MK: Tidak Menemukan Bukti Gibran Memiliki Ijazah SLTA atau Sederajat

[justrohman]

Jadi udah semakin kuat ini desakan untuk DPR mengajukan hak angket -> pelengseran wapres. MK sudah berkata tidak menemukan bukti apapun terkait dokumen yang setara ijazah SMA, MA juga mengatakan suket batal demi hukum. Ini sudah jelas kalau Gibran tidak memiliki dokumen tersebut.


Kalau semua ada ya berarti tidak ada masalah.

Jika memang ada persoalan hukum terkait pemenuhan syarat pendidikan, tentu harus ada mekanisme konstitusional yang jelas untuk menanganinya. Namun, memprediksi Gibran akan dilengserkan atau digantikan partai tertentu masih merupakan spekulasi politik, bukan kesimpulan hukum yang sudah pasti.

Pada akhirnya, yang paling penting adalah keterbukaan dokumen, kepastian hukum, dan penerapan aturan yang sama kepada semua pejabat publik, tanpa memandang afiliasi politik mereka.

[kawetsriyanto]

Jadi udah semakin kuat ini desakan untuk DPR mengajukan hak angket -> pelengseran wapres. MK sudah berkata tidak menemukan bukti apapun terkait dokumen yang setara ijazah SMA, MA juga mengatakan suket batal demi hukum. Ini sudah jelas kalau Gibran tidak memiliki dokumen tersebut.

MK -> Tidak menemukan dokumen setara ijazah SMA
MA -> Suket bodong -> Bodong karena tidak didasari dengan dokumen setara ijazah SMA
Jadi keduanya sama sebetulnya.

MK dan MA sudah senada putusannya. Memang tidak ditemukan adanya ijazah SMA. Yang dicarikan ijazahnya, bukan bukti sekolahnya. Kalau cuman bukti absensi atau daftar hadir, itu sangat jauh dengan yang diminta "ijazah". Sebenarnya DPR sudah bisa dengan mudah memutuskan untuk melengserkan Gibran karena sudah jelas barang buktinya, masalahnya mereka yang duduk di kursi DPR, apakah punya nyali? Mereka itu sudah pasti banyak terikat kontrak politik sana-sini, banyak juga kemungkinan kasus terselubungnya. Makanya jadinya berat untuk memutuskan hal yang sebenarnya sudah pasti karena bapaknya Gibran mungkin pegang kartu mereka masing-masing.

Ini sebetulnya sudah jelas kalau mengikuti kasusnya dari dulu, yang diminta adalah:

1. Keterangan lulus Foundation Studies UTS Insearch
2. Keterangan lulus Diploma UTS Insearch
3. Transkrip nilai MDIS
Kalau semua ada ya berarti tidak ada masalah.

Nampaknya dokumen ini tidak ada
Ini kalau ada taruhannya di polymarket, lebih banyak orang yang akan betting Gibran lengser.

Sudah pasti, Om. Tinggal disepak saja sudah bisa gol itu harusnya. Cuman kita sama-sama tau, di negara kita ini tidak semudah itu melengserkan mereka yang punya power. Coba dipikir-pikir, bahkan sampai sekarang pun belum ada tanggapan terkait kepastian rencana DPR untuk kasus Gibran ini. Padahal sudah jelas mereka yang menjadi penentunya.

[justrohman]

di negara kita ini tidak semudah itu melengserkan mereka yang punya power.

Jadi saya pengen tau gan, emang mas Gibran itu sebenarnya yang punya powernya siapa sih? Mas Wowo kan udah lengser, antek anteknya pun sudah gak kelihatan, ada jasa apa gitu ya, sehingga susah banget tuh Mas Bowo untuk mengambil keputusan.

[Chikito]

Jadi saya pengen tau gan, emang mas Gibran itu sebenarnya yang punya powernya siapa sih? Mas Wowo kan udah lengser, antek anteknya pun sudah gak kelihatan, ada jasa apa gitu ya, sehingga susah banget tuh Mas Bowo untuk mengambil keputusan.

Maksud dari susah ambil keputusan yang mana nih? Apa Prabowo memang sulit untuk menurunkan Gibran dari kursi wapres padahal sudah diputuskan MK, dan sekarang MA?

Kalau konteksnya gitu ya pasti sulit, bro, di samping hukum dan aturan yang tidak bisa begitu saja memecat Gibran, di satu sisi mereka ini sepaket, jadi kalau Gibran diturunkan, apa mungkin si Prabowo tidak berdampak?

