Pajak Pedagang Online (Marketplace) Mulai 1 Juli 2026

[mu_enrico]

Sudah siap harga-harga barang online naik? Jangan lupa belanja sebelum kena pajak marketplace -- Itulah perbincangan yang terjadi, namun pada dasarnya potongan ini tidak menambah aturan pajak yang sudah ada, hanya pemungutan dilakukan oleh marketplace.

Berikut aturannya yaitu PPh 22 marketplace:
- Omzet s.d Rp 500 juta: tidak dipungut pajak
- Omzet >Rp 500 juta: 0,5% * harga jual

Misalnya harga jual barang Rp 1 juta, maka yang diterima penjual adalah Rp 995 ribu, sudah dipotong Rp 5 ribu.

Jadi sebelum kebijakan ini, seller masih mungkin untuk tidak membayar pajak, misalnya karena tidak punya NPWP, atau memang tidak melaporkan pajak. Dengan adanya kebijakan ini maka tidak ada satupun yang dapat "lolos." Tentu dana pajak ini bisa memuluskan MBG dan KDMP agar bisa jalan terus

Yang menjadi perhatian ane:
- Omzet yang tidak dipungut pajak ini tidak otomatis karena harus menyampaikan surat ke marketplace. Untuk pedagang kecil yang tidak tau caranya dan tidak mau ribet tentu kemungkinan tetap kena potongan.
- Tidak adil pada pedagang online. Pedagang offline yang lebih sulit diawasi, berpeluang terbebas dari potongan ini. Cocok dengan semboyan "berburu di kebun binatang" yang dulu sempat populer.
- Ada insentif untuk mengalihkan transaksi di luar marketplace, yang tentu tidak aman.

Apa agan-agan ada yang jualan di marketplace? Sudah siap dipotong otomatis?

[LastKiss]

Sudah siap harga-harga barang online naik? Jangan lupa belanja sebelum kena pajak marketplace -- Itulah perbincangan yang terjadi, namun pada dasarnya potongan ini tidak menambah aturan pajak yang sudah ada, hanya pemungutan dilakukan oleh marketplace.

Berikut aturannya yaitu PPh 22 marketplace:
- Omzet s.d Rp 500 juta: tidak dipungut pajak
- Omzet >Rp 500 juta: 0,5% * harga jual

Misalnya harga jual barang Rp 1 juta, maka yang diterima penjual adalah Rp 995 ribu, sudah dipotong Rp 5 ribu.
~snip~

Apakah ini dibebankan ke penjual gan bukan ke pembeli atau nanti si penjual diam-diam membebankan beban itu ke pembeli  ? Kalau memang dibebankan ke penjual malah mengurangi keuntungan yang bisa mereka dapatkan karena yang pernah saya baca potongan dari aplikator pun sudah cukup besar. Tidak heran kemarin sempat ada isu kalau penjual di marketplace mulai membuat websitenya sendiri untuk menjual produk mereka alih-alih menggunakan jasa marketplace yang potongannya makin besar ditambah sekarang ada pajak pula.

[mu_enrico]

Apakah ini dibebankan ke penjual gan bukan ke pembeli atau nanti si penjual diam-diam membebankan beban itu ke pembeli  ? Kalau memang dibebankan ke penjual malah mengurangi keuntungan yang bisa mereka dapatkan karena yang pernah saya baca potongan dari aplikator pun sudah cukup besar. Tidak heran kemarin sempat ada isu kalau penjual di marketplace mulai membuat websitenya sendiri untuk menjual produk mereka alih-alih menggunakan jasa marketplace yang potongannya makin besar ditambah sekarang ada pajak pula.

Tentu pajak itu ujung-ujungnya dibebankan ke kedua belah pihak pada kondisi real-nya di lapangan. Jadi sebagai penjual bisa memilih menahan margin tetap sehingga membebankan ke pembeli, atau mengurangi margin dengan menahan seluruh atau sebagian biaya akibat pajak.

Benar, ane juga melihat penjual mulai mengatur siasat untuk memindahkan konsumen tetap mereka ke platform mereka sendiri, tapi ane pribadi masih enggan karena marketplace memiliki proteksi, sehingga ane lebih memilih untuk membayar premium demi proteksi.

