Liciknya Anggota DPR Boleh Menjabat Lebih dari 2 Periode!

[Sarah Azhari]

Itulah kurang ajarnya mereka (anggota DPR) tidak membuat UU tentang diri mereka sendiri untuk tidak lebih dari 2 periode menjabat. Padahal, ketika membuat UU yang tidak ada sangkut pautnya dengan jabatan mereka, mereka membuat UU untuk membatasi Presiden, Wapres, Gubernur, Walikota, bupati dsb terbatas hanya 2 periode saja. Sedangkan mereka?, Menjabat tanpa periode atau seumur hidup!. ckckckkc. Hancur sudah negara kita ini, padahal, ada anak muda yang nunggu giliran mereka untuk duduk di sana,

benar, mereka terpilih atas pilihan rakyat, tapi karena ketika di kertas suara nama mereka (anggota yang lebih dari 2 periode) ini ada terus di posisi teratas, maka secara tidak langsung itu sama saja memotong karir anak muda untuk naik ke atas. Suara terbanyak dan yang nomor 1 pasti akan diprioritaskan, sedangkan anak muda yang belum terkenal, akan tergusur dan habis, cuma nebeng dan mendulang suara untuk partai dan si lebih dari 2 periode ini.

Kata mereka (anggota yang menjabat lebih dari 2 periode), jabatan DPR itu tidak ada kekuasaan, sehingga tidak timbul otoriter ketika menjabat lebih dari 2 periode. Hello... kalian di DPR itu enak loh, duduk manis saja di rapat paripurna, kerjaan di kerjakan staff khusus, dan memikirkan negara adalah staff ahli kalian yang digaji oleh uang rakyat, jadi secara tidak langsung, orang tidak punya kemampuan bernegara, atau ngerti hukum pun bisa jadi anggota DPR, karena kalian bisa membentuk Tim untuk melakukan kerjaaan di senayan.

So, aku sekarang mau denger anggota DPR yang idealis yang memang kerja untuk negara dan rakyat, berani gak kalian usul kalau kalian itu sendiri hanya 2 periode saja menjabat?. kalau ada yang berani, aku duluan yang pasang badan untuk kalian jika anggota DPR mayoritas lain yang tidak setuju, kami BEM akan terdepan di hadapan kalian.

Anggota DPR yang tidak punya kompetensi tapi TERKENAL bisa jadi anggota DPR selamanya, dan seumur hidup, tanpa batasan periode. apakah itu bagus?

10 Anggota DPR RI Ini Telah Duduk di DPR RI Sejak 1999

Mahasiswa Ajukan Gugat ke MK Minta Masa Jabatan Anggota DPR Dibatasi Dua Periode

https://news.detik.com/berita/d-4858347/masa-jabatan-anggota-dpr-tak-dibatasi-uu-md3-digugat

[zaim7413]

Inilah politik, UU bisa dibuat untuk membatasi jabatan sentral di posisi kepala daerah tetapi tidak untuk mereka yang mengatasnamakan wakil rakyat. Selama ini banyak sekali anggota DPR yang menjabat lebih dari dua periode, sebut saja Muhaimin Iskandar (4 periode), Aziz Syamsuddin (3 periode), Bambang Soesatyo (3 periode) dan mungkin lebih banyak nama-nama lain yang menjabat lebih lama dari nama diatas.
Pembatasan masa kerja tidak hanya dibatasi pada posisi kepala daerah saja, perlu adanya pembatasan masa kerja pada DPR, menurut saya banyak pertimbangan yang bisa dijadikan alasan untuk membatasi masa kerja mereka.

• kurangnya manfaat bagi rakyat meski mereka berada disana atas kepercayaan yang diberikan rakyat.

Kebanyakan anggota DPR yang telah lama menjabat tidak terlalu peduli pada rakyat, mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi dan partainya, fakta ini menjadi ironi yang sangat menyedihkan, mereka mengatasnamakan wakil rakyat tetapi tidak bekerja untuk kepentingan rakyat.
Semakin lama mereka menjabat, semakin memahami liku-liku cara menyiasati pemanfaatan anggaran untuk kepentingan dirinya dan partai, atau istilah plesetannya semakin lama mereka menjabat akan semakin pintar melakukan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), kan mereka sudah sangat memahami celahnya.

