Apakah Bappebti Benar Benar Melindungi Investor Indonesia?

[febriyana]

Menurut opini saya Bappebti ya hanya sebatas kerja saja. Tau sendiri kan lembaga pemerintahan hehehe... 

But, sejauh ini sepak terjang Bappebti sudah cukup baik di dalam lingkup cryptocurrency.
Misalkan pada peraturan exchanger, hanya dibatasi 25 exchange lokal yang di ijinkan dan saat ada yang mengajukan exchange lokal baru pasti ditolak.
Listnya : https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto

Dengan diberlakukan pembatasan exchange, tentunya akan memudahkan Bappebti untuk memantau perdagangan di setiap exchange.
Lalu exchange lokal hanya bisa memasukkan coin2 yang masuk top 100.

Tapi sayangnya memang masalah korupsi tidak bisa dihanguskan dari para pejabat2 tikus ini, ketika ada permainan uang coin2 micin pun bisa tetap masuk ke exchange2 lokal dan bahkan disetujui Bappebti sendiri hahaha.. aneh. Contohnya ASIX token.

Jadi soal melindungi investor menurut saya Bappebti sangat sulit melakukan, karena tugas utamanya adalah hanya memberi izin kepada penyedia perdagangan seperti exchange.
Saya yakin investor crypto yang bener2 investor, pasti tahu token mana yang perlu di invest. Lalu misalkan kena rugpull atau duitnya dibawa kabur, pasti mereka akan belajar dari kesalahannya dan tidak menyalahkan Pemerintah atau orang lain...

[1714275217]

1714275217

[1714275217]

1714275217

[Husna QA]

Menurut opini saya Bappebti ya hanya sebatas kerja saja. Tau sendiri kan lembaga pemerintahan hehehe... 
-snip-
Tapi sayangnya memang masalah korupsi tidak bisa dihanguskan dari para pejabat2 tikus ini, ketika ada permainan uang coin2 micin pun bisa tetap masuk ke exchange2 lokal dan bahkan disetujui Bappebti sendiri hahaha.. aneh. Contohnya ASIX token.

Agar tidak hanya sekedar menulis di media, kalau memang agan punya informasi dan dokumen pendukung, jangan ragu untuk melaporkannya. Apa saja yang diperlukan untuk mendukung laporan, caranya bagaimana, dll., detailnya bisa dibaca pada link berikut ini: https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/pengaduan-masyarakat.

Jadi soal melindungi investor menurut saya Bappebti sangat sulit melakukan, karena tugas utamanya adalah hanya memberi izin kepada penyedia perdagangan seperti exchange.

Sesederhana itukah lembaga Bappebti tugas utamanya "hanya mengurusi perihal pemberian izin"?

Berikut ini saya kutip dari situsnya Bappebti:



https://bappebti.go.id/pl/per_kep_menteri/detail/152

[febriyana]

Agar tidak hanya sekedar menulis di media, kalau memang agan punya informasi dan dokumen pendukung, jangan ragu untuk melaporkannya. Apa saja yang diperlukan untuk mendukung laporan, caranya bagaimana, dll., detailnya bisa dibaca pada link berikut ini: https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/pengaduan-masyarakat.

Sudah lama dilaporkan. Cuma sebatas formalitas doang gan. Tidak ada tindak lanjutnya.

Sesederhana itukah lembaga Bappebti tugas utamanya "hanya mengurusi perihal pemberian izin"?

Berikut ini saya kutip dari situsnya Bappebti:



https://bappebti.go.id/pl/per_kep_menteri/detail/152

Pada quote sebelumnya kita membahas mengenai perlindungan investor, sudah jelas tertera di pasal tidak ada bentuk perlindungan investor.
Lalu untuk "hanya mengurusi perihal pemberian izin" silahkan digaris bawahi adalah tugas utamanya, bila mau dipecah pecah secara detail tentu menjadi banyak tugasnya.

Ibaratkan pekerjaan KPK, tugas utamanya nangkap koruptor. Klo mau di rinci tugasnya tentu menjadi banyak, ada evaluasi, penyidikan, pengumpulan bukti, dll...

Mari kita lihat korelasi Bappepti dalam perlindungan investor di dalam tugasnya, apakah ada? tidak ada.

[Husna QA]

Sudah lama dilaporkan. Cuma sebatas formalitas doang gan. Tidak ada tindak lanjutnya.

