Indonesia pakai data blockchain untuk vonis pendanaan terorisme via Kripto USDT

[MArsland]

Pada April 5, 2026 kemarin TRM Labs yaitu sebuah blockchain intelligence merilis informasi soal PPATK menangkap 3 tersangka yang dipastikan terlibat dalam mendanai terorisme pakai cryptocurrency $49.000 USDT kalau dirupiahkan sekitar RP 800 jt dan masuk jadi salah satu kasus pertama di Asia Tenggara. 3 tersangka itu hanya berperan sebagai penyedia logistik keuangan saja bagi kelompok teroris. Jadi skemanya seperti gambar dibawah: Mengumpulkan dana - deposit exchange lokal - convert ke stable coin USDT jaringan Tron - wallet-wallet yang terkait dengan jaringan ISIS di Suriah.

Kasus ini sebenernya terjadi pada tahun 2024/25 namun kini jadi sorotan. Menurut ane ini menjadi bukti bahwa blockchain dengan sifat blockchain yang publik dan transparan justru membantu pelacakan kejahatan, beda loh sama sistem perbankan tradisional yang datanya  bersipat privat. Meskipun tentu di crypto ada yang privacy kayak pake Mixer atau coin Monero dan Zcash.

Alhasil keberhasilan pemerintah ini imbasnya regulasi kripto di Indonesia jadi ketat, dan dapat di lihat sejak 10 Januari 2025 perubahan besar mulai dari pengawasaan Bappebti pindah OJK, KYC, dan transaksi di atas $50K langsung wajib dilaporkan ke pihak Direktorat Pajak. Semua dalam pengawasan ketat dan kemarin kalau gak salah ane juga liat Indonesia rilis stable coin resmi oleh BI. Ane rasa ini juga hubungannya dengan regulasi supaay lebih terkontrol.

Gimana tanggapan kalian? Apakah regulasi yang semakin ketat ini dianggap positif atau justru memberatkan industri kripto?

Sumber Bacaan Global: www.trmlabs.com dan Cointelegraph
Sumber Bacaan Lokal: radarmalioboro, Coinvestasi, BeInCrypto ID, dan Bittime
Sumber Gambar : trmlabs dan Bittime

[Luzin]

3 tersangka itu hanya berperan sebagai penyedia logistik keuangan saja bagi kelompok teroris. Jadi skemanya seperti gambar dibawah: Mengumpulkan dana - deposit exchange lokal - convert ke stable coin USDT jaringan Tron - wallet-wallet yang terkait dengan jaringan ISIS di Suriah.

Sebenarnya kalau ISIS juga tidak kaget karena memang Densus 88 pernah masuk TV pengrebekan dan penangkapan orang orang indonesia yang tergabung dalam teroris ISIS. Yang terkejut apakah mereka sebodoh itu,  . Kenapa ga pakai Mixer dalam melakukan transaksi biar badan cyber lebih tertantang buat mencari data dan meruntutkan lalu bisa ketemu orangnya. Kalau lihat bagain ini terlalu sangat sederhana pantesan bisa terdeteksi. LOL.

Semua dalam pengawasan ketat dan kemarin kalau gak salah ane juga liat Indonesia rilis stable coin resmi oleh BI. Ane rasa ini juga hubungannya dengan regulasi supaay lebih terkontrol.

Adakah sumber resmi om? Semenjak Prabowo jadi presiden saya lihat tidak ada perkembangan rupiah digital. Tidak ada tindak lanjut proyek mata uang digital dari zaman Jokowi. Awalnya gembor gembor dan sudah rilis blue print whitepaper roadmap tapi hingga hari ini nol perkembangannya. Ataukah ada proyeek lain yang baru dari pemerintah yang saya tidak tahu?  Ini Link dari BI: https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/default.aspx
Sementar adi forum ini dibahasa di BI Terbitkan Rupiah dalam bentuk Digital threadnya tenggelam sudah sejak 2021

Gimana tanggapan kalian? Apakah regulasi yang semakin ketat ini dianggap positif atau justru memberatkan industri kripto?

