi perdagangan, maksud saya seperti Pertambangan atau seperti pengelolaan minyak (drilling), batubara dan urusan tetek bengek ESDM yang menghasilkan bisa trliunan rupiah gitu.

masalahnya excanger luar yang diblokir sedangkan punya indonesia aman - aman saja saat ini, apa mungkin pengaruh exchange lokal yang meminta kepada kominfo untuk memblokir exchange luar, sebelum binance diblokir market huobi sudah lebih dahulu diblokir di Indonesia, entah alasan apa yang membuat kedua market global terbesar harus diblokir di Indonesia, apa karena persaingan dengan market lokal atau entah kenapa belum ada alasan yang jelas.

Kalau sekedar untuk membuka semisal untuk keperluan trading dengan cryptocurrency atau transfer aset kripto, websitenya masih bisa diakses dengan sedikit memodifikasi/mapping IP address-nya, silahkan cek di sini caranya:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5264589.msg55819589#msg55819589

Karena kedua stable coin tersebut penerbitannya bukan resmi dari pemerintah dalam hal ini BI.
Saya tidak tahu persis wacana BI akan menerbitkan Rupiah dalam bentuk digital ini apakah seperti cryptocurrency lainnya (stable coin) atau bukan; Karena kalau cuma sekedar Rupiah dalam bentuk digital biasa (e-Money) mah bisa dibilang sudah digunakan sehari-hari, semisal membayar tol, transaksi di marketplace, dll.

---

Kalau mau tahu alasannya, cukup sederhana sih... tinggal di browsing sebentar di google :)

Jadi, mau itu exchange kripto lokal ataupun luar, kalau beroperasi di Indonesia sementara tidak memiliki izin/tanda daftar dari Bappebti sebagaimana di quote di atas tentunya akan diblokir pemerintah.

Mining di indo gak cocok, hawa panas+listrik batu bara(mahal).
Lagipula gak ada advantage buat jadi first mover.

Digitalisasi transaksi bisa dibilang inevitable, Mana yang lebih baik, platform pembayaran dikuasai swasta atau pemerintah? Gimana kalo swasta-nya tiba2 sabotase/menyalahgunakan data? apalagi kalo swasta nya asing(VISA, Mastercard, OVO, Gopay mayoritas modal asing), bakal jadi ancaman keamanan negara kan?

Kalau dimiliki pemerintah, Fee-nya juga lebih murah, tujuan BI gembor-gemborin Uang digital adalah karena Pake uang fisik itu mahal, makan sekitar 1% GDP (https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp137.pdf). Kalau dimiliki swasta Fee-nya lebih mahal, kartu kredit aja fee-nya >1%.

Ada juga faktor lain kenapa BI mendorong CBDC(Central Bank Digital Currrency), kayak meminimalisasi tax evasion sama pencucian uang. Sama kebijakan moneter yang bakal lebih fleksibel, yaitu menghilangkan Zero Lower Bound pada suku bunga (bisa negatif).

Bacaan Lanjut tentang CBDC :
https://ripple.com/lp/cbdc-whitepaper/

IMO Bank Sentral gak bakal pakai Network Ripple/Stellar buat CBDC, for sovereignity reason

komentarin disisi tech nya ah  ;D:

Dan tidak semua 'barang ' harus di Digitalisasi, Ketika migrasi ke 'Digitalisasi' maka 2 aspek penting yang biasanya menjadi Bahan perdebatan alot sebelum Implementasi:

1. Apakah Digitalisasi menjadikan lebih 'Flexible, memiliki value yang significan'

2. Tentunya 'Keamanan' (Ini cost yang sangat mahal dan tidak menjamin 100%)

Kalau dilihat dari SDM PeeNeeS yang kerja di Data dan Informasi, saya bisa bilang memperihatinkan  :-X

;D kasus Database P**L**R**I, KaPeeUee

Swasta pun sama (Database Pelanggan ToPed)

Tapi kalau saya boleh memilih, Saya lebih memilih Swasta Menangani sisi 'Keamanan' dari segi tools dan SDM sedikit lebih baik.

Jdi, BI mending ngk usahlah 'Digitalisasi2', dari 2 aspek tersebut masih belum bisa diandalkan.

Kalau misalnya di-manage swasta, pemerintah nantinya juga pasti akan minta datanya, jadi ada 2 titik yang bisa diretas, dibanding cuma 1 kalau di-manage pemerintah.

untuk keamanannya sendiri kayaknya tergantung budgetnya, dan ane yakin kalau mau bikin CBDC budgetnya pasti besar(BI cuannya gede). model CBDC-nya pun paling juga dibikin mirip sama negara lain yang first-mover (Tiongkok, Swedia, dkk)("kalau model ini sudah di acc pemerintah tiongkok/negara lain pasti sudah dites sama mereka kan?"). disinilah Organisasi mirip Ripple dan Stellar berperan, sebagai konsultan pas buat CBDC-nya, konsultasi struktur dan keamanan network CBDC-nya. 

cocok atau tidak cocok, di Indonesia tidak semua tempat panas, ada beberapa daerah yang dingin, pegunungan dengan aliran air yang dimanfaatkan untuk sumber energi/kincir air dan sebagainya atau kalau mau lebih keren pakai solar cell. entah kenapa pikiran orang mining itu selalu mengarah ke batu bara dan listrik.

pemerintah sudah ada bank BUMN, semua sekarang ada aplikasi internet bangking/digital. memang fee transaksi lebih mahal, tapi saat ini masih terbesar volume transaksi menggunakannya.

ya itu transaksi digital, bukan uang digital.



Mungkin yang kau lihat itu humas yang mengelola data konsumen?, orang IT nya ada di dalam mas, mana pernah dia nongol.


kalau swasta tersebut pernah mengelola 500 juta data orang bolehlah dicoba, tapi kalau cuma 10 juta KTP doang, mending saya pilih KPU yang pernah mengelola data 190 juta orang.

OOT Dikit ngobrol mining :D

Ya tapi masih kalah jauh dengan yang suhunya minus banyak gan, di sini mau overclock dikit ada bau gosong ;D

Ya memang mining itu butuh energi 24/7 sehingga hanya cocok di tempat2 tertentu. Misalnya Sungai Yangtze, yang begitu besar sehingga PLTA-nya kebanjiran energi. PLTA kita masih kecil-kecil karena sungainya juga kecil-kecil. Solar cell juga (meskipun efisiensinya nanti entah kapan bisa tinggi), bisa jadi kurang reliable untuk kita. Solar cell nanti cocok untuk yang di iklim gurun.

Kalo sudah gitu nanti larinya ke yang lebih reliable misalnya batu bara (yang kotor), gas (lebih bersih), atau nuklir (paling powerful tapi paling serem).

---

Bukan masalah kalau BI mau buat koin/digitalisasi karena mereka bukan mau riset, tapi mau menggunakan teknologi yang sudah ada. Mungkin tidak dalam waktu dekat ya karena kalau sekarang masih gaduh sekali antara satu platform/teknologi dengan yang lain. Ketika nanti dilakukan FGD yang melibatkan banyak pihak bisa kacau nanti. Yang mengklaim jadi "the real Bitcoin" ada banyak, yang mengklaim dApps platform terbaik juga ada banyak.  ;D

;D,
Portofolio sy. Software Kementerian (bukan 1 kementerian). Last project 2020 bikin absensi di Level prov(BKD);D. Jadi tdk perlu lg sy jelasin dgn siapa harus koordinasi dri mulai tester - launch - maintanance.

Lebih baik makan sedikit tapi terjamin sehat dan bergizi,  Daripada Makan banyak tapi cenderung menjadi sumber penyakit dan efek nya buang air besar kemana2  :D

@mu_enrico
Iya Om, mau adaptasi teknologi. Sy sebelum reply udh download dan baca whitepapernya apalagi codingannya pake js, swift, java ya sedikit ngerti kl bug2 mereka hehehe

Nah ini bagian paling menariknya,  jd bahan diskusi.
Apa BI memberikan akses² 'sensitif' apa saja yg diperlukan oleh konsultan dalam masa build.

Apa Nantinya Konsultannya,  bisa transfer knowledge atau gmna (ini sih masih jauh sebenarnya).  Tapi seru kl ada org2 ekonomi dan IT(Network engineer khususnya)

Saya ga yakin dengan KPU, karena ini menyangkut uang, maka sudah sebaiknya memperhatikan recordnya institusinya. Memang benar apa yang disebutkan oleh mas Lj, tim IT yang ada di pemerintahan kita ini antara tidak bisa bergerak atau memang tidak mau bergerak. Contohnya sederhana, dari segi website saja, web-web pemerintah sering down. Disaat semua sudah ke HTML5 beberapa tahun lalu, sampe saat ini banyak website pemerintah yang masih "old school". Okelah digitalisasi rupiah itu baik, tapi yang saya perhatikan adalah, tim IT pemerintah memang cukup lambat dalam memerhatikan masalah keamanan dibandingkan dengan swasta. Yang jadi pertanyaan, siapa yang pantas?

Eh agan dapat whitepapernya CBDC? Udah dishare ke publik kah atau masih internal?

Kenapa Ripple dan Stellar? Bukan yang laen? Hyperledger misalnya... inilah yang ane lihat bisa bikin gaduh karena belum ada teknologi yang mainstream.

Kalau dari kualitas SDM, staff Kemenkeu atau BI karena banyak yang rajin dan niat kerja di sana. Ya lebih baik dibanding yang lain. Sayangnya kualitas SDM dan infrastruktur yang supporting kek IT belum baik, login intranet kadang ane lihat masih bermasalah, tampilannya juga buruk (dulu sih gitu*, entah sekarang).

*ane tidak kerja di sana cuma sering mengamati orang yang stress login aja wkw.

Feeling ane ga bakal terealisasi dalam waktu dekat, soalnya mau tender saja bingung keknya, mau pakai teknologi yang mana.

Lengkapi aja form dibawahnya om,
Sy masukin software dev,  sama official email, nanti wp/reportnya dikirim ke email yg kita masukin. Cepet kok prosesnya.

Mungkin itu visi ABI ahahahaa,  kemungkinan bs dpt tendernya (ya setuju pasti lama realisasinya). Hapal sendiri Birokrasi di kita bgmna

Kondisi suhu di Indonesia masih memungkinkan untuk aktifitas mining + overclocking guna mendapatkan hashrate yang optimal. Meski ditempatkan diruangan tertutup (tanpa adanya air flow yang bagus), asal jarak penempatan VGA tidak terlalu mepet (<15cm) dan disertai lubang ventilasi (supaya hawa panas diruangan bisa keluar), suhu rata-rata VGA kemungkinan masih akan dibawah 80^oC. Apalagi jika ruangan mining sudah didesain dengan sistem Airflow yang memadai (menggunakan AC maupun menggunakan Fan (intake dan exhaust)), maka suhu rata-rata VGA akan berada dikisaran 60-75^oC.

Suhu normal VGA dengan hashrate yang optimal biasanya ada di range 60-75^oC, sedangkan suhu dikisaran 75-80^oC masih bisa di tolerir, hanya saja biasanya akan memicu throttle.

Memang tidak nyambung, antara judul dan isinya tidak sejalan. Kalau OP masih aktif cek thread ini, sebaiknya bisa diedit dulu threadnya dengan beberapa penyesuaian termasuk menambahkan link yang Om Husna sebutkan di atas. Agar nantinya thread ini bisa lebih mudah dimengerti oleh member-member SFI, karena terus terang ketika membaca judul dan threadnya cukup membingungkan.

Ini nyambung ke mana gan?
Kalau niatnya reply ke thread yang dibuat agan Silfanbit, kayaknya lumayan keluar jalur (OOT).
Coba pahami lagi thread nya.  ;)

Negara kita kurang fokus di bagian IT padahal saat ini banyak anak bangsa yang memiliki skill sangat mumpuni di bidang IT, cuman masalahnya kurang perhatian dari pemerintah yang terkesan seadanya, contoh pada website pemerintah yang dibuat ala kadar doang, tiba2 saat banyak traffik websitenya langsung down dan tidak bisa diakses sama sekali. Mungkin dengan gagasan mata uang digital dalam bentuk rupiah wbsitenya juga lebih bisa mumpuni.

Kira-kira ada kemungkinan tidak ya Binance bakal terdaftar suhu? SOalnya kan ibaratnya Binance sudah ada "anak" di Indonesia (seperti Tokocrypto)/
Tapi memang saya pernah dengar kalau tidak salah saa webinar COO Tokocrypto, kalau Tokocrypto pun sebenarnya juga tetap bersaing dengan Binance walaupn mereka mengadakan kerjasama.

Haha iya hu, mungkin lupa mencantumkan link yang ini  ;D ;D

Ini sebenarnya ambique,  arahnya lebih ke "functional" atau kmna?. so far website2 Down pemerintah 'topology' nya jauh berbeda jika dikaitkan dgn CBDC(soon).

Coba baca2 dulu tentang CBDC,  kl perlu download aja(sy udh download,  bagus buat Pengetahuan dan Reference). Biar diskusinya ngk ambique..

https://www.bitt.com/cbdc-hub

Memang rada ambigu kalimatnya; Mungkin maksudnya ketika CBDC sudah direalisasikan BI, ketika itu juga website-website pemerintah yang 'notabene' sering down turut pula diperbaiki.

Barusan saya coba download Central Bank Brochure-nya, tapi belum muncul juga link nya di email yang didaftarkan di sana; atau barangkali ada link lainnya om?

---

Saya bukan bagian dari Binance, jadi dalam hal ini lebih tepatnya om bisa tanyakan langsung ke pihak Binance atau barangkali ke perwakilan/CM Binance di Asia Tenggara semisal @muhzaky
Sepertinya ini rada keluar topik... btw,....

kl sy ngk download Brochurenya,

saya download yang ini : https://www.nber.org/papers/w27634 (Design Choices for Central Bank Digital Currency: Policy and Technical Considerations) 110 halaman. 10 lembar lagi selesai bacanya ahaha (so far explainingnya bagus, dari terminologi, comparison system distribusi/decentralitation, hardware, termasuk Geografis suatu wilayah jg dibahas ).

Implementasinya mau coba pake Framework(https://www.trufflesuite.com/) jaringan blockchainnya pake  Ethereum Virtual Machine (EVM), Interface nya pake ReactJs, Python juga ada.

Seharusnya dari dulu sudah ada indikasi akan ada mata uang digital yang diterbitkan oleh BI namun sampai saat ini hanya kabar burung semata, saat bitcoin lagi trending mereka seolah - olah mengambil keuntungan untuk membuat mata uang digital padahal hanya sebatas wacana saja, sampai sepuluh tahun ke depan begini terus tidak ada kejelasan sama sekali.

Bagaimanapun juga tentunya pemerintah punya pertimbangan sendiri mengapa wacana penerbitan Rupiah dalam bentuk digital baru mengemuka sekarang; Bisa jadi dari sisi teknologi, SDM, peraturan/payung hukum dulu belum siap untuk hal ini.

Kalau 'kabar burung' cenderung informasinya dari sumber yang tidak jelas, sementara kali ini kan itu sudah jelas yang menyatakannya adalah Gubernur Bank Indonesia.

Apa bedanya dengan kabar burung meskipun sekelas gubernur BI sekalian tuh sampai saat ini tidak ada rencana membuat mata uang digital, mereka itu kayak orang fomo saat ada altcoin yang sedang naik daun, mencoba mencari perhatian banyak orang padahal pada kenyataannya hanya omong kosong doang, buktinya sampai saat ini tidak ada rencana kapan digital koin akan dipublikasikan.

Jadi menurut agan apakah definisi yang saya sebutkan sebelumnya di atas salah?

---

Apakah agan sudah kroscek langsung kebenaran dari pernyataan agan tersebut ke pihak BI?
Saya memahami sikap pesimis agan tersebut, namun lantas apakah mesti sekelas Presiden langsung yang menyatakan rencana penerbitan Rupiah dalam bentuk digital ini; lalu dimanakah peran BI dan untuk apa Gubernur BI dipilih?

---

---

https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003j.htm

Agan Alisha ini akhir" rajin ngepost ya.

Btw kenapa dianggap dukungan terhadap Bitcoin? Kan kalau ada rupiah digital malah bisa jadi saingan terhadap kegunaan Bitcoin sebagai mata uang. Bisa aja nanti malah diarahkan make rupiah digital buat jual beli, untuk mendukung larangan yang saat ini ada. Belum tentu juga harga Bitcoin naik gara" itu.

Tidak, itu adalah pemikiran yang menurut ane membingungkan. Wacana Pemerintah menerbitkan mata uang digital Bank Sentral adalah sebagai pesaing bagi bitcoin itu sendiri dan bukan sebagai bentuk dukungan.


Ini juga tidak karena semuanya telah diatur dalam undang-undang yang berlaku "bitcoin tidak boleh digunakan sebagai mata uang/ alat pembayaran yang sah di wilayah hukum indonesia".

Agan @Alisha FR, lain kali jangan cuma baca judulnya threadnya saja kalau mau komentar, usahakan baca juga sedikit isi dari thread yang akan agan tanggapi karena bisa jadi jawabannya akan menyesatkan.

Memang semua itu hanya akan memberikan opini yang berbeda beda,,mungkin itu semua kembali ke citra orang terkenal saja,dengan memberikan informasi seperti itu dan akan memberikan sinyal positif terhadap keuntungan pribadinya..maksudnya keuntungan pribadi ke salah satu yang memberikan berita itu..

BI mau terbitkan Rupiah Digital karena khawatir dengan Cryptocurrency:
- https://www.jawapos.com/ekonomi/01/06/2021/bi-mau-terbitkan-rupiah-digital-karena-khawatir-dengan-cryptocurrency/
- https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210531074114-37-249404/ini-tiga-pertimbangan-bi-bakal-terbitkan-uang-digital

BI tegaskan larangan penggunaan Bitcoin untuk bertransaksi:
- https://mediaindonesia.com/ekonomi/135359/bi-tegaskan-larangan-penggunaan-bitcoin-untuk-bertransaksi
- https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx

Sementara dibaca judul link-nya saja dulu ..., baru nanti lihat tulisan lengkapnya kalau mau lebih detail.

---

Bisa saja demikian, terutama kalau sudah menjelang musim kampanye.
https://www.youtube.com/watch?v=cNMrtZdhLTE

Pak guru rajin juga ya bales post dua bulan yang lalu. Coba ke depannya respons yang baru" aja gan, kayak postnya agan alisha yang terlalu berprasangka positif sama BI.

Berita yang lo posting udah ada sejak 2017 ke dua kalinya booming. Tahun ini ketiga kali nya booming. Pertama kali booming belum ada berita begituan karna memang masih di angka $1300 tahun 2013. Percayalah Bitcoin akan menemukan temoatnya sendiri dan pada akhirnya orang di seluruh dunia akan mengakui. Sekuat2nya system yang sekarang pasti ada titik jenuh dan Krisis besar akan terjadi lagi, di waktu krisis besar terjadi (1929, 2008 )  maka akan makin banyak orang yg akan gunain bitcoin.

Kenapa gue reply ini post ? Karena ya waktu2 kayak ginilah biasanya berita FUD keluar, fungsinya untuk menekan lebih jauh harga bitcoin ke bawah.

Satu lagi, Rupiah digital bukan solusi.. rupiah digital itu sama aja kayak rupiah Fiat kalau bisa di cetak semaunya aja. Sama kayak USDT.

lagian sekarang gak perlu harus PoW kok gan  ;D ada banyak metode pengganti ke proof of stake dan lain sebagainya  :) atau bisa si BI sewa server di beberapa tempat untuk ngejalanin nodenya

What? Saya kenal bitcoin tahun 2016 an dan kira kira harganya masih dibawah 10JT Kalau ga salah...

Percaya tidak kalau mereka-mereka yang merancang CBDC Itu lebih pinter dari kamu om?

Sekarang begini, om paham konsep CBDC? kalau belum coba pelajarin dulu, apalagi jika di dalam sistem CBDC ada smart-contract nya.

Mungkin pada tulisan saya selanjutnya saya mau jelasin tentang CBDC + Smart Contract serta Implementasi NFT di CBDC.

emang sebenernya yang lagi diangkat yang lagi boom aja gan,  fakta harga bitcoin naik, pemerintah pasti gembar gembor. nggak cuma bitcoin aja, dulu waktu booming sepeda, juga pemerintah nunjukin taringnya.

yang lucu kan orang main bitcoin kebanyak sebagai aset, mereka kumpulin, jual kalo sudah harga tertinggi, cari lagi dan bisa beli saat harga turun, muter terus kesitu. user lebih milih meningkatkan perekonomian pribadi. kalo uang digital terbit  mungkin lebih sama aja kaya rupiah. yang beda satunya berbentuk, satunya digital. kasih pajak sama pemantauan serius itu lebih baik.

Dari yang saya baca di CNBC Indonesia (https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210614192352-37-253085/di-depan-dpr-bos-bi-buka-bukaan-uang-digital-rupiah), pihak BI sudah mulai mempersiapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk meluncurkan Rupiah Digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC).

Nah mengenai CBDC ini akan menjadi salah satu topik pembahasan di pertemuan G20 tahun depan, bisa tidaknya disepakati desain CBDC seperti apa yang nantinya bisa dijadikan acuan di berbagai bank sentral, diantaranya mengenai pemilihan teknologi yang akan digunakannya apakah menggunakan blockchain, DLT (Distributed Ledger Technology), atau menggunakan stable coin.

Jadi kita tunggu saja apakah "gembar-gembor" seperti yang agan sebutkan di atas akan terealisasi atau tidak, setidaknya sampai diketahui hasil kesepakatan dari pertemuan G20 tersebut.

Referensi:
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210614192352-37-253085/di-depan-dpr-bos-bi-buka-bukaan-uang-digital-rupiah
https://nasional.kontan.co.id/news/bi-akan-minta-desain-acuan-central-bank-digital-currency-di-pertemuan-g20
https://id.wikipedia.org/wiki/G20

Nampaknya ini akan terus berlanjut, setelah pajak crypto, kemudian rupiah digital yang nampaknya benar-benar serius untuk direalisasikan. Saya pikir angin segar buat para penganut industri blokchain dan pengguna crypto. Ini membuktikan setidaknya pemerintah mulai percaya pada crypto atau uang digital dan mungkin akan menjadi sumber pendapatan negara.

Saya berharap jika ini direalisasikan maka ini bukan hanya sebuah proyek untuk mendapat keuntungan pihak tertentu, tapi benar benar bermanfaat untuk masyarakat indonesia. Selain itu harapanya jika nanti proyek ini berjalan developernya jangan yang abal-abal. Nanti ujung ujung nya di bobol, kemudian dana hilang . Atau mungkin Indonesia akan ikut langkah El Salvador.

Klo menurutku ga bakal sefrontal langkah yang ditempuh oleh pemerintahan El Salvador. Jadi meskipun nanti rencana peluncuran Rupiah Digital benar-benar direalisasikan, saya rasa jenis Cryptocurrency yang bakal digunakan sebagai media pembayaran ya hanya Rupiah Digital saja. Walaupun modelnya crypto (mata uang digital) tetapi masih ada embel-embel Rupiahnya, jadi masih sejalan dengan UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

yang ada dipikiran masyarakat sadar, takutnya pasti ada proyek.
dan menurut saya memang peluncuran digital rupiah lebih ke pengarahan bentuk fisik ke non fisik. cuman, siapa tau orang bisa dapet untung dari situ.
kalo balik ke pemikiran pemain, lebih memilih coin yang bisa dapet untung, itu yang dicari.


yang ditunggu dari dulu gan emang  ;D

Dari yang saya baca, setidaknya ada tiga syarat yang dibutuhkan untuk merealisasikan Rupiah Digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC) ini, yakni:

- Desain Digital Rupiah menjadi alat pembayaran sah; Tentunya ini menjadi ranah pemerintah dan DPR dalam penyusunan UU-nya.
- Infrastruktur pasar uang dan sistem pembayaran yang terintegrasi, agar bisa menuangkan digital currency.
- Pilihan teknologinya; Apakah menggunakan blockchain, DLT (Distributed Ledger Technology), atau menggunakan stable coin.

Referensi: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210614192352-37-253085/di-depan-dpr-bos-bi-buka-bukaan-uang-digital-rupiah

Jadi kalau misalkan sampai developernya abal-abal atau terjadi kebobolan setelah keluarnya Rupiah Digital, tentunya patut dipertanyakan kenapa bisa lolos dari ketiga syarat di atas.

---

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani:

Jadi kalau ditelaah sementara ini sampai G20 dan mungkin setelah selesai esok pemerintah benar benar tetap anti terhadap Mata uang Crypto.

Tapi sementara ini kita sudah diberi ruang melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2011dan Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (crypto asset) di bursa berjangka.

Siapa tahu pada tahun tahun berikutnya pemerintah akan berubah pikiran (LOL)

Siapa tahu pemerintah Indonesia mau buat gebarakan Om, jadi bisa saja apa yang dilakukan pemerintah El Salvador juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tapi ane kira persentasenya dibawah 5%.  :D

Sedikit spekulasi mungkin ga apa-apa Om, ane rasa pemerintah Indonesia bakal gunaen stable coin untuk rupiah digitalnya dan namanya juga harus ada rupiahnya. IRC (Indonesian Rupiah Coin) bisa jadi usulan beken kayaknya.

Nah dengan adanya regulasi yang mengatur perdagangan Crypto di Indonesia (dibawah pengawasan Bappebti) jadi bisa dibilang pemerintah kita tidak anti Crypto. Hanya saja untuk saat ini pemerintah Indonesia belum menerima crypto untuk digunakan sebagai alat pembayaran.

Selain itu dengan adanya wacana pemerintah bakal menerbitkan Rupiah Digital, bukankah itu salah satu bentuk keterbukaan pemerintah akan crypto.

Jelas anti kalau semisal Bitcoin diwacanakan sampai dijadikan sebagai mata uang apalagi sifatnya terdesentralisasi, namun tetap support/tidak anti terhadap crypto jika sebagai aset komoditas.

Berbeda dengan Rupiah Digital (jika sudah diluncurkan) yang nantinya akan legal sebagai mata uang, secara tentunya akan disupport pula dengan undang-undangnya dengan kata lain pemerintah cq Bank Indonesia memegang kendali atas Rupiah Digital ini.

Melansir dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210608095401-83-651570/cara-trading-bitcoin-yang-legal-di-indonesia

Pemerintah melalui Bappebti resmi mengizinkan perdagangan mata uang digital di Indonesia, sudah seharusnya BI menerbitkan Rupiah dalam bentuk Digital.

Kalau untuk trading sudah resmi sejak lama mas, cuma, untuk penerbitan IDR dengan berbasis crypto, saya rasa pemerintah ga akan semudah itu, Andai kata mengatakan akan mengeluarkan mata uang Rupiah digital, ini uang seperti apa yang dimaksudkan, kan juga kaya masih kaya ngambang kan. Kalau pada akhirnya hanya seperti e-Wallet (Dana, OVO) dan sebagainya, ini mah bukan uang digital basis Crypto namanya.

ini mah persentasenya kecil amat mas, bisa di bahwa 4%...

kalo pada akhirnya indonesia hanya ngeluari uang rupiah digital yang tidak berbasis blockchain atau stable coin maka sia sia aja pembahasan mereka di pertemuan G20 nanti. saya sih berpikir pemerintah kita akan mengikuti jejak cina dengan digital yuan nya.

Coba mampir ke thread diskusi berikut ini perihal perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5208763.0

Sebagaimana yang di sebutkan @masulum di atas, penerbitan Rupiah Digital (bukan Rupiah dalam bentuk digital seperti pada OVO, Gopay, dsm.) itu tidak mudah, dan setidaknya harus melalui beberapa syarat agar Central Bank Digital Currency (CBDC) tersebut bisa terrealisasi.

Masalahnya begini mas, pemerintah kita ini sering kali terlambat dalam teknologi, sekarang begini, orang yang kompeten di bidang teknologi dan anak negeri, jarang dirangkul oleh pemerintah untuk meningkatkan kemajuan teknologi kita. Dari segi website saja, masalah lama sampe sekarang masih tetap sama, server sering down, ga tau kenapa. Nah, jika pemerintah ingin mengembangkan IDR digital berbasis Crypto, sedangkan sistemnya pastinya kan centralized, dan mungkin menjadi token backed IDR, kira-kira pemerintah kita bisa ga menggandeng blockchain developer lokal yang paham akan potensi eksploitasi smart contract dan ancaman-ancaman lainnya. Jika tidak ada, kira-kira bisa ga pemerintah menemukan dev luar yang kompeten dan memiliki kredibilitas untuk menjaga keamanan SC dari token IDR tersebut? Karena ini adalah posisi vital yang harus dimiliki oleh pemerintah untuk menjaga keamanan SC (jika kita berasumsi pemerintah memilih token).

Masih menantikan kapan ini dirilis. Penasaran juga kalau pemerintah Indonesia main ranah crypto.

gak mungkin dalam bentuk token di blockchain publik(ETH, dkk), TPS nya kekecilan, dan juga masalah sovereignity. e-wallet macam ovo, gopay dkk aja sekarang udah memproses ~5.2 Miliar transaksi^[1], itupun ditahun 2019, sekarang pasti udah mendekati ~10 Miliar per Tahun (akselerasi adopsi gara2 pandemi). butuh ~1000 TPS lah biat nangani peak-hours
gak bakal ada network crypto yang kuat diisi transaksi sebanyak ini. karena ini juga CBDC juga pasti centralized, sistem yang terdesentralisasi gak bakal kuat ngehandle network sepadet ini.

paling developmentnya juga konsultasi sama stellar/ripple labs, crypto paling ramah dengan pemerintah. Model/Desainnya juga paling niru negara lain.

---

[1]=https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200204112543-37-135041/gopay-ovo-cs-kian-populer-transaksi-tembus-rp-145-t

Masuk akal juga jika membandingkan kesana (transaksi yang sudah diproses e-wallet semacam OVO, dsm.); Setahu saya saat ini ETH baru bisa meng-handle sekitar 30 TPS (transactions per second) (https://www.thestreet.com/crypto/ethereum/ethereum-2-upgrade-what-you-need-to-know), entah nanti kalau sudah sepenuhnya beralih ke ETH 2.0 (https://ethereum.org/en/eth2/).

Dalam hal penerbitan Rupiah Digital tentunya masalah skalabilitas ini juga harus jadi perhatian, jangan sampai ketika terjadi transaksi semisal di jam sibuk sekalipun jadi lama diproses gara-gara ini.

karena transaksi ovo dkk tersebut dibantu oleh pihak bank jadi mereka dapat memproses transaksi ribuat perdetik. sedangkan crypto, eth dkk sudah jelas tanpa bantuan siapa pun tentu akan kesulitan memverikasi tiap transaksi. Ya inilah namanya skalabilitas, sentral dan desentral itu perbedaannya di situ. Token baru muncul (ICO) pasti jualannya Skalabilitas yang bisa menangani ribuan transaksi per detik.

Negara segede ini punya SDM unggul, kalau cuma untuk menangani masalah skalabilitas crypto aja, saya rasa banyak. tapi tidak dibayar tentunya.

Contoh lain seperti pada hardfork Bitcoin pada Agustus 2017 lalu (masih terkait dengan masalah skalabilitas juga).

Untuk itulah salah satu syarat infrastruktur pasar uang dan sistem pembayaran yang terintegrasi (https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210614192352-37-253085/di-depan-dpr-bos-bi-buka-bukaan-uang-digital-rupiah) sebagai penopang Rupiah Digital nantinya harus sudah terpenuhi.

Tidak dibayar dalam tanda kutip :) ; Sudah sering saya dengar SDM berpotensi dari Indonesia malah lebih 'dihargai' di negara lain.

Seharunya sih om, tapi dari sini kadang saya sudah berfikir buruk. Pada akhirnya ini mesti dijadikan sebuah tender dan melalui proses lelang. Pastinya pemenang lelang juga dengan embel embel yang memiliki sebuah badan usaha diakui negara. Pada akhrinya juga jadi sebuah proyek, yang kita tahulah bagaimana proyek indonesia.

Kemudian mengenai desain mata uang nanti akankah pakai blokchain atau hanya sperti ovo, gopay dan teman temanya. Ah mungkin mengabil o om senior disini untuk develop mungkin saya lebih percaya, tentu menggunakan jaringan blokchhain. Tapi spertinya sulit ya om? tapi mendengar rencana ini sudah enjadi blue print pihak Bank negara saya sudah sedikit senang, setidaknya perkembangan kearah positif akan terjadi.

Entah nantinya akan menggunakan blockchain, DLT, atau stable coin.

Melihat contoh pada Yuan Digital, meskipun pemerintah Cina tidak mengungkapkan teknologi apa yang yang ada dibalik Yuan Digital, jika mereka menggunakan Blockchain, maka Yuan Digital bisa saja dikatakan sebagai mata uang kripto/cryptocurrency sebagaimana Bitcoin, namun tentunya ini bertentangan dengan konsep utama Bitcoin yang decentralized dan transaksinya divalidasi tanpa perlu bank.

Referensi bacaan:
- https://tirto.id/beijing-luncurkan-yuan-digital-bagaimana-cara-kerjanya-f7Yq
- https://cyberthreat.id/read/8965/Yuk-Menengok-Cara-Kerja-Yuan-Digital-yang-Dikeluarkan-Bank-Sentral-China

Ada sedikit yang membuat saya masih penasaran sebenarnya, akankah Rupiah Digital nantinya bisa digunakan tidak hanya dalam keadaan online tapi juga bisa dalam keadaan offline?

ya memang mesti ditender, karena UU mengharuskan tiap proyek pemerintah harus melalui proses lelang yang harus dikerjakan pihak ketiga untuk sebagai pencipta lapangan kerja dan bersifat netral. kalau tidak ditender tentu akan lebih berbahaya lagi jika dikerjakan sendiri oleh pemerintah.

Apa lagi blockchain ini barang baru dimana SDM yang bisa untuk mengelolanya masih sedikit. tentu butuh juga konsultan dan segala tetek bengek ahli dibidangnya.

Mohon maaf om@DroomieChikito memang di UU nya seperti ini tapi kenyataannya 360 derajat terbalik. Saya sedikit share infos selama saya berkecimpung didunia Konsultan dan sebagai team dari pembangunan SI Instansi pemerintahan. Ini hal yang biasa saya lihat di dunia tender, sorry OOT tapi ini jadi sebuah pelajaran bagi siapapun yang bisa melihat sisi positif dari kenyataan yang Negatif:

Tahap tender biasanya:
1.  Registrasi dan penawaran harga

2.  Penyerahan persyaratan (Perusahaan, pengalaman kerja, Team beserta Ijazah dll)

3. Validasi (biasanya perusahaan yang ikut tender Rapat dalam 1 ruangan max 2 orang yaitu pemilik perusahaan dan salah satu team)

4. Verifikasi pemenang tender

5. Rapat koordinasi antara semua team perusahaan pemenang tender dengan Kepala koordinasi yang ditunjuk oleh Bagian/sub dari Instansi tersebut

Pertanyaan dimana letak 360 derajat terbalik(tidak Netrallnya) ? :

a. di tahap 3 (misal ada 40 perusahaan yang ikut,itu dalam 40 itu ada 1 orang yang memiliki 4 - 5 perusahaan meskipun bukan a.n dia)

b. Dalam rapat ada yang namanaya win-win solution antara perusahaan(yang ingin dimenangkan) dengan Panitia Tender. biasanya (10-25% dari harga tender di perusahaan)

*Saya sendiri pernah menyimpan uang sebesar 300jt dibungkus kantong kresek kedalam tong sampah di lt.3 di Instansi pemerintah yang letaknya di Jakarta Selatan, karena itu perintah bos(yang punya perusahaan) sudah deal2 sebelumnnya dan tidak boleh menengok kebelakang setelah melempar, tapi saya tidak peduli dengan perintah tsb dan akhirnya saya nengok kebelakang dan yang ambil uang itu salah satu panitia Tender. Akhir cerita tidak perlu lagi saya ceritakan apa yang terjadi dengan saya karena melanggar aturan.(intinya saya punya power di Skill sedangkan mereka hanya mengandalkan "label PNS").

