Indonesia Tidak Ikuti China, Kabar Gembira?

[retreat]

"Main kripto", sejak kapan Indonesia melegalkan ini sebagai transaksi keuangan dengan cryto?

Indonesia tidak melegalkan cryptocurrency sebagai alat pembayaran sah karena bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Legalitas bitcoin cs di Indonesia hanya sebatas aset komoditi yang hanya dapat ditransaksikan antar pengguna dan platform perdagangan untuk tujuan trading atau investasi. Ada yang jadikan bitcoin cs ini alat pembayaran, tapi hanya pengirim dan penerima yang tahu jika mereka tidak mengungkapkan tujuan transaksinya. Baiknya memang patuh hukum, tapi kalau saya terserah mereka saja.

iya memang tidak disah kan di indonesia tapi kedepannya kita belum tau,kalau masalah undang-undang kan ada juga entar yang refisi,selama tidak menyimpang uud 45 itu kan sah-sah saja bos

mungkin iya mungkin tidak, namun jika kedepannya tren kripto semakin luar biasa maka kemungkinan besar UU yang sudah di sahkan bakal di revisi kembali. saya sih berpikir keputusan pemerintah indonesia menjadikan mata uang kripto sebagai salah satu aset investasi jauh lebih baik di banding pemerintah cina yang terus berubah ubah pandangan.

[mu_enrico]

"Main kripto", sejak kapan Indonesia melegalkan ini sebagai transaksi keuangan dengan cryto?

Sejak kapan ini thread berubah jadi pembahasan tentang legalitas jadi alat pembayaran? Itu sudah 99.9% ga bakal berubah alias tetap IDR "the one and only"
Kalau BTC (dan kripto) jadi illegal kek di China, exchange lokal tutup.
Lebih jauh kek kasus Liberty Reserve, punya BTC di dompet (kalau ketahuan) bisa kena semprit.

Jangan coba² anda melakukan transaksi dengan cryptocurrencies bisa di ancam pidana misal beli kopi bayarnya dengan cryptocurrencies

[pickforbies]

Apakah mungkin memperketat maksudnya nanti harus ada laporan kepemilikan aset kripto? 
Ngeri ya kalau kaya gitu, udah mirip calon DPR yang harus setor jumlah aset. Kalau peredarannya yang diperketat mungkin masih bisa, jadi kaya koin-koin yang ingin masuk exchange Indonesia harus memenuhi regulasi tambahan, mungkin kaya gitu. Kemudian, pajak, sejauh ini kan masih wacana, mungkin nanti trader yang terdaftar di exchange, semuanya akan dikenakan pajak pph, atau ini sudah berlaku (kudet nih).

Percaya deh, ide ide begini hanya sekadar ide. Apalagi kalo udah berhubungan dengan laporan keuangan atau laporan pajak. Sudah menjadi rahasia umum kalo Cryptocurrency di Indonesia ini udah jadi Assets-Haven alias aset yang sulit dikenakan pajak karena informasinya pseudonymous

Ya begitulah, mungkin Cina lagi menemukan sesuatu kasus. Sama halnya BTCC & Huobi dulu yang diduga penggelapan pajak akhirnya cina Banned Crypto disana yang berhujung pada dilarangnya ICO di Cina sampe saat ini.

Ya tetep lah ya, yang penting trading cairinnya tetep jalan 

[towi078]

Yang pasti senang sekali gan, karena pemerintah masih mengijinkan kita untuk memiliki dan memperdagangkan aset crypto. Mengenai pernyataan, bahwa pemerintah akan lebih memperketat lagi regulasi untuk crypto, lebih baik sama-sama kita tunggu saja. Karena sampai saat ini, kita sama-sama belum tahu mengenai aturan baru untuk crypto nanti. Yang jelas, secara pribadi. Saya percaya, untuk ke depannya nanti tidak akan ada larangan untuk memiliki dan memperdagangkan aset crypto di negeri kita tercinta ini 

[Chikito]

saya sih berpikir keputusan pemerintah indonesia menjadikan mata uang kripto sebagai salah satu aset investasi jauh lebih baik ..

crypto juga menjadi sebuah ladang pekerjaan bagi anak muda zaman sekarang, nyari kerja offline susah, main saham pake harus KTP dan KYC, ribet modal minimal jutaan.

kalau mau kerja tanpa batas modal, umur, usia, pendidikan dan sebagainya, ya crypto. kalau mereka mencekal ini juga, mau kerja apa lagi.