Tentu dua arah yang terjad menguntungkan dan merugikan. Postifnya regulasi yang akan dibuat semakin jelas jadi dukungan pemerintah terhadap industr crypto semakin besar. Sehingga crypto tentu memiliki akses berkembang lebih besar. Ruginya bagi yang menginginkan privasi dalam perkembangannya itu akan semakin sulit.  IMO

[retreat]

Pada April 5, 2026 kemarin TRM Labs yaitu sebuah blockchain intelligence merilis informasi soal PPATK menangkap 3 tersangka yang dipastikan terlibat dalam mendanai terorisme pakai cryptocurrency $49.000 USDT kalau dirupiahkan sekitar RP 800 jt dan masuk jadi salah satu kasus pertama di Asia Tenggara. 3 tersangka itu hanya berperan sebagai penyedia logistik keuangan saja bagi kelompok teroris. Jadi skemanya seperti gambar dibawah: Mengumpulkan dana - deposit exchange lokal - convert ke stable coin USDT jaringan Tron - wallet-wallet yang terkait dengan jaringan ISIS di Suriah.

Jika kita melihat aturan sekarang ini, PPATK mengawasi ketat transaksi aset kripto di Indonesia khususnya yg masuk melalui jaringan exchange itu akan langsung di pantau oleh PPATK untuk bisa menghindari kasus pencucian duit, korupsi, narkoba, dll. Bahkan lebih dari sekedar monitoring, sekali wallet kita terindikasi dengan wallet exchange, maka DJP bisa langsung mengaitkan itu dengan identitas kita untuk kepatuhan pajak.



Dalam hal ini exchange mempunyai tanggung jawab untuk patuh terhadap regulasi pemerintah, sehingga PPATK bisa leluasa untuk tracking  melalui alamat wallet dan riwayat aktivitas di blockchain. Jadi transaksi apapun yg berkaitan dengan exchange yg memberlakukan KYC, maka akan bisa dengan mudah untuk di monitoring dan diungkap identitas dari yg bersangkutan.

beda loh sama sistem perbankan tradisional yang datanya  bersipat privat.

Justru data perbankan itu bersifat lebih terbuka untuk penegakan hukum, bahkan monitoringnya jauh lebih ketat pada sistem perbankan. Itu kenapa orang-orang tersebut menggunakan USDT untuk menghimpun dana, mereka kira pengawasan PPATK lebih longgar jika mereka menghimpun dana dan mengirimkannya via exchange, tapi kenyataannya justru sama saja.

Alhasil keberhasilan pemerintah ini imbasnya regulasi kripto di Indonesia jadi ketat, dan dapat di lihat sejak 10 Januari 2025 perubahan besar mulai dari pengawasaan Bappebti pindah OJK, KYC, dan transaksi di atas $50K langsung wajib dilaporkan ke pihak Direktorat Pajak. Semua dalam pengawasan ketat

Pengetatan pengawasan crypto di Indonesia itu sejalan dengan perkembangan industri crypto nasional yang sangat cepat, sehingga transaksi dan investasi crypto dalam negeri perlu untuk diawasi supaya tetap berada dalam kepatuhan hukum dan perlindungan pengguna. Apalagi status crypto sudah tidak sekedar komoditas lagi tapi aset keuangan digital yg berada langsung dibawah pengawasan OJK, sehingga aturannya jadi lebih ketat dan seluruh pengguna lebih sadar untuk penggunaan crypto yang semestinya bukan untuk tujuan penipuan, terorisme, dll.

dan kemarin kalau gak salah ane juga liat Indonesia rilis stable coin resmi oleh BI. Ane rasa ini juga hubungannya dengan regulasi supaay lebih terkontrol.

Lebih tepatnya Digital Rupiah. Ini produk CBDC yang diluncurkan oleh Bank Indonesia untuk merespon trend global soal CBDC. Proyek Digital Rupiah ini bahkan sudah diluncurkan dari tahun 2022 dan akan diluncurkan katanya tahun 2024, 2 tahun lalu, tapi sampai hari ini perkembangannya tidak ada sama sekali. Sampai sekarang itu hanya menjadi sekedar whitepaper saja tanpa implementasi lebih lanjut. Mungkin pemerintah lagi sibuk mengurusi program-program jumbo mereka dan melihat Digital Rupiah ini belum jadi fokus utama.

[Chikito]

Menurut ane ini menjadi bukti bahwa blockchain dengan sifat blockchain yang publik dan transparan justru membantu pelacakan kejahatan, beda loh sama sistem perbankan tradisional yang datanya  bersipat privat. Meskipun tentu di crypto ada yang privacy kayak pake Mixer atau coin Monero dan Zcash.

