Sulitnya Mengedukasi Masyarakat Untuk Menolak Amplop Para Calon!

[indah rezqi]

Saya penasaran, mengapa begitu sulit untuk mengedukasi masyarakat agar menolak uang yang nilainya hanya untuk sehari belanja demi 5 tahun?

Apakah ada solusi untuk mengedukasi warga agar menolak segala bentuk uang yang ditawarkan?

Adakah kemungkinan Money politic ini berakhir di Indonesia?

Menurut saya latar belakang ekonomi membuat kita sulit untuk mengedukasikan masyarakat untuk tidak menerima amplop Pemilu dari para Caleg. Sederhananya, jika kita ingin memberikan mereka nasihat untuk menolak menerima uang tersebut, maka kita harus mengantinya dengan jumlah yang sama. Bukankah itu pekerjaan yang sulit, dan menurut saya itu sangat mustahil untuk dilakukan, masyarakat pada umumnya sadar bahwa itu salah dan dampaknya akan sangat besar, akan tetapi mereka di tuntut oleh kemiskinan untuk menerimanya supaya bisa makan.  Bagi kalangan menengah keatas atau kelas menengah,  tentu hal ini tidaklah perlu di edukasikan, sebab bisa jadi mereka sudah menjadi bagian dari elit politik, atau setidaknya mereka tidak lagi butuh pada uang yang jumlahnya hanya sedikit tersebut. Akan tetapi bagi masyarakat kelas bawah yang menjadi DPT terbanyak, sangat sulit untuk mengedukasikannya, kemiskinan memberikan ruang untuk para Caleg memainkan politik uang, dan itu sudah sangat sulit untuk di tumpaskan. Sangat kecil kemungkinan untuk menumpaskan Money politic di Indonesia, selama kemiskinan masih menyelimuti sebagian besar masyarakat di Negara ini, yang ada hanya bertambahnya Undang-undang tentang Pemilu saja, yang tidak menghapus praktik kecurangan tersebut.

[1714242775]

1714242775

[topbitcoin]

~

Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang mengajari money politik ini terus berjalan?

Saya tidak menafikan sebuah kenyataan bahwa memang mereka para politikus yang mengajarkan prilaku buruk tersebut. Tapi logika sederhanaya seperti ini, "yang punya uang itu, tergantung kepada yang punya barang, jika yang punya barang tersebut tidak ingin menjualnya karena dianggap barang tersebut sangat berharga, maka berapapun nilai yang ditawarkan, ia tidak akan pernah menjual barang tersebut." Yang dalam artian, ketika seluruh lapisan masyarakat tercerdaskan dan kompak untuk menolak uang yang diberikan oleh para caleg, maka politik uang sudah tidak akan berlaku lagi.

Masyarakat atau paslon yang gila jabatan dengan memanfaatkan uang untuk membeli suara rakyat?

Sudah tentu jelas, para paslon...! kan mereka itu pemeran utamanya dalam praktik money politik

Jika masyarakat yang memulai, kenapa para paslon berantusias?

Pertanyaan yang anda berikan itu hanya berputar-putar disana. Para paslon dan oligarkilah yang memulainya, namun jika hal ini mendapat penolakan dari masyarakat, maka sistem money politik sudah tidak akan berlaku.

Apakah karena haus jabatan, sehingga menabrak dan merusak aturan demokrasi?

Sudah anda jawab sendiri.

Jika para pejabat yang memulai, apakah iya masyarakat akan percaya dengan menolaknya uang amplop akan mengurangi korupsi? Toh kenyataanya pejabat jujur dan amanah yang mencalonkan diri tanpa uang juga 90% gagal jika hanya berkampanye dengan visi dan misi belaka.
Karena kepercayaan masyarakat sudah sangat kecil untuk menilai pejabat yang baik dan mementingkan rakyat dari pada dirinya.

Namanya juga sebuah upaya, yang walaupun memang tidak bisa menghentikan sepenuhnya akan praktik korupsi yang terjadi di negara kita ini, setidaknya hal tersebut dapat terminimalisir. Dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi, baik itu faktor eksternal maupun internal. Dan yang menjadi salah satu faktornya itu adalah ongkos politik yang mahal. Sehingga diharapkan dengan ongkos politik yang lebih murah, hal ini dapat meminimalisir terjadi tindak pidana korupsi.