• Dapat memberikan makna positif dengan adanya penyegaran di tubuh DPR.

Sisi positif dari pembatasan masa kerja DPR akan lebih terbuka atau memberi pemerataan yang bisa memberi ruang dan kesempatan bagi rakyat untuk menjadi anggota DPR, cara seperti ini juga sangat efektif untuk menciptakan atau lahirnya pemimpin jujur dan benar-benar mementingkan rakyat daripada melakukan KKN.

• Sistem politik akan lebih terstruktur dan lebih indah dengan ditegakkan ideologi Demokrasi.

Selain memberi ruang bagi kalangan muda, pembatasan masa kerja untuk DPR juga bisa mengurangi pejabat diluar pegawai negeri sipil (ASN) yang terkesan ingin melanggengkan kekuasaan.
Regenerasi ditubuh DPR juga dapat membatasi atau mengurangi terjadinya tingkat kecurangan seperti aliran dana tidak tepat sasaran. Tidak bisa dipungkiri, pejabat yang terus menerus menjabat di posisi tertentu dalam waktu lama akan lebih mudah menemukan celah melakukan kecurangan karena mereka sudah sangat faham bagaimana sistem birokrasi berjalan.
Pembatasan masa kerja juga dapat mempersempit atau meruncingkan kemungkinan bagi mereka untuk menemukan ruang atau celah dalam melakukan korupsi.

Supaya lebih sejalan dengan irama demokrasi yang terus digaungkan di negeri yang kita cintai ini, akan lebih baik kalau masa jabatan DPR dibatasi. Meski ruang lingkup atau kekuasaan yang diemban DRP lebih sempit dibandingkan dengan kepala daerah lain, secara keseluruhan DPR memiliki wewenang yang sangat luas, urusan legislatif dan anggaran memiliki kewenangan sentral dan sangat menentukan arah keputusan mereka.

Pada akhir kata, diberlakukannya pembatasan masa jabatan terhadap DRP tentu lebih masuk akal. Imo.

[armanda90]

Sedikit agak aneh ya saat DPR membuat UU untuk membatasi jabatan bagi Presiden dan kepala daerah hanya bisa mencalonkan diri sampai dua periode namun mereka bisa duduk dan menjabat sampai seumur hidup. Saya tidak melihat progress dan manfaat yang cukup signifisikan dari fungsing DPR ini, melahirkan banyak UU yang tidak memihak ke rakyat mulai dari rancangan UU omnibus law hingga UU lain yang dibuat DPR lebih menguntungkan untuk institusi mereka sendiri.

Ini hanya pertanyaan personal dari saya pribadi, jika badan legislatif seperti DPR dihapus saja dari lembaga pemerintah apakah ada dampak buruk dan bisa menganggu kinerja presiden atau lembaga pemerintah lainnya? sedikit ironi saat melihat dana yang dialokasikan untuk DPR dan tunjangan mereka sangat besar namun kurang berkontribusi untuk masyarakat.

[mu_enrico]

Hello... kalian di DPR itu enak loh, duduk manis saja di rapat paripurna, kerjaan di kerjakan staff khusus, dan memikirkan negara adalah staff ahli kalian yang digaji oleh uang rakyat, jadi secara tidak langsung, orang tidak punya kemampuan bernegara, atau ngerti hukum pun bisa jadi anggota DPR, karena kalian bisa membentuk Tim untuk melakukan kerjaaan di senayan.

Ini bener, ane punya kenalan staf anggota DPR. Mereka itu yang ngerjain tugasnya para anggota yang terhormat di belakang layar.
Anggota DPRnya tugasnya lebih kek jadi manager doang, nyuruh-nyuruh, kemudian dateng rapat dan tidur

Anyway, ane setuju saja dengan jabatan maksimal 2 periode dengan alasan keadilan, jabatan yang melalui Pemilu harus sama semua 2 periode. Tapi walaupun 2 periode nanti ga bakal bawa perubahan berarti kalau mentalitasnya sama. Nanti abis suami anggota DPR 10thn, istrinya jadi anggota 10thn, kemudian diteruskan anaknya, dst...

