Apakah Bappebti Benar Benar Melindungi Investor Indonesia?

[armanda90]

Apapun bisa terjadi crypto, lihat saja peringkat sebelum crypto Luna Tera terkena scam. Bappebti tidak bisa menjadi dukun menebak masa depan. Selain itu Luna Tera mereka salah satu koin terbaik yang saya pikir memang proyeknya terlihat menarik. Jadi wajar mereka berani mengelist menyetujui listing diindonesia.
Jika membandingkan dengan beberapa token yang berani mereka listing di indonesia bahkan sebenarnya Luna Tera lebih baik. Walau sebenarnya memang saya yakin mereka  Bappebti belum bekerja optimal karena saya juga merasa token token yang list dimarket indonesia kadang token yang belum teruji ketahanannya.

Diri kita sendiri yang bisa meminimalisir tentang resiko dalam hal trading di cryptocurrency, berkaca pada kasus yang terjadi dengan altcoin Luna Terra Network saya rasa benar pendapat agan karena Bppebti tidak bisa menjamin sepenuhnya saat sudah memberikan izin listing sebuah koin.

Secara garis besar, Bappebti sudah melakukan review dan riset berskala saat memberian izin pada sebuah koin untuk listing di Indonesia atau bisa saja exchange lokal seperti Tokocrypto dan Indodax hanya memberikan gambaran sekilas tentang koin yang akan mereka listing. Pihak Bappebti langsung memberikan lampu hijau dan kita sebagai trader harus melakukan analisa, research tersendiri tentang potensial koin tersebut.

[1714313881]

1714313881

[1714313881]

1714313881

[bbigtart]

Apapun bisa terjadi crypto, lihat saja peringkat sebelum crypto Luna Tera terkena scam. Bappebti tidak bisa menjadi dukun menebak masa depan. Selain itu Luna Tera mereka salah satu koin terbaik yang saya pikir memang proyeknya terlihat menarik. Jadi wajar mereka berani mengelist menyetujui listing diindonesia.
Jika membandingkan dengan beberapa token yang berani mereka listing di indonesia bahkan sebenarnya Luna Tera lebih baik. Walau sebenarnya memang saya yakin mereka  Bappebti belum bekerja optimal karena saya juga merasa token token yang list dimarket indonesia kadang token yang belum teruji ketahanannya.

Diri kita sendiri yang bisa meminimalisir tentang resiko dalam hal trading di cryptocurrency, berkaca pada kasus yang terjadi dengan altcoin Luna Terra Network saya rasa benar pendapat agan karena Bppebti tidak bisa menjamin sepenuhnya saat sudah memberikan izin listing sebuah koin.

Secara garis besar, Bappebti sudah melakukan review dan riset berskala saat memberian izin pada sebuah koin untuk listing di Indonesia atau bisa saja exchange lokal seperti Tokocrypto dan Indodax hanya memberikan gambaran sekilas tentang koin yang akan mereka listing. Pihak Bappebti langsung memberikan lampu hijau dan kita sebagai trader harus melakukan analisa, research tersendiri tentang potensial koin tersebut.

Iya karena tugas Bappebti hanya pengawasan dan membuat aturan  setidaknya para pemilik exchanger di indonesia di atur dan di awasi keuangan nya.
Uang yang keluar masuk dari perusahaan penyedia kripto itu pajaknya ada. Jika seperti luna tera hancur 200 juta bisa lenyap tiada tersisa itu bukan salah exchanger walau uangnya ada di kantong mereka, itu salah kita saat berinvestasi tidak mengalisa dengan baik.
Tapi jika exchagernya tutup atau kabur bawa uang padahal harga kripto itu masih di perdagangkan itu lah tugas bappebti di minta pertanggung jawaban.

[masulum]

Apapun bisa terjadi crypto, lihat saja peringkat sebelum crypto Luna Tera terkena scam. Bappebti tidak bisa menjadi dukun menebak masa depan. Selain itu Luna Tera mereka salah satu koin terbaik yang saya pikir memang proyeknya terlihat menarik. Jadi wajar mereka berani mengelist menyetujui listing diindonesia.