Dan jika dirasa masih kurang jelas mengenai apa yang saya sampaiakan, mungkin anda bisa mengunjungi halaman berikut;

• Biaya Politik Tinggi Pemicu Korupsi
• KPK Ingatkan Ongkos Politik yang Mahal Jangan Jadi Pemicu Korupsi

[Junoto]

~

Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang mengajari money politik ini terus berjalan?

Saya tidak menafikan sebuah kenyataan bahwa memang mereka para politikus yang mengajarkan prilaku buruk tersebut. Tapi logika sederhanaya seperti ini, "yang punya uang itu, tergantung kepada yang punya barang, jika yang punya barang tersebut tidak ingin menjualnya karena dianggap barang tersebut sangat berharga, maka berapapun nilai yang ditawarkan, ia tidak akan pernah menjual barang tersebut." Yang dalam artian, ketika seluruh lapisan masyarakat tercerdaskan dan kompak untuk menolak uang yang diberikan oleh para caleg, maka politik uang sudah tidak akan berlaku lagi.

Masyarakat atau paslon yang gila jabatan dengan memanfaatkan uang untuk membeli suara rakyat?

Sudah tentu jelas, para paslon...! kan mereka itu pemeran utamanya dalam praktik money politik

Jika masyarakat yang memulai, kenapa para paslon berantusias?

Pertanyaan yang anda berikan itu hanya berputar-putar disana. Para paslon dan oligarkilah yang memulainya, namun jika hal ini mendapat penolakan dari masyarakat, maka sistem money politik sudah tidak akan berlaku.

Apakah karena haus jabatan, sehingga menabrak dan merusak aturan demokrasi?

Sudah anda jawab sendiri.

Jika para pejabat yang memulai, apakah iya masyarakat akan percaya dengan menolaknya uang amplop akan mengurangi korupsi? Toh kenyataanya pejabat jujur dan amanah yang mencalonkan diri tanpa uang juga 90% gagal jika hanya berkampanye dengan visi dan misi belaka.
Karena kepercayaan masyarakat sudah sangat kecil untuk menilai pejabat yang baik dan mementingkan rakyat dari pada dirinya.

Namanya juga sebuah upaya, yang walaupun memang tidak bisa menghentikan sepenuhnya akan praktik korupsi yang terjadi di negara kita ini, setidaknya hal tersebut dapat terminimalisir. Dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi, baik itu faktor eksternal maupun internal. Dan yang menjadi salah satu faktornya itu adalah ongkos politik yang mahal. Sehingga diharapkan dengan ongkos politik yang lebih murah, hal ini dapat meminimalisir terjadi tindak pidana korupsi.

Dan jika dirasa masih kurang jelas mengenai apa yang saya sampaiakan, mungkin anda bisa mengunjungi halaman berikut;

• Biaya Politik Tinggi Pemicu Korupsi
• KPK Ingatkan Ongkos Politik yang Mahal Jangan Jadi Pemicu Korupsi

Ya sudah jelas seperti yang saya katakan di atas bung....
Dan tidak mudah untuk masyarakat kalangan bawah menolak money politik, karena seperti yang kita ketahui bahwa faktor ekonomi dan Pola pikir menjadi salah satu alasan terkuat.
Dan untuk para pejabat agar tidak korup menurut saya harus ada tekanan yang tidak memberikan celah agar para pejabat korup.
Karena faktor korupsi terjadi karena jelas karena ada celah dan di dasari dengan watak serakah yang akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang di inginkan.

[Wildwest]

Masyarakat kini sudah pintar setiap ada kesempatan tidak akan di sia siakan,
Seandainya para tokoh politik tidak melakukan praktik uang maka masyarakat juga tidak akan respon dan memilih dengan kesadaran diri, para pejabat yang terpilih kebanyakan lupa akan kebutuhan masyarakat. Jadi setiap ada praktik yang di sediakan pasti akan diambil biarpun tidak memilih yang kasih amplop itu sudah menjadi resiko bagi para toko toko yang ingin bermain curang.

[itorai]

Masyarakat kini sudah pintar setiap ada kesempatan tidak akan di sia siakan,
Seandainya para tokoh politik tidak melakukan praktik uang maka masyarakat juga tidak akan respon dan memilih dengan kesadaran diri, para pejabat yang terpilih kebanyakan lupa akan kebutuhan masyarakat. Jadi setiap ada praktik yang di sediakan pasti akan diambil biarpun tidak memilih yang kasih amplop itu sudah menjadi resiko bagi para toko toko yang ingin bermain curang.

