Perkembangan Perdagangan Bitcoin/Cryptocurrency sebagai aset komoditas

[Chikito]

Pada dasarnya aturan pada industry crypto menjadi kabar baik karena perizinan yang lebih mudah. Tidak ada proses rumit. Pendaftaran bisa dilakukan melalui system OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) untuk mendapatkan NIB. File PP No 28 Tahun 2025 bisa download di : https://peraturan.bpk.go.id/Details/319773/pp-no-28-tahun-2025

Walau pada PP ini tidak disebutkan secara langsung, setidaknya bagi pelaku usaha yang ingin berfokus ke bidang ini ada payung hukumnya untuk tetap lanjut dan tidak kuatir di kemudian hari jika ada masalah. Di sisi lain, akan ada level khusus untuk klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (BLKI) yang digunakan sehingga crypto atau blokchain bisa dikategorikan sebagai asset legalitas yang jelas, dan menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha baru yang ingin terjun ke dunia Blockchain. Namun ya induk hukumnya tetap kepada OJK nomor: Nomor 27 Tahun 2024 mengenai penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital yang mulai berlaku sejak 10 Januari 2025 lalu.

[lizarder]

Tidak ada news baru, nampaknya memang tidak ada liputan baru mengenai perkembangan Rupiah Digital. Semoga memang hanya tidak ada media yang meliput tapi proyek ini terus dikerjakan sesuai dengan roadmapnya. Harapnnya proyek ini terus berlanjut dan realisasi rupiah digital tidak sekedar omon-omon saja.

Kemudian mengenai perkembangan CPFAK yang sudah resmi menjadi PFAK nampaknya juga tidak berubah. Hingga saat ini masih saja hanya 16 PFAK saja. Semoga tidak berhenti sampai disitu dan akan bertambah lagi.

Jika tidak adanya perkembangan yang menuju hasil maka dapat kita katakan hanya sebatas omon-omon karena realisasinya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Tidak adanya sumber daya yang cukup akan membuat proyek ini tidak berjalan dengan baik sehingga yang terjadi justru stagnan. Beberapa upaya mungkin telah dilakukan akan tetapi jika melihat dukungan dari pemerintah terpilih saat ini mungkin sedikit lebih kecil dan kita berharap proyek digital rupiah tersebut bisa mencapai tahap yang lebih baik dalam upaya pelaksanaannya.

Jika pandangannya tidak urgensi untuk di luncurkan maka yang menjadi pertanyaannya mengapa proyek tersebut di munculkan. Perusahaan yang sudah memiliki lisensi PFAK sudah melalui tingkat persetujuan rinci dari pihak Bappebti baik melalui aspek transparansi operasional, keamanan dan perlindungan sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai langkah perlindungan yang terkoneksi dengan baik untuk konsumen.