Saya rasa bukan karena menarik atau tidak hingga Bappebti memberikan izin listing di Indonesia. Namun, jika kita melakukan penilaian sederhana
1. Perusahan jelas memiliki kantor
2. CEO juga jelas
3. Pengguna layanan banyak
4. Exchange FTX menjadi top exchange global
Dari 4 alasan tersebut bisa dikatakan kalau proyek ini valid legit. Jadi dari 4 faktor ini saja sudah cukup untuk menjadi acuan FTX layak mendapatkan izin. Bukan dari menariknya FTX  (Ini jika saya yang menilai, Bappebti pasti memiliki penilaian yang berbeda, namun saya meyakini kemungkinan ada bagian yang saya sebutkan menjadi acuan Bappebti) 

Bappebti belum bekerja optimal karena saya juga merasa token token yang list dimarket indonesia kadang token yang belum teruji ketahanannya.

Sembari berjalan, Bappebti akan memperbaiki, saat ini belum optimal karena memang resource mungkin masih terbatas dan pengalaman nantinya akan membantu memperbaiki aturan izin listing token/koin di Indonesia. Urusan scam atau tidak saya sepakat sama mas, Bappebti bukan dukun.

[Husna QA]

Tapi jika exchagernya tutup atau kabur bawa uang padahal harga kripto itu masih di perdagangkan itu lah tugas bappebti di minta pertanggung jawaban.

Jika kejadian seperti itu, dari yang saya ketahui, tugas Bappebti lebih ke memfasilitasi mediasi antara exchange dengan user. Kemudian, sebagaimana namanya yakni Badan Pengawas, diantara tugasnya yakni jika ada exchange yang terindikasi mangkir dari laporan transaki keuangan, dll. mereka (Bappebti) segera membatalkan tanda daftar dan lebih jauhnya membekukan kegiatan usahanya. Hal tersebut tentu untuk mencegah timbulnya kerugian lebih jauh ke user yang deposit disana jika tidak segera dibekukan.

Untuk tanggung jawab penuh atas segala macam tuntutan dari nasabah tetap ada pada exchange tersebut*, termasuk jika sekiranya ada hal menyangkut dengan masalah hukum (pidana/perdata) tentu kasusnya juga sudah bukan ranah tanggung jawab Bappebti lagi.

* Sebagaimana terjadi pada kasus 2 exchange berikut:


https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2021_12_03_724me9oc_id.pdf


https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2021_12_03_oaoru1p6_id.pdf

[masulum]

Jika kejadian seperti itu, dari yang saya ketahui, tugas Bappebti lebih ke memfasilitasi mediasi antara exchange dengan user. Kemudian, sebagaimana namanya yakni Badan Pengawas, diantara tugasnya yakni jika ada exchange yang terindikasi mangkir dari laporan transaki keuangan, dll.

Betul, kadang ada yang berpikir kalau misalkan Bappbeti memberi izin listing terhadap suatu koin, itu adalah tanggung jawab sepenuhnya dari Bappebti jika suatu saat koin tersebut berakhir scam. Padahal kehadiran bappebti bukan layaknya asuransi yang bisa menanggung kerugian dari premi yang dibayarkan. Melainkan hanya mengawasi, menyaring dan berusaha agar exchange di Indonesia tidak asal listing. Kita bisa lihat exchange global seperti Probit, XT, Bitmart dan sebagainya, mereka mudah melisting koin yang pada akhirnya koin-koin tersebut mati. Disinilah peran Bappebti benar-benar membantu trader Indonesia, terlebih yang baru mau mulai masuk ke dunia kripto.

[armanda90]

Betul, kadang ada yang berpikir kalau misalkan Bappbeti memberi izin listing terhadap suatu koin, itu adalah tanggung jawab sepenuhnya dari Bappebti jika suatu saat koin tersebut berakhir scam. Padahal kehadiran bappebti bukan layaknya asuransi yang bisa menanggung kerugian dari premi yang dibayarkan. Melainkan hanya mengawasi, menyaring dan berusaha agar exchange di Indonesia tidak asal listing. Kita bisa lihat exchange global seperti Probit, XT, Bitmart dan sebagainya, mereka mudah melisting koin yang pada akhirnya koin-koin tersebut mati. Disinilah peran Bappebti benar-benar membantu trader Indonesia, terlebih yang baru mau mulai masuk ke dunia kripto.

