Memperingatkan, Menghimbau, Atau Melarang?

[Ethereums]

http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx

pagi, hari ini ada kabar baru dari bi, saya coba sadur pelan2 dan coba dipantau sama2


BI menegaskan bahwa virtual currency termasuk btc tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sesuai ketentuan UU no.7 2011 (saya paham ini karena bitcoin diperbolehkan hanya untuk komoditas)

Resiko virtual currency sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak dapat administrator resmi, resiko bubble, terorisme dan pencucian uang (blablabla, miris gan disaat korea sudah membuat sikap tidak melarang ternyata negara kita masih berputar2 di soal ini, tujuan pemerintah itu apa? ya jelas mereka yang seharusnya membuat aturan main, bukan melarang!!!)

Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017​ tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

bagian ini saya kurang paham gan, terutama kata kliring, jadi sebenarnya kita sebagai pemain bitcoin dilarang atau tidak ?

kalau mau melarang, seharusnya mereka juga sertakan tulisan bagian yang tidak dilarang, pemerintah harusnya mencerdaskan rakyat, bukan sebaliknya, teknologi kok dibeginikan.

Kayanya sih ini udah kode keras buat pengguna Bitcoin di Indonesia. Tapi mau bagaimana pun juga kalau di liat dari tulisan di atas itu cuma berlaku untuk transaksi cryptocurrency jadi kalau kita menukarkan bitcoin di exchanger terlebih dahulu kayanya masih di perbolehkan. Jadi kayanya pemain bitcoin itu masih diperbolehkan tapi tidak boleh bertransaksi apapun menggunakan crypto

[1714077158]

1714077158

[R3d Antz]

Menurut saya tidak ada hal baru dalam surat BI sekarang ini, masih tetap menegaskan larangan bagi seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency.  itu memang sesuai undang-undang karena alat pembayaran yang sah din indonesia adalah Rupiah.
Sedangkan untuk himbauan Bi sekarang menjadi peringatan dari BI untuk tidak melakukan transaksi jual beli bitcoin dan uang digital lainnya.  karena resiko yg mungkin terjadi. Dan klo kita tau resiko dan berani ambil resiko itu ya lanjutkan saja trading kita 

[Qtrez]

hanya himbauan kepada masyarakat, untuk larangan itu buat transaksi pembayaran saja
walaupun sebenarnya tidak ada kejelasan seperti ini menghambat perkembangan crypto di indonesia, banyak kemudian yang ragu dengan himbauan seperti ini

[Nuclearmissile]

Pemerintah Indonesia yang jelas ingin rakyatnya menghindari bitcoin untuk apapun dengan mengingatkan, menghimbau, maupun melarang karena pemerintah takut akan dampak atau resiko yang terjadi jika bitcoin dilegalkan. Lantas kapan negara kita bisa maju kalo pemerintahnya saja buta dengan perkembangan jaman. Seharusnya pemerintah Indonesia lebih berani lagi dalam hal ini

[louise123]

http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx

pagi, hari ini ada kabar baru dari bi, saya coba sadur pelan2 dan coba dipantau sama2


BI menegaskan bahwa virtual currency termasuk btc tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sesuai ketentuan UU no.7 2011 (saya paham ini karena bitcoin diperbolehkan hanya untuk komoditas)

Resiko virtual currency sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak dapat administrator resmi, resiko bubble, terorisme dan pencucian uang (blablabla, miris gan disaat korea sudah membuat sikap tidak melarang ternyata negara kita masih berputar2 di soal ini, tujuan pemerintah itu apa? ya jelas mereka yang seharusnya membuat aturan main, bukan melarang!!!)

Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017​ tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

bagian ini saya kurang paham gan, terutama kata kliring, jadi sebenarnya kita sebagai pemain bitcoin dilarang atau tidak ?

kalau mau melarang, seharusnya mereka juga sertakan tulisan bagian yang tidak dilarang, pemerintah harusnya mencerdaskan rakyat, bukan sebaliknya, teknologi kok dibeginikan.

Menurut ane ini hanya himbauan saja tidak melarang kita mencari penghasilan dari bitcoin atau cryptocurrency gan, pemerintah hanya melarang menggunakan bitcoin sebagai alat transaksi gan.