Saya pribadi tidak menafikan kalau indikasi korupsi bisa saja terjadi di contoh kasus tersebut, dan diatas tidak ingin lebih jauh mengulas hal tersebut, makanya untuk detail prosedur dan lainnya saya coba cantumkan link pengaduan seperti diatas.

Perkara tidak ada tindak lanjut, bisa saja kan ada banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi semisal dokumen pendukung, bukti kurang lengkap, dll. Mungkin hal-hal tersebut (penyebab tidak adanya tindak lanjut) yang perlu dicari tahu ketika laporan agan tidak dihiraukan.

Pada quote sebelumnya kita membahas mengenai perlindungan investor, sudah jelas tertera di pasal tidak ada bentuk perlindungan investor.
Lalu untuk "hanya mengurusi perihal pemberian izin" silahkan digaris bawahi adalah tugas utamanya, bila mau dipecah pecah secara detail tentu menjadi banyak tugasnya.

Ibaratkan pekerjaan KPK, tugas utamanya nangkap koruptor. Klo mau di rinci tugasnya tentu menjadi banyak, ada evaluasi, penyidikan, pengumpulan bukti, dll...

Mari kita lihat korelasi Bappepti dalam perlindungan investor di dalam tugasnya, apakah ada? tidak ada.

Oh.. berarti tidak ada sama sekali ya; meskipun ketika pada tugasnya dipecah-pecah lebih detail dan rinci lagi?

[Luzin]

Mari kita lihat korelasi Bappepti dalam perlindungan investor di dalam tugasnya, apakah ada? tidak ada.

Saya tidak membela Bappebti, tapi apakah pasal di atas bukan untuk melindungi? Saya sendiri melihat peraturan ini dibuat tentu untuk mengatur bagaimana seluruh pelaku komoditas merasa aman dan nyaman dalam beraktifitas. Memang jika beberapa masalah investasi bodong mereka hanya bisa melakukan pencegahan melalui blokir situs, selebihnya pada penangannya biasanya OJK atau bahkan langsung ke Polisi republik indonesia.

Mungkin memang saatnya Bappepti bisa memiliki wewenang seperti OJK dulu sepertinya nama OJK adalah Bapepam-LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan.   (OJK), selain itu memang Bapepti itu ada dibawah Kemendag jadi mereka memang tidak memiliki wewenang khusus dan masih dalam intervensi Kemendag. Seharusnya Bappeti diberikan penguasaan penuh jika ingin melakukan perlindungan lebih detail.

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20220609113359-4-345623/kasus-investasi-bodong-menggila-bappebti-harus-seperti-ojk

[reagansimms]

Mari kita lihat korelasi Bappepti dalam perlindungan investor di dalam tugasnya, apakah ada? tidak ada.

Bapebbti telah melakukan tugasnya dengan baik untuk melindungi Investor Indonesia, Exchange yang belum ada izin usaha yang sesuai dari kementerian/lembaga terkait, maka tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

Alasan Bapebbti memasukkan Binance kedalam daftar ilegal karena belum memiliki izin usaha dari instansi terkait, pemblokiran situs Binance merupakan bentuk dari melindungi Investor Indonesia,  karena resiko melakukan aktivitas menggunakan platform yang tak memiliki izin lebih rentan merugikan Investor.

Peraturan yang dibuat justru untuk meningkatkan keamanan Investasi Indonesia, Bapebbti bisa mengawasi dan memberi perlindungan pada Investor jika terjadi masalah karena dapat mengawasinya secara langsung mulai dari Data seperti kegiatan usaha dan aliran dana. Jika ada masalah dalam aktivitasnya, perusahaan akan diminta pertanggungjawaban oleh pihak terkait dalam hal ini Bapebbti.

Untuk lebih meyakinkan anda sekaligus menemukan jawaban dari pertanyaan anda, silahkan kunjungi link yang ane lampirkan dibawah ini. Anda juga bisa menggunakan salah satu Platform yang sudah memiliki izin dari Bapebbti, dijamin dah pasti aman.

https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/tech/20220822105259-37-365516/bappebti-beberkan-alasan-binance-coinbase-cs-diblokir-di-ri/amp

[abhiseshakana]

Jadi soal melindungi investor menurut saya Bappebti sangat sulit melakukan, karena tugas utamanya adalah hanya memberi izin kepada penyedia perdagangan seperti exchange.
Saya yakin investor crypto yang bener2 investor, pasti tahu token mana yang perlu di invest. Lalu misalkan kena rugpull atau duitnya dibawa kabur, pasti mereka akan belajar dari kesalahannya dan tidak menyalahkan Pemerintah atau orang lain...

