Sulitnya Mengedukasi Masyarakat Untuk Menolak Amplop Para Calon!

[Tuturtinular]

Saya penasaran, mengapa begitu sulit untuk mengedukasi masyarakat agar menolak uang yang nilainya hanya untuk sehari belanja demi 5 tahun?

Apakah ada solusi untuk mengedukasi warga agar menolak segala bentuk uang yang ditawarkan?

Adakah kemungkinan Money politic ini berakhir di Indonesia?

Karena sebagian besar masyarakat tidak tahu apa yang akan mereka dapat jika memilih calon pemimpin. Mereka tidak tahu apa imbas dari pergantian pemimpin bagi negara dan diri mereka sediri. Yang masyarakat tahu adalah bagaimana agar bisa dapat bantuan atau pembagunan di daerahnya dan seringnya mereka yang memilih juga dilupakan begitu saja, yang di pedulikan hanya konstituennya saja.

Jadi dari pada tidak dapat apapun mending terima amplopnya, minimal itu adalah kompensasi untuk perjalanan ke TPS

Solusinya? Ada tapi sulit..... waktu yang akan menjawabnya dan mungkin generasi Z sudah cukup muak dengan politik amplop, kemudian generasi seterusnya pun akan berpikir seperti itu

[1715138973]

1715138973

[1715138973]

1715138973

[1715138973]

1715138973

[1715138973]

1715138973

[1715138973]

1715138973

[1715138973]

1715138973

[Sarah Azhari]

Menurut warga "ambil uangnya, jangan pilih orangnya", tapi seandainya yang memberi itu tetap menang, bukankah sudah dipastikan memiliki potensi korupsi 99% agar bisa balik modal? sedangkan modal awal saja sudah lebih dari 2M. Jangankan DPRD yang konsepnya sudah luas, untuk menjabat perangkat desa pun calon perlu mengeluarkan uang untuk bisa mendapatkan suara. Di sisi lain, melaporkan pun tidak menjadi solusi sejauh ini!

Aku sering mendengar istilah ini, apa lagi ketika sudah mulai mendekati pemilu seperti saat ini. Cuma masalahnya sekarang, kehidupan rakyat di kota dan khususnya di pedesaan semakin sulit, mereka butuh uang tambahan untuk sekedar menyambung hidup, dan makan. Hasilnya, ketika ada kampanye dari calon gubernur, bupati mau pun kepala desa, mereka ini akan sangat antusias datang, bahkan tujuan utama mereka datang itu bukan mendengarkan visi dan misi calon, tapi amplop dan timses mereka. Ini yang pernah kurasakan ketika calon bupati datang kampanye di kecamatan kami. Para mamang becak, ojek dan pedagang keliling ngumpul pakai baju gambar calon, tujuan mereka itu ya amplop. Tapi, ketika ada calon yang memang jujur menyampaikan visi dan misi tanpa amplop, kampanye mereka sepi, karena mereka sudah banyak mendengar dari kecamatan sebelah kalau calon tersebut tidak ada amplopnya.