[ndutndut]

Iya benar, memang sangat licik anggota DPR, semua jabatan pemerintah lain ada masa periode seperti presiden, KPK dan lain-lain. Tapi mereka sendiri bebas bisa terus menerus maju sebagai calon anggota DPR. Seharusnya mereka juga harus dibatasi sampai dua periode, saya kira sudah waktunya Mahasiswa protes tentang masa jabatan DPR karena makin lama anggota DPR berada di Senanyan makin buruk kinerja mereka karena merasa berkuasa akhirnya banyak terjadi korupsi dengan jumlah besar, mereka sudah tau celah-celahnya. Rata-rata mereka yang tertangkap oleh KPK kebanyakan mereka yang sudah lama berkuasa di DPR.

Saya sendiri setuju sekali dengan gugatan masa periode DPR yang di lakukan oleh Mahasiswa, karena selama ini Fungsi kontrol nya mati, makan gaji buta tok, ikut cawe cawe proyek sehingga tumpul fungsi mereka, memang harus dibatasi masa jabatan anggota DPR dan DPRD dengan begitu akan memberikan kesempatan rakyat lain untuk menjadi anggota DPR dan DPRD sehingga keadilan bagi rakyat Indonesia tercapai.

[Renampun]

selama anggota DPR nya itu itu saja maka negara ini akan terus seperti itu itu saja, seharusnya para mahasiswa lebih tegas lagi dalam kebijakan ini, merkea harus bisa menggoyang MK untuk mengesahkan UU bahwasannya masa jabatan anggota DPR itu tidak boleh lebih dari 2 periode.

anggota DPR memang tidak memiliki kekuasaan yang berpengaruh seperti presiden - walikota atau camat namun bagaimana bisa yang benar benar ingin bekerja bisa bertarung memperbaiki negara ini di kursi DPR jika mereka (anggota DPR) yang itu itu aja terus di perbolehkan menjabat lebih dari 2 periode.

[blue Snow]

Ini hanya pertanyaan personal dari saya pribadi, jika badan legislatif seperti DPR dihapus saja dari lembaga pemerintah apakah ada dampak buruk dan bisa menganggu kinerja presiden atau lembaga pemerintah lainnya?

Mungkin karena itulah mengapa Gusdur ingin membubarkan DPR, disamping cuma ngabisin anggaran, kerja mereka juga seperti taman kanak-kanan yang sering ribut memperebutkan mainan. Namun banyak pengamat yang mengatakan kalau DPR tidak ada atau dibubarkan, negara kita akan jadi negara diktator alias tanpa pengawasan. Pemerintah jelas akan sebebas dan semau mereka dalam mengelola anggaran. Negara kita seperti sebuah perusahaan tanpa pernah diaudit sehingga (mungkin) korupsi akan lebih banyak lagi, namun kalau ane pikir lagi, sama saja, ada atau tidak ada DPR, negara tetap korup. Walau mengawasi, DPR kan juga gampang disuap, sehingga anggaran, proyek dan segala macam proposal pemerintah akan mudah disetujui oleh mereka.

[MAAManda]

Ini hanya pertanyaan personal dari saya pribadi, jika badan legislatif seperti DPR dihapus saja dari lembaga pemerintah apakah ada dampak buruk dan bisa menganggu kinerja presiden atau lembaga pemerintah lainnya? sedikit ironi saat melihat dana yang dialokasikan untuk DPR dan tunjangan mereka sangat besar namun kurang berkontribusi untuk masyarakat.

Tentu akan ada dampak buruknya jika DPR tidak ada (idealnya), tapi kalau saya melihat keadaan yang sekarang, sepertinya saya harus setuju kalau DPR di bubarkan saja .

Anyway, ane setuju saja dengan jabatan maksimal 2 periode dengan alasan keadilan, jabatan yang melalui Pemilu harus sama semua 2 periode.

DPR terus berikhtiar membangun demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berlandaskan penegakan hukum yang berkeadilan dalam berbagai program dan agenda kerjanya.

Boleh tentang keadilan, tapi kalau saya lebih kearah idealisme sih om, negara kita sudah jelas-jelas adalah negara demokrasi, sudah seharusnya nilai-nilai dari demokrasi itu diimplementasikan yang mana salah satu dalilnya adalah batasi kekuasaan dan biarkan sirkulasi elit politik berjalan.