Sebenarnya yang terdampak lebih signifikan adalah penjual yang masih kecil, yang omset belum seberapa. Karena mereka seharusnya tidak kena pajak, tapi tetap kena secara default. Mereka ini bisa saja mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) cuma mungkin terkendala karena tidak tau atau tidak bisa mengajukan SKB.
Keterangan lebih lengkap: Mulai 13 Juli 2026, Tokopedia Buka Pengajuan Pembebasan PPh bagi Penjual

[Chikito]

Apa agan-agan ada yang jualan di marketplace? Sudah siap dipotong otomatis?

Entah kalau jualan di situs (tidak langsung market place) kayak https://selly.io kena pajak juga gak?, soalnya jualan akun game di sana. heheh

btw, olshop2 yg ada di indonesia saat ini tidak seperti dulu dalam "bakar-bakar uang". Mereka saat ini sudah mulai "majakin" penjual dan pembeli sehingga beban sangat terasa di era sekarang. Jadi kalau mulai juli 2026 ditambah "pajak tambahan" tentunya akan tambah sepi dong. Saat ini saja penjualan mulai tergerus karena dampak ekonomi. Masyarakat menengah yang dulunya doyan belanja sudah mulai mengencangkan ikat pinggang karena krisis ekonomi di Indonesia. Kalau Olshop ditambahin pajak, maka roda perekonomian online juga makin menurun.

Pemerintah Indonesia sudah buntu akal dan tidak punya ide untuk mencari duit selain "memaksa rakyatnya sendiri". Dan sialnya kita, WNI seumur hidup di sini

[Ryu_Ar1]

Sepertinya untuk masalah pajak sekarang mulai merembet kemana-mana untuk saat ini terlebih setelah dolar tidak turun-turun dan APBN kita semakin sempit sepertinya sasaran pajak untuk warga negara semakin dibebankan sekarang karena melihat dari beberapa kondisi yang ada sekarang bukan hanya di marketplace bahkan di media sosial beredar bahwa pajak kendaraan pun sekarang mulai didorong dan bahkan kita bisa ditindak ditempat umum seperti SPBU bahkan parikiran ketika kita nunggak pajak, selain itu saat ini sudah mulai sensus untuk menanyakan banyak hal termasuk pendapatan dan pekerjaan (di daerah saya sudah mulai untuk sensus ini).

Jadi sebelum kebijakan ini, seller masih mungkin untuk tidak membayar pajak, misalnya karena tidak punya NPWP, atau memang tidak melaporkan pajak. Dengan adanya kebijakan ini maka tidak ada satupun yang dapat "lolos." Tentu dana pajak ini bisa memuluskan MBG dan KDMP agar bisa jalan terus

Ujungnya kembali lagi kesini padahal sudah banyak korupsi yang terjadi di 2 proyek ini bahkan ketika membahas KDMP saat ini kita bahkan melihat ada kipas angin dengan anggaran 1.8 Triliun(11 juta/unit) serta keuntungan KDMP hanya 78k dalam 6 bulan di Melawai

Heboh Pengadaan Kipas Angin Kopdes Rp1,8 Triliun, Menkop Ferry: Saya Tidak Tahu
Ada Kabar Koperasi Merah Putih di Melawai Cuma Untung Rp 78.000, Menkop Buka Suara

Masih aja dipaksakan padahal program ini ampas isinya ujung-ujungnya pajak yang ditekankan kepada masyarakat.

Apa agan-agan ada yang jualan di marketplace? Sudah siap dipotong otomatis?

Saya tidak tahu untuk yang jualan tetapi untuk affiliate potongannya sudah terjadi, istri saya seorang affiliator dan komisi yang dipotong sekarang jauh lebih besar dibanding sebelumnya dari 6% menjadi 8% meskipun itu terlihat sedikit secara kasat mata tetapi tetap saja kenaikan terjadi bahkan untuk PO sekarang di bebankan potongan biaya lagi sampai 3% kalo gak salah.

