Apakah Bappebti Benar Benar Melindungi Investor Indonesia?

[SEEEP ZEEBOLOGI]

Saya kepikiran pertanyaan ini setelah keinget token token karya anak bangsa seprti I-Coin karya putrinya Yusuf Mansur, atau token token buatan artis lainya, nah bagaimana pendapat anda apakah Bappebti benar benar melindungi investor indonesia? karena yang saya lihat sepertinya mereka kurang bisa melindungi investor, kita lihat saja I-coin ini kan proyek hit and run (bener gak sih istilahnya? ), leslar token, dan token token lain yang sudah tidak kedengeran lagi, biasanya mereka menargetkan orang awam yang kurang tau cryptocurency contohnya saja ibu ibu arisan yang kurang paham soal crypto. saya jadi kasihan dengan mereka soalnya cuma ikut ikutan.

Bagaimana pendapat anda? apakah Bappebti benar benar melindungi investor indonesia atw cuma formalitas buat pemasukan pajak negara?

[Luzin]

Mengutip dari web Bappebti pada Peraturan Menteri Perdagangan Ri Nomor 01/m-dag/per/3/2005 pasal 652 dijelaskan BAPPEBTI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa. Dari sini sepertinya jelas bahwa bappebti adalah sebuah lembaga regulasi artinya mereka juga bertugas untuk mencegah terjadinya kerugian pada semua pelakunya.
Jika melihat pada proyek-proyek yang dikatakan oleh om tentu Bappebti telah memiliki regulasi. Dan semua token /coin yang dianggap resmi kalau saya tidak salah harus sudah terdaftar ijin di Bappebti. Jika tidak maka itu ilegal dan jika nanti itu ada yang merasa dirugikan Bappeti tidak memiliki kewenangan. Selain itu Bappebti juga telah memberikan edukasi, warning bahya investasi. Selain Bappeti sebenarnya OJK dan BI juga harus berkolaborasi untuk masalah crypto ini.
Kalau dikatakan melindunggi tentu saya pikir dengan beberapa regulasi yang mereka buat setidaknya menjadi payung dasar hukum untuk para investor berindak. Kalau mengenai arisan para anggota baru, tentu jika menyalahkan Bappebti saja saya tidak setuju. Karena mungkin saja Bappebti juga memiliki kekurangan dalam masalah sosialisasi bahaya investasi, crypto dan orang baru itu juga engan untuk melakukan penyelidikan terhadap investasi yang akan mereka ikuti.
IMO

Sumber: https://bappebti.go.id/pl/per_kep_menteri

[Razmirraz]

Regulasi PerBa No. 11 Tahun 2022 merupakan langkah yang tepat untuk memberikan keamanan lebih tinggi kepada investor Crypto di Indonesia, termasuk dalam hal penentuan listing dan delisting aset Crypto.

Berikut beberapa dari Inti regulasi PerBa No. 11 Tahun 2022:

• Larangan kepada exchange untuk melakukan perdagangan Crypto yang berada di luar daftar aset Crypto legal miliki Bappebti.
• Pedoman teknis baru tentang penilaian aset Crypto yang layak dianggap legal di Indonesia.
• Teknis waktu pelaksanaan peninjauan kembali status legalitas minimal setiap satu tahun sekali dan pencabutan aset Crypto yang berada di exchange Crypto di Indonesia saat ini.
• Sanksi bagi exchange yang melanggar peraturan baru ini dan pihak mana saja yang bisa menjadi tim penilaian status legalitas aset Crypto di Indonesia.

Dengan adanya aturan tersebut (regulasi PerBa No. 11 Tahun 2022), pelaku usaha di industri Crypto memiliki guideline yang jelas dalam menjalankan bisnisnya untuk menentukan token Crypto mana yang bisa diperdagangkan dan mana yang tidak (termasuk token yang disebutkan di awal topik). Langkah ini dapat melindungi para investor dari token atau koin yang berisiko tinggi hingga membahayakan dana investasi mereka.