Pointnya: Siapapun yang punya skill seperti Pemograman, penetrasi security jaringan, Telekomunikasi dan Blocchain lebih baik bekerja di luar negri(singapore/malaysia) kalau di Indo bekerja di Swasta tapi kalau memang mentalnya kuat boleh ambil project pemerintah,

*Mental kuat disini kalian tetap berpegang pada prinsip kebenaran(mana uang yang halal dan haram) jangan terbawa arus orang2 opertunites brengsek. Intimidasi mereka dengan skill yang kalian punya maka kalian akan tetap on the track.

Hal ini menjadi kendala besar untuk mengadopsi blockchain atau rupiah digital kedepannya. Karena ini adalah proyek, bisa jadi tender akan dimenangkan kembali oleh orang lama yang dulunya misalkan perusahaan kontruksi, dengan cepat berganti label jadi perusahaan IT (berada di tahap 3 tadi).

CBDC jelas bukan proyek sekali aja, melainkan harus di-maintain terus-terusan, mirip RTGS lah, apakah BI ngeoutsource development & maintenance RTGS? kayaknya kagak deh, semua dihandle BI langsung. masalah penting kaya gini masa dihandle sama swasta? paling kalo "outsource", jadinya kayak BI-Peruri(Cetak uang).

CBDC gak mungkin bentuk token karena gak ada network yang bakal cukup.
CBDC gak mungkin bentuk blockchain karena buat apa coba proyek centralized pake blockchain, malah ngebatasi performanya nanti.
Bentuk DLT juga kayaknya gak mungkin, karena CBDC Centralized.
Paling juga ya sistemnya gak jauh beda sama centralized payment system yang sudah ada(RTGS, dkk).
 

Menurut saya tidak menutup kemungkinan juga BI menggandeng pihak lain di luar Indonesia ataupun pihak swasta, namun tentunya akan lebih dulu memprioritaskan di handle perusahaan milik negara (BUMN).

Saya coba merujuk contoh lain pada PP No. 32 Tahun 2006 (https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/38396/PP_no_32_th_2006.pdf) tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri), pasal 3 ayat 1 dan 2:

Pada ayat ke-2 di atas menunjukkan bahwa masalah penting semisal pencetakan uang Rupiah pun masih dimungkinkan di handle perusahaan lain selain Peruri. Saya kira ini bisa saja berlaku juga untuk penerbitan Rupiah Digital nantinya.

---

Bacaan lain:
- https://www.bi.go.id/id/layanan/lelang-jasa-barang/announcement/Documents/Pengumuman_Pengadaan_3779.pdf
- https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16228/diingatkan-meneg-bumn-bi-tunda-tender-cetak-uang-

Mungkin ini agak beda perlakuan atau memang harus bikin UU baru karena tidak ada bentuk fisik layaknya mata uang kertas yang dicetak oleh peruri.

Dalam hal ini pemerintah juga bisa menghemat trilunan rupiah jika diterapkan, karena mencetak uang kertas membutuhkan dana tidak sedikit karena kertasnya bukan HVS.

Mungkin saja... Dengan uang digital. Yang notabene merupakan bentuk koin stabil sebagaimana usdt tapi... Bila kita berpikir jernih ini tidaklah mudah dan mungkin tidak mungkin terjadi karena melihat saat ini sikap pakar ekonomi dan keuangan negara banyak yang masih melihat negatif tentang dunia crypto di sini

Tentu harus ada landasan Undang-undangnya terutama untuk legalitas penggunaan Rupiah Digital, entah nantinya berupa UU baru atau revisian dari UU sebelumnya tentang Mata uang.

Perihal apakah nanti dalam pelaksanaannya baik pada penerbitan ataupun maintenance Rupiah Digital ada opsi kerjasama dengan pihak swasta ataupun dari luar negeri tentunya ini ranah Pemerintah dan DPR dalam menyusun aturannya di UU tersebut.

---

btw, sudah ada negara lain yang merilis mata uang digital semisal China dengan Yuan Digital-nya. Meskipun ini tidaklah mudah tapi setidaknya Indonesia bisa "studi banding" dari sana.

Bacaan tambahan: 7 Negara Ini Mau Rilis Uang Digital Nasional, Ikuti Jejak China! (https://www.wartaekonomi.co.id/read333657/7-negara-ini-mau-rilis-uang-digital-nasional-ikuti-jejak-china)

Sekarang memang lagi booming digital gan. Sebagai negara yang mau maju wajar kalau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Teknologi yang semakin canggih mau gak mau BI harus mengikuti perkembangan sekarang dengan cara menerbitkan rupiah dalam bentuk digital. Walaupun sampai sekarang bitcoin masih belum sah sebagai alat pembayaran di indonesia. Tapi saya yakin pada saatnya nanti negara maju seperti amerika dan jepang, dll akan melegalkan bitcoin sebagai alat pembayaran. Pada saat itu juga indonesia akan mengikutinya.

Dari yang saya baca di https://coinvestasi.com/beli-bitcoin/panduan/pemula/negara-bitcoin-legal (https://coinvestasi.com/beli-bitcoin/panduan/pemula/negara-bitcoin-legal), Jepang itu sudah melegalkan Bitcoin bahkan sudah pula menjadikannya sebagai mata uang legal/alat tukar atau pembayaran yang sah untuk transaksi digital di sana disamping Yen sebagai mata uang utamanya.

Di Indonesia juga Bitcoin sudah legal kok meski hanya sebatas sebagai aset komoditas. Kalau untuk menjadikannya sebagai alat pembayaran nampaknya arah kesana 'masih jauh'; Sementara itu rencana penerbitan Rupiah Digital pun masih butuh waktu.

---

Oh ya berikut ini saya coba kutip beberapa informasi mengenai Central Bank Digital Currency-Digital Rupiah dari instagram @bank_indonesia:

Om Husna, karena rupiah digital ini merupakan produk asli dari Bank Indonesia maka ane pikir sifat desentralisasi sepenuhnya akan hilang untuk digital rupiah karena BI selaku penerbit pastinya akan membuat rupiah digital ini menjadi aset yang centralized atau terpusat. Ane mungkin akan berpikir bahwa pengguna crypto yang suka dengan decentralisasi akan menyukai aset-aset yang terpusat atau dikontrol oleh pemerintah. Meskipun tujuan dan kegunaannya tampak bagus, tapi adalah hal yang akan dipertimbangkan jika asetnya centalized.

Ya.. jelas, bagaimanapun Rupiah Digital ini akan Centralized, sebagaimana tertera juga penjelasannya di gambar ke-3,

---

Suka atau tidak suka, 'kalau' Rupiah Digital sudah resmi ada, saya kira nantinya akan beradaptasi juga, dan lagi kan masih ada juga Rupiah yang sudah beredar saat ini (non Digital) kalaupun tidak mau menggunakan yang versi digitalnya.

https://www.wartaekonomi.co.id/read330789/apa-itu-central-bank-digital-currencies-cbdc?page=2

Semoga segera cepat terlaksanakan agar tranksaksi crypto lebih mudah dimana saja kapanpun berada , HIDUP CRYPTO GUYS  ;D ;D ;D

Tanpa digital rupiah pun selama ini para pengguna cryptocurrency tampaknya bisa melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja selama ada koneksi internet baik itu trading ataupun mengirimkan ke pengguna lain. Hanya saja bedanya dengan digital rupiah adalah regulasinya dapat digunakan untuk pembayaran yang sah karena aset itu dikontrol sepenuhnya oleh BI.

Kemungkinan akan sama seperti USDT dan token backed fiat lainnya. Orang akan menyukainya sebagai lintas transaksi ke crypto yang terdesentralisasi seperti bitcoin. Karena tetap saja, karakteristiknya akan sama seperti uang fiat.

Saat ini sudah banyak token rupiah yang dibikin oleh perusahaan selain pemerintah. kalau kamu mau cepat boleh saja membelinya di exchange dan menyimpannya. 1 rupiah = 1 rupiah, tidak jauh beda ( kalau pun fluktuatif jadi 0.9, 0,89).

dan utuk lebih mudah transaksi di mana saja itu tergantung, di mini market pun kadang untuk bayar pake internet bangking pun banyak yang belum ada, apalagi mau beli rokok ketengan di warung pinggiran atau bayar ojek pengkolen pake rupiah digital kalau maksud kamu bertaraksi mudah di manapun.

Garis besarnya adalah mata uang digital dengan basis Distributed Ledger, yang jika menggunakan tekhnologi blockchain maka model konsensus centralized akan menggunakan Private Blockchain (bukan public ledger). Ya jadi tidak akan memiliki sisi decentralized samasekali.

Orang-orang yang pro-decentralized (secara fanatik) akan sulit untuk bisa menerima Cryptocurrency dengan model centralized, jadi kemungkinan besar mereka akan enggan menggunakan tekhnologi (produk) centralized tersebut kecuali jika dalam kondisi TINA (There is No Alternative).

ini akan menjadi masalah bagi pengguna crypto indonesia, banyak sekali masyarakat indonesia sebagai alat penghasilan untuk mendongkrak ekonominya, namun jika negara mengambil langkah yang tidak bagus ini tentu akan berdampak negatif bagi pengguna crypto.

^  Saya kira tidak ada masalah yang terlalu 'urgen' bagi pengguna crypto di Indonesia kalaupun CBDC (Rupiah Digital) masih belum ada. Konsepnya juga jelas akan berbeda dengan cyptocurrency semisal Bitcoin yang desentralized; Belum lagi penggunaan aset kripto sebagai barang komoditas kan sudah ada regulasinya juga, jadi masih bisa digunakan.

Pembuatan uang digital (Rupiah) atau Central Bank Digital Currency juga tidak mudah, perlu beberapa tahapan proses yang harus benar-benar sudah siap, termasuk tentunya harus ada koordinasi juga dengan bank sentral di negara lain, dalam hal ini agar Rupiah digital juga nantinya bisa diakui di forum internasional.

@RizqalArifa karena kamu posting secara umum dan tanpa quote, saya anggap kamu merespon thread.
dan permasalahan di thread itu cuma 2., yaitu:

1. Bitcoin tidak Boleh Sebagai Alat Pembayaran yang Sah
2. dan suspend binance yang belum terdaftar bappebti.


Secara umum tidak ada masalah, mereka ini masih tetap bisa menggunakan bitcoin sebagai aset sebagai penghasilan utama mereka dengan melakukan trading di 13 exchange yang teregulasi bappebti.

Sebelumnya, kalau mau spam yang masuk akal dikit lah mas, mana mungkin Bank Indonesia tidak pernah mau ikut mengembangkan Bitcoin sih, dan tidak ada janji BI untuk ikut ke dalamnya. Mungkin mas harus bisa membedakan, mana bitcoin, mana crypto coin, dan mana token terlebih dahulu agar tidak salah dalam membedakan. Pemerintah bukan ingin mengembangkan mata uang bitcoin, tapi berencana untuk digitalisasi rupiah, dan ini yang masih menjadi diskusi pada thread ini, apakah akan dalam bentu digital saja seperti e-wallet kaya OVO dan sejenisnya, atau apakah akan seperti USDT dan sejenisnya, yang menggunakan multichain token.

Bitcoin tidak sama dengan altcoin, jika bicara pengembangan bitcoin, maka merujuknya ke bitcoin itu sendiri.

Udah dari lama itu gan berita seperti ini wkkwwk. Dan denger denger katanya BI juga mau keluarin uang digital juga ( Souce : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210225112641-92-610711/bi-bakal-edarkan-uang-digital). Ya ane sih berharap dengan nanti adanya uang digital rupiah ini bisa jadi angin segar buat kita kita, atau mungkin jadi peluang baru  :D

Kalau saya tidak salah kabar mengenai uang digital sudah lama direncanakan dan digemborkan di berbagai situs berita digital. Tapi sepertiny sampai saat ini hanya sebatas masih dalam kajian dan sepertinya belum ada kabar lanjutannya. Saya pikir ini juga karena adanya riset perkembangan mengenai sirkulasi uang transaksi dalam crypto yang beredar dan adanya efek pemerintah indonesia melalui Bapeti telah melegalkannya sebagai aset. Tapi nantinya bila nanti benar Rupiah digital itu muncul hanya sebagai alat transaksi (nilai tetap) tentu tidak akan menarik, bagi bara investor crypto. Tapi bila nanti digunakan dan memiliki nilai yang terus berubah maka sepertinya akan bertentangan dengan kebijakan dasar mengenai alat tukar yang memiliki nilai tetap.

Apa mungkin nanti bentuknya seperti Digital Yuan seperti yang di gadang2 Tiongkok? Jika iya, hmm masih gelap nih bola kristal saya hihihi.

Tapi ada yang menarik dari artikel itu:

Mungkin untuk di dalam negeri bitcoin tidak boleh sebagai alat pembayaran yang sah, tapi kalau ke luar negeri, semoga boleh aja secara kita order di luar negeri dan mata uang yang dipakai juga bisa jadi tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak.

Just my two cents ;D

Itu jelas untuk aturan alat pembayaran di dalam negeri, skup nya di Indonesia. Aturan yang sudah disebutkan secara gamblang pada U No.7 Tahun 2011. Mutlak hanya Rupiah yang sah untuk alat pembayaran di Indonesia, selain itu semuanya ilegal. Nah kalau di luar negeri, aturannya menyesuaikan dengan di mana Bitcoin itu mau dipergunakan. Kalau di negara-negara yang melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran, boleh saja mempergunakan Bitcoin untuk membeli barang apapun. Untuk alat bayar, bukan hasil kesepakatan kedua belah pihak, tapi mengikuti aturan di mana terjadinya transaksi tersebut.

CMIIW

Saya kira perihal nilai, uang Rupiah digital ini tentunya tidak berbeda dengan nilai uang Rupiah fisik yang sudah beredar sekarang; Kalaupun ada perubahan nilai ya paling ketika pair dengan mata uang negara lain melalui pasar valuta asing.

Semakin jelas saja populernya mata uang digital. Terbukti dengan BI sendiri yang gak mau ketinggalan dalam tren digital dengan menerbitkan mata uang digital. Menurut saya ini sangat bagus karena investor dan masyarakat akan semakin percaya dan gak ragu dalam berinvestasi di bitcoin atau koin lainnya.

Meskipun Digital Rupiah nantinya berbentuk Cryptocurrency akan tetapi modelnya sama sekali tidak sama dengan Bitcoin. Kemungkinan besar Digital Rupiah tidak akan mewarisi sisi Decentralized Bitcoin dan tidak akan memiliki volatilitas yang tinggi seperti Bitcoin (jadi kurang cocok untuk dijadikan object investasi dan jika ditradingkan seperti layaknya valuta asing). Jadi untuk urusan investasi pada Bitcoin dan Altcoin lainnya masyarakat harus tetap jeli dan menyadari potensi ruginya karena mau bagaimanapun baik Bitcoin dan Altcoin memiliki tingkat volatilitas yang sangat tinggi.

Kalau sudah terbit, tentunya Rupiah Digital nantinya akan jadi mata uang yang resmi digunakan di wilayah RI dan di support BI. Kalaupun digunakan untuk investasi semisal dalam jangka panjang, ya pilihannya kemungkinan antara dijadikan tabungan atau di perdagangkan layaknya di pasar valuta asing.

Gunanya mungkin masih sama seperti kebanyakan koin stabil saat ini dan para pengguna mungkin dapat menjadikannya sebagai aset investasi dengan risiko minimal karena fluktuasi harganya tidak besar. Tapi kalau bahas masalah keuntungan, maka koin stabil seperti itu tidak akan menghasilkan ROI tinggi bagi para investor. Artinya minimnya fluktuasi maka keuntungan menjadi kecil dan semakin besar fluktuasi maka kemungkinan untuk menghasilkan keuntungan besar menjadi mungkin walau dengan modal pas-pasan. Sekarang semua dari kita ini masih menunggu peluncurannya. Entah kapan ...

Apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, saya yakin sudah melalui banyak pertimbangan matang untuk kepentingan seluruh rakyatnya dan pastinya sudah melalu riset yang layak, jika wacana pengembangan mata uang negara versi kripto benar2 direalisasikan, mau tidak mau kita sebagai warga negara akan menerimanya, selama kebijakan yang muncul tidak membunuh mata uang kripto lain seperti Bitcoin dan tidak memaksakan bahwa semua orang wajib menggunakan, saya masih bisa kompromi. Memang hal ini pasti bakal menimbulkan pro kontra, utamanya dikalangan kita yang selama beberapa tahun ini sudah bergulat dengan mata uang kripto dan ini tidak hanya masalah kripto, nyaris semua yang digulirkan pemerintah tidak akan mungkin mampu memuaskan 100% penduduknya.

Kalau saya melihatnya bukan dari segi keuntungan om, lebih kepada transparansi, karena kalau membahas keuntungan kita punya banyak sekali opsi diluar sana ya seperti Bitcoin & Altcoins.

Transparansi maksud saya disini adalah, semua akan terlihat jelas pada ledger (Blockchain), sehingga segala sesuatunya tidak ditutup-tutupi seperti transaksi anggaran pemerintah dan yang masih bersinggungan disana.

Tidak masalah dengan sentralisasi (Centralization) yang akan hadir ditengah-tengah teknologi tersebut. | Mungkin 2 Minggu kedepan saya buatkan topik mengenai masalah ini, kenapa 2 minggu kedepan? karena janji saya membuat jasa OTP gratisan saja masih belum kesampaian (sudah kelewatan).

Bitcoin juga tujuan awalnya untuk memudahkan transaksi tanpa perantara semisal bank. 1 Bitcoin = 1 Bitcoin ; Perkara pada perkembangannya ternyata jadi alat investasi karena nilai tukarnya tentu ini hal lain lagi.

Saya sepakat kalau Rupiah digital ini jangan dilihat dari segi keuntungan saja (dalam investasi);

---

Btw, saya kira kalaupun nantinya misalkan Rupiah Digital menggunakan teknologi blockchain sebagai basisnya, kalau untuk transaksi yang berkaitan dengan rahasia negara dan semisalnya yang tidak mesti diketahui publik mungkin tidak akan menggunakan media ini.

Kenapa tidak om? ya mungkin saya sangat awam kalau dalam masalah teknologi blockchain-nya, namun dengan melihat dari apa yang smart-contract dapat lakukan di berbagai jaringan, tentu tidak menjadi hal yang mustahil untuk menyembunyikan nilai dari transaksi rahasia pemerintah yang mungkin bisa menjadi bahaya jika diketahui oleh negara lain (tentunya tetap dengan pengawasan Sentralisasi tersebut), terlebih lagi bisa di hybrid dengan teknologi privacy-nya Monero (XMR)

Klo menurutku sih tergantung pada situasi dan kondisi, jika memang dibutuhkan transaksi melalui jaringan Blockchain tetapi transaksi tersebut bersifat rahasia saya rasa pilihannya adalah menggunakan fitur privacy transaction atau sejenis dengan fungsi-fungsi yang ada di privacy coin (tentunya jaringan Blockchain dari Digital Rupiah harus memiliki protokol tersebut). Tetapi jika transaksi yang bersifat rahasia itu bisa dilakukan tanpa membutuhkan footprint pada jaringan blockchain maka pemerintah akan menggunakan metode konvensional.

Meskipun pada prakteknya mungkin bisa saja diterapkan, namun Rupiah Digital juga nantinya tidak serta merta 100% menggantikan mata uang Rupiah yang sudah ada saat ini termasuk metode penggunaannya. Saya pribadi rada meragukan kalau transaksi negara yang sifatnya rahasia akan langsung menggunakan jaringan Blockchain sebagai metodenya (jika nantinya Rupiah digital menggunakan Blockchain), dan lebih cenderung sependapat dengan poin terakhir yang disebutkan Mas Abhie dengan menggunakan metode konvensional untuk hal-hal khusus seperti ini.

Kalau misalkan nanti benar di Rilis Rupiah Digital, kemungkinan nilai Rupiah nya juga akan sama gan jadi tidak akan bertentangan dengan kebijakan dasar alat tukar jika nilainya sama, CMIIW

Saya rasa ini hanyalah berita yang hanya akan meledak sesaat di negara kita ini(indonesia),karena di saat bitcoin mengalami puncak kenaikan ada saja hal hal baru yang ingin di ciptakan oleh pemerintah yang pada akhirnya tidak akan tercapai juga.sepertinya halnya wacana dulu ingin melegalkan bitcoin tapi sampai saat ini wacana hanyalah tinggal wacana.

Bukanya bitcoin sudah legal, bukan wacana lagi dong, sudah boleh disimpan atau diperdagangkan, tapi kalau yang anda maksud adalah Bitcoin sebagai alat pembayaran, ini panjang, karena harus merubah undang2, birokrasinya panjang banget. Saya nggak yakin kalau pemerintah akan rela ada mata uang lain menggantikan Rupiah sebagai alat pembayaran sah nasional, hampir setiap negara memiliki mata uang sendiri dan Fiat ini jadi jati diri bagi sebuah negara, semua negara bersaing keras untuk manaikan nilai mata uang masing2.

^ Mungkin belum update informasi yang diketahuinya, padahal Bitcoin dan cryptocurrency lainnya sudah cukup lama legal diperjualbelikan di Indonesia sebagai aset komoditas.

Agan bisa lihat diantaranya pada thread berikut kalau misalkan mau diskusi lebih lanjut atau mencari informasi perihal Perkembangan Perdagangan Bitcoin/Cryptocurrency sebagai aset komoditas (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5208763.0).

Saya rasa mata uang digital masih sekedar wacana semata dan hanya akan menimbulkan debat kusir saja. Pada kenyataannya negara ini belum cukup cakap dalam menggunakan mata uang digital. pemerintah masih sibuk dengan covid yang belum kunjung usai atau memang dipelihara untuk pengalian isu tentang kebijakan yang dibuat.

Wajar sih kalau sebagian orang ada yang jadi apatis ketika ada wacana semisal penerbitan Rupiah Digital namun tidak kunjung terlihat progressnya seperti apa atau ada kepastian target implementasinya kapan.
Bisa jadi belum cukup cakap, bisa jadi memang belum terlalu urgen untuk diterapkan dalam waktu dekat, sebagaimana yang dinyatakan Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI:

Saya juga tidak menginginkannya, nanggung. Pemerintah dan rakyat akan sangat sibuk, apalagi jika diterapkan secara paksa seperti hal yang sudah-sudah, akan membuat rakyat makin sengsara.

Tidak semua orang punya gadget dan internet, kendala utama sudah pasti sosialisasi yang panjang dan melelahkan, belum lagi mereka yang belum pernah sama sekali mengenal internet di jalur pedesaan.

Real-nya saat ini adalah dengan memperkuat aturan bitcoin dan cryptocurrency, sehingga di masa depan aset seperti ini bisa seperti benar-benar Emas. Sehingga di masa depan kita akan mudah membeli bitcoin dan crypto secara offline di pegadaian atau bank.

Kemungkinan besar demikian, ambil contoh sekolah tapi belajar online yang notabene hanya digunakan dikalangan pendidikan sudah cukup merepotkan terutama di masyarakat yang masih susah dapat akses internet.

Tapi ya balik lagi ke kebutuhan nantinya, toh masih bisa menggunakan uang Rupiah fisik, ketika Rupiah digital ada namun sebagian belum bisa menggunakannya karena keterbatasan semisal perangkat smartphone, sulit akses internet ataupun pengetahuan dalam menggunakannya.

Blockchain saat ini diakui pemerintah dan banyak institusi keuangan sebagai salah satu teknologi yang paling mutahir, Dirjen Pajak dengan Online Pajaknya yang diumumkan pada akhir April 2018 lalu sudah memanfaatkan blockchain untuk semakin memudahkan wajib pajak membayar pajak serta mendukung transparansi transaksi pajak (https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/blockchain). PT POS juga pernah memanfaatkan blockchain di produknya yaitu Digiroin (https://dailysocial.id/post/pos-indonesia-terapkan-blockchain-melalui-digiro-in) dan yang terbaru PT POS Indonesia memanfaatkan blockchain ketika merilis produk layanan barunya yaitu POSGO Syariah (https://www.posindonesia.co.id/id/artikel/detail/121/pos-indonesia-mengembangkan-posgo-syariah-sebagai-mobile-ecosystem-bisnis-syariah-pertama-di-indonesia).  Bahkan Bank BCA mengklaim sudah memanfaatkan blockchain (https://keuangan.kontan.co.id/news/bca-klaim-sudah-terapkan-teknologi-blockchain) sebagai salah satu sistem teknologi penunjang kerja mereka untuk mempercepat transaksi pembayaran dan mengurangi kompleksnya transaksi pada back office yang juga sebagai salah satu alternatif untuk menekan biaya operasional. Sebagai catatan untuk pemerintah, saat ini mayoritas nasabah perbankan lebih banyak memanfaatkan transaksi elektronik dan/atau internet banking dari pada ATM, bahkan Bank BCA menyatakan bahwa nasabah mereka dari yang sebelumnya 17% nasabah memanfaatkan ATM kini hanya tinggal 1,8% karena beralih menggunakan m-banking dan internet bangking, dengan prosentase yang berbeda, saya yakin Bank-bank lain pasti mengalami hal yang sama.

Jika melihat perkembangan pola pemanfaatan dan pengelolaan teknologi finansial dinegara kita khususnya dan didunia secara umum, saya yakin BI sebagai institusi keuangan pengelola Rupiah hampir pasti memilih mengalah dan berdamai dengan perkembangan zaman untuk memanfaatkan blockchain, salah satunya dengan menerbitkan stabel coin Rupiah bukan sebagai pengganti Fiat tentunya tetapi lebih ke pengembangan produk, idealnya akan tetap diukur berdasarkan total nilai yang dapat dicetak, hanya saja kita memang belum tau skenario yang bakal mereka jalani. Karena jika mereka tidak mau terjun langsung, kemungkinan besar layanan Rupiah perbankan akan ditinggalkan sebagian besar nasabahnya, plus potensi pajak PPN dimata uang kripto lumayan besar, dimana saat ini pemerintah melalui DJP (Direktorat Jenderal Pajak) sedang mengkaji mekanisme penerapan pajak PPN (https://www.google.com/search?q=djp+mengkaji+potensi+pajak+kripto&sxsrf=AOaemvIPD8aBqmKI_wAi6vfvPAP16TdxKg%3A1630243924889&ei=VIwrYenLNeKC4t4P842V0AM&oq=djp+mengkaji+potensi+pajak+kripto&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABMgUIIRCgAToHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoICAAQgAQQsQM6BQgAEIAEOgsILhCABBDHARCvAToECAAQQzoGCAAQFhAeOgcIIRAKEKABOgQIIRAVSgQIQRgAUJq1BFiB9wRgg_wEaAFwAngAgAGeBogB30CSAQ8wLjEwLjYuMTIuMC4xLjGYAQCgAQHIAQrAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjpxajwq9byAhVigdgFHfNGBToQ4dUDCA8&uact=5) melalui market, bukan hanay PPN, tetapi PPh juga direncakan bakal dipungut (https://www.pajakonline.com/transaksi-perdagangan-kripto-bakal-kena-pajak-penghasilan/). Tentunya untuk mempermudah menaikan devisa, pemerintah juga harus memiliki produknya sendiri, sehingga potensi pencapaian pajaknya juga semakin besar karena ditunjang oleh pemanfaatan produk mereka sendiri.

Tentu hal tersebut sangat baik dalam mengupgrade sistem pembayaran yang awal nya belum berbasis tekhnologi menjadi berbasis tekhnologi, seperti mata uang cripto (bitcoin).  Namun hal tersebut apakah berpengaruh dalam  perputaran ekonomi dalam masyarakat kelas  menengah -  kebawah?

Saya belum berfikir sampai disitu, karena memandang regulasi saat ini itu masi dalam rencana dan entah sampai mana. Karena kita belum tahu nanti bagaimna aplikasinya apakah menggunakan teknologi blokchain atau teknologi lainnya. Jika menggunakan teknologi blockchain dan nantinya akan memiliki nila yang terus berubah maka itu akan bertentangan dengan UU crypto yang di legalkan sebagai aset.

Jadi saya pikir jika nilainya terus berubah (foletail) tidak akan mungkin jadi mata uang untuk saat ini (IMO) tapi jika seperti OVO atau produk lainnya mungkin masih bisa. Tentu ada dampaknya untuk ekonomi kalau tidak salah ini bisa menekan laju inflasi, selain ini akan menimbulkan efektifitas transaksi, kemudian suku bunga rendah atau bisa dikatakan akan menekan Indeks Harga Konsumen – indeks terkait harga barang dan jasa konsumsi rumah tangga seperti biaya makan hingga pendidikan.

Sumber  (https://theconversation.com/riset-meningkatnya-transaksi-dengan-uang-elektronik-dapat-tekan-laju-inflasi-dan-bantu-ekonomi-negara-156872)

Untuk mengadopsi teknologi blockchain maka pemerintah harus membuat mata uang crypto nya sendiri dengan mempertimbangkan nilainya yang tidak berfluktuasi atau seperti halnya koin stabil. Menurut ane, pengaruh cryptocurrency sentralisasi milik pemerintah itu terhadap perputaran ekonomi mikro itu mungkin tidak akan signifikan. Dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan aset perdagangan mungkin bisa membantu pengguna untuk lebih mudah bertransaksi tanpa melibatkan bank. Dari segi kegunaan mungkin lebih unggul dibandingkan dari segi perdagangan.

Ane penasaran, sebenarnya yang agan gunakan itu bahasa apa sih gan?

Saya kira Rupiah Digital yang nantinya dikeluarkan BI jelas sangat kecil kemungkinannya (bisa dibilang tidak mungkin) tanpa melibatkan peran bank-bank yang ada di Indonesia.

---

Kalau saya perhatikan sebenarnya untuk pembayaran berbasis teknologi (non tunai) seperti mobile banking, internet banking dan semisalnya itu sudah cukup lama juga digunakan, apalagi di masa pandemi seperti ini transaksi via online sudah semakin marak. Namun jika yang dimaksud teknologinya itu adalah blockchain sebagaimana yang digunakan Bitcoin, meskipun nantinya Rupiah Digital bisa saja menggunakan teknologi blockchain tersebut namun sudah pasti untuk konsepnya jelas akan berbeda dengan Bitcoin terutama dalam hal desentralisasinya.

Perihal pengaruh ke masyarakat menengah ke bawah bisa saja ada, namun tentunya pemerintah (lembaga terkait statistik) yang lebih punya informasi lebih valid.

Mungkin situasi seperti itu akan terus berjalan sampai antusias masyarakat banyak yang tertarik dengan cryptocurrency, mungkin saat seperti itu pemerintah akan bertindak untuk memberikan solusi, yang jelas kita berharap pemerintah memberikan ruang yang jelas untuk kita para pengguna cryptocurrency di negeri ini.
Jaman semakin berkembang teknologi juga semakin canggih, masyarakat dan pemerintah harus sinkron untuk kemajuan bersama.

Saya rasa ruang maupun batasannya sudah jelas, dimana Cryptocurrency hanya bisa digunakan sebagai aset perdagangan dibawah naungan Bappebti. Rencana dan wacana penerbitan Digital Rupiah hanyalah sebuah terobosan dan respon pemerintah terhadap perkembangan tekhnologi (Blockchain). Semisal rencana ini benar-benar direalisasikan maka keberadaan Digital Rupiah akan berbeda dengan Cryptocurrency pada umumnya karena fungsinya tetap sebagai Rupiah, hanya saja bentuknya yang berbeda.

Saya rasa juga seperti itu, harus ada perubahan regulasi, kadang kita membuat sebuah topik tentang bagaimana perkembangan bitcoin terhadap El Salvador kita terikat akan regulasi dan berkutik seperti mengatakan Indonesia belum bisa terhadpat bitcoin sebagai alat bayar tapi sebagai alat investasi sama halnya saham tidak boleh menjual saham dengan saham harus jual saham dengan uang, juga seperti enchange lainnya tidak boleh langsung seperti swap dari koin A ke koin B tapi harus pelantara rupiah dulu, seperti itu juga ketika membuat sebuah tulisan kita masih "terbelenggu" aturan
Saya tampilkan tulisan saya mohon review pandangan tentang penggunaan metamask indonesia
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5357732.msg57835867#msg57835867

Saya pribadi tidak melihat adanya urgensi saat ini untuk merubah regulasi yang ada di Indonesia untuk menjadikan Bitcoin sebagai mata uang/alat bayar sebagaimana di El Salvador. Rupiah masih merupakan mata uang yang sah dan masih bisa digunakan untuk transaksi di wilayah hukum Indonesia, sementara untuk bitcoin/cryptocurrency lainnya sudah mendapat pula porsi dan regulasinya sendiri kalaupun ingin menggunakannya.

Btw, kalau misal pemerintah Indonesia melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran, lantas mengapa juga mesti susah-susah mewacanakan untuk menerbitkan Rupiah Digital?

---

Kalau minta review baiknya di thread [HELP]Bantuan untuk menaikkan Rank (Newbie s.d Hero) V.2 [UPDATE] (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5253221.0)

Sejauh ini rupiah digital sudah ada, walau tidak melalui BI sebut saja tokocryto, Indodax,upbit, dan pintu. Itu exchange yang ada walau ada 13 totalnya, saya tidak tau apakah yang di dana, shoppeypay, linkaja, Doku, ovo dan lainnya itu termasuk rupiah digital apa hanya sekedar kata rupiah digital itu cryptocurrencies saja?

Kalau rupiah digital yang agan maksud adalah seperti Dana, OVO, dll seperti diatas, itu bukanlah Rupiah Digital yang dimaksudkan dalam bahasan thread ini gan; Meskipun sama-sama digital, namun jelas keduanya memiliki perbedaan.

OVO dkk itu kan tidak ubahnya seperti mobile banking yang sudah ada sebelumnya, dimana agar user bisa menggunakannya tentunya harus menyimpan dana/menabung Rupiah yang ada terlebih dulu di sana. Sementara Digital Rupiah (CBDC) yang masih dalam kajian BI ini, dari yang saya pahami tentunya akan 'berdiri sendiri' dalam penerbitannya/tidak di backup lagi dengan Rupiah fiat yang sudah ada.

Sepertinya yang ditargetkan tiadanya uang kartal akan tercipta dengan sendirinya penghapusan uang kartal sudah berada semenjak tahun 1976

Indonesia masih belum siap untuk menerapkan sistem uang digital. Bisa tapi benar-benar harus pelan sekali, karena sebagian masyarakat indonesia masih belum mempunyai akses ke internet hingga sekarang.