Di sisi lain, Prabowo ini tipe orang yang tidak lupa balas budi, Jasa besar Jokowi dalam memainkan peran dia untuk mengangkat Mr. President seperti sekarang ini cukup besar. Prabowo pasti akan menjadi pelindung utama, walau kalau kita lihat kejadian sekarang ini (ijazah jokowi dan gibran) pasti peran prabowo dalam kasus ini juga ada, soalnya kalau prabowo mau sih udah dari dulu kasus ini ditutup, tapi karena politik, maka prabowo harus membiarkan ini terus terjadi untuk digunakan sebagai "sandera" sehingga Gibran tidak bablas, tidak jadi 2 matahari kayak JK di zaman SBY dulu.

[Gaza13]

Jadi udah semakin kuat ini desakan untuk DPR mengajukan hak angket -> pelengseran wapres. MK sudah berkata tidak menemukan bukti apapun terkait dokumen yang setara ijazah SMA, MA juga mengatakan suket batal demi hukum. Ini sudah jelas kalau Gibran tidak memiliki dokumen tersebut.

MK -> Tidak menemukan dokumen setara ijazah SMA
MA -> Suket bodong -> Bodong karena tidak didasari dengan dokumen setara ijazah SMA
Jadi keduanya sama sebetulnya.

MK dan MA sudah senada putusannya. Memang tidak ditemukan adanya ijazah SMA. Yang dicarikan ijazahnya, bukan bukti sekolahnya. Kalau cuman bukti absensi atau daftar hadir, itu sangat jauh dengan yang diminta "ijazah". Sebenarnya DPR sudah bisa dengan mudah memutuskan untuk melengserkan Gibran karena sudah jelas barang buktinya, masalahnya mereka yang duduk di kursi DPR, apakah punya nyali? Mereka itu sudah pasti banyak terikat kontrak politik sana-sini, banyak juga kemungkinan kasus terselubungnya. Makanya jadinya berat untuk memutuskan hal yang sebenarnya sudah pasti karena bapaknya Gibran mungkin pegang kartu mereka masing-masing.

Saya tidak yakin Dpr dapat menggulingkan nya, meskipun Mk sudah mengumumkannya. Pertanyaan dasar saya, Kenapa hanya gibran yang di permasalahkan persoalan ijazah ini mas, Bagaimana dengan ijazahnya Prabowo itu sendiri dari Sd sampai SMA nya pun wowo tidak pernah mengenyam pendidikan di negara nya sendiri, baru di tahun 1970-1974 wowo pulang kampung mengenyam Akademi Militer nya. Apakah ini tidak melanggar juga? Kenapa roy dan tim lainnya tidak berani menyerang wowo padahal permasalahannya sama persis. Dan sudah tiga kali juga prabowo mencalonkan dirinya nyapres  di tahun  2009 (Mega-Wowo), 2014 ( Wowo,Hatta Rajasa), 2019 (Wowo, Sandiaga Uno) di tahun-tahun ini juga tidak ada yang heboh dengan permasalahan ijazah dari prabowo, dalam hal ini memang negara menyediakan format bagi warga negaranya untuk menyetarakan Ijazah dari luar negeri ke Indonesia.

[mu_enrico]

Bagaimana dengan ijazahnya Prabowo itu sendiri dari Sd sampai SMA nya pun wowo tidak pernah mengenyam pendidikan di negara nya sendiri, baru di tahun 1970-1974 wowo pulang kampung mengenyam Akademi Militer nya. Apakah ini tidak melanggar juga?

Kasusnya berbeda jauh IMO. Yang dipermasalahkan bukan sekolah luar negeri-nya, tapi lulus dan ada bukti kelulusannya tidak.

Pertama, Prabowo itu anak dari Soemitro Djojohadikoesoemo yang merupakan Ekonom kondang legendaris, yang diakui internasional. Umumnya kalau ortunya dari kalangan intelektual, anaknya disekolahin yang bener pula. Bukan jaminan dan bukti kuat, namun paling tidak sudah ada indikasi keluarga terpelajar.

Kedua, menurut biografi, dia lulusnya jelas di sekolah apa, kemudian mendaftar di Akmil. Kalau arsipnya di Akmil masih ada (dan harusnya masih ada), tentu ini mudah sekali ditelusuri. Sekolah SMA pun katanya The American School in London (ASL) yang merupakan sekolah bergengsi yang sekarang masih ada. Bukan jaminan dan bukti kuat, namun paling tidak kronologis ceritanya nyambung. SD - SMP - SMA - Akmil. Sedangkan FUFUFAFA riwayatnya tidak jelas, tidak masuk akal, arsip SMA+ ada di luar negeri jadi sulit mau menelusuri, sekolahnya pun bukan yang top.