Bappebti selalu berusaha mengambil langkah bijak untuk menjaga pertumbuhan industri Crypto di Indonesia agar dapat tumbuh dengan baik, sehat dan aman.

Kasus yang dialami ibu-ibu arisan tidak ada hubungannya dengan Bappebti melindungi/tidak melindungi investor Indonesia, karena token I-Coin karya putrinya Yusuf Mansur masih luput dari pantauan Bappebti. Logikanya jika ibu-ibu arisan paham betul dengan peraturan yang sudah ditetapkan Bappebti, mereka lebih memilih membeli perhiasan daripada menginvestasikan uang mereka pada token yang tidak memiliki masa depan yang jelas.

Sumber:
1. https://legalitas.org/tulisan/hukum-kripto-indonesia
2. https://talenta.usu.ac.id/Mahadi/article/view/8314
3. https://aptika.kominfo.go.id/2021/08/regulasi-akan-lindungi-konsumen-dalam-pemanfaatan-blockchain/
4. https://investor.id/market-and-corporate/302968/regulasi-baru-bappebti-tingkatkan-keamanan-investor-kripto

[SEEEP ZEEBOLOGI]

Mengutip dari web Bappebti pada Peraturan Menteri Perdagangan Ri Nomor 01/m-dag/per/3/2005 pasal 652 dijelaskan BAPPEBTI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa. Dari sini sepertinya jelas bahwa bappebti adalah sebuah lembaga regulasi artinya mereka juga bertugas untuk mencegah terjadinya kerugian pada semua pelakunya.

tapi apakah memang regulasinya sudah terlaksana? dulu Asix ditegur Bappebti karena memperdagangkan token mereka di indonesia walapaun tanpa ijin (walapaun mereka menjual token mereka di pancakeswap yang jelas bukan market indonesia), setelah di tegur barulah mereka (team Asix) mendaftarkan token mereka di bappebti dan langsung list di indodax.
Refererensi: https://indodax.academy/en/get-to-know-asix-token-an-indonesian-artist-crypto-asset-that-has-just-listed-at-indodax/.
Untuk kasus kedua, I-Coin ini juga berdagang di pancakeswap dan ownernya rajin promosi token di akun sosial mereka, memang yang kejaring kebanyakan orang awam tapi seharusnya saya pikir kalo memang bappebti melindungi investor pelaku pelaku make and run token seperti ini seharusnya di tindak, dengan alasan:
1. mereka belum memiliki ijin
2. Mereka memasarkan token mereka ke rakyat indonesia
3. Tujuan mereka jelas tanpa diikuti produk yang di janjikan (makanya saya pikir mereka ini cuma make and run dengan tujuan mencuri uang investor).

Selain Bappeti sebenarnya OJK dan BI juga harus berkolaborasi untuk masalah crypto ini
Kalau mengenai arisan para anggota baru, tentu jika menyalahkan Bappebti saja saya tidak setuju. Karena mungkin saja Bappebti juga memiliki kekurangan dalam masalah sosialisasi bahaya investasi, crypto dan orang baru itu juga engan untuk melakukan penyelidikan terhadap investasi yang akan mereka ikuti.

Saya setuju, semakin maraknya token token yang tidak jelas maka semakin buruk juga stigma masyarakat terhadap crypto, mereka akan beranggapan bahwa crypto itu hanya ponzi semata.
Tapi kalo menyalahkan masyarakat karena keteledoran mereka saya kira juga kurang tepat karena seharusnya Bappebti mengecam developer developer ilegal ini sebagaimana dalam Pasal 685

Rujukan:
Peraturan badan pengawas Bappebti: https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2020_12_01_i6tg8tfb_id.pdf
Aset Kripto: https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_11_lziuj0z8.pdf
Edit: Ternyata Asix tidak lolos Bappebti, saya rasa Asix harus dicopot dari bursa indonesia.
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220818080126-37-364587/bappebti-ungkap-alasan-token-asix-anang-tak-terdaftar

[Luzin]

tapi apakah memang regulasinya sudah terlaksana?

