Apakah Bappebti Benar Benar Melindungi Investor Indonesia?

[masulum]

Bappebti juga sudah pernah melarang token Asix untuk diperdagangkan karena tidak termasuk dalam 229 aset kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesia, larangan ini berlandaskan pada Peraturan Bappebti Nomor 7 tahun 2020.

Mungkin mas e kelupaan, setelah berita ini dan membuat ASIX dump parah, Bappebti kembali mengeluarkan statement kalau ASIX ini bisa dijual atau di beli. artikelnya bisa dibaca di Kompas. Di statemen tersebut, Bappebti juga akan menunggu ASIX untuk melakukan pendaftaran ketika sudah memiliki harga yang dianggap layak atau sesuai dengan ketentuan Bappebti. Jadi, ini tak ubahnya token-token tak terdaftar yang kita beli melalui Pancakeswap, Uniswap atau exchange luar.

[Chikito]

saya hanya harap bappebti memperbaiki regulasi mereka terutama di ranah crypto supaya tax yang para peminat crypto bisa tersalurkan dengan baik dan mereka bisa merasakan manfaatnya langsung.

Sekali lagi dikatakan kalau tupoksi bappebti itu terbatas pada pasal 652 :  melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa, jadi tidak bisa lebih dari itu, mungkin bisa asal bekerja sama dengan institusi lain (MOU) sehingga jika ada hal yang kurang memuaskan langsung dapat segera dieksekusi.

sedangkan manyangkut soal Tax atau pajak, itu bukan ranah mereka tapi dirjen pajak di bawah kementerian keuangan, bukan perdagangan. Kalau pun buat penyaluran hasil pajak, tentu tidak spesifik itu, karena hasil pajak apa pun dan dari mana dapatnya dikumpulkan dalam 1 kardus bernama APBN.

Kalau ada uneg-unegnya maka saya pikir agan juga bisa menyampaikan langsung ke departemennya gan. Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan buat mereka nantinya. Berikut kontaknya.

Kalau yang nyampein orang biasa, tentu tidak digubris, karena bisa jadi hoax atau dari persaingan usaha.

Beda kalau yang kasih uneg-uneg itu sebuah organisasi seperti ASPAKRINDO (Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia) atau ABI (Asosiasi Blockchain Indonesia), dsb. Tapi mereka-mereka ini lebih banyak diemnya sih, entah ngapain ini dibentuk kalau cuma buat pajangan doang, mana ada sampai sekarang terdengar suaranya, lebih banyak yang komen itu trader, itu pun kalau rugi, kalau untung, ya diam saja.

[Razmirraz]

Kalau ada uneg-unegnya maka saya pikir agan juga bisa menyampaikan langsung ke departemennya gan. Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan buat mereka nantinya. Berikut kontaknya.

Kalau yang nyampein orang biasa, tentu tidak digubris, karena bisa jadi hoax atau dari persaingan usaha.

Mungkin Op bisa mencobanya, kan sejak thread ini lahir Op selalu menyoroti kinerja bappebti. Percuma saja menyoroti kelemahan bappebti disini toh gak ada titik terangnya juga.
Tujuan agan @indah Rezki melampirkan kontak bappebti supaya OP dapat langsung menyampaikan uneg-unegnya pada pihak terkait, kalau terus-terusan dipertanyakan disini sama saja bohong, sampai kapanpun tidak ada penyelesaian dari kelemahan kinerja Bappebti.

Terlepas dari apapun yang terjadi di tubuh bappebti, baik itu kurangnya pengawasan sehingga terjadinya kecolongan atau memang ada yang bermain dibelakangnya. Bagi saya tidak menjadi problem yang serius. Sebenarnya ini kan masalah koin lokal karya artis yang hanya memanfaatkan hype NFT, arahnya sudah jelas dari semua tujuan dari pemilik token-token tersebut.  Tanggung jawabnya kembali pada personal masing-masing, sudah tau token tersebut fundamentalnya masih rendah, masih saja nekat membeli, itu kan sama saja seperti membeli kucing dalam karung. Untung enggak di dapat, rugi sudah pasti.