[zaim7413]

~~~

Memilih pemimpin yang terlalu berambisi untuk mendapatkan kekuasaan tentu mereka akan menempuh berbagaimacam cara untuk bisa mendapatkan kekuasaan tersebut tentu hal ini akan sangat tidak baik saat mereka telah mendapatkan kekuasaan karena mereka tidak akan pernah memikirkan rayat yang mereka pimpin akan tetapi mereka memikirkan bagaimana untuk bisa memperkaya diri mereka sendiri.

Calon pemimpin yang sangat berambisi pada kekuasaan akan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Sudah terbaca arah kerjanya ketika sudah resmi dilantik sebagai pemimpin, mereka yang sudah mengeluarkan uang saat masa kampanye akan menghalalkan segala cara juga untuk mengembalikan modal.
Memperkaya diri menjadi tujuan awal mereka saat mencalonkan diri, mereka sudah membuat hitungan-hitungan berapa uang pokok yang didapat selama 5ntahun kedepan, belum lagi tunjangan lain-lain dan sumber uang lain yang tidak terduga termasuk hasil korupsi.
Inilah alasannya kenapa sangat banyak kita temukan calon legislatif yang gagal masuk ke parlemen menjadi ODGJ karena tidak sanggup membayar hutang yang sudah dihabiskan saat masa kampanye atau tekanan lain yang membuat mereka stress.

[bitLeap]

Menurut warga "ambil uangnya, jangan pilih orangnya", tapi seandainya yang memberi itu tetap menang, bukankah sudah dipastikan memiliki potensi korupsi 99% agar bisa balik modal? sedangkan modal awal saja sudah lebih dari 2M. Jangankan DPRD yang konsepnya sudah luas, untuk menjabat perangkat desa pun calon perlu mengeluarkan uang untuk bisa mendapatkan suara. Di sisi lain, melaporkan pun tidak menjadi solusi sejauh ini!

Aku sering mendengar istilah ini, apa lagi ketika sudah mulai mendekati pemilu seperti saat ini. Cuma masalahnya sekarang, kehidupan rakyat di kota dan khususnya di pedesaan semakin sulit, mereka butuh uang tambahan untuk sekedar menyambung hidup, dan makan. Hasilnya, ketika ada kampanye dari calon gubernur, bupati mau pun kepala desa, mereka ini akan sangat antusias datang, bahkan tujuan utama mereka datang itu bukan mendengarkan visi dan misi calon, tapi amplop dan timses mereka. Ini yang pernah kurasakan ketika calon bupati datang kampanye di kecamatan kami. Para mamang becak, ojek dan pedagang keliling ngumpul pakai baju gambar calon, tujuan mereka itu ya amplop. Tapi, ketika ada calon yang memang jujur menyampaikan visi dan misi tanpa amplop, kampanye mereka sepi, karena mereka sudah banyak mendengar dari kecamatan sebelah kalau calon tersebut tidak ada amplopnya.

Ya itu sulit dihentikan karena itu sudah menjadi kebiasaan, mereka akan menunggu sesuatu yang memang selalu ada dalam setiap pesta politik datang.
Saya tidak tahu di daerah lain, namun di daerah tempat saya tinggal sekarang sering sekali ada seminar, seperti seminar pertanian dan lain sebagainya. Namun di dalamnya mereka menyelipkan kampanye kampanye agar memilih bakal calon atau partai tertentu, bisa dikatakan seminar hanyalah kedok.
Kebetulan beberapa teman saya sering mengikuti seminar seperti itu, dan mereka di beri amplop mulai dari Rp. 50.000 sampai Rp. 200.000, jumlah yang sangat lumayan terlebih seminar itu dilakukan tidak pernah seharian, paling lama kurang lebih 6 jam. Kadang mereka hanya datang ketika seminar itu akan selesai dan hanya mengisi daftar hadir. Saya tidak tahu pasti tentang hal semacam ini, namun dari apa yang teman saya katakan seminar itu memang agenda atau program dari pemerintah.  Saya hanya menyayangkan ketika program seperti ini menjadi tunggangan bagi pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hal semacam ini tidak jauh berbeda dari kampanye kampanye yang selalu dimotori oleh partai. Agar masanya terlihat banyak maka uanglah yang menjadi alat pancing mereka untuk menggerakan masyarakat.

[masulum]

-snip- Tapi, ketika ada calon yang memang jujur menyampaikan visi dan misi tanpa amplop, kampanye mereka sepi, karena mereka sudah banyak mendengar dari kecamatan sebelah kalau calon tersebut tidak ada amplopnya.