Ketiga, terlihat dari kapabilitas intelektual sewaktu muda jauh dibanding FUFUFAFA, pernah jadi anggota pasukan elit khusus pada masanya. Bahasa Inggris pun cas-cis-cus terutama ketika muda, mengindikasikan memang sekolah di luar sana. Hal-hal ini hanya mendukung asumsi kalau Prabowo beneran lulus SMA & punya ijazah.

Ketiga hal diatas masih spekulatif, bukan bukti kuat, namun membuat orang tidak ragu dan malas mempertanyakan. Tapi tidak masalah kalau isu ini kemudian jadi rame dan Prabowo dituntut menunjukkan ijazah SMA-nya, biar adil, sama-sama nunjukin ijazah lalu diteliti forensik.

[Chikito]

Ketiga, terlihat dari kapabilitas intelektual sewaktu muda jauh dibanding FUFUFAFA, pernah jadi anggota pasukan elit khusus pada masanya. Bahasa Inggris pun cas-cis-cus terutama ketika muda, mengindikasikan memang sekolah di luar sana. Hal-hal ini hanya mendukung asumsi kalau Prabowo beneran lulus SMA & punya ijazah.

Yups, tentunya hal ini juga jadi pertimbangan untuk membandingkan seseorang. Kalau kita lihat Prabowo sudah jelas tingkat keilmuan, dan intelektualnya sehingga kalau dibandingkan sangat tidak sepadan, apa lagi sampe ngulik ijazah SMA (yang notabene lulus AKMIL- setara S-1). Dan, Saya juga bingung ketika Fufufafa ini membandingkan juga dengan sosok Bj Habibie [1], dimana katanya tidak punya ijazah SMA juga, padahal itu gelar insinyur dari jerman telah diakui dunia, malah yang terbaik di kelasnya, dari segi otak juga jauh banget, lisensi pesawat terbangnya masih kepake sampe sekarang.

Dibandingkan sama Susi saja jauh banget tuh fufufafa walau eks menteri kelautan dan perikanan tersebut cuma tamat SMP.



[1]. https://fajar.co.id/2026/10/11/samakan-dengan-gibran-politisi-psi-sebut-bj-habibie-tidak-punya-ijazah/

Artinya wajar kalau kita ragu dia punya ijazah SMA, soalnya cara dia berpikir saja tidak menunjukan dia tamat SMA. Apa lagi dia anak presiden (yg awalnya hanya mau jadi pengusaha) gak mau jadi pejabat, tapi kebablasan.

[Ryu_Ar1]

Sejak awal putusan terhadap beliau yang mencalonkanpun sedikit dipaksakan dan untuk hasil akhir nantinya apakah akan ada pergantian wakil atau tidak saya justru ragu karena kemungkinan dia akan tetap bertahan di posisinya kecuali ada beberapa hal yang mungkin sedikit menyenggol seperti drama antara polri dan rezim yang menjabat sekarang mungkin ini bisa  menjadi pembeda dari segi hasil. Selain itu kata deal-dealan yang dikatakan oleh jcojci juga bisa menjadi putusan nantinya karena untuk sekarang kita semakin tahu bahwa politik di negara kita ini sudah semakin hancur.

Disisi lain dengan kasus ini ramai sebenarnya menunjukan bahwa negara kita sudah sangat bobrok karena harusnya KPU kroscek dulu dong kalo memang kerjanya benar kecuali ......
Ini juga menjadi sebuah paradigma yang aneh untuk sebuah pekerjaan karena syarat bekerja untuk masyarakat selalu mengutamakan ijazah sebagai syarat tetapi untuk para pejabat yang tugasnya mewakili rakyat bahkan tamatan SMP pun jadi hehe

[Chikito]

Ini juga menjadi sebuah paradigma yang aneh untuk sebuah pekerjaan karena syarat bekerja untuk masyarakat selalu mengutamakan ijazah sebagai syarat tetapi untuk para pejabat yang tugasnya mewakili rakyat bahkan tamatan SMP pun jadi hehe

Ya, kalau untuk rakyat, syarat pendidikan kalau mau kerja harus S1 dengan IPK minimal 3.5, badan sehat, IQ harus tinggi, bisa multitasking, padahal pekerjaannya adalah kasir minimarket dengan gaji belum tentu UMR. Tapi kalau untuk jadi presiden, anggota DPR, dan menteri, syarat ijazah cuma minimal (SMA), bahkan untuk menteri, tidak ada syarat Ijazah (karena Susi dulu cuma tamatan SMP). Ijazah untuk anggota DPR pun kebanyakan palsu, beli ijazah di pasar pramuka, atau nyuap universitasnya, atau malah tidak tamat SMA (kayak Gibran). Aneh bener, pantas rakyat berontak, karena tidak adil, untuk jadi ASN pun sudah susah untuk kerjaan tamat SMA, rata-rata S1.