Saya pikir sudah, tapi belum maksimal. Contohnya sudah om sebutkan di bawah ini.

Edit: Ternyata Asix tidak lolos Bappebti, saya rasa Asix harus dicopot dari bursa indonesia.
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220818080126-37-364587/bappebti-ungkap-alasan-token-asix-anang-tak-terdaftar

Dari beberapa sumber bacaan yang saya baca, Asix tidak lolos dalam penilaian AHP. Nilai asix tidak mampu menyentuh 6.5 (ketentuan AHP dari bappebti). Kabar itu muncul sekitar 5-6 hari yang lalu. Seharusnya kemunculan surat keputusan ini ASIX tidak lagi beredar di market indonesia. Tapi entahlah saya juga heran kenapa Indodax berani merilis di bursanya? Apakah sebelumnya karena baru proses ke Bappebti?
Seharunya sebelum ada surat resmi tentu Asix tidak akan melantai di Indodax. Adakah mungkin pertimbangan lain dari bappebti yang saya tidak tahu?
Seharusnya bappebti bersikap tegas, kalau belaar dari kasus ini tentu kredibilitasnya semakin dipertanyakan.

[Husna QA]

tapi apakah memang regulasinya sudah terlaksana? dulu A*** ditegur Bappebti karena memperdagangkan token mereka di indonesia walapaun tanpa ijin (walapaun mereka menjual token mereka di pancakeswap yang jelas bukan market indonesia), setelah di tegur barulah mereka (team A***) mendaftarkan token mereka di bappebti dan langsung list di indodax.

Yang dimaksud "memperdagangkan di Indonesia" di atas itu apakah benar-benar jual belinya di Indonesia atau hanya promosinya saja sedangkan exchange yang digunakannya hanya menggunakan yang dari luar Indonesia (sebelum list di Indodax)?

Kalau hanya sebatas promosi, sementara dalam hal memperjual belikannya via exchange luar, apakah lantas Bappebti punya kewenangan untuk memerintahkan decentralized exchange tersebut agar tidak memfasilitasi aset kripto tersebut untuk diperdagangkan?

Ketika misal sudah di list di salah satu exchange legal di Indonesia, pada contoh di atas adalah Indodax, dari yang saya baca beberapa waktu lalu itu ada aturan minimal mendapat nilai 6,5 pada penilaian Analytical Hierarchy Process-nya. Bisa jadi aset kripto baru tersebut masuk kategori penilaian ini sekalipun belum masuk daftar coin yang dirilis Bappebti yang boleh diperjual-belikan.

Dalam hal ini masyarakat juga mestinya waspada dan tidak hanya karena nge-fans lantas tidak mau mencari tahu plus minus investasi di cryptocurrency itu seperti apa.

[mu_enrico]

Sebenarnya sekedar promosi aja udah melanggar aturan, kalau dianggap token adalah sekuritas/surat berharga. Sayangnya Pemerintah entah tidak mengerti atau tidak mau tau kalau token yang bisa seenaknya dimint dan burn itu masuk sekuritas.

Ataukah mereka sudah masuk konsorsium 303 jadi tidak diberi tindakan?

Kalau hanya sebatas promosi, sementara dalam hal memperjual belikannya via exchange luar, apakah lantas Bappebti punya kewenangan untuk memerintahkan decentralized exchange tersebut agar tidak memfasilitasi aset kripto tersebut untuk diperdagangkan?

Kalau jangkauannya sekuat SEC Mamarika tentu saja bisa, tidak ada itu DEX di mata mereka. Setiap DEX pasti ada manusia yang coding, ada juga yang deploy kontrak, maintenis, dsb. Orang-orang ini tinggal diciduk saja sudah offline kek Tornado Cash. Dulu kan juga sudah ada kasus EtherDelta, dan belum lama SEC juga menyelidiki UniSwap.