Saya rasa peran Bappebti cukup besar pengaruhnya selama ini di market lokal dalam hal perizinan untuk listing koin, setidaknya di Indodax, Tokocrypto dan juga beberapa market lokal lainnya tidak banyak ditemukan shit koin yang listing seperti di market luar semisal Bitmart, Gate io dan juga Hotbit.

Namun tidak sepenuhnya semua koin yang sudah dapat izin listing dari Bappebti terhindar dari scam atau harga turun secara drastis, semisal token lokal milik Anang Hermansyah yaitu koin ASIX yang sampai drop dari harga awal pre sale. Saya rasa peran cukup penting sejuah ini dari Bappebti dan aktivitas listing koin di market lokal tidak seaktif di market luar yang notabene setiap hari ada koin baru yang listing.

[Chikito]

Betul, kadang ada yang berpikir kalau misalkan Bappbeti memberi izin listing terhadap suatu koin, itu adalah tanggung jawab sepenuhnya dari Bappebti jika suatu saat koin tersebut berakhir scam. Padahal kehadiran bappebti bukan layaknya asuransi yang bisa menanggung kerugian dari premi yang dibayarkan. Melainkan hanya mengawasi, menyaring dan berusaha agar exchange di Indonesia tidak asal listing. Kita bisa lihat exchange global seperti Probit, XT, Bitmart dan sebagainya, mereka mudah melisting koin yang pada akhirnya koin-koin tersebut mati. Disinilah peran Bappebti benar-benar membantu trader Indonesia, terlebih yang baru mau mulai masuk ke dunia kripto.

Saya rasa peran Bappebti cukup besar pengaruhnya selama ini di market lokal dalam hal perizinan untuk listing koin, setidaknya di Indodax, Tokocrypto dan juga beberapa market lokal lainnya tidak banyak ditemukan shit koin yang listing seperti di market luar semisal Bitmart, Gate io dan juga Hotbit.

Namun tidak sepenuhnya semua koin yang sudah dapat izin listing dari Bappebti terhindar dari scam atau harga turun secara drastis, semisal token lokal milik Anang Hermansyah yaitu koin ASIX yang sampai drop dari harga awal pre sale. Saya rasa peran cukup penting sejuah ini dari Bappebti dan aktivitas listing koin di market lokal tidak seaktif di market luar yang notabene setiap hari ada koin baru yang listing.

Jangan kuatir, Sekarang ini fungsi pengawasan kripto yang dilakukan bappebti sudah dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak UU PPSK (Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) disahkan 15 Desember 2022 lalu, Sehingga diharapkan ke depan apa-apa saja kekurangan dan kelemahan yang pernah terjadi ketika masih Bapebbti dapat diminimalisir oleh OJK, karena mungkin menurut pemerintah, wewenang mereka lebih besar dan kuat dari badan terdahulu

[MarjorieZimmermanGinger]

Jangan kuatir, Sekarang ini fungsi pengawasan kripto yang dilakukan bappebti sudah dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak UU PPSK (Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) disahkan 15 Desember 2022 lalu, Sehingga diharapkan ke depan apa-apa saja kekurangan dan kelemahan yang pernah terjadi ketika masih Bapebbti dapat diminimalisir oleh OJK, karena mungkin menurut pemerintah, wewenang mereka lebih besar dan kuat dari badan terdahulu