Alhasil keberhasilan pemerintah ini imbasnya regulasi kripto di Indonesia jadi ketat, dan dapat di lihat sejak 10 Januari 2025 perubahan besar mulai dari pengawasaan Bappebti pindah OJK, KYC, dan transaksi di atas $50K langsung wajib dilaporkan ke pihak Direktorat Pajak. Semua dalam pengawasan ketat dan kemarin kalau gak salah ane juga liat Indonesia rilis stable coin resmi oleh BI. Ane rasa ini juga hubungannya dengan regulasi supaay lebih terkontrol.

Ya memang agak miris melihat USDT sebesar $49.000 dipakai untuk pendanaan teroris. Saya salut dengan kerja keras PPATK, karena melacak crypto itu tidak mudah kalau dibanding ngelacak fiat di bank. Kalau di Bank, PPATK gampang sudah ada notif jika transaksi yang mencurigakan sedangkan di crypto, prosesnya gak gampang, karena kerja mereka bisa 3x lipat, mereka harus meneliti blockchain dulu, lalu ke tanya data ke exchange lalu ke Bank. Sedangkan Fiat, yang cukup dapat Notif dari Bank langsung dinoted.

btw, angka $49k USDT untuk pendanaan teroris sih saya rasa sangat kecil sekali kalau dibanding terlacaknya billion dollar AS atau Fiat di luar sono. Tetap aja uang fiat menjadi alat transaksi kiminal no.1 yang banyak dipakai penjahat, mereka pakai metode canggih untuk cuci uang, sedangkan penggunaan crypto, ya saya rasa masih sangat kecil karena memang agak teknis sedikit dibanding pake Fiat IDR, atau USD.

jadi kalau kata orang crypto banyak dipakai untuk pendanaan teroris itu salah besar, karena uang Fiat tradisional lah yang masih banyak dipakai untuk kejahatan selama ini.

[MArsland]

beda loh sama sistem perbankan tradisional yang datanya  bersipat privat.

Justru data perbankan itu bersifat lebih terbuka untuk penegakan hukum, bahkan monitoringnya jauh lebih ketat pada sistem perbankan. Itu kenapa orang-orang tersebut menggunakan USDT untuk menghimpun dana, mereka kira pengawasan PPATK lebih longgar jika mereka menghimpun dana dan mengirimkannya via exchange, tapi kenyataannya justru sama saja.

Izin meluruskan yang ane maksud data private soal perbankan karena memang hanya bisa dilihat oleh orang tertentu saja seperti pihak bank. Sedangkan masyarakat umum tidak bisa melacak transaksi seseorang dengan mudah kalau gak punya akses ke ordal di perbankan. Di Blockchain siapa saja bisa mentrack transaksinya tapi tidak dengan identitasnya oleh karena itu kerjasama pihak PPATK dan exchange lokal jadi tahu siapa pemilik addres tersebut apalagi si tersangka cuma pake jaringan tron bukan jaringan Zcash maupun Monero. Gitu gan hehe

[taufik123]

-snip-
apalagi si tersangka cuma pake jaringan tron bukan jaringan Zcash maupun Monero. Gitu gan hehe

LOL, Plot twist banget kog bisa pakek jaringan Tron, apa mereka gak tau soal menjaga Privasi dengan Platform Mixer , atau Jaringan, Zcash dan Monero biar gak mudah di tracing.
Kalo cuman pakek jaringan Tron pada akhirnya ketahuan semua kayak sekarang, Mungkin mereka masih awam atau emang sengaja biar jadi kambing hitam saja.
BTW Di Jaringan Tron juga ada Tron Mixer, entah mereka pakek atau tidak.

Kalo memang niat untuk mendanai seharusnya pakek Jaringan yang lebih Privasi dikit biar gak mudah di lacak.
Si tersangka juga awam di crypto, mau coba-coba malah ketahuan dan lebih mudah untuk tracing.

[TedMosby]

-snip-
apalagi si tersangka cuma pake jaringan tron bukan jaringan Zcash maupun Monero. Gitu gan hehe

LOL, Plot twist banget kog bisa pakek jaringan Tron, apa mereka gak tau soal menjaga Privasi dengan Platform Mixer , atau Jaringan, Zcash dan Monero biar gak mudah di tracing.
Kalo cuman pakek jaringan Tron pada akhirnya ketahuan semua kayak sekarang, Mungkin mereka masih awam atau emang sengaja biar jadi kambing hitam saja.
BTW Di Jaringan Tron juga ada Tron Mixer, entah mereka pakek atau tidak.