Hari H semakin didepan mata.
Memang jika saya pribadi merasa itu sudah menjadi resiko mereka, namun untuk menentukan pilihan masyarakat saya rasa jaman sekarang masyarakat tahu akan kesadaran mereka untuk memilih sesuai dengan hati nurani nya, yah...meskipun menerima sejumlah amplop yang artinya amplop dari kubu manapun diambil saja, terkadang bentrok juga dengan kubu lainnya  yang terpenting adalah isi dalam amplop bagi saya saya akan memilih sesuai dengan perasaan hati nurani saja, jadi tidak ada aturan bagi saya untuk di sogok

[uswa56]

Masyarakat kini sudah pintar setiap ada kesempatan tidak akan di sia siakan,
Seandainya para tokoh politik tidak melakukan praktik uang maka masyarakat juga tidak akan respon dan memilih dengan kesadaran diri, para pejabat yang terpilih kebanyakan lupa akan kebutuhan masyarakat. Jadi setiap ada praktik yang di sediakan pasti akan diambil biarpun tidak memilih yang kasih amplop itu sudah menjadi resiko bagi para toko toko yang ingin bermain curang.

Jika memilih yang tidak memberikan uangpun tidak menjamin mereka tidak akan berlaku curang ketika sudah menang nanti jadi Rakyat sudah bisa menilai sehingga mereka menerima amplop dari para Caleg dan bahkan saya melihat banyak orang yang mengambil amplop dari Caleg namun tidak berniat sedikit pun untuk memilih orang yang kasih amplop tersebut. entah itu pintar entah itu jahat saya tidak tau namun yang jelas politik itu kejam dan saya tidak membenarkan hal tersebut namun tidak juga menyalahkan.

[merekamo]

Source: https://twitter.com/BEMUndip_/status/453036195308523520

Saya memiliki saudara yang menjadi tim sukses salah satu bakal calon DPRD di salah satu kota besar, ia mengungkapkan kalau untuk modal awal yang dikeluarkan oleh calon sudah lebih dari 2M. Ini belum biaya lain-lain, mulai dari marketing (pembuatan banner, gaji tim sukses). Kemudian, pembagian amplop untuk warga agar memilih si calon, ada lagi serangan fajar yang sering dilakukan dengan memberikan uang lebih banyak untuk menikung calon lain.

Bagi sebagian warga, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan uang tanpa harus bekerja. Jumlahnya tidak banyak memang yang diterima oleh warga, kalau rata-rata di desa saya hanya mendapatkan 50rb. Tapi, uang tersebut seperti tidak bisa ditolak. Saya pribadi tidak mau menerima berapa pun nilainya, bahkan sempat ditawari honor 250rb untuk membantu membagikan uang pada orang-orang terdekat saya. Saya hanya bilang, cari orang lain saja. Sedangkan orang lain, bahkan keluarga saya sendiri, meskipun saya minta untuk menolak segala pemberian dari calon, tetap saja diterima.  

Menurut warga "ambil uangnya, jangan pilih orangnya", tapi seandainya yang memberi itu tetap menang, bukankah sudah dipastikan memiliki potensi korupsi 99% agar bisa balik modal? sedangkan modal awal saja sudah lebih dari 2M. Jangankan DPRD yang konsepnya sudah luas, untuk menjabat perangkat desa pun calon perlu mengeluarkan uang untuk bisa mendapatkan suara. Di sisi lain, melaporkan pun tidak menjadi solusi sejauh ini!


Saya penasaran, mengapa begitu sulit untuk mengedukasi masyarakat agar menolak uang yang nilainya hanya untuk sehari belanja demi 5 tahun?

Apakah ada solusi untuk mengedukasi warga agar menolak segala bentuk uang yang ditawarkan?

Adakah kemungkinan Money politic ini berakhir di Indonesia?

Klo yang ini susah dihilangin, karena yang dari atasnya saja udah begitu. Seperti bukan rahasia umum lagi, money politic ini memang sering terjadi di banyak pemilihan. Susah hilang karena sudah menjadi sebuah siklus. banyak yang berpikir kalau mereka gak ambil, orang lain pasti bakal ambil juga. Jadi, gimana bisa menang kalau kita gak main di liga yang sama, kan? Nah, inilah dilemanya.