[masulum]

Masih aja dipaksakan padahal program ini ampas isinya ujung-ujungnya pajak yang ditekankan kepada masyarakat.

programny agak ampas mas, hanya salah manajemen saja. kalaupun pajak digunakan untuk KDMP saya sendiri tidak masalah, selama yang jaga itu beneran warga setempat, dan menampung hasil bumi warga setempat pula. karena memang sudah otak pejabat yang fokus pada korupsi daripada programnya untuk rakyat. jika mas tahu, ada KDMP yang omzetnya juga besar, hanya saja jarang dapat perhatian. yang diviralkan yang dikorup pastinya. jadi bukan programnya yang harus diserang, namun siapa yang ngejalanin. Tujuan pjak juga gak 100% ke KDMP dan MBG ada banyak program kok. cuma memang 2 ini yang seperti barang najis dimata yang cuma melihat satu sisinya saja. saya sadar ada banyak kontroversi di 2 proyek ini, namun ini adalah program yang sudah diharuskan jalan, jadi mau tidak mau akan tetap jalan, selama prabowo jadi presiden. kalaupun nanti di 2029 ganti presiden, MBG dan KDMP ditutup, maka presiden tersebut harus bertanggung jawab atas pengangguran baru yang selama ini diserap oleh MBG dan KDMP

[Juse14]

Apa agan-agan ada yang jualan di marketplace? Sudah siap dipotong otomatis?

Entah kalau jualan di situs (tidak langsung market place) kayak https://selly.io kena pajak juga gak?, soalnya jualan akun game di sana. heheh

btw, olshop2 yg ada di indonesia saat ini tidak seperti dulu dalam "bakar-bakar uang". Mereka saat ini sudah mulai "majakin" penjual dan pembeli sehingga beban sangat terasa di era sekarang. Jadi kalau mulai juli 2026 ditambah "pajak tambahan" tentunya akan tambah sepi dong. Saat ini saja penjualan mulai tergerus karena dampak ekonomi. Masyarakat menengah yang dulunya doyan belanja sudah mulai mengencangkan ikat pinggang karena krisis ekonomi di Indonesia. Kalau Olshop ditambahin pajak, maka roda perekonomian online juga makin menurun.

Pemerintah Indonesia sudah buntu akal dan tidak punya ide untuk mencari duit selain "memaksa rakyatnya sendiri". Dan sialnya kita, WNI seumur hidup di sini

Kelas menengah menurun dan orang makin sulit menyimpan uang di tengah harga-harga meningkat tapi pendapatan tidak memiliki peningkatan, guncangan ekonomi sekarang terasa berat di banyak sektor, jadi rakyat yang sadar mulai menjaga pengeluarannya.
Pemerintah Indonesia di negara ini penghasilan terbesarnya bkan dari pemanfataan sumber daya alam yang melimpah tapi justru dari pajak yang lebih dari 80%, ini sangat gila karena hampir semua hal sekarang di pajakin.

Ini sudah pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di tambah di palakin juga, logikanya memang kita di suruh bekerja dan hidup pas-pasan, di tambah lagi pengalokasian hasil pajaknya tidak sesuai harapan untuk pertumbuhan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Ini laporan tahun 2025
https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-tumbuh-indonesia-tangguh

[Chikito]

Apa agan-agan ada yang jualan di marketplace? Sudah siap dipotong otomatis?

Entah kalau jualan di situs (tidak langsung market place) kayak https://selly.io kena pajak juga gak?, soalnya jualan akun game di sana. heheh

btw, olshop2 yg ada di indonesia saat ini tidak seperti dulu dalam "bakar-bakar uang". Mereka saat ini sudah mulai "majakin" penjual dan pembeli sehingga beban sangat terasa di era sekarang. Jadi kalau mulai juli 2026 ditambah "pajak tambahan" tentunya akan tambah sepi dong. Saat ini saja penjualan mulai tergerus karena dampak ekonomi. Masyarakat menengah yang dulunya doyan belanja sudah mulai mengencangkan ikat pinggang karena krisis ekonomi di Indonesia. Kalau Olshop ditambahin pajak, maka roda perekonomian online juga makin menurun.

Pemerintah Indonesia sudah buntu akal dan tidak punya ide untuk mencari duit selain "memaksa rakyatnya sendiri". Dan sialnya kita, WNI seumur hidup di sini

Kelas menengah menurun dan orang makin sulit menyimpan uang di tengah harga-harga meningkat tapi pendapatan tidak memiliki peningkatan, guncangan ekonomi sekarang terasa berat di banyak sektor, jadi rakyat yang sadar mulai menjaga pengeluarannya.
Pemerintah Indonesia di negara ini penghasilan terbesarnya bkan dari pemanfataan sumber daya alam yang melimpah tapi justru dari pajak yang lebih dari 80%, ini sangat gila karena hampir semua hal sekarang di pajakin.