Tapi walaupun 2 periode nanti ga bakal bawa perubahan berarti kalau mentalitasnya sama. Nanti abis suami anggota DPR 10thn, istrinya jadi anggota 10thn, kemudian diteruskan anaknya, dst...

Based om, di tempat saya ada bahkan yang sudah sampai 3 generasi .

namun kalau ane pikir lagi, sama saja, ada atau tidak ada DPR, negara tetap korup. Walau mengawasi, DPR kan juga gampang disuap, sehingga anggaran, proyek dan segala macam proposal pemerintah akan mudah disetujui oleh mereka.

Lebih dari suap menyuap sih om kalau menurutku, kita harus ingat darimana para anggota DPR itu berasal, yups, dari partai politik, jadi saya pikir main mata saja sudah bisa atau bisa dari perintah ketua partai .

[zaim7413]

selama anggota DPR nya itu itu saja maka negara ini akan terus seperti itu itu saja, seharusnya para mahasiswa lebih tegas lagi dalam kebijakan ini, merkea harus bisa menggoyang MK untuk mengesahkan UU bahwasannya masa jabatan anggota DPR itu tidak boleh lebih dari 2 periode.

Besarnya gaji pokok + tunjangan yang diterima anggota DPR seperti yang dijelaskan pada surat edaran setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 menjadi faktor utama mereka sangat ingin melanggengkan jabatannya selama yang mereka mampu. Tidak heran kenapa mereka terkesan lupa menyusun UU yang membatasi masa jabatannya karena begitu mudah menambah daftar kekayaannya selama menjabat sebagai anggota DPR.

Menyinggung hasil kerja mereka, sudah bisa ditebak berdasarkan bagaimana kelakuan mereka saat sidang paripurna, ada yang bermain game saat rapat ^[1] dan ada yang tidur ^[2]. Mereka juga sangat sering melakukan tindakan memperkaya diri dengan cara instan atau mencari kekayaan secara prematur dengan melakukan tindakan korupsi ^[3] dan ^[4].

Semakin lama masa jabatannya semakin mudah juga mereka membeli hukum, uang dan relasi memegang peran penting atas kasus yang menimpa mereka, sudah menjadi rahasia umum mereka selalu diperlakukan khusus atau saat berada di penjara.
Pembatasan masa kerja anggota DPR akan membatasi juga mereka melakukan tindakan korupsi dalam jumlah milyaran, mereka yang masih baru menjabat perlu melakukan penyesuaian diri atau beradaptasi dengan lingkungan baru, mereka juga akan merasa was-was melakukan tindakan korupsi karena harus memikirkan mengembalikan modal yang dikeluarkan saat masa kampanye.

1. https://bitcointalk.org/index.php?topic=5460703.0
2. https://news.detik.com/berita/d-2296862/anggota-dpr-dari-pdip-tertidur-saat-rapat-paripurna
3. https://nasional.tempo.co/read/1510703/daftar-pimpinan-dpr-yang-terjerat-kasus-korupsi
4. https://news.detik.com/berita/d-6878191/jadi-tersangka-korupsi-anggota-dpr-ismail-thomas-punya-harta-rp-98-m

[blue Snow]

namun kalau ane pikir lagi, sama saja, ada atau tidak ada DPR, negara tetap korup. Walau mengawasi, DPR kan juga gampang disuap, sehingga anggaran, proyek dan segala macam proposal pemerintah akan mudah disetujui oleh mereka.

Lebih dari suap menyuap sih om kalau menurutku, kita harus ingat darimana para anggota DPR itu berasal, yups, dari partai politik, jadi saya pikir main mata saja sudah bisa atau bisa dari perintah ketua partai .

Semua sudah bobrok sampai ke akar-akarnya sekarang, kalau dulu itu, ketika zaman pak harto, korupsi itu tidak segila sekarang ini, para pejabat DPR dulu itu masih memandang pak harto dan sulit untuk menerima suap jika tidak ada titah dari sang eyang. Kalau sekarang, tanpa perintah ketua komisi dan Ketum pun, anak buah bisa seenak mereka sendiri memainkan proyek, bahkan ane denger ada anggota DPR yang main sendiri, alias tanpa jaringan teman sesama anggota DPR dan Partai, biasanya mereka ini dari golongan pengusaha yang cuma nebeng partai untuk memudahkan mereka main proyek.

