[DISKUSI] Digitalisasi Pembayaran, Sistem yang mempermudahkan atau Jebakan...?

[garexjangan]

Digitalisasi Pembayaran

[/color]


Di tengah marak-nya pembarayan dengan hanya QR code, transaksi menggunakan aplikasi dan sejenis-nya.
Menurut anda apakah hal ini merupakan yang baik bagi Negara Indonesia atau bisa digunakan sebagai Alat yang disalahgunakan Pemerintah Seperti yang diberatakan di link ini :
https://finance.detik.com/moneter/d-8043329/pemblokiran-rekening-nganggur-langgar-hak-konstitusi-ganggu-stabilitas

yang ingin saya tanyakan bagaimana pendapat teman-teman, Jika Pemerintah bisa memblokir Rekening seperti hal di atas bagaimana implikasi terhadap Rekening maupun Akun yang menggunakan Jasa Pembayaran Digital...?

[retreat]

Sistem pembayaran dengan menggunakan QR code yang ada sekarang ini sudah sangat membantu bagi masyarakat untuk dapat melakukan pembayaran. Bayangkan saja dulu hanya untuk membayar makanan di restoran kita perlu transfer ke rekening si pemilik usaha, kemudian bukti transfernya perlu di konfirmasi dulu, jadi lebih ribet. Kalau sekarang tinggal scan QR dari aplikasi mobile banking, setelah itu pembayaran bisa langsung selesai. Jadi itu lebih praktis dan efisien. Bahkan sekarang ini ada yg namanya QRIS Tap, yang menggabungkan sistem QRIS dan NFC yang bisa buat pembayaran hanya sekedar tap handphone saja.

Jika Pemerintah bisa memblokir Rekening seperti hal di atas bagaimana implikasi terhadap Rekening maupun Akun yang menggunakan Jasa Pembayaran Digital...?

Sebelumnya pemerintah memblokir rekening-rekening dormant, namun sekarang ini aturan tersebut sudah dicabut, jadi tidak ada lagi blokir-blokiran semena-mena pemerintah pada rekening, kecuali PPATK menemukan aliran dana mencurigakan pada rekening tersebut. Dan saya kira karena pemblokiran ini sudah tidak semasif sebelumnya, jadi implikasinya ke pembayaran digital mungkin tidak akan terlalu terasa seperti sebelumnya, karena orang punya kepastian hukum yang lebih baik asalkan mereka tidak melakukan transaksi mencurigakan.

[joniboini]

Apakah sistem pembayaran instan kek QRIS dkk itu ada dibawah naungan hukum yang sama dengan masalah wewenang pemerintah ngecek rekening orang/ngeblokir rekening tersebut?

Kalau masalah potensi scam sih ane rasa masih bisa ditanggulangi pake banyak hal. Selain kemajuan enkripsi dkk, tentunya kewaspadaan indivisu sendiri juga penting. Misalnya orang make wallet kripto tapi ga pernah double check alamat bakal kena masalah besar kalau devicenya ada keylogger/malware dst. Kasus pencurian dana pake model begituan kan udah banyak juga.

[MArsland]

yang ingin saya tanyakan bagaimana pendapat teman-teman, Jika Pemerintah bisa memblokir Rekening seperti hal di atas bagaimana implikasi terhadap Rekening maupun Akun yang menggunakan Jasa Pembayaran Digital...?

Wah ini infomrasi yang udah lama, Btw tetap ane tanggapi karena pada saat itu jadi perbincangan hangat dan pada akhirnya tenggelam lagi. Intinya gan selama akun rekeningnya aktif, aktivitasnya sehat, aliran keuangannya jelas tidak akan bermasalah kok. Tujuan pemerintah pada saat itu memblokir rekening yang tidak aktif karena adanya aktivitas mencurigikan seperti transaksi uang judjud.

Intinya aman dan tidak, manfaat atau tidak, kembali pada si pengguna. Secara pribadi sejauh ini ane tidak memiliki masalah karena memang menggunakan rekening sesuai porsi kebutuhan dan transaksi sehat. Itupun ane lebih banyak nyimpen uang di crypto daripada di rekening bank.

Sola Pembayaran Digital tujuannya untuk mempermudah transaksi biar tidak ribet, misalnya bayar dengan nominal yang pas. Kalau Cash kan sering ada kembalian, apalagi jaman sekarang Gen Z pada gengsi ngantongin uang receh. Semua untuk efisiensi, fleksible dan cepat (tinggal scan beres).

[pina_pino]

Sola Pembayaran Digital tujuannya untuk mempermudah transaksi biar tidak ribet, misalnya bayar dengan nominal yang pas. Kalau Cash kan sering ada kembalian, apalagi jaman sekarang Gen Z pada gengsi ngantongin uang receh. Semua untuk efisiensi, fleksible dan cepat (tinggal scan beres).