Ini sudah pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di tambah di palakin juga, logikanya memang kita di suruh bekerja dan hidup pas-pasan, di tambah lagi pengalokasian hasil pajaknya tidak sesuai harapan untuk pertumbuhan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Ini laporan tahun 2025
https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-tumbuh-indonesia-tangguh

Karena negara kita sangat defisit APBN, hampir 50% anggaran dibuang sia-sia ke MBG dan KMP (yang hanya jadi taik saja). Anggaran untuk pendidikan dipangkas demi MBG. Anak-anak dibuat kenyang dan bodoh supaya manut dan nurut atas kebijakan konyol ini. Karena anggaran MBG dan KMP membengkak (karena dikorupsi buat beli kipas angin seharga 11 juta) [1], maka pemerintah (yg gk ada otaknya itu) mencari sumber penghasilan baru dari pajak yaitu pajak pedagang online.



Bayangkan gimana derasnya angin kipas angin seharga 11 juta. Mungkin buat mindahin gedung KMP di pelosok lalu terbang tertiup angin ke kota. hihihihi dungu bener

[1]. https://realita.co/baca-49691-rp18-triliun-untuk-kipas-angin-kdmp-dpr-pertanyakan-harga-menkop-buka-suara

[Ryu_Ar1]

Masih aja dipaksakan padahal program ini ampas isinya ujung-ujungnya pajak yang ditekankan kepada masyarakat.

programny agak ampas mas, hanya salah manajemen saja. kalaupun pajak digunakan untuk KDMP saya sendiri tidak masalah, selama yang jaga itu beneran warga setempat, dan menampung hasil bumi warga setempat pula. karena memang sudah otak pejabat yang fokus pada korupsi daripada programnya untuk rakyat. jika mas tahu, ada KDMP yang omzetnya juga besar, hanya saja jarang dapat perhatian. yang diviralkan yang dikorup pastinya. jadi bukan programnya yang harus diserang, namun siapa yang ngejalanin. Tujuan pjak juga gak 100% ke KDMP dan MBG ada banyak program kok. cuma memang 2 ini yang seperti barang najis dimata yang cuma melihat satu sisinya saja. saya sadar ada banyak kontroversi di 2 proyek ini,

Oke mungkin saya akan meralat sedikit program nya bagus tetapi karena ketidak siapan dari segala aspek membuat program sebagus ini justru menjadi ampas karena mungkin role model nya sudah sangat bagus dengan melihat negara-negara maju dan besar melakukan beberapa program termasuk makanan di sekolah yang memang berjalan baik tetapi disatu sisi itu terlalu cepat untuk negara kita yang masih carut marut dan berantakan.

Disisi lain KDMP yang berhasil itu hanya segelintir dari sekian banyak KDMP yang gagal dan bagi saya tidak sebanding antara keuntungan dari beberapa KDMP yang berhasil dibanding kerugian dari banyaknya KDMP yang gagal termasuk dengan KDMP melawai yang sudah saya highlight sebelumnya. untuk urusan pajak memang tidak semua dialirkan kesana tetapi kita juga pasti tahu bahwa APBN negara kita itu 70 persen ditopang oleh pajak dan tahun ini MBG dianggarkan di 268 triliun.

namun ini adalah program yang sudah diharuskan jalan, jadi mau tidak mau akan tetap jalan, selama prabowo jadi presiden. kalaupun nanti di 2029 ganti presiden, MBG dan KDMP ditutup, maka presiden tersebut harus bertanggung jawab atas pengangguran baru yang selama ini diserap oleh MBG dan KDMP

Jadi ini juga secara tidak langsung untuk memenuhi 19 juta lapangan pekerjaan dalam janji lain dari wakil presiden kita? Saya tahu bahwa sebagian akan terbantu terutama untuk mereka yang bekerja di KDMP atau di MBG tetapi kita lihat dari sudut pandang lain karena faktanya sebagian besar yang bekerja di dapur-dapur MBG itu memiliki keterikatan satu sama lain karena unsur nepotisme dan privilege kedekatan atau kekeluargaan masih tetap ada. Selain itu untuk urursan program berjalan atau tidaknya tentu ini akan terus dipaksakan sampai akhir karena selain dari elektabilitas yang tetap dipertahankan ini juga menyangkut mereka yang memang memiliki keuntungan pribadi.
Kita bisa melihat 5 yayasan yang memiliki dapur terbanyak untuk SPPG dimana bhayangkari, Muhammadiyah, Yayasan Manunggal Kartika milik TNI AD, YPPSDP milik Kementrian pertahanan dan Yayasan Adi Upaya milik TNI AU. Melihat dari sebaran ini harusnya kita sadar bahwa proyek ini hanyalah sebuah upaya untuk melancarkan keuntungan pribadi dari beberapa intstansi negara dengan dalih makanan bergizi untuk siswa dan lapangan pekerjaan.