[MAAManda]

Lebih dari suap menyuap sih om kalau menurutku, kita harus ingat darimana para anggota DPR itu berasal, yups, dari partai politik, jadi saya pikir main mata saja sudah bisa atau bisa dari perintah ketua partai .

Semua sudah bobrok sampai ke akar-akarnya sekarang, kalau dulu itu, ketika zaman pak harto, korupsi itu tidak segila sekarang ini, para pejabat DPR dulu itu masih memandang pak harto dan sulit untuk menerima suap jika tidak ada titah dari sang eyang. Kalau sekarang, tanpa perintah ketua komisi dan Ketum pun, anak buah bisa seenak mereka sendiri memainkan proyek, bahkan ane denger ada anggota DPR yang main sendiri, alias tanpa jaringan teman sesama anggota DPR dan Partai, biasanya mereka ini dari golongan pengusaha yang cuma nebeng partai untuk memudahkan mereka main proyek.

Kalau zaman pak harto, DPR dan segala komponen badan negara memang tidak bisa semena-mena om, tapi bukan berarti kondisi yang dulu lebih baik dari yang sekarang. Kembali ke topik utama, apapun itu, kalau memang menjabat lebih dari 2 periode, hal itu berpotensi merusak demokrasi yang ada di Indonesia, seakan negara ini mau dibuat menjadi negara dinasti untuk bagian anggota-anggota DPR yang lebih dari 2 periode.

[khiholangkang]

Saya baru sadar bahwa memang DPR bisa menjabat lebih dari dua periode, pantas saja mereka bisa bertahan bermain di dalamnya, walaupun kita tahu bahwa DPR di pilih ulang setiap periodenya tetapi itu tidaklah adil, dan anggota DPR yang memiliki elektabilitas tinggi serta tidak memiliki inovasi untuk perkembangan bangsa maka tidak akan ada perubahan apapun terhadap parlemen dan pemerintahan di negara kita, dan hal ini juga bisa menimbulkan skema yang berkepanjangan di DPR, maksud saya adalah mereka yang duduk lebih lama di DPR akan membuat kecurangan yang mungkin bisa bisa bertahan lebih lama.

Kita juga perlu pemikiran-pemikiran baru di DPR, apakah mungkin apa yang  telah terjadi selama ini yang membuat parlemen kita stagnan dampak dari hal ini?

Ane pikir kita juga perlu persaingan yang adil, dan  pembatasan kekuasaan bagi para anggota DPR, yang mungkin bisa memproduksi kebijakan-kebijakan yang lebih baik kedepannya.

[mamesso]

Perlu adanya perubahan setelah melihat realita yang terjadi saat ini,  semakin meningkatnya persentase terpilihnya wakil rakyat yang telah lama menjabat, semakin meningkat juga tingkat penyelewengan yang bisa dilakukan. Sisi positif dari pembatasan masa jabatan anggota DPR akan dirasakan langsung oleh masyarakat, dengan jabatan yang terbatas mereka akan lebih mengabdi pada masyarakat demi meningkatkan elektabilitas dan karirnya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Saya sangat setuju masa jabatan anggota DPR dibatasi untuk menghasilkan wakil rakyat yang kredibel.

[jcojci]

Yah, suka ga suka, itulah yang terjadi di negara Konoha ini. Mereka buat undang-undangnya jadi paham celah-celah yang bisa digunakan untuk kepentingannya. Rule nomor 1, mereka tidak pernah salah. Rule nomor 2, jika mereka salah, coba lihat rule nomor 1. Demikian seterusnya.

Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh banyak orang, terutama mereka yang punya duit untuk kampanye besar-besaran supaya banyak yang mendukungnya, termasuk melakukan black campaign untuk bisa mendapatkan suara terbanyak. Kalau sudah berbicara masalah uang yang digunakan, mereka yang tidak memiliki sponsor besar pasti kalah dengan yang punya banyak uang dan sponsor kuat. Sponsor kuat ini ingin memanfaatkan kekuasaan mereka supaya bisnisnya bisa menjadi lebih besar lagi. Kan mumpung punya teman yang jadi anggota DPR trus mereka bisa ekspansi ke bisnis lainnya dan bikin cuan yang lebih banyak lagi.