[skarais]

~~~

Jika tidak adanya perkembangan yang menuju hasil maka dapat kita katakan hanya sebatas omon-omon karena realisasinya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Tidak adanya sumber daya yang cukup akan membuat proyek ini tidak berjalan dengan baik sehingga yang terjadi justru stagnan. Beberapa upaya mungkin telah dilakukan akan tetapi jika melihat dukungan dari pemerintah terpilih saat ini mungkin sedikit lebih kecil dan kita berharap proyek digital rupiah tersebut bisa mencapai tahap yang lebih baik dalam upaya pelaksanaannya.

Jika pandangannya tidak urgensi untuk di luncurkan maka yang menjadi pertanyaannya mengapa proyek tersebut di munculkan. Perusahaan yang sudah memiliki lisensi PFAK sudah melalui tingkat persetujuan rinci dari pihak Bappebti baik melalui aspek transparansi operasional, keamanan dan perlindungan sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai langkah perlindungan yang terkoneksi dengan baik untuk konsumen.

Banyak negara sepertinya mulai lesu terhadap isu dan rencana pembuatan dan penerbitan mata uang cryptonya sendiri. Saya tidak menemukan diskusi serupa di board luar sebanyak dulu, mungkin isu perkembangan CBDC sudah ketinggalan jaman atau mungkin saja pemerintah sedang menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkannya ke publik.

Saya tidak tahu banyak tentang sejauh mana pemerintah Indonesia dalam persiapannya terkait CBDC itu, tetapi jika mereka benar-benar serius maka kita dapat melihatnya dari roadmap yang ada. Namun adakah urgensi untuk menuntut pemerintah segera menerbitkan Rupiah Crypto saat ini?

[Luzin]

Namun adakah urgensi untuk menuntut pemerintah segera menerbitkan Rupiah Crypto saat ini?

Nampaknya untuk pemerintah belum begitu urgen tapi untuk para crypto user diindonesia itu merupakan fundamental bagus untuk menambah kepercayaan. Artinya jika Rupiah digital nanti muncul semoga user crypto semakin bertambah dan pasar crypto diindonesia juga semakin berkembang maju. Kedepannya seharusnya pemerintah bisa melakukan inovasi sehingga pemerintah akan lebih banyak mendapat pemasukan pajak melalui transaksi rupiah digital ini. Memang di peta jalan sebenarnya tidak tertera dengan detail mengenai kapan proyek berjalan.

[maydna]

Namun adakah urgensi untuk menuntut pemerintah segera menerbitkan Rupiah Crypto saat ini?

Nampaknya untuk pemerintah belum begitu urgen tapi untuk para crypto user diindonesia itu merupakan fundamental bagus untuk menambah kepercayaan. Artinya jika Rupiah digital nanti muncul semoga user crypto semakin bertambah dan pasar crypto diindonesia juga semakin berkembang maju. Kedepannya seharusnya pemerintah bisa melakukan inovasi sehingga pemerintah akan lebih banyak mendapat pemasukan pajak melalui transaksi rupiah digital ini. Memang di peta jalan sebenarnya tidak tertera dengan detail mengenai kapan proyek berjalan.

Sepertinya yang dikejar pemerintah saat ini adalah masalah pajaknya. Sedangkan untuk inovasinya, sepertinya masih dikerjakan secara diam-diam karena belum ada berita lainnya. Tapi bagaimana dengan IDRT (Rupiah Token) dan IDRX? Untuk IDRT, saya kurang tahu untuk marketnya tapi untuk IDRX, saya lihat ada di Indodax.

Dan kalau pemerintah benar-benar serius dengan Rupiah Digital ini diharapkan bisa memberikan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah juga berusaha mengembangkan stable coinnya sendiri dan juga bisa digunakan sebagai transaksi pembayaran.

[Luzin]

saya kurang tahu untuk marketnya tapi untuk IDRX, saya lihat ada di Indodax.

Saya pikir ini sangat berbeda, Rupiah digital proyek garuda dibawah tanggung jawab Ban Indonesia. Sedangkan IDRX dari informasi yang saya telusuri adalah stable koin dibackup rupiah 1:1 keduanya sama dibackup. Kemudian IDRT dan IDRX juga berbeda meskipun sama jenis stable coin IDRT diterbitkan oleh PT Rupiah Token Indonesia sedangkan IDRX belum jelas tapi dipimpin oleh Co-founder sekaligus CEO, Nathanael Christian.

Sumber:
1. https://pintu.co.id/faq/apa-itu-rupiah-token-idrt
2. https://home.idrx.co/id

[Luzin]

BOOM !!!