Masalahnya siapa Indonesia di kancah internasional. Jadi ya pesimis bisa memberi sangsi dsb.

[Husna QA]

Sebenarnya sekedar promosi aja udah melanggar aturan, kalau dianggap token adalah sekuritas/surat berharga. Sayangnya Pemerintah entah tidak mengerti atau tidak mau tau kalau token yang bisa seenaknya dimint dan burn itu masuk sekuritas.

Atau ketika sudah terjadi kasus yang mencuat dan merugikan banyak pihak baru kemudian menjadi perhatian.

Kalau jangkauannya sekuat SEC Mamarika tentu saja bisa, tidak ada itu DEX di mata mereka. Setiap DEX pasti ada manusia yang coding, ada juga yang deploy kontrak, maintenis, dsb. Orang-orang ini tinggal diciduk saja sudah offline kek Tornado Cash. Dulu kan juga sudah ada kasus EtherDelta, dan belum lama SEC juga menyelidiki UniSwap.

Masalahnya siapa Indonesia di kancah internasional. Jadi ya pesimis bisa memberi sangsi dsb.

Terima kasih atas jawabannya. Masuk akal jika demikian. Kalau DEX tersebut lokasi beroperasinya di wilayah Indonesia mungkin setidaknya masih bisa memberi tindakan meskipun misal berupa pemblokiran akses ke website-nya sebagaimana yang diterapkan ke Binance.

Adakah mungkin pertimbangan lain dari bappebti yang saya tidak tahu?
Seharusnya bappebti bersikap tegas, kalau belaar dari kasus ini tentu kredibilitasnya semakin dipertanyakan.

Adakah "pasal/aturan karet" lainnya selain dari penilaian AHP?

[Chikito]

Saya kepikiran pertanyaan ini setelah keinget token token karya anak bangsa seprti I-Coin karya putrinya Yusuf Mansur, atau token token buatan artis lainya, nah bagaimana pendapat anda apakah Bappebti benar benar melindungi investor indonesia?

Token-token yang sampeyan sebutkan, I-Coin dan Leslar token belum terdaftar di Bappeti sehingga tidak ada tanggung jawab Bappebti untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan ~ (apa ada kata perlindungan?) ~ . Jadi kalau ada apa-apa bukan menyalahkan Bappebti.

tapi apakah memang regulasinya sudah terlaksana? d

Bappebti itu bukan polisi yang bertugas mengeksekusi peraturan (jika tidak dilaksanakan/melanggar akan ditangkap). Tugas mereka itu sekali lagi di Pasal 652. Masih ingat Binomo?, Itu sudah jauh-jauh hari diperingatkan Bappebti kalau itu Investasi bodong, Ilegal dan tidak terdaftar ~ (walau pun itu bukan tupoksi-nya untuk memperingatkan ke masyarakat) ~, tapi masih aja masyarakat yang bergabung, terus mau menyalahkan Bappebti gitu?

Jadi, panjang lebar kita ngomong di sini kalau Tugas bappebti aja gak tau ya omong kosong.

Kok saya melihat ini sama seperti ini?

[Husna QA]

Jadi, panjang lebar kita ngomong di sini kalau Tugas bappebti aja gak tau ya omong kosong.

Kok saya melihat ini sama seperti ini?

Saya sudah lihat hingga selesai penjelasan di video nya (intinya menyuarakan tidak setuju terhadap sesuatu -contoh disana perihal Omnibus Law-, tapi tidak tahu apa arti dari yang tidak disetujui tersebut).

Sebagaimana yang pernah saya ungkapkan dulu bahwa koordinasi antar lembaga terkait juga perlu,

Koordinasi antar lembaga mungkin perlu dibenahi juga, dalam hal ini Bappebti, OJK melalui Satgas Waspada Investasi-nya dan Kepolisian sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.