Kalau bisa sih dikepras dua generasi dulu baru pilih anggota-anggota baru dimana tidak ada yang kenal sama sekali. Tapi itu sulit karena balik lagi ke atas, mereka yang buat undang-undangnya, mana mau mereka mengubah undang-undang yang tidak mendukung kepentingan mereka.

Padahal kalau dari gaji, sudah jelas bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang mungkin di atas rata-rata pekerja kantoran selama mereka tidak bergaya hedon. Tapi kebanyakan anggota DPR malah bersikap hedon apalagi yang punya banyak bisnis. Hadeh...

[boty]

Perlu adanya perubahan setelah melihat realita yang terjadi saat ini,  semakin meningkatnya persentase terpilihnya wakil rakyat yang telah lama menjabat, semakin meningkat juga tingkat penyelewengan yang bisa dilakukan. Sisi positif dari pembatasan masa jabatan anggota DPR akan dirasakan langsung oleh masyarakat, dengan jabatan yang terbatas mereka akan lebih mengabdi pada masyarakat demi meningkatkan elektabilitas dan karirnya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Saya sangat setuju masa jabatan anggota DPR dibatasi untuk menghasilkan wakil rakyat yang kredibel.

Akan sangat sulit merubah sebuah sistem yang sudah mendarah daging didalam sebuah kekuasaan, namun menurut saya hal ini akan dapat berubah jika negara ini memiliki sesuatu yang benar benar mereka takuti karena jika tidak ada yang ditakuti maka setiap orang akan dengan serakah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saya juga tertarik melihat jika anggota DPR memiliki masa jabatan maksimal 2 tahun tentu kita akan bisa melihat bagaimana kinerja mereka apa yang bisa mereka berikan untuk negara ini apakah mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi mereka ataupun mementingkan kepentingan masyarakat.

[moneystery]

semua janji yang dibilang oleh seorang anggota DPRD/DPR itu adalah omong kosong. apapun yang mereka bilang itu bullshit dan semua itu hanya untuk menebalkan kantong mereka masing-masing. bahkan bambang pacul sendiri yang merupakan ketua komisi 3 sudah bilang kalau semua anggota DPR itu titipan partai dan bekerja untuk partai (https://news.republika.co.id/berita/rseyca377/di-hadapan-mahfud-bambang-pacul-akui-juragan-anggota-dpr-adalah-bos-parpol). jadi jika ada seorang anggota DPRD/DPR menjanjikan banyak janji, gak perlu dipercaya omong kosong itu semua.

memang tidak semua anggota DPRD/DPR itu buruk, ada juga yang baik, namun karena saking banyaknya yang buruk di institusi ini anggota yang baik tadi ketutupan dan tidak bisa bergerak dan pada akhirnya ikut-ikutan menjadi setan di institusi itu sendiri.

[blue Snow]

Jika ada gugatan yang menguntungkan Ipar mereka, MK mengabulkan, tapi jika ada gugatan DPR cukup 2 periode, ditolak. Mau jadi apa negeri ini. Tidak ada penerapan nilai pancasila sila ke -5 yaitu: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ane agak geregetan kalau hukum sudah masuk ke dunia politik. Padahal jelas dan banyak rakyat Indonesia yang mempunyai kompetensi tinggi menjadi dewan perwakilan rakyat. Ane aja kalau pun duduk di sana akan ane godok tuh UU tentang crypto supaya dilegalkan, ini ane maksud demi pertumbuhan ekonomi rakyat Indonesia. Kalau dilegalkan pasti akan banyak investor masuk, devisa naik dan perekonomian tumbuh drastis.