Karena sampai saat ini, kita sama-sama belum tahu mengenai aturan baru untuk crypto nanti.

aturan pajak paling

Percaya deh, ide ide begini hanya sekadar ide. Apalagi kalo udah berhubungan dengan laporan keuangan atau laporan pajak. Sudah menjadi rahasia umum kalo Cryptocurrency di Indonesia ini udah jadi Assets-Haven alias aset yang sulit dikenakan pajak karena informasinya pseudonymous

Bisa dipajakin kalau sudah masuk exchange yang ber-KYC

Kripto Bakal Kena Pajak 0,03%, Begini Penjelasan DJP!

[masulum]

Percaya deh, ide ide begini hanya sekadar ide. Apalagi kalo udah berhubungan dengan laporan keuangan atau laporan pajak. Sudah menjadi rahasia umum kalo Cryptocurrency di Indonesia ini udah jadi Assets-Haven alias aset yang sulit dikenakan pajak karena informasinya pseudonymous

Sebenarnya tidak sulit untuk menerapkan pajak bagi pemegang kripto selama mereka masih menggunakan CEX. pemerintah dapat membuat aturan untuk mengenakan pajak untuk setiap penarikan dari CEX baik itu berupa voucher indodax maupun langsung ke bank. Untuk pajak aktivitas trading sudah ada, kalau memang mau memaksimalkan hasil pajak dari trader itu adalah kunci pemerintah. Mengenai yang disimpan di dex, itu memang akan sulit untuk dikenakan pajak. Jadi pajak ini sebenarnya mudah sekali bagi pemerintah untuk mendapatkan kalau memang maunya seperti itu.

[dansus021]

saya malah setuju kalau crypto ada pajaknya tapi pajaknya ketika mau WD aja kek @masulum bilang karena apa takutnya sekarang gak kena pajak eh tiba tiba ada regulasi crypto di banned kalau semisal ada income dari crypto pemerintah pasti mikir 2 kali mau ngeban ngeban kann

[Luzin]

saya malah setuju kalau crypto ada pajaknya tapi pajaknya ketika mau WD aja kek @masulum bilang karena apa takutnya sekarang gak kena pajak eh tiba tiba ada regulasi crypto di banned kalau semisal ada income dari crypto pemerintah pasti mikir 2 kali mau ngeban ngeban kann

Ada peluang pemasukan besar yang bisa menjadi pemasukan negara, dari data yang saya peroleh tahun 2019 saja indonesia setidaknya memiliki 10% pengguna dari total penduduk. Tahun ini saya pikir lebih dari itu, jika dikalkulasi dengan pajak yang akan dibuat tentu itu sangat besar. Sementara dari bappeti saja telah memiliki 13 bursa yang resmi terdaftar di bawah naungannya. Dengan jumlah pengguna 4.2juta ini mungkin belum termasuk diluar exchange yang terdaftar di Bappeti.

Kalu dilihat dari langkah ini tentu sedikit titik terang bahwasannya indonesia telah meregulasi, memfasilitasi jadi saya pikir dalam jangka waktu dekat indonesia telah memberikan sikap yang jelas, berkaitan dengan cryptocurency.

Sumber :
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/28/10-orang-indonesia-punya-mata-uang-kripto
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210421170028-92-632977/di-indonesia-investor-bitcoin-dkk-ungguli-investor-saham

[Chikito]

..takutnya sekarang gak kena pajak eh tiba tiba ada regulasi crypto di banned kalau semisal ada income dari crypto pemerintah pasti mikir 2 kali mau ngeban ngeban kann

Persiapkan dari sekarang, masa depan siapa yang tahu, bisa jadi sekarang sekarang ini surganya crypto, tanpa pajak dan tanpa batas ninimal kepemilikan, dan lagi, Jangan nyimpan lama dan banyak di exchange, kalau tiba-tiba ada regulasi crypto dibaned kayak lu bilang tadi, aset lu tetap aman di wallet pribadi.