Terkait masalah perizinan yang dikeluarkan oleh Bappebti, juga sudah merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen. Tanda daftar (ijin sebagai calon pedagang aset kripto) merupakan filter yang bisa mengeliminasi keberadaan exchange maupun investasi abal-abal. Mungkin buat orang-orang yang sudah terbiasa berkecimpung di dunia Crypto tidak akan susah bagi mereka untuk mengenali exchange yang tidak bonafit, namun buat pemula dan orang-orang baru akan sangat gampang bagi mereka untuk terjebak pada situasi yang bakal merugikan mereka.

Contoh perlindungan konsumen lainnya adalah pemberhentian aktifitas perdagangan FTX (FTT) yang dilakukan oleh Bappebti, imbas dari bangkrutnya FTX dan adanya potensi manipulasi market yang bisa timbul karena kondisi pasar yang sudah tidak sehat lagi.

[mamesso]

Contoh perlindungan konsumen lainnya adalah pemberhentian aktifitas perdagangan FTX (FTT) yang dilakukan oleh Bappebti, imbas dari bangkrutnya FTX dan adanya potensi manipulasi market yang bisa timbul karena kondisi pasar yang sudah tidak sehat lagi.

Untuk memberikan perlindungan bagi pedagang aset kripto, Bappebti melakukan pengawasan ke pedagang aset crypto yang memfasilitasi perdagangan Token FTX, tujuannya pedagang aset crypto di Indonesia terhindar dari resiko kerugian akibat kondisi FTX di pasar sedang tidak sehat.
Bappebti juga merekomendasikan agar perusahaan perdagangan aset kripto agar tidak memfasilitasi perdagangan FTX demi perlindungan dan kepentingan pelanggan aset kripto di Indonesia.

Bappebti hanya bisa mengawasi dan memperingatkan para investor Indonesia untuk selalu hati-hati dalam melakukan perdagangan, selebihnya tergantung pada sikap pedagang itu sendiri. Investor perlu selalu waspada bahwa volatilitas nilai aset kripto adalah bagian dari risiko investasi yang harus selalu dipelajari dan dianalisis. Investasi aset kripto merupakan instrumen yang sangat volatile "high risk high return".

[ancafe]

Untuk memberikan perlindungan bagi pedagang aset kripto, Bappebti melakukan pengawasan ke pedagang aset crypto yang memfasilitasi perdagangan Token FTX, tujuannya pedagang aset crypto di Indonesia terhindar dari resiko kerugian akibat kondisi FTX di pasar sedang tidak sehat.
Bappebti juga merekomendasikan agar perusahaan perdagangan aset kripto agar tidak memfasilitasi perdagangan FTX demi perlindungan dan kepentingan pelanggan aset kripto di Indonesia.

Bappebti bertindak hanya pada memfasilitasi aturan terhadap bursa yang telah masuk dalam ranah pengawasan mereka, sementara kebijakan yang diambil oleh bursa saat terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti kasus FTX, itu di luar tanggungjawab Bappebti.

Misalnya Tokocrypto mengalami kebangkrutan atau pihak mereka mencoba menipu dan membawa kabur aset pengguna, Bappebti juga tidak mampu melakukan apapun untuk menutupi kerugian yang di alami oleh pengguna bursa tersebut. Ranah mereka hanya pada pemberian kepastian terhadap perjalanan bursa dengan adanya regulasi.

Bappebti hanya bisa mengawasi dan memperingatkan para investor Indonesia untuk selalu hati-hati dalam melakukan perdagangan, selebihnya tergantung pada sikap pedagang itu sendiri. Investor perlu selalu waspada bahwa volatilitas nilai aset kripto adalah bagian dari risiko investasi yang harus selalu dipelajari dan dianalisis. Investasi aset kripto merupakan instrumen yang sangat volatile "high risk high return".

Bappebti hanyalah instrumen lain dari pihak luar, karena ini masuk ranah hukum Indonesia, sehingga wewenang diberikan kepada mereka untuk mengawasi. Namun sepertinya tidak ada satupun bursa yang benar-benar aman untuk menyimpan aset di jangka panjang, solusinya menggunakan wallet pribadi sebagai langkah keamanan, meskipun potensi diretas juga berkemungkinan terjadi pada wallet pribadi.

[Luzin]

Bappebti hanyalah instrumen lain dari pihak luar, karena ini masuk ranah hukum Indonesia, sehingga wewenang diberikan kepada mereka untuk mengawasi.