Sama kayak halnya orang mau nikah, klo nunggu siapnya tidak akan pernah siap, tetapi klo dengan niat dijalani maka semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Indonesia memang negara luas, dan memang masih ada beberapa pelosok yang belum terjangkau oleh jaringan internet, tetapi seharusnya itu bukanlah sebuah halangan.

Wacana sudah ada, rencana juga sudah ada, jadi seharusnya tinggal nunggu persetujuan, penerbitan aturan dan realisasi.

Siap ngga siap, kalo Indonesia mau maju ya harus mencoba. Kayanya diluar pemerintah, sudah ada beberapa aplikasi yang support crypto and menjadi exchange seperti Indodax. Jadi seharusnya pemerintah Indonesia bisa memulai research tentang crypto (atau mereka sudah memulai tapi belum merilis berita resmi). Sebenarnya tidak apa-apa kalau harus pelan sekali, yang penting ada kemauan untuk mencoba nya. Kalau kata pepatah Jawa, Alon-alon waton kelakon xixixi.

Semoga bisa cepat terealisasikan ya, supaya negara kita tidak ketinggalan dengan negara lain hahaha


Alon-alon waton kelakon hahaha iya siap ga siap kita harus mengikuti perkembangan yang ada di dunia sih, pelan-pelan tapi pasti.

Kalau masalah akses internet, berkaca pada El Salvador yang belum lama ini mengesahkan Bitcoin sebagai alat pembayaran, saya baca di salah satu media (kontan.co.id (https://insight.kontan.co.id/news/tidak-mulus-hari-pertama-bitcoin-jadi-mata-uang-resmi-el-salvador?page=1)), di sana juga sebenarnya hampir separuh masyarakat-nya tidak memiliki akses internet ataupun masih banyaknya koneksi internet dibeberapa wilayah yang tidak stabil.

Lagi dan lagi, masih dalam proses pengkajian.
Dan akhir-akhir ini, Gubernur BI membeberkan tiga tantangan terbitkan CBDC sebagai alat pembayaran yang sah.
Ini hal yang mendasar terkait dengan otoritas dan undang-undang negara, ya tentunya, centralized ini. dan juga untuk memastikan bahwa CBDC ini nantinya bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah layaknya uang kertas.
Ini menarik ..
Intinya kita masih perlu menunggu lagi untuk penerbitan CBDC ini..

Sumber: link (https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210902114257-78-688754/bi-beberkan-tiga-tantangan-terbitkan-rupiah-digital)

Masalah penguasaan teknologi memang jadi hambatan utama sih imo. Sebelum ada banyak dev yang menguasai blockchain dan tahu pengelolan yang tepat ane rasa pemerintah ga bakal gambling menggunakan blockchain jadi backbone transaksi nasional. Semoga aja dengan makin modernnya zaman jurusan khusus masalah kripto dan blockchain juga bakal hadir di Indo jadi ga perlu bergantung dengan dev luar untuk masalah desain dan keamanan tsb.

paling kaya model2 solana gitu yang cocok
tinggal native tokennya diganti Rupiah(jadi network sendiri, kaga ikut mainnet).

Sebenarnya ada banyak talenta yang sudah paham mengenai programming kripto dan blockchain mas, tapi kembali lagi pada gaji yang diterima. Contoh kecil saja, banyak programmer yang skillnya di atas rata2, yang memilih jadi freelance atau bekerja remote ke perusahaan luar, atau memilih perusahaan swasta karena merasa gaji yang mereka dapatkan lebih tinggi. Apalagi untuk programming blockchain, saya yakin tarif mereka akan jauh lebih tinggi, dan tau sendiri pemerintah kita lebih suka mencari yang murah, apalagi banyak oknum yang cari untung tambahan. 

Patut dicontoh memang El Salvador, yang penting melangkah dulu meskipun pelan-pelan, nanti lama kelamaan juga daerah yang lain yang belum terjangkau juga akan ikut kebagian.

ha ha ha, benar gan, tidak siap hanyalah sebuah alasan dari kurang nya niat. Indonesia memiliki penduduk dengan usia produktif yang tinggi di bandingkan negara negara lain, jika kita kalkulasikan mungkin hanya 10% sampai 15% yang benar benar tidak tersentuh internet. saya melihat masih banyak politisi yang konservatif dan tidak punya pemikiran maju sehingga pertumbuhan teknologi di indonesia tumbuh dengan lambat.

salut dengan pemikiran Nayib, dia pasti yakin bahwa seiring berjalannya waktu masalah pemerataan internet pasti akan terselesaikan, intinya mulai aja dulu.

Suka banget dengan kata-kata "mulai aja dulu", memang harus dicoba dulu dan harus mulai dulu sih, untuk nanti bisa apa engganya itu masalah belakangan, tapi semoga saja bisa untuk mengimbangi dengan perkembangan negara lain.

Perkara "bisa atau tidaknya jadi urusan belakangan" menurut saya perlu hati-hati juga dengan konsep ini. Sesuatu yang hendak diterapkan itu semestinya ada konsep/perencanaan semisal plan A, B, dst. (jadi ketika plan A gagal bisa menggunakan plan B, dst.).

Apalagi wacana Digital Rupiah ini tentunya bukan hanya mencakup nasional dalam negeri tapi juga akan bersinggungan dengan negara lain (semisal penggunaannya dalam pasar valuta asing, dll.).

Iya memang seperti gambling kalau nantinya tidak berujung berhasil. Semoga saja sudah ada perencanaan matang nantinya dan juga akan ada safety net semisal gagal atau tidak sesuai dengan ekspektasi.

Emang semestinya begitu, ini menyangkut kedaulatan negara dan keberlakuan mata uang, secara bacaan regulasi tidak disebutkan harus dengan uang kartal hanya di sebut dengan mata uang Indonesia adalah Rupiah, ini juga yang menyebabkan mata uang "Asie" gagal diterbitkan oleh Asia tenggara melihat dari euro di Eropa, karena hampir rata² negara Asia tenggara punya aturan mata uang sendiri

sebenarnya kalau ada kemauan pasti ada jalan,itukan tergantung kita,karna yang jadi pahlawan dalam hidup kita bukanlah orang lain,ya kita jugakan

Buat agan @deniobsord80. Masalah menerbitkan Uang digital (rupiah digital) itu adalah pekerjaan otoritas negara dalam hal ini Bank Indonesia (BI) yg di berikan tugas oleh UUD. Bukan masalah pribadi, ada kemauan " lakukan,Tidak!!!. Bukan juga mau jadi pahlawan, agan langsung jadi, "Tidak!!.
Dalam hal mengeluarkan rupiah digital, keputusannya harus memperhatikan politik ekonomi global, kebijakan world bank, kebijakan IMF (karena Indonesia banyak Utang"negara lemah), tekanan politik regional, dan dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Kecuali saya jadi presiden, hehehe " becanda.

Mungkin maksudnya UU bukan UUD, karena untuk jenis mata uang semisal Rupiah Digital itu nantinya diatur melalui Undang-Undang bukan Undang-Undang Dasar.

Kemudian untuk rancangan UU semisal untuk penerbitan Rupiah Digital juga tidak cukup hanya keputusan dari Presiden tapi mesti juga mesti ada persetujuan dari parlemen (https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945 (https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945) Bab VIII Hal Keuangan).

Iya betul Om, maksud saya undang-undang.
Tadi subuh saya kabari ada tekanan, termasuk dari IMF.
Pukul 10:00 Wib udah keluar berita IMF warning bitcoin.
Berita cnbc : https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211004091940-37-281112/lagi-imf-beri-warning-bahaya-bitcoin-cs-bagi-dunia
Untuk negara Indonesia pasti banyak tekanan dari organisasi global semacamnya.

Untuk semua produk undang-undang harus ada persetujuan DPR. Setelah itu baru di undangkan dalam lembaran negara.
Jika terjadi hal mendesak presiden mengeluarkan Perpu.

kalau tanggapan saya sih sama seperti anda,jangankan yang belum mempunyai akses  internet,yang sudah ada akses internet pun masih banyak yang belum tau dan faham tentang penerapan sistem uang digital,adapun kehadiran kita disini agar bisa memotifasi dan membantu masyarakat kita supaya lebih banyak dan cepat untuk mengenal dunia digital.

Yang di warning IMF kan Bitcoin cs, yang notabene konsepnya bertentangan dengan bank sentral di setiap negara. Sementara untuk Rupiah Digital jelas kewenangannya ada di bawah BI; Jadi saya kira tekanan lembaga keuangan dunia seperti itu tidak terlalu berpengaruh terhadap rencana penerbitan Rupiah Digital ini.

Kalau menurut saya pribadi, mungkin kedepannya Indonesia bakal terus suspend ke berbapa market luar supaya orang-orang kita bakal berinvestasi pada market lokal kaya Tokocrypto, Indodax dll. Tujuannya satu yaitu meningkatkan pendapatan kas negara melalui pajak hasil trade para member. CMIIW

masih menurut pendapat saya, IMF punya pengaruh kuat dalam kebijakan keuangan negara karena suatu alasan atau ikatan kerjasama (utang luar negeri). Jadi, kuat kemungkinan mereka tidak menginginkan control nya terhadap bg central lepas, karena besar kemungkinan digital currency rupiah Digital, patronnya ke negeri tirai Bambu., (Cina yg pertama).

#dalam penggunaan teknologi antar digital currency dan crypto currency adalah sama yaitu teknologi blockchain.
Perbedaan keduanya adalah pada kontrol kekuasaan negara dan proses transaksi antar negara ( pengakuan negara lain).

Perlu ditarik dulu definisi dan fungsi dari Blockchain itu apa dan Bitcoin/Cryptocurrency itu apa.
Kalau memang IMF motifnya tidak ingin melepas kontrol terhadap bank central dari negara yang diberikan 'bantuan hutang' seperti pendapat agan tersebut di atas, kan jatuhnya CBDC semisal Rupiah Digital ini masih dikendalikan BI, berbeda dengan Bitcoin/Cryptocurrency yang jelas tidak ada otoritas terpusat yang mengendalikannya.

Dan lagi Rupiah Digital itu belum final nantinya mau menggunakan teknologi apa, karena dari yang saya ketahui ada beberapa opsi dalam hal teknologinya ini:

(IMF juga menyoroti potensi masalah dengan peningkatan empat kali lipat dalam pasokan stablecoin - cryptocurrency yang bertujuan untuk mematok nilainya. Adapun biasanya terhadap dolar AS menjadi US$ 120 miliar (£ 88 miliar) selama 2021).
Untuk stablecoin IMF juga menyoroti masalah, untuk pilihan(Distributed Ledger Technology) saya belum dapat bacaan yg di sorot IMF.

Referens:https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211004091940-37-281112/lagi-imf-beri-warning-bahaya-bitcoin-cs-bagi-dunia

^
Jujur post agan sulit dipahami maksudnya apaan, karena beberapa subjek atau objek kayak dihilangkan atau jadi kaku (macam hasil machine translation). Mungkin kalau agan mau ngepos coba dipreview dulu supaya bisa lebih bisa diperjelas lagi maksudnya.

Misalnya kayak "cryptocurrency yang bertujuan untuk mematok nilainya", itu maksudnya "kripto yang dinilainya diharapkan untuk tetap stabil", begitu kan? Alias mau mendefinisikan stablecoin itu sendiri.

Mohon maaf @joniboini, Kalimat dalam (....) Kutipan dari Cnbcindonesia.
Sedangkan kalimat terakhir adalah kesimpulan dan pernyataan saya.

Kalau memang mengutip utuh dari media lain, saran saya gunakan saja sekalian kode quote nya;
Setelah kode quote tambahkan kata author=link sumber dari tulisan yang di quote ; Berikut ini contoh penggunaannya:


Note: Tulisan versi Bahasa Inggrisnya saya temukan di sini:

---

Tadi saya coba baca artikel dari link yang agan cantumkan di atas, mengenai IMF menyoroti stable coin itu dari yang saya pahami lebih ke stable coin yang ada sekarang yang tidak berada dibawah bank sentral suatu negara. Salah satu kekhawatiran mereka:

---

kembali ke topik

Mengenai wacana pembentukan Central Bank Digital Currency-CBDC (di Indonesia berupa Rupiah Digital), bank sentral negara lain pun tengah mempersiapkan ini;

Jadi apakah mungkin IMF sampai memberikan tekanan kepada negara-negara yang tengah mempersiapkan CBDC (yang notabene resmi dibawah kontrol bank sentral) tersebut agar tidak terlaksana?

1. Terimakasih @Husna QA atas bimbingannya, bukan sengaja membuat kesalahan dalam post namun belum terbiasa walaupun sudah membaca petunjuk.
2. Untuk sumber dari www.theguardian.com saya tidak membaca, hanya di CNBCIndonesia. mereka juga tidak menyebutkan informasi awal.
3. yang saya sebutkan tekanan dari IMF bukan untuk mengagalkan Rencan pembentukan CBDC  yang sedang dipersiapkan, namun lebih kepada acuan dan aturan tetap pada rencana merka (IMF). dalam hal ini kendalinya tetap mereka, gak boleh lepas ke lembaga global lain yang berseberangan dengan mereka.

Walaupun binance terkena suspend payment, tetapi masih ada tokocrypto sebagai cabangnya binance di indonesia dan diawasi oleh Bappebti. Tanggapan saya tentang topik diatas, bitcoin memang benar tidak sah untuk dijadikan alat pembayaran, tetapi inovasi mengenai keuangan digital pasti akan terjadi di masa mendatang. Mungkin Bank Jago sudah menerapkan sistem keuangan digital https://jago.com/id

Kalo tokocrypto disebut sebagai cabang Binance saya rasa kok kurang tepat. Binance memang memberikan sokongan dana (investasi) pada tokocrypto, dan tokocrypto memang menggunakan platform milik Binance, tetapi hubungan antara keduanya masih sebatas partner, dan saya kira Binance juga tidak memiliki kontrol penuh terhadap tokocrypto.

Banyak memang yang beranggapan kalau tokocrypto sebagai cabang binance, bisa jadi karena ada tagline "dipersembahkan oleh Binance" di tokocrypto. di beberapa grup juga banyak member yang bilang begitu. Padahal memang hanya sebatas mitra, bukan cabang. Lagi pula, mereka tidak perlu cabang di Indonesia untuk bisa eksis. Pengguna masih bisa menggunakan apps dengan mudah. Bermitra dengan tokocrypto saja sudah cukup menguntungkan bagi mereka

Saya termasuk skeptis dengan ide ini, mungkin akan bisa diaplikasikan dalam 10-20 tahun ke depan. WHAT?! 10 TAHUN?! KITA KAN BANYAK YANG ANTUSIAS DAN MULAI PAHAM CRYPTO & BLOCKCHAIN?! Eitss, ingat orang orang di tinggi sana itu banyak yang tidak paham. Sebagai salah satu yang pernah ikut serta di Sandbox Badan Fintech BI. Yang tua tua pada gamau membahas dan membedah bitcoin sampe tau siapa itu SATOSHI NAKAMOTO. That's why pembahasan mengenai aplikasi ide begini ya cuma buat pamor politisme aja.

Tadi saya coba menyimak diskusi di salah satu media berikut yang membahas berapa lamanya perkiraan waktu yang diperlukan dalam pengembangan Rupiah Digital ini:
https://www.cnbcindonesia.com/market/20211006134901-19-281855/butuh-berapa-lama-pengembangan-rupiah-digital-ini-kata-pakar

Berikut ini saya coba sarikan beberapa poin yang saya pahami dari video diskusi yang ada di link media tersebut di atas:

Setidaknya ada tiga tahapan dalam pengembangan Rupiah Digital (CBDC) ini:
- Kajian dan persiapan
- Pilot program
- Sosialisasi & edukasi platform

Kalau misalkan melihat dari historical redominasi rupiah itu dibutuhkan waktu sekitar 5-7 tahun, begitu juga diperkirakan dengan Digital Rupiah (Indonesia masih masuk dalam tahap pertama); Dan kalau belajar dari negara-negara lain seperti Jepang, mereka sudah mulai riset dari tahun 2015/2017 tapi baru akan menerapkan di 2023 atau perkiraan waktu untuk pengembangan ini sekitar 7-8 tahun dan pada peluncuran pertamanya itupun masih pilot program;

Dari sisi teknologi, sebenarnya secara faktanya saat ini transaksi juga sudah mulai banyak secara cashless, hal ini menunjukkan dari segi bisnis juga sudah mulai mengarah ke arah sana (digital transaksi pembayaran), meskipun secara resmi CBDC belum diluncurkan.

Referensi:
- https://www.cnbcindonesia.com/market/20211006134901-19-281855/butuh-berapa-lama-pengembangan-rupiah-digital-ini-kata-pakar
- https://katadata.co.id/sortatobing/finansial/5f06ccb96eeeb/kisah-redenominasi-sanering-rupiah-yang-pernah-terjadi-di-indonesia
- https://investasi.kontan.co.id/news/tertarik-dengan-saham-bank-digital-simak-rekomendasi-analis-berikut

Terimakasih atas sanggahannya bang, saya memiliki asumsi tokocrypto sebagai cabang dari binance karena menggunakan platform binance, ternyata keliru.

Sebatas partner dengan sejumlah investasi dana ke Tokocrypto dari Binance tanpa mengakuisisi kepemilikan exchange seperti yang dilakukan Binance pada exchange wazirX  (https://coinmarketcap.com/exchanges/wazirx/)menurut ane. Benar bahwa Tokocrypto bukan cabang dari Binance, tapi pengguna Tokocrypto akan memiliki kemudahan dan memperoleh beberapa keutamaan dari Binance termasuk dengan fee perdagangan kalau ane tidak salah.

emang di larang sebagai alat pembayaran dari 2017 unruk beli pulsa dll, tapi sebagai komoditas boleh di perjual belikan
masalah binance karena dulu bisa depo\wd rupiah secara langsung dan blm masuk ke regulasi sperti indodax dkk nya, mungkin exchanger lokal merasa tersaingi jadi lapor maka domain ke banned

ini sama persis ma forex, forex luar pada di banned semua domain nya, regulasi intinya bayar pajak

Pandangan ane ..lagi d fase suka ikut ikutan aja ini sih gan..dri dulu juga begitu..
Karna masrakat nya dah pada melek teknologi..sudah biasa dengan fintech dan nominal digital dengan kemudahan yang d tawarkan..salah satunya tidak akan terjadi kerusakan uang fisik seperti kena air.sobek uang palsu dll..tentu dengan fasilitas digital juga ada kekurangan salah satu nya ada fee danungkin beberapa kendala akan d rasakan setelah meminang nya..untuk binance juga situs yg terblokir oleh pemerintah..kecuali aplikasi...mungkin kalo website binance dah dapat ijin segala macam pairing ke fiat apapun bisa d sempurnakan.. pendapat ane adalah yang ane rasakan..

^ Diskusinya jadi lebih membahas ke exchange ya?

---

Adanya Rupiah Digital tidak akan serta merta menggantikan Rupiah fisik yang sudah ada, mengingat masyarakat Indonesia juga belum semuanya bisa mengakses internet ataupun fasilitas digital lain, pun yang sudah terbiasa dengan fintech juga hanya sebagian.

Kemudian yang dimaksud adanya fee diatas gimana ya? Kalau kaitannya dengan misal membeli sesuatu menggunakan Rupiah digital kemudian dikenakan fee pada transaksinya agak repot juga, dan kemungkinan besar masyarakat juga akan lebih memilih menggunakan model transaksi lama dengan Rupiah yang sudah ada yang tidak kena fee.

Sbgian orang akan menolak pasti..adanya perubahan transaksi tradisional (kebiasaan lama)
Tapi trasaksi digital (market)baik pembayaran suatu(p2p) atau yang saat ini terjadi dengan voc di excanger lokal..baik beli pulsa..tagihan dll menggunakan uang digital dan crypto...jadi sudah seperti layak nya uang fisik dan memenuhi kebutuhan.. plus bisa d jadikan jual beli dan investasi..kebayang kan kalau uang fisik terus d alihkan fungsi secara d atas husus nya bisa untuk transaksi..jual beli investi dll secara bersamaan..
Cara pandang orang berbeda beda.. dulu saya merasa ribet dengan perubahan yang signifikan lama kelamaan jadi lebih praktis dan flekxibel..

Bagaimana menurut agan?

Saya sependapat dengan anda tentang perputaran atau perubahannya bagaimana alat pertukaran dapat di gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Dan menurut saya, cara pengapliasian yang termudahlah yang akan menjadi pilihan sebagian orang ketika melakukan jual-beli.

Bappeti pasti mengontrol semua exchange yang beredar di seluruh Indonesia, walau tidak dilaporkan sekalipun mereka dapat melihat baik itu forex dan crypto exchange karena OJK juga ikut terlibat.

Emang fasilitas digital seperti HP tidak mudah rusak fisik kena air?.
dulu ada yang bebas fee tapi karena sudah banyak yang pake aplikasi tersebut sudah pakai fee, itu menandakan bahwa fee adalah keniscayaan, salah satu faktor kekurangan dari fasilitas digital.

banyak bermunculan aplikasi baru makin banyak iklan berseliweran menggangu.

Dulu ATM banyak yang menolak (khususnya pengguna wesel pos), tapi lama-lama sudah harus memilikinya sekarang. nanti juga begitu, transaksi tradisional lambat laun akan menghilang dengan dipacu peningkatan insfrastruktur teknologi internet.

Akan lebih masive lagi penggunaanya jika tanpa KYC.

Trimakasih gan opini nya..saya juga menyadari di luar dari nilai yang dapat di tukar(nomimal mata uang)..sama dengan uang kertas/bahan material hanya cangkang bukan nilai nya...termasuk dalam bentuk digital.. malah ada 2 kerusakan,pertama saat device rusak /hilang kedua bisa saja akses ke platform juga bisa menjadi masalah yang serius bila user dan pasword lupa..walau sifat nya tidak hilang selama nya tapi tidak ada sistem yang aman.. beda nya tingkat di suport cust nya.. kembali lagi ke topik trimkasih sudah meramaikan...tapi digital itu kenyataan harus ikuti perkembangan jaman..dan saya rasa uang fisik yang beredar akan sangat berimbas dengan inflasi yang terjadi...

Fasilitas HP (aplikasi) gak rusak, tapi hpnya rusak ;D ;D ;D
Sejauh ini iya jika itu di kelola dengan mencari keuntungan oleh yang punya aplikasi, tapi jika BI mampu menerbitkannya dengan fee gratis saya sangat yakin, ini adalah program BI untuk tidak mengunakan uang kartal hanya mengunakan uang digital, support yang besar dalam peredaran mata uang digital asal jangan program ini menambah utang negara.

fee sebenarnya untuk cari untung
tapi digital money kayak ovo gopay dkk nya sampai saat ini untuk bayar, kirim2 uang masih bebas biaya
kecuali narik uang ke bank, karena bank ada fee nya juga klo transfer antar bank

Jangan sampe budaya nya setiap ada project selalu di kambing hitamkan untuk menambah hutang...
Ada solusi untuk memajukan negara dari segi transaksi..sejauh ini ane lihat beberapa aplikasi fintech d indonesia masih banyak feedback yang kurang baik ..karna staf dan kepemilikan nya yang terus berkembang.. ini juga membuat sebgian orang yang baru memulai transaksi digital kebingungan dengan yang sudah ada.. rupiah digital bakal terjadi  

---

Ane setuju.. orang membuat fasilitas(aplikasi)besar kecil nya mencari profit (keuntungan) dengan menawarkan beberapa benefit(kemudahan)..

Karna persaingan yg ketat membuat sesama kompetitor saling bekerja keras untuk menarik pelanggan salah satunya membuat event..fee gratis ..tanpa saldo mengendap kompetible ke semua pembayaran dan wallet digital apapun..

Walau yang d cari hanya rating di playstore ..semua ingin memajukan rupiah digital semoga rupiah kita bisa terus maju..

Eh... China kan sudah menerbitkan Yuan digital dan sudah masuk uji coba, bukan lagi hanya baru di tahap mengkaji (https://kbbi.web.id/kaji); Sementara untuk Jepang sudah masuk fase ekperimen pertama pada mata uang digital mereka (https://money.kompas.com/read/2021/04/05/170000426/bank-sentral-jepang-mulai-lakukan-eksperimen-mata-uang-digital).

Penasaran dengan teknologi yang mereka gunakan untuk uang digital mereka dan bagaimana sistem kerjannya. Walau saya membaca (https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201208141415-185-579468/beda-yuan-digital-china-dengan-bitcoin-dan-uang-tunai) jika ini sangat berbeda dengan teknologi blokchain, sehingga pemerintah cina dapat mengetahui dan mengawasi alur transaksi. Ini juga menarik terlepas dari mereka yang telah mebaned secara permanen mata uang crypto. Ternyata mereka tidak ingin diinvasi oleh teknologi yang bukan produk mereka.  ;D.

Kalau saya baca di whitepapernya [1], prinsipnya sama dengan apa yang ada sekarang, e-CNY atau Yuan Digital [2] basicnya tetap pada mata uang mereka alias Yuan atau RMB (Renmimbi), jadi kalau ada orang mau nukar uang kertas RMB akan mendapatkan e-CNY yang sama dengan yang dia tukar. Saat ini wallet yang digunakan terbatas hanya pada bank patner di china, jadi jika ingin memiliki wallet harus menukar dulu uang kertas ke bank tersebut lalu akan dikasih QR code untuk dipindai di HP untuk diinstall jadi wallet. [3]

Saya juga menemukan sebuah exchange untuk menukar yuan digital, entah bener atau enggak karena dijelaskan kalau basic yuan digital itu mengggunakan binance smart contract atau BSC. [4]

[1]. http://www.pbc.gov.cn/en/3688110/3688172/4157443/4293696/2021071614584691871.pdf
[2]. https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_renminbi
[3]. https://www.smartshanghai.com/articles/activities/how-to-use-china-digital-yuan-cbdc
[4]. https://ecnydigitalyuan.com/

Sebaiknya coba pelajari dulu rule forum, usahakan postingan agan tidak hanya copy paste dari artikel berita website lain (bisa dikategorikan plagiat); Gunakan quote, link sumber, dan tambahkan tulisan dari pemikiran agan juga.

https://i.ibb.co/vxRCf44/58507006.png
https://finance.detik.com/fintech/d-5688629/bi-mau-terbitkan-rupiah-digital-ini-sederet-manfaatnya (https://finance.detik.com/fintech/d-5688629/bi-mau-terbitkan-rupiah-digital-ini-sederet-manfaatnya)

Ijin berkomentar ya, mungkin tidak boleh sebagai alat pembayaran sah itu oke2 aja, jadi makan di kfc ga boleh bayar pake  bitcoin gitu kan. Nah, tapi sebetulnya mungkin tidak ada salahnya jika para pro thd bitcoin mengajukan uji materi di peradilan hukum tertinggi yakni Mahkamah konstitusi. Tapi, acuan ini menurut ane si juga melihat bagaimana negara-negara lain tidak lagi mendiskriminasi bitcoin dan semakin memercayakan ini sebagai mata uang masa depan. Terimakasih sudah dibolehkan komentar

Entah apa untungnya buat kita, sedangkan penggunaan bitcoin sebagai aset digital di Indonesia fine-fine aja tidak ada gejolak atau kasak kusuk ingin menjadikannya sebagai mata uang. kalau pun boleh pakai pembayaran lain tentu pake alternatif yang banyak dipakai seperti dollar atau emas, kecuali memang punya banyak bitcoin dan berencana untuk jadi orang terkaya di Indonesia. ntar capek- capek uji materi dan jika pun menang yang kaya juga orang lain, wong kita punya 1 btc aja kurang.

Kalau kebutuhan buat memakai BTC sebagai mata uang kecil ane rasa uji materi juga ga ada gunanya. Rata" user di Indo juga ane rasa memakai kripto bukan buat jajan di mall, jadi kalaupun dianggap ilegal sebagai mata uang ane rasa sih fine" aja. Mungkin transaksi individu atau internasional aja yang bakal masuk ranah abu", tapi kalau volume transaksinya cuma $5 atau $10 per bulan masa iya pemerintah mau capek" menjerat user yang bersangkutan atau menelusuri seluruh address yang mungkin (atau tidak mungkin) dia miliki? Baru kalau ada yang jualan barang dengan nilai ratusan juta atau milyaran itu yang mungkin kena masalah, apalagi kalau posting adsnya di publik. Ya siap" aja kalau dibawa ke ranah hukum.

Klo menggunakan Bitcoin (maupun altcoin lainnya) buat transaksi internasional atau cross border supply saya rasa tidak akan dipermasalahkan secara hukum, karena segala aturan yang berkaitan dengan kewajiban penggunaan Rupiah hanya bersifat untuk segala jenis transaksi yang dilakukan di Negara Indonesia saja.

Masuk akal, karena tidak mungkin juga penjual yang ada di luar negeri diminta harus bisa menerima Rupiah dalam transaksi barang jualannya, dan mau tidak mau user dari negara lain termasuk misalnya dari Indonesia harus menggunakan mata uang yang mereka terima semisal USD, EUR atau bahkan Bitcoin seperti di https://shop.trezor.io/ (https://shop.trezor.io/) yang notabene semua mata uang/cryptocurrency tersebut dilarang digunakan untuk transaksi di Indonesia.

ya perhitungannya di situ, volume transaksi bitcoin juga masih sangat sedikit, itu juga bisa dilihat di tiap exchange (walaupun tahun ini naik hampir 100% lebih). Sedangkan untuk orang Indonesia yang punya bitcoin, Saya nebak per-individu tidak lebih dari 1% dari fiat yang dia simpan di bank, jadi kalau mau ngotot menjadikan mata uang, orang akan mengira kalau bersangkutan itu nimbun btc sejak lama.

Semoga saja ga ada perubahan ke depannya ya om, mengingat kalau pake fiat tarifnya lumayan mahal. Emang sih kartu debit bank Indo rata" udah pada support visa/mastercard jadi langsung otomatis ke convert ke USD, tapi banyak merchant (terutama yang ane pake) sering ngash diskon kalau bayar pake kripto, jadi jatuhnya lebih murah. Ane rasa masalah ini juga ga akan berubah meskipun BI ngeluarin token rupiah sekalipun.

Klo untuk cross border payment kayaknya peraturannya tidak akan berubah Om (alasannya seperti yg dijelaskan oleh Om Anwar diatas). Klo Digital Rupiah (misal jika nantinya benar-benar direalisasikan) kayaknya malah akan banyak berperan buat transaksi domestik, karena kemungkinan besar akan banyak merchant dan Olshop lokal yang bakal mengaplikasikannya.

Bukan hanya lumayan mahal, lebih ribet kalau harus pakai fiat.  

Iya lah, token rupiah kan cuman opsi. Punya token rupiah bukan berarti pembayaran digital wajib pake token rupiah. Ane rasa gak bakal disetujui berbagai pihak kalau implementasi token rupiah bersifat wajib untuk semua transaksi digital (luar dan lokal). Karena kalau ke luar, bisa jadi receiver dari negara lain gak mau nerima token rupiah.  :D

Paling bertransformasi berubah namanya saja, misalnya dari sebelumnya rupiah jadi tambah embel2 token, menjadi token rupiah.

Kalau saya dah hampir setahun ini sudah bisa dihitung bayar pakai cash, paling cuma ke warung atau nambal ban aja yang pakai cash selebihnya ya via online, ovo, gopay, livin, dana, flip dsb (Itu pun kalau nambah angin di SPBU juga pake gopay).

di HP sudah ada semua aplikasi pembayaran itu. Lambat laun sih, kalau sudah merata, tiap penduduk sudah punya smartphone semua, saya yakin akan cepat terealisasi. tapi kalau pemerintah tidak cepat tanggap, bisa2 ini akan jadi blunder, ditambah maraknya pinjol yang mencekik, rakyat juga akan semakin mudah memanfaatkan aplikasi pembayaran dengan mendapatkan pinjaman dari rentenir online.

Intinya klo Digital Rupiah (Token Rupiah) benar-benar direalisasikan, maka opsi pembayaran akan menjadi lebih bervariatif dan lebih transparasi (jika jaringan yang digunakan oleh pemerintah adalah public Blockchain). Baik cash maupun digital memiliki keunggulan sendiri-sendiri, jadi memang akan lebih ajib jika bisa saling melengkapi.


Ndak ada korelasinya dengan rencana penerbitan Digital Rupiah, karena pilihan untuk menggunakan pinjol (atau tidak) kembali pada keputusan masing-masing Individu.

Sebenarnya lebih ke feenya sih om yang ane maksud di sini, bukan kewajiban pembayarannya pake apa. Dengan kata lain ane tetap pesimis fee bakal jadi murah kalau cross border tx meskipun pake token rupiah. Fee blockchain bisa saja mahal tapi bisa aja merchant tetap matok fee agak tinggi karena likuidasi ke fiat murni bakal nambah biaya lagi, but who knows. Bisa aja cuma angan" ane.

Betul, memang begitu pada dasarnya. Tetap rupiah juga, cuman dalam bentuk digital (token Rupiah).

Mungkin itu karena ente hidup di daerah perkotaan, gan. Kalau hidup di desa, rata-rata masih tetap pake cash. Selain itu, gak semua orang lebih memilih bayar pake via online, beberapa masih lebih suka make cash. Dan untuk saya sendiri biasanya bayar pake debit ato online hanya untuk kepentingan tertentu, selebihnya saya masih lebih suka pake cash.

Enggak juga. Seperti yang saya jelaskan tadi kalo dilihat dari aspek interest, gak semua juga lebih suka bayar via online. Kecuali kalo bayar via online lebih murah, mungkin orang bakal mikir lebih sering pake online.

Siap gan. Saya mengerti.  ;)

Agak rancuh denger kata debit atau online, kalau sekarang ini aplikasi kayak ovo, dana, gopay, livin dsb tidak kayak debit mandiri, debit bni, debit bca yang pakai kartu ATM untuk sign-nya.

kalau begitu rupiah digital itu masih jauh, sampeyan yang nyatanya orang crypto pun lebih suka pakai cash. Ironis.

Mohon ikut membalas, jika BI sudah memberikan kesempatan untuk menerbitkan uang digital, berarti BI sendiri sudah membuka mata terhadap dunia crypto. Namun, apakah ini berbandaing terbalik dengan keputusan MUI, mungkin bisa kita lihat saja  kebijakan pemerintah terhadap Crypto di Indonesia ini.

Kalau syarat dan kriteria crypto.yang ditetapkan MUI sudah sesuai dengan  apa yang akan dijalankan BI.ke depan, saya rasa tidak masalah, tetap halal jika syarat sil'ah dan underlying terpenuhi. Mereka (BI) dan juga Bappebti pun gak gegabah mengeluarkan sesuatu, ada syarat yang ketat untuk itu, contohnya Shiba, sampai sekarang bapetti belum menghalalkan kripto tersebut boleh diperdagangkan di Indonesia.