Alasan bisa saja soal kebutuhan ekonomi. Ya kalaupun sudah diedukasi oleh pihak terkait, tetapi praktik ini masih saja terjadi. Bukan masalah kurangnya pemahaman akan dampak jangka panjangnya, kadang orang sudah tahu juga masih ada juga yang mau duitnya. Kalau menurut saya, kurangnya dampak hukum yang jelas. Kalau memang ada aturan tegas yang menyatakan bahwa menerima amplop akan berdampak ke sanksi hukum, mungkin orang akan berpikir ulang untuk melakukannya.

[StreakW]

Karena mayoritas masyarakat masih berada pada tingkat kemiskinan, maka sangat sulit bagi masyarakat untuk menolak amplop dari para calon. Bagi sebagian besar masyarakat menganggap kalau amplop yang diterimanya mau itu 100 ribu atau 50 ribu sangat berarrti. Mereka menganggap pemberian uang dari para calon  merupakan wujud perhatian dan kepedulian.

[8rch7]

Bukannya sebaliknya bung..? dengan menerima uang sogokan yang diberikan oleh caleg memalui timsesnya masing-masing, itu sama halnya dengan mendukung bahwa money politik harus berlanjut dan korupsi terus berjalan. Karena yang menjadi alasan mereka melakukan tindak pidan korupsi itu karena kos politik yang mahal, sehingga mereka harus mengembalikan modal. "Money politcs adalah sebuah bumerang"

Dan saya lebih setuju dengan para pendahulu yaitu Ir. Soekarna dan Gus Dur, terkait daripada pembubaran DPR. Karena mereka yang seharusnya menjadi sebuah lembaga yang menyuarakan aspirasi masyarakat, tetapi malah berpilaku sebaliknya, yaitu dengan melakukan korupsi besar-besaran sehingga menimbulkan penderitaan bagi masyarakat.

Dan terkait daripada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, terkhusus DPR menunjukan bahwa hapir pada setiap tahunnya DPR selalu menjadi lembaga yang memiliki tingkat kepercayaan paling rendah.

Dari beberapa respond yang saya dapatkan dari masyarakat sekita tempat tinggal saya kenapa mereka menerima amplop atau serangan fajar dari para caleg karena asumsi mereka saat para caleg tersebut terpilih baik dari hasil bagi-bagi amplop atau tidak rasa kepedulian terhadap masyarakat sama saja. Ini respon mereka karena saat memilih caleg murni dari hati nurani mereka tanpa imbalan diberikan uang namun saat sudah menduduki jabatan sebagai legislatif mereka lupa tentang visi dan misinya untuk mensejahterakan rakyat.

Terlepas menerima amplop merupakan hal yang tidak dibolehkan dalam pemilu namuan masyarakat sepertinya tidak begitu percaya dengan kinerja para legislatif saat terpilih nanti, hal ini terbukti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR baik daerah hingga pusat sangat rendah dan sesuai dengan kinerja mereka yang terbilang sangat tidak maksimal memberikan dampak atau keputusan yang mendukung masyarakat. Kemaren DPR pusat membuat revisi UU yang memberikan keuntungan kepada pengusaha melalui omnibus law dan apakah ada kemungkinan DPR tahun depan juga bakal sama?

[masulum]

Dari beberapa respond yang saya dapatkan dari masyarakat sekita tempat tinggal saya kenapa mereka menerima amplop atau serangan fajar dari para caleg karena asumsi mereka saat para caleg tersebut terpilih baik dari hasil bagi-bagi amplop atau tidak rasa kepedulian terhadap masyarakat sama saja. Ini respon mereka karena saat memilih caleg murni dari hati nurani mereka tanpa imbalan diberikan uang namun saat sudah menduduki jabatan sebagai legislatif mereka lupa tentang visi dan misinya untuk mensejahterakan rakyat.

Persis, kalau warga ditempat saya ini mengatakan daripada ga dapat uang. Bedanya, mereka bukan karena janjinya ditepati atau enggak, yang penting mah sudah mendapatkan uang. karena mereka yakin warga tidak akan mendapatkan uang cuma-cuma kaau sudah jadi wakil rakyat maupun saat kondisi DPR, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan uang tanpa kerja

[Sunderland]

Target amplop politik seperti ini kebanyakan menyasar masyarakat kalangan bawah dengan pendapatan kurang dari 50rb perhari.
Kalau boleh jujur, mau diedukasi sekuat apapun pada akhirnya uang akan menang, walaupun mungkin juga ada yang akan menolak tapi saya agak pesimis mengenai hal tersebut.