Maksudnya dari pihak luar apa om? saya kok gagal paham.
Memang wewenang Bappebti sampai saat ini terbatas, mereka tidak memiliki kontrol penuh terhadap bursa berjangka dan yang berhubungan dengan itu. Sehingga pada reply sebelumnya, saya pernah menulis jika Bappebti harusnya memiliki wewenang seperti OJK agar mereka bisa fokus. Tapi memang sistem pemerintahan indonesia seperti ini. Ujung masalah atau kasus dilimpahkan lembaga Polri sebagai eksekutor (kalau saya tidak salah) kemudian mereka bekerjasama dengan pengadilan untuk putusan.

[arimamib]

Bappebti bertindak hanya pada memfasilitasi aturan terhadap bursa yang telah masuk dalam ranah pengawasan mereka, sementara kebijakan yang diambil oleh bursa saat terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti kasus FTX, itu di luar tanggungjawab Bappebti.

Kasus yang terjadi pada FTX tentu saja diluar tanggungjawab Bappebti karena FTX tidak menjalankan usahanya di Indonesia. Bappebti hanya ingin yang terbaik pada pedagang crypto di Indonesia dengan memperingatkan Exchange yang menjalankan bisnisnya lebih mementingkan pelanggan aset kripto di Indonesia.

Misalnya Tokocrypto mengalami kebangkrutan atau pihak mereka mencoba menipu dan membawa kabur aset pengguna, Bappebti juga tidak mampu melakukan apapun untuk menutupi kerugian yang di alami oleh pengguna bursa tersebut. Ranah mereka hanya pada pemberian kepastian terhadap perjalanan bursa dengan adanya regulasi.

Bukankah Tokocrypto atau exchange yang ada di Indonesia sudah terdaftar di Bappebti, Setidaknya Bappebti sudah memiliki ADRT perusahaan dan bisa bertindak secara hukum yang berlaku atas tindakan kecurangan yang dilakukan.

[retreat]

Pada quote sebelumnya kita membahas mengenai perlindungan investor, sudah jelas tertera di pasal tidak ada bentuk perlindungan investor.
Lalu untuk "hanya mengurusi perihal pemberian izin" silahkan digaris bawahi adalah tugas utamanya, bila mau dipecah pecah secara detail tentu menjadi banyak tugasnya.

Ibaratkan pekerjaan KPK, tugas utamanya nangkap koruptor. Klo mau di rinci tugasnya tentu menjadi banyak, ada evaluasi, penyidikan, pengumpulan bukti, dll...

Mari kita lihat korelasi Bappepti dalam perlindungan investor di dalam tugasnya, apakah ada? tidak ada.

Menurut saya, Bappebti sebagai badan pengawas perdagangan sudah menjalankan fungsinya untuk mengawasi dan meregulasi perdagangan di Indonesia, buktinya mereka sudah menerbitkan berbagai aturan khususnya terhadap perdagangan crypto https://investor.id/market-and-corporate/302968/regulasi-baru-bappebti-tingkatkan-keamanan-investor-kripto.  Tanpa adanya pengawasan dari Bappebti saya pikir perdagangan crypto di Indonesia mungkin akan sangat liar dan pastinya akan ada lebih banyak investasi bodong atau MLM yang mencaplok nama cryto untuk penipuan mereka. Dengan adanya label "Bappebti dan OJK" pada platform online juga bisa memberikan rasa aman (sedikit/banyak) untuk para investor.

Performa mereka yang mungkin kurang maksimal itu patut dimaklumi karena mereka adalah badan pemerintah, kalau misalnya mereka sangat ketat terhadap perdagangan yang ada nanti investor/trader merasa ditekan oleh badan ini. Terlebih jika para investor khususnya crypto kehilangan uang mereka pada aset yang mereka investasikan itu sudah menjadi resiko dari awal dan para investor/trader seharusnya sudah paham mengenai hal ini.

[masulum]

Misalnya Tokocrypto mengalami kebangkrutan atau pihak mereka mencoba menipu dan membawa kabur aset pengguna, Bappebti juga tidak mampu melakukan apapun untuk menutupi kerugian yang di alami oleh pengguna bursa tersebut. Ranah mereka hanya pada pemberian kepastian terhadap perjalanan bursa dengan adanya regulasi.

Langkah pencegahan sudah dipirkan oleh Bappebti mengenai hal ini, di mana Exchange wajib melaporkan modal setidaknya Rp800 miliar.

Exchanger atau Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menyetor modal Rp 1 triliun dan saldo modal akhir Rp 800 miliar. Ketentuan ini harus dipenuhi dalam setahun.