[abhiseshakana]

Persiapkan dari sekarang, masa depan siapa yang tahu, bisa jadi sekarang sekarang ini surganya crypto, tanpa pajak dan tanpa batas ninimal kepemilikan, dan lagi, Jangan nyimpan lama dan banyak di exchange, kalau tiba-tiba ada regulasi crypto dibaned kayak lu bilang tadi, aset lu tetap aman di wallet pribadi.

Nah ini, saya sendiri memiliki pengalaman yang cukup lucu mengenai kekhawatiran menyimpan aset di Exchange. Dulu sekitar awal 2018 saat keluar statement bahwa pemerintah melarang crypto sebagai alat pembayaran (masih anget-angetnya), kondisi tersebut memaksa saya untuk memindahkan seluruh aset yang berada di Indodax. Kasus lainnya adalah saat Binance tersandung masalah regulasi dari beberapa negara, dan karena muncul kekhawatiran, sampai saat ini saya masih menghindari menyimpan aset di Binance.

[MAAManda]

Nah ini, saya sendiri memiliki pengalaman yang cukup lucu mengenai kekhawatiran menyimpan aset di Exchange. Dulu sekitar awal 2018 saat keluar statement bahwa pemerintah melarang crypto sebagai alat pembayaran (masih anget-angetnya), kondisi tersebut memaksa saya untuk memindahkan seluruh aset yang berada di Indodax. Kasus lainnya adalah saat Binance tersandung masalah regulasi dari beberapa negara, dan karena muncul kekhawatiran, sampai saat ini saya masih menghindari menyimpan aset di Binance.

Maaf sedikit OOT nih om, Terlepas dari pembahasan mengenai regulasi, memang benar adanya bahwa Not Your Key Is Not Your Coin, baru-baru ini saya mendepositkan salah satu koin yang sedang dikembangkan oleh salah satu orang ternama di forum ini pada sebuah Exchange yang menurut saya cukup ternama.

Saya melakukan deposit koin dalam jumlah yang lumayan besar dan ketika saya ingin membuat withdrawal itu seakan ditunda melulu, sampai sekarang mungkin sudah sekitar 20 harian dari hari saya melakukan penarikan.

Saran saya khususnya kepada Newbie, kalau bisa ketika ingin mendepositkan aset kripto itu difikir dahulu, kalo mau melakukan pencairan ya secukupnya saja.

[pickforbies]

Percaya deh, ide ide begini hanya sekadar ide. Apalagi kalo udah berhubungan dengan laporan keuangan atau laporan pajak. Sudah menjadi rahasia umum kalo Cryptocurrency di Indonesia ini udah jadi Assets-Haven alias aset yang sulit dikenakan pajak karena informasinya pseudonymous

Bisa dipajakin kalau sudah masuk exchange yang ber-KYC

Kripto Bakal Kena Pajak 0,03%, Begini Penjelasan DJP!

Yep betul sekali, langkah maju buat DJP untuk mau mempajaki seluruh aset kripto yang masuk ke Exchange ber-KYC. PR buat pengambil langkah kebijakan terutama di Think-Tank kita, yaitu DPR RI. Cuma ya kita kudu nunggu sampai waktu yang belum ditentukan ini. Sementara memang COVID-19 menjadi kendala saat ini, ya fokus nya masih kesana.

[deniobsord80]

Apakah mungkin memperketat maksudnya nanti harus ada laporan kepemilikan aset kripto? 
Ngeri ya kalau kaya gitu, udah mirip calon DPR yang harus setor jumlah aset. Kalau peredarannya yang diperketat mungkin masih bisa, jadi kaya koin-koin yang ingin masuk exchange Indonesia harus memenuhi regulasi tambahan, mungkin kaya gitu. Kemudian, pajak, sejauh ini kan masih wacana, mungkin nanti trader yang terdaftar di exchange, semuanya akan dikenakan pajak pph, atau ini sudah berlaku (kudet nih).

kalau menurut saya perpajakan itu pasti,lagian gak salah juga kan bisa nambain ingkam negara, ya sebagai warga negara yang baik kita wajib membayar pajak.