Dan satu lagi, ane juga tidak habis pikir mengapa MK menolak Electoral Threshold 20% untuk calon presiden. Ini sangat tidak kompeten dalam berdemokrasi, karena partai-partai kecil yang hasil pemilunya kurang dari itu akan sibuk dan pusing mencari koalisi agar dapat ikut pemilu presiden selanjutnya. DPR juga yang sok jagoan bikin UU tersebut, malah UU tersebutlah yang mencekik kebebasan mereka untuk mencalonkan presiden dari partai sendiri. Sekarang mereka pusing sendiri nyari kawan koalisi, coba kalau UU tersebut tidak dibuat, pasti tidak pusing mencari pilihan presiden dari sekarang, kalau sekarang, ujung-ujungnya ya golput karena ketiga calon tidak cocok dengan perjuangan ane.

[Juse14]

analoginya seperti ini saja, mereka itu (DPR) adalah lembaga yang memang bekerja untuk membahas dan merumuskan segala bentuk kebijakan politik. Jadi masa iya mereka membuat sebuah aturan yang akan merugikan diri mereka sendiri..? Saya rasa tidak mungkin dong mereka berprilaku seperti itu.
Dan yang terjadi pada saat ini "Tikusnya sudah terlanjur menguasai lumbung" sehingga untuk bisa menggugat tentang periodisasi anggota DPR menjadi hyal yang sangat sulit. Dan jika masih ingat kejadian dimana Mahfud MD selaku Menkopolhukam yang menghadiri rapat bersama Komisi III DPR-RI, kita bisa lihat disana bagaimana sikap dan prilku anggota DPR ketika mereka mulai diserang oleh Mahpud MD dengan dugaan korupsi senilai 349 T dan diwaktu itu juga kita bisa melihat mana yang memang benar-benar mewakili rakyat dan mana yang hanya mengaku-ngaku mewakili rakyat.

[bots1]

Karena jumlah anggota DPR itu banyak dan meiliki kekuasaan dalam membuat UU, lagi pula kekuasaan DPR itu cuman legislatif. Kalau mau membuat UU yang menguntungkan diri sendiri kan punya banyak teman, Seperti UU KPK kemarin. Kalau banyak yang sepakat tidak mau membatasi masa jabatan anggota DPR, siapa yang bisa protes. Apalagi fasilitas dan gaji DPR itu wah lho.

Dengan berbagai keuntungan semacam itu, bukannya rugi kalau menjabat hanya sekian periode. Kalau bisa berulangkali kan bagus. Gaji plus tunjangan dan fasilitas lainya sangat besar. Belum uang pensiun mereka. Sudah serasa PNS saja. Padahal jabatan mereka itu jabatan politik bukan jabatan karir.

Kalau mengharapkan anggota DPR dengan kesadaran dan nurani mereka, kemudian membatasi masa jabatan sendiri, itu sama saja dengan meminta seekor lintah berhenti menghisap darah. Belum lagi biaya politik untuk bisa mendapatkan kursi DPR lewat kader dan kampanye. Kan mereka juga harus bisa balik modal.

[Sarah Azhari]

Dan yang terjadi pada saat ini "Tikusnya sudah terlanjur menguasai lumbung" sehingga untuk bisa menggugat tentang periodisasi anggota DPR menjadi hyal yang sangat sulit.

Pasti akan sangat membuang-buang waktu dan tenaga, apa lagi 1/3 hakim MK tersebut dipilih dan diajukan oleh DPR (sisanya diajukan oleh presiden dan MA), oleh karena itu Hakim MK yang bertugas saat ini akan sangat syarat kepentingan jika hendak memutuskan sesuatu.

Pernah ketika aku masih kuliah dulu, mengajukan pertanyaan ke Dosen hukum kala itu, pertanyaannya, bagaimana kalau Hakim Agung, dan Hakim Konstitusi itu dipilih saja oleh rakyat selayaknya pemilihan DPR dan Presiden?. Soalnya ini sangat krusial dan menyangkut masa depan bangsa. Dosen saat itu hanya menjawab kalau dipilih oleh rakyat akan banyak makan biaya dan waktu. Oleh karena itu, diputuskan lewat DPR saja.

Namun menurutku, karena dipilih oleh DPR tadi, kalau ada gugatan hukum mengenai 2 periode mereka (DPR) oleh penggugat, ya sudah pasti ditolak, karena para hakim merasa ada rasa terima kasih kepada anggota DPR yang telah mengajukan mereka menjadi hakim MK.