Dalam hal ini masyarakatnya juga perlu proaktif dan tidak hanya pasif mengandalkan aturan ataupun action dari pemerintah saja apalagi yang berinvestasi juga kan mereka.
Dan rata-rata di tiap exchange cryptocurrency juga saya lihat mencantumkan peringatan semisal ini:

[Luzin]

Adakah "pasal/aturan karet" lainnya selain dari penilaian AHP?

Mungkin saja,
Tapi menelisik beberapa media surat kabar digital, Mengenai token Asix ini sudah masuk pendaftaran pertama tapi sayang tidak lolos. Jika tidak lolos bagaimna? Jika membaca di CNBC, Token ini harus mendaftarkan kembali dengan perbaikan untuk memenuhi kriteria AHP.

"Sehingga Asix belum masuk 383 aset kripto. Ke depannya koin yang belum masuk diusulkan kembali. Dengan melakukan perbaikan sesuai dengan kriteria di peraturan Bappebti," kata Tirta di kantor Bappebti belum lama ini.

Apakah mungkin jika sudah mendaftar ke Bappeti lagi token ini menjadi bisa di perdagangkan? Padahal saya menemukanpernyataan tidak ada tawar menawar mengenai kualitas yang telah di sepakati Exchange.

Menerapkan standar kualitas tertentu yg tdk bisa ditawar sudah disepakati exchanger,"

Kemudian kenapa Indodax tetap saja Listing dan sampai saat pengumuman keluar belum delist?
Saya menemukan artikel meski sudah lama, apakah ini juga masih menjadi dasar Indodax tetap kekeh belum mau mendelist? Selain itu dalam pernyataannya Oscar telah mengkomunikasikan semua kepada Bappebti, jadi sebenarnya mereka sudah sama tahu seharusnya. Tapi mungkin karena ini urusan bisnis (uang) semua bisa di urus (mungkin termasuk aturan).
Selanjutnya Mengenai AHP beberap kriteria juga saya temukan dalam bacaan.

porsi kepemilikan publik lebih dari 30%, informasi yang jelas mengenai kode yang digunakan, sampai rekam jejak tim pengembang

Oscar Darmawan (CEO Indodax) menyebut dua alasan mengapa ASIX bisa masuk ke Indodax. “Kami melihat ASIX memiliki komunitas yang sangat besar di Indonesia, serta mempunyai penanggung jawab project yang dapat dipercaya,”

Sumber:
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220818080126-37-364587/bappebti-ungkap-alasan-token-asix-anang-tak-terdaftar
https://infokomputer.grid.id/read/123165148/mengapa-token-asix-bisa-masuk-indodax-apakah-melanggar-regulasi

[SEEEP ZEEBOLOGI]

tapi apakah memang regulasinya sudah terlaksana? dulu A*** ditegur Bappebti karena memperdagangkan token mereka di indonesia walapaun tanpa ijin (walapaun mereka menjual token mereka di pancakeswap yang jelas bukan market indonesia), setelah di tegur barulah mereka (team A***) mendaftarkan token mereka di bappebti dan langsung list di indodax.

Yang dimaksud "memperdagangkan di Indonesia" di atas itu apakah benar-benar jual belinya di Indonesia atau hanya promosinya saja sedangkan exchange yang digunakannya hanya menggunakan yang dari luar Indonesia (sebelum list di Indodax)?

Dalam hal ini masyarakat juga mestinya waspada dan tidak hanya karena nge-fans lantas tidak mau mencari tahu plus minus investasi di cryptocurrency itu seperti apa.

sebelumnya hanya promosi saja karena pada awalnya mereka hanya list di pancakeswap.

Kalau hanya sebatas promosi, sementara dalam hal memperjual belikannya via exchange luar, apakah lantas Bappebti punya kewenangan untuk memerintahkan decentralized exchange tersebut agar tidak memfasilitasi aset kripto tersebut untuk diperdagangkan?