Ya memang akan sepi bagi calon yang tidak memiliki uang, hanya kesadaran diri yang bisa membawa mereka untuk datang walaupun tidak mendapatkan uang. hal yang sebenarnya sangat disayangkan untuk bisa memperbaiki posisi penting di negara kita tapi tidak mendapatkan dukungan. Tapi lucunya adalah, dari tetangga saya ketika ada aturan yang sudah tidak cocok akhirnya mengeluh ini itu. Contohnya sih dari pemilihan Kepala Dusun, warga dapat uang dari calon, kemudian yang memberi uang itu tidak cocok dengan ekspektasinya, tetangga ngeluh, kasunnya gini gitu, dan itu sudah berlangsung sekitar 10 tahunan 
ya mau gimana, sekarang jika diingatkan tidak terima karena anggapannya "lumayan dapat uang", kalau diingatkan jangka panjangnya "lihat saja nanti". Gitu pun tidak membuatnya sadar, kalau uang 50rb atau berapapun tidak sebanding dengan penderitaannya kalau misalkan yang ngasih tersebut itu jadi/terpilih.

[boty]

-snip- Tapi, ketika ada calon yang memang jujur menyampaikan visi dan misi tanpa amplop, kampanye mereka sepi, karena mereka sudah banyak mendengar dari kecamatan sebelah kalau calon tersebut tidak ada amplopnya.

Ya memang akan sepi bagi calon yang tidak memiliki uang, hanya kesadaran diri yang bisa membawa mereka untuk datang walaupun tidak mendapatkan uang. hal yang sebenarnya sangat disayangkan untuk bisa memperbaiki posisi penting di negara kita tapi tidak mendapatkan dukungan. Tapi lucunya adalah, dari tetangga saya ketika ada aturan yang sudah tidak cocok akhirnya mengeluh ini itu. Contohnya sih dari pemilihan Kepala Dusun, warga dapat uang dari calon, kemudian yang memberi uang itu tidak cocok dengan ekspektasinya, tetangga ngeluh, kasunnya gini gitu, dan itu sudah berlangsung sekitar 10 tahunan 
ya mau gimana, sekarang jika diingatkan tidak terima karena anggapannya "lumayan dapat uang", kalau diingatkan jangka panjangnya "lihat saja nanti". Gitu pun tidak membuatnya sadar, kalau uang 50rb atau berapapun tidak sebanding dengan penderitaannya kalau misalkan yang ngasih tersebut itu jadi/terpilih.

Bagi para calon yang mengkampanyekan diri mereka tentu harus mengeluarkan uang yang banyak untuk dapat di bagi bagi pada saat kampanye dilakukan karena jika dalam kampanye mereka tidak memberikan apapun hanya mendengarkan visi misi mereka maka yang telah hadir pada tempat tersebut akan pulang karena mereka tidak mendapatkan apapun dan bagi para calon yang mau mengeluarkan banyak uang pada saat melakukan kampanye tentu akan banyak yang mendatanginya walaupun hanya datang untuk mengambil uangnya saja, namun jika mereka mendapatkan suara pada saat pemilihan tentu mereka akan mengunakan berbagai macam cara untuk dapat mengembalikan uang mereka pada saat melakukan kampanye mereka dalam hal ini yang sangat dirugikan adalah masyarakat karena mereka tidak akan mendapatkan apapun setelah mereka mendapat jabatan yang mereka inginkan.

[Bobrox]

Ya memang akan sepi bagi calon yang tidak memiliki uang, hanya kesadaran diri yang bisa membawa mereka untuk datang walaupun tidak mendapatkan uang. hal yang sebenarnya sangat disayangkan untuk bisa memperbaiki posisi penting di negara kita tapi tidak mendapatkan dukungan. Tapi lucunya adalah, dari tetangga saya ketika ada aturan yang sudah tidak cocok akhirnya mengeluh ini itu. Contohnya sih dari pemilihan Kepala Dusun, warga dapat uang dari calon, kemudian yang memberi uang itu tidak cocok dengan ekspektasinya, tetangga ngeluh, kasunnya gini gitu, dan itu sudah berlangsung sekitar 10 tahunan 
ya mau gimana, sekarang jika diingatkan tidak terima karena anggapannya "lumayan dapat uang", kalau diingatkan jangka panjangnya "lihat saja nanti". Gitu pun tidak membuatnya sadar, kalau uang 50rb atau berapapun tidak sebanding dengan penderitaannya kalau misalkan yang ngasih tersebut itu jadi/terpilih.