[masulum]

-snip- Sebenarnya ini kan masalah koin lokal karya artis yang hanya memanfaatkan hype NFT, arahnya sudah jelas dari semua tujuan dari pemilik token-token tersebut.  Tanggung jawabnya kembali pada personal masing-masing, sudah tau token tersebut fundamentalnya masih rendah, masih saja nekat membeli, itu kan sama saja seperti membeli kucing dalam karung. Untung enggak di dapat, rugi sudah pasti.

Tidak mas, Bappebti tidak hanya memikirkan itu koin lokal atau tidak. Yang dilakukan Bappebti adalah dengan melakukan riset untuk membantu investor menjaga uang mereka dengan lebih bijak. karena itulah Bappebti membuat list token/koin yang layak diperdagankan di Indonesia agar masyarakat terbantu untuk menghidari potensi proyek yang tidak jelas.

[Chikito]

-snip- Sebenarnya ini kan masalah koin lokal karya artis yang hanya memanfaatkan hype NFT, arahnya sudah jelas dari semua tujuan dari pemilik token-token tersebut.  Tanggung jawabnya kembali pada personal masing-masing, sudah tau token tersebut fundamentalnya masih rendah, masih saja nekat membeli, itu kan sama saja seperti membeli kucing dalam karung. Untung enggak di dapat, rugi sudah pasti.

Tidak mas, Bappebti tidak hanya memikirkan itu koin lokal atau tidak. Yang dilakukan Bappebti adalah dengan melakukan riset untuk membantu investor menjaga uang mereka dengan lebih bijak. karena itulah Bappebti membuat list token/koin yang layak diperdagankan di Indonesia agar masyarakat terbantu untuk menghidari potensi proyek yang tidak jelas.

Mungkin karena jadi juru bicara sehingga permasalahan crypto dilempar semua ke Bappebti.

Crypto itu ibaratkan gadis muda belia nan cantik yang perlu penanganan serius dari 3 elemen:, eksekutif, legislatif dan yudikatif, namun karena lemahnya SDM yang ke-semua elemen tersebut diisi oleh orang-orang tua gaptek yang tidak tahu teknologi, jadinya lempem kayak tempe.

Betul mereka paham crypto, namun karena otak dan mindsetnya sudah berpuluh tahun di kertas, saham, valas dan obligasi lain, sehingga mereka pikir si gadis muda belia nan cantik sama perlakuannya dengan itu, Sehingga apa pun itu, baik dari segi peraturan dan implementasi akan mereka buat sama dengan mindsetnya.

[Luzin]

Tidak mas, Bappebti tidak hanya memikirkan itu koin lokal atau tidak. Yang dilakukan Bappebti adalah dengan melakukan riset untuk membantu investor menjaga uang mereka dengan lebih bijak.

Selain itu sebenarnya Bapebti juga memperhatikan nasib para investor. Baru -baru ini mereka sepertinya menggelar ujian profesi untuk calon wakil pialang berjangka (mungkin ini cenderung seperti forex) ujian akan dilaksanakan 20-21 Oktober 2022. Tugas wakil pialang tidak hanya berdagang tapi mereka memiliki tugas untuk:
1. Memberikan edukasi ke nasabah
2. Memberikan pendampingan pada saat transaksi
3. Sosialisasi tentang trading
Cukup menarik, mungkin jika Bapebti menerapkan aturan ini(dimodifikasi)  disesuaikan dengan kondisi perkembangan crypto sebagai aset juga akan memiliki dampak positif perkembangan dan minat investor.

[masulum]

-snip-

Ini tentu menjadi kabar yang sangat baik jika pada akhirnya Bappebti dapat memenuhi semua poin yang ada. Karena, dengan demikian investor yang akan join di dunia trading kripto bisa mengenal kripto terlebih dahulu dari serangkaian informasi yang diberikan oleh Bappebti melalui edukasi. Pendampingan transaksi mungkin akan berkisar pada keamanan transaksi. Sejauh ini poin 1 masih sebatas edukasi ringan melalui media (yang butuh berita), apabila ini ditingkatkan mungkin akan menjadi hal yang sangat penting untuk trader baru.