https://trends.tribunnews.com/news/121514/5-yayasan-dengan-sppg-terbanyak-versi-mbg-watch-milik-polri-dan-tni-alasan-pakai-vendor-besar

[masulum]

Oke mungkin saya akan meralat sedikit program nya bagus tetapi karena ketidak siapan dari segala aspek membuat program sebagus ini justru menjadi ampas karena mungkin role model nya sudah sangat bagus dengan melihat negara-negara maju dan besar melakukan beberapa program termasuk makanan di sekolah yang memang berjalan baik tetapi disatu sisi itu terlalu cepat untuk negara kita yang masih carut marut dan berantakan.

Disisi lain KDMP yang berhasil itu hanya segelintir dari sekian banyak KDMP yang gagal dan bagi saya tidak sebanding antara keuntungan dari beberapa KDMP yang berhasil dibanding kerugian dari banyaknya KDMP yang gagal termasuk dengan KDMP melawai yang sudah saya highlight sebelumnya. untuk urusan pajak memang tidak semua dialirkan kesana tetapi kita juga pasti tahu bahwa APBN negara kita itu 70 persen ditopang oleh pajak dan tahun ini MBG dianggarkan di 268 triliun.


Jadi ini juga secara tidak langsung untuk memenuhi 19 juta lapangan pekerjaan dalam janji lain dari wakil presiden kita? Saya tahu bahwa sebagian akan terbantu terutama untuk mereka yang bekerja di KDMP atau di MBG tetapi kita lihat dari sudut pandang lain karena faktanya sebagian besar yang bekerja di dapur-dapur MBG itu memiliki keterikatan satu sama lain karena unsur nepotisme dan privilege kedekatan atau kekeluargaan masih tetap ada. Selain itu untuk urursan program berjalan atau tidaknya tentu ini akan terus dipaksakan sampai akhir karena selain dari elektabilitas yang tetap dipertahankan ini juga menyangkut mereka yang memang memiliki keuntungan pribadi.
Kita bisa melihat 5 yayasan yang memiliki dapur terbanyak untuk SPPG dimana bhayangkari, Muhammadiyah, Yayasan Manunggal Kartika milik TNI AD, YPPSDP milik Kementrian pertahanan dan Yayasan Adi Upaya milik TNI AU. Melihat dari sebaran ini harusnya kita sadar bahwa proyek ini hanyalah sebuah upaya untuk melancarkan keuntungan pribadi dari beberapa intstansi negara dengan dalih makanan bergizi untuk siswa dan lapangan pekerjaan.

https://trends.tribunnews.com/news/121514/5-yayasan-dengan-sppg-terbanyak-versi-mbg-watch-milik-polri-dan-tni-alasan-pakai-vendor-besar

sekarang gini mas, dari segelintir yang berhasil ini, apakah mungkin yang lain akan juga sukses jika mendapat perhatian dari warganya? segalanya masih memungkinkan berbeda hasilnya. artinya ada sistem yang perlu diperbaiki dengan begitu banyak kelucuan yang terjadi. disisi lain, kelucuan pembangunan yang kita lihat saat ini, jika masyarakat dan juga pengurusnya saling support pasti jalan dengan baik. tentu warga tak bisa dijadikan alasan, menurut sudut pandang kita, tapi program ini juga hadir untuk warga bukan untuk dikorupsi. ada atau tidak KDMP, warga juga akan bilang "dana desa dikorupsi", semua akan bermuara ke tuduhan korupsi. adanya KDMP akan menjadi tuduhan korupsi nyata, tak ada KDMP akan menjadi tuduhan korupsi senyap. ini semua sama saja.

yayasan pemilik terbesar munglin terasa tidak logis, aku sepakat. satu orang bisa memiliki banyak SPPG untuk MBG ini terasa gak adil, aku juga sepakat. namun di sisi lain, bukankah yayasan-yayasan tersebut memberikan manfaat terhadap warga dalam mendapatkan lapangan kerja? apakah untuk memenuhi ambisi 19jt lapangan kerja? saya gak punya data tentang hal itu, jadi saya tak mau berspekulasi. Andai kata itu benar, tentu ada sisi positif yang harus dilihat. Korupsi tak bisa dibenarkan, tapi kerjaan untuk orang-orang di dalamnya adalah anugerah bagi mereka yang benar-benar direkrut dengan cara yang benar bukan jual beli posisi.