Contoh yang paling deket dengan situasi kita saat ini adalah pemilihan kepada desa atau kepala dusun, saat pemilihan pasti semua orang akan memilih kepala desa atau kepala dusun yang berani memberikan uang atau dengan kata lain mereka membali suara dengan harga mulai 100K hingga 200k. Namun saat kepala desa atau kepala dusun yang terpilih dari hasil beli suara sudah pasti banyak sekali aturan yang dibuatnya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Disini bakal ada adu argumen dan masyarakan mulai menilai respon negatif dengan kepala desa atau dusun yang terpilih karena hampir semua keputusan yang mereka buat tidak memihak kepada masyarakat.

Ini gambaran untuk masyarakat yang memilih caleg yang memberikan uang karena hampir semua caleg dengan model seperti itu tidak memiliki kompeten sama sekali dan hanya mengandalkan uang mereka untuk menang di pemilu.

Sekarang pilihan berada di tangan kita, lebih memilih Caleg yang memberikan uang atau caleg yang memiliki gagasan bagus tapi tidak memberikan uang sama sekali.

[Xcode7]

Ini gambaran untuk masyarakat yang memilih caleg yang memberikan uang karena hampir semua caleg dengan model seperti itu tidak memiliki kompeten sama sekali dan hanya mengandalkan uang mereka untuk menang di pemilu.

Sekarang pilihan berada di tangan kita, lebih memilih Caleg yang memberikan uang atau caleg yang memiliki gagasan bagus tapi tidak memberikan uang sama sekali.

Mungkin di setiap daerah berbeda beda ya, namun di daerah saya saat ini semua orang sudah tidak peduli lagi terhadap gagasan ataupun kualitas si Caleg, semuanya harus dengan uang sekarang ini ( kecuali keluarga sendiri mungkin) namun saya pikir itu cukup logis ketika masyarakat sudah tidak percaya lagi akan janji janji Caleg sehingga mereka tidak perduli siapapun yang akan menang nanti karena tidak akan berdampak pada mereka hingga akhirnya mereka memutuskan siapapun yang memberi mereka uang maka ialah yang akan di pilih.

Sekarang logikanya saja, ketiak kita memilih Caleg yang memiliki gagasan bagus lalu ia menang namun tidak berdampak apapun pada kehidupan kita, Untuk apa? bukan kah itu percuma. lebih baik menikmati uang mereka terlebih dahulu sebelum mereka menikmati uang kita nanti saat mereka sudah menang.
Banyak orang yang berpikir demikian, apakah itu salah? saya rasa tidak, muncul pemikiran demikian karena apa yang telah mereka lalui seperti itu hingga akhirnya sekarang ini tidak ada celah bagi Caleg Caleg yang ingin menang dengan cara yang bersih.
Politik di Indonesia sudah terlalu kotor kawan, jadi Nikmati saja. 

[Ryu_Ar1]

Saya penasaran, mengapa begitu sulit untuk mengedukasi masyarakat agar menolak uang yang nilainya hanya untuk sehari belanja demi 5 tahun?

Apakah ada solusi untuk mengedukasi warga agar menolak segala bentuk uang yang ditawarkan?

Adakah kemungkinan Money politic ini berakhir di Indonesia?

Sulit memang untuk memberantas hal ini karena masyarakat di negara kita dari dulu sering di jejali oleh hal seperti ini sehingga memang ini selalu dianggap menjadi sebuah hal yang wajar di setiap pemilihan apapun itu tidak hanya untuk pesta politik besar seperti ini tetapi untuk hal yang lebih kecil seperti pemilihan desa atau bahkan untuk ketua RT/RW di beberapa daerah bahkan sudah banyak di susupi oleh hal seperti ini terlebih dahulu agar memuluskan mereka dalam pemilihan nantinya.
Ini bukan masalah edukasi karena menurut saya untuk mengatakan edukasi bahwa ini adalah hal yang salah sebenarnya mereka sudah tahu bahwa ini adalah sesuatu yang salah terlebih mereka sudah sering mengalami hal ini hanya saja memang karena ini menjadi dianggap wajar maka mereka menghancurkan batasan itu dan tetap dilakukan meskipun ini salah karena pada akhirnya warga masyarakat juga tidak akan bisa menolak ketika diberikan uang terlebih itu untuk keuntungan pribadi mereka hanya saja mereka tidak sadar bahwa ini adalah jebakan yang membuat mereka menderita.

Menurut warga "ambil uangnya, jangan pilih orangnya", tapi seandainya yang memberi itu tetap menang, bukankah sudah dipastikan memiliki potensi korupsi 99% agar bisa balik modal? sedangkan modal awal saja sudah lebih dari 2M. Jangankan DPRD yang konsepnya sudah luas, untuk menjabat perangkat desa pun calon perlu mengeluarkan uang untuk bisa mendapatkan suara. Di sisi lain, melaporkan pun tidak menjadi solusi sejauh ini!