Yang 'membuka mata' pada Cryptocurency ini bukan hanya BI tapi juga jadi perhatian di hampir semua forum bank sentral di berbagai negara; 'Membuka mata' dalam artian bukan cenderung menerima tapi lebih ke upaya untuk membendungnya, makanya pada ramai-ramai merumuskan pembuatan uang digital CBDC (di Indonesia Rupiah Digital), karena CBDC ini nantinya dikontrol Bank sentral sementara Bitcoin/cryptocurrency tidak ada pengontrol terpusatnya.

---

Ada beberapa poin pada putusan MUI terhadap cryptocurrency ini, diantaranya cryptocurrency yang mempunyai underlying.
Rupiah Digital jika nantinya sudah diterbitkan dan disahkan penggunaannya sebagai mata uang resmi tentu sudah dianggap memiliki underlying.

---

Referensi bacaan:
https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/
https://ekonomi.bisnis.com/read/20210615/9/1405806/sri-mulyani-ingatkan-risiko-mata-uang-kripto-bisa-picu-inflasi-hingga-asset-bubble
https://www.jpnn.com/news/indodax-buka-bukaan-soal-underlying-kripto-belum-banyak-yang-tahu

Prinsipnya rupiah token dst itu ga berbeda jauh dengan mata uang digital rupiah yang udah berkeliaran di mana", termasuk sistem perbankan kan dana agan juga di'elektronik'kan. Beda yang paling jelas palingan nanti arus transaksi bisa dilihat publik (harusnya, kecuali ujungnya pake private blockchain ya ga beda jauh dengan sistem database yang udah ada). Plus issuance dan kontrol bakal jadi terpusat di BI, ga kayak sekarang tiap exchange bisa ngeluarin stablecoin sendiri.

Kalau agan paham maksudnya, menurutku gak rancuh. Kan yang dimaksud pembayaran yang sifatnya non-tunai. Entah mau nyebut bayar pake debit atau bayar via online, keduanya sama-sama pembayaran non-tunai.

Ironis kenapa? Apa kalau saya bayar via online berarti saya support crypto? Yang kita pake via online itu sama-sama rupiah, gak ada hubungannya dengan crypto. Kecuali kalo pembayaran pake crypto sudah legal tapi saya malah milih bayar pake cash fiat, itu baru namanya ironis. Iya gak?  ::)

Bukan masalah support atau tidak, ini kan masalah kebiasaan. karena crypto itu online (tidak ada yang cash), disatu sisi kamunya lebih suka pakai cash, apa itu gak ironi?,

Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) sejak lama, tapi masyarakat tabu akan hal itu, tidak suka dan lebih nyaman pakai cash, contohnya kamu.

Jadi lama di forum ini gak jalan, gak bisa meresapi hal yang sepele itu, padahal basic dari bitcoin itu digital/online tapi usernya malah lebih suka pakai cash.

Baca lagi konteksnya di atas, gan. Jangan samakan situasinya dengan kamu, gak setiap orang punya kondisi yang sama.


Kalau situasinya memungkinakan, saya pake debit atau via online. Kan sudah saya sebutkan di atas.

Kami yang tinggal di desa, kebanyakan gak ada fasilitas bayar online. Warung di pedesaan jangan samakan dengan Indomaret atau Alfamart di kota, gak ada buat gesek debit di sini. Kecuali pemerintah mau nyediain masyarakat kecil seperti kami fasilitas bayar online, mungkin kami bisa bayar apapun pake online.

---

Cobalah pahami situasi orang lain sebelum kamu ngejudge orang.

^ Saya kira tidak perlu diperpanjang perihal pilihan dalam transaksi apakah mau menggunakan uang tunai ataupun uang digital (via kartu debit, e-wallet, dsm.). Bisa jadi seseorang sudah melek teknologi dan bisa menggunakan uang digital, namun lingkungan sekitar yang belum men-support fasilitas untuk bisa menggunakan itu.

Uang Rupiah Digital nantinya sudah barang tentu tidak akan serta merta membuat uang fiat yang sudah ada lantas jadi dihilangkan.

---

Btw, kemungkinan tahun depan BI akan segera mempresentasikan konsep atau desain dari Rupiah Digital jika dilihat dari pernyataan gubernur BI:

Apakah nantinya jika Rupiah digital sudah terbit akan benar-benar bisa memerangi Bitcoin/Cryptocurrency yang ada saat ini?
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211202171851-37-296231/alasan-ini-bikin-bi-pede-rupiah-digital-tundukkan-kripto (https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211202171851-37-296231/alasan-ini-bikin-bi-pede-rupiah-digital-tundukkan-kripto)

Siap gan. Maaf jika ada pernyataan saya yang kurang pas atau melenceng dari topik.

Seharusnya tidak. Karena saya rasa Rupiah digital fokusnya untuk alat pembayaran, sedangkan BTC atau Crypto fokusnya untuk alat investasi digital. Kedua hal tersebut tidak saling bersinggungan dan harusnya bisa saling support. Tinggal bagaimana pemerintah melihat potensinya dan mau memberi ruang bagi masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan BTC/Crypto.

Menurut saya rupiah dalam bentuk digital tentu suatu terobosan baru, tapi kalau emang dibuat digital, berarti kan mirip kripto, harusnya kripto juga jadi legal, memang btc, eth, bnb, bukan stable coin, namun harga nya dibuat based on stable coin cukup fair sih, tapi saya rasa memang idr usd dan uang lainnya sudah saatnya menuju digital karena zaman mulai berkembang semua serba digital.
Ya semoga segera di legalkan pembayaran kripto di Indonesia

Bitcoin/Cryptocurrency lain yang sudah memenuhi syarat/terdaftar di Bappebti sudah legal diperjualbelikan di Indonesia sebagai aset komoditas, bukan sebagai alat pembayaran.
Perbandingan sederhana: US Dollar merupakan salah satu mata uang asing dan ada bentuk fisiknya juga, ini sama halnya dengan Rupiah yang ada saat ini ada bentuk fisiknya juga. Pertanyaannya, apakah lantas US Dollar tersebut legal sebagai alat pembayaran di Indonesia?

---

Dari satu sisi pemerintah melalui Bappebti mendukung keberadaan Cryptocurrency dengan menerbitkan segala macam peraturannya, namun di sisi lain dari yang saya baca penerbitan Rupiah Digital/CBDC ini bertujuan untuk "memerangi" Cryptocurrency.
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211202171851-37-296231/alasan-ini-bikin-bi-pede-rupiah-digital-tundukkan-kripto
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211130171454-37-295582/rupiah-digital-jadi-senjata-bi-perangi-kripto

Akan ada amandemen panjang untuk itu. Buat apa juga?, sampeyan mau beli rokok pake bitcoin?, sedangkan mata uang dollar saja tidak diperbolehkan, kalau pun boleh tentu yang pertama dilegalkan pemerintah adalah Mata uang yang paling kuat seperti Dinar, Rial dan Pounsterling.

Sekarang ini, sebelum mereka menerbitkan Rupiah digital, yang pertama harus dilakukan adalah rebug antara elemen masyarakat, ulama dan pemerintah dalam menyamakan persepsi tentang cryptocurrency supaya gak simpang siur tentang haram, (karena gak ada underlying dan wujud fisiknya).

Uang kertas zaman sekarang kan beda dengan zaman dahulu, dimana dulunya uang kertas itu ber-underlying berupa emas, Jadi apa nanti gak jadi polemik jika menerbitkan uang digital yang berunderlying uang kertas tanpa ada emas dibelakangnya?.

sangat setuju sekali ,,,
banyak sekali yang menjadi pr bila ingin melegalkan crypto di indonesia tertama masalah agama yang notabenya di negara kita sangat urgen dalam masalah agama,  polemix tentang haramnya uang  crypto adalah hal yang harus di luruskan apakah semua uang crypto ataukah masih ada kriteria yang lain sehingga ada yang halal dan yang haram saya kira bukan alasan karena kita tahu pulsa dll juga tidak ada bentuk fisik tapi di halalkan karna manfaatnya

^ Alur diskusinya kok jadi melebar ke hukum cryptocurrency? Ini kan thread diskusi tentang Rupiah Digital yang rencananya akan diterbitkan BI.

---

Kalau merujuk pernyataan dari Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI di 2018 lalu, timeline kajian tentang CBDC targetnya selesai dalam dua tahun (tahun 2020). Dan setelah itu apakah Rupiah Digital lanjut di uji coba atau tidak.

Namun hingga saat ini (2021 sudah mau berakhir) nampaknya target tersebut masih perlu waktu lagi. Apakah ini artinya Rupiah Digital masih belum terlalu urgen diterbitkan? Atau memang infrastrukturnya yang masih belum siap untuk itu?

---

Referensi: https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a5609cbb55/bi-akan-rampungkan-kajian-rupiah-digital-dalam-dua-tahun

Klo menurutku rencana penerbitan Digital rupiah tidak termasuk dalam kategori "urgent" karena tanpa munculnya digital rupiah, sistem finansial di Indonesia sudah bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Mungkin pemerintah tidak ingin ketinggalan trend, sehingga munculah rencana untuk menerbitkan Digital Rupiah sekaligus untuk menambah efisiensi sistem finansial yang sudah ada (menambah opsi pembayaran cashless).

Iya lah, token rupiah kan cuman opsi. Punya token rupiah bukan berarti pembayaran digital wajib pake token rupiah. Ane rasa gak bakal disetujui berbagai pihak kalau implementasi token rupiah bersifat wajib untuk semua transaksi digital (luar dan lokal). Karena kalau ke luar, bisa jadi receiver dari negara lain gak mau nerima token rupiah.  :D

[/quote]

Itu ntar PeeR lagi buat BI gan, bikin Rupiah token bisa di changer ke banyak mata uang. Atau pihak swasta mau memfasilitasi/bikin token exchanger yang bisa dituker ke banyak mata uang mau itu dicairin dalam bentuk digital/real. Semakin maju jaman memang semakin memudahkan, tapi makin banyak juga aksi kejahatan. Belum aja keliatan sela kelemahan sistem blockchain jadi bisa dikatakan masih aman.

Bisa jadi memang demikian, tadi saya sempat mencoba mencari update informasi perihal Rupiah digital ini antara lain melalui instagram-nya BI namun belum ada lagi info terbaru mengenai ini.

Ada salah satu caption yang cukup menarik menurut saya perihal digitalisasi sistem pembayaran, namun di sana sama sekali tidak disinggung perihal rencana penerbitan Rupiah digital/CBDC ini:


Jika merujuk pada quote di atas, artinya memang saat ini sekalipun Rupiah digital belum ditebitkan, toh sistem pembayaran sudah bisa berjalan dalam bentuk digital. Namun yang namanya teknologi tentu ada 'masa usang'-nya dan perlu update ke yang lebih baru dan lebih efisien.

Sampeyan membahasnya secara umum, dalam hal melegalkan crypto, pemerintah pasti akan melegalkan crypto yaitu crypto bernama rupiah digital sebagai mata uang, selain dari pada itu tidak.

Kalau berkaca pada redenominasi yang telah digaung-gaungkan sebelum ini, saya rasa akan sama saja dengan itu. Selain Insfrastruktur, SDM juga belum siap.

Untuk redenominasi Rupiah, dari yang saya baca di salah satu media, RUU nya itu sudah dimasukkan dalam jangka menengah dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024
Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20211206082938-4-296833/wah-rencana-ubah-rp-1000-jadi-rp-1-ada-lagi-segera-dimulai.
Jadi hingga 2024 masih ada kemungkinan nantinya RUU tersebut bisa menjadi UU atau ada perubahan lagi.

---

Rupiah Digital kalau secara teknologi yang kemungkinan diterapkannya harusnya bisa lebih cepat/mudah kalaupun mau mengadopsinya karena toh hanya tinggal menggunakan/mencontoh yang sudah ada, tidak membangun dari awal.

saya rasa sudah dari beberapa tahun lalu pembahasan ini jadi topik hangat, sayang nya tiada realisasi dari pemerintah hanya ada janji2 yang tidak terlaksana.. karna indonesia mau tidak mau harus mengikuti perkembangan uang digital yg sudah banyak digunakan di vendor2 yg berbasis indonesia.. contoh gopay.. ovo.. dll

Bener mas, seperti yang dicontohkan masnya  adalah bentuk uang digital, lalu kenapa kripto  tidak bisa ya, apa karena tidak ada bentuk fisiknya? padahal, ketika seorang punya koin banyak kan bisa  dikonversi ke uang digital

Maksudnya kripto tidak bisa itu bagaimana ya?
Mengenai Rupiah Digital/Central Bank Digital Currency (CBDC) dari yang saya baca informasinya di salah satu media (https://bisnis.tempo.co/read/1542969/gubernur-bi-sebut-rupiah-digital-diluncurkan-di-2022-sekarang-tahap-finalisasi) sudah dalam tahap finalisasi, dan tahun ini (2022) rencananya akan diluncurkan. Kita tunggu saja pengumuman konseptual desainnya nanti seperti apa. Berikut ini kutipan pernyataan dari Gubernur BI pada 24 Desember 2021 lalu:

---

Perihal konversi koin (asumsi saya yang agan maksud adalah Coin cryptocurrency) kalau memang mau agan konversi ke Rupiah ya tinggal manfaatkan saja exchange yang menyediakan fasilitas pair untuk coin tersebut, kalaupun tidak ada yang langsung ke Rupiah berarti mesti di tukar dulu ke coin lain yang memang ada pair ke Rupiah-nya.

Jadi tidak mesti harus menunggu Rupiah Digital/CBDC benar-benar ada dulu kan? Dan perlu dibedakan antara Rupiah Digital dengan Uang Elektronik yang ada saat ini seperti Gopay, dsm.

---

Kalau berdasarkan lahirnya thread ini ( 25 februari 2021) saya rasa agak lebay juga kata dari: beberapa tahun lalu sedangkan sekrang masih januari. dan juga Kalau acuannya itu (ovo, gopay dll), pemerintah dalam hal bank plat merah pun sudah jor-joran soal itu, contohnya Livin dari bank mandiri.

kalau balik ke pembahasan bentuk fisik tentu akan panjang lebar dan balik lagi ke halaman 1, apa lagi kalau diputar balikan dari bentuk nyata ke fisik dan vice versa. Mohon dibaca lagi thread halaman demi halaman supaya lebih paham pembahasannya, atau cari thread-thread pembahasan bentuk fisik di SFI pasti akan nemu jawaban atas kegalauan sampeyan.

mungkin indonesia negara yang lambat memrespon masalah pembayaran dalam bentuk digital,
karena semua yang saya tahu negara indonesia ini sangat lambat,
apa yang negara lain sudah viral, indonesia baru memrancang apa yang negara lain itu sudah viral sangat lama.. ;D

kalau maksudnya sebuah negara, ya tentu saja respon kita sangat lambat, bukan hanya hal itu tapi juga yang lain. Dan harap maklum saja, banyak hambatan dan keterbatasan selain anggaran yaitu SDM. Tapi untuk yang sampeyan maksud uang digital, tidak banyak negara yang membuatnya. itu pun sebatas Asia seperti China sedangkan Amerika dan eropa yang menjadi kiblat dalam perekonomian Indonesia nyatanya belum.

Kalau berbicara mengenai CBDC, bukan hanya Indonesia yang belum menerbitkan tapi juga mayoritas negara lain juga belum banyak yang menerapkan ini, karena memang perlu ada kesepakatan bersama yang diwakili bank sentral untuk mengakui penggunaan mata uang digital dari masing-masing negara.

btw, sedikit informasi* perkembangan mengenai pembahasan CBDC terkait Presidensi G20 Indonesia:

---

* https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2332321.aspx

Memang mungkin belum ada pihak yang dianggap mampu karena saya yakin tetap saja jika nanti itu terjadi, pemerintah juga akan menggunakan sistem tender. Atau mungkin pemerintah melalui BI sebagai pemegang kuasa penerbitan mata uang dan teknologinya dan saya yakin prosesnya akan panjang karena saya yakin akan membutuhkan persetujuan dewan dewan disana. ;D

Mengenai CBDC mungkin cina menjadi salah satu negara yang paling getol karena mereka saat ini sepertinya sudah melarang segala aktifitas terkait crypto. Itu sebabnya mereka telah melakukan beberapa uicoba di beberapa kota besar di negaranya. Bahkan menurut sumber  (https://member.fintech.global/2021/09/20/china-set-to-introduce-digital-yuan-by-early-2022-in-regtech/)yang saya baca mereka telah siap meluncurkan E-CNY pada bulan februari tahun ini.

Selain cina nampaknya  Kazakhstan juga akan segera menyusul cina, mereka tidak melarang seperti cina. Kazakhstan sedang mengujicobakan percontohan proyek CBDC. Sepertinya pemerintah mereka juga mencoba mensentralisasikan crypto. Tapi entah bagaimana perkembangan mereka hari ini karena dulunya mereka adalah negara diasia yang merupakan surga penambang yang memiliki peringkat ke 2 setelah cina pada masanya. Tapi semenjak kerusuhan, matinya listrik dan jaringan internet sepertinya membuat para penambang siap pergi.

Kemudian untuk Amerika tepatnya di Brasil sepertinya mereka mulai membuat proyek CBDC juga. Melalui Bank sentral brasil mereka akan memulai program percontohan mata uang digital tahun ini.  Sedangkan untuk indonesia sendiri sampai saat ini saya bahkan belum jelas sampai dimana progres perkembangannya, saya belum mendapatkan berita terbaru.

Mohon koreksi jika saya salah ;)
Sumber:
https://finance.yahoo.com/news/cbdc-launch-first-2022-093011347.html
https://member.fintech.global/2021/09/20/china-set-to-introduce-digital-yuan-by-early-2022-in-regtech/
https://insight.kontan.co.id/news/surga-bitcoin-kazakhstan-berpotensi-ditinggalkan-penambang-efek-ledakan-kerusuhan

Kayaknya bukan peringkat ke-2 setelah china tapi amerika. Karena china sudah ngebaned mining crypto sehingga para miner china bermigrasi ke kazakstan yang membuat mereka jadi peringkat ke-2.

Walletnya malah sudah lunching (https://www.idxchannel.com/economics/china-luncurkan-aplikasi-iphone-dan-android-untuk-e-cny) bulan ini, namun katanya (https://financefeeds.com/e-cny-wallet-downloads-swell-actual-usage-disappoints/) yang pernah pakai ngelag dan sangat lambat. tapi cukup meyakinkan telah lebih diunduh oleh 2.5 juta orang. itu menandakan betapa antusias mereka terhadap crypto yang walau bagaimana pun E-CNY itu tidak sepenuhnya desentralisasi.

Di atas saya lihat agan Luzin menambahkan kata 'pada masanya' artinya konteks yang dimaksudnya bisa saja ketika China belum seperti sekarang dalam nge-ban' segala kegiatan yang berkaitan dengan mining Bitcoin.

---

Cukup dimaklumi mengingat versi yang telah diluncurkan tersebut merupakan versi pertama yang bisa saja masih ada bug disana-sini.
Yang saya baca dari link* yang mas Chikito cantumkan di atas, Yuan Digital bukanlah mata uang Kripto dan tidak beroperasi di blockchain dan bentuk pembayarannya juga bukan terdesentralisasi. Jadi dalam konteks di atas, menurut saya rada kurang tepat jika banyaknya pengguna yang mengunduh aplikasi tersebut diasumsikan bahwa rakyat di sana antusias terhadap crypto.

* https://www.idxchannel.com/economics/china-luncurkan-aplikasi-iphone-dan-android-untuk-e-cny (https://www.idxchannel.com/economics/china-luncurkan-aplikasi-iphone-dan-android-untuk-e-cny)

---

Tunggu saja, setidaknya sudah ada pernyataan dari Gubernur BI yang saya kutip pada post (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5320111.msg59007200#msg59007200) sebelumnya perihal pengumuman mengenai Rupiah Digital/CBDC ini.

Barusan saya baca Twit-nya @darktracer_int: https://twitter.com/darktracer_int/status/1483948414547095553?s=20 (https://twitter.com/darktracer_int/status/1483948414547095553?s=20);
Bank Indonesia masuk dalam daftar yang menjadi korban Conti ransomware.

https://i.ibb.co/wLYrwpt/59033973.png

Bagaimana seandainya itu terjadi ketika Rupiah Digital sudah terbit? ; Karena baik langsung ataupun tidak langsung BI merupakan pihak yang berwenang mengeluarkan Rupiah tersebut yang notabene adalah berbasis Digital sebagaimana namanya.

Sebagai orang awam, saya tidak tahu teknologi apa nantinya yang akan digunakan, apakah teruji kelayakannya dalam mengantisipasi kemungkinan serangan ransomware seperti di atas, atau bisa 'ditembus' juga.

-Kalau di Bitcoin ada istilah Sybil attack (https://en.bitcoin.it/wiki/Weaknesses#Sybil_attack), Majority attack/51% attack/>50% attack (https://en.bitcoin.it/wiki/Majority_attack), dll.-

Apa kabar Rupiah Digital?
Barusan saya lihat di salah satu website, yang mengulas tentang CBDC di berbagai negara (Central Bank Digital Currency Tracker), berikut ini peta sebaran negara mana saja yang sudah mulai mengembangkan CBDC termasuk Indonesia dengan Rupiah Digital-nya:

https://i.ibb.co/61mTZyS/59931275.png
Sumber: Atlantic Council Research, Bank of International Settlements, International Monetary Fund, John Kiff Database

Nampak Indonesia seperti diketahui memang status CBDC nya masih dalam tahap research.

---

Sebagai perbandingan dan untuk melihat teknologi apa yang digunakannya, berikut ini 2 contoh dari 9 negara yang sudah me-launching CBDC:

https://i.ibb.co/5YKXwKR/59085671.png

---

Referensi: https://www.atlanticcouncil.org/cbdctracker/ (https://www.atlanticcouncil.org/cbdctracker/)

Gan, pemerintah kita itu perlu diakui munafik. Ketika kripto booming, mereka seperti kebakaran jenggot dan menyebut bahwa kripto itu haram, ilegal  dan membahayakan. Tapi, ketika ada ghozali everyday, apa coba? mereka dengan gampangnnya menyebut pengenaan pajak pada ghozali. Partanyaan saya, apakah dalam perundangan pajak disebutkan, siapapun yang mendapat uang dari kripto dengan besaran sekian dikenakan pajak? terus kenapa sebelumnya diam saja ketika kripto disebut ilegal dan haram? birokrat mata duitan dan munafik ya gitu

saya hanya memberikan pendapat, kalau pajak crypto secara spesifik memang belum diterapkan di Indonesia akan tetapi pada kasus di atas, Ghozali mungkin akan terkena pajak penghasilan sebagaimana UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Benar om, siapapun yang memiliki kekayaan dalam bentuk aset fisik atau dalam fiat dalam jumlah tertentu maka pemerintah mewajibkan pajak atasnya berdasarkan UU. Tetapi pemerintah tidak meminta pemilik aset crypto untuk membayar pajak jika itu masih dalam bentuk aset (bitcoin, Eth, atau altcoin lainnya) karena legalitas crypto di Indonesia masih sebatas kumoditi aset yang hanya dapat diperdagangkan dan investasi. Kalau sudah jadi rupiah, maka pemerintah pasti akan meminta untuk membayar pajak (penghasilan).

Eh kata sapa?, Justru karena sebagai aset komoditas itulah yang membuat mereka wajib bayar pajak, dan itu menjadi harta yang harus dilaporkan dalam SPT tahunan, bila tidak dilaporkan dan jika dirjen pajak menemukan, maka sipemilik bisa kena denda karena tidak taat pajak.

Yep, mengutip dari CNBC dari Neilmaldrin Noo, bahwa setiap keuntungan dari hasil crypto maka itu wajip membayar pajak dalam kategori pajak penghasilan. Itu didasarkan pada UU PPh yang telah ditulis diatas yang berbunyi setiap pertambahan ekonomis yang diterima wajib pajak baik dari luar atau dalam negeri termasuk objek pajak. Sedangkan berapa persenya itu antara 5% sampai 35%. Selain dapat dikenakan PPh crypto sepertinya juga bisa dikenakan sebagai pajak pertambahan nilai.
Memang sampai saat ini pajak khusus untuk crypto belum final ditentukan tapi sepertinya ada wacana besaran pajak adalah 0,005% dan bersifat final.

Sumber:
https://www.cnbcindonesia.com/news/20220110095812-4-305920/untung-dari-bitcoin-cs-dan-nft-ini-pajak-yang-harus-dibayar
https://www.pajak.go.id/id/artikel/cryptocurrency-sebagai-aset-investasi-dan-perlakuan-perpajakannya
https://smconsult.co.id/id/berapa-pajak-cryptocurrency-atau-bitcoin/

Faktanya adalah bahwa banyak proyek ditujukan tidak hanya untuk berinvestasi atau memperdagangkan cryptocurrency, tetapi juga untuk penggunaan nyata dalam kehidupan sehari-hari seseorang, serta oleh setiap pengusaha, seperti $CRAT, sehingga penerimaan platform independen semacam itu akan menjadi jauh lebih tinggi.

btw, diskusinya jadi merembet ke pajak :)
Saya tidak begitu paham tentang perpajakan, kalau cryptocurrency nya tidak ditransaksikan dalam artian hanya di hold apakah masuk kategori harus dibayar juga pajaknya?

Sementara (kalau CBDC di Indonesia sudah dirilis) untuk pemilik Rupiah Digital dalam jumlah tertentu nantinya berarti terkena juga dalam kategori pajak kekayaan, begitukah?

---

^ (https://loyce.club/archive/posts/5908/59089750.html) Relevansinya dengan diskusi Rupiah Digital apa ya? Dan di atas itu lagi coba mengiklankan sesuatu kah?

shiling ya mas?

sepertinya, karena itu temasuk harta, kalau taat pajak dan berprinsip Self Assessment (https://klikpajak.id/blog/prinsip-self-assessment-pajak/) yang begitu harus dilaporkan ke dalam SPT tahunan sebagai harta layaknya emas, motor, mobil, tanah dsb. artinya ada pajaknya.

kalau saya malah saya zakatin 2.5% jika dalam setahun berada dikisaran 80 juta (setara = 85 gram emas). [1]. [2].

[1]. https://www.lazalbunyan.org/elementor-1162/
[2]. https://money.kompas.com/read/2021/05/07/074243426/berapa-zakat-mal-yang-harus-dikeluarkan?page=all

Pengenaan pajak bisa dilakukan bukannya pada alat transaksi yang diakui negara, termasuk mata uang negara  manapun. Jika koin kripto tidak diakui negara dan buktinya beberapa lembaga menegaskan itu haram, kenapa mereka dengan cepat mengenakan pajak pada hasil etherum? sedangkan tidak mengakui bahwa kripto sebagai mata uang alat tukar. Jika sudah ada regulasi mungkin bisa

---

yang saya maksud itu tidak bisa dengan cepat konversi koin kripto ke dalam rupiah. Toh, kalau ada rupiah digital apa bisa 'bertarung' (aset) dengan koin  kripto lainnya?  lalu, fintech di indo itu yang menggunuakan mata uang rupiah apakah itu bukan rupiah digital?

[moderator's note: consecutive posts merged]

Kan di atas saya sudah sebutkan kalau mau konversi koin crypto ya ke exchange, dan cari yang memang sudah melisting koin tersebut di sana.
Kalau mau nya setiap koin langsung bisa dikonversi semua ke rupiah dengan 'cepat' (versi agan) ya enak banget. Berarti setiap koin aset kripto yang baru muncul pun kalau begitu sudah bisa langsung ditukar dengan Rupiah dong?.

Aset kripto itu di Indonesia statusnya sebagai barang komoditas bukan dianggap sebagai mata uang asing. Bukankah seperti Dollar atau mata uang negara lainnya juga kalau mau ditukar ke Rupiah salah satunya melalui exchanger kan?

---

Berarti beberapa kali ada postingan sebelumnya di thread ini yang menjelaskan mengenai perbedaan konsep Rupiah Digital (CBDC) dengan Uang Elektronik berbasis Rupiah yang ada saat ini belum agan pahami definisi maupun perbedaannya. Agan juga bisa menemukan penjelasan singkatnya di Instagram-nya BI.

Budayakan membaca.

beberapa sudah dijelaskan di atas dan di post sebelumnya, baik itu mengenai pajak penghasilan, haram dan sebagainya. tidak semua kripto itu haram.

Berkali-kali pemerintah Indonesia mengeluarkan berita larangan peredaran bitcoin di Indonesia, saya menilai kemungkinan ada dua faktor atau alasan, bisa jadi Indonesia ingin mengangkat exchange digital lokal dulu daripada exchange asing, yang ke dua mungkin karena belum di terapkannya pajak crypto pada masa itu, jadi jika pajak crypto itu berhasil di terapkan dan bisa jadi pemasok besar bagi negara, mungkin pemerintah bisa melonggarkan peredaran crypto di Indonesia, karena di negara ini permasalahan perilegalan adalah mengenai pajak.

Berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh BI , menurut saya ini masih syah-syah saja, karena BI sedang berusaha mengamankan posisi daya jual Rupiah Digital terhadap uang digital lainnya. Sementara berkaitan regulasi dan kebijakan-kebijakan lainnya juga masih akan dibahas di G20, artinya kebijakan BI ini masih bisa berubah dan berkembang. Sekuat apa kebijakan ini diberlakukan toh nantinya tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi mata uang digital pada akhirnya akan berkaitan satu sama lainnya. Dan Rupiah Digital juga pasti akan ikut dalam sistem mata uang digital pada umumnya, karena kalau tidak Rupiah Digital bisa tidak ada harganya.

Tentu dalam hal ini Rupiah digital adalah bentuk transformasi yang dilakukan BI yang tertuang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Saat ini masih dalam kajian (entah sampai mana belum liat kabar baru lagi). Tapi sesuai dengan kesepakatan Bank Sentral yang berada di seluruh Dunia Mata uang Digital diterbitkan oleh Bank Sentral nantinya.

Sumber: https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01038/en-us

Dengan kata lain, jika sudah banyak negara yang menerbitkan CBDC nya masing-masing, kemungkinan Indonesia pun akan lekas menerbitkan CBDC (Rupiah Digital) juga.

---

Ini apa hubungannya dengan bahasan Rupiah Digital yang direncanakan BI?. Pajak aset kripto saat ini belum berlaku tapi Bitcoin sudah beredar lama kok di Indonesia, bahkan belum lama ini malah bertambah perusahaan yang mendaftar sebagai calon pedagan fisik aset kripto.

Status CDBD di Indonesia masih riset jadi sangat besar kemungkinan akan menerbitkan CBDC karena 87 negara sudah menjajaki CDBC dan hanya 37 negara lainnya masih dalam status pertimbangan, di bagian Asia Tenggara sendiri sudah 4 negara yaitu Singapura, Kamboja, Malaysia, dan Thailand sudah status Pilot sementara lainnya masih dalam status Riset.


Untuk yang ingin tracker CDBC secara global secara realtime dapat di akses pada link https://www.atlanticcouncil.org/cbdctracker/

Harus dicatat, Rupiah digtal bukan mata uang baru ya, jadi walau pun terlambat nilainya akan tetap ada karena perubahan hanya kepada bentuknya saja bukan kepada sistemnya. Kecuali kalau diubah total, inikan hanya perubahan caranya saja dari dulunya pembayaran pakai kertas diubah ke digital, sama kayak menukar uang baru buat THR di bank, uang lama akan dihancurkan dan uang baru diedarkan. kalau tidak begitu, maka akan terjadi hyper inflasi.

Nampaknya masih belum banyak perubahan jumlah negara yang sudah menjajaki CBDC sejak Januari 2022 lalu saya lihat data pada link tersebut, termasuk CBDC/Rupiah Digital di Indonesia pun hingga saat ini status pada map tersebut masih "research"  dan saya belum mengetahui informasi terbaru mengenai perkembangannya bagaimana.

---

Ya, kalaupun misalkan Rupiah Digital belum dirilis sementara negara lain sudah lebih dulu rilis saya kira akan ada masa transisi juga dari sistem yang sudah berjalan sekarang. Dan berbicara nilai tukar, tentu masih ada nilainya hanya saja entah akan menguat atau melemah jika negara lain sudah menerapkan CBDC sementara Indonesia masih belum.

Negara kita masih aman dalam bertransaksi, gak ada orang ditangkap karena adanya aset kripto, exchange sudah ada dan terpercaya, dan tidak ada penipuan, negara kita selangkah lebih maju di bandingkan negara tetangga, walaupun masih dalam tahap riset awal, BI tidak termenung dengan gebrakan terbaru didunia keuangan, namun pemikiran saya, kedepan mau tidak mau negara kita akan mengikuti trend perkembangan dunia digital, terlebih terhadap crypto.

Menurut pendapat saya sudah biasa karena pendirian uang digital kian lama kian merabak hingga ingin menciptakan uang digital versi BI sendiri

Kalau sudah berkaitan dengan mata uang suatu negara, baik itu berupa fisik ataupun digital semisal Rupiah Digital/CBDC tentunya tidak cukup begitu saja menciptakan dengan versinya masing-masing, ada banyak faktor yang mesti dipertimbangkan antara lain seperti cross-border payment yang dalam hal ini melibatkan negara lain.

---

Btw, dari berita-berita yang saya baca sebelumnya (antara lain disini (https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211211081013-37-298447/semua-hal-yang-dihitung-bi-sebelum-luncurkan-rupiah-digital)), isu mengenai pembahasan CBDC akan dibahas lebih lanjut di G20 tahun 2022 ini (Kalender event-nya bisa lihat disini (https://g20.org/)). Tadi coba buka situsnya kemendag perihal informasi G20 (https://www.kemendag.go.id/id/g20) kemudian lanjut ke G20pedia (https://linktr.ee/g20pedia), pada halaman ke-69 sebagaimana nampak pada screenshot berikut:

https://i.ibb.co/6XRrc7S/60341690.png

nampak BI cukup serius dengan CBDC ini meskipun masih dalam tahap rencana pembicaraan general principal.

Keseriusan ini bisa menghemat kayu penghasilan uang kertas, tapi akan berdampak kedaerah perosok karena program menyalurkan internet kedaerah perosok masih terjangal suplay dan daerah konflik kita baru saja kehilangan para merangkai tower di Papua waktu silam.

Rencana adanya Rupiah Digital tidak serta merta menghapus Rupiah yang sudah ada berupa kertas ataupun logam. Kalau langsung semua diganti menjadi digital justru akan menimbulkan masalah baru dalam perekonomian di masyarakat pelosok yang belum bisa menjangkau atau tidak adanya fasilitas untuk pembayaran digital sebagaimana di atas.

Berikut statement dari salah satu pejabat di BI, Juda Agung (waktu itu masih sebagai Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI):


Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan dari hasil pembahasan rencana penerbitan CBDC di gelaran G20 tersebut.

Saya baca tujuan utamanya, efisiensi dan inklusi ekonomi.

Kalau saya telaah, untuk inklusi ekonomi sudah pasti akan merata tiap masyarakat Indonesia karena akses keuangan dan pelayanan dengan biaya terjangkau bisa dari mana saja diakses dari pelosok negeri Jika sudah ditopang dengan jaringan Internet yang luas. Kalau semua infrastruktur terpenuhi, bisa jadi petani atau nelayan akan paling banyak mengakses layanan keuangan, karena profesi yang paling banyak di sana, bisa jadi nanam padi sambil ngecek harga saham/crypto.