Dari beberapa media yang saya lihat penyebab pengalihan fungsi pengawasan dari bappebti ke OJK, menurut beberapa analisi karena pesatnya pertumbuhan, sehingga di khawatirkan dampak terhadap stabilitas sistem keuangan, sehingga pemerintah mengambil langkah untuk menyempurnakan sebelum dampak tersebut benar-benar terjadi dan OJK yang di tunjuk sebagai lembaga pengawasan dapat dengan serius menanggani masalah ini. Priode transisi berlangsung selama dua tahun, selama masa transisi tersebut pengawasan, pembinaan dan izin masih di bawah kewenang bappebti. Pertumbuhan kripto per akhir Oktober tahun lalu sekitar 16,1 juta pelanggan, jumlah ini meningkat hampir 2 kali dari bursa efek, sehingga bappebti dapat dikatakan berhasil melakukan fungsi pengawasan, pembinaan dan izin, jadi secara tidak langsung ini membantah beberapa isu yang mengatakan bappebti kurang kompeten dalam mengurusi crypto secara umum.

Kita berharap perubahan ini tidak akan berdampak terhadap perjalanan cryptocurrency di Indonesia, karena meskipun demikian saya rasa ada beberapa hal lain yang membuat pemerintah memberikan wewenang kepada OJK, saat ini pertumbuhan krypto, exchange dan teknologi blockchain juga semakin berkembang dan besar di negara kita, paling tidak penyempurnaan regulasi bisa menghadirkan rasa aman bagi para investor dan pelaku industri di Indonesia.

Sumber:
[1].Bappebti Beberkan Alasan Pengawasan Aset Kripto Dialihkan ke OJK
[2].Aset Kripto Bakal Diatur OJK & BI, Peran Bappebti Gimana?
[3].Berkaca dari 2022, Bagaimana Nasib Aset Kripto di Tahun 2023?

[ShowOff]

Kita berharap perubahan ini tidak akan berdampak terhadap perjalanan cryptocurrency di Indonesia, karena meskipun demikian saya rasa ada beberapa hal lain yang membuat pemerintah memberikan wewenang kepada OJK, saat ini pertumbuhan krypto, exchange dan teknologi blockchain juga semakin berkembang dan besar di negara kita, paling tidak penyempurnaan regulasi bisa menghadirkan rasa aman bagi para investor dan pelaku industri di Indonesia.

Pada akhirnya trading dan investasi pada cryptocurrency adalah legal di Indonesia, itu mestinya tidak berubah dalam waktu dekat selama pemerintah masih berpikir bahwa cryptocurrency jauh lebih menguntungkan kedua belah pihak. Namun sebaiknya, beberpa penyesuaian itu tidak hanya diharapkan memberikan rasa aman palsu bagi para trader atau investor crypto Indonesia, tapi rasa nyaman juga perlu dipertimbangkan karena beberapa hal tidak tampak baik sejauh ini. Terutama masalah pajak, trader dan investor mungkin mulai mengeluh tentang cara pemerintah memungut pajak.

[bayu7adi]

Kita berharap perubahan ini tidak akan berdampak terhadap perjalanan cryptocurrency di Indonesia, karena meskipun demikian saya rasa ada beberapa hal lain yang membuat pemerintah memberikan wewenang kepada OJK, saat ini pertumbuhan krypto, exchange dan teknologi blockchain juga semakin berkembang dan besar di negara kita, paling tidak penyempurnaan regulasi bisa menghadirkan rasa aman bagi para investor dan pelaku industri di Indonesia.

Sebelum sepenuhnya wewenang fungsi pengawasan diambil alih oleh OJK, Bappeti ingin merilis Bursa Kripto Indonesia yang ditargetkan akan launching pada bulan Juni 2023. Tetapi sepertinya ada beberapa masalah sehingga Ombudsman merasa curiga dengan molornya perizinan yang sedang digarap oleh Bappeti, karena proyek ini diinisiasi sejak tahun 2020 tapi hingga sekarang tak kujung usai. Ombudsman merasa khawatir apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti dugaan malaadministrasi sehingga izin Bursa Kripto menjadi berlarut-larut.

Ombudsman akan memanggil Plt Kepala Bappeti, Didid Noordiatmoko untuk yang kedua kalinya besok pada Senin, 13 Februari 2023 untuk melakukan verifikasi terkait molornya proyek bursa kripto Indonesia yang sedang digarapnya. Sebelumnya Ombudsman sudah melakukan pemanggailan yang pertama terhadap Plt Kepala Bappeti sudah dilakukan, tetapi yang hadir adalah Staff Bappeti. Sehingga dilakukan pemanggilan yang kedua yaitu dengan harapan Bappeti bisa memberikan informasi yang lebih mantap.