Ini tidak menutup kemungkinan untuk terjadi karena bagaimanapun para anggota calon pasti mereka memiliki rencanan sendiri ketika pada akhirnya mereka terpilih untuk berada di kursi kepemimpinan tetapi dengan caranya yang curang maka jangan harapkan hasilnya akan baik maka dari itu kita tahu bahwa banyak sekali para kader dari beberapa parpol yang memang hanya memikirkan keuntungan pribadi ketika mereka menjabat karena mereka mengeluarkan uang yang banyak di awal adalah untuk menjaring uang yang lebih banyak pula ketika menjabat sehingga hal seperti ini sulit untuk dirubah karena sekalipun tidak semua tetapi rata-rata pasti seperti itu bahkan saat ini korupsi untuk Legislatif atau Yudikatif kita masih sangat tinggi dibandingkan negara lain.

[red4slash]

Dalam kondisi sekarang di era demokrasi yang memang pola nya selalu sama karena membutuhkan lumasan-lumasan maka memang politik uang masih akan terus terjadi dan selama pola ini masih terus ada maka hal itu tidak bisa di hindarkan.
Bebeerapa faktor memang yang membuat hal seperti ini terjadi karena pada akhirnya ini berkesinambungan antara satu sama lain karena politik uang dan lumasan-lumasan yang dijadikan sebagai pelicin adalah cikal bakal terjadinya korupsi dan selama hal itu tidak bisa ditanggulangi dan tanpa ada kesadaran dari semua pihak itu tidak akan pernah bisa selesai.

Selain itu, kita sudah terlalu terbiasa dengan hal ini sehingga terlepas dari apakah kurangnya edukasi atau tidak ini tidak terlalu berpengaruh karena saya rasa semua orang sadar bahwa hal ini salah dan tidak perlu ada edukasi apapun untuk money politik karena berkaca dari pengalaman semuanya selalu melakukan hal yang sama tetapi kenapa mereka (warga) selalu menerima karena pada akhirnya tidak ada kekompakan yang terjalin apalagi ketika melihat uang. jika hanya sendiri yang menolak money politik tetapi warga sekitar menerima maka hal itu juga akan percuma karena pada akhirnya kita juga yang mendapat masalah pada akhirnya karena tidak mau tergabung dalam hal itu.
Otoritas uang di negara kita pada akhirnya masih sangat tinggi dan pola pikir hampir semua orang di negara kita masih memiliki orientasi yang sama sehingga money politik akan sangat sulit untuk dilawan.

[Juse14]

Kesejahteraan masyarakat yang belum bisa tercapai sampai saat ini dan masih banyaknya masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan dan semakin sulitnya perekonomian masyarakat, hal tersebutlah yang menjadikan masyarakat kita berprilaku demikian. Jadi keadaanlah dan kebutuhanlah yang memaksakan masyarakat kita terlibat dalam jual beli suara. Karena jangankan menjual suara, ketika pada posisinya mereka sedang dikejar oleh kebutuhan maka mereka bisa saja melakukan hal yang lebih nekat dan lebih kotor dari itu demi terpenuhinya sebuah kebutuhan.

Jadi pada kesimpulannya, selama kesejahteraan masyarakat belum tercapai secara keseluruhan maka jangan pernah harap bahwa jual beli suara ini akan hilang dari perdemokrasian dan perpolitikan di bumi Indonesia ini.

[Dewiana]

Yang sedang dibahas di Thread ini sudah lama dilakukan oleh seorang  intelektual yang ada di desa saya, beliau sangat dihormati karena kedermawanannya dan ilmu pengetahuan yang dimiliki diatas rata-rata.
Beliau selalu mengedukasi masyarakat ketika tahun pemilu datang agar tidak salah memilih pemimpin atau wakil rakyat, beliau selalu mengatakan ambil amplopnya, tapi jangan coblos calonnya, tidak apa-apa karena kita tidak meminta amplop sama mereka.

Beliau selalu berada di barisan terdepan dalam mengedukasi masyarakat untuk berhati-hati dalam menjatuhkan pilihan, pemimpin yang baik akan memberi dampak baik pada masyarakat, sedangkan pemimpin yang terlalu berambisi mendapat kekuasaan dengan menghalalkan segala cara akan mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat.