Ditambah beberapa figur politikus terkenal bahkan sudah mengeluarkan statement " silakan Terima uangnya, coblos dengan hati nurani"
Jadi hal seperti itu akan menjadi "pembenaran" bagi masyarakat untuk menerima amplop politik tersebut.
Saking lamanya praktek ini sudah terjadi, saya bisa bilang hal ini sudah menjadi salah satu "budaya politik" di negeri kita ini.
Para Caleg pun sudah mempunyai keyakinan yang mutlak bahwa tanpa menyebarkan amplop politik, akan mustahil bagi mereka untuk bisa menang.

[Bitinity]

Sudah jadi tradisi turun temurun dan bakal susah buat dihentikan. Para caleg bagi2 amplop dengan harapan akan mendapatkan suara dan para masyarakat menerima amplop karena ada yang ngasih dan juga karena sebagian besar mengatakan "rejeki tidak boleh ditolak". Seandainya para caleg tidak bagi2 amplop pun pasti ada cara lain yaitu dengan bagi2 sembako dengan dalih "sosialisasi" pada masa kampanye, atau juga bisa dengan bikin "pasar murah". Malah kadang dikampung2 itu amplop datang sendirinya dari bawah pintu lengkap dengan instruksi buat nyoblos calegnya. Di kasus yang kayak gini, mau ga mau rakyat juga ambil juga tuh uangnya karena mau nolak juga ga bisa, mau dibalikin ke siapa? Mau dilaporin dan dikasih ke petugas, kebanyakan rakyat pasti mikir "ya kalau diurus beneran, lha kalau malah dimakan sendiri sama oknum tertentu" 

[Junoto]

Sudah jadi tradisi turun temurun dan bakal susah buat dihentikan. Para caleg bagi2 amplop dengan harapan akan mendapatkan suara dan para masyarakat menerima amplop karena ada yang ngasih dan juga karena sebagian besar mengatakan "rejeki tidak boleh ditolak". Seandainya para caleg tidak bagi2 amplop pun pasti ada cara lain yaitu dengan bagi2 sembako dengan dalih "sosialisasi" pada masa kampanye, atau juga bisa dengan bikin "pasar murah". Malah kadang dikampung2 itu amplop datang sendirinya dari bawah pintu lengkap dengan instruksi buat nyoblos calegnya. Di kasus yang kayak gini, mau ga mau rakyat juga ambil juga tuh uangnya karena mau nolak juga ga bisa, mau dibalikin ke siapa? Mau dilaporin dan dikasih ke petugas, kebanyakan rakyat pasti mikir "ya kalau diurus beneran, lha kalau malah dimakan sendiri sama oknum tertentu" 

Harusnya solusinya biar para caleg geram, harus ada pelopor masyarakat ambil amplop bersama-sama tak usah coblos yang mereka.
Tetap utamakan hati nurani tanpa ada kasihan dan rasa takut dosa karena sudah menerima money politik.
Jika hal ini kompak di laksanakan, akan susah para caleg mempercayai masyarakat seperti halnya masyarakat susah mempercayai kinerja pejabat negeri ini.

[StreakW]

Sudah jadi tradisi turun temurun dan bakal susah buat dihentikan. Para caleg bagi2 amplop dengan harapan akan mendapatkan suara dan para masyarakat menerima amplop karena ada yang ngasih dan juga karena sebagian besar mengatakan "rejeki tidak boleh ditolak". Seandainya para caleg tidak bagi2 amplop pun pasti ada cara lain yaitu dengan bagi2 sembako dengan dalih "sosialisasi" pada masa kampanye, atau juga bisa dengan bikin "pasar murah". Malah kadang dikampung2 itu amplop datang sendirinya dari bawah pintu lengkap dengan instruksi buat nyoblos calegnya. Di kasus yang kayak gini, mau ga mau rakyat juga ambil juga tuh uangnya karena mau nolak juga ga bisa, mau dibalikin ke siapa? Mau dilaporin dan dikasih ke petugas, kebanyakan rakyat pasti mikir "ya kalau diurus beneran, lha kalau malah dimakan sendiri sama oknum tertentu" 

Iy gan, selama para caleg masih saja membagi amplop atau sembako ke masyarakat, maka sulit bagi masyarakat untuk menolaknya. memang fenomema seperti itu sangat sulit dihindarkan ketika pemilu. Tapi bagi saya sih kalau memang sudah seperti itu mau gimana lagi. Mungkin ya biarkan saja lagiankan paling tidak bisa membantu sedikit ekonomi masyarakat.