[Chikito]

Selain itu sebenarnya Bapebti juga memperhatikan nasib para investor. Baru -baru ini mereka sepertinya menggelar ujian profesi untuk calon wakil pialang berjangka (mungkin ini cenderung seperti forex)

Tampaknya ini benar cenderung ke forex karena dari beberapa perusahaan pialang yang terdaftar pun tidak ada perusahaan crypto di dalamnya. Dan kebanyakan pemain crypto juga main di market-market spot sehingga kalau pun ada, akan sepi peminat, Dan market derivatif/futures/margin pun tidak banyak (jika ngambil profesi itu), ada pun yang main banyakan tanpa broker sehingga akan sia-sia saja jika sertifkat profesinya ada jangka waktu tertentu misal kurang dari 2 tahun dan tidak terpakai sama sekali.

[Luzin]

Tampaknya ini benar cenderung ke forex karena dari beberapa perusahaan pialang yang terdaftar pun tidak ada perusahaan crypto di dalamnya. Dan kebanyakan pemain crypto juga main di market-market spot sehingga kalau pun ada, akan sepi peminat,

Sepertinya begitu om, karena sepertinya forex lebih dulu dikenal masyarakat indonesaia dari pada crypto. Selain itu memang kelebihan crypto bisa di lakukan tanpa lewat broker dan aset ada dibawah kendali usernya.
Sepertinya edukasi edukasi seperti ini harus gencar dilakukan oleh Bappebti agar orang semakin paham dan mengerti crypto. Tidak hanya khusus Forex. Sehingga mereka memiliki pengetahuan yang cukup dan akan menggurangi korban penipuan crypto. Walau sampai saat ini Bappebti sudah melakukan, tapi belum gencar dan banyak orang yang terkena penipuan atas nama investasi crypto. 

Barusan buka webnya Bappebti ni, sepertinya sedang ada surve kepuasan terhadap pelayanan Bappebti. Mungkin temen temen disini bisa isi juga, dan semoga bisa ditindak lanjuti  . Berikut link surveynya : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAARwhbNRURE1CVThXV1lIN0tGQkFIMVJVMTNPSkVUTC4u

[Husna QA]

Barusan buka webnya Bappebti ni, sepertinya sedang ada surve kepuasan terhadap pelayanan Bappebti. Mungkin temen temen disini bisa isi juga, dan semoga bisa ditindak lanjuti  ;D. Berikut link surveynya : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAARwhbNRURE1CVThXV1lIN0tGQkFIMVJVMTNPSkVUTC4u

Saya sendiri belum pernah punya pengalaman "secara langsung" menggunakan jasa layanan Bappebti, jadi kemungkinan bisa saja tidak objektif kalaupun asal ikut mengisi kuesioner tersebut; Dan lagi cakupan dari layanan Bappebti bukan hanya cryptocurrency sehingga pertanyaan pun tentunya tidak spesifik hanya ke layanan yang menyangkut hal tersebut saja.

Kami berharap Bapak/Ibu menyampaikan pendapat secara obyektif sesuai dengan pengalaman yang dialami ketika menerima layanan dari BAPPEBTI.

Selain itu sebenarnya Bapebti juga memperhatikan nasib para investor. Baru -baru ini mereka sepertinya menggelar ujian profesi untuk calon wakil pialang berjangka (mungkin ini cenderung seperti forex) ujian akan dilaksanakan 20-21 Oktober 2022. Tugas wakil pialang tidak hanya berdagang tapi mereka memiliki tugas untuk:
1. Memberikan edukasi ke nasabah
2. Memberikan pendampingan pada saat transaksi
3. Sosialisasi tentang trading
Cukup menarik, mungkin jika Bapebti menerapkan aturan ini(dimodifikasi)  disesuaikan dengan kondisi perkembangan crypto sebagai aset juga akan memiliki dampak positif perkembangan dan minat investor.

Kalaupun misalkan ketiga poin diatas disesuaikan dengan cryptocurrency, menurut saya paling lebih menyasar ke semisal perusahaan yang memang ada interest kesana.
Sementara itu untuk poin ke-1 dan ke-3 bisa saja dikampanyekan secara"gratis" ke masyarakat melalui ruang iklan di pelbagai media jika memang Bappebti bisa lebih care.