Baru baca teryata 4 desember tahun ini OJK keluarkan aturan terbaru Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Kemunculan peraturan baru ini didasari oleh perkembangan cukup pesat Crypto sebagai instrumen ivestasi dan berkembangnya produk derivatif.

Dengan berlakunya POJK ini, perluasan Ruang Lingkup Aset Keuangan Digital meliputi:

• POJK ini mengatur bahwa Aset Keuangan Digital terdiri atas Aset Kripto dan Aset Keuangan Digital lainnya, yang mencakup derivatif Aset Keuangan Digital.
• Perdagangan Aset Keuangan Digital yang beriklan di Pasar Aset Keuangan Digital harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk menerbitkan, menyimpan, mentransfer, dan/atau beriklan menggunakan teknologi buku besar yang didistribusikan atau mengacu kepada AKD yang mendasarinya.
• Penyelenggara Perdagangan AKD dilarang melakukan perdagangan atas AKD selain yang terdapat dalam Daftar Aset Keuangan Digital yang ditetapkan oleh Bursa.

Selain itu, terdapat ketentuan terkait perdagangan Derivatif Aset Keuangan Digital yang membuka opsi investasi bagi Konsumen dengan tetap mengemukakan prinsip kehati-hatian dan pelindungan konsumen, antara lain:

• Dalam hal Bursa melaksanakan kegiatan perdagangan derivatif AKD, Bursa wajib menyampaikan izin persetujuan terlebih dahulu kepada OJK.
• Pedagang dapat melakukan kegiatan jual dan/atau beli derivatif AKD atas amanat Konsumen yang menabung di Bursa yang telah mendapatkan persetujuan OJK. Kegiatan ini dilakukan tanpa perlu mendapatkan persetujuan OJK terlebih dahulu, tetapi telah didahului dengan perjanjian kerja sama antara pedagang dan Bursa.
• ​Pedagang yang melaksanakan kegiatan jual dan/atau beli derivatif AKD atas amanat konsumen wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK.
• Penyelenggara perdagangan AKD wajib memiliki mekanisme untuk menempatkan Margin (jaminan) pada rekening khusus, baik berupa uang atau AKD, untuk perdagangan derivatif AKD untuk kepentingan pelindung konsumen.
• Konsumen yang akan melakukan perdagangan derivatif AKD harus terlebih dahulu mengikuti tes pengetahuan yang akan diselenggarakan oleh pedagang.
  

Sumber: https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/POJK-23-Tahun-2025-Perubahan-POJK-27-Tahun-2024-Penyelenggaraan-Perdagangan-Aset-Keuangan-Digital-Termasuk-Aset-Kripto.aspx

[Luzin]

Mengulik UU P2SK, saya baru saja membaca jika semua pertukaran di indonesia akan di masukan berada dalam satu wadah satu sistem semua kegiatan seperti transaksi, kliring, kustodian, hingga pelaporan dompet digital. uSehingga brsa kripto diindonesia hanya akan bertindak sebagai front-end dan kehilangan kontrol atas order book serta matching engine. Jadi yang pada awalnya self-regulatory body kini menjadi sentralisasi. Kita pahamai bahwa sentralisasi sendiri bukan tanpa kelemahan, mengenai keamanannya dan tentu monopoli. Bagaimna menurut anda?

Sumber: https://blockchainmedia.id/exchange-crypto-lokal-terancam-mati-mengulik-revisi-uu-p2sk/

[Husna QA]

Mengulik UU P2SK, saya baru saja membaca jika semua pertukaran di indonesia akan di masukan berada dalam satu wadah satu sistem semua kegiatan seperti transaksi, kliring, kustodian, hingga pelaporan dompet digital. uSehingga brsa kripto diindonesia hanya akan bertindak sebagai front-end dan kehilangan kontrol atas order book serta matching engine. Jadi yang pada awalnya self-regulatory body kini menjadi sentralisasi. Kita pahamai bahwa sentralisasi sendiri bukan tanpa kelemahan, mengenai keamanannya dan tentu monopoli. Bagaimna menurut anda?

Sumber: https://blockchainmedia.id/exchange-crypto-lokal-terancam-mati-mengulik-revisi-uu-p2sk/

Dengan konsep penyatuan tersebut, bila memang sudah mapan dalam hal pengamanannya, bisa saja muncul jadi satu bursa kripto besar (gabungan dari beberapa bursa kripto yang ada saat ini). Namun, perlu diperhatikan juga beberapa resiko yang mungkin muncul, antara lain:

- Tidak banyak pilihan nilai jual-beli bagi user; Aliran dana yang digunakan user bisa saja perlahan beralih ke bursa kripto luar karena pertimbangan banyaknya pilihan untuk mendapatkan profit dari jual-beli aset kripto-nya.