[Suzumaki]

Sudah jadi tradisi turun temurun dan bakal susah buat dihentikan. Para caleg bagi2 amplop dengan harapan akan mendapatkan suara dan para masyarakat menerima amplop karena ada yang ngasih dan juga karena sebagian besar mengatakan "rejeki tidak boleh ditolak". Seandainya para caleg tidak bagi2 amplop pun pasti ada cara lain yaitu dengan bagi2 sembako dengan dalih "sosialisasi" pada masa kampanye, atau juga bisa dengan bikin "pasar murah". Malah kadang dikampung2 itu amplop datang sendirinya dari bawah pintu lengkap dengan instruksi buat nyoblos calegnya. Di kasus yang kayak gini, mau ga mau rakyat juga ambil juga tuh uangnya karena mau nolak juga ga bisa, mau dibalikin ke siapa? Mau dilaporin dan dikasih ke petugas, kebanyakan rakyat pasti mikir "ya kalau diurus beneran, lha kalau malah dimakan sendiri sama oknum tertentu"  

Iy gan, selama para caleg masih saja membagi amplop atau sembako ke masyarakat, maka sulit bagi masyarakat untuk menolaknya. memang fenomema seperti itu sangat sulit dihindarkan ketika pemilu. Tapi bagi saya sih kalau memang sudah seperti itu mau gimana lagi. Mungkin ya biarkan saja lagiankan paling tidak bisa membantu sedikit ekonomi masyarakat.

Fenomena mony politik ini memang sangat sulit untuk dihapuskan, selama masih menjunjung tinggi istilah semua bisa dibeli dengan uang, ini semua tidak akan ada hentinya.
Uang adalah sumber utama bagi kekuatan politik dalam memperoleh kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan, oleh karena itu uang adalah sesuatu yang instrumental yang digunakan untuk memperoleh suara politik.

[topbitcoin]

~

Ya sudah jelas seperti yang saya katakan di atas bung....
Dan tidak mudah untuk masyarakat kalangan bawah menolak money politik, karena seperti yang kita ketahui bahwa faktor ekonomi dan Pola pikir menjadi salah satu alasan terkuat.
Dan untuk para pejabat agar tidak korup menurut saya harus ada tekanan yang tidak memberikan celah agar para pejabat korup.
Karena faktor korupsi terjadi karena jelas karena ada celah dan di dasari dengan watak serakah yang akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang di inginkan.

Lantas solusi seperti apa yang ingin anda sampaikan untuk bisa menutup celah dan menutup kesempatan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi..?

Sementara itu menurut hemat saya, selain daripada meminimalkan angkos politik, akan tetapi pendidikan anti korupsi menjadi hal yang cukup penting dan ini harus ditanamkan sejak dini dan diajarkan dibangku-bangku sekolah sampai pada perguruan tinggi. Dan kita kan mencontoh negara jepang yang dimana negara tersebut berhasil menekan angka kasus tindak pidana korupsi menjadi seminimal mungkin, karena negara tersebut menanamkan "budaya malu" yang dimana jangankan sampai jadi tersangka kasus korupsi, baru terindikasi saja bukan main malunya. karena bagi dirinya korupsi adalah aib tersesar untuk seorang pejabat negara. Berbeda halnya dengan negara kita, jangankan yang belum melakukan, yang sudah menjadi napi koruptor saja tak punya rasa malu dan masih berani petangtang-petengteng dihadapan publik.  

Sumber; Kembalinya Koruptor, Lenyapnya Budaya Malu

Dari beberapa respond yang saya dapatkan dari masyarakat sekita tempat tinggal saya kenapa mereka menerima amplop atau serangan fajar dari para caleg karena asumsi mereka saat para caleg tersebut terpilih baik dari hasil bagi-bagi amplop atau tidak rasa kepedulian terhadap masyarakat sama saja. Ini respon mereka karena saat memilih caleg murni dari hati nurani mereka tanpa imbalan diberikan uang namun saat sudah menduduki jabatan sebagai legislatif mereka lupa tentang visi dan misinya untuk mensejahterakan rakyat.

Terlepas menerima amplop merupakan hal yang tidak dibolehkan dalam pemilu namuan masyarakat sepertinya tidak begitu percaya dengan kinerja para legislatif saat terpilih nanti, hal ini terbukti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR baik daerah hingga pusat sangat rendah dan sesuai dengan kinerja mereka yang terbilang sangat tidak maksimal memberikan dampak atau keputusan yang mendukung masyarakat.