Mengingat sekarang ini masih masa transisi peralihan wewenang pengawasan cryptocurrency di Indonesia, dari Bappeti ke OJK. Artinya tugas Bappeti untuk mengawasi cryptocurrency akan segera berakhir. Menurut agan-agan, apakah Bursa Kripto Indonesia ini perlu?

Sumber
1. https://www.liputan6.com/crypto/read/5201793/bappebti-bursa-kripto-indonesia-beri-perlindungan-ke-konsumen
2. https://investor.id/commodities/321344/bursa-kripto-tersendat-ombudsman-segera-periksa-plt-kepala-bappebti
3. https://investor.id/market-and-corporate/321227/bursa-kripto-tersendat-ombudsman-pelayanan-publik-tidak-boleh-diskriminatif
4. https://investor.id/market-and-corporate/321099/izin-bursa-kripto-berlarutlarut-ombudsman-kuat-dugaan-malaadministrasi-kami-harus-buktikan
5. https://www.liputan6.com/crypto/read/5185051/bursa-kripto-indonesia-ditargetkan-berdiri-di-juni-2023

[abhiseshakana]

Kita berharap perubahan ini tidak akan berdampak terhadap perjalanan cryptocurrency di Indonesia, karena meskipun demikian saya rasa ada beberapa hal lain yang membuat pemerintah memberikan wewenang kepada OJK, saat ini pertumbuhan krypto, exchange dan teknologi blockchain juga semakin berkembang dan besar di negara kita, paling tidak penyempurnaan regulasi bisa menghadirkan rasa aman bagi para investor dan pelaku industri di Indonesia.

Pada akhirnya trading dan investasi pada cryptocurrency adalah legal di Indonesia, itu mestinya tidak berubah dalam waktu dekat selama pemerintah masih berpikir bahwa cryptocurrency jauh lebih menguntungkan kedua belah pihak. Namun sebaiknya, beberpa penyesuaian itu tidak hanya diharapkan memberikan rasa aman palsu bagi para trader atau investor crypto Indonesia, tapi rasa nyaman juga perlu dipertimbangkan karena beberapa hal tidak tampak baik sejauh ini. Terutama masalah pajak, trader dan investor mungkin mulai mengeluh tentang cara pemerintah memungut pajak.

Sayangnya sampai saat ini mekanisme perdagangan aset kripto (yang dinaungi oleh Bappebti) belum juga mencapai final atau dengan kata lain sistemnya belum sepenuhnya berjalan. Yang menjadi kendala adalah belum adanya Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka terpilih. Kandidatnya sih sudah ada, namun entah mengapa sampai saat ini perijinannya belum juga kelar.

Btw, trading dan investasi yang legal di Indonesia hanyalah aset-aset yang sudah ditentukan oleh Bappebti dan pada Exchange yang sudah mendapatkan tanda daftar.

[masulum]

Mengingat sekarang ini masih masa transisi peralihan wewenang pengawasan cryptocurrency di Indonesia, dari Bappeti ke OJK. Artinya tugas Bappeti untuk mengawasi cryptocurrency akan segera berakhir. Menurut agan-agan, apakah Bursa Kripto Indonesia ini perlu?

Kalau Bappbeti sudah resmi tidak memegang hak atas kripto di Indonesia, saya rasa pengembangan exchange masih bisa mereka lanjutkan. Walaupun nantinya token dan koin yang dilisting tidak jauh beda dengan Indodax, Pintu, TokoCrypto dan exchange lainnya, setidaknya masyarakat akan merasa lebih aman trading di exchange yang berada di bawah naungan Bappebti. Tapi ya namanya juga exchange baru, bisa saja pemain lama akan bertahan di exchange yang sudah ada daripada pindah, kecuali ada pembeda yang signifikan. Selama masih 11:12 saya pikir akan lebih berpotensi menjadi produk mati. Asalkan tidak seperti lembaga lain yang berkaitan dengan pemerintah, dikit-dikit websitenya error saat diakses, 

