Platform Exchanges Di Indonesia

[Husna QA]

Alasan keamanan tapi emang bikin ribet, Tapi kalo ada beberapa case yang sampean alami walaupun tidak di urus Formnya dan transaksi berhasil,
Maka peninjauan itu cuman dilakukan oleh Bot auto confirm dan Botnya bakal Accepet emskipun gak di isi formnya.
Kan percuma saja ada kebijakan pemeriksaan keamanan seperti itu, jadi gak guna.

Ya, ribet dan bikin khawatir. Gimana kalau tidak diurus malah dibalikin ke pengirimnya? Kan rugi kalau itu misalnya seperti payment sigcamp. Tidak mungkin BM mau ngirim lagi ke address yang lain. Beberapa BM tidak mau ada perubahan address wallet untuk payment.

Memangnya address yang digunakan untuk menerima payment sigcamp menggunakan deposit address langsung dari exchange?
Jika seperti itu jelas bisa beresiko, apalagi deposit address di exchange bisa saja berubah tanpa diketahui user.

Saya pribadi setiap kali mau mengirim ke exchange, tetap memeriksa addressnya untuk meminimalisir adanya perubahan tersebut.

Selain itu, dulu ketika fee mendadak melonjak pernah sampai berhari-hari pending transaksi, dan ketika di blockchain sudah mendapat konfirmasi, aset BTC di exchange malah belum masuk dan diminta mengirim detail transaksi.


btw, kalaupun mau mengubah address untuk payment sigcamp mestinya bisa —bila perlu, cantumkan BTC address sign message—, namun memang jangan dadakan atau baru juga didaftarkan sudah request diganti address yang lain.

[taufik123]

-snip-
Selain itu, dulu ketika fee mendadak melonjak pernah sampai berhari-hari pending transaksi, dan ketika di blockchain sudah mendapat konfirmasi, aset BTC di exchange malah belum masuk dan diminta mengirim detail transaksi.

Waktu ada perubahan baru soal Regulasi dna pajak emang ada Audit untuk setiap Exchange lokal dan beberapa pending dilakukan untuk Proses Audit pengguna.
Tapi saya waktu itu belum pindah ke Exchange lokal, karena masih Sering p2P lewat Binance atau exchange luar lainnya.

Baru setelah beberapa Informasi P2P dari Exchange luar gak include pajak dan bisa beresiko sama Rekening bank, saya memutuskan untuk pindah ke Exchange lokal karena takut tiba-tiba di Audit dan dapet Surat Cinta dari Dirjena Pajak meskipun WD.nya cuman dikit, tapi kalo di akumulasi lumayan juga.

btw, kalaupun mau mengubah address untuk payment sigcamp mestinya bisa —bila perlu, cantumkan BTC address sign message—, namun memang jangan dadakan atau baru juga didaftarkan sudah request diganti address yang lain.

Kalo dadakan bisa bikin kesel BM.nya atau bahkan gak di tanggapi, Tapi selagi darurat atau ada kendala lain kayak Address kenak hack atau lainnya bisa di diskusikan terlebih dahulu,
Yang penting sebelum pembayaran dilakukan.

[Husna QA]

-snip-
Selain itu, dulu ketika fee mendadak melonjak pernah sampai berhari-hari pending transaksi, dan ketika di blockchain sudah mendapat konfirmasi, aset BTC di exchange malah belum masuk dan diminta mengirim detail transaksi.

Waktu ada perubahan baru soal Regulasi dna pajak emang ada Audit untuk setiap Exchange lokal dan beberapa pending dilakukan untuk Proses Audit pengguna.
Tapi saya waktu itu belum pindah ke Exchange lokal, karena masih Sering p2P lewat Binance atau exchange luar lainnya.

Baru setelah beberapa Informasi P2P dari Exchange luar gak include pajak dan bisa beresiko sama Rekening bank, saya memutuskan untuk pindah ke Exchange lokal karena takut tiba-tiba di Audit dan dapet Surat Cinta dari Dirjena Pajak meskipun WD.nya cuman dikit, tapi kalo di akumulasi lumayan juga.

Maksudnya trading P2P di exchange luar dengan seller-nya dari Indonesia?
Seperti contoh di Binance: https://p2p.binance.com/trade/sell/BTC?fiat=IDR&payment=all-payments



Dalam contoh di atas, bukankah ketika user menerima hasil penjualan BTC, fiat yang dikirim seller tentunya melalui rekening bank mereka? Nah, apakah audit bisa sampai sejauh itu memeriksa rekening seller yang digunakan untuk mentransfer fiat ke rekening user?

Dan apakah pemerintah —Bappebti/OJK— berwenang 'melarang user' yang trading di exchange luar dengan seller tersebut?