Saya pribadi kurang paham soal hukumnya bagaimana, tapi mereka beralasa bahwa karena si owner Asix ini (Ana*g Hermansyah) mempromosikan token mereka ke warga indonesia sementara sebelumnya token As*x ini illegal, mereka menghimbau agar segera mendaftarkan dulu token mereka ke Bappeti.

Bappebti itu bukan polisi yang bertugas mengeksekusi peraturan (jika tidak dilaksanakan/melanggar akan ditangkap). Tugas mereka itu sekali lagi di Pasal 652. Masih ingat Binomo?, Itu sudah jauh-jauh hari diperingatkan Bappebti kalau itu Investasi bodong, Ilegal dan tidak terdaftar ~ (walau pun itu bukan tupoksi-nya untuk memperingatkan ke masyarakat) ~, tapi masih aja masyarakat yang bergabung, terus mau menyalahkan Bappebti gitu?

kalo memang itu bukan tugas mereka lantas kenapa mereka mengecam pas awal awal Asi*x token rilis? saya paham binomo dan yang lain lain itu bertebaran, memang bukan tugas Bappebti untuk menindak lanjuti mereka, tapi kalo memang bukan Bappebti lantas siapa yang berhak untuk menindak lanjuti mereka? kominfo? polri? atau mereka ini bebas beroprasi tanpa perlu pengawasan dari aparat hukum?
jadi intinya kan Bappebti itu haya audit kaya Certix, solidity dll tapi dikelola oleh negara, dan mereka hanya menetapkan koin/token yang bisa diperdagangkan di bursa indonesia?

[Chikito]

Sebagaimana yang pernah saya ungkapkan dulu bahwa koordinasi antar lembaga terkait juga perlu,

Karena memang sangat pelik dan njelimet apa lagi harus berkoordinasi di luar lembaga dan kementerian, Bappebti (Kemendag), OJK (Kemenkeu) dan kepolisian. Tiap lembaga juga punya kepentingan dan kepemimpinan yang beda dalam tiap keputusan sehingga sering terjadi saling tumpang tindih kebijakan yang langsung berdampak pada masyarakat.

rata-rata di tiap exchange cryptocurrency juga saya lihat mencantumkan peringatan

Ya saya rasa disclaimer dari beberapa exchange itu sudah sangat jelas resikonya, tapi yang namanya masyarakat harus ada yang bertanggung jawab jika mereka rugi, tapi kalau untung mereka akan berkata kalau dia investor hebat yang bisa melihat peluang.

tapi kalo memang bukan Bappebti lantas siapa yang berhak untuk menindak lanjuti mereka? kominfo? polri? atau mereka ini bebas beroprasi tanpa perlu pengawasan dari aparat hukum?
jadi intinya kan Bappebti itu haya audit kaya Certix, solidity dll tapi dikelola oleh negara, dan mereka hanya menetapkan koin/token yang bisa diperdagangkan di bursa indonesia?

Kamu itu sudah legendary dan orang lama di sini, masak itu aja gak tau?, dengan membaca dan nyari di google pasti ketemu siapa yang berhak.

[abhiseshakana]

Apakah mungkin jika sudah mendaftar ke Bappeti lagi token ini menjadi bisa di perdagangkan? Padahal saya menemukanpernyataan tidak ada tawar menawar mengenai kualitas yang telah di sepakati Exchange.

Melakukan register ulang adalah hak token/coin baru dalam rangka mendapatkan ijin dari Bappebti, namun jika seandainya tidak ada yang berubah dalam poin-poin yang mesti dipenuhi (sebagaimana pendaftaran sebelumnya) saya rasa hasilnya akan tetap saja  .