Politik uang akan berakhir di Indonesia selama masyarakat terbuka hatinya atau dengan kata lain tidak mudah dibeli suaranya dengan sejumlah uang. Di desa saya tidak ada lagi caleg yang berani menjalankan politik uang karena misi mereka tidak pernah berhasil akibat masyarakat sudah pinter dalam menentukan pilihannya.

Perlu adanya kebaikan jamaah dalam hal mengatasi ini, kencah perpolitikan di Negara kita dari masa ke masa susah dicegah yang namanya Amplop atau money politik, dikarnakan sistem perpolitikan yang dibangun presidensial, tanpa kita pungkiri siapa yang banyak uang maka orang tersbut akan mendapatkan jatah duduk di parlemen, terkadang saat H2 Pencoblosan adanya pembagian uang hampir tiap pelosok, kehadiran penyelengara dan pihak keamanan terkesan pembiaran bagitu saja, padahal jelas jika ada money politik akan akan kenak sanksi sesuai dengan pkpu akan tetapi itu jarang berlaku, sampai ke mahkamah konstitusi

[MiauKitchen]

bukan masalah amplop nya, yang jadi tergiur adalah isi dalam amplop nya (uang).
walau isi dalam amplopnya gak seberapa,menurut saya dalam hal politik dinegeri kita ini karna sudah menjadi kebiasaan tentang suap menyuap bisa dikatakan sudah turun temurun apa lagi tentang uang wah masyarakat kita ini sudah tidak bisa menolaknya.

[topbitcoin]

Saya penasaran, mengapa begitu sulit untuk mengedukasi masyarakat agar menolak uang yang nilainya hanya untuk sehari belanja demi 5 tahun?

Apakah ada solusi untuk mengedukasi warga agar menolak segala bentuk uang yang ditawarkan?

Adakah kemungkinan Money politic ini berakhir di Indonesia?

Karena sebagian besar masyarakat tidak tahu apa yang akan mereka dapat jika memilih calon pemimpin. Mereka tidak tahu apa imbas dari pergantian pemimpin bagi negara dan diri mereka sediri. Yang masyarakat tahu adalah bagaimana agar bisa dapat bantuan atau pembagunan di daerahnya dan seringnya mereka yang memilih juga dilupakan begitu saja, yang di pedulikan hanya konstituennya saja.

Sebagian besar daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 nanti akan di dominasi oleh kaum milenial. Maka konstalasi pemilu pada 2024 nanti akan berbeda dengan  pemilu sebelumnya dan sebuah persepsi yang salah jika anda menganggap bahwa "sebagian besar masyarakat tidak tahu apa yang akan mereka dapat jika memilih calon pemimpin."
menurut saya pribadi saya berasumsi bahwa sebagian besar masyarakat kita paham akan dampak yang diberikan ketika mereka salah memilih seorang pemimpin ataupun memilih pemimpin karena uang. Mereka tahu akan dampaknya, akan tetapi kebutuhanlah yang memaksakan mereka untuk berbuat demikian yang dimana walaupun hal tersebut sedikit bertentangan dengan hati nuraninya.

Solusinya? Ada tapi sulit..... waktu yang akan menjawabnya dan mungkin generasi Z sudah cukup muak dengan politik amplop, kemudian generasi seterusnya pun akan berpikir seperti itu

Untuk solusinya sendiri sudah ada tertuang dengan jelas pada sila ke-lima dalam pancasila yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia" hanya saja dalam pengimplentasian dan dalam pelaksanaanya belum tercapai dengan maksimal sehingga pereokonomian masyrakat tidak dapat berjalan dengan lancar yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang hidup diangka garis kemiskinan. Karena jika saja perekonomian masyarakat itu lancar dan mereka bisa hidup dengan mapan, mungkin mereka tidak akan pernah tergoda dengan yang namanya serangan fajar dan tidak akan ada yang namnya jual beli suara.

[rat03gopoh]

Itu berarti voters di indo realistis gan. Lol
Mereka bukannya mau menolak edukasi, tapi mereka terutama masyarakat miskin dengan realita kehidupan mereka yg serba sulit. Ibarat kata: saat perut lapar, otak gak dapet nutrisi buat nyerap edukasi. Maka pilihan yg rasional adalah, dapet makan dulu, baru edukasi.
DI tambah lagi, janji kampanye belum tentu terealisasi, tapi amplop itu jelas dapat "mensejahterakan" mereka setidaknya beberapa hari kedepan. Dan kelemahan emosional orang-orang kita yg "tidak enakan" sehingga amplop semacam itu dianggap hutang suara.

[dediadi]