Nah dari sini, sudah bisa dilihat, modal sebanyak ini bertujuan untuk menjaga dan memastikan bahwa exchange dapat beroperasi untuk waktu yang panjang. Kemudian, syarat yang penting pula adalah jajaran direksi juga harus diisi oleh WNI, hal ini juga sebagai tindakan pencegahan, ketika ada suatu terjadi misal seperti kasus FTX, pemerintah Indonesia masih bisa melacak, memantau dan mencari pihak-pihak berwenang yang ada di jajaran tertinggi perusahaan. Tapi kalau urusan penggantian jika bangkrut, sudah pasti Bappebti tidak akan sampai kesitu. Namun, yang harus mengembalikan tentunya adalah pihak exchange. Bagaimana pun, aset yang ditrading adalah aset pengguna, jadi wajib bagi exchange untuk menjaga aset pengguna tersebut dengan baik.

[Chikito]

Misalnya Tokocrypto mengalami kebangkrutan atau pihak mereka mencoba menipu dan membawa kabur aset pengguna, Bappebti juga tidak mampu melakukan apapun untuk menutupi kerugian yang di alami oleh pengguna bursa tersebut. Ranah mereka hanya pada pemberian kepastian terhadap perjalanan bursa dengan adanya regulasi.

Maksudnya dari pihak luar apa om? saya kok gagal paham.
Memang wewenang Bappebti sampai saat ini terbatas, mereka tidak memiliki kontrol penuh terhadap bursa berjangka dan yang berhubungan dengan itu. Sehingga pada reply sebelumnya, saya pernah menulis jika Bappebti harusnya memiliki wewenang seperti OJK agar mereka bisa fokus. Tapi memang sistem pemerintahan indonesia seperti ini. Ujung masalah atau kasus dilimpahkan lembaga Polri sebagai eksekutor (kalau saya tidak salah) kemudian mereka bekerjasama dengan pengadilan untuk putusan.

Mungkin Karena belum banyak yang membaca thread dari awal sehingga banyak yang salah kaprah terhadap tupoksi-nya mereka  Padahal sudah jelas sekali kalau bappebti itu buka LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan kayak di bank-bank di bawah BI.

Dan karena masih banyaknya member yang masih belum paham crypto itu apa dan bagaimana hukumnya di Indonesia. Sehingga terjadi retorika pemikiran orang awam dan menganggap kalau asset cryptonya hilang di exchange akan diganti layaknya uang hilang di bank BNI, BRI, BCA dll.

[Luzin]

Mungkin Karena belum banyak yang membaca thread dari awal sehingga banyak yang salah kaprah terhadap tupoksi-nya mereka  Padahal sudah jelas sekali kalau bappebti itu buka LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan kayak di bank-bank di bawah BI.

Dan karena masih banyaknya member yang masih belum paham crypto itu apa dan bagaimana hukumnya di Indonesia. Sehingga terjadi retorika pemikiran orang awam dan menganggap kalau asset cryptonya hilang di exchange akan diganti layaknya uang hilang di bank BNI, BRI, BCA dll.

Mungkin saja om, sudah kebiasan kalau threadnya udah panjang mungkin males ngebaca. Sebenarnya sudah jelas tercantum dalam SK Keputusan Kepala Bappebti no 8 tahun 2022 dalam pasal 1.
1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.

Bisa dilihat langsung di web Bappebti https://bappebti.go.id/pbk/sk_kep_kepala_bappebti/detail/11627

Mengenai uang hilang di Bank saja mereka kadang lepas tangan, tidak mau mengganti rugi. Seperti banyak kasus mengenai phising di mobile banking, phising atm. Banyak kasus yang terjadi tapi saya jarang mendapat berita si korban mendapat ganti rugi.

[Chikito]

Mengenai uang hilang di Bank saja mereka kadang lepas tangan, tidak mau mengganti rugi. Seperti banyak kasus mengenai phising di mobile banking, phising atm. Banyak kasus yang terjadi tapi saya jarang mendapat berita si korban mendapat ganti rugi.

Kalau terjebak phising atau kena scam, saya kira semua kondisi akan sama, baik itu bank, exchange, atau semua instrumen perusahaan yang memegang uang costumer akan memperlakukan hal yang sama (lepas tangan/tanpa ganti rugi) karena kelalaian bukan karena kesalahan mereka, tapi kesalahan costumer itu sendiri. Beda jika (misal) bank mengalami kebangkrutan karena pemiliknya korupsi atau melarikan dana nasabah, Mereka (LPS) tentu akan berupaya mengganti dana nasabah dengan menyita semua aset dan segala macam simpanan yang ada. Sedangkan exchange, karena tidak ada (LPS), tentu mereka (contoh): MTGOX kesulitan mengembalikan dana nasabah jika exchange mengalami masalah seperti kena hacker atau pemiliknya main belakang kayak FTX.