Mengenai efisiensi sendiri, kita sudah pasti tahu yang namanya digital, apa lagi sudah jadi makanan sehari-hari akan sangat efisien menghemat waktu dan tidak perlu bawa dompet dengan uang tebal di dalamnya. cukup dengan HP, scan barcode, selesai.

Sebenarnya saya cukup penasaran nantinya bila memang CBDC telah resmi berdiri dan ada berjalan. Memang dari efektifitas bagi kita yang siap melek teknologi akan terbantu. Tapi untuk misal orang yang usia diatas saya misal diatas 50 mungkin juga akan kesulitan. Selain itu mengenai efisiensi Feenya, bahkan segala transaksi ada feenya bayar PDAM fee 2000 perak kalau pakai Mbanking.  Sementara jika benar menggunakan teknologi blokchain mungkin akan lebih bisa murah walau mungkin tidak semua, jika adopsi itu terjadi dan pembayaranya tanpa perantara mungkin bisa jadi feenya hilang. Tapi apakah mungkin?  ;D

Segalanya akan mungkin bila ada hal yang luar biasa.

Seperti contoh : covid-19. Sebelum adanya kasus ini, kita tentu tidak akan menyangka sekolah akan online menggunakan zoom, bahkan bekerja pun bisa di rumah saja menggunakan virtual. dimana sebelum adanya kasus covid, hal itu menjadi sesuatu yang sangat mustahil diterapkan apa lagi di Indonesia, karena hampir rata-rata masih anak-anak dan banyak ortu yang belum melek teknologi. Sekarang semua harus dipaksa bisa internet dan harus punya gadget.

Jadi kalau cuma CDBC, tidak perlu dibikin yang extra ordinary case, dipaksakan saja tiap supermarket dan mini market pakai digital pasti beres, kalau menurut saya. (contohnya saja tol, dipaksakan pakai kartu tol masih tetap jalan, orang dipaksa untuk bisa menggunakan itu)

Beberapa waktu lalu saya membaca artikel di Antara (terbit 25 Agustus 2022)* mengenai update terbaru dari penerbitan Rupiah Digital/CBDC, BI akhirnya memilih teknologi Distributed Ledger Technology (DLT) blockchain untuk proses distribusinya. Rencananya BI akan fokus pada sistem grosir/wholesale (hanya memilih perbankan dan perusahaan sistem pembayaran besar secara sistemik) dan tidak secara ritel.

Keputusan tersebut saya kira dapat dimaklumi, karena masih tergolong baru tentunya yang dipiilh juga yang benar-benar sudah "mapan" dari beberapa aspek ketika mulai mendistribusikan Rupiah Digital/CBDC ini. Sementara di bank sentral negara lain distribusinya cenderung menggunakan sistem grosir dan ritel.

---

*https://www.antaranews.com/berita/3078665/bi-dalam-proses-memilih-perbankan-untuk-distribusikan-rupiah-digital (https://www.antaranews.com/berita/3078665/bi-dalam-proses-memilih-perbankan-untuk-distribusikan-rupiah-digital)

Dari segi kontrol mungkin juga lebih mudah. Pemerintah ga perlu pusing kalau mis alnya ada penyalahgunaan dana atau arus transfer yang aneh dan bisa langsung meminta data ke bank terkait. Idealnya sih begitu untuk birokrasi, semoga saja ga disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

Menanggapi artikel yang om tautkan, BI sudah sedari awal memang memegang komitmen untuk menegaskan bahwa Indonesia hanya mengakui satu alat pembayaran atau mata uang yang sah, yaitu Rupiah. Indonesia mengatur cryptocurrency sebagai komoditas, untuk lebih lengkapnya silahkan merujuk pada https://www.cnbcindonesia.com/news/20210629140503-4-256788/ini-alasan-ri-atur-perdagangan-kripto-sebagai-komoditi sehingga kita masih bisa melakukan perdagangan cryptocurrency di Indonesia.

Namun begitu, Indonesia melalui  Bappebti juga mengatur token/coin apa saja yang dapat diperjualbelikan di market Indonesia, tidak semua token/coin bisa diperjualbelikan secara bebas. Tidak hanya itu saja, Indonesia juga bahkan sudah menetapkan pajak untuk cryptocurrency sejak 1 Mei 2022 silahkan lebih lanjut baca di sini https://www.suara.com/bisnis/2022/04/06/140549/mulai-berlaku-1-mei-2022-ini-aturan-lengkap-pajak-aset-kripto-di-indonesia

Suspend yang diberikan pemerintah kepada exchanger asing salah satunya BInance, mungkin terkait dengan rencana untuk meluncurkan bursa crypto Indonesia di tahun 2022 kuartal I yang ternyata tertunda. Intinya, Pemerintah Indonesia berusaha mengatur industri cryptocurrency di Indonesia yang pada kenyataannya, tidak mudah.

Bisa jadi kalau memang dirasa sudah berhasil ditahap awal, lanjut menggunakan juga metode ritel dalam sistem pendistribusiannya.

Saya baca disini: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Bersiap-Kembangkan-CBDC-BI-Segera-Rilis-White-Paper.aspx (https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Bersiap-Kembangkan-CBDC-BI-Segera-Rilis-White-Paper.aspx), white paper dari CBDC/Rupiah Digital bahkan rencananya akan dirilis BI akhir tahun ini.

---

Sepertinya agan menanggapi postingan pertama OP (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5320111.msg56437131#msg56437131) yang dibuat Februari 2021 lalu. Btw, penjelasan tentang penetapan pajak transaksi aset kripto juga itu keluarnya sekitar setahunan dari setelah OP membuat thread ini.

Mengenai link-link diatas, kenapa tidak mengambil link langsung yang dari pemerintah gan? Contoh:
Rupiah sebagai mata uang dan alat pembayaran di Indonesia:
https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2011_7.pdf (https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2011_7.pdf)

Cryptocurrency sebagai aset komoditas:
https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf (https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf) (lihat Latar belakangnya pada hal.3; Dasar hukumnya pada hal. 5)

Penetapan pajak transaksi perdagangan aset kripto:
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/7e87ffb9-d6b1-41a1-8f57-1ad6b868feec/68~PMK.03~2022Per.pdf (https://jdih.kemenkeu.go.id/download/7e87ffb9-d6b1-41a1-8f57-1ad6b868feec/68~PMK.03~2022Per.pdf)

Kemudian perihal Binance (perwakilan yang di Indonesia), mereka di-suspend karena tidak kunjung mengurus perizinan pendaftaran ke Bappebti sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto, sehingga akhirnya dinyatakan ilegal.
https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Temukan-lagi-125-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Ilegal/Lampiran I Entitas Ilegal November.pdf (https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Temukan-lagi-125-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Ilegal/Lampiran I Entitas Ilegal November.pdf)

Menurut agan, CDBC (termasuk digital Rupiah) ini kira-kira ada hubungan dengan program The Great Reset-nya WEF (https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/) nggak ya? Karena kalo baca info tentang Great Reset ini, banyak bidang seolah akan "dipaksa" beralih ke digital. Saya sedang mencoba memahami apa yang terjadi.

Pemanis dari weforum (https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/):
https://assets.weforum.org/article/image/large_ut1Bzt82VNEov1VSW9yDQmJn1fLu57mn7jXgibjmZFA.jpg

IMO, Boleh saja berspekulasi, baik itu great reset, tatanan dunia baru, atau permainan elit global lainnya. Tapi yang jelas, jika ujung-ujungnya masih bisa dikendalikan, Maka cryptocurrency yang pure-nya adalah desentralisasi akan gagal, walau pun banyak negara mengadopsinya sebagai uang baru berbentuk digital (berkedok crypto). Soalnya apa pun bentuk dan jenis currency, kalau pergerakannya liar tanpa bisa dikendalikan, bagi sebagian elite menganggap itu sebagai aksi membakar lumbung mereka sendiri.

Oleh karena itu ada pihak yang berupaya memborong semua bitcoin di seluruh dunia supaya desentralisasi itu diubah sedemikian rupa menjadi sentralisasi dan hanya dikendalikan oleh 1 tangan.

Saya tidak dapat membayangkan berapa banyak uang yang harus dihabiskan hanya untuk membuat bitcoin menjadi sentralisasi dari sifat dasarnya yang desentralisasi. Jelas menurut saya hal itu bukan ide yang baik untuk dilakukan walaupun sebenarnya pemerintah atau negara kaya sangat ingin melakukannya. Tetapi setelah bitcoin menjadi sentralisasi maka saya yakin kepercayaan komunitas terhadapnya tidak akan lagi sama seperti sekarang.

Negara-negara yang peduli tentang perkembangan crypto sepertinya tidak akan mencoba membeli semua bitcoin sebagai upaya men sentralisasikannya, tapi mereka cenderung meregulasikannya dan memajakinya seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia sekarang. CBDC adalah alternatif yang bagus untuk bersaing dengan bitcoin bagi negara-negara ini dari melakukan sesuatu yang tidak masuk akal.

Dan menurut saya kalaupun ada upaya kearah sana, bagi pemegang Bitcoin yang idealismenya masih kuat terhadap konsep awal Bitcoin yang bersifat desentralisasi tentu akan menentang ini. Dan dari informasi yang saya ketahui (tidak saya sebutkan namanya :), salah satu member dan saya lihat masih aktif di forum ini yang sudah sejak awal-awal bergabung dan expert di Bitcoin ada yang masih menyimpan Bitcoin-nya.

Dengan kata lain, bagaimanapun upaya untuk menjadikan Bitcoin tersentralisasi, tidak akan terjadi selama masih ada yang memegang idealismenya tersebut.

---

Saya kira ini yang lebih rasional. Dengan menerbitkan CBDC, mata uang yang di-digitalisasi masih bisa dikontrol oleh pemerintah negara yang menerbitkannya.

Visi dan konsep dasar dari Bitcoin adalah Pure Decentralized, dan itu sangat di jaga oleh komunitas Bitcoin. Pada dasarnya setiap perubahan harus berdasarkan kesepakatan bersama (mencapai konsensus) sehingga tidak ada satu entitas yang benar-benar bisa mendikte Bitcoin. Seandainya saja ada orang/pihak yang sanggup mengumpulkan sebagian besar supply Bitcoin (memiliki kuasa untuk memonopoli market), saya kira Bitcoin tidak akan dianggap sebagai Bitcoin lagi, karena kemungkinan besar komunitas akan meninggalkannya dan akan muncul Bitcoin baru yang sejalan dengan visinya SN.

DroomieChikito, skarais, Husna QA, abhiseshakana:
Udah pasti CDBC adalah upaya mensentralisasi cryptocurrency, cuma saya masih penasaran dengan korelasi antara CDBC, Great Reset, dan upaya pelemahan mata uang Dollar.

---

Btw setelah kasus Bjorka mencuat, kok rasanya jadi ragu ya pemerintah dan BI bisa bikin CDBC yang aman.

Ya itu puncak dari kekhawatiran akan stabilitas rupiah. Tapi Bank Indonesia menyatakan secara resmi bila tujuannya disampaikan dalam gambar berikut
https://i.ibb.co/LzB4Mq0/Kembangkan-CBDC-BI-Segera-Rilis-White-Paper-1.jpg

Kasus Hacker ini, saya masih bingung apa tujuannya. Yang jelas jika memang dokumen yang didapat dari situs penyimpanan pemerintah ini mencerminkan betapa buruknya prifasi data publik yang mereka punya. Pemerintah harus bertanggung jawab. Yang penting saat ini banyak tentu yang menunggu CBDC milik Indonesia ini. Selain itu dari media yang saya baca BI telah bersiap juga untuk merilis Whitepaper akhir tahun ini.

Sumber: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Bersiap-Kembangkan-CBDC-BI-Segera-Rilis-White-Paper.aspx

Sepertinya bukan, saya pikir pemerintah melalui CBDC ingin memiliki cryptocurrency sendiri yang sentralisasi yang dapat digunakan secara sah sebagai alat pembayaran. Itu adalah alasan lain mengapa selama ini pemerintah tidak mau melegalkan bitcoin dan altcoin sebagai alat pembayaran yang sah.

Saya kira poin pertama dan kedua di gambar itu patut sedikit kita ulas supaya kita sebagai calon pengguna ini tahu apa itu yang dimaksudkan oleh pemerintah dengan Menyediakan alat pembayaran digital tanpa resiko menggunakan bank sentral dan mengurangi resiko mata uang digital yang dikeluarkan privat. Kira-kira maksud pemerintah tanpa resiko itu apa ya?

Kalaupun nanti CBDC ini dirilis, maka saya pikir setiap pengguna juga tidak akan terbebas dari semua resiko.

Bukan itu sih alasannya mas, mau tidak mau sesuai UU alat pembayaran sah satu-satunya di Indonesia adalah Rupiah. Penolakan legalisasi pembayaran bukan hanya pada crypto tapi juga pada mata uang asing. Tapi ini sudah sering dibahas jadi saya tidak akan membahas lebih panjang.

Mungkin artikel ini bisa dibaca-baca artikel dari kemenkeu dengan title "Menuju Era Rupiah Digital"
https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3950-menuju-era-uang-rupiah-digital.html

CBDC (Central Bank Digital Currency) yang kalau di Indonesia berupa Rupiah Digital adalah bentuk lain dari mata uang Rupiah yang sudah ada saat ini. Meskipun konsep CBDC dengan Cryptocurrency keduanya hampir mirip dan sama-sama menggunakan blockchain, namun antara CBDC dengan Cryptocurrency itu memiliki perbedaan sebagaimana disebutkan berikut ini:

Jadi menurut saya rada kurang pas kalau di-generalisasi dengan menyebutkan bahwa CBDC merupakan upaya untuk mensentralisasi cryptocurrency. Logikanya sekalipun misalkan CBDC sudah ada, toh tidak akan mempengaruhi Bitcoin atau Cryptocurrency lain yang masih menganut desentralisasi selama komunitasnya memegang sistem tersebut.

Btw, Dollar pun bisa saja kan dibuat versi digital/CBDC-nya, jadi menurut opini saya tidak ada korelasi secara langsung antara CBDC dengan upaya pelemahan Dollar sebagaimana dinyatakan diatas.

---

Ketika CBDC/Rupiah Digital sudah ada dan agan masih ragu menggunakannya, sederhananya ya jangan menggunakan itu hingga agan yakin aman, karena kan Rupiah yang beredar saat ini juga masih bisa digunakan dan tidak serta merta digantikan oleh Rupiah Digital.

Mengenai hacker, disamping pengamanan secara internal, saya kira perlu juga semacam bug bounty program secara resmi untuk menemukan celah keamanan yang ada, sebagaimana contoh berikut:
- https://bughunters.google.com/ (https://bughunters.google.com/)
- https://developer.apple.com/security-bounty/ (https://developer.apple.com/security-bounty/)
- https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/bug-bounty-program.html (https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/bug-bounty-program.html)

Iya om, saya mengerti. Itu sebabnya saya mengatakan sebagai alasan lain, bukan alasan utama.
Karena yang sedang dibahas adalah masalah cryptocurrency central yang sedang digalakkan oleh pemerintah, maka saya tidak akan menyinggung banyak mata uang asing lainnya.

Pemerintah mungkin tahu bahwa ada permintaan tinggi untuk penggunaan cryptocurrecy sebagai alat pembayaran. Hal ini akan mendukung suksesnya proyek CBDC mereka dimasa depan meskipun pada tahap awal mereka harus melakukan sosialisasi ke seluruh elemen masyarakat. Saya benar-benar ingin proyek ini direalisasikan, ini akan membuat Indonesia lebih maju di bidang teknologi dan industri crypto.

Betul, tapi konteksnya fiat, kalau cyrpto yang lain tentu tidak bisa.

saya kira gak ada korelasinya, apa lagi yang direset itu uang fiat yang sama, apa lagi upaya pelemahan yang mnurut saya malah bakal nambah kuat.

bikin crypto itu mudah apa lagi sudah banyak githubnya, sekarang ini konsistensi mereka yang perlu diuji, baik itu janji dan back upnya, jadi walau bjorka itu hacker kampungan yang teridikasi org dalam untuk (pengalian isu), kalau khawatirnya dia ngehack cdbc saya kira tidak perlu karena kalau dibikin sesuai dengan prinsip kriptograpi gak bakal kena hack.

Menurut saya juga begitu, malah saya mikirnya ini bakal memperlemah rupiah karena mungkin dapat menimbulkan inflasi apalagi backupannya kalo menggunakan IDR
Untuk kriptograpinya saya kira memang gak bakal kena hack, tapi bagaimana dengan penyimpannanya? saya bingung apakah mereka bakal bikin jaringan sendiri apa mau yang berbasis di jaringan lain seperti ethereum ataupun BEP20, jika bikin jaringan sendiri apa bakal benar benar aman? saya sering denger beberapa exchange kena hack gak tau modusnya beneran kena hack apa memang akal akalan mereka buat ngescam usernya, apa nantinya kalo bikin jaringan sendiri gak bisa ke hack seperti itu? maaf saya masih awam soalnya.

Wallet dalam jaringan (public) Blockchain sebenarnya sangat sulit untuk dihack, kecuali jika privkey / seed dari address tersebut memang sudah terekspos. Selama yg bersangkutan bisa menjaga privkey/seed maka bisa dipastikan jika address miliknya akan aman.

Berbeda halnya jika tempat penyimpanannya menggunakan private server maupun modelnya adalah off-chain wallet. Selama ada celah ataupun campurtangan orang dalam, maka akan selalu ada kemungkinan jika server tersebut bisa di by pass oleh hacker.

Dari kasus bjorka kita bisa melihat betapa lemahnya sistem keamanan negara kita, dan dengan kabar ini membuat saya bertanya tanya, mengenai keamanan yang ada di dalam pemenirntahan kita, di tambah kabar ini Bi membuat mata uang rupia berupa dijital, untuk menjaga keamanan pemerintah saja masih kebobolan, bagaimana dengan dompet app yang akan di gunakan, jika benar benar itu terjadi, apakah kemanannya akan kuat, meskipun membuat token itu mudah, tetapi tujuannya pun harus jelas, kemana arahnya, apa mencari keuntungan atau benar benar membangun pertumbuhan dunia teknologi.

Nah itu dia, saya kira BI bakal menggunakan private server (hanya asumsi saya) karena mereka kan centralized apalagi milik negara pasti selalu ada resikonya kena serang peretas.

Jika merujuk kesini: https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2918-mengenal-lebih-dekat-central-bank-digital-currency-cbdc.html (https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2918-mengenal-lebih-dekat-central-bank-digital-currency-cbdc.html), CBDC menggunakan private blockchain, yang pastinya pemerintah punya kontrol akan penerbitan maupun sirkulasinya termasuk teknologi yang digunakannya.

Bagaimanapun juga teknologi bisa saja ada bug, dan biasanya (jika developernya aktif) akan ada update ke yang lebih baru, baik itu untuk memperbaiki bug versi sebelumnya ataupun ada penambahan fitur-fitur baru. Ambil contoh Bitcoin yang sama-sama menggunakan teknologi blockchain pun belum lama ini memiliki update "Taproot" untuk peningkatan privasi dan efisiensi transaksinya.

Untuk bikin jaringan sendiri saya kira mereka belum mampu karena keterbatasan SDM dan SDA, paling mereka akan fork dari jaringan yang sudah ada (erc20, bsc, trx dsb) yang mana baiknya. Lalu setelah itu, bisa bikin chain sendiri, sehingga kalau cukup bagus (fee rendah dan secepat yang lain) bukan tidak mungkin akan banyak anak bangsa yang nge-fork atau nginduk dari jaringan cdbc itu sendiri.

kalau untuk crypto sendiri, kalau memang benar pemerintah mau mengimplementasikan Kriptography, saya kira sangat sulit untuk meretasnya, kecuali detail wallet seperti password, email dan kyc yang mudah didapat karena diluar dari jalur itu.

Itu membuat transaksi lebih cepat dan mekanisme validasi lebih aman, namun hal itu juga membutuhkan SDM lebih banyak untuk improvement atau pengembangan sehingga jika kurang membuat tidak fleksible dan tidak bisa online secara terus menerus.

Centralized ledgers mungkin lebih tepat untuk wadah CBDC (dimana private Blockchain juga termasuk menjadi bagian dari tekhnologi Centralized ledgers). Untuk desain/arsitetur yang sepenuhnya Centralized ledgers, maka pemerintah memiliki kontrol 100% (change protocol/rules, dan bahkan melakukan Rollback),sehingga sudah pasti tidak ada akses buat kepentingan kriminal kecuali ada penyalahgunaan yang melibatkan internal  ;D.


Sekelas CBDC seharusnya menggunakan code (jaringan) sendiri karena integritas akan menjadi taruhannya. Jika melakukan fork dan menggunakan code orang lain maka itu bisa menjadi suatu masalah jika pengguna tidak benar-benar mengerti keseluruhan detailnya (Vulnerability problems). Jika pemeritah serius dalam menggarap CBDC, maka sudah sepatutnya jika mereka harus merekrut orang-orang yang kompeten dibidang tersebut.

Pemerintah belum membuka pandangan mereka
Soal uang digital dan mungkin mereka tidak mempelajari dan akhirnya mereka melarang uang digital di Indonesia,

saya kira uang digital tidak dilarang, ini kan sudah banyak pembayaran via digital sudah menjamur, beda lagi halnya kalo uang digital yang dimaksud ini buat uang sedniri dengan supply yang ditentukan sendiri dan tanpa ijin darimanapun.

saya juga mikirnya gitu sih, mereka sepertinya belum mampu kalo bikin jaringan sendiri makanya saya sedikit pesimis, tapi kalo nge-fork apa enggak malu sekelas pemeritah pusat ini itungannya satu negara loh masa iya numpang di jaringan orang kan jadinya bakal keliatan bahwa bangsa kita gak ada yang bisa bikin jaringan sendiri padahal jumlah penduduknya termasuk salah satu negara paling padat penduduk.

Benar, memang sudah seharusnya kalo pemerintah benar benar serius merekrut orang orang yang memang punya keahlian di bidang tersebut, tapi cukup ragu saya disini apa apa ujung ujungnya pasti nepotisme, peduli lindung saja saya dengar dengar yang ngerjain pkl sama app SATRIA yang dapat kucuran dana besar appnya dikerjain pkl (maaf malah oot :-[)

Kalo ini tergantung dari persepsi masing-masing orang karena untuk arti dan penjelasannya memang simpang siur (banyak orang yang menganggap jika Uang Digital sama dengan Uang Elektronik). Uang elektronik adalah fiat dalam bentuk elektronik/digital dan memiliki fungsi/peran yang sama dengan Fiat (cash). Sedangkan Mata Uang Digital adalah sebuah aset digital yang memiliki nilai dan menggunakan jaringan Ledger, ada yang tidak diregulasi maupun bisa diregulasi. Contoh dari Mata Uang Digital : Cryptocurrency dan CBDC.


Jika dalam pembentukan CBDC bakal merekrut tenaga kerja profesional, pasti kita berharap tidak akan terjadi sebuah Nepotisme karena jika oknum tersebut tidak memiliki skill (kapabilitas) yang memadai maka jaringan dari CBDC tersebut akan rentan dan berpotensi menimbulkan banyak masalah.

Ini masih prediksi juga sih, untuk pastinya mungkin kita sama-sama tunggu saja hingga keluar white paper dari Rupiah Digital/CBDC di Indonesia apakah di tahap awal menggunakan jaringan yang sudah ada seperti disebutkan diatas atau langsung membuat chain sendiri. Menurut saya sih semestinya dari awal sudah berada di Chain-nya sendiri, agak beresiko kalau masih menginduk ke chain lain seperti disebutkan om abhie. Dan kalau demikian, secara tidak langsung malah justru bisa mempermalukan pemerintah itu sendiri karena disatu sisi melarang cryptocurrency menjadi alat pembayaran, disisi lain malah membuat cryptocurrency yang menginduk ke jaringan dari Coin crypto yang justru dilarang tersebut.

Yup kesulitan pemerintah di sana, mereka tidak bisa melihat potensi dari anak muda Indonesia karena tidak ada lulusan Universitas dalam negeri yang berspesialis blockchain, kebanyakan sekarang ini lulusan umum sehingga kesulitan mencari yang kompeten. Namun menurut saya solusi itu bisa di atasi jika menyekolahkan yang sudah ada atau setidaknya mendiklatkan mereka-mereka yang familiar di IT ini kursus blockchain di luar negeri.

Jangankan yang bikin jaringan sendiri, wong copras capresnya juga itu-itu aja, masak ada issu 3 periode atau si petahana sekarang mau dijadikan wapres untuk selanjutnya, seakan-sakan gak ada potensi dari hampir 300 juta rakyat Indonesia saja, kalau melihat cara mereka mengelola negara, orang seperti saya pun bisa, kalau cuma naik-naikin harga (BBM, Listrik, dll) karena anggaran tipis doang mah gampang. (jangan dibalas, off topik)

fork itu sebenarnya bagus, untuk memperkenalkan suatu produk ke publik, jika sudah mateng baru bikin jaringan sendiri kayak yang lain. tapi kalau sudah bisa bikin jaringan sendiri tanpa fork, itu malah lebih bagus,

daripada menyuruh anak anak muda indonesia unutk belajar lagi keluar negeri belajar pengembangan dan pembuatan blockchain saya rasa bakal lebih baik jika mendatangkan orang luar negeri yang sudah expert di blockchain untuk membuat jaringan tersebut lalu di wariskan pada anak anak muda indonesia yang kompeten, sehingga bisa membangun sambil belajar.

menyinggung dengan yang agan katakan tentang pemerintah kita sekarang ini, saya setuju bahwa tidak ada 'WOW' nya, maksudnya kita tidak melihat ada terobosan terobosan terbaru, semuanya terkesan hanya menjalankan cara lama saja, mungkin itulah kualitas politikus kita ini bahkan hala hal yang bebau teknologi pun (seperti teknologi blockchain) terkesan lambat dan sudah ketinggalan jauh dari negara negara kecil yang sudah mulai mengembangkan itu.

Ya bagaimana baiknya saja, kalau punya anggaran lebih dan serapannya banyak mending di sekolahkan ke luar negeri, tapi kalau anggarannya tipis mendatangkan mentor luar lebih bagus, tapi yang begini ini biasanya tidak akan maksimal karena kita tahu sendiri bagaimana Sumber daya kita ini agak kurang dibanding dengan peralatan teknologi mereka, Untuk jaringan saja masih lemot apa lagi peralatan-peralatan komputer yang hi-tech, tentu itu menjadi kendala utama jika mendatangkan orang luar negeri.

Namanya politisi apalagi DPR tentu tidak tahu apa-apa, yang terpenting bagi mereka itu, bagaimana bisa duduk lagi di senayan pada periode berikutnya, kalau pun bicara teknologi, hanya dimulut saja, diimplementasikan pun saya rasa tidak, karena setahu saya generasi mereka itu generasi cash.

Kecuali kalau para politisinya punya latar belakang IT atau semisalnya kemungkinan bisa lebih melek teknologi, atau setidaknya lebih menghargai lagi orang-orang yang ahli di bidang teknologi. Tidak jarang orang yang ahli dari Indonesia justru malah lebih diapresiasi negara lain.

---

Mungkin perlu diperjelas dulu yang dimaksud uang digital diatas yang mana.

Btw, berikut ini saya quote-kan infografis mengenai perbedaan Rupiah Digital dan Uang Elektronik:

Sumber: https://indonesiabaik.id/infografis/beda-rupiah-digital-dan-uang-elektronik

Saya kurang paham dengan point 1 yang menyatakan Rupiah Digital diterbitkan untuk menggantikan uang kartal, tapi di peringatannya malah bilang Rupiah Digital hanya sebagai opsi tambahan untuk transaksi.
Kok kayak gak ada bedanya sama uang elektronik lain ya, kecuali nama, legalitas dan lembaga yang menerbitkan.

Ya karena mereka tidak tahu, kalau tahu dan paham ilmu tersebut pasti diapresiasi. Kita tidak perlu jauh-jauh, di sini saja postingan hal-hal yang teknis, dan njelimet pun yang kasih apresiasi hanya segelintir alias orangnya itu-itu saja. Karena apa?, ya karena mereka tidak tahu apa yang dibicarakan, kalau tahu bahwa itu penting dan merupakan hal yang krusial pasti dapat merit.

Sama halnya politisi yang tidak tahu apa itu blockchain, mereka menganggap hal itu membosankan dan bikin pening, sehingga jika ada ahli-ahli blockchain Indonesia menemukan hal-hal baru tidak bakal dianggap/apresiasi, dan justru yang paham akan melihat peluang besar dari diri anak tersebut. Seperti halnya Habibie yang ngerti Pesawat dikala Indonesia cuma bisa bikin delman.

Masih dalam bentuk sosialisasi, artinya tidak langsung begitu saja jebret menggunakan Rupiah digital karena banyak masyarakat yang belum melek teknologi. Dan, menggantikan sendiri di sini bukan arti menggantikan secara harfiah, tapi sebagai cara lain pembayaran. misal; jika tidak membawa cash/uang kertas, kamu bisa menggunakan rupaih digital untuk membayar.

Da, jika 100% rakyat Indonesia telah menggunakan Rupiah digital, tentu lambat laun uang kertas dan lainnya akan dicabut .

Nah itu dia, berarti sama aja kayak uang elektronik yang sudah ada ya.
Soalnya beberapa hari lalu saya sempat membaca ulasan tentang ini (entah dimana, saya lupa), yang mengatakan bahwa dengan dikeluarkannya Rupiah digital maka Rupiah kertas akan ditekan peredarannya hingga beberapa persen. Tapi kalo ngeliat keterangan dalam gambar tersebut kok malah bertolak belakang. 

Secara fungsi, antara uang elektronik yang sudah ada dengan Rupiah Digital yang masih dalam proses memang tidak jauh beda karena kan sama-sama digital/elektronik juga. Yang membedakan ya dari sisi asal-nya, antara lain Uang elektronik (di Indonesia) mengacu pada Rupiah yang sudah ada sebagai sumber yang di'wakil'kannya (dipatok 1-1 dengan mata uang Rupiah); Sementara Rupiah digital ya 'independen' dan jumlah nilainya tidak berdasar dari rupiah yang sudah ada karena memang kan sudah merupakan rupiah itu sendiri namun dalam jenis digital yang difungsikan untuk melengkapi rupiah dari kertas dan logam.

Jadi kata "menggantikan" pada infografis sebelumnya bukan dalam artian menghapus fungsi dari jenis rupiah yang sudah ada, namun lebih ke apa yang seperti agan Chikito sebutkan diatas.

---

Kalau boleh dianalogikan, seperti Bitcoin dan USDT, sama-sama cryptocurrency namun yang satu 'independen', yang satunya dibackup dengan uang fiat yang sudah ada.

Berarti kalo jumlah Rupiah fisik gak ditekan, apakah bisa diartikan setiap seri uang fisik Rupiah punya "kembaran" berupa digital ya?

Kalo USDT kan cuma sekedar klaim tho? Karena setau saya USDT kan rilisan perusahaan swasta. Bahkan Tether sempat bermasalah dengan klaim tersebut. Jadi rasanya agak sulit bagi saya memahami persoalan tersebut dengan analogi ini ::)

Sebentar, ini maksud ditekan itu apakah dalam artian seperti contoh rupiah yang tadinya dapat 'jatah' rilis 12 (kertas 6 + logam 6) lalu setelah ada yang digital maka jatah rilis 12 tersebut menjadi masing-masing kertas 4 + logam 4 + digital 4, begitukah?

Jika demikian, sepemahaman saya ya, karena jika tidak maka kemungkinan bisa memicu inflasi ketika negara terlalu banyak menerbitkan uang (fisik & digital) apalagi jika tidak dibatasi.

---

Ya, saya juga pernah baca perihal masalah tersebut. Terlepas klaim itu benar atau tidak backup dengan uang fiat-nya real 1-1, saya hanya menganalogikan dari konsep awalnya.

Betul, menurut saya harusnya begitu, jadi jumlah total Rupiah yang beredar tidak lebih dari yang seharusnya. Sehingga posisi digital memang harus menggantikan fisik (meskipun dilakukan secara bertahap).
Sedangkan jika Rupiah digital "independen" seperti yang agan katakan sebelumnya, berarti jumlahnya jadi dobel alias lebih banyak jumlah uang yang beredar. Bahayanya terjadi hal seperti yang agan katakan ini :

Yang saya maksud sebelumnya Rupiah digital itu "independen" adalah tidak sebagaimana uang elektronik yang ada saat ini (disimpan seperti di OVO, Gopay, dll.) yang nilainya mewakili dari rupiah yang ada. Dalam artian ketika memiliki 1 Rupiah digital tidak harus punya terlebih dulu 1 Rupiah kartal (kertas/logam) untuk mewakili nilai dari Rupiah digital tersebut.

Oh gitu, tadi saya nangkepnya "independen" = berdiri sendiri. Soalnya kalo melihat peringatan di gambar tersebut, kalimat tidak menggantikan itu sangat mendukung jika arti kalimat agan seperti yang saya pikir sebelumnya.

tidak.

https://img.idxchannel.com/media/400/images/idx/2022/08/20/Apa_Tujuan_Dikeluarkan_Uang_Baru.jpg

Beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan lembaran uang kertas model baru, kalau menurut saya cara kerjanya akan sama, artinya uang lama akan ditarik berganti uang baru atau digital dimaksud. Kalau double atau uang lama tidak ditarik, tentu akan memicu inflasi, Karena Indonesia ini beda dengan Amerika Serikat yang bisa mencetak sebanyak -sebanyaknya tidak memicu inflasi bahkan tambah kuat karena banyak negara lain yang memakai dollar mereka.

ya analoginya kalau kita setor uang 100K di bank, uang 100k ditarik bank untuk masuk rekening/ATm dan bisa ditarik kapan saja. sederhananya gitu.
kalau salah pengartian jadinya double spending, uang 100k masih kita pegang, yang digitalnya juga tetap masuk.

Rupiah Digital dan Rupiah Fisik memiliki status dan peran yang sama, hanya saja keduanya memiliki bentuk yang berbeda (satunya fisik dan satunya digital). Rupiah Digital dan Rupiah Fisik sama-sama diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan tidak dijaminkan pada komoditas apapun, dan berfungsi sebagai legal tender karena didukung penuh oleh pemerintah yang menerbitkannya.

Penerbitan Rupiah Digital pastinya juga akan memperhatikan aspek inflasi dan aspek pertumbuhan ekonomi seperti halnya penerbitan Rupiah Fisik, sehingga akan ada kemungkinan terjadi proses Pencabutan/Penarikan dari Uang Fisik yang sudah beredar agar pengedaran Rupiah Digital nantinya tidak merubah tingkat inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi yang sudah terbentuk.

Berita terbaru dari CNBC yang ane baca rilisnya tercepat ada di tahun 2023. Menurut ane sendiri gimana prosesnya uang digital ini diperkenalkan masih belum jelas juga. Gesekan dengan uang elektronik juga masih belum jelas limitasi di praktiknya bagaimana. Apa nanti dompet" digital bakal bikin saldo sendiri khusus buat 'elektronik' dan 'digital' atau pindah sepenuhnya. Agan" yang pada upate udah ada gambaran yang jelas?

