Memperingatkan, Menghimbau, Atau Melarang?

[SasukeMon]

saya mau bertanya apakah seluruh negara boleh menggunakan bitcoin atau sebalik nya ada yang melarangnya 

Bitcoin saat ini diakui oleh masyarakat internasional. Saya pikir negara-negara di Asia harus memiliki kebijakan yang lebih baik untuk mengenali bitcoin.

[tahu takwa]

mungkin yang cocok adalah menghimbau atau memperingatkan...jangan sampai melarang karna ini hak asasi manusia..kalaupun gagal kita kan sudah tidak bersalah dan kalau memang benar kita juga tidak akan mendapat  persenan dari dia..maka dari  itu menurut saya memang yang tepat adalah mengingatkan saja atau menghimbau saja

[arufox]

Pemerintah hanya melarang bitcoin untuk transaksi gan bukan untuk investasi sebab dalam beberapa pernyataan dari pihak BI dalam beberapa jumpa pers, larangan di tujukan pada transaksi belanja, jadi pemerintah melarang transaksi belanja memakai bitcoin gan kalau untuk investasi ane rasa tidak gan

semoga saja benar begitu tapi terkadang orang menganggapnya lain gan, transaksi dalam arti jual beli di market juga bisa kalau menurut orang-orang yang panik saat ane tanya. kalau transaksi belanja memang BI melarang itu dalam bentuk apapun, selain bitcoin, uang virtual yang ada di situs jual beli juga gak bisa dipakai lagi

iya memang benar gan, larangan utama bitcoin di tujukan pada transaksi belanja di indonesia ya, sebab dengan harga bitcoin yang flutuaktif nantinya si penjual yang mencari untung bisa saja rugi kalau harga bitcoin jadi turun, itulah sebabnya pemerintah melarang transaksi belanja memakai bitcoin di indonesia gan

[xrivaix]

Yang saya tangkap itu masih dalam tahap menghimbau ataupun memperingatkan. Belum sampai kepada pelarangan karena berita yang berkembang selama ini juga tentang penolakan bukan kepada pelarangan.

[ariieep]

Kalau BI melarang mata uang virtual seperti bitcoin dan altcoin lainya lalu apa bedanya dengan alat pembayaran elektronik seperti e toll den sejenisnya yang sudah ada di indonesia.

[qnutqueen]

Saya sempat dibuat bingung juga sih tujuan BI ini sebenarnya menghimbau atau melarang.
Kalau dipikir-pikir kayaknya dilarang hanya untuk membeli sebuah barang atau benda menggunakan btc (kan terjadinya transaksi jual/beli), kalau hanya trade/invest kayaknya belum dilarang deh
#CMIIW

Yang ane pahami juga begitu gan, Bekum ada larangan khusus untuk melakukan investasi bitcoin
BI mengingatkan supaya masyarakat berhati-hati dalam melakukan transaksi bitcoin, apalagi penggunaannya untuk hal-hal yang menjerumuskan kepada kerugian negara

[Elhindinho]

http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx

pagi, hari ini ada kabar baru dari bi, saya coba sadur pelan2 dan coba dipantau sama2


BI menegaskan bahwa virtual currency termasuk btc tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sesuai ketentuan UU no.7 2011 (saya paham ini karena bitcoin diperbolehkan hanya untuk komoditas)

Resiko virtual currency sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak dapat administrator resmi, resiko bubble, terorisme dan pencucian uang (blablabla, miris gan disaat korea sudah membuat sikap tidak melarang ternyata negara kita masih berputar2 di soal ini, tujuan pemerintah itu apa? ya jelas mereka yang seharusnya membuat aturan main, bukan melarang!!!)

Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017​ tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

bagian ini saya kurang paham gan, terutama kata kliring, jadi sebenarnya kita sebagai pemain bitcoin dilarang atau tidak ?

kalau mau melarang, seharusnya mereka juga sertakan tulisan bagian yang tidak dilarang, pemerintah harusnya mencerdaskan rakyat, bukan sebaliknya, teknologi kok dibeginikan.

Saya memahami itu adalah himbauan, karena kalau sebagai alat tukar/pembayaran, sudah jelas dilarang, bukan hanya di Indonesia, tapi di sebagian besar negara di dunia, sementara Bitcoin bukan alat tukar/pembayaran. disitu disebutkan larangan sebagai "jasa sistem pembayaran/transaksi dengan virtual currency", yang berarti tidak dilarang sebagai aset investasi yang diperjual-belikan.
saya rasa BI menghimbau tentang resiko transaksi bitcoin yang merupakan "uang tanpa negara", tidak ada regulator dan pengawasnya.

[barabarian1]

yah, keputusan tetep keputusan.
mungkin mereka takut terjadi hal yang gak diinginkan kayak terjadinya inflasi pada mata uang rupiah (jika memungkinkan terjadi), takut rupiah gak laku lagi. tapi gak ngerti juga alesan pastinya apa karena kita sendiri yang rugi aja gak mempermasalahkan tapi mereka kok sangat takut rugi yang notabene gak ikutan maen.
saya yakin sih dilarang

[Oktianabns]

Menurut saya BI melarang rakyat indonesia bertransaksi menggunakan bitcoin karena bitcoin atau uang digital ini mempunyai sifat fluktuatif karena nilainya tidak menentu atau naik dan turun dengan cepat , tidak mengenal waktu untuk perubahannya .