Kalau sudah begini, apakah perlu bappebti membuat sub badan baru bernama LPSC - Lembaga Penjamin Simpanan Crypto?. sehingga jika terjadi sesuatu pada exchange asal Indonesia tersebut, LPSC ini akan sigap bergerak untuk mengganti semua asset costumer dan nasabah.

[puloweh555]

Maksudnya dari pihak luar apa om? saya kok gagal paham.
Memang wewenang Bappebti sampai saat ini terbatas, mereka tidak memiliki kontrol penuh terhadap bursa berjangka dan yang berhubungan dengan itu. Sehingga pada reply sebelumnya, saya pernah menulis jika Bappebti harusnya memiliki wewenang seperti OJK agar mereka bisa fokus. Tapi memang sistem pemerintahan indonesia seperti ini. Ujung masalah atau kasus dilimpahkan lembaga Polri sebagai eksekutor (kalau saya tidak salah) kemudian mereka bekerjasama dengan pengadilan untuk putusan.

Iya wewenang Bappeti sanga terbatas sehingga sulit mengontrol karena pertumbuhan nilai aset kripto sangat yang pesat. Di mana hal ini dinilai akan berdampak terhadap stabilisasi keuangan.  Maka sekarang Pengawasan Aset Kripto di limpahkan ke OJK.
https://www.cnbcindonesia.com/market/20230105110930-19-403030/alasan-pengawasan-kripto-pindah-ke-ojk-tak-lagi-bappepti

[Luzin]

Maka sekarang Pengawasan Aset Kripto di limpahkan ke OJK.
https://www.cnbcindonesia.com/market/20230105110930-19-403030/alasan-pengawasan-kripto-pindah-ke-ojk-tak-lagi-bappepti

KIta tunggu aksi nyata mereka  .
Dulu mereka melarang Semua Bank Memfasilitasi semua transaksi crypto, tapi seiring berkembang dan pelimpahan wewenang dari Bappebti mungkin mereka mulai meregulasi. Entah seperti apa regulasinya nanti, saya berharap tidak menyulitkan dan mematikan indostri crypto dalam negeri yang sedang tumbuh.

OJK mendapat mandat melalui pengesahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), Ini disebutkan dalam pasal 6.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) serta aset keuangan digital dan aset crypto

Jadi harusnya nanti ada aturan main yang jelas mengenai batasan wewenang masing-masing lembaga. Jadi nanti ini tidak rancu dan membingungkan, saya berharap sih sebenarnya mereka berdiri dalam satu atap yang dibagi dalam divisi tertentu bukan berbeda rumah, karena sepertinya tidak efisien.IMO

Sumber: https://news.ddtc.co.id/uu-ppsk-geser-pengawasan-aset-kripto-ke-ojk-aturan-transisi-disiapkan-45111

[Torbalin]

Saya kira jawabanya tidak. Salah satu koin yg di list di Bappebti adalah Luna Terra. Itu sebelum koin tersebut hancur nilainya tahun lalu. Bappebti tak berbuat banyak untuk membantu investor asal indonesia yg remuk karena jatuhnya koin tersebut.

[Luzin]

Saya kira jawabanya tidak. Salah satu koin yg di list di Bappebti adalah Luna Terra. Itu sebelum koin tersebut hancur nilainya tahun lalu. Bappebti tak berbuat banyak untuk membantu investor asal indonesia yg remuk karena jatuhnya koin tersebut.

Apapun bisa terjadi crypto, lihat saja peringkat sebelum crypto Luna Tera terkena scam. Bappebti tidak bisa menjadi dukun menebak masa depan. Selain itu Luna Tera mereka salah satu koin terbaik yang saya pikir memang proyeknya terlihat menarik. Jadi wajar mereka berani mengelist menyetujui listing diindonesia.
Jika membandingkan dengan beberapa token yang berani mereka listing di indonesia bahkan sebenarnya Luna Tera lebih baik. Walau sebenarnya memang saya yakin mereka  Bappebti belum bekerja optimal karena saya juga merasa token token yang list dimarket indonesia kadang token yang belum teruji ketahanannya.