[ravi julianto]

mungkin itu hanya pemberitahuan aja gan agar kita berhati-hati,dan tidak melakukan transaksi dengan uang cripto gan.
kalau saja pemerintah berani mengambil tindakan mungkin indonesia lebih maju gan,atau mungkin pemerintah takut akan resiko yang besar seperti para2 koruptor gan,mungkin itu alasan nya negara indonesia melarang melegalkan bitcoin,

[karloscimot]

http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx

pagi, hari ini ada kabar baru dari bi, saya coba sadur pelan2 dan coba dipantau sama2


BI menegaskan bahwa virtual currency termasuk btc tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sesuai ketentuan UU no.7 2011 (saya paham ini karena bitcoin diperbolehkan hanya untuk komoditas)

Resiko virtual currency sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak dapat administrator resmi, resiko bubble, terorisme dan pencucian uang (blablabla, miris gan disaat korea sudah membuat sikap tidak melarang ternyata negara kita masih berputar2 di soal ini, tujuan pemerintah itu apa? ya jelas mereka yang seharusnya membuat aturan main, bukan melarang!!!)

Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017​ tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

bagian ini saya kurang paham gan, terutama kata kliring, jadi sebenarnya kita sebagai pemain bitcoin dilarang atau tidak ?

kalau mau melarang, seharusnya mereka juga sertakan tulisan bagian yang tidak dilarang, pemerintah harusnya mencerdaskan rakyat, bukan sebaliknya, teknologi kok dibeginikan.

[karloscimot]

http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx

pagi, hari ini ada kabar baru dari bi, saya coba sadur pelan2 dan coba dipantau sama2


BI menegaskan bahwa virtual currency termasuk btc tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sesuai ketentuan UU no.7 2011 (saya paham ini karena bitcoin diperbolehkan hanya untuk komoditas)

Resiko virtual currency sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak dapat administrator resmi, resiko bubble, terorisme dan pencucian uang (blablabla, miris gan disaat korea sudah membuat sikap tidak melarang ternyata negara kita masih berputar2 di soal ini, tujuan pemerintah itu apa? ya jelas mereka yang seharusnya membuat aturan main, bukan melarang!!!)

Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017​ tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

bagian ini saya kurang paham gan, terutama kata kliring, jadi sebenarnya kita sebagai pemain bitcoin dilarang atau tidak ?

kalau mau melarang, seharusnya mereka juga sertakan tulisan bagian yang tidak dilarang, pemerintah harusnya mencerdaskan rakyat, bukan sebaliknya, teknologi kok dibeginikan.

Namanya zaman sudah maju teknologi semakin canggih. kenapa kita terutama saya yang gak bisa menciptakan ya harus menolaknya . justru kita harus menerimaya  dengan baik. Asal itu bisa memberi manfaat kita. Kalo tidak yaa jangan..
Tapi gak ada dari Kita para pengguna bitcoin merasa di rugikan bahkan sebaliknya. ..
Kalo pemerintah masih belum memutuskan  boleh atau gak boleh kita terus gunakan sayang di hadirkan teknologi canggih kalo gak kita gunakan.

[Bagong91]

http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx

pagi, hari ini ada kabar baru dari bi, saya coba sadur pelan2 dan coba dipantau sama2


BI menegaskan bahwa virtual currency termasuk btc tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sesuai ketentuan UU no.7 2011 (saya paham ini karena bitcoin diperbolehkan hanya untuk komoditas)

Resiko virtual currency sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak dapat administrator resmi, resiko bubble, terorisme dan pencucian uang (blablabla, miris gan disaat korea sudah membuat sikap tidak melarang ternyata negara kita masih berputar2 di soal ini, tujuan pemerintah itu apa? ya jelas mereka yang seharusnya membuat aturan main, bukan melarang!!!)

Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017​ tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

bagian ini saya kurang paham gan, terutama kata kliring, jadi sebenarnya kita sebagai pemain bitcoin dilarang atau tidak ?

kalau mau melarang, seharusnya mereka juga sertakan tulisan bagian yang tidak dilarang, pemerintah harusnya mencerdaskan rakyat, bukan sebaliknya, teknologi kok dibeginikan.

kalau ane memandang, sepertinya ada oknum-oknum yang mengamini kekosongan aturan tentang bitcoin ini sis, karena dari kekosongan aturan tentang bitcoin gak ada yang memantau, itulah yang dimanfaatkan para calon" pelaku korup sepertinya sis.