Ditahun politik seperti ini maka sudah bukan hal yang aneh ketika ada tim sukses ataupun relawan untuk membagi bagikan uang demi kemenangan calon yang berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan umum.Namun disini saya akan mengemukakan pandangan saya dari sudut pandang lain, jika agan mengemukakan pendapat dan bertanya kenapa warga kita sangat sulit untuk di edukasi tentang penolakan uang yang diberikan oleh calon, saya akan melihat dari sudut pandang lain.

Menurut pendapat saya masyarakat tidak sepenuhnya salah akan hal ini, terlebih target mereka adalah masyarakat menengah kebawah yang kita tahu sulit untuk mendapatkan uang, jadi ketika mereka diberi uang dengan "cuma-cuma" maka mereka akan dengan senang hati untuk menerimanya. Bagi saya edukasi bukan hanya harus disampaikan kepada masyarakat saja, akan tetapi calon yang harus diberikan edukasi lebih terhadap hal hal seperti ini. Karena uang berasal dari mereka, dan masyarakat juga jika tidak ada uang dari mereka maka tidak akan menerimanya juga kan?

Namun disisi lain ini juga sulit untuk dihentikan, karena praktek seperti ini bisa dikatakan sudah menjadi budaya di perpolitikan kita. Dan juga hal seperti ini bukan hanya terjadi dalam politik saja, akan tetapi sudah di pupuk sejak dini,  saya  mengatakan ini suap dan dengan tidak bermaksud merendahkan, namun kita tahu suap adalah salah satu ciri khas masyarakat kita.

Sebenarnya tidak sulit jika semua bergerak dan para penyelengara pemilu serius menindak lanjuti para politisi yang membagi bagikan amplop tersebut, di Indonesia sudah menjadi rahasia umum untuk menduduki sebuah jabatan semua mengunakan amplop sehingga orang-orang yang berkompeten membangun negri ini sulit sekali, sehingga putra putri terbaik bangsa lebih suka berkarir di luar negeri. Untuk menolak dalam pembagian amplop harus diawali dari hal kecil seperti saat pencalonan lurah, dan pemerintah harus banyak mensosialisasikan di setiap moment, serta lewat mimbar-mimbar dakwah ke agamaan

[red4slash]

Ditahun politik seperti ini maka sudah bukan hal yang aneh ketika ada tim sukses ataupun relawan untuk membagi bagikan uang demi kemenangan calon yang berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan umum.Namun disini saya akan mengemukakan pandangan saya dari sudut pandang lain, jika agan mengemukakan pendapat dan bertanya kenapa warga kita sangat sulit untuk di edukasi tentang penolakan uang yang diberikan oleh calon, saya akan melihat dari sudut pandang lain.

Menurut pendapat saya masyarakat tidak sepenuhnya salah akan hal ini, terlebih target mereka adalah masyarakat menengah kebawah yang kita tahu sulit untuk mendapatkan uang, jadi ketika mereka diberi uang dengan "cuma-cuma" maka mereka akan dengan senang hati untuk menerimanya. Bagi saya edukasi bukan hanya harus disampaikan kepada masyarakat saja, akan tetapi calon yang harus diberikan edukasi lebih terhadap hal hal seperti ini. Karena uang berasal dari mereka, dan masyarakat juga jika tidak ada uang dari mereka maka tidak akan menerimanya juga kan?

Namun disisi lain ini juga sulit untuk dihentikan, karena praktek seperti ini bisa dikatakan sudah menjadi budaya di perpolitikan kita. Dan juga hal seperti ini bukan hanya terjadi dalam politik saja, akan tetapi sudah di pupuk sejak dini,  saya  mengatakan ini suap dan dengan tidak bermaksud merendahkan, namun kita tahu suap adalah salah satu ciri khas masyarakat kita.

Sebenarnya tidak sulit jika semua bergerak dan para penyelengara pemilu serius menindak lanjuti para politisi yang membagi bagikan amplop tersebut, di Indonesia sudah menjadi rahasia umum untuk menduduki sebuah jabatan semua mengunakan amplop sehingga orang-orang yang berkompeten membangun negri ini sulit sekali, sehingga putra putri terbaik bangsa lebih suka berkarir di luar negeri. Untuk menolak dalam pembagian amplop harus diawali dari hal kecil seperti saat pencalonan lurah, dan pemerintah harus banyak mensosialisasikan di setiap moment, serta lewat mimbar-mimbar dakwah ke agamaan