[Rajamuda]

Ane rasa, ga mungkin kalau sampe pensi, mungkin jika memang diperketat.. pasti berusaha mengikuti aturan yang berlaku atau semacam membayar pajak dan lagipula ane yakin negara gak mungkin juga kalau sampe kripto dilarang kayak di China, dunia esport aja yang cuma gerak di dunia games terus berkembang dan lebih populer sampe sekarang, ini kan sama halnya dengan perkembangan dunia digital untuk negara.
Sejauh ini kan kripto sudah membantu keuangan warganya, kehidupan seperti tertolong oleh dunia kripto yang saat ini sulit untuk beberapa orang tertentu dapetin kerjaan, bahkan sudah banyak orang yang menjadikan dunia kripto sebagai sumber penghasilan/pemasukan.
Bagaimanapun Indonesia akan maju jika warganya lebih terarah pada sisi modern hingga bisa mengurangi angka kemiskinan, disini hanya perlu mengantisipasi dari resiko tertentu yang sebenarnya bisa dikuasai. Ya semoga saja pemerintah bisa terus mendukung akan hal ini dan tidak akan sampai dilarang.

[Silver80]

"Main kripto", sejak kapan Indonesia melegalkan ini sebagai transaksi keuangan dengan cryto?

Indonesia tidak melegalkan cryptocurrency sebagai alat pembayaran sah karena bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Legalitas bitcoin cs di Indonesia hanya sebatas aset komoditi yang hanya dapat ditransaksikan antar pengguna dan platform perdagangan untuk tujuan trading atau investasi. Ada yang jadikan bitcoin cs ini alat pembayaran, tapi hanya pengirim dan penerima yang tahu jika mereka tidak mengungkapkan tujuan transaksinya. Baiknya memang patuh hukum, tapi kalau saya terserah mereka saja.

Itu yang saya maksud anda hanya memperjelas bahasa saja, saya rasa hal yang ilegal masih tetap ada selama hasrta itu ada misalnya kita sering mendengar kata "black market" begitu juga kita selama aturan itu diasumsikan "panisman"(hukum dilihat dari ada yang disangsikan baik cambuk, penjara,potong tangan dan hukuman mati) maka akan banyak yang melanggar

[retreat]

Apakah mungkin memperketat maksudnya nanti harus ada laporan kepemilikan aset kripto? 
Ngeri ya kalau kaya gitu, udah mirip calon DPR yang harus setor jumlah aset. Kalau peredarannya yang diperketat mungkin masih bisa, jadi kaya koin-koin yang ingin masuk exchange Indonesia harus memenuhi regulasi tambahan, mungkin kaya gitu. Kemudian, pajak, sejauh ini kan masih wacana, mungkin nanti trader yang terdaftar di exchange, semuanya akan dikenakan pajak pph, atau ini sudah berlaku (kudet nih).

kalau menurut saya perpajakan itu pasti,lagian gak salah juga kan bisa nambain ingkam negara, ya sebagai warga negara yang baik kita wajib membayar pajak.

tentu warga yang baik adalah yang membayar pajak namun jika pengguna kripto di kenakan pajak makasudah sepatutnya pengguna kripto di lindungi pemerintah. iran memperbolehkan penambang kripto berlisensi yang membayar pajak beraktifitas di sana, mungkin indonesia bisa mencoba mengikuti jejak iran terlebih dahulu.

[masulum]

tentu warga yang baik adalah yang membayar pajak namun jika pengguna kripto di kenakan pajak makasudah sepatutnya pengguna kripto di lindungi pemerintah. iran memperbolehkan penambang kripto berlisensi yang membayar pajak beraktifitas di sana, mungkin indonesia bisa mencoba mengikuti jejak iran terlebih dahulu.