[Alisha FR]

saya pikir ini tidak berdampak apapun bagi penyelenggaraan bitcoin di indonesia, pertama kita ketahui hukum itu ada apabila aturan sudah ada, disini pemerintah kita tidak membuat undang undang yang mengatur tentang penyelenggaraan bitcoin apakah dilrang atau tidak. kedua, pelarangan itu harus disertai dengan akibat hukum serta pembentukan sarana pengaturnya, maka disini juga pemerintah belum sampai ketahapan itu, jadi saya pikir ini hanya gertakan saja.

[redsap]

ya kurang berbobot sih gan, saya rasa ini udah terlalu marak di perbincangkan ya di topik yang lain juga
pemerintah itu hanya menghimbau para pengguna agar tidak bertransaksi menggunakan btc karena memang transaksinya susah dilacak dan juga menghindari laporan - laporan yang tak masuk akal, karena sudah diberitahukan bahwa btc itu transaksinya tidak bisa dilacak tapi tetap melakukan pelaporan pada pihak polisi toh polisinya kan juga bingung
tapi ya kalo kita mau transaksi dan percaya dengan apa yang kita transaksiin tersbut ya sah aja karena resiko di tanggung sendiri

[setialovers]

http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx

pagi, hari ini ada kabar baru dari bi, saya coba sadur pelan2 dan coba dipantau sama2


BI menegaskan bahwa virtual currency termasuk btc tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sesuai ketentuan UU no.7 2011 (saya paham ini karena bitcoin diperbolehkan hanya untuk komoditas)

Resiko virtual currency sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak dapat administrator resmi, resiko bubble, terorisme dan pencucian uang (blablabla, miris gan disaat korea sudah membuat sikap tidak melarang ternyata negara kita masih berputar2 di soal ini, tujuan pemerintah itu apa? ya jelas mereka yang seharusnya membuat aturan main, bukan melarang!!!)

Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017​ tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

bagian ini saya kurang paham gan, terutama kata kliring, jadi sebenarnya kita sebagai pemain bitcoin dilarang atau tidak ?

kalau mau melarang, seharusnya mereka juga sertakan tulisan bagian yang tidak dilarang, pemerintah harusnya mencerdaskan rakyat, bukan sebaliknya, teknologi kok dibeginikan.

Kalau di cryptocurrency kan memang tidak ada kliring gan karena peer to peer. Saya pikir Bank Indonesia hanya memberikan peringatan bahwa investasi bitcoin tidak di jamin dan tidak ada regulasi yang mengatur

[yehezkielrevandi]

boleh dibilang pemerintah itu tidak cerdas!
knp? larangan bitcoin 100% salah besar karna dgn jelas bitcoin ini mengurangi angka pengangguran dan meninhkatan pendapatan serta taraf hidup masyarakat yg berkehidupan dgn internet / teknologi. dengan alasan yg tidak jelas juga pemerintah melarang bitcoin, dan pemerintah terlalu retorika. seharusnya ada keputusan yang jelas dan aturan main yang jelas!

[Denies Distro]

Topic yang sudah sangat sering di bahas di forum btc ini.
Tapi saya coba sedikit memberi pencerahan tentang BI yang melarang bitcoin untuk bertransaksi di indonesia sampai saat ini.
1.BI dan pemerintahan INDONESIA tidak ingin ada celah atas segala tindak kriminal yang bakal terjadi jika bitcoin di legalkan.
2.Belum bisa mengambil sikap tegas melarang segala bentuk cryptocurrency(BITCOIN) untuk bertransaksi bahkan memilikinya sekalipun,itu di karenakan pemerintah INDONESIA dan BI memang secara tidak langsung juga membutuhkan sistem blockchainnya yang di terapkan di banyak jenis crypto saat ini,bahkan mungkin membutuhkan cryptonya untuk bisa bertransaksi dan terhubung dengan negara-negara luar sana yang mungkin bersyarat wajib di lakukan dengan cryptocurrency.