Kemudian kenapa Indodax tetap saja Listing dan sampai saat pengumuman keluar belum delist?
Saya menemukan artikel meski sudah lama, apakah ini juga masih menjadi dasar Indodax tetap kekeh belum mau mendelist? Selain itu dalam pernyataannya Oscar telah mengkomunikasikan semua kepada Bappebti, jadi sebenarnya mereka sudah sama tahu seharusnya. Tapi mungkin karena ini urusan bisnis (uang) semua bisa di urus (mungkin termasuk aturan).

Kalo berdasarkan aturan yang telah dibuat Bappebti, seharusnya Indodax yang notabene sudah memiliki status Calon Pedagang Fisik Aset Kripto tidak diperkenankan untuk memperdagangkan token Asix. Namun jika melihat proses perdagangan aset kripto di bursa berjangka ini belum berjalan sebagaimana mestinya (dimana untuk saat ini Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka juga belum siap), sehingga ada kemungkinan aturan perdagangan yg dibuat oleh Bappebti sifatnya belum terlalu mengikat (masih memiliki banyak celah).

[masulum]

Kalo berdasarkan aturan yang telah dibuat Bappebti, seharusnya Indodax yang notabene sudah memiliki status Calon Pedagang Fisik Aset Kripto tidak diperkenankan untuk memperdagangkan token Asix. Namun jika melihat proses perdagangan aset kripto di bursa berjangka ini belum berjalan sebagaimana mestinya (dimana untuk saat ini Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka juga belum siap), sehingga ada kemungkinan aturan perdagangan yg dibuat oleh Bappebti sifatnya belum terlalu mengikat (masih memiliki banyak celah).

Tapi kayaknya Bappebti juga tidak melarang ASIX sih mas, mereka kan awalnya hanya mengeluarkan statemen kalau tidak memiliki izin saja, apakah ini salah satu kelemahan tersebut?. Tetapi, pada penggunaannya masih bisa diteruskan karena pengembangnya jelas dari orang Indonesia. Cukup tepat alasan Oscar untuk menjawab bahwa pengembang Asix ini memiliki reputasi yang bagus dan sudah dikenal, jadi ketika terjadi sesuait, pihak exchange lebih mudah untuk menemukan pengembang dan menyelesaikan masalah (jika ada).

[Chikito]

Tapi kayaknya Bappebti juga tidak melarang ASIX sih mas, mereka kan awalnya hanya mengeluarkan statemen kalau tidak memiliki izin saja, apakah ini salah satu kelemahan tersebut?. Tetapi, pada penggunaannya masih bisa diteruskan karena pengembangnya jelas dari orang Indonesia. Cukup tepat alasan Oscar untuk menjawab bahwa pengembang Asix ini memiliki reputasi yang bagus dan sudah dikenal, jadi ketika terjadi sesuait, pihak exchange lebih mudah untuk menemukan pengembang dan menyelesaikan masalah (jika ada).

Zaman serba cepat sekarang ini semuanya bisa diatur alias wani piro?. Oscar melihat peluang sosok Anang sebagai ex-anggota DPR yang kemungkinan besar memiliki koneksi ke pusat pemerintahan/regulasi/lembaga. Apa salahnya listed, toh cuma listed yang tidak berpengaruh apa-apa pikirnya (Oscar), kalau yang lain bayar, untuk yang satu ini bolehkah digratiskan, asal....

[Husna QA]

Sebelumnya aturan Bappebti mensyaratkan minimal harus masuk dalam 500 besar daftar di coinmarketcap, kemudian kalau belum masuk daftar tersebut adalagi penilaian berdasarkan Analytical Hierarchy Process harus di atas 6,5. Ketika nilai dari AHP dari coin/token tertentu tidak terpenuhi juga dan ternyata masih masuk list bahkan di exchange yang notabene sudah mendapat izin dari pemerintah (melalui Bappebti), lantas buat apa ada aturan? Atau barangkali yang penting masuk dulu, perkara aturan yang sekiranya bisa melegalkannya bisa dibuat kemudian mengikuti perkembangan yang ada?.