Kalo memang niat untuk mendanai seharusnya pakek Jaringan yang lebih Privasi dikit biar gak mudah di lacak.
Si tersangka juga awam di crypto, mau coba-coba malah ketahuan dan lebih mudah untuk tracing.

Kalau maunya stablecoin juga bisa pakai UUSD sih. Stablecoin-nya Utopia P2P. Lebih private dan untraceable juga. Udah banyak yang nerima. CMIIW. Ini bukan saran untuk melakukan kejahatan ya, hanya sharing saja. Dan biar yang berwajib juga mempelajari celah2 yang sudah disebutkan dari awal di thread ini.




Terus saya mau tanya, PPATK ini punya akses ke exchange berarti ya? Atau aksesnya di bank lokal saat mereka mau deposit aja? Bagaimana deteksinya? Maksud saya apa trigger-nya untuk mencurigai suatu transaksi? Ini kan melibatkan off-chain dan on-chain transaction.

Bagaimana dengan exchange yang terlibat? Apakah kena peringatan atau sanksi? Kalau gak salah Binance juga punya kasus2 semacam ini, pendanaan terorisme. CMIIW.
BTW itu gak disebutkan ya exchange mana? Atau saya kelewatan bacanya.

[MArsland]

Terus saya mau tanya, PPATK ini punya akses ke exchange berarti ya? Atau aksesnya di bank lokal saat mereka mau deposit aja? Bagaimana deteksinya? Maksud saya apa trigger-nya untuk mencurigai suatu transaksi? Ini kan melibatkan off-chain dan on-chain transaction.

Bagaimana dengan exchange yang terlibat? Apakah kena peringatan atau sanksi? Kalau gak salah Binance juga punya kasus2 semacam ini, pendanaan terorisme. CMIIW.
BTW itu gak disebutkan ya exchange mana? Atau saya kelewatan bacanya.

Asumsi ane Exchange yang terlibat hanya diwajibkan untuk memenuhi permintaan penegak hukum yaitu dengan kooperatif memberikan data si pelaku. Secara pribadi ane kurang tahu jelas cara kerjannya namun intinya setiap aktivitas keluar masuk uang dari rekening ke exchange lalu dari exchange lokal ke luar (alamat yang dicurigai) pasti sudah dipantau sejak lama. Pihak PPATK memiliki tim khusus untuk menginvestigasinya jadi kira kira geitulah cara mereka mendeteksi adanya indikasi transaksi ke alamat penggalangan dana terorisme yang berbasis di Suriah.

Sekali lagi ini asumsi pribadi, jika terdapat kesalahan mohon dikoreksi.

BTW itu gak disebutkan ya exchange mana?

Sebagaimana tangkapan layar diatas itu sudah memperlihatkan bahwa exchange yang digunakan merupakan exchange lokal tapi tidak disebutkan namanya demi menjaga nama baik dan reputasi exchange yang bersangkutan.

[kawetsriyanto]

Gambar ini maksudnya gimana? $49.000 USDT dikirim ke 5 address? Atau lima kali ngirim ke address yang sama?  

Eniwei bukan mau meragukan, cuman $49.000 USDT untuk mendanai organisasi seperti ISIS rasanya nominalnya terlalu kecil. Walaupun ya tetap uang juga. Selain itu, pikiran awam saya sedikit bingung dari mana bisa klaim kalau itu address milik ISIS. Apalagi kalau kirimnya antar wallet exchange, sulit memastikan usernya. Kecuali memang ada kerjasama antar exchange untuk melihat data usernya. Itupun data user bisa saja dipalsukan (pake pinjam data orang lain).

Oya apa ada beritanya terkait informasi identitas pelakunya?

Alhasil keberhasilan pemerintah ini imbasnya regulasi kripto di Indonesia jadi ketat, dan dapat di lihat sejak 10 Januari 2025 perubahan besar mulai dari pengawasaan Bappebti pindah OJK, KYC, dan transaksi di atas $50K langsung wajib dilaporkan ke pihak Direktorat Pajak. Semua dalam pengawasan ketat dan kemarin kalau gak salah ane juga liat Indonesia rilis stable coin resmi oleh BI. Ane rasa ini juga hubungannya dengan regulasi supaay lebih terkontrol.