Untuk gambaran pastinya seperti apa terkait aturan uang elektronik (wallet, dll.) setelah adanya Rupiah digital/CBDC atau aturan lain yang lebih spesifik, mungkin akan lebih jelas jika sudah keluar white paper dari Rupiah digital itu sendiri.

Kalau melihat dari sini: https://www.instagram.com/p/CPftbtBB0DN/?hl=en (https://www.instagram.com/p/CPftbtBB0DN/?hl=en) (@bank_indonesia), https://indonesiabaik.id/infografis/beda-rupiah-digital-dan-uang-elektronik (https://indonesiabaik.id/infografis/beda-rupiah-digital-dan-uang-elektronik), yang tertera disana masih umum antara lain perbedaan dari Rupiah Digital dan Uang Elektronik dan keterangan kalau keberadaan Rupiah digital tidak menggantikan Rupiah yang ada baik tunai maupun elektronik.

Sepakat, karena sesuai dengan pemikiran saya yang ini ;

Yang saya bingungkan di website yang dicantumkan agan HusnaQA, kenapa mereka menulis tidak menghilangkan uang tunai ya? Agak rancu menurut saya, karena menimbulkan kesan seolah ada "kembaran" Rupiah nantinya. Berikut kalimat lengkap yang saya sorot dari website (https://indonesiabaik.id/infografis/beda-rupiah-digital-dan-uang-elektronik) tersebut: "Terakhir, rupiah digital tidak akan menghilangkan keberadaan uang tunai dan uang elektronik. Rupiah digital hanya akan menambah opsi transaksi selain dengan uang tunai dan uang elektronik (https://indonesiabaik.id/infografis/beda-rupiah-digital-dan-uang-elektronik#:~:text=Terakhir%2C%20%C2%A0rupiah%20digital%20tidak%20akan%20menghilangkan%20keberadaan%20uang%20tunai%20dan%20uang%20elektronik.%20Rupiah%20digital%20hanya%20akan%20menambah%20opsi%20transaksi%20selain%20dengan%20uang%20tunai%20dan%20uang%20elektronik.)". 

Saya kira dompet digital ini sudah diaplikasikan ke berbagai macam platform seperti GoPay, OVO, ShopeePay, LinkAja, Jago dan user juga sudah bisa mengisi saldo untuk digunakan untuk berbelanja. Jadi sebenarnya, Indonesia sudah mulai mentransformasikan pembayaran yang tadinya berupa cash/debit/kredit/transfer menjadi cashless.

sumber: https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3950-menuju-era-uang-rupiah-digital.html

dari artikel di atas, sepertinya platform dompet digital seperti OVO atau GoPay sepertinya harus mendapat persetujuan dari pemerintah dulu untuk bisa mengedarkan rupiah digital karena fokus pemerintah adalah menggunakan platform milik pemerintah (kemungkinan tetap akun BANK) untuk atau yang berhak menjadi pusat peredaran rupiah digital.
yang sedikit saya sesalkan adalah hingga sekarang kapan ini bakal di implementasikan ke masyarakat luas masih belum jelas. jujur saja karena kebutuhan akan transaksi digital terus tumbuh maka pemerintah perlu berhati hati dalam mengedarkan ini, jangan sampai orang orang terjeut dan edukasi pun harus bisa di lakukan sedini mungkin.

menurut saya, kita kalau top-up ewallet, sejatinya itu hanya angka saja, rupiah yang sebenarnya ada pada rekening dari penyedia e-wallet tersebut. Selanjutnya, perbedaan dengan Rupiah Digital, masih menurut saya, kayaknya sih rupiah digital ini seperti stable kek begitu. Makanya ada kata-kata "pembayaran yang sah". Kita lihat saja nanti, apakah kita harus membeli/menukar uang rupiah ke rupiah digital atau perlu membeli atau tidak. Kalau kita perlu menukar dengan rupiah digital ini, maka ini fix menjadi seperti stable yang didukung dengan pengumpulan/backed mata uang fisik. Meskipun saya tidak yakin, tapi kayanya demikian. Jika dibaca disini

https://e-dropbox.kemenkeu.go.id/index.php/s/SURJeqti2hseUYu

tapi dipost di atas, Kemenkeu menyebutkan kalau nantinya akan 2 model yaitu Indirect dan direct.

Penjelasan mengenai hal ini sebenarnya cukup simpel. Keberadaan Uang Elektronik tidak akan mempengaruhi sirkulasi dari Rupiah karena meskipun berwujud elektronik/digital besaran nilainya tetap dipatok pada uang kartal (fisik). Sedangkan untuk Digital Rupiah keberadaannya akan mempengaruhi sirkulasi Rupiah (termasuk inflasi) karena memiliki fungsi dan peran yang sama sebagai Legal Tender seperti halnya Fiat (Rupiah). Dianggap "kembaran" Rupiah (Fiat) juga bisa sih sebenarnya, karena jumlah peredaran dari Rupiah Digital bakal mengambil porsinya Rupiah (Fiat).

Analogi : Jika sebelum Digital Rupiah diterbitkan jumlah sirkulasi dari Fiat (Rupiah) adalah sebanyak 7 Triliun, maka setelah Digital Rupiah diedarkan jumlah dari sirkulasi uang kartal (Fiat dan Digital) juga harus berkisar di 7 Triliun (misal 5T Fiat & 2T Digital, atau dalam pembagian lain yang equal dengan jumlah total 7T). Tidak menutup kemungkinan juga bakal ada "penambahan uang kartal yang diedarkan" jika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang aju (didasarkan pada asumsi tingkatan ekonomi makro).

Iya kakak, simulasi itu sesuai dengan pemikiran saya di replay-replay saya sebelumnya, menurut saya itu memang seharusnya.

Cuma yang bikin bingung saya adalah, kalimat mereka "Digital Rupiah tidak menghilangkan keberadaan uang tunai" dan "hanya akan menambah opsi transaksi".
Artinya kan bisa jadi begini: Digital Rupiah muncul, Rupiah fisik tetap dan tidak ditarik/dikurangi peredarannya, maka Rupiah yang tadinya 7000 T akan menjadi 14000 T (contoh).
Nilai Digital Rupiah 1:1 terhadap Rupiah fisik, tapi hanya berfungsi sebagai alternatif cara bayar/transaksi dengan sistem online. Ya buat apa ngeluarin Rupiah Digital kalo gitu, tinggal akuisisi aja GoPay/OVO jadi milik negara.

---

Tetap masih belum ada jawaban terkait penarikan Rupiah fisik disana.

Makna dari kalimat tersebut memang bisa menimbulkan ambigu, namun yang saya tangkap keberadaan Digital Rupiah adalah sebagai pendamping Uang Tunai (opsi baru buat alat pembayaran yang sah) tanpa mempengaruhi aspek ekonomi makro yang sudah terbentuk.

Salah satu tujuan pemerintah menerbitkan CBDC adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan jaminan keamanan yang lebih bagus, dan untuk sistem jaringannya sudah pasti berbeda dengan sistem Uang Elektronik (Gopay, OVO, dll). Jika mengambil enaknya (meng-akuisisi perusahaan uang elektronik atau bahkan membuat sistem jaringan uang elektronik sendiri) maka yang menjadi visi dan target pemerintah tidak akan tercapai.

Kalo sebagai pendamping, berarti Rupiahnya jadi double, mbulet ya, hehe. Ya wes, mari kita sudahi persoalan ini ;D

Lha soalnya keterangan mereka sendiri yang bilang hanya sebagai opsi transaksi, jadi ya saya akhirnya berpikir gak jauh beda sama uang elektronik yang udah ada.

Dari beberapa artikel yang pernah saya baca, nantinya nasabah akan memiliki 2 opsi yakni "Rekening Uang Kartal" Dan rekeneing uang digital. Jadi, ketika ada nasabah yang mau nabung, dia akan ditawari mau simpan di rekening lama atau mau disimpan sebagai rupiah digital. Jadi mirip2 kita menukar saldo idr ke kripto.

Jadi kalimatnya mesti bagaimana untuk mendefinisikan fungsi dari Rupiah Digital nya? :), Apakah seperti ini: "Rupiah digital akan menghilangkan sebagian keberadaan uang tunai"?
Atau sekiranya salah satu kata saya coret seperti berikut ini:

Yang ada malah persepsinya bisa jadi ketika Rupiah digital dirilis maka uang Rupiah tunai akan dihilangkan (semuanya) dari peredaran.

---

Dan perihal saran akuisisi dompet uang elektronik milik swasta, bukankah pemerintah sudah punya juga dompet uang elektronik kan? LinkAja itu hasil merger beberapa uang elektronik dari beberapa institusi/badan usaha milik pemerintah.

Bisa menggunakan kalimat seperti "ditarik secara bertahap" atau gunakan sekalian kata "menggantikan". Supaya tau dulu bahwa digital tidak akan menambah jumlah Rupiah yang beredar.

Ya boleh aja, terserah mau pake yang mana. Intinya yang saya maksud adalah kalo gak ada bedanya sama uang elektronik, ngapain bikin baru, pake aja yang udah ada.

Ya uwis, anggap maksud definisinya menjadi seperti itu.

---

Berarti apa yang sudah dicanangkan BI dan bahkan CBDC diagendakan dibahas dengan beberapa negara lain di G20, bisa jadi mentah lagi kalau cuma sekedar terbatas pada mengakuisisi "dompet" uang elektronik yang ada. Gopay, OVO dan semisalnya itu setahu saya adalah wallet.

Link agenda dari Finance Track G20: https://www.g20.org/finance-track/ (https://www.g20.org/finance-track/)

Haha, wokeh, gak bakal selesai juga kalo dilanjutin. Tapi ya lumayanlah buat ramein thread ;D

Mungkin kita bisa belajar dari negara China bagaimana konsep uang digital mereka yang sudah jalan. Kalau saya baca, memang berbeda, kayak ovo, gopay dsb itu kalau di china sama kayak wechat pay, alipay dsb. Jadi ketika ada event besar kayak Olimpiade yang di adakan tahun 2024 mendatang, mereka (Bank Central China) mendirikan stan untuk mempromosikan e-CNY atau Yuan digital, mereka sekaligus promosi dan sepertinya juga berupaya pelan-pelan merebut pasar dengan menendang saingan dengan bikin banner: "Bawa uang tunai atau kartu kredit, karena Wechat Pay dan Alipay tidak bisa digunakan,"

Jadi saya kalau lihat itu sih, jika memang benar Digital Rupiah terwujud, kemungkinan OVO, Gopay, dkk akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti di atas. kemungkinan cara migrasinya akan sama untuk mempromosikan rupiah digital. Dalam arti akan ada aplikasi baru yang dibuat Bank Indonesia guna menyimpan, bertranskasi dengan rupiah digital.

[1]. https://www.jpnn.com/news/uang-digital-china-makin-populer-puluhan-juta-orang-sudah-unduh-aplikasinya

Yang menanti mengenai CBDC, rupiah digital. Saya membaca berita bahwa BI telah meluncurkan whitepaper tentang mata uang digital pada hari ini. Perry Warjiyo mengatakan mengenai kebijakan Bank Indonesia sebagai bank sentral tentang Rupiah digital digunakan mulai dari CBDC grosir untuk penerbitan, eliminasi, dan transfer antar bank semua itu dilakukan secara bertahap.


Saya mencoba mengakses https://www.bi.go.id tapi sedikit lemot/kesulitan, tapi sepertinya memang sudah menuliskan 30 November 2022 telah dirilis Desain (High Level Design) Pengembangan Digital Rupiah, proyek rupiah digital ini diberi nama proyek Garuda. Saya mencoba mendownload soft Whitepapernya di https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/White_Paper_CBDC-2022.pdf, kalau dilihat ada sekitar 65 halaman.

Sumber
1. https://watcher.guru/news/indonesia-central-bank-to-launch-digital-currency-in-rupiah
2. https://www.msn.com/id-id/berita/other/bi-luncurkan-white-paper-rupiah-digital-dalam-proyek-garuda/ar-AA14JetC?li=AAfuv7o
3. https://www.bi.go.id/

Pada postingan saya sebelumnya di sini (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5320111.msg60846148#msg60846148), berdasarkan informasi dari antaranews.com: BI dalam proses memilih perbankan untuk distribusikan rupiah digital (https://www.antaranews.com/berita/3078665/bi-dalam-proses-memilih-perbankan-untuk-distribusikan-rupiah-digital), dalam proses distribusi Rupiah digital tadinya BI berencana fokus pada sistem grosir/wholesale (mungkin dimaksudkan untuk tahap awal). Namun tadi saya coba baca-baca sepintas Whitepaper yang dicantumkan agan Luzin diatas, Rupiah Digital akan diterbitkan dalam dua jenis, yaitu: Digital Rupiah wholesale (w-Digital Rupiah) dan Digital Rupiah ritel (r-Digital Rupiah).

So far, jadi lebih bisa dipahami perbedaan fungsi antara DigitalCurrency dengan CryptoCurrency

Merupakan sama-sama hasil produk dari blockchain, tetapi mempunyai fungsi yang berbeda didalam penggunaannya.

CBDC (Central Bank-Digital Currency) bisa dipergunakan sebagai alat pembayaran, sedangkankan cryptocurrency hanya dianggap sebagai komoditas dan tidak boleh dipergunakan sebagai alat pembayaran.

Saya mempunyai pemikiran bahwa proyek garuda ini adalah cara pemerintah menjembatani antara pesatnya perkembangan crypto industry dengan system keuangan yang sudah berjalan selama ini.

---

Pertanyaannya, apakah dengan terbitnya Digital Rupiah, akankah menggunakan wallet tertentu atau akan mengikuti wallet yang sudah banyak dipakai pengguna crypto?
Bagaimana dengan bentuk keamanannya?

---

Salah satu pengakuan BI kepada regulasi yang terjadi selama ini terjadi:

Jika merujuk pada White Paper CBDC 2022 (https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/White_Paper_CBDC-2022.pdf) halaman 26-27, nampaknya menggunakan digital wallet tersendiri yang pengembangannya dilakukan oleh masing-masing pelaku terkait sesuai dengan perannya (Bank Indonesia, wholesaler, non-wholesaler).

Secara konsep bisa saja mengikuti wallet yang banyak digunakan pelaku dalam cryptocurrency, namun menurut saya tidak akan seperti wallet non-custodial, apalagi kemungkinan akan ada keharusan memenuhi know your customer (KYC).

Di halaman 30, ada yang cukup menarik perhatian saya mengenai pengembangan aplikasi yang memungkinkan mengakses CBDC melalui feature phone atau kartu.

https://talkimg.com/images/2023/05/16/blobf0dffbba3bfe8782.png
https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/White_Paper_CBDC-2022.pdf (https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/White_Paper_CBDC-2022.pdf)

Semoga saja data" KYC user bisa dilindungi dengan baik. Melihat track record BUMN dan beberapa lembaga perbankan mengenai data leak ane agak was was kalau mau menggunakannya. Apalagi kalau tiap walet dari provider yang berbeda memerlukan KYC, mending bikin satu saja jadi ga perlu ngirim data ke berbagai pihak.

Semoga saja demikian, jadi satu data tersimpan terpusat di lembaga yang berkompeten melindungi keamanan data tersebut untuk diintegrasikan di semua wallet yang ada, karena kan Rupiah Digital ini merupakan project nasional (termasuk wallet digital-nya) tidak seperti wallet-wallet digital yang sudah ada semisal GoPay, OVO dll. yang mesti melakukan KYC lagi untuk masing-masingnya ketika mendaftar disana.

Tapi saya agak kurang yakin dengan hal itu, dengan melihat kalimat pada bagian ini:

https://talkimg.com/images/2023/05/16/bloba257d8c71d1e5e25.png
https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/White_Paper_CBDC-2022.pdf (https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/White_Paper_CBDC-2022.pdf), halaman 27.

Didalam WP CBDC 2022 sebenarnya juga sudah dijelaskan bahwa untuk kerahasian keamanan informasi dipastikan hanya pihak yang berhak saja (yang memiliki kewenangan) yang bakal memiliki akses. Namun tetap saja akan selalu ada resiko terkait keamanan informasi (kebocoran data) karena memang tidak ada yang sepenuhnya aman jika sudah berada dijaringan maya (apalagi jika basisnya adalah server atau database)  ;D.

CDBC itu bentuk sentralisasi penggunaan teknologi blockchain yang diterapkan pada mata uang fiat dengan memanfaatkan kecepatan dan efesiensi penyimpanan data, namun fungsi utama dari blockchain itu sendiri (desentralisasi) tidak diterapkan karena yang mengeluarkannya adalah bank sentral sehingga menurut saya tidak akan jauh beda dengan apa yang kita gunakan sekarang, kecuali kalau alamat rekeningnya (kayak alamat/address USDT) dimana bisa dilacak/open source buat semua orang walau tetap tradisional cryto-blockchain (desentralisasi)-nya gak ada.

Tunggu tungg, jadi perbedaan uang digital sama crypto apa? bukan kah sama sama digital?

dan yang faktor utama yang mempengaruhi nya apa sama seperti crypot? atau dia juga di pengaruhi oleh keuangan si negara pemilik?

kalo quote dari KataData

Sumber: https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/638d69b2291f3/apa-beda-rupiah-digital-dengan-uang-elektronik-dan-kripto

tidak ada bedanya seperti ovo dana dan gopay? dong kalo gitu?

Memang sama-sama berbentuk digital, namun memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Secara umum, Cryptocurrency hanya dianggap sebagai digital aset dan untuk penerbitannya tidak dikontrol oleh suatu entitas (decentralized) dan tidak sepenuhnya bisa dijadikan sebagai media pembayaran. Sementara CBDC Digital Rupiah adalah mata uang resmi berbentuk digital yang memiliki fungsi kegunaan layaknya uang kartal dan diterbitkan oleh pemerintah.


Beda gan.. e-money diterbitkan berdasar jumlah uang (Rupiah) yang menjadi jaminannya, sedangkan Digital Rupiah adalah Rupiah itu sendiri

Saya agak skeptis jika sesuatu yang menyangkut tentang harta kita (aset/uang/data pribadi) dimasukkan kedalam bentuk online data.
Kenapa saya meragukannya?
1. Pola pikir SDM Indonesia
2. Cyber security yang kurang memadai
3. Lambatnya penanganan kasus kriminal jika terkoneksi pada sistem perbankan.
4. Lemahnya regulasi yang terkait ITE, Perbankan, dan Hukum Pidananya.

Banyak kasus pembobolan aset/uang karena kecerobohan pengguna layanan dan lemahnya keamanan penyedia layanan.
Misalnya; kasus pembobolan uang melalui layanan perbankan mobile online.
Pihak bank akan berusaha mengatakan itu adalah kesalahan pengguna, karena pengguna tidak mengaktifkan OTP atau bahkan mengirimkan OTP kepada pihak lain.
Padahal pada beberapa kasus (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5090319.msg61396511#msg61396511), malware RAT bisa memanipulasi hal tersebut.

Seharusnya jika terjadi pelaporan kasus pembobolan seperti itu, tindakan perbankan adalah melakukan pelacakan transaksi tersebut, dan mengajukan pemblokiran rekening pelaku.
Dan selanjutnya melakukan pelaporan kasus kepada kepolisian untuk dilakukan penyelidikan, dimana data pembuat rekening pelaku terekam.

Menurut saya lebih baik menggunakan kartu yang terhubung kepada GPN (Gerbang Pembayaran Nasional), itupun jika wallet CBCD tersebut dipergunakan sebagai alat bayar. (Tetap tidak menutup kemungkinan akan dicopet orang dan skimming )
Jika sebagai bentuk tabungan, sebaiknya dibuat dalam bentuk cold wallet (https://twitter.com/indodax/status/1138415988746194944).

---

Pedih dan sakitnya dimana-mana, bang.
Klo kita sering membaca forum Media Konsumen (https://mediakonsumen.com/), kita akan banyak menemukan keluhan, layanan dan tanggapan terkait masalah kehilangan uang secara digital.
Soalnya saya tidak pernah membaca, user menulis disana gara-gara uangnya dicopet/dijambret di depan rumah makan padang trus meminta tanggapan dan tuntutan penggantian kepada bank dia.  ;D

---

+1
Thanks bang. Nice!

---

Pemikiran saya adalah:

1. Pembuatnya (aset kripto dicetak oleh creator aset; uang digital dicetak oleh bank central negara)
2. Ekosistemnya (aset kripto disirkulasikan oleh komunitas tertentu; uang digital disirkulasi oleh negara tertentu)
3. Penggunaannya (dalam regulasinya: aset kripto dipergunakan sebagai aset / jaminan fiat; uang digital bisa dipergunakan sebagai aset maupun alat bayar)

CMIIW

---

Berdasarkan kepada https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/pengelolaan-rupiah/default.aspx

Disitu disebutkan:
Jika Digital Rupiah ini dianggap sebagai uang, apakah akan dicetak disana juga?

pengertian uang digital sama crypto aja gak paham, malah bikin thread baru?.

Masyarakat akan sangat antusias mereview masukan dan feedback kalau di GA, sama kayak provider lain, kalau BI cukup modal dan bersiap bakar-bakar duit kayak mereka (ovo, gopay, dll) tentu akan cukup sukses narik minat masyarakat. Kalau cuma dsuruh dipelajari, disuruh baca, atau download aplikasi, tentu tidak akan berhasil, (contohnya kamu, disuruh baca aja malas), apa lagi dipaksa move on dari kertas ke digital tentu makan waktu bertahun-tahun.

Kalau baca dari atas sekali sudah sering dibahas antara keduanya, itu sebuah perbedaan umum pada jaringan yaitu sistem perbankan dan blockchain (yang katanya teritegrasi blockchain tapi tersentralisasi).

Berdasarkan bagan kerangka kerja digital rupiah ini:

https://i.imgur.com/sn7ani9.png
Source: https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/PublishingImages/default/Pengembangan_Digital_Rupiah.png

Apakah yang dimaksud dengan pernyataan "Wholesaler yang ditunjuk sharing node dengan BI (no node)" adalah BI menunjuk pihak ketiga sebagai penyelenggara node blockchain digital rupiah?

Dari yang saya pahami, jika melihat pernyataan lainnya (kolom ke-2) yang ini: "Wholesaler yang ditunjuk sharing node dengan BI atau menggunakan node masing-masing"^[1]; dan jika dianalogikan pada keterangan/catatan kaki di Whitepaper CBDC/Rupiah Digital^[2] berikut:


Wholesaler yang ditunjuk BI tersebut belum memiliki perangkat kerasnya sendiri namun tetap memungkinkan sharing dengan Ledger operator BI disamping juga karena wholesaler memiliki akses Digital Rupiah secara langsung dari BI^[3].

Namun kedepannya, industri yang menjalankan fungsi wholesaler perlu mempersiapkan node nya sendiri^[4].

https://talkimg.com/images/2023/05/16/blob30438d9eb52b8fad.png

---

Referensi: https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/White_Paper_CBDC-2022.pdf (https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/White_Paper_CBDC-2022.pdf), halaman 26^[2], 39^[1], 40^[4], xv^[3].

-cmiiw-

Karena wholesaler ini juga sebagai distributor Rupiah Digital, Mereka ini (pihak ketiga) sebagai lembaga bank atau non bank sebagai pelayanan jasa sistem pembayaran yang mendapatkan mandat (proyek) dari BI sebagai penyalur Rupiah Digital dari BI ke Masyarakat. Jadi selayaknya blockchain, tentu pihak ketiga (wholesaler) ini punya akses langsung ke blockchain (ledger) BI sehingga gak perlu lagi yang namanya clearing Settlement yang memperlambat transaksi.

[1]. https://www.merdeka.com/uang/bi-bakal-tunjuk-distributor-untuk-rupiah-digital.html

Yg masih bikin saya bingung, nantinya buat dapetin digital rupiah ini apa harus menukarkan uang kertas kita ke uang digital rupiah atau bagaimana. Apakah metode nya sama seperti kita melakukan top up e wallet.

tujuan awal CDBC ini kan selain utk menandingi Mata Uang Kripto seperti BTC juga untuk menggantikan keuangan tradisional fiat. Kalau tujuannya utk menggantikan, berarti jelas akan ditarik dan gk dipakai. Kalau gk bsa dipakai, gmn mau top up?

Jika mengacu pada WP Digital Rupiah maka pengedaran Digital Rupiah dari BI ke wholesaler atau retailer, dan setelah itu baru ke pengguna akhir (Perusahaan, Merchant atau Individu). Untuk transaksinya bisa menggunakan uang cash maupun uang yang ada di rekening Bank.
Source https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/White_Paper_CBDC-2022.pdf

Tujuannya untuk menjadi opsi pembayaran alternatif yang sah berdampingan dengan uang Fiat Rupiah. Semisalpun ada sejumlah uang cash yang bakal ditarik oleh pemerintah, saya kira itu hanya untuk pengendalian inflasi saja, jadi tidak semua Fiat bakal ditarik.

Entah bagaimana dan dari mana sampeyan mendapatkan kesimpulan seperti itu?. karena uang digital sendiri sudah tercetus sebelum btc itu lahir di dekade 90an sejak internet muncul. Kalau menandingi, menurut saya enggak juga, namun bisa jadi baik kalau berjalan beriringan dan saling melengkapi. Karena siapa tahu sistem keuangan ini runtuh, fiat money system ini sudah tidak sejalan lagi dengan elite global program, maka bitcoin bisa ambil peran ini untuk menggantikan fiat system.

Karena bitcoin pun (i.e. conspiracy) dibuat oleh orang yang sama saat fiat system dicetuskan untuk menggantikan gold standard.

Menurut pribadi ane secara konsep Rupiah digital dalam sebuah transaksi nanti nya, hampir sama dalam transaksi yang kita gunakan sekarang ini, ini hanya sebuah wadah saja untuk memodernisasi konsep uang digital.
Seperti sebelum nya Tv digital.

Yang menjadi pertanyaan ane.

1. Apakah proyek Garuda bisa Transparansi seperti Blockchain, dari segi nama , Rupiah nya dengan memasukkan nmr NIK, kalu berhasil menerapkan seperti blockchain saya sangat apresiasi sekali ?

2. Untuk penyimpanan rupiah digital di dompet digital apakah bisa menghasilkan bunga atau tidak?

1. Maksudnya hanya dengan memasukkan NIK, jadi bisa dilihat berapa Rupiah digital yang dimilikinya tersebut sebagaimana halnya dengan memasukkan address BTC di BTC blockchain explorer bisa dilihat saldo maupun transaksinya, begitukah?

2. Kalau di dompet pribadi mestinya tidak (saya malah tidak menginginkan hal tersebut), kecuali kalau agan misal menabung Rupiah digital-nya di Bank (yang menerapkan sistem bunga) sama seperti menabung jenis uang Rupiah (Kertas/Logam) yang sudah beredar saat ini.

Benar sekali ka, memang yang ane tau Nik itu di lindungi oleh undang undang karena termasuk data pribadi, Proyek rupiah digital mungkin ya ini persi ane terinspirasi oleh buku besar teknologi yang di ciptakan oleh Satosi pencentus Btc yaitu Blockchain dengan Transparan nya org bs melihatnya kapan saja. Semisalnya proyek Garuda ini bisa Transparan dengan melihat Seperti Blockchain. Ane pribadi antusias sekali mendukung proyek ini Karena kedepan nya akan sangat baik sekali. Ini juga termasuk anggaran daerah dalam pemerintahan harus ikut serta juga dalam proyek Garuda ini. Semua org bisa melihat sesuai daerah masing masing apakah Dana daerah di gunakan oleh petinggi daerah di gunakan nya dengan baik apa tidak.

Ok thks ka

Jika Transparansi harus menngunakan nmr NIk Rupiah Digital peredarannya dikontrol pemerintah dong ya. misal saya transaksi dgn kamu maka transaksi dpt diketahui pemerintah, berarti sangat berbeda dengan cryptocurrency kalau transaksi antara 2 orang transaksi tdak ada yg tahu sebagaimana orang transaksi konvensional.
Yang jelas sih kalau menurut saya bakal banyak potongan pajak,Bayar ini itu kena potongan.

Kok diapresiasi? Malah ngeri pak.
Kebocoran data sudah bertahun-tahun kita alami, dan bagi sebagian besar orang itu kayak hal yang wajar. Lalu bayangkan suatu hari ada orang jahat memeriksa NIK bapak dan menemukan bapak punya uang IDR 200 Milyar, lalu memutuskan untuk merampok bapak. Gimana? Masih tetap mengapresiasi?
BTC cuma menampilkan kode transaksi tanpa nama, orang lain gak bisa tau itu siapa kecuali akunnya terhubung ke CEX dengan KYC.

Apakah maksudnya menjadikan NIK sebagai addres wallet? yang bisa kita scan untuk mengetahui saldo dan transaksi yang kita buat di dalam blockchain, saya pikir pemerintah tidak akan melakukan hal ceroboh seperti itu, mengapa NIK di lindungi Undang-undang karena merupakan data privasi bagi warga negara yang mana itu merupakan representasi nama/identitas di dalam big data kenegaraan, tentu bukanlah hal baik jika melakukan itu karena akan banyak penyalahgunaan data dan benar seperti agan @Antonas1 bahaya akan mengintai.

Proyek Garuda adalah yang memayungin inovasi CBDC untuk melakukan tokenisasi mata uang rupiah (Fiat) menjadi mata uang digital yang di sebut digital rupiah.
 

Bisa jadi. Tapi jika masif seperti itu kemungkinan banyak yang lebih memilih menyimpan uang fisik (kertas/logam) di tempat masing-masing jika memang merasa belum terlalu urgen menyimpan uang mereka dalam bentuk Rupiah Digital.

---

Nah ini, kasus kebocoran data yang beberapa waktu lalu sempat heboh diantaranya oleh akun bjorka bisa jadi pelajaran betapa belum sepenuhnya data-data rakyat Indonesia mendapat jaminan perlindungan privasinya dari pemerintah.

Saya juga belum melihat lagi bagaimana skema dari wallet Rupiah Digital ini di White Paper CBDC 2022-nya.

Kalau bisa dilacak gitu mana ada yang mau gabung, fungsi blockchain itu sendiri yang mengutamakan privacy pun sudah berubah. Apalagi NIK rakyat indonesia sudah bocor di mana-mana sehingga gampang sekali untuk melacak dan jadi target untuk diambil uangnya dengan brute force.

Tidak mesti nunggu proyek garuda kalau cuma mau melihat serapan dari APBD daerah, cukup ke portal kemenkeu [1].

[1]. https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd

pajak memang menjadi momok, makanya banyak yang menyukai coin-coin yang sulit dilacak kayak monero, atau pakai bitcoin (mixer) supaya sulit dilacak dan menghindari pajak

Yoi, walaupun data udah bocor kemana-mana juga sebelum ini, setidaknya nggak nambah masalah baru dengan membuat alamat berdasarkan NIK ataupun data kependudukan. Lagian gak mungkin harusnya, sesuai whitepapernya kan nanti bakal ada proses KYC.

Itu dia, bukankah wallet itu sebagai salah satu pendukung utama harusnya dibikin di awal ya? Menurut pak Husna gimana?

Ya ini bisa kita tebak gimana kedepannya, CDBC Rupiah akan dibuat se-sentralisasi sedemikian rupa sebagaimana white paper di proyek Garuda, sehingga mudah dikontrol dan lebih transparan lagi untuk mudah dilacak oleh siapa pun jika kesulitan dalam fungsi pengawasan dan pelacakan money laundry. Namun ya harus hati-hati, jika ditemukan atau dicurigai menggunakan untuk kriminal dan teroris, sewaktu-waktu akan mudah dibekukan oleh pemerintah.

Jika merujuk pada White Paper CBDC-2022, halaman 30, nampaknya untuk wallet nya seperti apa masih dalam proses pengembangan. Diantara model konsep media penggunaannya seperti tertera berikut:

https://talkimg.com/images/2023/05/16/blobb054f21210527e56.png

Karena ruang lingkup Rupiah Digital ini sudah nasional, tentunya diupayakan semaksimal mungkin bisa digunakan masyarakat baik yang memiliki smartphone maupun yang tidak memilikinya. Namun memang setidaknya butuh edukasi terkait penggunaan teknologinya terutama pada golongan yang masih awam terhadap teknologi digital maupun cara memanfaatkan internet.

Saya rasa tidak bisa secepat yang dikira untuk bisa mengadopsinya dan benar benar menjadi Rupiah digital yang bisa diterima dan diterapkan secara nasional. Setidaknya dibutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai untuk bisa benar-benar menjadikan Rupiah digital ini bisa diadopsi secara masif, terutama untuk bertransaksi jual beli. Dan ketika mulai dilakukan implementasi Rupiah digital, pasti ada resiko-resiko yang bisa saja terjadi yang membutuhkan kerangka regulasi untuk mengatasinya. Itu artinya, BI juga harus mempersiapkan regulasi-regulasi agar tidak ada penyalahgunaan terhadap teknologi baru yang akan digunakan, dalam kasus ini adalah Rupiah Digital.

Yang saya ketahui, China yang telah meluncurkan CBDC nya sejak April 2020 dan pada Januari 2022 jumlah penduduk yang telah mengunduh wallet e-CNY sekitar 261juta lebih. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk China, yang sebanyak 1,4miliar, itu artinya baru sekitar 19% warga China yang memiliki wallet untuk transaksi. Dan menurut laporan terakhir, China dengan CBDC nya masih dalam tahap uji coba, yang artinya ini masih dalam pengembangan belum matang. Sehingga belum bisa sepenuhnya dijadikan sebagai contoh untuk mempercepat penerapan Rupiah Digital. Cmiiw


sumber 1 (https://thepaypers.com/cryptocurrencies/china-includes-cbdc-in-its-currency-circulation-report--1259816) | sumber 2 (https://cointelegraph.com/news/china-will-expand-cbdc-trials-to-most-populous-province-report) | sumber 3 (https://www.finextra.com/newsarticle/41600/chinas-e-cny-app-launches-offline-payments)

Untuk pemerataan secara menyeluruh ke semua lapisan masyarakat Indonesia memang tidak akan bisa cepat prosesnya karena memang ada batasan-batasan seperti yang telah agan singgung. Kalo untuk regulasi, saya kira pemerintah sudah pasti telah menyiapkannya sebelum Digital Rupiah resmi di release. Kemungkinan memang bakal ada kendala/problem dalam proses adopsi maupun pemerataannya, namun jika terlalu khawatir dengan konsekuensi tersebut, bisa-bisa selamanya hanya akan menjadi rencana saja. Kalo tidak dicoba maka tidak akan ketahuan hasilnya  ;D (yang penting harus dipertimbangkan dulu potensi masalahnya sehingga bisa dipersiapkan antisipasinya, setidaknya bisa dilaunching sebagai tahap uji coba sebelumnya).

Ya pastinya tidak akan semua mengerti atau menggunakan uang digital ini juga, ini kan jadi penghambat juga di awal. Makanya, BI menunjuk wholesaler untuk distribusi uang digital ini. Sepertinya adopsi akan diutamakan untuk warga Indonesia yang sudah terbiasa dengan segala macam transaksi digital baik itu yang berhubungan dengan investasi, kripto maupun penggunaan e-wallet terlebih dahulu sebelum meluas. Lagipula proyek ini juga masih lama, jadi sembari nunggu kepastiannya kapan launching, jika digencarkan penyuluhan dan pengenalan, sepertinya bisa lebih cepat pemerataannya. Ya, ibaratnya informasi mulut ke mulut nantinya akan lebih meluas dikalangan masyarakat.