Kalau memang mereka sudah tidak percaya lagi dengan para anggota DPR, lalu mengapa masayarakat mengambil sejumlah uang tersebut, dan mencoblos mereka.? Mengapa mereka tidak memilih untuk golput pada pencoblosan DPR..?
Karena setidaknya dengan memilih untuk golput dan suara golput ini menjadi mayoritas pada pemilihan caleg, ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan besar, baik itu terhadap KPU selaku penyelanggara pemilu maupun kepada Lembaga DPR itu sendiri. Sehingga nantinya akan ada sebuah evaluasi dan pengkajian ulang mengenai sebuah kebijkan, aturan, kelembagaan dan keanggotan DPR itu sendiri

Pada kenyataanya, masyarakat hanya akan mencoblos caleg dan memberikan suaranya itu kepada caleg yang memberikan serangan fajar dengan jumlah tertinggi.

Kemaren DPR pusat membuat revisi UU yang memberikan keuntungan kepada pengusaha melalui omnibus law dan apakah ada kemungkinan DPR tahun depan juga bakal sama?

Prasangka saya masih ada kemungkinan seperti itu, karena hasil perhitungan cepat pada pemilu kali ini Partai PDIP masih menjadi yang paling unggul diantara partai lainnya. Sehingga kemungkinan terbesarnya mengenai kekuasaan dan keketuan DPR-RI itu masih dipegang oleh kader-kadar PDIP

[strunberg]

Kalau memang mereka sudah tidak percaya lagi dengan para anggota DPR, lalu mengapa masayarakat mengambil sejumlah uang tersebut, dan mencoblos mereka.? Mengapa mereka tidak memilih untuk golput pada pencoblosan DPR..?
Karena setidaknya dengan memilih untuk golput dan suara golput ini menjadi mayoritas pada pemilihan caleg, ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan besar, baik itu terhadap KPU selaku penyelanggara pemilu maupun kepada Lembaga DPR itu sendiri. Sehingga nantinya akan ada sebuah evaluasi dan pengkajian ulang mengenai sebuah kebijkan, aturan, kelembagaan dan keanggotan DPR itu sendiri

Pada kenyataanya, masyarakat hanya akan mencoblos caleg dan memberikan suaranya itu kepada caleg yang memberikan serangan fajar dengan jumlah tertinggi.

Untuk melakukan itu, tentu dibutuhkan pergerakan besar-besaran dan harus ada yang menginisiasi untuk melakukan aksi golput secara besar-besaran tersebut. Masyarakat kita tidak banyak yang melek politik. Sehingga tanpa adanya komando ane rasa tidak mungkin untuk melakukan pergerakan golput secara massal. Lalu masyarakat kita banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan sehingga jika ada caleg yang melakukan money politik ane rasa masyarakat kita secara sukarela akan memberikan suaranya tanpa pikir panjang karena kembali lagi,faktor ekonomi ditambah tidak melek politik.

Ane pernah bertanya sama beberapa orang yang bisa dibilang bapak-bapak kepala tiga dan empat ke atas. Beberapa orang yang memang terpelajar dan mendalami politik menyatakan kekecewaannya pada kinerja DPR dan ketika ane singgung terkait golput, mereka menjawab bahwa setidaknya suara mereka bisa membantu caleg yang memang benar-benar jujur.

Tapi mayoritasnya, yang merupakan masyarakat biasa dengan kemampuan literasi politik yang terbilang kurang, memberikan jawaban rata-rata bahwa DPR itu tidak dapat dipercaya dan ketika sudah terpilih mereka hanya akan memikirkan perutnya dan keluarganya saja. Dan ketika ane menyinggung tentang golput dan money politik, mereka menjawab bahwa hanya saat pemilu seperti ini saja mereka bisa mendapatkan uang sampai sejutaan hanya mengandalkan jual suara. Mungkin buat yang belum tahu di wilayah saya ada orang-orang yang menerima amplop tidak hanya dari satu caleg saja, tapi dari banyak caleg. Dan yang dipilih nantinya seperti yang agan bilang, caleg dengan jumlah uang tertinggi yang akan dipilih. Miris.

[ThemFloo]

Memang sulit dan gak bisa dihindari juga jika menurut saya,jika tidak diambil mungkin ya dia sedang ada kebutuhan yang mungkin sayang sekali untuk menolak amplop calon caleg tersebut.
Karena kita gak tau ya kebutuhan dan keperluan orang mungkin sedang terdesakkah(dan sulit cari pinjaman).
Memang ada sebagian orang yang memanfaatkan momen itu dan jumlah uang nya lumayan loh gak main-main 1 hari bisa dapat 1jt bahkan lebih jaminan nya ktp saja dan harus menycoblos calon caleg tersebut.