Bisa jadi ada hubungannya. Kasus itu sangat mungkin untuk trigger regulasi crypto di Indonesia diperketat. Makanya saat ini di Tokocrypto contohnya, sering ada peninjauan ketika kita deposit Bitcoin atau koin lainnya. Mereka mintak detail data pengirim, tujuan transaksi, bahkan screenshoot. Ini dulunya tidak ada, saat ini sering terjadi. Bisa saja nantinya tiap transaksi minta data lebih detail lagi. Khawatirnya ujung-ujungnya balik lagi ke masalah pajak.

Yang terkejut apakah mereka sebodoh itu,  . Kenapa ga pakai Mixer dalam melakukan transaksi biar badan cyber lebih tertantang buat mencari data dan meruntutkan lalu bisa ketemu orangnya. Kalau lihat bagain ini terlalu sangat sederhana pantesan bisa terdeteksi. LOL.

Ya, makanya kok kayak kurang masuk akal.

[taufik123]

Yang terkejut apakah mereka sebodoh itu,  . Kenapa ga pakai Mixer dalam melakukan transaksi biar badan cyber lebih tertantang buat mencari data dan meruntutkan lalu bisa ketemu orangnya. Kalau lihat bagain ini terlalu sangat sederhana pantesan bisa terdeteksi. LOL.

Ya, makanya kok kayak kurang masuk akal.

Sekelas ISIS sebagai organisasi teroris global masak bisa se teledor ini, apakah mungkin ini di sengaja untuk menjadikan Mereka yang sudah di Brainwash sebagai kambing hitam saja?
Atau ada tujuan lain di balik itu, sehingga pengungkapan transaksi ini menjadi lebih mudah untuk dilakukan.
Karen mereka yang sduah di cuci otak juga gak bakal ngerti bagaimana menyembunyikan transaksi, yang mereka tahu cuman bagaimana ngerakit Bom dan meledak.

[MArsland]

Gambar ini maksudnya gimana? $49.000 USDT dikirim ke 5 address? Atau lima kali ngirim ke address yang sama?  

Eniwei bukan mau meragukan, cuman $49.000 USDT untuk mendanai organisasi seperti ISIS rasanya nominalnya terlalu kecil. Walaupun ya tetap uang juga. Selain itu, pikiran awam saya sedikit bingung dari mana bisa klaim kalau itu address milik ISIS. Apalagi kalau kirimnya antar wallet exchange, sulit memastikan usernya. Kecuali memang ada kerjasama antar exchange untuk melihat data usernya. Itupun data user bisa saja dipalsukan (pake pinjam data orang lain).

Dari artikel resminya ada pernyataan yang perlu tekankan yaitu:
"Salah satu dari mereka terbukti telah mengirimkan 15 transaksi dengan total lebih dari 49.000 USDT dari rekeningnya di bursa Indonesia ke bursa asing.
Tidak satu pun dari para terdakwa dituduh melakukan serangan sendiri. Mereka menduduki mata rantai penting dalam rantai pembiayaan: mengumpulkan, mentransfer, dan setidaknya dalam satu kasus mengkonversi dana menjadi mata uang kripto untuk memindahkan uang ke individu dan jaringan yang terlibat dalam, atau merencanakan, tindakan terorisme".

Berarti tidak hanya sekali cuman kali ini saja mereka tertangkap basah menggunakan crypto USDT Trc20 untuk mentransfernya, kalau soal masuk akal atau tidaknya dan hanya karena jumlah yang dikirim tidak terlalu besar lalu jaringan yang digunakan tentu saja kemungkinan mereka (si tersangka) tidak terlalu/kurangbegitu memahami cara kerja blockchain, mixer atau maupun coin privacy.

[TedMosby]

-snip-

Sebagaimana tangkapan layar diatas itu sudah memperlihatkan bahwa exchange yang digunakan merupakan exchange lokal tapi tidak disebutkan namanya demi menjaga nama baik dan reputasi exchange yang bersangkutan.

Ini tuh hitungannya si Indonesian exchange tersebut sudah gagal menghalau transaksi tersebut atau nggak ya? Soalnya itu kan udah terjadi, tapi mereka mau kooperatif ngebantu pelacakan transaksi tersebut. Gitu kan ya?