keuntungan pribadi sudah pasti didapat, karena ini terbuka untuk umum dalam membuka SPPG, jika sanggup membangun yayasan, monggi silahkan ikut buka. kan itu bisa dilakukan. ada banyak desa tak tersentuh MBG walaupun masuk kategori terribggal karena belum ada yayasan di sana. kalau diisi oleh bhayangkari dan instansi pemerintah, akhirnya jadi nambah lagi, itu karena ada usaha akselerasi MBG.

sekarang adjusment dilakukan pemerintah untuk MBG, artinya ada masukan yang diterima oleh pemeringah, walaupun dianggap terlambat, setidaknya pemerintah tidak diam untuk berbenah.

terkadang saya mau komen begini juga malas, karena akan dianggap sebagai orang buta oleh sebagian orang. ada juga yang menganggap sebagai badut pemerintah. padahal opini tidak harus selalu menjadi budak pemerintah, karena ada potensi menarik jika ini berjalan dengan benar. harapan saya walaupun sekarang carut marut dengan banyak kelucuannya, suatu saat masyarakat mayoritas merasakan manfaatnya. terlebih jika KDMP membeli hasil tani warga sekitar, dan menjadi distributor pupuk subsidi, ini akan menjadi awal mula yang bagus. akan ada efek jangka panjang yang bisa terwujud, dengan catatan jika dilanjutkan dengan cara diperbaiki. kalau tidak diperbaiki, ini akan tetap menjadi program lucu yang buang2 anggaran, namun jika sudah dirasakan manfaatnya ini akan jauh berbeda. saya bukan perangkat, saya golput, tapi saya gak selalu menertawakan program pemerintah, walaupun terkesan lucu. bahkan saya pernah diangkat jadi sekretaris KDMP, namun saya mundur bukan karena gak suka programnya, namun karena saat itu saya harus kerja diluar kota, daripada KDMP gak jalan mending saya mundur. jadi komen saya ini bukan karena kepentingan, tapi karena ada sedimit optimisme yang menurut saya bagus jika dijalankan dengan benar.

[kawetsriyanto]

Entah kalau jualan di situs (tidak langsung market place) kayak https://selly.io kena pajak juga gak?, soalnya jualan akun game di sana.

Kalau ketauan, kemungkinan bakal kena pajak. Kan pemerintah gak mau rakyatnya kaya. Sudah pernah dibilang Prabowo kalau rakyat Indonesia tidak ingin kaya, hanya perlu cukup makan. 

btw, olshop2 yg ada di indonesia saat ini tidak seperti dulu dalam "bakar-bakar uang". Mereka saat ini sudah mulai "majakin" penjual dan pembeli sehingga beban sangat terasa di era sekarang. Jadi kalau mulai juli 2026 ditambah "pajak tambahan" tentunya akan tambah sepi dong. Saat ini saja penjualan mulai tergerus karena dampak ekonomi. Masyarakat menengah yang dulunya doyan belanja sudah mulai mengencangkan ikat pinggang karena krisis ekonomi di Indonesia. Kalau Olshop ditambahin pajak, maka roda perekonomian online juga makin menurun.

Pemerintah liat peluang pajak di olshop ini. Makanya mereka rumuskan aturannya supaya bisa menjangkau setiap pelaku olshop. Ya, sialnya itu malah bikin runyam pelaku olshop yang harus berhadapan dengan turunnya daya beli, plus dipaksa bayar pajak yang seharusnya tidak perlu. Lama-lama banyak olshop terpaksa tutup kalau dibikin sulit dengan aturan pajak.

Pemerintah Indonesia sudah buntu akal dan tidak punya ide untuk mencari duit selain "memaksa rakyatnya sendiri". Dan sialnya kita, WNI seumur hidup di sini

Bukan buntu akal, tapi telalu gragas.
Katanya suruh pindah negara Om kalau tidak suka dengan pemerintahan sekarang. 