Perlindungan seperti apa yang dimaksud? Apakah perlindungan dari scam, atau yang bagaimana? Saya pikir, kalau soal perlindungan dari scam, pemerintah tidak akan memiliki banyak peran, karena kebanyakan proyek bukan dari Indonesia, bahkan banyak yang anonim. paling-paling perlindungan pemerintah untuk memperketat peraturan operasional exchange dan legalitasnya.

[deniobsord80]

Bank Sentral Tiongkok (PBoC) menyatakan bahwa semua transaksi keuangan yang melibatkan mata uang kripto (cryptocurrency) adalah ilegal. Namun, Indonesia tidak akan mengikuti langkah Tiongkok tersebut.

Hal itu ditegaskan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi kepada Beritasatu.com di Jakarta, Jumat (24/9/2021). Ditegaskan Mendag M Luthfi, Indonesia hanya akan lebih memperketat regulasi terkait transaksi kripto.

“Kita tidak larang, tetapi akan lebih memperketat regulasinya,” ujar M Luthfi melalui pesan singkat.

Sumur.

Kalau menurut ane transaksi kripto tidak dilarang adalah kabar gembira, yah meskipun nantinya aturannya akan diperketat. Tapi kan semua exchange di Indonesia sudah KYC semua, lebih ketat seperti apa lagi yang beliau maksud?

Bonus: kalo misalnya nih Indo juga ikut-ikutan melarang Bitcoin di masa depan, apa yang akan agan lakukan? Tetap masih "main" kripto ato pensi?

Bisnis.com,JAKARTA-Bank Indonesia (BI) melarang dengan tegas lembaga keuangan di Indonesia menggunakan cryptocurrrency karena mata uang digital bukan merupakan alat pembayaran yang sah."itu bukan alat pembayaran yang sah, itu kok ada pemberitaannya, bisa gak jelasin sikit katagorinya gimana. 

[abhiseshakana]

Bisnis.com,JAKARTA-Bank Indonesia (BI) melarang dengan tegas lembaga keuangan di Indonesia menggunakan cryptocurrrency karena mata uang digital bukan merupakan alat pembayaran yang sah."itu bukan alat pembayaran yang sah, itu kok ada pemberitaannya, bisa gak jelasin sikit katagorinya gimana. 

Cakupan transaksi Cryptocurrency itu kan luas gan, jadi tidak hanya terfokus pada transaksi pembayaran saja. Yang dilarang saat ini di negara kita adalah sebagai alat pembayaran, tapi jika dipergunakan sebagai object transaksi jual-beli (trading maupun investasi) statusnya legal, bahkan untuk segala aturannya sudah dinaungi oleh Bappebti.

[Husna QA]

Bisnis.com,JAKARTA-Bank Indonesia (BI) melarang dengan tegas lembaga keuangan di Indonesia menggunakan cryptocurrrency karena mata uang digital bukan merupakan alat pembayaran yang sah."itu bukan alat pembayaran yang sah, itu kok ada pemberitaannya, bisa gak jelasin sikit katagorinya gimana.  

Kalimat yang saya garis bawahi, ada kata yang terlewat jika merujuk ke sumber berita-nya,
https://finansial.bisnis.com/read/20210615/11/1405751/bi-larang-lembaga-keuangan-pakai-mata-uang-kripto-untuk-alat-pembayaran
Yang dimaksud uang digital pada sumber diatas adalah Cryptocurrency (Bitcoin/altcoin) ya, karena tidak semuanya uang digital bukan alat pembayaran yang sah (OVO, Gopay dsm. yang secara tidak langsung merupakan Rupiah dalam bentuk digital itu bisa digunakan sebagai media pembayaran).

Indonesia melarang penggunaan Bitcoin/Cryptocurrency sebagai alat pembayaran namun masih bisa diperjual-belikan sebagai aset komoditas, secara umum kategorinya seperti disebutkan mas Abhie di atas; Sementara kalau di China total dilarang semuanya baik diperjualbelikan sebagai aset komoditas, aktifitas mining apalagi sebagai mata uang/alat pembayaran di sana.