Perkembangan Perdagangan Bitcoin/Cryptocurrency sebagai aset komoditas

[Husna QA]

Beberapa waktu lalu dapat email dari Tokocrypto berupa informasi bahwa saat ini exchange tersebut sudah berkolaborasi dengan Indonesia Clearing House (ICH), salah satu lembaga kliring resmi untuk pelaporan dan pendaftaran aset kripto yang diperdagangkan ataupun disimpan oleh pedagang aset kripto.

Sementara itu untuk exchange lain semisal Indodax, saya lihat sudah lebih dulu menggandeng PT. Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dalam menerapkan kliring transaksi aset Kripto.

Tentunya ini diharapkan bisa lebih memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi user dalam bertransaksi aset kripto di exchange yang sudah resmi terdaftar di Bappebti tersebut.

Referensi lainnya:
- Biar Investor Aset Kripto Makin Percaya, Tokocrypto Gandeng Lembaga Kliring ICH
- Tokocrypto Gandeng Lembaga Kliring ICH Demi Transaksi yang Lebih Aman
- Indodax Gandeng KBI Terapkan Kliring Transaksi Aset Kripto

[joniboini]

Itu berarti user bisa minta laporan arus keuangan dari exchange kah, misalnya kayak balance atau aset di cold wallet dst? Atau datanya cuma tersedia buat pemerintah dan pihak ketiga aja? Kalau bisa dibuat publik bakal lebih mantap itu.

[BITCOIN4X]

Itu berarti user bisa minta laporan arus keuangan dari exchange kah, misalnya kayak balance atau aset di cold wallet dst? Atau datanya cuma tersedia buat pemerintah dan pihak ketiga aja? Kalau bisa dibuat publik bakal lebih mantap itu.

Karena sifatnya itu sebagai pelaporan maka menurut ane itu tidak tersedia untuk publik dan bisa jadi itu hanya untuk pemerintah dan pihak terkait lainnya. Ane mungkin akan berpikir pemerintah dan pihak terkait lainnya akan mengumumkan secara umum arus kas tersebut pada publik sebagai upaya mereka untuk menjaga kepercayaan pengguna pada suatu platform yang telah melakukan kerjasama dengan mereka. Sementara itu, ane tidak ingin berspekulasi lebih banyak karena bisa jadi tidak relavan dengan situasi yang ada.

[Husna QA]

Itu berarti user bisa minta laporan arus keuangan dari exchange kah,  -snip-

Karena sifatnya itu sebagai pelaporan maka menurut ane itu tidak tersedia untuk publik dan bisa jadi itu hanya untuk pemerintah dan pihak terkait lainnya. -snip-

Saya belum tahu persis apakah nantinya user bisa meminta laporan semisal di atas dan juga datanya bisa diakses publik atau tidak.
Kemarin saya coba menanyakan ini langsung ke pihak Tokocrypto melalui email dan juga twitter-nya, namun belum mendapat jawaban, mungkin nanti kalau sudah ada respon saya update infonya.

[kawetsriyanto]

Itu berarti user bisa minta laporan arus keuangan dari exchange kah, misalnya kayak balance atau aset di cold wallet dst?

Kalau masalah "arus keuangan", kemungkinan yang tau hanya pihak-pihak seperti ICH dan pihak pemerintah saja. Adanya pihak pemerintah dan ICH disini bisa dibilang sudah mewakili user Tokocryto. Walaupun bisa saja dipublish ke publik, namun saya yakin pihak Tokocrypto tidak akan mengumumkan detailnya ke publik dengan alasan keamanan. Ya sekalipun ada announcement nya, paling berupa info umum saja.

BTW itu balance nya Tokocrypto yang agan maksud? Langsung tanya ke Pak Kai aja, gan. Ada tele dan twitternya, biasanya langsung direspon. Kalau tanya ke grup telegram mereka, admin lain mungkin gak paham dan gak berani karena itu menyangkut hal vital Tokocrypto.

Kemarin saya coba menanyakan ini langsung ke pihak Tokocrypto melalui email dan juga twitter-nya, namun belum mendapat jawaban

Tanya ke CEO nya aja langsung, Om.

Oya, kemaren hari libur ya? Kemungkinan mereka libur, karena biasanya ditanggapi di hari kerja dan jam kerja. Diluar itu biasanya slow respon karena staff nya yang stand by mungkin terbatas.

[Husna QA]

Kalau tanya ke grup telegram mereka, admin lain mungkin gak paham dan gak berani karena itu menyangkut hal vital Tokocrypto.