[abhiseshakana]

Selain itu sebenarnya Bapebti juga memperhatikan nasib para investor. Baru -baru ini mereka sepertinya menggelar ujian profesi untuk calon wakil pialang berjangka (mungkin ini cenderung seperti forex) ujian akan dilaksanakan 20-21 Oktober 2022. Tugas wakil pialang tidak hanya berdagang tapi mereka memiliki tugas untuk:
1. Memberikan edukasi ke nasabah
2. Memberikan pendampingan pada saat transaksi
3. Sosialisasi tentang trading
Cukup menarik, mungkin jika Bapebti menerapkan aturan ini(dimodifikasi)  disesuaikan dengan kondisi perkembangan crypto sebagai aset juga akan memiliki dampak positif perkembangan dan minat investor.

Kalaupun misalkan ketiga poin diatas disesuaikan dengan cryptocurrency, menurut saya paling lebih menyasar ke semisal perusahaan yang memang ada interest kesana.
Sementara itu untuk poin ke-1 dan ke-3 bisa saja dikampanyekan secara"gratis" ke masyarakat melalui ruang iklan di pelbagai media jika memang Bappebti bisa lebih care.

Perdagangan aset kripto dibawah naungan Bappebti kan modelnya sebagai aset komoditas, jadi seharusnya Wakil Pialang Perdagangan Berjangka Komoditi bisa ikut dilibatkan didalam siklus perdagangan tersebut. Jadi jika Pedagang Aset Kripto juga memiliki peran sebagai Pialang Berjangka, maka sudah pasti perusahaan-perusahaan (Exchange) tersebut akan memiliki satu atau beberapa Wakil Pialang Perdagangan Berjangka Komoditi didalam tatanan perusahaannya.

[Antonas1]

Salah satu kesulitan Bappebti yang paling terlihat adalah cara mensosialisasikan informasi terkait kepada masyarakat (terutama kalangan menengah ke bawah). Seperti yang kita tau, masyarakat awam yang biasanya ambil jalan pintas untuk cepet kaya, rata-rata minat bacanya rendah. Bahkan meskipun informasi tersebut dalam format audio video.
Masyarakat awam kalo disuguhi informasi dalam format resmi kayak gitu pasti gak berminat, mereka lebih minat berita atau video yang bersifat menghibur. Mungkin Bappebti musti nyari cara sosialisasi dengan bikin video begitu supaya punya kans besar bisa viral. Entah gimana caranya mereka harus bisa menyajikan informasi resmi tapi bernuansa hiburan. Kalo viral kan jadi banyak orang yang tau.

[Husna QA]

Salah satu kesulitan Bappebti yang paling terlihat adalah cara mensosialisasikan informasi terkait kepada masyarakat (terutama kalangan menengah ke bawah). Seperti yang kita tau, masyarakat awam yang biasanya ambil jalan pintas untuk cepet kaya, rata-rata minat bacanya rendah. Bahkan meskipun informasi tersebut dalam format audio video.
Masyarakat awam kalo disuguhi informasi dalam format resmi kayak gitu pasti gak berminat, mereka lebih minat berita atau video yang bersifat menghibur. Mungkin Bappebti musti nyari cara sosialisasi dengan bikin video begitu supaya punya kans besar bisa viral. Entah gimana caranya mereka harus bisa menyajikan informasi resmi tapi bernuansa hiburan. Kalo viral kan jadi banyak orang yang tau.

Jika melihat pada annual report nya bappebti, diantaranya yang ini: https://bappebti.go.id/Annual_report_bappebti/download/annual_2016-06-16_11-25-05_Annual__2011.pdf, halaman 107-108, sub judul Penyebaran Informasi, pada poin ke-3 disitu disebutkan perihal iklan layanan masyarakat yang termasuk kedalam salah satu programnya Bappebti:



- PBK: Perdagangan Berjangka Komoditi
- SRG: Sistem Resi Gudang
- PLK: Pasar Lelang Komoditi

Kalau sudah jelas programnya tentu ada budget untuk itu, mestinya sih tidak perlu sampai ada istilah kesulitan dalam sosialisasi informasi terlepas dari seperti apa model penyampaiannya.

Btw, kasus-kasus seperti binomo dan lainnya yang mencuat dan viral menurut opini saya itu bisa jadi "iklan gratis" ke masyarakat mengenai perlunya memahami resiko investasi, terlebih ke bidang yang tidak dia kuasai atau mungkin karena hanya sekedar ikut-ikutan tanpa menelitinya terlebih dulu.

