Platform Exchanges Di Indonesia

[salad daging]

Berarti saya idak akan lanjutkan prosesnya jika disaat registrasi mengharuskan saya menyerahkan identitas karena sudah cukup dengan 2 exchange lokal yang terdaftar.

Ini adalah Exchange baru, saat registrasi maka menyerahkan identitas itu wajib untuk membuka fitur yang ada di sana, seperti setoran atau memulai perdagangan.

Saya perhatikan di website yang tertera disini, tampilannya simple dengan menggunakan warna khas Bitcoin. Fitur perdagangan saya pantau cuma menyediakan trading spot.

Masih kalah jauh dengan Bybit global yang mana fitur nya banyak, dari segi tampilan antara muka nya pun tidak beda jauh dengan induk nya,

Besaran fee penarikan 10.000 IDR, berarti tidak ada perbedaan dengan tokocrypto dan indodax.

Sama, bersaing dengan kompetitor lainnya, ada juga fee penarikan di bawah 10,000 seperti Pintu 4500 dan OSL masih fee untuk narik IDR.

[Husna QA]

Bybit ID telah resmi di luncurkan https://www.bybit.id/

Saat ini pair IDR hanya tersedia 4 koin saja, BTC/IDR, USDT/IDR, ETH/IDR, XRP/IDR. Kemungkinan akan di tambahkan secara bertahap saat ini pair paling banyak USDT.
Saya sendiri belum mencoba exchange baru ini, hanya baru mendaftar dan melakukan KYC seperti biasa, untuk fee penarikan IDR di kenakan 10.000 IDR melihat dari dashbord nya.

Berarti saya idak akan lanjutkan prosesnya jika disaat registrasi mengharuskan saya menyerahkan identitas karena sudah cukup dengan 2 exchange lokal yang terdaftar.
Saya perhatikan di website yang tertera disini, tampilannya simple dengan menggunakan warna khas Bitcoin. Fitur perdagangan saya pantau cuma menyediakan trading spot.
Besaran fee penarikan 10.000 IDR, berarti tidak ada perbedaan dengan tokocrypto dan indodax.

Aturan mengenai KYC kan pada dasarnya berasal dari pemerintah Indonesia. Kalau Bybit Indonesia yang baru resmi diluncurkan sebagaimana disebutkan diatas tidak menerapkan aturan KYC, itu sama saja dengan melanggar regulasi yang ditetapkan pemerintah, dan tidak mungkin mereka mendapat izin beroperasi jika demikian.

Mungkin masih ada yang ingat, alasan kenapa Binance akhirnya dilarang beroperasi di Indonesia.

[AprilioMP]

Berarti saya idak akan lanjutkan prosesnya jika disaat registrasi mengharuskan saya menyerahkan identitas karena sudah cukup dengan 2 exchange lokal yang terdaftar.
Saya perhatikan di website yang tertera disini, tampilannya simple dengan menggunakan warna khas Bitcoin. Fitur perdagangan saya pantau cuma menyediakan trading spot.
Besaran fee penarikan 10.000 IDR, berarti tidak ada perbedaan dengan tokocrypto dan indodax.

Aturan mengenai KYC kan pada dasarnya berasal dari pemerintah Indonesia. Kalau Bybit Indonesia yang baru resmi diluncurkan sebagaimana disebutkan diatas tidak menerapkan aturan KYC, itu sama saja dengan melanggar regulasi yang ditetapkan pemerintah, dan tidak mungkin mereka mendapat izin beroperasi jika demikian.

Mungkin masih ada yang ingat, alasan kenapa Binance akhirnya dilarang beroperasi di Indonesia.

Benar. Dimana bumi di pijak disitu langit di junjung. Hehehe.

Bybit exchange global dan kehadiran mereka di negara kita tentu sebuah kesempatan bagus untuk pengguna dalam mencobanya. Kehadiran bybit juga memperbanyak pilihan bagi pengguna untuk menggunakan bursa yang terbaik versi masing-masing pengguna. Didalamnya saya juga termasuk.

Bagi pihak bybit, mereka dapat untung dan bagi pihak negara kita juga mendapatkan untung.
Namun saya berpikir spontan bahwa kalau untuk melakukan trading, menyerahkan identitas lagi untuk bisa punya akun disana, mungkin masih belum terpikirkan. Kedepan belum tau.

[salad daging]

Mungkin masih ada yang ingat, alasan kenapa Binance akhirnya dilarang beroperasi di Indonesia.

Karena tidak ada izin, maka nya Binance dilarang di Indonesia. Aturan di negara kita itu ketat tidak mungkin exchange global datang begitu saja, semua nya butuh proses yang panjang, namun untuk Binance masih terwakilkan dengan kehadiran Tokocrypto yang masih anak cabang Binance.

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210503142935-37-242719/tak-berizin-binance-dilarang-beroperasi-di-indonesia

Benar. Dimana bumi di pijak disitu langit di junjung. Hehehe.

Bumi di pijak, di situ ada pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menerbitkan pedoman baru yang mengatur tata cara permintaan informasi keuangan dari penyedia jasa aset kripto pelapor Crypto Assets Reporting Framework (CARF).

Melalui ketentuan ini, DJP dapat memperoleh informasi keuangan tidak hanya dari lembaga keuangan seperti perbankan, tetapi juga dari penyedia jasa aset kripto yang masuk dalam cakupan pelaporan CARF untuk kepentingan perpajakan.

Jika saya pahami sekarang Dirjen Pajak Dor to dor langsung ke pengguna untuk di mintai data perpajakan, platform sekarang hanya menyerahkan pajak ke pemerintah, sedangkan pemerintah butuh data untuk ke validan maka langsung ke user, di baca di artikel mereka akan di tanya tentang rekening kita beserta isi saldo nya, ini kok kayak sensus nya.

Pendapat kalian tentang ini gimana?

[joniboini]

Jika saya pahami sekarang Dirjen Pajak Dor to dor langsung ke pengguna untuk di mintai data perpajakan, platform sekarang hanya menyerahkan pajak ke pemerintah, sedangkan pemerintah butuh data untuk ke validan maka langsung ke user, di baca di artikel mereka akan di tanya tentang rekening kita beserta isi saldo nya, ini kok kayak sensus nya.

Kok pemahaman ane berbeda ya. Dari artikel tersebut yang ane tangkap adalah sekarang exchange dkk bisa dimintai data oleh DJP apabila memenuhi syarat tertentu. Mereka tatap akan membayarkan pajak dan mencatat detail administrasi buat mempermudah user lapor seperti biasanya. Kondisi khusus untuk permintaan laporan itu juga keknya ga asal minta data doang, kalau kata"nya bisa dipercaya. Ujungnya buat user kek kita penggunaan praktisnya adalah verifikasi laporan SPT kita. CMIIW.