Tadi siang baru dapat balasan via emailnya Tokocrypto (yang DM via twitter belum ada feedback sama sekali). Sebagaimana prediksi om, saya pun belum mendapat kepastian jawaban atas pertanyaan di atas, dengan alasan belum tersedianya 'fitur-fitur pendukung'. (?)


Untuk 'laporan transaksi' terkait kolaborasi exchange dengan lembaga kliring nampaknya memang masih terbatas diketahuinya oleh pihak-pihak tertentu saja; Hal ini secara umum dapat dilihat juga pada Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 pasal 16 ayat 5.

Pedagang Fisik Aset Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka menyampaikan laporan transaksi setiap akhir hari perdagangan kepada Bursa Berjangka dalam rangka referensi harga dan pengawasan pasar.

[Luzin]

Pedagang Fisik Aset Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka menyampaikan laporan transaksi setiap akhir hari perdagangan kepada Bursa Berjangka dalam rangka referensi harga dan pengawasan pasar.

Saya agak sedikit bingung apakah pelaporan transaksi ini hanya untuk transaksi yang langsung misal di indodax (tidak lewat seperi exchanger macam kalau disini @AaZaki). Jadi kalau boleh saya simpulkan logikannya sebenarnya orang orang Bappeti sudah tahu/ memiliki daftar nama para pelaku crypto ya om? Jadi misal nanti kemungkinan akan terjadi pengambilan pajak cryto mereka bisa berdasar data ini.

[Husna QA]

Saya agak sedikit bingung apakah pelaporan transaksi ini hanya untuk transaksi yang langsung misal di indodax (tidak lewat seperi exchanger macam kalau disini @AaZaki). Jadi kalau boleh saya simpulkan logikannya sebenarnya orang orang Bappeti sudah tahu/ memiliki daftar nama para pelaku crypto ya om? Jadi misal nanti kemungkinan akan terjadi pengambilan pajak cryto mereka bisa berdasar data ini.

Saya tidak tahu persis apakah exchanger semisal @AaZaki termasuk ke pedagang fisik aset kripto yang harus menyampaikan laporan setiap akhir hari tersebut atau bukan.

Kalau menurut opini saya sih partner-partner yang berada dibawah exchange semisal Indodax tidak sampai harus melaporkan transaksi seperti ini kepada Bursa Berjangka, jadi jatuhnya sudah diwakilkan ke Indodax-nya itu sendiri.

Kemudian perihal apakah Bappebti sudah memiliki daftar nama pelaku crypto tidaknya, bisa dipelajari antara lain pada contoh kebijakan privasi salah satu exchange berikut ini: https://indodax.com/privacy-policy/

4. Pengungkapan Data Pribadi Member/Verified Member

INDODAX mejamin tidak ada penjualan, pembocoran, pengalihan, distribusi atau meminjamkan data pribadi Member/Verified Member kepada pihak lain, tanpa seizin dari Member/Verified Member, kecuali ketika dalam hal-hal atau kejadian berikut:
-snip-
     6. INDODAX mengungkapkan data Member/Verified Member untuk upaya dalam mematuhi dan memenuhi kewajiban hukum dan/atau adanya permintaan yang sah dari Lembaga dan Aparat Penegak Hukum Sejenis.

[abhiseshakana]

Saya agak sedikit bingung apakah pelaporan transaksi ini hanya untuk transaksi yang langsung misal di indodax (tidak lewat seperi exchanger macam kalau disini @AaZaki). Jadi kalau boleh saya simpulkan logikannya sebenarnya orang orang Bappeti sudah tahu/ memiliki daftar nama para pelaku crypto ya om? Jadi misal nanti kemungkinan akan terjadi pengambilan pajak cryto mereka bisa berdasar data ini.

Sudah pasti pihak Bappebti akan tahu mengenai data dari pelanggan aset kripto (trader), soalnya Bappebti memiliki akses membaca (read-only) terhadap seluruh sistem yang dipergunakan oleh Pedagang fisik aset kripto (exchanger).

Saya tidak tahu persis apakah exchanger semisal @AaZaki termasuk ke pedagang fisik aset kripto yang harus menyampaikan laporan setiap akhir hari tersebut atau bukan.