[Junoto]

~

Ya sudah jelas seperti yang saya katakan di atas bung....
Dan tidak mudah untuk masyarakat kalangan bawah menolak money politik, karena seperti yang kita ketahui bahwa faktor ekonomi dan Pola pikir menjadi salah satu alasan terkuat.
Dan untuk para pejabat agar tidak korup menurut saya harus ada tekanan yang tidak memberikan celah agar para pejabat korup.
Karena faktor korupsi terjadi karena jelas karena ada celah dan di dasari dengan watak serakah yang akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang di inginkan.

Lantas solusi seperti apa yang ingin anda sampaikan untuk bisa menutup celah dan menutup kesempatan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi..?

Sementara itu menurut hemat saya, selain daripada meminimalkan angkos politik, akan tetapi pendidikan anti korupsi menjadi hal yang cukup penting dan ini harus ditanamkan sejak dini dan diajarkan dibangku-bangku sekolah sampai pada perguruan tinggi. Dan kita kan mencontoh negara jepang yang dimana negara tersebut berhasil menekan angka kasus tindak pidana korupsi menjadi seminimal mungkin, karena negara tersebut menanamkan "budaya malu" yang dimana jangankan sampai jadi tersangka kasus korupsi, baru terindikasi saja bukan main malunya. karena bagi dirinya korupsi adalah aib tersesar untuk seorang pejabat negara. Berbeda halnya dengan negara kita, jangankan yang belum melakukan, yang sudah menjadi napi koruptor saja tak punya rasa malu dan masih berani petangtang-petengteng dihadapan publik.  

Sumber; Kembalinya Koruptor, Lenyapnya Budaya Malu

Kalau pendapat saya, pertama pemuda harus memiliki kepedulian dengan politik di negeri ini.
Yang kedua masyarakat harus memiliki power yang kuat cerdas dan kompak.
Seperti halnya para pejabat yang memiliki power yang kuat untuk membeli suara rakyat.
Dan semua itu bisa tercapai jika SDM negeri ini memiliki kesadaran dan kasih sayang satu sama lain.
Seperti contoh jika masyarakat menengah mendapatkan bantuan pemerintah akan dengan tegas menolak dan merekomendasikan bantuan tersebut untuk masyarakat kebawah.
Dengan mensupport satu sama lain, hal ini akan mengiring suatu masyarakat berpikir maju dan kompak.
Jika mayoritas masyarakat menengah masih menerima bantuan dan masih mementingkan diri sendiri, hal ini akan sulit mencegah korupsi di negeri ini.
Karena dengan SDM rendah dan keserakahan di kalangan masyarakat, justru akan menjadi celah bagi para pejabat korupsi.

[yudi09]

Memang sulit dan gak bisa dihindari juga jika menurut saya,jika tidak diambil mungkin ya dia sedang ada kebutuhan yang mungkin sayang sekali untuk menolak amplop calon caleg tersebut.
Karena kita gak tau ya kebutuhan dan keperluan orang mungkin sedang terdesakkah(dan sulit cari pinjaman).
Memang ada sebagian orang yang memanfaatkan momen itu dan jumlah uang nya lumayan loh gak main-main 1 hari bisa dapat 1jt bahkan lebih jaminan nya ktp saja dan harus menycoblos calon caleg tersebut.

2019 dan 2024 sistemnya berbeda. Tidak disemua daerah, tapi didaerah saya itu terjadi menurut pengalaman yang sudah saya jalani. 2019 sistem amplop pemilu lebih tertutup dan tidak semuanya menerima atau kebagian akibat cara yang tertutup.
Di pemilu 2024, amplop tidak lagi menjadi tertutup. Semua orang sudah tau dan sudah menunggunya untuk diterima.

Besaran jumlah yang diterima dalam amplop berbeda dan tidak dalam jumlah besar. Tertinggi 100k per amplop dan per jenis pemilihan. Jika jenis pemilihannya DPR RI, 100k tidak mungkin diberikan per 1 suara karena jangkauannya luas.
Beda dengan DPRD yang lebih sempit jangkauan wilayahnya per daerah pemilihan.

Bagi yang sudah terima, saat hari H, pilih jangan tidak pilih.