[kiaromuco]

BI hanya Mengingatkan/menghimbau untuk barhati2 terhadap bitcoin karena harganya yang fluktuatif, anonim dan lainnya.
Dan BI melarang bertransaksi dengan menggunakan bitcoin.

[arjunmujay]

menurut saya sendiri sih regulasi itu hanya sekedar memperingatkan agar tidak menggunakan virtual currency seperti bitcoin. soalnya tidk ada pajak disana dan membuat orang jadi kaya mendadak dan pemerintah tidak bia mengatur/memonitor keuangan masyarakatnya. 

[icakhajao]

kalo saya melihat negara kita lagi mencoba melindungi warga negaranya dari kerugian yang bisa diakibatkan dari Bitcoin.
mengingat pemerintah mungkin masih belum paham betul bagaimana sistem kerja Bitcoin.

[Taufik blackspade team]

http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx

pagi, hari ini ada kabar baru dari bi, saya coba sadur pelan2 dan coba dipantau sama2


BI menegaskan bahwa virtual currency termasuk btc tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sesuai ketentuan UU no.7 2011 (saya paham ini karena bitcoin diperbolehkan hanya untuk komoditas)

Resiko virtual currency sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak dapat administrator resmi, resiko bubble, terorisme dan pencucian uang (blablabla, miris gan disaat korea sudah membuat sikap tidak melarang ternyata negara kita masih berputar2 di soal ini, tujuan pemerintah itu apa? ya jelas mereka yang seharusnya membuat aturan main, bukan melarang!!!)

Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017​ tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

bagian ini saya kurang paham gan, terutama kata kliring, jadi sebenarnya kita sebagai pemain bitcoin dilarang atau tidak ?

kalau mau melarang, seharusnya mereka juga sertakan tulisan bagian yang tidak dilarang, pemerintah harusnya mencerdaskan rakyat, bukan sebaliknya, teknologi kok dibeginikan.

Saya juga kurang paham dengan peraturan pemerintah apa yang sebenarnya yang diinginkan,bahkan negara-negara maju tidak melarang nya,dan kita pun bermain di bitcoin ini kita harus modal dahulu.
Semoga saja itu hanya himbauan saja.

[mas jallu]

Kalau menurut saya negara ini lagi berusaha untuk memberi kenyamanan pada warganya, masalahnya kan banyak skarang penipuan via elektronik, jadi ini adalah bentuk himbauan bagi kita supaya lebih berhati hati.

[pomah87]

Terimakasih masukannya, saya juga selalu mengikuti perkembangan bitcoin di Indonesia baik itu masalah BI melegalkan bitcoin dan juga dari fatwa Ulama yang berita ini terus berkembang khususnya di Aceh, tapi itu aman bukanlah sebuah masalah, begitupun juga dengan BI, belum disahkan bitcoin sebagai alat transaksi mungkin takut beresiko besar, tapi tidak dilarang. Itulah poin yang dapat kita ambil. Artinya bitcoin aman bagi kita, dan tidak dilarang.

[lelecoeg]

Jika kita amati peryataan BI disana mereka menyebutkan Resiko virtual currency sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak dapat administrator resmi, resiko bubble, terorisme dan pencucian uang. Bagi ane BI menghimbau agar kita lebih berhati-hati bila menggunakan uang Cryptocurrency karena tidak ada yang bisa bertanggung jawab bila uang virtual tersebut hilang, mengenai larangan sesungguhnya lebih pada ke lembaga-lembaga keuangan dinimbang masyarakat. Jika kurang paham ente bisa amati pada bagian post yang di bold semua. Kurang lebih seperti itu dari pernyataan BI yang ane pahami.

[ciot]

Bank indonesia masih cuma sebatas menghimbau agar masyrakat selalu berhati hati dalam menggunakan teknologi cryptocurrecny karena resikonya yang sangat tinggi dan Bank indonesia tidak mau masyarakat kita rugi akibat dari cryptocurrecny yang bisa saja uang kita tiba tiba hilang karena ada yang menghack dan dalam hal kehilangan tersebut pemerintah tidak bertanggung jawab.

[Eko prasetyo]

BI memang sebenarnya hanya memberikan himbauan dikarenakan banyak pengguna bitcoin di indonesia.Pemerintah melakukan hal tersebut dikarenakan ditakutkan terjadi suatu hal - hal yang diinginkan seperti pencucian uang, penipuan dan lain hal negatif lainya

[misbafadia]

menurutku ke3nya gan sampai sekarang pemerintah masih tetap pndirian dengan keputusan yang telah dibuat dengn peraturan bahwa larangan mata uang virtual ini terus belaku di indonesia semoga kedepannya hanya pelarangan itu saja yang lain sih belum tau gan

[wida48]

saran yang mantap sebagai warga negara kita ikuti pemerinathsoal UU no 7 thn 2011 gan semoga pemerintah lebih bijak dalam masalah btc di Indonesia