Konteksnya di atas "harusnya bisa lebih cepat/mudah" adalah karena CBDC atau Rupiah Digital ini menggunakan teknologi Blockchain, dalam hal ini Private Blockchain sebagaimana yang tertera informasinya disini:
https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2918-mengenal-lebih-dekat-central-bank-digital-currency-cbdc.html (https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2918-mengenal-lebih-dekat-central-bank-digital-currency-cbdc.html) (sebelumnya pernah saya bahas juga disini: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5320111.msg60965824#msg60965824)

Yang memanfaatkan teknologi Blockchain itu sudah banyak, dan Rupiah Digital pun tidak dibangun diatas teknologinya sendiri sedari nol, terlebih lagi mendapat support dari pemerintah.
Mengenai penerapan diawal-awal pastinya tidak luput dari kendala itu ini yang mungkin saja terlewat dari prediksi awal; Bitcoin pun yang memanfaatkan teknologi blockchain tidak serta merta bisa diterima semua pihak, namun secara bertahap teknologinya pun dikembangkan.

Jadi terhadap apa yang terjadi di china ini bisa dijadikan pembanding atau contoh bagi pemerintah RI dalam penerapannya. Dalam jangka waktu 2 tahun itu saja, baru sekitar 19%, itu pun mungkin dipaksa pemerintah dan rakyat china pun menurut saya juga orangnya penurut, jadi apa yang ditetapkan oleh pemerintah mereka jalankan sepenuh hati, dan dalam hal teknologi mereka itu maju, dan termasuk ke dalam negara adi daya, perkembangan internet maju dan rakyatnya mungkin punya gadget berkualitas.

jadi, terhadap pembanding tersebut, dimana kondisi rakyat Indonesia (yang kita sudah tau keadaan yang begini ini), apa mungkin bisa 19% kayak china?. No, dengan kondisi kita sekarang, dalam 2 tahun 5% pun saya rasa sudah bagus.

Jadi, untuk bisa menyamakan dengan apa yang diperoleh oleh china, maka kondisi kita harus = dengan kondisi china. (seperti mission imposible)

Memang untuk menciptakan hal yang baru pasti memiliki kendala, karena banyak pertimbangan yang harus di perhatikan dan tidak merusak produk dasar sebagai kekuatan utamanya, di sisi lain teknologi yang telah berkembang juga tidak bisa membatasi hal-hal baru, karena sebenarnya teknologi membuat orang akan lebih berkembang untuk berafiliasi. Namun ada sedikit ke khawatiran terhadap CBDC yang mengancam keberadaan bank komersial dan memicu krisis keuangan, tetapi tidak berarti batasan tersebut tidak memiliki cara untuk disiasati, dengan menawarkan bunga deposito lebih tinggi maka nasabah masih akan menempatkan uang di bank komersial.

Popularitas E-Wallet di Indonesia juga sudah cukup berkembang meskipun belum sepenuhnya mengunakan secara keseluruhan, dari berbagai sumber yang saya telusuri menurut laporan DSInnovate Fintech, baik GoPay dan OVO tetap menjadi yang teratas di Indonesia.

1. OVO 35.0 %
2. DANA 30.9 %
3. GoPay 16.6 %
4. ShopeePay 5.2 %
5. LinkAja 2.9 %

Itu artinya Indonesia sudah cukup terbuka akses untuk mengembangkan CBDC/uang digital, hanya saja pendekatan yang harus di tingkatkan, terlepas dari sisi negatif atau positifnya. Apalagi CBDC tidak terdesentralisasi seperti bitcoin dan umumnya masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memahaminya, sehingga perkenalan ini akan masuk dalam katagori jangka panjang, meskipun adopsi ini tidak berjalan dalam waktu dekat, saya kira generasi berikutnya lebih memahami CBDC, karena secara umum mereka telah menguasai teknologi dan memudahkan adopsi berlangsung.

Sumber :
[1]. Memahami Apa itu Uang Rupiah Digital? (https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220714073429-78-821296/memahami-apa-itu-uang-rupiah-digital/amp)
[2]. Peta Kompetisi Dompet Digital Indonesia, Siapa Lebih Unggul? (https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/tech/20220628115548-37-350996/peta-kompetisi-dompet-digital-indonesia-siapa-lebih-unggul/amp)

Sepertinya dengan adanya Rupiah Digital, BI tetep harus melibatkan Bank Komersial lebih dalam lagi sebagai wholesaler yang akan sangat dibutuhkan pada tahapan awal proyek w-Rupiah Digital. Dan setelah itu pada akhirnya w-Rupiah Digital akan didistribusikan menjadi r-Rupiah Digital kepada masyarakat luas.
Selain itu model konsensus Proof of Authority yang kemungkinan besar akan diterapkan, tentu saja membutuhkan beberapa validator terpercaya guna menjaga kemanan dalam transaksi yang terjadi, yang mana Bank Komersial sepertinya akan mendapatkan otoritas menjadi validator, karena dinilai memiliki kapabilitas yang lebih baik untuk mengisi posisi validator tersebut.
Kalau sudah terbentuk sistem seperti ini, sepertinya Bank konvensional tidak akan merasa terganggu eksistensinya. Menurut saya, Bank Konvensional akan tetap mendapatkan dampak positif dengan kontribusinya terhadap proyek ini.

Berarti bisa dibilang nunggu sistem identitas digital itu berjalan secara penuh, barulah wallet benar-benar dibuat, kira-kira begitu ya?

Sedikit OOT, sekitar 2 hari lalu saya membaca berita tentang sistem kependudukan digital, ternyata beberapa pengguna masih mengeluhkan ada error, sebagian lagi mengatakan terlalu ribet karena tetap harus ke Dukcapil lebih dulu guna mendapatkan barcode untuk discan di aplikasi. Saya sendiri baru tanggal 2 Februari dapet panggilan untuk mengurus barcode Kartu Keluarga, yang katanya akan selesai 1 minggu kemudian (sekitar tanggal 9 Februari).

Dari kasus itu, kalo memang harus terkoneksi dengan sistem identitas digital, saya menduga kayaknya ini akan berjalan sangat panjang dan lama (banget).

---

Bisa jadi. Saya pas gabut iseng nyoba nanya-nanya ke beberapa kerabat, tetangga, dan teman yang biasa terhubung dengan dunia internet dalam standar masyarakat umum. Saya bertanya dengan beberapa pola, apakah mereka tau bahwa Rupiah akan jadi digital, apakah mereka tau bahwa pemerintah lagi bikin CBDC, apakah mereka tau apa itu CBDC. Dari 20 orang semuanya gak ada yang tau, 4 orang malah bertanya apa bedanya sama OVO dan GoPay, wow. Itu baru di lingkungan saya aja.

Lalu saya narik kesimpulan singkat, kayaknya ada 2 kemungkinan yang menyebabkan itu terjadi:
1. Orang-orang seperti itu berselancar di internet hanya untuk mengakses medsos dan mencari hiburan.
2. Pihak terkait dari pemerintahan kurang melakukan sosialisasi secara offline.

---

Edit tambahan:

Pada saat pengambilan KK baru tanggal 9 Februari 2023, saya coba bertanya pada petugas dari Pemkot dan Kelurahan tentang Identitas Digital Nasional, ternyata mereka belum tau soal itu dan baru dengar dari saya. Setelah itu mereka langsung browsing di depan saya dan menemukan bahwa itu resmi.
Yang kedua, ternyata mereka (petugas tesebut) juga bener-bener gak tau soal CBDC atau Rupiah digital.

Tentunya BI membutuhkan Bank komersial untuk perjalanan Rupiah Digital (CBDC), karena dalam regulasi di pemerintah Indonesia telah memberikan tugas kepada Bank dalam mengelola segala bentuk jasa keuangan dan salah satu plot validator terpecaya dalam mengisi posisi tersebut adalah bank Komersial, dimana sudah hampir puluhan tahun mereka memegang peran penting dalam proses pengembangan jasa keuangan. Seharusnya pengembangan Rupiah Digital tidak akan mengganggu keterwakilan negatif dari proses mata uang fiat sebelumnya, karena CBDC merupakan produk pemerintah yang berlawanan seperti desentralisasi Bitcoin, oleh sebab itu mereka dapat mengatur dan membatasi hal-hal yang di anggap perlu dengan adanya regulasi.

Lagipula jika pemerintah serius mengembangkan Rupiah Digital dan menerapkan regulasi yang mengikat, maka masyarakat kita memiliki pilihan dalam menerima konsep kemajuan teknologi, meskipun Rupiah Digital berbeda dengan Bitcoin yang tidak memiliki otoritas pengontrol dari pihak lain selain pengguna itu sendiri, namun paling tidak langkah ini dapat membuat Indonesia berada dalam negara yang tidak elergi dengan perkembangan teknologi. Untuk lebih lanjut di bawah ini ada beberapa sumber lain yang dapat di pelajari mengenai undang-undang bank sentral Republik Indonesia sebelum seluruh sahamnya dibeli oleh Pemerintah Indonesia dan sesudah, Direktorat Pajak dan Peran dalam Memperkuat Pelaksanaan Mandat Bank Sentral.

Sumber :
[1]. Undang-undang bank sentral Republik Indonesia sebelum seluruh sahamnya dibeli oleh Pemerintah Indonesia (https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/White_Paper_CBDC-2022.pdf)
[2]. Direktorat Pajak (https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2918-mengenal-lebih-dekat-central-bank-digital-currency-cbdc.html)
[3]. Peran dalam Memperkuat Pelaksanaan Mandat Bank Sentral (https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2417722.aspx)

Kita di sini tentu sudah tahu bagaimana keadaanya, jangankan mereka, saya saja terhadap hal atau informasi penting saja tidak tahu, seperti contoh: Minyakita. Itu barang baru hari ini saya tahu ada, padahal itu sangat penting, sama kayak BBM bersubsidi petralite, walau sama-sama subsidi, penimbun tetap nakal memperlakukannya.

Intinya, pemerintah itu sangat kurang bersosialisasi terhadap hal yang sangat penting, jadi kesannya kayak ditutup-tutupi, Kayak Minyakita ini, saya nyangka itu ditutup-tutupi supaya gak ada yang beli sehingga ditimbun dan mulai dikeluarkan saat mulai heboh kayak sekarang.

CDBC juga, kurangnya sosialisasi seperti ada kesan ditutup-tutupi, jangan-jangan juga ditimbun buat keperluan elite pas mulai heboh kayak minyakita.

Terkadang saya ingin tertawa dengan sosialisasi yang di lakukan pemerintah terhadap program-program yang mereka buat sendiri, tidak hanya itu terkait informasi-informasi yang penting saja seperti pengesahan/perancangan UU yang merupakan sebagai pedoman bernegara masyarakat bahkan tidak tahu bagaimana perkembangannya dan penerapan dengan jelas dan sangat minim sekali media yang meliput jika mengenai hal-hal penting untuk keberlangsungan kemajuan bangsa, saya juga melakukan survei kepada teman-teman mahasiswa saya yang pada dasarnya mereka sering berselancar di dunia maya tetapi ketika saya mempertanyakan terkait dengan CBDC, mereka mempertanyakan balik apa itu CBDC ?. saya sangat terkejut untuk hal ini karena sekelas mahasiswa pun jarang sekali yang mengetahuinya apalagi masyarakat biasa di pedesaan yang hanya menonton drama-drama gak jelas di saluran TV.
Dalam hal ini kita sudah tahu bahwa bangsa kita minim sekali tingkat minat membaca di tambah pemerintah yang kurang sosialisasi secara berskala tentu menghasilkan output yang buruk dan lebih parahnya lagi media informasi memberitakan dan mempertontonkan drama-drama yang tidak jelas di media sosial.

Untuk gambaran umumnya seperti apa, berikut ini roadmap dari Digital Rupiah:

https://news.tokocrypto.com/wp-content/uploads/2022/12/Pengembangan_Digital_Rupiah-1024x755.png
Foto: Bank Indonesia.

Dari yang saya pahami, Sejak dimulai tahapan pertama (immediate state), pada salah satu distribusi Digital Rupiah di tingkatan wholesale (w-Digital Rupiah) tentunya harus sudah disiapkan juga wallet untuk itu, namun entah nantinya sama dengan jenis wallet pada tahap akhir, yakni Digital Rupiah ritel (r-Digital Rupiah) atau berbeda.

Saya juga belum tahu banyak tentang Identitas Digital Nasional tersebut. Yang jelas, karena CBDC ini tersentralisasi kemungkinan besar memang akan ada sangkut paut dengan identitas digital dari si pemilik; Jelas berbeda dengan Bitcoin yang bahkan belum punya kartu identitas resmi sekalipun bisa saja sudah punya di wallet pribadinya.

---

Btw, kabarnya di Juli 2023 nanti, BI akan melakukan perilisan proof of concept Rupiah Digital, jelasnya bisa dibaca antara lain disini:
https://news.tokocrypto.com/2023/02/07/bi-bakal-terbitkan-proof-of-concept-rupiah-digital-pada-juli-2023-apa-itu/ (https://news.tokocrypto.com/2023/02/07/bi-bakal-terbitkan-proof-of-concept-rupiah-digital-pada-juli-2023-apa-itu/)

Ya, kalau masyarakatnya agak melek sedikit bisa di cari di https://peraturan.go.id/ saya cek di sana cukup lengkap mengenai peraturan UU atau Perda terbaru. Namun ya mesti tau dulu peraturan tentang apa baik itu kementerian, lembaga atau Pemda karena saya lihat direktorinya cukup banyak dari rancangan perpu, perpers dsb.

Namun ya sulit, mereka bikinnya setengah2, diperparah dengan tombol search-nya gak ada, misal mau nyari UU tentang crypto atau uang digital pun susah.

Entah kenapa, program pemerintah itu masih banyak yang dikerjakan tidak secara all out. Salah satunya adalah masalah rendahnya literasi masyarakat Indonesia yang tentu saja menjadi PR besar bagi bangsa Indonesia ini. Karena hal ini sangat berpengaruh pada masa depan generasi muda dan masa depan bangsa.
Yang dikhawatirkan adalah ketika perilisan Rupiah Digital, pemerintah tetap tidak bisa all out dalam mensosialisasikan. Selain penyebaran informasi menjadi sangat lambat, yang lebih mengerikan adalah apabila masih ada banyak orang Indonesia yang belum mengerti sama sekali soal Rupiah Digital, padahal sudah digunakan untuk bertransaksi dibanyak daerah.

Saya sih berharap BI punya strategi khsuus nantinya untuk sosialisasi dimasyarakat. Seperti dengan menggandeng beberapa influencer yang mampu  menjangkau hingga pelosok negeri.

Tentu tahap demi tahap tidak bisa langsung semua mendapat sosialisasi. Seperti yang digambarkan dalam peta jalan Rupiah digital. Saya pikir ini akan bertahap yang pertama sosialisasi untuk transaksi Wholesale (Wholesale merupakan sebuah proses pembelian barang atau produk tertentu dalam jumlah yang banyak atau besar dari produsen (grosir))¹ kemudian setelah itu ke ritel pedagang pedagang kecil atau eceran atau nanti bisa perorangan. IMO


Saya pikir untuk sasaran pertama adalah kota-kota besar yang memiliki transaksi ekonomi cukup tinggi. Untuk pelosok mungkin akan dikesampingkan dulu, tentu karena juga infrastruktur yang mungkin belum mendukung dan akan mengalami kesulitan. Karena saya yakin transaksi ini membutuhkan koneksi internet.

Sumber
1. https://www.equiperp.com/blog/pengertian-jenis-dan-fungsi-wholesale

Koneksi internet bukan lagi masalah yang harus dikhawatirkan mas. Saya hidup diplosok, tapi akses internet disini cukup bagus.
https://i.ibb.co/XXkk9P6/image.png
Justru yang perlu dikhawatirkan adalah sosialisasi penggunaan wallet untuk digitalisasi IDR ini.mengingat saat ini penggunaan e-wallet saja di plosok desa masih sangat minim. Perangkat orang plosok juga kebanyak sudah memadai untuk keperluan mobile banking, tapi kepercayaan masyarakat plosok terhadap bank yang masih rendah, ini mengacu pada sudut pandang orang-orang disekitar saya, kondisi di plosok lain mungkin berbeda.

Tapi memang di daerah yang tidak terjamah oleh internet menyulitkan mereka menggunakan e-wallet dan semacamnya. Mungkin untuk muda mudi seperti kita masih bisa menerima nya dengan baik tetapi untuk orang tua mereka akan kesulitan untuk mencerna nya, ditambah penggunaan uang digital mengharuskan kita mengingat pin dan lain sebagainya.

Kalau pemerintah mampu mengembangkan dengan mengkoneksikan jaringan blockchain pakai gelombang radio (tanpa internet), itu lebih bagus, malah CDBC ini bisa terpakai di daerah pengunungan yang akses listrik pun belum ada.

Tapi ya itu tadi, ngapain capek-capek beli rokok 2000 perak di warung bayar pakai scan HP. Sedangkan masyarakat itu mau yang praktis (karena terbiasa sejak kecil bayar langsung), sehingga di kota ini pun, bayar petralite pakai aplikasi di HP pun masih segelitir orang. Padahal kalau pakai itu kita tidak antri lagi, karena di tiap SPBU sudah ada pos pengisian petralit pakai aplikasi mypertamina. Namun karen ribet pakai HP, rakyat mending ngatri pakai uang cash

meskipun saya tidak terlalu suka dengan rencana cbdc, namun rupiah adalah simbol dan kedaulatan negara indonesia jadi saya sih mendukung pemerintah untuk mencoba mengembangkan itu, namun saran yang mas katakan ini sangat bagus (pengembangan cbdc dengan tanpa internet agar bisa mudah dalam bertransaksi di mana pun bahkan di atas pegunungan sekalipun)


peran pemerintah juga di haruskan lebih kuat dalam memasarkan produk mereka dan penyuluhan ke tiap tiap daerah pun wajib di lakukan, tidak mudah memang merubah kebiasaan penduduk yang sudah terlanjur nyaman dengan tranaski uang cash namun saya yakin jika itu terus di lakukan bahkan dengan memberikan bonus atau diskon yang menarik (contohnya ketika membeli minyak di SPBU) maka kebiasaan baru bakal muncul dan transaksi via digital (phone) semakin banyak terjadi.

Untuk itulah maka jenis mata uang Rupiah yang sudah ada sekarang dalam bentuk kertas ataupun logam tetap tidak dihilangkan atau digantikan dengan adanya Rupiah Digital nantinya. Jadi bagi mereka dipelosok atau bahkan 'maaf' yang memang gaptek (baik tua ataupun muda) dalam menggunakan teknologi masih bisa menggunakan jenis pembayaran lama dengan uang cash.

Kalau setiap ada jenis teknologi semisal rencana penerbitan Rupiah Digital ataupun yang lainnya kemudian masalah akses internet dipelosok, masalah sebagian kalangan kurang paham teknologi, dll. senantiasa jadi "batu sandungan" (tanpa diberikan solusi lain) berarti selama itu pengmbangan teknologi tersebut kemungkinan tidak akan pernah diterapkan.

Saya yakin Satoshi sebagai penemu Bitcoin juga menyadari kalau belum semua kalangan orang bisa mengakses internet atau paham teknologi atau bahkan dengan serta merta menerima Bitcoin di awal kemunculannya, tapi apakah lantas dia mengurungkan niatnya menciptakan cryptocurrency tersebut?

Itu pun susah, saya pernah memanfaatkan momen (tidak antri) beli petralite pakai motor menggunakan aplikasi mypertamina, namun ternyata tidak gampang, karena petugas yang ngelayani juga gaptek dan harus nunggu petugas lain (yang sedang ngelayani pengisian di sebelah) untuk scan aplikasi. Jadi ya percuma, secanggih-canggih produk buatan negara tetap saja kalau SDm tidak mumpuni, akan berjalan lambat.

Kalau gitu, berarti adanya Rupiah Digital ini nanti bakal bersaing ketat dengan e-wallet lain yang sudah ada dan juga melayani pembayaran secara cashless ketika transaksi di merchant secara langsung, contohnya sih QRIS yang udah menjamur di restoran, supermarket dan SPBU. Kalau bener begitu, berarti kembali lagi ke persaingan Rupiah Digital melawan perusahaan fintech ini yang kita tahu, mereka sudah mengeluarkan budget yang tinggi untuk keperluan promosi. Masyarakat nantinya juga pasti melakukan perbandingan antara layanan Rupiah Digital dengan fintech lainnya mengenai benefit yang akan didapatkan apabila menjadi pengguna masing-masing layanan.

---

Kalau kasus yang saya alami biasanya waktu beli BBM menggunakan metode cashless, sarana dan pra-sarana beberapa SPBU berbeda-beda. Karena ada SPBU yang hanya memiliki 1 mesin EDC saja untuk melayani pembayaran menggunakan QRIS (pengalaman saya). Operator SPBU terlihat menunggu EDC yang sedang digunakan untuk transaksi di pompa BBM sebelah yang kebetulan juga membayar secara cashless.

Saya menyimpulkan, selain SDM yang mumpuni, pemerintah juga harus memperhatikan infrastruktur teknologi serta sarana & pra-sarana agar perkembangan Rupiah Digital bisa lebih baik dan cepat.

Sepertinya Rupiah Digital ini tidak akan bersaing dengan "e-wallet" yang sudah ada sekarang om, karena kalau mengacu pada definisi Rupiah Digital dan juga pada jenis Rupiah Digital itu sendiri kayaknya sangat berbeda dengan "e-wallet" om. Disini (https://www.bi.go.id/ (https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Rupiah-Digital-Uang-Masa-Depan-Kita.aspx)) dijelaskan bahwa Rupiah Digital merupakan uang Rupiah yang memiliki format digital serta dapat digunakan seperti halnya uang fisik (uang kertas dan logam), uang elektronik (chip dan server based), dan uang dalam Alat Pembayaran Menggunakan Kartu/APMK (kartu debit dan kredit) yang kita pakai saat ini. Rupiah Digital sendiri hanya diterbitkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral Negara Republik Indonesia. Rupiah Digital juga tidak termasuk dalam aset kripto ataupun stablecoins.

Dan untuk penjelasan lain seperti jenisnya juga ada dijelaskan kalau Rupiah Digital akan diterbitkan dalam dua jenis, antara lain Rupiah Digital wholesale (w-Rupiah Digital) dengan cakupan akses terbatas serta hanya didistribusikan untuk penyelesaian transaksi wholesale seperti operasi moneter, transaksi pasar valas, serta transaksi pasar uang; dan Rupiah Digital ritel (r-Rupiah Digital) dengan cakupan akses yang terbuka untuk publik serta didistribusikan untuk berbagai transaksi ritel baik dalam bentuk transaksi pembayaran maupun transfer, oleh personal/individu maupun bisnis (merchant dan korporasi). Ini yang saya dapatkan dari sumber: https://www.bi.go.id/ (https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Rupiah-Digital-Uang-Masa-Depan-Kita.aspx)

Dari sumber lainnya seperti di bloomberg.com (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-21/indonesia-plans-wholesale-digital-currency-to-improve-transfers?utm_medium=cpc_search&utm_campaign=NB_ENG_DSAXX_DSAXXXXXXXXXX_EVG_XXXX_XXX_Y0469_EN_EN_X_BLOM_GO_SE_XXX_XXXXXXXXXX&gclid=CjwKCAiAl9efBhAkEiwA4TorisVBhYUK2sDExYPJLLv09v4u-_cNQ7HV568BaCoei0xFvK7ZLs9ZnRoC_C8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&leadSource=uverify%20wall) juga ada om, dan jika om tertarik untuk membacanya silahkan kunjungi saja situs tersebut walaupun artikelnya bukan dalam bahasa lokal kita om. Tetapi setidaknya sudah dapat sedikit pencerahan lagi tentang hal ini om.   

Bukankah ini hanyalah rumor yang berkembang di negara kita, bahkan pemerintah masih berfokus ke infastruktur dan membangun ibu kota baru, dan di tambah lagi kita akan masuk masa pemilu, apakah itu akan terlaksana dengan mengembangkan Rupiah berbentuk Digital, karena konsep yang di terapkan seperti e- wallet dan itu pun terkadang masih kesulitan, dan bahkan penumpukan antrian di beberapa tempat Restoran, SPBU, dan tempat pembelian tiken transportasi umum, jika hadirnya mata uang Dijital untuk merubah kondisi yang ada pada kota kota besar maupun di plosok maka saya sangat setuju..

Mari kita lihat, tapi semenjak rencana pengeluaran CBDC oleh BI dalam pengumuman penyusunan blue print dan rilis Whitepaper yang dinamakan Proyek Garuda (https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/White_Paper_CBDC-2022.pdf) mereka tidak akan main-main. (IMO) Saat ini BI selalu menuliskan dalam Web resmi mereka tentang Rupiah digital dalam proyek garuda. Bahkan mereka merilis statmen, itu butuh kajian panjang.



Jadi mari kita tunggu, lembaga sekelas BI saya pikir tidak main-main dengan proyek ini, karena memang mereka harus segera mengikuti arus perkembangan uang digital yang telah berkembang secara pesat.


Semua memiliki tantangan dalam penerapan hal baru, itu juga berlaku untuk kita. Kadang kita hanya butuh penyesuain sebelum merasakan manfaat besarnya. Begitu juga dengan Rupiah Digital, itu akan melalui tahapan seperti itu.

Sumber:
1. https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/White_Paper_CBDC-2022.pdf
2. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Rupiah-Digital-Uang-Masa-Depan-Kita.aspx

Bukan sekedar rumor mas, hanya saja memang masih dalam tahap proses yang BI sendiri setahu saya belum memastikan kapan tepatnya diluncurkan.
Beberapa progress yang bisa dilihat oleh masyarakat awam yang sudah dilaksanakan/dirilis antaralain:
- Pembahasan mengenai CBDC di gelaran G20 (Presidensi G20 Indonesia)
  https://indonesia.go.id/g20/kategori/g20pedia/4177/g20pedia?lang=1
  https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Menteri-Keuangan-dan-Gubernur-Bank-Sentral-G20
 
- Penerbitan Whitepaper dari CBDC (https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/White_Paper_CBDC-2022.pdf),

Kemudian dari informasi yang saya baca, jadwal berikutnya adalah perilisan proof of concept Rupiah Digital pada Juli 2023 mendatang.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230130151319-78-906644/bi-terbitkan-proof-of-concept-digital-rupiah-juli-2023

Dengan kata lain, jika hanya sebatas rumor tentu beberapa hal yang sudah dilakukan tersebut akan menjadi sia-sia jika tidak ada progress meskipun dalam jangka panjang sekalipun.

Tujuan utamanya menurut saya bukan hanya merubah kondisi yang kamu sebutkan saja tapi hal yg cukup krusial yaitu efektifitas transaksi yang selama ini cukup menjadi bahan evaluasi perbankan misalnya pemalsuan uang. Dengan adanya mata uang digital ini tentunya tindak pidana pemalsuan dapat ditekan sedemikian rupa. Dan juga tentunya angka produksi uang kertas yg jadi beban selama ini juga dapat diminimalisir.

Saya kira ini bukan lagi sekedar rumor karena pihak Bank sudah cukup serius mengembangkan Rupiah berbentuk Digital, bahkan BI telah meluncurkan White Paper Rupiah Digital saat ini, mengenai perjalanannya mungkin saja tidak berjalan cepat karena butuh adaptasi antara pihak pengembang maupun masyarakat yang nantinya menggunakan uang digital rupiah, apalagi taraf pengetahuan tentang teknologi belum sepenuhnya menjangkau keseluruhan pelosok desa yang ada di Indonesia.

Tantangan ini yang harus di pikirkan oleh pemerintah, sehingga peluncuran mata uang digital rupiah bisa dengan mudah di jangkau oleh seluruh pelosok yang ada di Indonesia, dengan demikian pengembangan rupiah berbetuk digital menjadi lebih cepat dalam pengadopsian dan memang dibutuhkan waktu agar semua ini bisa berjalan dengan lancar karena tidak bisa di paksakan berjalan lebih cepat, jika faktor pendukung lainnya tidak memenuhi sebagai proses perjalanan Rupiah Digital

Sumber
1. https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/default.aspx
2. https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/White_Paper_CBDC-2022.pdf
3. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3950-menuju-era-uang-rupiah-digital.html

Saat ini kelemahan uang kertas sangat sulit memberantas peredaran uang palsu dikalangan masyarakat umum dan bahkan tidak ada solusi kongkrit yang dapat di ambil oleh pemerintah maupun Bank dalam menangkal masalah ini, sehingga langkah pengembangan uang rupiah berbetuk digital sepertinya dapat menekan terhadap kasus ini, meskipun belum tentu sukses 100% dan paling tidak ini merupakan langkah yang paling tepat untuk di coba, bahkan lebih jauh BI sendiripun mengakui transaksi digital bikin penurunan peredaran uang palsu.

Sumber
1. https://amp.kontan.co.id/news/bi-sebut-transaksi-digital-bikin-penurunan-peredaran-uang-palsu-hingga-5

Iya selain pemalsuan uang, sebenernya alasan lain yang mendorong Bank Indonesia membuat Rupiah Digital itu untuk memperkuat ekosistem mata uang digital di Indonesia. Hal tersebut ditujukan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dari penggunaan mata uang digital yang tidak dapat diawasi. Jadi secara tidak langsung memang ini respon pemerintah atas crypto currency dan bitcoin yang penggunanya tidak ter awasi oleh pemerintah.

Reference :
the conversation - rupiah digital  (https://www.google.com/amp/s/theconversation.com/amp/apa-itu-rupiah-digital-apa-manfaatnya-bagaimana-tantangannya-198383)

Selain peredaran uang palsu tentu menekan biaya percetakan dan pencucian uang juga. Jadi sepertinya nanti integrasi uang digital ini bisa juga menjadi solusi masalah korupsi para pegawai negara.

Barusan saja baca dicointelegraph, Nigeria yang telah memiliki memiliki eNaira uang digital mengalami kekurangan pasokan mata uang tunai karena bank sentral mendenom uang menjadi pecahan lebih besar. Mereka telah menggunakan CBDC 18 bulan. Itu menyebabkan warga disana secara tidak langsung dipaksa untuk menggunakan eNaira. Jumlah transaksi dan dompet CBDC meningkat drastis akibat masalah ini.

Melihat masalah ini mungkin ini juga bisa terjadi saat kita mencoba menerapkan CBDC, walaupun telah dengan jelas melalui whitepaper telah disusun rencana sasaran penggunaanya. Yang sebenarnya pada awalnya saya yakin, banyak orang yang masih akan tetap menggunakan fiat karena berbagai faktor dan nantinya mungkin bank sentral akan menerapkan strategi yang sama. Secara tidak langsung bank memaksa. (IMO) CMIIW

Sumber : https://cointelegraph.com/news/nigeria-cbdc-adoption-spikes-as-fiat-currency-shortage-grip-the-nation

Menurut saya ini bukan lagi rumor belaka, ini sudah menjadi hal yang akan diimplementasikan oleh BI pada beberapa tahun mendatang. Bahkan BI sendiri sudah mengembangkan blueprint terkait dengan CBDC ini yang sudah siap direalisasikan jika para pemain di industri keuangan Indonesia dan BI sudah deal dengan berbagai macam hal yang ada pada whitepaper CBDC ini. Mari kita lihat saja bagaimana digital rupiah ini akan direalisasikan di masa depan.

Mata uang digital menjadi menarik karena volatility nya, kalau central bank ikut mengurusi ini dan bertujuan menjaga  kestabilannya, itu jelas sudah keluar dari pada prinsip mata uang digital tersebut yang sejatinya harga di bergerak berdasarkan supply and demand, kalau tujuannya untuk mangamankan asset dari cuan di crypto mungkin masih oke. Kalau sampai kejadian seperti, berati sudah melenceng dari tujuan awal dibuatnya crypto.

Saya tidak berfikir CBDC dibuat menjadi komoditas naik turun. Itu bertetangan dengan nilai tetap pada mata uang. Sesuai whitepaper CBDC adalah mata uang digital yang sah, dikelola oleh negara. Jadi hakikatnya CBDC memang berbeda dengan aset crypto yang diakuai sebagai komoditas. CBDC indonesia nantinya akan menjadi alat pembayaran yang sah. Artinya ini seperti rupiah bentuk fisik. Jadi tujuan utamnya bukan volatilitynya.

Perlu digaris bawahi bahwa CBDC bukanlah Cryptocurrency, sehingga jika CBDC dianggap melenceng dari prinsip Crypto, saya kira hal tersebut adalah hal yang lumrah mengingat CBDC memang tidak dibentuk pada infrastruktur Blockchain Publik. Pada dasarnya CBDC memang menggunakan Distributed Ledger, namun untuk kerangkanya tidak harus berbentuk Blockchain.

Mungkin bisa dilihat lagi definisi dari CBDC dan Cryptocurrency termasuk perbedaannya apa saja.
Selain itu, penggunaan Blockchain itu tidak melulu untuk cryptocurrency, sehingga ketika CBDC memanfaatkan teknologi dari Blockchain bukan berarti lantas dikatakan sama seperti halnya cryptocurrency. CBDC yang di Indonesia rencananya berupa Rupiah Digital sendiri menggunakan Private Blockchain tidak sebagaimana Cryptocurrency yang menggunakan Public Blockchain.


Maka dari itu, perihal volatiliy pun jelas berbeda antara CBDC dengan Cryptocurrency.

Tujuan pembuatan CBDC berbeda dengan cryptocurrency saja sudah beda gan. Di buantnya CBDC untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan keuangan, memperkuat peran bank sentral. Sementara tujuan utama cryptocurrency adalah memberikan alternatif bagi mata uang fiat yang ada, mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan sentral dan memberikan kebebasan finansial bagi penggunanya.

Salah satu perbedaan terbesar adalah bahwa CBDC tidak didasarkan pada infrastruktur blockchain publik yang terdesentralisasi, melainkan menggunakan teknologi distributed ledger yang dikelola secara terpusat oleh bank sentral.

Pemerintah Nigeria menganggap dan memaksa rakyatnya sudah bisa menggunakan dan menerapkan CDBC, padahal di negara maju saja, mengolahan dan penggunaanya masih dikaji lebih dalam untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Jadi seharusnya, mereka tidak langsung begitu, setidaknya perlu sosialisasi atau masa percobaan dalam kurun waktu tertentu (CDBC-Beta) untuk menemukan bug dan pemasalahan.

Sebenarnya tujuan pemerintah itu hanya untuk ikutan tren supaya fiat tidak tergerus oleh yang namanya crypto. Sampeyan sudah tentu paham bagaimana crypto sebenarnya. Sehingga pemerintah membuat CDBC (yang katanya crypto) supaya rakyat tertarik karena ada blockchainnya, padahal itu tidak jauh beda sama OVO, GOPAY, Dll.