[Luzin]

Kalau sudah jelas programnya tentu ada budget untuk itu, mestinya sih tidak perlu sampai ada istilah kesulitan dalam sosialisasi informasi terlepas dari seperti apa model penyampaiannya.

Kalau dilihat dari jenisnya tentu sudah cukup bagus menurut saya. Mereka memiliki banyak opsi, tapi pertanyaannya apakah semua dilakukan atau hanya program saja realisasinya belum maksimal. Karena memang saya sangat jarang menemukan iklan khusus dibuat dan ditayangkan di media elektronik, TV atau Youtube. Bahkan spanduk, di kota saya juga jarang. Yang sering saya lihat melalui platform medsos yang mungkin notabene tidak memerlukan biaya mahal mungkin hanya desain yang memerlukan biaya. Sama seperti yang om @Husna katakan mungkin malah dari platform penyedia layanan investasi yang mengajurkan waspada berinvestasi yang diikuti sebagai media promosi program mereka. Walaupun iklan utama itu adalah platform yang ditawarkan bukan waspada investasinya. 

[Chikito]

Masyarakat awam kalo disuguhi informasi dalam format resmi kayak gitu pasti gak berminat, mereka lebih minat berita atau video yang bersifat menghibur. Mungkin Bappebti musti nyari cara sosialisasi dengan bikin video begitu supaya punya kans besar bisa viral. Entah gimana caranya mereka harus bisa menyajikan informasi resmi tapi bernuansa hiburan. Kalo viral kan jadi banyak orang yang tau.

Saya juga pesimis akan tersampaikan, seperti contoh dulu ketika pemilu menggunakan format berbeda dengan mencontreng, KPU mengadakan sosialisasi di media televisi dengan menggunakan beberapa artis dan pelawak sebagai bintang iklan untuk dimaksudkan supaya mudah dicerna, namun ketika pemilu berjalan ternyata masih banyak yang mencoblos bukan mencontreng, sehingga dibalikan lagi pada pemilu berikutnya dicoblos.

Disamping itu juga masalah anggaran, Untuk mensosialisasikan video di media besar seperti TV itu tidak sedikit, setidaknya puluhan - ratusan milyar. Bisa saja anggarannya ditekan jika hanya di youtube, tapi tentu saja tidak akan banyak yang nonton karena rakyat kecil, apalagi di pedesaan itu rata-rata tidak mampu mengakses internet.

Kalau sudah jelas programnya tentu ada budget untuk itu, mestinya sih tidak perlu sampai ada istilah kesulitan dalam sosialisasi informasi terlepas dari seperti apa model penyampaiannya.

Sepertinya itu baru perencanaan, dan dalam pengalaman saya berteman dengan orang di bagian perencanaan anggaran, terkadang hal-hal yang menurut mereka tidak urgent akan dicut di pertengahan tahun atau digantikan dengan yang hal yang lebih urgent lainnya. Apa lagi menjelang pemilu gini, terkadang uang untuk sosialisasi itu digunakan untuk memoles pejabat yang berkepentingan.

[Husna QA]

Sepertinya itu baru perencanaan, dan dalam pengalaman saya berteman dengan orang di bagian perencanaan anggaran, terkadang hal-hal yang menurut mereka tidak urgent akan dicut di pertengahan tahun atau digantikan dengan yang hal yang lebih urgent lainnya. Apa lagi menjelang pemilu gini, terkadang uang untuk sosialisasi itu digunakan untuk memoles pejabat yang berkepentingan.

Contoh link yang saya cantumkan sebelumnya diatas merupakan link dari Annual report Bappebti di tahun 2011 (bisa dilihat sepintas dari judul link); Dan berdasarkan definisi yang tertera di wikipedia:

Laporan tahunan atau annual report merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih organisasi dalam setahun.

artinya poin-poin yang dicantumkan dalam program penyebaran informasi oleh Bappebti tersebut secara definisi diatas adalah program yang sudah dicapai, dan bukanlah baru sekedar perencanaan.

Maka dari itu ketika poin-poin program tersebut dicantumkan dalam annual report, artinya mereka sudah mencapainya karena ada budget sebelumnya untuk itu, terlepas dari maksimal tidaknya Bappebti menggunakannya untuk sosialisasi ke masyarakat.