Soalnya berkaca pada Binance (ini kebetulan dapat linknya), Binance didenda gede banget. Jadi Binance dianggap gagal mencegah transaksi ilegal terkait terorisme, dll. Bahkan disanksi harus keluar dari pasar AS. Kalau di link itu, harusnya Binance mendeteksi, menghentikan, dan melaporkan transaksi yang mencurigakan atau aktivitas ilegal tersebut.

Sumber:
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1925

[Rashlyowl]

Gimana tanggapan kalian? Apakah regulasi yang semakin ketat ini dianggap positif atau justru memberatkan industri kripto?

Jika dasarnya adalah kasus yang kamu jelaskan, tentu saja regulasi yang semakin ketat dianggap positif oleh kebanyakan orang. Sebagian kecil lainnya akan menganggap tindakan pembuat kebijakan sebagai batasan yang arahnya condong negatif. Saya pribadi yang merasa tidak terdampak tidak ada masalah, karena transaksi yang saya buat juga tidak besar.

[mu_enrico]

Kalau yang ane baca pelaku tsb mengumpulkan dana... Nah ane curiga ini bisa jadi judulnya donasi buat orang susah, korban perang, dsb. Inilah makanya ane males kalau ada donasi ini itu, karena ga jelas nanti malah bisa duit ane dipakai mendanai teloris.

Hati-hati guys seperti komeng ane sebelumnya kalau donasi ini sudah menjadi industri tipu gelap:

Hati-hati berita media Konoha itu kebanyakan fake news kalau untuk urusan Mamarika-Isriwil
Kenapa banyak berita menyesatkan? Karena sudah menjadi industri kebencian untuk:
(1) Untuk clickbait
(2) Untuk donasi abal-abal

Sindikat seperti inilah yang bikin kalau kirim-kirim kripto sudah pakai travel rule, makin ketat, makin tidak bebas. Belum lagi dampak psikologis terkait "membantu orang" yang dananya bisa jadi malah dikirim ke teloris.

[MArsland]

Kalau yang ane baca pelaku tsb mengumpulkan dana... Nah ane curiga ini bisa jadi judulnya donasi buat orang susah, korban perang, dsb. Inilah makanya ane males kalau ada donasi ini itu, karena ga jelas nanti malah bisa duit ane dipakai mendanai teloris.

Hati-hati guys seperti komeng ane sebelumnya kalau donasi ini sudah menjadi industri tipu gelap:

Hati-hati berita media Konoha itu kebanyakan fake news kalau untuk urusan Mamarika-Isriwil
Kenapa banyak berita menyesatkan? Karena sudah menjadi industri kebencian untuk:
(1) Untuk clickbait
(2) Untuk donasi abal-abal

Sindikat seperti inilah yang bikin kalau kirim-kirim kripto sudah pakai travel rule, makin ketat, makin tidak bebas. Belum lagi dampak psikologis terkait "membantu orang" yang dananya bisa jadi malah dikirim ke teloris.

Nah Ini sepemikiran banget om, ane juga curiganya mengarah ke sana sih soal donasi. Orang indo kan tingkat simpatinya tinggi kalau bicara untuk donasi korban perang kayak gitu pasti cepet dapat perhatian. Apalagi masuk nya ke salah satu negara di timur tengah dan para donatur biasanya tidak terlalu teliti kemana dana itu akan diberikan yang penting judulnya membantu sesama.

[joniboini]

Apalagi masuk nya ke salah satu negara di timur tengah dan para donatur biasanya tidak terlalu teliti kemana dana itu akan diberikan yang penting judulnya membantu sesama.

Mungkin karena ane ga aktif di sosmed Indo jadi ga pernah dapet iklan beginian. Tapi apakah mereka pake gambar dkk yang sangat meyakinkan sampe ga ada pikiran buat double check? Waktu ane masih aktif jadi relawan lokal malah lebih sering nemuin donatur yang sering nanya dan konfirmasi ini itu soal distribusi dana dan alokasi program yang dijadikan proposal. Ya mungkin soal tingkat pendidikan dkk jelas mempengaruhi juga sih.

Eniwei, kalau monitoring diperketat untuk transaksi dengan jumlah dana besar sih ane mewajari, baru jadi problem kalau buat individu yang ga punya track record transaksi besar diminta KYC yang ketat banget imo.