Karena negara kita sangat defisit APBN, hampir 50% anggaran dibuang sia-sia ke MBG dan KMP (yang hanya jadi taik saja). Anggaran untuk pendidikan dipangkas demi MBG. Anak-anak dibuat kenyang dan bodoh supaya manut dan nurut atas kebijakan konyol ini. Karena anggaran MBG dan KMP membengkak (karena dikorupsi buat beli kipas angin seharga 11 juta) [1], maka pemerintah (yg gk ada otaknya itu) mencari sumber penghasilan baru dari pajak yaitu pajak pedagang online.

Katanya defisit anggaran, suruh hemat, pangkas dana sana-sini. Anehnya kelakuan pejabatnya malah tidak menunjukkan kondisi keuangan yang lagi sulit. Contoh kipas angin yang gak penting ini, masa beli 1 unit sampe belasan juta. Kalau memang lagi defisit APBN, harusnya tidak perlu kipas angin. Kalaupun mau beli, kenapa gak beli yang harga normal. Ya mungkin saja defisit APBN cuman akal-akalan pemerintah untuk memperluas subjek pajak.

[Furious 7]

Pemerintah Indonesia sudah buntu akal dan tidak punya ide untuk mencari duit selain "memaksa rakyatnya sendiri". Dan sialnya kita, WNI seumur hidup di sini

Bukan buntu akal, tapi telalu gragas.
Katanya suruh pindah negara Om kalau tidak suka dengan pemerintahan sekarang.  

Lho, jangan salah. Pindah negara juga sekarang kita dikenain pajak wkwkwk. Bukan hanya tentang pedagang online saja untuk bulan juli yang dikenain pajak tetapi juga beberapa yang ditetapkan diataranya adalah pengguna Strava dan yang mau pindah negara atau yang mau naturalisasi ke Indonesia juga dikenain pajak.

Mau jadi WNI, WNA harus bayar Rp.75 juta dan penuhi 8 syarat.
Naik Lima Kali Lipat, Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta
DJP Tambah 7 Platform Digital Jadi Pemungut Pajak, Langganan Strava Kena PPN 11%

Kurang apalagi negara kita, mau lari supaya siap jasmani dan rohani untuk menghadapi pemerintahan yang masih banyak cela di negara kita saja kena pajak Emang definisi gragas itu nyata wkwkwk.
Sepertinya memang untuk saat ini pemerintah kita ingin terus menekankan bahwa ini adalah langkah strategis untuk membuat APBN tetap stabil sehingga mau tidak mau rakyat harus bahu membahu membuat rekening pejabat gendut perekonomian demi kesejahteraan bersama.

[MArsland]

Disisi lain KDMP yang berhasil itu hanya segelintir dari sekian banyak KDMP yang gagal dan bagi saya tidak sebanding antara keuntungan dari beberapa KDMP yang berhasil dibanding kerugian dari banyaknya KDMP yang gagal termasuk dengan KDMP melawai yang sudah saya highlight sebelumnya. untuk urusan pajak memang tidak semua dialirkan kesana tetapi kita juga pasti tahu bahwa APBN negara kita itu 70 persen ditopang oleh pajak dan tahun ini MBG dianggarkan di 268 triliun.

Anggaran MBG dan KMP itu hanya pembuangan uang dari hasil pajak kita dan karena slot dana masih tersedia makanya ada saja ide untuk pengadaan barnag barang random seperti pengadaan kipas, peran kopdes juga sebagai sarana penyaluran bansos dan beras Bulog, tapi di sisi lain mereka juga menerima hasil pertanian. Sudah jelas adanya KMP itu untuk mengontrol sepenuhnya perputaran uang ketimbang petani yang langsung jual ke pengepul.

https://realita.co/baca-49776-kopdes-urusi-banyak-hal-dari-penyaluran-bansos-hingga-beli-hasil-pertanian-

[Chikito]

Karena negara kita sangat defisit APBN, hampir 50% anggaran dibuang sia-sia ke MBG dan KMP (yang hanya jadi taik saja). Anggaran untuk pendidikan dipangkas demi MBG. Anak-anak dibuat kenyang dan bodoh supaya manut dan nurut atas kebijakan konyol ini. Karena anggaran MBG dan KMP membengkak (karena dikorupsi buat beli kipas angin seharga 11 juta) [1], maka pemerintah (yg gk ada otaknya itu) mencari sumber penghasilan baru dari pajak yaitu pajak pedagang online.