Itu versi pengamatan saya terhadap sikap BI dan pemerintah INDONESIA selama ini tentang btc dkk.

[acepro]

Yang ane pahami juga begitu gan, Bekum ada larangan khusus untuk melakukan investasi bitcoin
BI mengingatkan supaya masyarakat berhati-hati dalam melakukan transaksi bitcoin, apalagi penggunaannya untuk hal-hal yang menjerumuskan kepada kerugian negara

Itu dia gan, selama ini belum ada juga orang melakukan jual beli menggunakan btc di Indonesia. Karena yang sah juga masih mata uang Rupiah Indonesia.
Mungkin BI juga takut kalau btc digunakan macam-macam sama oknum-oknum tak bertanggung jawab di Indonesia

[rovi84]

Saya rasa itu lebih ke himbauan dari pada larangan, untuk berhati-hati dalam bertransaksi menggunakan cryiptocurenncy. Soalnya BI tidak akan bertanggung jawab jika terjadi hal yang merugikan bagi penggunanya. Kesimpulan saya lebih menunjukkkan kalau BI  tidak akan ikut campur di dalam dunia cryptocurenncy dan jika terjadi hal tuntutan kehilangan atau aliran dana tidak masuk , BI tidak mau disalahkan. 

[Arif_sg]

  Dalam hal seperti ini kita dan para teman-teman bitcoinner di seluruh Indonesia hanya menghimbau untuk berhati-hati saja. Karena menyangkut tentang hukum dan kebijakan negara,suka gak suka  mau gak mau kita sebagai warga negara Indonesia harus mematuhi apa yang di terapkan kan perturan pemerintah.Semoga saja para pemerintah negara mau mempertimbangkan dan bisa melegalkan bitcoin di Indonesia

[catok broek]

http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx

pagi, hari ini ada kabar baru dari bi, saya coba sadur pelan2 dan coba dipantau sama2


BI menegaskan bahwa virtual currency termasuk btc tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sesuai ketentuan UU no.7 2011 (saya paham ini karena bitcoin diperbolehkan hanya untuk komoditas)

Resiko virtual currency sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak dapat administrator resmi, resiko bubble, terorisme dan pencucian uang (blablabla, miris gan disaat korea sudah membuat sikap tidak melarang ternyata negara kita masih berputar2 di soal ini, tujuan pemerintah itu apa? ya jelas mereka yang seharusnya membuat aturan main, bukan melarang!!!)

Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017​ tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

bagian ini saya kurang paham gan, terutama kata kliring, jadi sebenarnya kita sebagai pemain bitcoin dilarang atau tidak ?

kalau mau melarang, seharusnya mereka juga sertakan tulisan bagian yang tidak dilarang, pemerintah harusnya mencerdaskan rakyat, bukan sebaliknya, teknologi kok dibeginikan.

dari yang saya tangkap dari berita tersebut bitcoin dilarang untuk jual beli dinegara indonesia, jadi larangan itu untuk melakukan transaksi virtual. karena melanggar UU tentang uang.
kemudian ini sebanarnya lebih kepada himbauan/peringatan. karena tidak ada kata-kata yang menegaskan untuk larangan menggunakan bitcoin.

[tondenga2122]

Menurut pengamatan saya sendiri yang dilarang oleh BI adalah menjual dan memperdagangkan secara langsung Bitcoin sebagai alat tukar selain rupiah, karena perdagangan cryptocurrency itu sifatnya anonim dan susah untuk dilacak jika terjadi tindak kriminal.. Dan BI tidak bertanggung jawab bilamana terjadi hal" yang tidak diinginkan
Nah, sedangkan pernyataan yang dilontarkan BI itu sendiri menghimbau masyarakat agar tetap menggunakan Rupiah sebagai transaksi jual beli yang sah karena sudah ada badan hukum yang mengaturnya

[Almubarraq]

Itu kan hanya sekedar peringatan demi keselamqtqn rakyat nya,namun itu tergantung kita semua,apa yang kita inginkan,apa ingin melqnjutkan bitcoin atau kembali beraktifitas dengan mata uang rupiah kita yang di cipta NKRI.