-cmiiw-

[Antonas1]

Jika melihat pada annual report nya bappebti, diantaranya yang ini: https://bappebti.go.id/Annual_report_bappebti/download/annual_2016-06-16_11-25-05_Annual__2011.pdf, halaman 107-108, sub judul Penyebaran Informasi, pada poin ke-3 disitu disebutkan perihal iklan layanan masyarakat yang termasuk kedalam salah satu programnya Bappebti:

Maka dari itu ketika poin-poin program tersebut dicantumkan dalam annual report, artinya mereka sudah mencapainya karena ada budget sebelumnya untuk itu, terlepas dari maksimal tidaknya Bappebti menggunakannya untuk sosialisasi ke masyarakat.

Di dalam buku laporan mereka pasti tetap tertulis, namun realisasinya gak terlihat, biasanya yang begini ini dokumentasinya juga fake. Karena itulah saya pikir mungkin mereka mengalami kesulitan dalam mengkonsep/memproduksi/menyebarkan informasi terkait, sehingga program tersebut berjalan ala kadarnya dan tidak tersebar seperti seharusnya.

~ Karena memang saya sangat jarang menemukan iklan khusus dibuat dan ditayangkan di media elektronik, TV atau Youtube. Bahkan spanduk, di kota saya juga jarang. Yang sering saya lihat melalui platform medsos yang mungkin notabene tidak memerlukan biaya mahal mungkin hanya desain yang memerlukan biaya. ~

Itu dia kenyataan yang terjadi. Saya juga gak pernah nemu iklannya bahkan di medsos sekalipun.

~ KPU mengadakan sosialisasi di media televisi dengan menggunakan beberapa artis dan pelawak sebagai bintang iklan untuk dimaksudkan supaya mudah dicerna, namun ketika pemilu berjalan ternyata masih banyak yang mencoblos bukan mencontreng, sehingga dibalikan lagi pada pemilu berikutnya dicoblos.

Padahal format penyampaiannya udah ideal, ternyata ya masih gak berhasil. Belum lagi ditambah faktor lapisan masyarakat yang tidak menonton TV atau iklannya.

Disamping itu juga masalah anggaran, Untuk mensosialisasikan video di media besar seperti TV itu tidak sedikit, setidaknya puluhan - ratusan milyar. Bisa saja anggarannya ditekan jika hanya di youtube, tapi tentu saja tidak akan banyak yang nonton karena rakyat kecil, apalagi di pedesaan itu rata-rata tidak mampu mengakses internet.

Sepakat sih ini. Jadi saya pikir kesulitan Bappebti dalam menyampaikan informasi terkait dapat dipecahkan jika mereka memiliki:

- tim kreatif untuk produksi.
- tim riset untuk mengetahui jenis penonton dan karakternya sehingga dapat menentukan konten yang tepat.
- tim khusus yang menyusun dan mengatur anggaran konten.

Atau bahkan mungkin akan lebih baik jika mereka bekerjasama dengan tim kreatif dari TV swasta seperti NET atau TransTV yang udah paham maunya penonton.

[Husna QA]

Di dalam buku laporan mereka pasti tetap tertulis, namun realisasinya gak terlihat, biasanya yang begini ini dokumentasinya juga fake. Karena itulah saya pikir mungkin mereka mengalami kesulitan dalam mengkonsep/memproduksi/menyebarkan informasi terkait, sehingga program tersebut berjalan ala kadarnya dan tidak tersebar seperti seharusnya.

Tidak terbayang Bappebti sebagai lembaga/institusi milik pemerintah dalam annual report nya kalau menggunakan dokumentasi fake. Apa tidak ada lembaga yang mengaudit kalau begitu, belum lagi annual report tersebut kan diumumkan ke publik, saya kira malah bakalan menjatuhkan reputasi lembaga tersebut jika demikian.

Dan disisi lain kalaupun kita mau menyebutnya demikian, tentu harus punya proof data valid juga bahwa itu adalah benar-benar dokumen fake, jadi bukan hanya karena tidak terlihat oleh kita atau berdasar prasangka semata.
Saya lebih cenderung menyebutkan kalau program-program (penyebaran informasi, dll) yang dicantumkan dalam annual report tersebut sudah terlaksana sebagaimana yang tertera (dan tidak "menudingnya" sebagai dokumen fake), namun pelaksanaannya yang mungkin masih belum maksimal sebagaimana yang agan sebut "berjalan ala kadarnya", entah karena budget nya kecil untuk keperluan tersebut atau karena hal lain.

