Apakah Bappebti Benar Benar Melindungi Investor Indonesia?

[armanda90]

Harusnya sih demikian Mas dan pemerintah tidak semata-mata menghilangkan fungsi bappebti dan memberikan tanggung jawab penuh kepada OJK, mestinya kedua lembaga ini dapat diberikan tanggung jawab bersama dan berkolaborasi untuk meningkatkan pengawasan yang lebih efektif dan lebih maksimal, sehingga terjalin kerja sama yang mengikat dalam melakukan pengawasan, mengayomi dan mengurusi kripto.

Lagipula saya juga tidak begitu yakin jika pun ada usulan untuk menggodok regulasi baru akan di dengarkan oleh pemerintah, karena dalil yang mereka gunakan adalah kewenangan OJK sebagai lembaga bentukan negara yang mengawasi keuangan, sehingga membuat regulasi baru akan menambah beban lagi untuk mereka. Sebagaimana yang telah di kutip oleh Mas @Luzin menyangkut dengan kewenangan bappebti dan OJK, dalil inilah yang akan cukup sulit dibantah oleh siapapun menyangkut dengan pengalihan kewenangan sebelumnya.

Saya sedikit ragu dengan kredibilitas dan tanggung jawab dari OJK, berkaca pada kasus asuransi jiwa sraya dan beberapa asuransi yang gagal bayar namun disini tidak ada peran sama sekali dari OJK untuk bertanggung jawab sekedar menekan pihak yang bersangkutan untuk membayar para nasabah.

Saya rasa untuk cryptocurrency saat ini sudah ada wewenang dari Bappeti dan tidak perlu adanya kehadiran dari OJK, saya sedikit memiliki reputasi yang buruk dengan kinerja OJK yang seolah - olah hanya lembaga biasa saja tidak memiliki kemampuan sama sekali saat ada kasus besar yang gagal pembayaran.

[Chikito]

Kalau menganalisis kewenangan dua lembaga ini sebenarnya sudah dibagi dengan jelas, tapi semenjak tugas bappebti dilimpahkan ke OJK sepertinya belum ada deskripsi jelas tentang perubahan kewenangan.

Ibaratkan pelimpahan tugas atau pergantian kewenangan, Bapebti dalam hal ini kemendag tidak lagi jadi lembaga atau badan yang mengayomi dan mengurusi kripto, sehingga full tugas tersebut beralih ke OJK. Jadi kalau mereka masih, tentu akan membuat tumpang tindih tugas dan fungsi yang membuat sistem tidak berjalan sesuai aturan.

Seharusnya asosiasi, lembaga dan perkumpulan kripto indonesia mensosialisasikan ini, supaya tidak miss komunikasi dan salah paham antar kedua belah pihak.

Pengalihan atau bahasa yang mereka pakai yaitu perpindahan terkait pengelolaan dan pengawasan aset kripto dan perdagangan derivatif dari yang mulanya dikelola oleh Bappebti menjadi dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan justru sebagai upaya untuk menghindari tumpang tindih sehingga dapat dikelola lebih fokus.

Dalam pemerintahan ada istilah refocusing yang mana bertujuan untuk memusatkan atau memfokuskan kembali dalam kasus ini aset kripto dan perdagangan derivatif dapat dikelola secara lebih fokus oleh otoritas yang punya ranah lebih spesifik yaitu Otoritas Jasa Keuangan.

Ya itu maksud saya, aturan mengenai itu harus segera dibuat dan diperjelas secara detil, misal kayak wewenang legalitas exchange dan coin, apakah yang mengurusnya itu masih bappebti ata OJK? sehingga exchange dan coin yang mau mendaftar dan beregulasi legalitas di Indonesia dapat memproses dari sekarang, biar tidak ngambang dan terkesan diperlambat. Yang jadinya memperburuk nama lembaga dan pemerintah itu sendiri.

[MarjorieZimmermanGinger]

Saya sedikit ragu dengan kredibilitas dan tanggung jawab dari OJK, berkaca pada kasus asuransi jiwa sraya dan beberapa asuransi yang gagal bayar namun disini tidak ada peran sama sekali dari OJK untuk bertanggung jawab sekedar menekan pihak yang bersangkutan untuk membayar para nasabah.

Saya rasa untuk cryptocurrency saat ini sudah ada wewenang dari Bappeti dan tidak perlu adanya kehadiran dari OJK, saya sedikit memiliki reputasi yang buruk dengan kinerja OJK yang seolah - olah hanya lembaga biasa saja tidak memiliki kemampuan sama sekali saat ada kasus besar yang gagal pembayaran.