Yang diakui oleh Bappebti adalah Pedagang fisik aset kripto yang telah terdaftar, jadi diluar itu mungkin akan dianggap sebagai pelanggan aset Kripto (seperti trader pada umumnya)

Kalau menurut opini saya sih partner-partner yang berada dibawah exchange semisal Indodax tidak sampai harus melaporkan transaksi seperti ini kepada Bursa Berjangka, jadi jatuhnya sudah diwakilkan ke Indodax-nya itu sendiri.

Mungkin istilah partner ini nantinya hanya akan jadi pemanis/cover saja (atau bagaimana mereka mengatur sistemnya untuk menjadi makelar), sedangkan saat masuk (bertransaksi) mereka tetap akan dianggap sebagai pelanggan aset kripto, karena dalam peraturan Bappebti tidak pernah disebutkan nama selain pelanggan aset kripto dibawah Pedagang Aset Kripto.

Selain itu untuk untuk bisa menjadi Pelanggan Aset Kripto hanya terbatas untuk perorangan (badan usaha tidak diperkenankan), hal ini telah dituangkan dalam Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 Pasal 24 Ayat 8.

[Luzin]

Sudah pasti pihak Bappebti akan tahu mengenai data dari pelanggan aset kripto (trader), soalnya Bappebti memiliki akses membaca (read-only) terhadap seluruh sistem yang dipergunakan oleh Pedagang fisik aset kripto (exchanger).

Saya baru paham, saya pikir akun kita misal di indodax itu akan aman, maksudnya pihak indodax akan merahasiakan data kita. Jadi selama ini kegiatan user indodax sudah terekam perorangan. Siap siap jika benar regulasi pajak crypto diresmikan  

[joniboini]

-snip-

Ane rasa ini udah jadi asumsi gan kalau agan pake centralized services. Meskipun kaga ada Bappebti, tetap aja data agan ada di Indodax, dan siapa tahu siapa aja yang punya akses ke situ. Masih agak "mending" kalau yang make pemerintah doang, kalau dijual ke mana" atau kena hack ya berabe. Ane rasa juga tidak perlu terlalu paranoid mengenai pajak, toh bebannya ga sebesar negara lain. Ane rasa itu bentuk kompromi yang masuk akal kalau ingin industri kripto bisa secara legal ada di Indo.

Ane lebih khawatir kalau data user itu kepake buat hal" lain kayak surveillance misalnya, atau scam/phising yang ada potensi bikin aset hilang semuanya, ga sekedar 0.05% aja. Jaminan dari jasa publik itu hanya pemanis aja, karena udah pasti sulit buat verifikasi.

[Husna QA]

Saya baru paham, saya pikir akun kita misal di indodax itu akan aman, maksudnya pihak indodax akan merahasiakan data kita. Jadi selama ini kegiatan user indodax sudah terekam perorangan. Siap siap jika benar regulasi pajak crypto diresmikan  :)

Di kebijakan privasi yang diterapkan Indodax, itu mereka sudah memberikan jaminan tentang kerahasiaan data membernya, dikecualikan untuk beberapa poin sebagaimana yang tertera di https://indodax.com/privacy-policy/ . Jadi sekalipun data member di share ke Bappebti dalam rangka mematuhi kewajiban hukum* tentunya mereka juga sudah memiliki standar keamanan agar data tidak sampai bocor ke pihak lain yang tidak memiliki kewenangan akan data tersebut.

*) Ini juga saya kira tidak lepas dari keharusan mematuhi peraturan KYC sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

[Ljunior]

Tenang kang, Indodax menjaga kerahasiaan data membernya
:
:
:
:

Karena security govt kita terlalu kuat sehingga data pribadi 294 Juta KTP telah bocor dan dijual-belikan.
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210520202313-37-247172/data-ktp-nomor-hp-279-juta-warga-ri-bocor-kominfo-buka-suara mungkin dari sekian banyak data itu ada kita didalamnya.

Ironis pemerintah kita selalu bicara Teknologi Digital 4.0 kenyataan dari dulu masalah Database juga Kacau, salahsatu database kependudukan yang dipegang oleh Disdukcapil.Ada orang yang kerja di Disdukcapil didaerah manapun yang mau bantah statment saya?

belum lagi sekarang yang lagi rame penerimaan siswa baru dan PPDB  Web PPDB aja Refresh page harus Logout dulu padahal pake NPM masa JS tidak automatis refresh  dari segi client dan apapun backend yang dipake harus bisa ngikuti autmatis update data.

Ada Dev/operator PPDB yang mau bantah statment saya?
 