[Antonas1]

Tidak terbayang Bappebti sebagai lembaga/institusi milik pemerintah dalam annual report nya kalau menggunakan dokumentasi fake. Apa tidak ada lembaga yang mengaudit kalau begitu, belum lagi annual report tersebut kan diumumkan ke publik, saya kira malah bakalan menjatuhkan reputasi lembaga tersebut jika demikian.
Dan disisi lain kalaupun kita mau menyebutnya demikian, tentu harus punya proof data valid juga bahwa itu adalah benar-benar dokumen fake, jadi bukan hanya karena tidak terlihat oleh kita atau berdasar prasangka semata.

Saya memang tidak punya bukti valid untuk hal tersebut.
Tapi begini, saya pernah melihat sekelompok oknum dari sebuah institusi pemerintah yang melakukan fake documentation secara langsung, yaitu pada saat pemberlakuan wajib masker dan jaga jarak di setiap tempat makan. Mereka meminta beberapa orang (pegawai depot dan konsumen) untuk mengenakan masker, kemudian difoto. Setelah itu orang-orang boleh melepaskan maskernya lagi, saat ditanya oleh beberapa konsumen, mereka mengatakan itu hanya untuk dokumentasi laporan.
Itu hanya sedikit contoh dari banyak hal serupa, saya pernah melihat dan di beberapa kasus harus terlibat karena sebagai vendor. Saat dokumentasi tersebut masuk kedalam laporan, itu akan dianggap valid.
Di persoalan Bappebti tersebut saya mengira hal yang sama terjadi, dan (lagi-lagi hanya) menduga dokumentasi dilakukan cuma di beberapa tempat (baik digital maupun real) hanya untuk memenuhi laporan tahunan.

[Chikito]

Contoh link yang saya cantumkan sebelumnya diatas merupakan link dari Annual report Bappebti di tahun 2011 (bisa dilihat sepintas dari judul link);

Tidak saya simak ternyata laporan tahunan 2011. Tapi sepertinya memang beda, jadi kita jangan menganggap bahwa pamlet dan brosur yang disebarkan oleh bappebti itu menyangkut soal kripto, karena pada tahun  2011 pun saya pikir sangat sedikit sekali yang kenal, jadi kalau tahun ini atau tahun sebelum-sebelumnya tidak menemukan brosur, iklan atau pamlet dari bappebti, kemungkinan tidak menganggarkannya, karena biasanya tidak setiap tahun proyek pemerintah itu menganggarkan pos untuk sosialisasi.

Atau bahkan mungkin akan lebih baik jika mereka bekerjasama dengan tim kreatif dari TV swasta seperti NET atau TransTV yang udah paham maunya penonton.

Entahlah, Semenjak TV sudah berinternet, jarang sekali saya melihat acara televisi lokal, entah kalau yang lain, setiap hari tontonan saya itu sport, dan berita ekonomi. Jadi menurut saya, kalau mau beriklan pikirkan dulu mau menjangkau siapa, dan menurut saya TV-tv lokal juga kebanyakan nyaplok idenya dari youtube dan sosmed lain kayak tiktok alias kretif idenya tetap saja ngambil dari internet.

Tapi begini, saya pernah melihat sekelompok oknum dari sebuah institusi pemerintah yang melakukan fake documentation secara langsung, yaitu pada saat pemberlakuan wajib masker dan jaga jarak di setiap tempat makan. Mereka meminta beberapa orang (pegawai depot dan konsumen) untuk mengenakan masker, kemudian difoto. Setelah itu orang-orang boleh melepaskan maskernya lagi, saat ditanya oleh beberapa konsumen, mereka mengatakan itu hanya untuk dokumentasi laporan.

Budaya ASBAK (Asal Bapak Senang) sudah mendarah daging sejak jaman kompeni, jadi dimaklumi saja kalau tiap hari menemukannya. Tapi kalau menurut saya, laporkan balik saja kalau memang menemukan hal yang kayak gini, kalau didiamkan saja, tentu budaya yang begini ini akan terus berjalan sampai ke generasi berikutnya.