[Ryu_Ar1]

Ini juga menjadi sebuah paradigma yang aneh untuk sebuah pekerjaan karena syarat bekerja untuk masyarakat selalu mengutamakan ijazah sebagai syarat tetapi untuk para pejabat yang tugasnya mewakili rakyat bahkan tamatan SMP pun jadi hehe

Ya, kalau untuk rakyat, syarat pendidikan kalau mau kerja harus S1 dengan IPK minimal 3.5, badan sehat, IQ harus tinggi, bisa multitasking, padahal pekerjaannya adalah kasir minimarket dengan gaji belum tentu UMR. Tapi kalau untuk jadi presiden, anggota DPR, dan menteri, syarat ijazah cuma minimal (SMA), bahkan untuk menteri, tidak ada syarat Ijazah (karena Susi dulu cuma tamatan SMP). Ijazah untuk anggota DPR pun kebanyakan palsu, beli ijazah di pasar pramuka, atau nyuap universitasnya, atau malah tidak tamat SMA (kayak Gibran). Aneh bener, pantas rakyat berontak, karena tidak adil, untuk jadi ASN pun sudah susah untuk kerjaan tamat SMA, rata-rata S1.

Ini juga menjadi pengalaman pribadi saya mas karena di waktu remaja dulu saya pernah ditolak kerja hanya karena ukuran untuk menjadi seorang kasir itu harus di 170cm sedangkan saya sedikit bantet, Padahal untuk ijazah saya aman dan ini menjadi timpang ketika pekerja biasa yang dituntut spek dewa tetapi untuk ukuran pejabat yang mengurusi negara SMA pun bisa bahkan untuk bu susi itu SMP seperti mas nya katakan dan faktanya kita saat ini faktanya saat ini memang ada 60 lebih anggota DPR RI yang memang memiliki ijazah SMA sebagai lulusan akhir pendidikan mereka.
Ngomongin masalah ijazah pak wakil ini beberapa waktu lalu bapak nya juga ramai di sidang masalah yang sama yaitu ijazah ( Saya ingin bahas di utas satu lagi ) Bapak sama anak ko kasusnya sama ya di ijazah heran wkwkkw.

[Chikito]

Ini juga menjadi pengalaman pribadi saya mas karena di waktu remaja dulu saya pernah ditolak kerja hanya karena ukuran untuk menjadi seorang kasir itu harus di 170cm sedangkan saya sedikit bantet, Padahal untuk ijazah saya aman dan ini menjadi timpang ketika pekerja biasa yang dituntut spek dewa tetapi untuk ukuran pejabat yang mengurusi negara SMA pun bisa bahkan untuk bu susi itu SMP seperti mas nya katakan dan faktanya kita saat ini faktanya saat ini memang ada 60 lebih anggota DPR RI yang memang memiliki ijazah SMA sebagai lulusan akhir pendidikan mereka.
Ngomongin masalah ijazah pak wakil ini beberapa waktu lalu bapak nya juga ramai di sidang masalah yang sama yaitu ijazah ( Saya ingin bahas di utas satu lagi ) Bapak sama anak ko kasusnya sama ya di ijazah heran wkwkkw.

Kalau saya baca-baca, bagaimana sebanyak 60 orang lebih anggota DPR berijazah cuma SMA, dan kemampuan otak mereka untuk berpikir bikin UU jadi gundah gulana juga akhirnya Undang-undang yang ada saat ini cukup nyeleneh, ya karena yg bikin cuma tamatan SMA. Sedangkan rakyat, karena Sarjana dan sulit dapat kerja, akhirnya kerja serabutan, kemampuan otak mereka tidak dipakai karena sulitnya cari kerja. Ya tapi begitulah, namanya politik, semua bisa diatur, sehingga kalau pun tidak sekolah sama sekali mungkin bisa jadi pejabat di Indonesia.

Soal keluarga Jokowi yang bermasalah, saya kira karena mereka ini tidak punya partai, beda kalau dulu masih di PDIP (dimana partai besar) sehingga kalau diganggu akan dihadang PDIP. Kalau sekarang, cuma PSI, itu pun parta kecil non parlemen, sehingga mereka akan dihantam di segala penjuru. Kalau beking cuma oligarki dan mantan2 pejabat mah gak bakal mempan, pasti akan selalu diganggu.

Dan, sekarang, kalau mau aman ya keluar 100% dari politik. Deal-dealannya begitu, kalau keluar dari politik mungkin Prabowo akan melindungi mereka, dan tidak mengacak-acak lagi pemerintahan yang berjalan.