Terlepas bagaimana konsep Rupiah Digital dan respon pemerintah terhadap crypto atau bitcoin itu sendiri, namun pada dasarnya CBDC berbeda dari cryptocurrency dan lebih jauh CBDC akan di fungsikan sebagai alat pembayaran yang sah di negara kita dengan beberapa aturan yang di sepakati. Lebih tepatnya CBDC merupakan produk pemerintah yang memiliki konsep kontrol penuh dari sistem terpusat (Pemerintah/Bank).

Untuk solusi kecil mungkin benar bahwa kehadiran CBDC akan sedikit menekan peredaran uang palsu dan itulah mengapa pemerintah mencari format bagus dalam penerapannya. Akan tetapi untuk membandingkan Nigeria dan Negara kita terhadap mata uang digital akan jauh berbeda, ada masalah lain yang sedang dihadapi oleh Nigeria terkait kekurangan pasokan uang tunai, sementara negara kita tidak memiliki masalah tersebut saat ini.

Hadirnya CBDC tidak akan pernah mempengaruhi mata uang fiat (Rp) menurut saya, hanya saja CBDC merupakan solusi lain bagi orang yang akan memanfaatkannya dan Masyarakat kita di Indonesia juga tidak mungkin sepenuhnya beralih ke CBDC karena beberapa pertimbangan, meskipun konsep ini merupakan produk yang dilindungi oleh pemerintah.

Saya tidak mendalami sejarah mereka dari awal menerapkan CBDC, tapi saya pikir mereka juga melakukan itu. Mengingat sudah hampir 18 bulan lebih. Seharusnya mereka secara terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan untuk menghilangkan Bug. Walaupun memang kesan memaksa sangat terlihat, tapi semoga itu tidak terjadi di indonesia pada masa datang. Karena kalau lihat WP proyek garude mereka melakukan secara bertahap.


Ya karena mereka mengurangi peredaran uang kertas logam dialihkan ke CBDC. Walapun mungkin saja secara nilai jumlahnya sama tapi karena penggunanya belum bisa menggunakan itu atau masih banyak yang bergantung pada uang kertas sehingga terjadi kekurangan. Saya belum memahami sepenuhnya untuk indonesia, tapi saya pikir BI akan tetap mempertimbangkan laju sirkulasi uang meskipun menerbitkan uang digital paada akhirnya mereka tetap mencetak uang kertas logam tapi pada waktu tertentu mereka akan memulai mengurangi peredaran fiat dialihkan ke digital. IMO

Itu sebabnya saya mengatakan ada perbedaan kondisi yang di alami oleh Nigeria pada saat kebijakan pemerintah mencoba mengurangi peredaran uang kertas dan terlalu cepat memaksakan ke CBDC. Yang kita tau negara tersebut jauh lebih miskin dari kita Indonesia dan bahkan teknologi masih belum cukup mendukung perkembangan yang terlalu dipaksakan oleh kebijakan disana, sehingga masyarakat belum siap menerima konsekuensi dari kebijakan yang diberlakukan secara cepat.

Secara umum kita tetap akan mendukung langkah pemerintah untuk menerbitkan CBDC, akan tetapi tidak dipaksakan secara cepat proses perjalanannya, sehingga perlu adanya edukasi terlebih dahulu terhadap CBDC, paling tidak ketika itu benar-benar di jalankan, masyarakat kita di Indonesia tidak terkejut seperti yang terjadi di negara Nigeria. Sirkulasi juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah, sehingga kelangkaan uang fiat tidak terjadi selama pemberlakuan CBDC dan sebenarnya saya juga belum mendapatkan rumus bagaimana format yang akan dilakukan oleh pemerintah kita.

Tentu saja butuh waktu dong gan karena ada banyak tahapan yang harus dilalui selama prosesnya.
Ngomong-ngomong, ada yang tahu tidak sejauh mana sudah persiapan Pemerintah untuk menerbitkan CBDC ini?

Setahu saya white papernya sudah ada, tetapi terkait implementasinya sepertinya masih belum diketahui pasti.
Seperti yang saya kutip disini: Kapan Bank Indonesia akan menerbitkan Rupiah Digital? (https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/default.aspx)

Jelas itu om harus ada pendekatan yang lebih masif untuk pemerintah dalam memberlakukan CBDC di negara kita, sehingga tidak membuat kegaduhan seperti di Nigeria. Untuk white papernya memenang sudah dirancang pada 30 November 2022 setau saya om, sehingga hanya menunggu implementasi dan sejauh ini belum kita ketahui lebih jauh terhadap perjalanannya.

Sampai saat ini belum ada yang tau sejauh mana implementasi perjalanan CBDC di negara kita, karena masih sedikit sumber yang dapat kita temui, dari penjelajah geogle yang saya cari hanya mendapati sumber dibawah ini, akan tetapi tidak secara jelas di gambarkan perkembangan dan implementasinya

Sumber
1. https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/02/memahami-wacana-digital-rupiah
2. https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/research/20230201091047-128-409945/bi-bakal-kebut-rupiah-digital-penting-gak-sih/amp

Ada bebrapa faktor utama Kenapa mengembangkan digital rupiah ini lama, yang pertama karena mandatnya undang-undang bahwa bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menerbitkan mata uang di Indonesia. Bank Indonesia melayani kebutuhan masyarakat juga bertransformasi melihat Apa yang dibutuhkan masyarakat di era digital jadi ini merupakan publik bertransformasi pengedaran uang. Sehingga dalam rangka menghadapi perkembangan ekonomi keuangan digital yang semakin terdesentralisasi ini.

dan selanjutnya juga mempersiapkan infrastruktur pembayaran yang lintas negara menghadapi perdagangan dan keuangan internasional di era digital. jadi berangkat dari hal tersebut konfigurasi digital rupiah di bangun dengan tujuan sebagai digital rupiah, sebagai alat pembayaran digital yang sah di NKRI. Jadi memang masih banyak yang perlu di siapkan. Saya pikir tidak usah terlalu terburu-buru perkuat saja dulu sistem keamanan nya, karena orang bisa jatuh miskin dalam hitungan menit karena namanya teknologi pasti akan ada banyak celah yang di manfaatkan oleh para hacker.

Undang-undang tentang CBDC telah masuk dalam rancangan tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (RUU P2SK) dan Presiden juga telah mengesahkan undang-undang ini, itu artinya CBDC sendiri telah di setarakan dengan rupiah kertas, rupiah logam, dan rupiah digital. Sehingga untuk implementasi dapat mengacu pada undangan sebelumnya dengan penerapan yang memiliki kesetaraan kedudukan hukum yang berlaku [1]. Namun sejauh ini memang belum berjalan dengan baik karena ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menjalankan CBDC.

Infrastruktur inilah yang dipandang perlu di perluas, sehingga tidak terdapat kendala saat CBDC benar-benar berjalan dan harusnya memang tidak diburu karena membutuhkan beberapa dukungan terhadap transaksi lintas negara maupun lokal, tetapi untuk masalah hacker saya kira hubungannya tidak perlu dikait-kaitkan, karena tanpa CBDC juga masih banyak kasus penipuan dan kehilangan uang bagi masyarakat awam. Oleh sebab itu edukasi dan memberikan pemahaman juga merupakan hal yang penting dilakukan, sehingga masyarakat mengetahui cara menghindari resiko tersebut. [2]

sumber
1. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Presiden-Sahkan-RUU-P2SK
2. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Rupiah-Digital-Uang-Masa-Depan-Kita.aspx

Masalah sistem keamanan dan banyak hal yang harus dipersiapkan, BI seharusnya tidak perlu memikirkan oleh mereka sendiri, mereka hanya perlu memillih pihak ketiga atau swasta yang credible dalam menangani semua itu. Cukup buka lowongan atau lelang publik secara online siapa yang berminat, jadi tugas BI tidak hanya terbebani soal CDBC saja, Pegawai BI hanya mengawasi proses atau sebagai mandor, justru hal ini menurut saya cukup independent dan BI sendiri pun tidak capek memikirkan masalah security crypto yang njelimet, mereka hanya ketok palu dan tanda tangan Gubernur, beres.

Saya pikir itu ide bagus yang harus di laksanakan oleh BI, tetapi hal-hal proyek semacam ini terkadang pemerintah suka menganggap remeh dengan memberi tawaran bayaran yang murah kepada para ahli IT, saya kira itu masalahnya, jika di perhatikan banyak sekali dari Indonesia yang memahami Blockchain, Crypto dan dan keamanannya tetapi rata-rata dari mereka tidak mau membantu pemerintah karena pembayarannya tidak seperti jika mereka bekerja untuk proyek luar.
Pemerintah harus memberikan tawaran gaji yang layak untuk menarik minat ahli IT di bidang ini melakukannya.

Kalau bicara soal proyek, ini erat kaitannya dengan lelang. Dan, lelang sendiri pun ada 2 macam yaitu lelang langsung dan lelang secara tidak langsung. Dan, penentuan terhadap kedua jenis itu berdasarkan jumlah besaran proyek itu sendiri, jika di bawah limit (misal 250 juta, lupa-lupa ingat) maka dipakailah lelang langsung dengan menunjuk rekanan secara langsung, sedangkan di atas itu biasanya ada lelang terbuka (tidak langsung) di website https://lpse.lkpp.go.id/

Jadi ya, kalau di lelang tidak langsung dan terbuka ada penawaran rekanan (pihak swasta) lebih rendah, pemerintah tentu akan memilih itu untuk menghemat anggaran, (bukan kepada memberi tawaran lebih murah), solusi dan jalan-jalan satunya supaya dapat proyek dengan melobi, tentu ini menjadi jalan kotor juga, dimana sering terjadi deal-dealan harga di bawah meja, sehingga jika sudah deal dan swasta memegang proyek itu, biasanya mereka juga akan mengirit biaya sehingga terjadilah barang tidak bagus.

Dalam hal ini, jika proyeknya dalam bentuk blockchain, tentu akan sangat berbahaya dalam hal security dan pengamanan data. Ya, inilah buah simalakama, ada baiknya memang, SDM pemerintah itu sendirilah yang langsung mengelola tanpa bantuan rekanan lagi.

Saya pikir pemerintah juga tidak akan tergesa, lihat saja jara blue print kemudian whitepaper. Butuh waktu yang cukup lama. Saya pikir peluncurannya juga tidak akan tergesa.  Menurut artikel yang saya baca Bank Indonesia mengkaji mengenai keadaan ekonomi saat ini, kesiapan pendukunga lain. Bank Indonesia juga memperhatikan mengenai pemulihan ekonomi burden sharing, tapering off, serta krisis lain. Jadi sepertinya mereka tidak ingin melakukan kesalahan, walau memang saya pikir sebenarnya kesalahan kekurangan akan selalu ada untuk di perbaiki.


Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/research/20230201091047-128-409945/bi-bakal-kebut-rupiah-digital-penting-gak-sih

Untuk CBDC memang harus benar-benar digodok dulu sampai matang, karena jika terlalu tergesa-gesa atau malah dipaksakan hasilnya malah tidak sesuai ekspetasi. Meskipun saat ini sudah ada beberapa negara yang telah memiliki CBDC, namun saya pikir hanya sedikit yang bisa dijadikan referensi oleh pemerintah kita. Menurutku daripada CBDC, yang lebih memerlukan prioritas adalah tahap penyelesaian untuk Perdagangan Kripto sebagai aset komoditas, yang memang telah mengalami delay lama.

Benar menurut saya pemerintah juga tidak akan tergesa-gesa untuk merancang CBDC ini mengingat bahwa ekosistem dan sumber daya yang mendukung CBDC itu untuk berkembang belum terbangun dengan baik untuk sekarang ini. Apalagi ini berkaitan dengan sistem transaksi secara nasional dan internasional, yang dimana keamanan dan kredibilitasnya tidak boleh main-main, dan lagipula tidak ada hal yang urgent untuk CBDC ini dikembangkan dengan cepat oleh pemerintah dan itu mungkin menjadi beberapa alasan mengapa pemerintah tidak terlalu buru-buru dalam mengembangkan CBDC ini.

Saya juga berpendapat bahwa pemerintah harus memiliki strategi yang komprehensif dan seimbang dalam mengembangkan CBDC. Dengan melakukan implementasi CBDC harus dipersiapkan secara matang dan tidak perlu terburu-buru namun pasti, karena Bank Indonesia harus membuat langkah besar dalam pengembangan sistem keuangan dan memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup untuk memastikan keberhasilan CBDC tersebut. Dengan begitu Bank Indonesia dapat membangun sistem keuangan yang lebih efisien, inovatif, dan inklusif untuk masa depan yang lebih baik.

Di sisi lain dalam mengembangkan CBDC, keamanan dan privasi harus menjadi perhatian utama. Bank Indonesia harus memastikan bahwa infrastruktur yang diperlukan telah dibangun dengan baik dan sesuai standar keamanan yang tinggi.

Pembangunan CBDC tidak boleh mengabaikan pengembangan aset kripto juga. Perdagangan kripto telah menjadi tren global dan banyak negara telah mengakui nilai ekonominya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah kita untuk menyelesaikan peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan perdagangan kripto, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku trader dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, dengan adanya regulasi dan aturan diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan dan penipuan.

Saya pribadi tidak setuju dengan adanya CBDC baik itu untuk negara Indonesia maupun negara lain, itu merupakan ide buruk. berikut alasannya :

1. Masalah double spending, dalam dunia digital hal ini tidak mungkin terelakkan, apalagi CBDC ini nantinya tersentralisasi yang bisa jadi honeypot bagi para peretas dari seluruh dunia dan justru karena adanya masalah double spending dalam dunia digital inilah Satoshi Nakamoto mengusulkan ide tentang uang digital melalui sistem bernama Bitcoin yang terdesentralisasi.

2. Masalah privasi
Pemerintah akan menjadi "mata Dewa" , mereka dapat melacak dan memblokir transaksi yang dianggap "ilegal" oleh mereka. setiap pembelian, setiap transfer akan dicatat di basis data (database), ini juga nantinya dapat melacak mana yang "taat pajak" mana yang "tidak taat".
tentu ini akan menimbulkan masalah baru nantinya, seperti misal, bagaimana jika saya ingin mentransfer CBDC ke pihak yang masuk daftar hitam dan masalah tentang privasi lainnya.

3. Terjadi pelanggaran data yang akan semakin marak.
penyimpanan data yang sifatnya terpusat adalah "surga" untuk aktor jahat/peretas. kita lihat yang belum lama ini terjadi dan kebetulan ter-publish, tentang bagaimana bjorka punya akses ke data warga Indonesia, lalu ada aplikasi Covid yang bocor datanya (walau beberapa peretas ketangkep). lalu bagaimana dengan CBDC ? peretas akan bisa mencuri identitas Anda dan seluruh saldo dompet Anda.

4. Diskriminasi Finansial
CBDC akan meningkatkan kendali pemerintah atas arus kas dalam perekonomian. Ini akan menciptakan kondisi di mana pemerintah dapat "memaksa" individu atau corporate dengan memotong supply uang mereka.

Besar kemungkinan memang akan ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan rencana hadirnya CBDC atau Rupiah digital tersebut. Namun perlu diingat juga ketika nantinya sudah benar-benar disahkan penggunaannya, user juga masih punya opsi lama dengan menggunakan uang fiat fisik berupa kertas/logam. Jadi ketika agan dan yang sepemikiran tidak setuju dengan CBDC bisa mengabaikannya, kecuali jika dikemudian hari tidak ada lagi opsi selain itu.

Saya ambil contoh negara El Salvador yang mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang negara mereka. Dari informasi yang saya baca, tidak semuanya juga rakyat disana yang setuju akan kebijakan tersebut (kompas.com: Ribuan Warga El Salvador Demo Tolak Bitcoin, Bakar ATM Uang Kripto (https://www.kompas.com/global/read/2021/09/16/074543170/ribuan-warga-el-salvador-demo-tolak-bitcoin-bakar-atm-uang-kripto?page=all)), namun faktanya kendatipun demikian BTC tetap dijadikan sebagai mata uang disana.

Apa pun alasannya, kondisi CDBC itu hampir sama dengan mata uang kita sekarang, bedanya cuma tipis yaitu digital, kalau sekarang ini masih cash sedangkan jika CDBC rencana diterapkan, maka sistem akan berganti cash ke digital (gadget). Jadi, beberapa alasannya yang kamu sampaikan tidak jauh berbeda dengan kondisi uang kertas sekarang. Double spending (uang palsu), Privasi (KYC Bank, Online shop, dll) dan Sentralisasi.

Tapi CDBC ini setidaknya sudah nyerempet dengan namanya Blockchain, dimana bitcoin menggunakannya sejak 2009 silam. Artinya, pemerintah mau tidak mau mengakui dan menganggap itu bagus untuk mengganti sistem yang sekarang, walau tidak mau mengakui secara vulgar dan menggunakannya secara sentralisasi.

Ada yang mungkin tidak terpikirkan oleh om @stevwinata mengenai future /masa depan. Perkembangan manusia semakin hari semakin baru, penemuan penemuan baru ditemukan untuk terus memberikan sebuah keuntungan dan meminimalisir kerugian/ketidakefisienan. Bayangkan saja dulu dari barter kemudian penentuan bahan dasar tukar hingga munculah uang logam dan kertas. Hari ini cbdc juga proses pemikiran untuk maju.
Orang yang tidak mau mengikuti akan tersisih sendiri. Pada akhirnya dia malah akan kesulitan. Walau masih belum realisasi saya tetap mendukung terciptanya CBDC. Ini menggambarkan bahwa pemerintah terus berkembang berupaya menciptakan CBDC untuk mengikuti perkembangan zaman.

Saya memahami bahwa Anda memiliki pendapat yang berbeda tentang Central Bank Digital Currency. CBDC  yang diterbitkan oleh bank sentral suatu negara dan dijamin oleh pemerintah dan bisa digunakan sebagai pengganti uang tunai. Beberapa manfaat CBDC antara lain dapat meningkatkan efisiensi transaksi keuangan dan mengurangi biaya administrasi, serta memperkuat pengawasan bank sentral terhadap transaksi keuangan di negara tersebut.

Namun, seperti halnya kebijakan publik lainnya, CBDC memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada beberapa kekhawatiran yang muncul terkait dengan peluncuran CBDC, seperti yang anda jabarkan tersebut.

Saya akan memberikan pandangan objektif dan netral terkait dengan CBDC. Pemerintah dan bank sentral biasanya mempertimbangkan banyak faktor sebelum memutuskan apakah akan meluncurkan CBDC atau tidak. Beberapa faktor tersebut antara lain stabilitas sistem keuangan dan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi.

Tentu saja, memiliki kekhawatiran dan ketidakpastian terhadap CBDC merupakan hal yang wajar. Seperti yang anda sebutkan sebelumnya, pengembangan CBDC adalah suatu hal yang kompleks dan perlu dipertimbangkan dengan hati-hati oleh pemerintah dan bank sentral berdasarkan banyak faktor, termasuk kekhawatiran dan pendapat masyarakat.

Tadi saya coba baca-baca Consultative Paper Rupiah Digital tahap 1 (https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/Consultative_Paper_Rupiah_Digital_BI.pdf) yang merupakan tindak lanjut dari White Paper Proyek Garuda (https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/White_Paper_CBDC-2022.pdf) yang sudah lebih dulu dirilis;

Mengenai kekhawatiran akan masalah double spending, platform teknologi w-Rupiah Digital yang merupakan fondasi dari arsitektur Rupiah Digital sendiri akan berbasis permissioned DLT (Distributed Ledger Technology) dengan mekanisme konsensus proof of authority yang dipandang lebih mampu memitigasi risiko terhadap serangan siber semisal melalui "51% attack" yang bisa menimbulkan resiko double spending yang memang rentan terjadi pada mekanisme konsensus dalam DLT.

Penjabaran lebih detailnya bisa merujuk pada referensi link berikut:
https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/Consultative_Paper_Rupiah_Digital_BI.pdf (https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/Consultative_Paper_Rupiah_Digital_BI.pdf), lihat halaman 14-15 tentang "Teknologi: Skalabilitas dan Resiliensi"

---

Mengenai masalah privasi, karena Rupiah Digital/CBDC ini memang sifatnya tersentralisasi artinya pemerintah dalam hal ini BI tentunya punya akses penuh terhadap semua data pada jaringan Rupiah Digital. Berikut ini saya quote-kan secara garis besarnya penjelasan pihak mana saja yang memegang kendali penuh dan mana saja yang akses data-nya terbatas:

---

Referensi utama: https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/default.aspx (https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/default.aspx)

Seperti yang agan sebutkan uang Digital/CBDC ini bersifat tersentralisasi, maka pemerintah dan Bank Indonesia (BI) memang sebagai regulator memiliki kendali penuh terhadap jaringan tersebut dan dapat mengakses seluruh data transaksi yang terjadi. Meskipun, akses BI ke data transaksi tetap penuh dan komprehensif untuk melakukan pemantauan dan pengawasan jaringan Rupiah Digital.

Akan tetapi saya pikir dalam memberikan akses tersebut perlu juga ditekankan bahwa privasi pengguna tetap harus dijaga dengan baik dan data transaksi tidak boleh disalahgunakan atau disalahartikan. Maka Bank Indonesia perlu ada aturan yang jelas mengenai penggunaan data transaksi dan tindakan apa yang diizinkan atau tidak diizinkan untuk mencegah penyalahgunaan data tersebut.

Selain itu, perlu juga ada mekanisme pengawasan dan audit yang efektif untuk memastikan bahwa akses data transaksi pada jaringan Rupiah Digital dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, privasi pengguna dapat terjaga dan penggunaan data transaksi dapat dilakukan secara aman dan terpercaya.

Negara kita ini walau ada badan pengawas atau lembaga yang meng-audit tetap saja data pengguna akan bobol juga, jadi tidak ada jaminan kalau itu aman walau diawasi secara penuh. Sudah banyak contohnya, E-KTP saja sudah bocor kemana-mana, padahal sudah banyak lembaga dan wewenang pengawasan. Jadi ya jangan berharap banyak, apa lagi ini barang baru yang bawa nama crypto, entar ujung-ujungnya hanya ladang pejabat nyari proyek, setelah jadi, tidak dipelihara/diawasi dan yang jelas bakal tidak sesuai ekspektasi kayak e-KTP. (yang dulunya diiming-iming bisa buat ATM, bisa buat bayar tol dan tidak perlu poto kopi lagi, nyatanya bullshit)

CBDC memang terdesentralisasi dan sepenuhnya di kendalikan oleh pemerintah atau mereka akan menunjukkan salah satu regulator untuk mengawasi dan mengendalikannya. Pemantauan dan pengawasan sudah dilakukan jauh sebelum CBDC di kembangkan dan di negara kita banyak sekali Undang-undang terhadap lembaga pengawas keuangan yang mengatur banyak hal. Tetapi pertanyaannya sejauh mana mereka dapat menjalankan dengan baik dan tidak tergesa-gesa?

Ada undang-undang menyangkut dengan transaksi elektronik dan bahkan juga mengatur menyangkut pelanggaran terhadap siapapun yang coba mencuri data privasi pengguna, untuk regulasi saya kira negara kita sudah memilikinya dan Om dapat langsung mengakses ke undangan-undangannya. Masalah sebenarnya terletak pada praktiknya karena kurang maksimal sehingga banyak sekali kasus yang kita jumpai terhadap data indentitas bocor.

Tidak ada yang kurang pemerintah kita dalam melakukan pengawasan dan bahkan di tunjuk langsung lembaga untuk mengaudit, tetapi sejauh yang saya lihat masih banyak kelemahan, salah satunya para pekerja yang korup, sistem bisa di permainkan dan tidak adanya kesadaran bagi sumberdaya yang bekerja di dalamnya, sehingga masih terdapat permainan yang seharusnya tidak terjadi, optimis boleh-boleh saja sih , tetapi jangan terlalu berharap dengan apapun yang berhubungan dengan pemerintah, meskipun kita berharap ada perubahan untuk kedepannya.

Benar itu Om dan ada banyak kasus yang terjadi terhadap kebocoran identitas di Indonesia, bahkan pemerintah baru mengetahui setelah pihak peretas maupun ada pihak lain yang melapor, jadi dapat disimpulkan keamanan di negara kita masih cukup rentan hingga saat ini, saya kira wilayah inilah yang perlu di perkuat sebelumnya, sehingga proyek garuda tersebut tidak menjadi masalah di kemudian hari, baik kasus penipuan maupun bocornya identitas pengguna.

Sejauh ini melihat planning melalui Whitepaper Proyek Garuda tentu mereka telah melakukan kajian riset mendalam. Mereka telah berfikir secara seksama melihat dampak dampak yang dihasilkan dan roadmaap yang akan dituju. Tentu dari hal ini mereka telah berproses menurut rule yang saya ketahui tentang penerbitan suatu token atau crypto. Meskipun memang saya tidak tahu apakah ada ketentuan pengaturan syarat-syarat lain dalam aturan regulasi dunia dalam penerbitan CBDC. Dari langkah ini mereka telah berproses dengan cukup sesuai/seperti penerbitan coin dan saya pikir ini proses yang cukup baik.

Untuk saat ini apakah terlihat tergesa-gesa? atau terkesan lambat? Melihat sejauh rencana blue print sampai Whitepaper sepenuhnya juga terlihat membutuhkan jangka waktu yang cukup lama. Beberapa waktu yang lalu saya kelihatnnya juga pernah menulis jika BI sebagai pemegang kekuasaan tidak akan tergesa-gesa juga.

Saya tidak terlalu keberatan ketika pemerintah meluncurkan CBDC di waktu mendatang karena jujur fiat itu masih saya butuhkan sekarang ini dalam transaksi sehari-hari dan dengan adanya CBDC ini mungkin akan membantu transaksi saya menjadi lebih cepat dan efisien. Terlepas dari berbagai kontrofersi yang melingkupinya, tentu ada plus-minus ketika itu diimplementasikan di masyarakat, namun kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hal itu. Suka atau tidak suka proyek ini akan tetap jalan dan kita sebagai masyarakat yang bijak bisa mengawasi adopsi dari CBDC ini atau jika tidak suka kita bisa memilih untuk tidak menggunakannya dan tetap bertransaksi dengan menggunakan fiat tradisional. Toh juga pemerintah kita tidak memaksakan bahwa semua orang wajib menggunakan produk CBDC mereka, itu hanya menjadi opsi pembayaran saja, semua orang berhak untuk bisa menggunakannya atau tidak.

Yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah keamanannya, memang blockchain tidak dapat diubah oleh sia pun. Tetapi, pemerintah harus ingat bahsa wallet masih bisa dihack jika admin tidak memperhatikan apa saja yang telah mereka kunjungi. Yang pasti, CBDC ini adalah langkah positif yang mana jika publik sudah terbiasa dengan kripto, jadi tidak perlu ambil pusing. Backingan pemerintah seharusnya membuat CBDC ini lebih kuat dibandingkan kripto stable seperti BIDR yang tidak dikelola pemerintah.

Saya tidak ragu kinerja pemerintah untuk tidak tergesa-gesa dalam menjalankan proyek garuda, meskipun hingga hari ini belum terlihat prospeknya, karena memang butuh persiapan yang matang agar di kemudian hari tidak menjadi masalah. Namun jika dilihat pada saat awal proyek ini mulai kembangkan hingga saat ini belum ada dampak apapun terhadap perjalanannya dan kemungkinan benar seperti yang sering kita diskusikan, pemerintah masih membutuhkan kajian dalam penerapannya.

kira-kira ada yang tau tidak? kendala apa sih sebenarnya yang membuat proyek ini belum bisa berjalan atau belum bisa di rilis, jika dilihat dari SDM dan infrastruktur sebagai pendukung menurut saya negara kita memiliki itu?


Sumber: https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2918-mengenal-lebih-dekat-central-bank-digital-currency-cbdc.html

Apakah ada yang memperhatikan atau memang saya gagal paham, bahwa pemerintah kita berkiblat sedikit ke China?

Beberapa proyek besar seperti kereta cepat yang saya dengar bekerjasama dengan china. Entah untuk CBDC indonesia hari ini, belum ada kabar mengenai proyek ini apakah akan mengulangi kesalahan dengan pembengkakan anggaran. ;D.
Seharusnya mereka sudah belajar dari kesalahan proyek kereta cepat. Tapi memang Yuan digital cina sepertinya sukses diterapkan. Sampai 31 Mei 2022, sampai 83 miliar lebih dari Rp 185 triliun dengan 264 juta transaksi di 15 provinsi. Berkiblat mencontoh cara, strategi untuk kesuksesan disertai dengan penyesuaian masyarakat indonesia menurut saya tidak salah. Tapi jika Indonesia ikut menutup/melarang kegiata crypto di indonesia saya tidak setuju sama sekali. ;D

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220714183915-37-355754/yuan-digital-china-sukses-berat-pboc-ungkap-nilai-transaksi

Seharusnya begitu, disamping itu juga pemerintah mesti mengontrol laju inflasi, bisa jadi CDBC ini akan sangat berdampak signifikan terhadap kenaikan laju inflasi jika uang tunai dan uang elektronik beredar bersamaan dengan CDBC. Kita tentu belum paham bagaimana mekanismenya, kalau memang CDBC ini menjadi backed/underlying dari uang tunai/kertas yang beredar, tentu pihak BI harus segera menarik secara bersamaan peredaraan uang kertas saat itu juga. Kalau tidak, akan begitu banyak uang beredar, artinya CDBC ini hanya kamuflase dari printing money, bisa-bisa jadi bumerang buat perekonomian Indonesia.

Entah dari mana sampeyan melihat kalau SDM dan infrastruktur itu ada, karena sejauh yang saya lihat, SDM kita hanya berkutat pada profit dan insfratruktur jaringan (kayak internet) jauh dari kata sempurna.

Karena dapat utangnya dapat dari sana tentu mau tidak mau, secara sadar atau tidak sadar akan berkiblat ke tirai bambu, Tapi kalau ganti presiden dan lebih condong ke AS, arah kiblat dipastikan juga berubah arah lagi ke paman sam.

Kalau dilihat dari WP CDBC^* ini tidak menambah atau mengurangi rupiah fisik mas. Sebaliknya, jika pengguna ingin uang fisik yang sudah di konversi ke digital sebelumnya, maka yang digital ini akan di burn (dimusnahkan dalam bahasa WP proyek Garuda). Jadi menurut sudut pandang saya, jika ada yang mengkonversi dari fisik ke digital, maka uang fisik tersebut akan disimpan atau tidak diedarkan. Secara logika kan kalau misalkan uang fisik ini diedarkan maka saldo dari pengguna yang semulanya dari fisik menjadi tidak ada karena sudah diedarkan. Apabila Rupiah Digitalnya di burn, maka akan terjadi minus uang fisik dari pengguna tersebut karena telah diedarkan. IMO/CMIIW. berikut penjelasan mengenai proses penerbitan hingga pemusnahan yang saya kutip:


^{* Source: https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/Consultative_Paper_Rupiah_Digital_BI.pdf}

Jadi kesimpulannya mungkin ketika saya ingin menggunakan CBDC dengan menyetorkan mata uang fisik ke bank rupiahnya di simpan di bank sebagai liquiditas orang yang ingin menarik CBDC mereka menjadi rupiah fisik, sangat tidak mungkin di burn menurut saya karena akan mengurangi pasokan CBDC yang tersedia, jika di burn maka dalam pertukaran ruposh fisik ke CBDC akan otomatis percetakan CBDC pada waktu itu.
 
Mungkin lebih jelasnya Rupiah fisik dengan CBDC memiliki nilai 1:1 seperti contohnya USDT di peg sama dollar hingga edarannya tidak menambah percetakan uang atau pencucian. Jadi istilahnya seperti jika kita ingin memiliki Rp1jt CBDC maka kita harus menyetorkan Rp1jt fisik anda dan kemudian rupiah fisik itu akan di simpan sebagai liquiditas penukaran CBDC ke rupiah fisik.
Menurut yang bisa saya pahami seperti itu gan. CMIIW

Saya kurang paham dengan mekanisme pemusnahannya nanti seperti apa, rasanya tidak ada arti lain dari kata pemusnahan selain burning. Mungkin, digital rupiah ini akan mint otomatis ketika ada request untuk mengubah dari giro ke digital rupiah. jika mekanismenya benar seperti ini, maka tidak akan mengurangi suplai fisik dan digital karena akan selalu seimbang. Tapi jika ternyata pemusnahan yang dimaksud hanya terjadi pada akun, ya berarti bukan pemusnahan namanya, tapi penarikan dari akun pengguna seperti yang mas sebutkan, dan rasanya BI salah dalam menyebutkan pemusnahan, karena hanya mengembalikan dari akun ke smartcontract kalau begitu mekanismenya.
Mungkin kita akan mendapatkan penjelasan lebih lanjut jika nanti ada informasi tambahan dari BI baik itu melalui media social maupun lewat seminar.

Identik kerja pemerintah kita lebih ke arah  negara China, itu sejalan dengan beberapa proyek besar yang pernah dibangun oleh pemerintah kita, sebut saja seperti kereta cepat dan pembangunan tol dan lainnya. Tetapi dalam hal CBDC saya belum melihat ke arah itu dan memang tidak salah jika mengikuti jejak negara China dalam penerapan CBDC di negara kita, asalkan memiliki pola sendiri dan dapat membangun lebih sukses.

Yang kita khawatiran justru berutang lagi dan negara kita tidak akan pernah lepas dari ketergantungan, mudah-mudahan itu hanya sebatas diskusi kita aja dan tidak akan pernah terjadi.

Mau setuju atau tidak, jika mereka telah menetapkan dan tetap melakukan kita bisa apa gan ;D mudah-mudahan jagan sampai terjadi seperti itu ya.

Mau tidak mau harus berkiblat kesana ya Om, apalagi jika dapat uangnya dari sana sudah pasti gak bisa lepas ya? Kira-kira siapa yang cocok di ganti untuk pemilu kedepan  ;D ;D

Kalau pernah saya pelajari dalam hal mitigasi inflasi, Pencetak uang akan disalurkan = dengan pemusnaan. Misal BI nyetak uang 1 triluan, saat itu juga uang yang ada dibrankas atau bank akan dimusnahkan seiring dengan penyaluran uang baru. Walau, pernah selisih tipis, misal hari in penyaluaran uang baru, minggu depan pemusnaan uang lama, laju inflasi pasti terjadi dalam minggu tersebut. Hal ini tentu bisa kita lihat saat lebaran kemaren, dimana uang baru mencapai 157 triluan rupaih, dan ada inflasi sekian persen akibat dari itu, karena saat mau penghacuran uang lama, orang bank libur karena cuti bersama.

Siap, berarti pemusnahan ini memang sama dengan burning dalam dunia kripto. Saya juga sudah mencoba mencari informasi lebih rinci mengenai mekanisme pemusnahan ini, dan saya menemukannya di blog aplikasi Pintu. pada artikel disebutkan:


Jika dilihat dari penjelasan ini, saya pikir seharusnya tidak terjadi inflasi karena sistem mengatur berdasarkan request, jadi tidak akan terjadi kelebihan uang fisik maupun digital rupiah yang disimpan oleh pengguna abik versi w-Digital Rupiah maupun yang r-Digital Rupiah.

Artikelnya cukup lengkap, mungkin yang mau membaca silakan ke halaman ini https://pintu.co.id/academy/post/apa-itu-cbdc-digital-rupiah