Saya kira OJK telah menekan pihak asuransi Dalam pasal 40 ayat (1), sebagai bentuk peran pengawasan dan tanggung jawab OJK dan Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016, malahan mereka menegaskan tenggat waktu selama 30 hari bagi pihak asuransi untuk membayar, itu artinya fungsi dan tanggung jawab OJK telah di jalankan, namun masih terdapat kendala dari pihak perusahaan asuransi tersebut.

Dalam hal tanggung jawab lebih jauh sepertinya pembayaran juga tidak melibatkan OJK secara kooperatif, karena sebelum pelimpahan pihak Jiwasraya harus menangani sendiri menyangkut dengan pembayarannya, meskipun pada akhirnya dialihkan ke perusahaan baru IFG Life. Sebagai mana fungsi bappebti sebagai lembaga pengawas dulunya, artinya tugas mereka hanya mengawasi bukan membayar kerugian nasabah yang terlibat di dalam pengawasan mereka.

Dalam kasus pengalihan wewenang bappebti ke OJK mungkin masih terdapat tumpang tindih dan masih terdapat banyak keraguan mengapa pihak pemerintah mencoba membatasi bappebti dan lebih memilih OJK, akan tetapi seperti diskusi sebelumnya, pihak pemerintah memiliki alasan tersendiri menyangkut masalah ini, sehingga sulit bagi kita untuk menemukan jawaban yang sebenarnya, menurut sepengetahuan saya sih begitu Mas.

Sumber:
[1]. Begini Skema Pengembalian Dana buat Nasabah Jiwasraya
[2]. Perlindungan hukum pemerintah pada nasabah asuransi gagal bayar

[Luzin]

Ombudsman memberikan statmen jika Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dinyatakan melakukan pelanggaran maladministrasi.

Bappebti melakukan maladministrasi dalam proses permohonan Izin Usaha Bursa Berjangka (IUBB). Hal ini termuat dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang telah disampaikan secara langsung oleh Ombudsman RI kepada Kepala Bappebti pada 17 Maret 2023.

Pelanggaran ini menyebabkan DFX rugi hingga 19 miliar. Pelanggaran maladministrasi ini melliputi penundaan berlarut, penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang. Terkait masalah ini Ombudsman sepertinya tidak mengambil langkah hukum tetapi melakukan beberapa koreksi dan pembinaan melalui kemendag. Mereka juga memberikan waktu 30 hari kepada Bappebti untuk menindaklanjuti langkah koreksi dari Ombudsman.

Sumber: https://bisnis.tempo.co/read/1705003/ombudsman-sebutkan-tiga-pelanggaran-maladministrasi-bappebti-pada-perizinan-bursa-berjangka?

[Chikito]

Ombudsman memberikan statmen jika Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dinyatakan melakukan pelanggaran maladministrasi.

Kalau cuma pelanggaran administrasi hukumannya paling rotasi pejabat di Bappebti dan kemungkinan tidak berdampak signifikan terhadap pengajuan izin DFX itu sendiri. Karena seluruh wewenang dan pengawasan Crypto itu sendiri saat sudah pindah alih ke OJK, sehingga kemungkinan menjadi angin lalu dan tidak sampai kepada pengadilan.

Dan bisa jadi listed DFX itu akan tambah lama dibanding jika diurus Bappebti karena dalam masa transisi perpindahan wewenang, jadi kalau DFX tidak melakukan follow up atau register ulang ke OJK, pengajuan izin mereka akan menumpuk juga di berkas lama di Bappebti.

[Ryu_Ar1]

Pelanggaran ini menyebabkan DFX rugi hingga 19 miliar. Pelanggaran maladministrasi ini melliputi penundaan berlarut, penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang. Terkait masalah ini Ombudsman sepertinya tidak mengambil langkah hukum tetapi melakukan beberapa koreksi dan pembinaan melalui kemendag. Mereka juga memberikan waktu 30 hari kepada Bappebti untuk menindaklanjuti langkah koreksi dari Ombudsman.

Sumber: https://bisnis.tempo.co/read/1705003/ombudsman-sebutkan-tiga-pelanggaran-maladministrasi-bappebti-pada-perizinan-bursa-berjangka?