Permasalahan sekarang mulai muncul lagi gan, dimana para penjual ini membebankan admin. Admin yang dibebankan bervariasi, mulai dari 1000 rupiah atau berapa persen dari jumlah transaksi, dengan dalih nanti kalau masuk ke rekening penampungan akan ada settlement berapa rupiah gitu atau ada admin berapa persen ketika penjual ingin withdraw uang di rekening tadi. Praktik ini sebenarnya sudah dilarang, karena ada aturan tertulisnya PBI No. 23/6/PBI/2021 Pasal 52 tegas menyebut merchant tidak boleh membebankan biaya tambahan kepada konsumen atas biaya yang dikenakan penyedia jasa pembayaran kepada merchant. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan sanksi berupa teguran, surat peringatan, hingga penghentian kerja sama. Namun para penjual ini masih banyak yang tidak teredukasi, ikut ikut karena dianggap wajar atau bahkan ada juga yang sengaja bikin orang ogah bayar digital supaya transaksi tetap dominan tunai dan tidak tercatat detail, pun kalau kita menolak dengan menunjukan pasal tersebut dan kita laporkan ke PJP/acquirer yang namanya biasanya tertera di QRIS dengan alasan ada biaya tambahan/pungutan lain nanti timbul perdebatan batin lagi, "kok kita tega ya nglaporin usaha kecil ini karena masalah ginian". Di lain sisi juga kalau tidak ada edukasi terus menerus hal seperti ini akan menjadi kebiasaan yang tidak akan bisa berubah. Tempat saya bekerja, sampingnya ada warung kecil jual rokok dan jajanan, khas warung samping kantor lah yang menjual rokok, kopi, & snack kecil, yang saya salut adalah ketika kita bayar dengan QRIS dia tidak membebankan biaya tambahan, bahkan sekedar beli kopi Rp5000 kita bayar QRIS dia tidak protes, soalnya saya pernah ketemu di warung madura yang untuk membayar QRIS dia kasih minimal pembelian Rp10.000.

Dilain sisi QRIS sangat membantu bagi orang orang yang males pegang cash, tapi juga kadang ada satu sisi dilema dimana ada beberapa penjual yang suka membebankan biaya admin tersebut. Ada satu lagi permasalahan QRIS ini, yang saya sering rasakan adalah ketika beli Fore di outlet yang hanya take away, dia hanya cashlesh (Debit, & QRIS), permasalahannya adalah dia sama sekali tidak menerima pembayaran tunai, padahal uang tunai adalah uang yang sah yang dapat dipergunakan untuk jual beli. Gimana pendapat temen-temen untuk model toko yang hanya menerapkan cashless?

[joniboini]

Buat ane kalau sepenuhnya cashless agak menyebalkan sih. Mungkin buat sehari" ga bakal ada masalah, tapi kalau ada trouble baik internet atau infra lainnya dan ngotot tetap make cash tentu bakal bikin bete. Walau keknya dalam kondisi kek gitu penjual bakal mengaktifkan opsi darurat alias nerima duit cash (kecuali troublenya cuma di 1 pembeli doang). Balik lagi asalkan mereka udah clear dari awal kalau cuma pake digital ya kalau ane ga bisa make opsi itu nyari yang lain. Asumsi ane toko kaya gitu ada di lingkungan yang udah cukup modern, ga di perkampungan yang penduduknya rata" masih pake internet HP dengan paketan 10 GB per bulan doang.

[MArsland]

Dilain sisi QRIS sangat membantu bagi orang orang yang males pegang cash, tapi juga kadang ada satu sisi dilema dimana ada beberapa penjual yang suka membebankan biaya admin tersebut. Ada satu lagi permasalahan QRIS ini, yang saya sering rasakan adalah ketika beli Fore di outlet yang hanya take away, dia hanya cashlesh (Debit, & QRIS), permasalahannya adalah dia sama sekali tidak menerima pembayaran tunai, padahal uang tunai adalah uang yang sah yang dapat dipergunakan untuk jual beli. Gimana pendapat temen-temen untuk model toko yang hanya menerapkan cashless?

Oh saya tahu pernah ada kasus nenek nenek yang beli es cream atau semacamnya pake cash tapi di tolak oleh salah satu pegawainya lalu viral dan akhirnya pihak outlet kena tegur. Ini jelas bahwa sepenuhnya menerapkan cashless berarti sudah menganggap uang kertas tidak berlaku dan kasus semacam itu sudah diperingatkan bahwa setiap outlet apapun, toko dll harus dan wajib menerima pembayaran cash maupun digital. Dan jika ditemukan menolak uang cash bisa kena pelanggaran Undang-Undang Mata Uang.

[joniboini]

Dan jika ditemukan menolak uang cash bisa kena pelanggaran Undang-Undang Mata Uang.

UU mana yang mengtur masalah ini gan? Kalau emang ada dasar hukumnya harusnya franchise juga up to date sih, mau yang punya pemilik saham atau cuma jalanin franchise doang. Kalaupun mau ngakalin hukum keknya kurang cermat kalau sampe kena rekam dkk.

Eniwei, masuk akal kalau ga bisa ngedrop cash gitu aja kalau infrastruktur dan penggunaan cash masih dianggap sah. Apalagi konsumen dan lokasi pasarnya di wilayah yang belum sepenuhnya digitized. Ribet banget kalau harus dipaksa milih sih emang.