Menindak lanjuti dengan cara apa? karena pada akhirnya hal seperti ini selalu memiliki jaringan lebih besar bahkan untuk para penyelenggaranya sendiri terkadang ikut tergabung dalam jaringan tersebut sehingga bagaimana bisa menindak lanjuti sedangkan mereka saja berada di golongan yang sama.

Kita harus sadar bahwa politik saat ini semuanya tidak terlepas dari kata "uang" karena bagaimanapun juga dari mulai pengajuan sebagai bakal calon itu membutuhkan uang, promosi dengan datang ke beberapa daerah atau hanya sekedar memasang baligo itu juga membutuhkan uang dan pada akhirnya dalam pemilihan maka pasti akan ada uang yang berbicara sehingga jangan salahkan jika pada akhirnya kita hanya terjebak di lingkaran setan yang orientasinya hanya kepada uang.
Menyingkirkan itu tidak akan bisa karena seperti yang saya katakan sebelumnya ketika para petinggi dan penyelenggara juga tidak sedikit yang berada di pihak yang sama dengan mereka yang menjadikan uang sebagai kekuatan utama dalam kontestasi politik sekarang ini.

[MegameSama]

kalau kata pak prabowo kalau ada yang nyodorin kek gitu ambil aja, soal nyoblosnya ya pakai hati nurani sendiri. ane sendiri juga gitu pas pilihan kades, kalau dapat serangan fajar pasti ane ambil, pas nyoblos milih dia ? ya kalau semuanya jelek pilihlah yang jeleknya paling sedikit wkwkkw

[CK485]

kalau kata pak prabowo kalau ada yang nyodorin kek gitu ambil aja, soal nyoblosnya ya pakai hati nurani sendiri. ane sendiri juga gitu pas pilihan kades, kalau dapat serangan fajar pasti ane ambil, pas nyoblos milih dia ? ya kalau semuanya jelek pilihlah yang jeleknya paling sedikit wkwkkw

Yah begitulah kebanyakan orang dinegeri ini, ane juga sama sih gan, aji mumpung lah, kan kata pak haji yang penting tidak minta
Meskipun begitu, kebanyakan masyarakat salah kaprah dalam menghadapi penomena "Serangan Pajar". Ada yang jaim lah, panatik lajh, mending apa adanya ajalah, yang penting cuan boss. Dan ketika pemilihan gunakan lah hati nuraninya.

[bbigtart]

Saya penasaran, mengapa begitu sulit untuk mengedukasi masyarakat agar menolak uang yang nilainya hanya untuk sehari belanja demi 5 tahun?

Apakah ada solusi untuk mengedukasi warga agar menolak segala bentuk uang yang ditawarkan?

Adakah kemungkinan Money politic ini berakhir di Indonesia?

Karena sebagian besar masyarakat tidak tahu apa yang akan mereka dapat jika memilih calon pemimpin. Mereka tidak tahu apa imbas dari pergantian pemimpin bagi negara dan diri mereka sediri. Yang masyarakat tahu adalah bagaimana agar bisa dapat bantuan atau pembagunan di daerahnya dan seringnya mereka yang memilih juga dilupakan begitu saja, yang di pedulikan hanya konstituennya saja.

Iya benar. Kebanyakan masyarakat bodo amat dengan siapa yang akan memimpin kedepannya karena mereka berfikir pemimpin siapa pun tidak akan berdampak langsung kepada mereka siapapun yang terpilih mereka hidup juga seperti itu lagi kalau petani ya tetap jadi petani dll. Makanya mereka tidak ambil pusing ada amplop ya di ambil. Ini karena karena mereka masih banyak yang kurang edukasi soal politik, masih kurang paham kebijakan-kebijak pejabat padahal sangat berpengaruh langsung kepada mereka. Mungkin ini yang harus di edukasi lagi di tahun politik tahun depan agar mereka lebih bijak menggunakan hak suara mereka.

Jadi dari pada tidak dapat apapun mending terima amplopnya, minimal itu adalah kompensasi untuk perjalanan ke TPS

Sekarang sudah ada kemajuan dikit sih, karena ada sebagian menerima amplop tapi yang di pilih calon lain.

Solusinya? Ada tapi sulit..... waktu yang akan menjawabnya dan mungkin generasi Z sudah cukup muak dengan politik amplop, kemudian generasi seterusnya pun akan berpikir seperti itu

Solusinya emang sulit tapi harus pelan-pelan dan ada itikad yang baik dari pemerintah uintuk membrantal politik amplop. Selain edukasi ke masayaraat secara masif tapi pemerintah harus membuat undang-undang dengan tegas siapapun calon yang memberi amplop akan di sanksi atau secara otomatis didiskuafikasi dari pencalonan.