[MarjorieZimmermanGinger]

Pada akhirnya trading dan investasi pada cryptocurrency adalah legal di Indonesia, itu mestinya tidak berubah dalam waktu dekat selama pemerintah masih berpikir bahwa cryptocurrency jauh lebih menguntungkan kedua belah pihak. Namun sebaiknya, beberpa penyesuaian itu tidak hanya diharapkan memberikan rasa aman palsu bagi para trader atau investor crypto Indonesia, tapi rasa nyaman juga perlu dipertimbangkan karena beberapa hal tidak tampak baik sejauh ini. Terutama masalah pajak, trader dan investor mungkin mulai mengeluh tentang cara pemerintah memungut pajak.

Regulasi dapat membendung keluhan investor dan trader dalam menjalani aktifitas di crypto, selama regulasi tersebut di atur dengan benar berdasarkan kebutuhan yang tidak di paksakan, sehingga para investor dan trader merasa nyaman dan terlindungi, meskipun pemerintah tidak dapat menjamin sepenuhnya mengenai resiko yang akan terjadi, tetapi regulasi di anggap penting untuk rasa aman yang menimbulkan timbal balik kedua belah pihak (Pemerintah, Investor dan trader).

Keyakinan saya pemerintah kita sedang berada dalam dimensi yang bagus, artinya pertimbangan perkembangan teknologi sedang membawa mereka pada tahap penyempurnaan yang di perlukan, dukungan kita dan siapapun mungkin sangat dibutuhkan, karena teknologi tidak dapat di halau akan tetapi harus di sediakan tempat berjalan seiringan, mengenai kekurangan mungkin tidak sepenuhnya dapat di capai dalam perbaikan secepat mungkin.

Sebelum sepenuhnya wewenang fungsi pengawasan diambil alih oleh OJK, Bappeti ingin merilis Bursa Kripto Indonesia yang ditargetkan akan launching pada bulan Juni 2023. Tetapi sepertinya ada beberapa masalah sehingga Ombudsman merasa curiga dengan molornya perizinan yang sedang digarap oleh Bappeti, karena proyek ini diinisiasi sejak tahun 2020 tapi hingga sekarang tak kujung usai. Ombudsman merasa khawatir apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti dugaan malaadministrasi sehingga izin Bursa Kripto menjadi berlarut-larut.

Mengingat sekarang ini masih masa transisi peralihan wewenang pengawasan cryptocurrency di Indonesia, dari Bappeti ke OJK. Artinya tugas Bappeti untuk mengawasi cryptocurrency akan segera berakhir. Menurut agan-agan, apakah Bursa Kripto Indonesia ini perlu?

Ya begitulah cara kerja pemerintah, selalu adanya kecurigaan meskipun hal tersebut belum pasti dapat di buktikan, harusnya mereka melakukan investigasi dan memberikan masukan terhadap masalah apapun yang sedang terjadi, jika itu gagal baru dilakukan evaluasi dan memberikan tanggung jawab kepada instansi lain. Apalagi Bappeti ingin merilis Bursa Kripto Indonesia yang ditargetkan akan launching pada bulan Juni 2023. Namun jika itu alasannya pemerintah mengalihkan fungsi Bappeti kepada OJK, maka saya pikir alasan tersebut tidak relevan dan tidak sesuai fakta menurut pengetahuan saya.

Namun saat ini Bappeti masih menjalankan tugasnya dengan benar dan wewenang peralihan belum sepenuhnya berjalan untuk OJK, sehingga Bappeti masih memiliki tanggungjawab hingga masa transisi tersebut berakhir, untuk menjawab bursa kripto Indonesia perlu atau tidak, mungkin saat ini tidak memiliki referensi dari saya, sehingga tingkat kebutuhan, jaminan dan keamanan adalah faktor yang membuat bursa tersebut penting untuk masyarakat Indonesia, karena sebagiamana kasus yang terjadi terhadap FTX, itu hanya gambar umum terhadap penting atau tidaknya menurut saya.