Pemerintah Indonesia tidak menutup diri terhadap cryptocurrency. Buktinya pemerintah menyiapkan aturan untuk aset kripto dan berencana menyelenggarakan bursa kripto di tanah air.
-snip-
Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya mengungkapkan perusahaan yang ingin menerbitkan uang kripto sendiri harus tunduk pada aturan Bappebti No. 7 tahun 2020 tentang penetapan daftar aset kripto yg dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

[Razmirraz]

Zaman serba cepat sekarang ini semuanya bisa diatur alias wani piro?. Oscar melihat peluang sosok Anang sebagai ex-anggota DPR yang kemungkinan besar memiliki koneksi ke pusat pemerintahan/regulasi/lembaga. Apa salahnya listed, toh cuma listed yang tidak berpengaruh apa-apa pikirnya (Oscar), kalau yang lain bayar, untuk yang satu ini bolehkah digratiskan, asal....

Seharusnya pemerintah tidak boleh kecolongan dengan Crypto yang belum memenuhi syarat untuk diperdagangkan, Bappebti harus lebih tegas dalam mengambil sikap tanpa melihat siapa dibalik aset crypto tersebut.
Lemahnya pengawasan dari Bappebti dapat mendatangkan kekhawatiran pada perkembangan Crypto di Indonesia. Kekhawatiran ini timbul bukan tanpa alasan, ditakutkan nantinya industri Crypto hanya dimanfaatkan oleh sekelompok pihak "nakal" atau yang dapat mengendalikan aturan dengan segepok uang untuk mengeruk keuntungan dari investor awam.
 

[abhiseshakana]

Tapi kayaknya Bappebti juga tidak melarang ASIX sih mas, mereka kan awalnya hanya mengeluarkan statemen kalau tidak memiliki izin saja, apakah ini salah satu kelemahan tersebut?. Tetapi, pada penggunaannya masih bisa diteruskan karena pengembangnya jelas dari orang Indonesia. Cukup tepat alasan Oscar untuk menjawab bahwa pengembang Asix ini memiliki reputasi yang bagus dan sudah dikenal, jadi ketika terjadi sesuait, pihak exchange lebih mudah untuk menemukan pengembang dan menyelesaikan masalah (jika ada).

Saya kira jika proses perdagangan pasar fisik aset kripto di Bursa Berjangka benar-benar resmi diselenggarakan, maka Pedagang Fisik Aset Kripto (Exchange yang sudah mengantongi ijin) yang memperdagangkan aset (koin/token) yang diluar list 383 Aset Kripto akan ditindak oleh Bappebti.

Untuk coin/token baru maupun token ASIX yang belum mendapatkan ijin dari Bappebti, saya kira keberadaan mereka tidak akan dilarang oleh Bappebti selama tidak listing dan diperdagangkan di Pasar Bursa Berjangka yang dinaungi oleh Bappebti. Sedangkan untuk keberadaan ASIX yang saat ini masih listing di Indodax, statusnya memang abu-abu  .

[masulum]

Untuk coin/token baru maupun token ASIX yang belum mendapatkan ijin dari Bappebti, saya kira keberadaan mereka tidak akan dilarang oleh Bappebti selama tidak listing dan diperdagangkan di Pasar Bursa Berjangka yang dinaungi oleh Bappebti.

Nah, itu dia, pada dasarnya koin-koin atau token yang ada di Indodax memang tidak semuanya berijin dari bappebti, namun karena suatu pertimbangan bisa dimasukkan ke bursa berjangka.

Sedangkan untuk keberadaan ASIX yang saat ini masih listing di Indodax, statusnya memang abu-abu  .

Ah, kalau masa depan ASIX sih memang rada mengerikan sih, meskipun mereka sudah listing di Indodax. Kalau komunitasnya hanya terbatas di Indonesia saja, tentu ini akan kurang bagus kedepannya, karena token asix ini memiliki peredaran yang minim ditambah kegunaannya sebagai token utlitas juga belum jelas.