[mu_enrico]

Dan jika ditemukan menolak uang cash bisa kena pelanggaran Undang-Undang Mata Uang.

UU mana yang mengtur masalah ini gan? Kalau emang ada dasar hukumnya harusnya franchise juga up to date sih, mau yang punya pemilik saham atau cuma jalanin franchise doang. Kalaupun mau ngakalin hukum keknya kurang cermat kalau sampe kena rekam dkk.

Eniwei, masuk akal kalau ga bisa ngedrop cash gitu aja kalau infrastruktur dan penggunaan cash masih dianggap sah. Apalagi konsumen dan lokasi pasarnya di wilayah yang belum sepenuhnya digitized. Ribet banget kalau harus dipaksa milih sih emang.

Kasusnya Roti-O gan bukan ice cream.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251221175339-92-1309267/roti-o-minta-maaf-soal-viral-pegawai-tolak-pembayaran-tunai-lansia

Ini pasalnya ane kutip dari berita tsb:

"Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah tersebut"

Inilah yang membuat mata uang kartal disebut fiat yang artinya bisa perintah atau putusan (sepihak). Tidak boleh ditolak di negara sendiri. Kalau mata uang asing wajib ditolak di negara sendiri (kalau untuk pembayaran).

[MArsland]

Dan jika ditemukan menolak uang cash bisa kena pelanggaran Undang-Undang Mata Uang.

UU mana yang mengtur masalah ini gan? Kalau emang ada dasar hukumnya harusnya franchise juga up to date sih, mau yang punya pemilik saham atau cuma jalanin franchise doang. Kalaupun mau ngakalin hukum keknya kurang cermat kalau sampe kena rekam dkk.

Eniwei, masuk akal kalau ga bisa ngedrop cash gitu aja kalau infrastruktur dan penggunaan cash masih dianggap sah. Apalagi konsumen dan lokasi pasarnya di wilayah yang belum sepenuhnya digitized. Ribet banget kalau harus dipaksa milih sih emang.

Kasusnya Roti-O gan bukan ice cream.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251221175339-92-1309267/roti-o-minta-maaf-soal-viral-pegawai-tolak-pembayaran-tunai-lansia

Ini pasalnya ane kutip dari berita tsb:

"Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah tersebut"

Inilah yang membuat mata uang kartal disebut fiat yang artinya bisa perintah atau putusan (sepihak). Tidak boleh ditolak di negara sendiri. Kalau mata uang asing wajib ditolak di negara sendiri (kalau untuk pembayaran).

Nah itu dia Roti'O, makasih om @mu_enrico, poinnya bener kan gak boleh ditolak karena fiat IDR wajib diterima selama uangnya asli, masih layak dan pastinya uang tersebut masih berlaku.

Kasus kasus semacam ini masih banyak kita temukan namun masalahnya seringkali tidak ada yang berani negur karena sering dibilang masalah kecil aja di laporin dan dibuat ribet atau karena kita gak tahu cara laporinnya. Apalagi bayarnya cuma 10K daripada ribet mending yaudahlah bayar aja. Gitu sih yang ane perhatikan


Soal biaya tambahan juga kena tegur dan tidak dibenarkan secara regulasi, berdasarkan PBI No. 23/6/PBI/2021, khususnya Pasal 52:

https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI_230621.pdf

[Hanadawa]

Dilain sisi QRIS sangat membantu bagi orang orang yang males pegang cash, tapi juga kadang ada satu sisi dilema dimana ada beberapa penjual yang suka membebankan biaya admin tersebut. Ada satu lagi permasalahan QRIS ini, yang saya sering rasakan adalah ketika beli Fore di outlet yang hanya take away, dia hanya cashlesh (Debit, & QRIS), permasalahannya adalah dia sama sekali tidak menerima pembayaran tunai, padahal uang tunai adalah uang yang sah yang dapat dipergunakan untuk jual beli. Gimana pendapat temen-temen untuk model toko yang hanya menerapkan cashless?

Alasan toko-toko FnB dan coffe shop hanya menerima pembayaran cashless kebanyakannya adalah agar terjadi efisiensi transaksi. Karena kalau cashless seluruh arus keuangannya bisa tercatat dan dilacak dengan mudah. Selain itu dari segi keamanan juga lebih aman karena kasir tidak memegang uang sama sekali. Akan tetapi menurut Undang-Undang dilarang menolak pembayaran menggunakan rupiah dalam bentuk apapun. Tapi sepertinya untuk kasus Roti'O tersebut sepertinya itu adalah peraturan dari pihak Roti'O dan kasir tidak punya opsi untuk menerima pembayaran tunai. Meski bisa diakalin tetapi kasirnya juga serba salah karena SOP nya sudah begitu. Pihak Roti'O juga sudah menyampaikan permintaan maaf dan akan melakukan evaluasi kembali. Saya kira mereka bisa tetap mengutamakan pembayaran via cashless akan tetapi harus ada opsi lainnya. Kalaupun ingin meminimalisir pembayaran tunai mereka bisa memberikan promo-promo khusus untuk pembayaran via QRIS. Jadi SOP nya tidak kaku dan terkesan memaksa konsumen.