- Yang tidak kalah penting adalah faktor keamanan. Bisa lihat dari banyak contoh kasus exchange besar di luar yang pernah mengalami peretasan seperti Binance, Bybit, bahkan yang belum lama ini terjadi pada exchange besar di lndonesia, yakni Indodax. Jika misalkan bursa disatukan (sebagian atau seluruh fitur dan fungsinya) ketika terjadi peretesan otomatis bisa melumpuhkan aktifitas jual beli aset kripto di Indonesia dan user tidak memiliki pilihan bursa lokal lain untuk aktifitasnya tersebut selain beralih ke bursa kripto luar.

[Rengga Jati]

Mengulik UU P2SK, saya baru saja membaca jika semua pertukaran di indonesia akan di masukan berada dalam satu wadah satu sistem semua kegiatan seperti transaksi, kliring, kustodian, hingga pelaporan dompet digital. uSehingga brsa kripto diindonesia hanya akan bertindak sebagai front-end dan kehilangan kontrol atas order book serta matching engine. Jadi yang pada awalnya self-regulatory body kini menjadi sentralisasi. Kita pahamai bahwa sentralisasi sendiri bukan tanpa kelemahan, mengenai keamanannya dan tentu monopoli. Bagaimna menurut anda?
Sumber: https://blockchainmedia.id/exchange-crypto-lokal-terancam-mati-mengulik-revisi-uu-p2sk/

Wah ini kabar buruk? 

Pertanyaannya apakah semua exchange lokal di Indonesia mau dijadikan satu wadah? Terus apa untungnya buat mereka kalau dijadikan satu?
Kalau untungnya cuman dari segi pemerintah, itu artinya pemerintah serakah. Mematikan exchange lokal hanya untuk ngejar optimalisasi pemasukan negara lewat market crypto lokal. Selain masalah monopoli, tidak akan ada motivasi pengembangan berkelanjutan karena tidak ada kompetisi antar exchange lokal. Saya khawatir pemerintah seenaknya menerapkan aturan nantinya di satu wadah exchange lokal tersebut. Ya di sisi lain memang benar, alasan keamanan juga penting. Satu wadah artinya hacker cukup mengintai satu tempat saja untuk ambil data seluruh pemain crypto di Indonesia. Ini sangat berbahaya, apalagi kita tau apapun kalau di tangan pemerintah pasti akan jadi jelek keamanannya. Itu karena pemerintah lebih sering kebanyakan ngeles daripada action yang benar.

[Luzin]

Dengan konsep penyatuan tersebut, bila memang sudah mapan dalam hal pengamanannya, bisa saja muncul jadi satu bursa kripto besar (gabungan dari beberapa bursa kripto yang ada saat ini). Namun, perlu diperhatikan juga beberapa resiko yang mungkin muncul, antara lain:

Saya sebagai User memandang Exchange memiliki keunggulan dan kelemahan berrbeda. Mereka memiliki user yang menyesuaikan dengan apa yang mereka inginkan. Jadi menjadikan satu itu nampaknya malah akan banyak masalah. Beberapa mungkin sudah om sebutkan dibawah. Karena ini semacam perusahaan harusnya langkah ini harus dikaji ulang. Ini bukan BEI yang memiliki satu perushan sendiri dan mendaftar, bursaexhange akan lebih kompleks. Saya merasa ini bisa merugikan pengusaha dan mungkin user lain. Nampaknya lebih bagus silahkan berdiri sendiri tapi mereka dalam pengawasan lembaga bukan malah menjadi sentralisasi. IMO

Pertanyaannya apakah semua exchange lokal di Indonesia mau dijadikan satu wadah? Terus apa untungnya buat mereka kalau dijadikan satu?
Kalau untungnya cuman dari segi pemerintah, itu artinya pemerintah serakah. Mematikan exchange lokal hanya untuk ngejar optimalisasi pemasukan negara lewat market crypto lokal.

Saya belum memperoleh informasi mau atau tidak. Belum ada detail keuntungan tapi saya rasa Exchange akan banyak tertekan dalam satu wadah. Improvisasai hanya bertumpu pada satu wadah. Karena tidak ada kompetisi bersaing antar exchange jadimenjadikan user tidak banyak opsi untuk berdagang.
Kabar lainnya adalah OJK telah menerbitkan daftar Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) berizin dan Calon Pedagang Aset Keuangan Digital (CPAKD). Ada sekitar 29 dan belum ada keterangan resmi siapa yang sudah sah sebagai PAKD atau CPAKD. Bisa dilihat disini

Sumber: https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-Whitelist-Penyelenggara-Perdagangan-Aset-Keuangan-Digital-Dan-Aset-Kripto-Berizin.aspx