Sayangnya sampai saat ini mekanisme perdagangan aset kripto (yang dinaungi oleh Bappebti) belum juga mencapai final atau dengan kata lain sistemnya belum sepenuhnya berjalan. Yang menjadi kendala adalah belum adanya Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka terpilih. Kandidatnya sih sudah ada, namun entah mengapa sampai saat ini perijinannya belum juga kelar.

Btw, trading dan investasi yang legal di Indonesia hanyalah aset-aset yang sudah ditentukan oleh Bappebti dan pada Exchange yang sudah mendapatkan tanda daftar.

Jika terjadinya peralihan tanggungjawab, biasanya sistem kita di Indonesia sedikit lambat, ini tidak hanya terjadi di wilayah crypto secara umum dan bahkan saat peralihan bank Konvensional menjadi bank Syari'ah di beberapa tahun yang lalu untuk provinsi Aceh, meskipun peralihan ini masih bersifat di bawah naungan BI, yang dirubah hanya cara pengelolaan dari Konvensional menjadi Syari'ah. Tetapi tetap berjalan lambat dan sistem kerja bank seperti tidak terurus, misalnya jaringan yang selalu bermasalah, ATM sering tidak bisa digunakan dan banyak masalah lainnya.

Yang ingin saya sampaikan begini, negara kita masih terlalu lambat dalam menangani masalah yang ada, sehingga terlihat kurang profesional meskipun sumber daya yang ada cukup mendukung dan benar bahwa trading yang legal merupakan aset yang telah ditentukan pada Exchange yang sudah mendapatkan tanda daftar dan juga berharap finalisasi dan mekanisme perdagangan aset kripto dapat mencapai final dalam beberapa tahapan kedepan.

[Chikito]

Jangan kuatir, Sekarang ini fungsi pengawasan kripto yang dilakukan bappebti sudah dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak UU PPSK (Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) disahkan 15 Desember 2022 lalu, Sehingga diharapkan ke depan apa-apa saja kekurangan dan kelemahan yang pernah terjadi ketika masih Bapebbti dapat diminimalisir oleh OJK, karena mungkin menurut pemerintah, wewenang mereka lebih besar dan kuat dari badan terdahulu

Dari beberapa media yang saya lihat penyebab pengalihan fungsi pengawasan dari bappebti ke OJK, menurut beberapa analisi karena pesatnya pertumbuhan, sehingga di khawatirkan dampak terhadap stabilitas sistem keuangan, sehingga pemerintah mengambil langkah untuk menyempurnakan sebelum dampak tersebut benar-benar terjadi dan OJK yang di tunjuk sebagai lembaga pengawasan dapat dengan serius menanggani masalah ini.

Tidak ada pembuktian spesifik OJK mampu menangani masalah ini. Investasi- investasi di bawah pengawasan mereka pun masih banyak yang bermasalah dan belum ada solusi (misal pengembalian dana, dsb). Jadi menurut saya itu hanya menambah beban mereka dan menumpuk permasalahan kepada OJK.

Seharusnya pemerintah itu berusaha memberi wewenang lebih luas ke Bappebti, bukan melimpahkan wewenang. kalau permasalahannya ke stabilitas sistem keuangan, kenapa bappebti tidak diturut sertakan juga dalam wilayah keuangan?. Padahal wilayah crypto (pendapatan pajak 2022, hampir 250 milliar rupiah) itu sangat BASAH, pegawai kemendag juga pengen menikmati remunerasinya.

Asalkan tidak seperti lembaga lain yang berkaitan dengan pemerintah, dikit-dikit websitenya error saat diakses, 

Kita punya 3 lembaga perlindungan konsumen yang diakui pemerintah [1]. Jadi bisa kita komplain ke sana jika Hak tidak terpenuhi,
masak kita bayar pajak fee ke exchange, tapi segala macam hak, seperti: mengakses dengan nyaman website tidak terpenuhi, kan tidak adil namanya.