Ada tanggapan langsung dari Didid Noordiatmoko selaku Kepala Bappebti dalam hal ini dan memang dia dengan tegas mengatakan mereka tidak melakukan hal yang dituduhkan kepada mereka karena mereka menganggap mereka masih melayani dan melakukan tahap pemeriksaan.

"Toh DFX kami layani terus sampai sekarang, terakhir DFX disekitaran tanggal 20 Februari mengajukan untuk direksinya dan kami juga dalam proses fit and proper test. Jadi klo dianggap kami menelantarkan, kami masih layani kok,"

Tetapi melihat dalihnya jelas ini memang sedikit menimbulkan tanda tanya besar mengingat ketika melihat kasus yang memang sedang terjadi sekarang, jeda waktu yang memang lama bahkan ini sudah berlarut kurang lebih 2 tahun sehingga hal seperti ini terdengar menjadi klise ketika mengatakan Bappebti masih melakukan proses fit and proper test untuk DFX yang memang sudah mengajukan perizinan dari 2021 silam.

[aylabadia05]

Bagaimana pendapat anda? apakah Bappebti benar benar melindungi investor indonesia

Sebuah kata pertegas dari saya apakah bappebti benar-benar melindungi investor kita adalah harus.
Kenyamanan investor kita perlu diperhatikan dalam beraktivitas meskipun itu akan dirasakan sendiri oleh investor pada bursa tempat melakukan aktivitas jual beli kripto.

atw cuma formalitas buat pemasukan pajak negara?

Untuk menghindari anggapan seperti inilah perlu diutamakan upaya untuk benar-benar melindungi selain perlunya edukasi.
Saya merasa bahwa banyak investor yang sudah memaklumi kalau pemerintah sudah menetapkan pajak berarti ada sisi positif yang dapat dijadikan pegangan oleh mereka.

[mamesso]

Bagaimana pendapat anda? apakah Bappebti benar benar melindungi investor indonesia

Sebuah kata pertegas dari saya apakah bappebti benar-benar melindungi investor kita adalah harus.
Kenyamanan investor kita perlu diperhatikan dalam beraktivitas meskipun itu akan dirasakan sendiri oleh investor pada bursa tempat melakukan aktivitas jual beli kripto.

Pemerintah telah mengatur aset crypto sebagai komoditi, kemudian pihak pemerintah menyusun beberapa aturan untuk mengakomodir perdagangan aset crypto
melalui kebijakan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2019 tentang kebijakan umum Penyelenggaraan perdagangan berjangka aset crypto.

Lebih lanjut jika dikaji dari aturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan aset crypto di bursa berjangka, Bappebti memberi kepastian dan perlindungan hukum untuk para investor aset crypto, perlindungan hukum untuk investor mengharuskan bursa yang ada dibawah hukum pemerintah harus memenuhi seluruh syarat yang telah diatur dalam aturan Bappebti.

Dengan adanya ketentuan yang tertuang dalam peraturan dan UU, Bappebti telah berusaha melindungi investor agar investasinya terjamin aman. Legalitas perdagangan aset crypto melalui beberapa platform juga dapat membawa dampak positif di bidang investasi yang bisa meningkatkan ekonomi para pelaku investasi aset crypto, selain itu Negara juga dapat pemasukan tambahan sejumlah pajak yang dipungut dari perdagangan aset crypto, maka sudah selayaknya investor Indonesia dilindungi.

Source: bappebti.go.id(PDF)

[Chikito]

Sebuah kata pertegas dari saya apakah bappebti benar-benar melindungi investor kita adalah harus.

Karena Bappebti tidak ada wewenang lagi terhadap pengawasan crypto jadi ya tidak harus. Karena semua tanggung jawab yang diemban bapebbti dulu telah beralih ke OJK, dan ini sudah sering dibahas perhalaman di atas.

Saya merasa bahwa banyak investor yang sudah memaklumi kalau pemerintah sudah menetapkan pajak berarti ada sisi positif yang dapat dijadikan pegangan oleh mereka.

Pajak selain crypto itu banyak, seperti pajak motor, mobil dan lainnya. Namun apakah sesuai ekspektasi kita?, tentu saja tidak, buktinya banyak jalan berlubang, dan banyak jalan yang dilalui kendaraan (yang telah bayar pajak) masih tanah merah. Jadi, jangan berekspektasi berlebihan, apalagi mengharapkan pajak crypto ini dapat memberi manfaat bagi investor crypto itu sendiri. Bukti sudah banyak, kalau sekian persen pajak rakyat itu diselewengkan (bahkan) oleh aparat pajak itu sendiri.