Katanya defisit anggaran, suruh hemat, pangkas dana sana-sini. Anehnya kelakuan pejabatnya malah tidak menunjukkan kondisi keuangan yang lagi sulit. Contoh kipas angin yang gak penting ini, masa beli 1 unit sampe belasan juta. Kalau memang lagi defisit APBN, harusnya tidak perlu kipas angin. Kalaupun mau beli, kenapa gak beli yang harga normal. Ya mungkin saja defisit APBN cuman akal-akalan pemerintah untuk memperluas subjek pajak.

Bukannya gak mau harga normal sih, tapi itu harga saya yakin 100% di markup puluhan x lipat untuk dikorupsi. Bukan rahasia umum lagi kalau menaikan harga pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, itu sudah jadi hal yang lumrah. Malah menteri yang duduk di sana itu memang ditugaskan nyari duit guna membantu partai untuk pemilu nanti. Makanya proyek MBG dan KMP itu tetap harus jalan, karena dananya itu gampang banget di korupsi, duit hasil korupsi ada yang dipake pribadi ada yang disetor guna keperluan politik.

Tapi, walau dikorupsi, dana tersebut tetap saja kurang, perlu tambahan lagi dana APBN, karena defisit, maka dicari cara untuk menaikan pajak supaya lebih banyak lagi untuk dikorupsi.

Ya negara kita ini sejak zaman belanda sudah mental korup, maka akan tetap korup seumur hidup.

[mu_enrico]

Apa agan-agan ada yang jualan di marketplace? Sudah siap dipotong otomatis?

Entah kalau jualan di situs (tidak langsung market place) kayak https://selly.io kena pajak juga gak?, soalnya jualan akun game di sana. heheh

Keknya pengawasan tidak sampai di situ, pemerintah cuma targetin ikan besar saja macam toko ijo dan toko oren.

Saya tidak tahu untuk yang jualan tetapi untuk affiliate potongannya sudah terjadi, istri saya seorang affiliator dan komisi yang dipotong sekarang jauh lebih besar dibanding sebelumnya dari 6% menjadi 8% meskipun itu terlihat sedikit secara kasat mata tetapi tetap saja kenaikan terjadi bahkan untuk PO sekarang di bebankan potongan biaya lagi sampai 3% kalo gak salah.

Keknya ini kebijakan bukan pajak tapi untuk naikin opit marketplace. Wajar sih masa bulan madu dengan marketplace udah habis karena masa bakar duit udah habis.

Naik Lima Kali Lipat, Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta

Ga terima MBG & KDMP silahkan pindah ke luar negeri, tapi bayar dulu 5 juta

---

Ini baru awal guys, karena kalau APBN boncos terus ya cari duit via malakin warganya sendiri.
Jadi logikanya: Pengawasan diperketat, potong pajak langsung dari marketplace -> Ternyata duitnya ga cukup -> Naikin pajak.

[red4slash]

Bukannya gak mau harga normal sih, tapi itu harga saya yakin 100% di markup puluhan x lipat untuk dikorupsi. Bukan rahasia umum lagi kalau menaikan harga pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, itu sudah jadi hal yang lumrah. Malah menteri yang duduk di sana itu memang ditugaskan nyari duit guna membantu partai untuk pemilu nanti. Makanya proyek MBG dan KMP itu tetap harus jalan, karena dananya itu gampang banget di korupsi, duit hasil korupsi ada yang dipake pribadi ada yang disetor guna keperluan politik.

Untuk masalah markup pemerintah kita jago nya dan sebenarnya ini bukan hal baru mas karena sebelumnya bahkan kita melihat anggaran fantastis untuk harga kendaraan MBG atau bahkan Kaos kaki sehingga untuk kipas tidak menjadi hal yang aneh meskipun saya menyayangkan hal tersebut karena program seperti ini selalu dijadikan alasan mereka untuk mendapatkan keuntungan lebih. Bahkan ketika kita membahas KDMP yang pelatihan 30k orang untuk calon manajer Kopdes pun itu membutuhkan Rp.45jt/orang saya rasa ini hasil markup.

Anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin mengklaim biaya yang dikeluarkan untuk calon manajer itu mencapai sekitar Rp45 juta per orang.

Program dipaksakan jalan tidak peduli APBN boncos pada akhirnya ini akan kembali kepada pembebanan masyarakat dalam hal pajak. Tetapi pemerintah kita masih tetap dengan argumen bahwa ini akan membuat langkah yang baik untuk pengurangan pengangguran yang ada di Indonesia kita.