[Husna QA]

Tenang kang, Indodax menjaga kerahasiaan data membernya
:
:
:
:

Karena security govt kita terlalu kuat sehingga data pribadi 294 Juta KTP telah bocor dan dijual-belikan. -snip-

Ya om, saya sudah mendengar juga berita tentang kebocoran data KTP dari warga RI tersebut yang diduga berasal dari data BPJS Kesehatan, terlepas dari bagaimana cara pemerintah dalam kasus tersebut pihak BPJS Kesehatan mengamankan data-data usernya (jika memang benar dari sana sumber kebocorannya).

Terkait Pedagang Aset kripto, saya melihat adanya keharusan bagi mereka memenuhi persyaratan antara lain:

-snip-
j. memiliki sertifikasi ISO 27001 (Information Security Management System); dan
k. memiliki sertifikasi ISO 27017 (cloud security) dan ISO 27018 (cloud privacy), apabila Pedagang Fisik Aset Kripto menggunakan cloud.

dan untuk contoh Indodax saya baca mereka sudah memiliki dua jenis sertifikasi ISO, yaitu 9001: 2015 dan 27001: 2013 yang merupakan standar internasional dalam bidang sistem manajemen mutu dan keamanan informasi.
https://blog.indodax.com/meraih-dua-sertifikasi-iso-sekaligus-indodax-siap-menjadi-start-up-unicorn-baru-indonesia/

Nah terkait pengecualian pada kebijakan privasi mereka termasuk diantaranya harus mematuhi hukum/regulasi yang berlaku di Indonesia diantaranya 'share data ke Bappebti (pemerintah)' ini yang saya sebagai orang awam tidak tahu apakah sistem keamanan data yang mereka miliki sama ketatnya 'atau justru sebaliknya' (#berharap tidak terjadi kebocoran data dari sini).

[Luzin]

Karena security govt kita terlalu kuat sehingga data pribadi 294 Juta KTP telah bocor dan dijual-belikan.
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210520202313-37-247172/data-ktp-nomor-hp-279-juta-warga-ri-bocor-kominfo-buka-suara mungkin dari sekian banyak data itu ada kita didalamnya.
 

Harapannya sih tidak terulang kejadian seperti ini, kalau tahu tahu ada orang nagih hutang repot. 
Selain itu juga semoga orang dalam indodax juga kuat mental untuk tetap menjaga kerahasian data kita.

Ada Dev/operator PPDB yang mau bantah statment saya?
 

Maaf OOT , Saya bukan DEV tapi sudah hampir 3 tahun saya menggunakan fitur ini untuk bantu siswa daftar ke SMP. Saya juga kadang esmosi sekali dengan masalah ini. Kadang saya tanya ke panitia jawabannya sudah ditebak"sisitem eror" sabar pak.

[Ljunior]

@Husna QA
Iya kang sebenarnya sy ngk khawatir kalau Indodax apalagi berkaitan dgn crypto karena security mslh assetnya trrmasuk bagus.

Yg saya khawatirin justru data pribadi itu digunakan untuk hal2 lain. Karena saya tahu bagaimana powerfullnya data pribadi kalau diolah.

@Luzin
Om tuh sedikit sudah sy kasih bocoran. Saya kalau tinggal di Luar Negri pingin sekali bikin thread(Twitter)mengungkap tentang Sistem Informasi Instansi di Indonesia kalau masih  Tinggal di Indonesia yg ada malah kena UU ITE dan jeruji besi menanti.

Om segitu udh sedih apalagi sy 4 bulan pasca lulus kuliah sampai 4 bulan kebalakang masih Ngerjain Instansi dan bumn.

Oot project pemerintah terbaru: Bukit Algoritma di Sukabumi.. Sy hanya bisa ketawa guling2... Saksikan kedepannya pasti banyak masalah  

Edit:
Sebut aja Bego kuadrat 

Pemerintah Kabupaten Magelang yang menampilkan data pribadi penduduknya di situs web resmi mereka. Ini bukan kebocoran data, tetapi memang Pemkab Magelang yang secara bebas & terbuka memuat data nomor KK & KTP.

https://twitter.com/kumparan/status/1401886669125521410

[barabarian1]

Tenang kang, Indodax menjaga kerahasiaan data membernya
:
:
:
:

Karena security govt kita terlalu kuat sehingga data pribadi 294 Juta KTP telah bocor dan dijual-belikan.
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210520202313-37-247172/data-ktp-nomor-hp-279-juta-warga-ri-bocor-kominfo-buka-suara mungkin dari sekian banyak data itu ada kita didalamnya.

Ironis pemerintah kita selalu bicara Teknologi Digital 4.0 kenyataan dari dulu masalah Database juga Kacau, salahsatu database kependudukan yang dipegang oleh Disdukcapil.Ada orang yang kerja di Disdukcapil didaerah manapun yang mau bantah statment saya?

belum lagi sekarang yang lagi rame penerimaan siswa baru dan PPDB  Web PPDB aja Refresh page harus Logout dulu padahal pake NPM masa JS tidak automatis refresh  dari segi client dan apapun backend yang dipake harus bisa ngikuti autmatis update data.

Ada Dev/operator PPDB yang mau bantah statment saya?
 

bener gan, saya sendiri lebih percaya indodax daripada pemerintah masalah keamanan, meskipun tidak 100%.
search google soal kartu keluarga aja bisa dapet satu daerah lengkap, bentuk data base.

Pemerintah Kabupaten Magelang yang menampilkan data pribadi penduduknya di situs web resmi mereka. Ini bukan kebocoran data, tetapi memang Pemkab Magelang yang secara bebas & terbuka memuat data nomor KK & KTP.

https://twitter.com/kumparan/status/1401886669125521410

lumayankan, bisa buat hal yang tudak diinginkan

[blue Snow]

bener gan, saya sendiri lebih percaya indodax daripada pemerintah masalah keamanan, meskipun tidak 100%.
search google soal kartu keluarga aja bisa dapet satu daerah lengkap, bentuk data base.

Ane kira mengenai data penting seperti KYC pengguna dsb harus dikelola oleh profesional (pihak ketiga), setidaknya pemerintah bisa membuat lapangan job baru bagi perusahaan pengelola data dan bagi yang mempostingnya di internet dikenakan hukuman.

search google soal kartu keluarga aja bisa dapet satu daerah lengkap, bentuk data base.

betul, ane sudah coba, banyak foto KK tapi rata-rata editan sih. ane coba buat registrasi kartu SIM baru tidak berfungsi, kemungkinan sudah banyak yang pakai untuk itu juga.


Ane ada pertanyaan tentang Undang-undang tentang perdagangan berjangka komoditi dimana termasuk di dalamnya exchange crypto, apa UU tersebut masih mengacu pada UU NO. 10 TAHUN 2011?, atau sudah ada revisi baru mengenai itu.

[Husna QA]

Ane ada pertanyaan tentang Undang-undang tentang perdagangan berjangka komoditi dimana termasuk di dalamnya exchange crypto, apa UU tersebut masih mengacu pada UU NO. 10 TAHUN 2011?, atau sudah ada revisi baru mengenai itu.

Dari yang saya baca di artikel Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Kementerian Perdagangan per tanggal 18 Februari 2021, Aset kripto dalam hal ini sebagai aset komoditas masih mengacu pada UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.


Referensi: http://bappebti.go.id/resources/docs/artikel_2021_02_18_lne7p27t_id.pdf

[Husna QA]

Indonesian mengalami perubahan dari sebelumnya memiliki 13 perusahaan sekarang tinggal 12 perusahaan aset kripto yang sudah mengantongi izin dari Bappebti, tetapi tread ini masih membahas 13 tanpa mengkoreksi termasuk saya padahal pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, BAPPEBTI telah menerbitkan Keputusan Pembekuan Kegiatan Usaha sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Cripto atas  nama PT  BURSA  CRIPTO  PRIMA, berdasarkan Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI Nomor 01tahun 2021 tanggal 25 Agustus 2021.
Walau saya sendiri belum pernah tahu mereka aplikasi atau bagaimana cara mereka memperdagangkan

Maaf saya quote post-nya di thread ini. Menurut saya disini cocok juga karena bahasan thread lebih spesifik ke perkembangan perdagangan Bitcoin/Cryptocurrency di Indonesia.

Saya baru ngeh perihal informasi pembekuan di atas; Tadi coba cari link informasi resminya ketemu yang ini:
https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2021_08_25_2336v77a_id.pdf


Pelajaran penting yang bisa diambil, sekalipun suatu perusahaan sudah memiliki tanda daftar di Bappebti sebagai calon pedagang fisik aset kripto namun tidak menutup kemungkinan kedepannya bisa saja bermasalah sehingga sampai dibekukan seperti pada kasus di atas. Intinya selektif dalam memilih bursa/exchange dan ingat "Not your Keys, Not your Coins".