[1]. https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-lembaga-perlindungan-konsumen-di-indonesia-lt62e272415e4f4

[MarjorieZimmermanGinger]

Tidak ada pembuktian spesifik OJK mampu menangani masalah ini. Investasi- investasi di bawah pengawasan mereka pun masih banyak yang bermasalah dan belum ada solusi (misal pengembalian dana, dsb). Jadi menurut saya itu hanya menambah beban mereka dan menumpuk permasalahan kepada OJK.

Seharusnya pemerintah itu berusaha memberi wewenang lebih luas ke Bappebti, bukan melimpahkan wewenang. kalau permasalahannya ke stabilitas sistem keuangan, kenapa bappebti tidak diturut sertakan juga dalam wilayah keuangan?

Fungsi OJK sebagai lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang telah di berikan tanggung jawab oleh pemerintah, sehingga mencoba mengintegrasikan cakupan fungsi lebih luas terhadap pengawasan di sektor industri crypto, meskipun seperti yang mas sampaikan bahwa masih banyak investasi di bawah pengawasan mereka yang masih bermasalah dan sudah pasti mereka akan menambah beban dan penumpukan masalah kepada lembaga tersebut.

Bappebti hanya di berikan wewenang untuk mengawasi, namun tidak diberikan tanggung jawab untuk menangani masalah ke uangan sebelumnya, karena di negara kita memiliki OJK sebagai salah satu dari beberapa lembaga bentukan yang secara fungsi lebih meluas pada sektor pengawasan jasa keuangan. Jika mengikut sertakan Bappebti dalam ranah pengawasan keuangan, mungkin harus membuat regulasi baru sebagai penguat tugas dan tanggung jawabnya, asumsi saya mungkin seperti itu sih mas.

Padahal wilayah crypto (pendapatan pajak 2022, hampir 250 milliar rupiah) itu sangat BASAH, pegawai kemendag juga pengen menikmati remunerasinya.

Kayaknya sih di wilayah ini yang menjadi masalahnya dan perdebatan mengenai pengalihan lebih kepada pendapatan yang BASAH, tetapi saya tidak terlalu memahami lebih jauh mengapa fungsi tersebut di alihkan kepada OJK, erat hubungannya mengenai jumlah pendapatan pajak yang di dapatkan semakin besar tiap tahunnya, MUNGKIN.

[Chikito]

Bappebti hanya di berikan wewenang untuk mengawasi, namun tidak diberikan tanggung jawab untuk menangani masalah ke uangan sebelumnya, karena di negara kita memiliki OJK sebagai salah satu dari beberapa lembaga bentukan yang secara fungsi lebih meluas pada sektor pengawasan jasa keuangan. Jika mengikut sertakan Bappebti dalam ranah pengawasan keuangan, mungkin harus membuat regulasi baru sebagai penguat tugas dan tanggung jawabnya, asumsi saya mungkin seperti itu sih mas.

Ya setidaknya ada regulasi baru yang harus digodok pemerintah ke DPR supaya fungsi bappebti itu tidak hilang-hilang amat, soalnya selama ini walau kecil, namun bappebti itu cukup luwes dalam hal fungsi pengawasan. Mungkin perlu didetilkan fungsi mereka sebagai lisensi saja ke subuah exchange ata token, misalnya.

Karena hal ini juga butuh perhatian khusus, karena beberapa hari lalu saya mendapat telpon dari Indodax yang menwarkan hal baru dalam produknya, yang menurut saya cukup menggangu, jika memang bappebti bisa berfokus ke support saja, tentu saya bisa melaporkan masalah telepon spam tersebut ke bappebti untuk bahan evaluasi mereka ke exchange.

[Luzin]

Mungkin perlu didetilkan fungsi mereka sebagai lisensi saja ke subuah exchange ata token, misalnya.

Kalau dilihat berdasarkan kewenangan dari web https://bappebti.go.id mereka memiliki beberapa wewenang sebagai berikut ¹

• Menerbitkan izin usaha bagi Bursa Berjangka , Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka; izin bagi perorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka; sertifikat pendaftaran bagi Pedagang Berjangka; serta persetujuan bagi Pialang Berjangka untuk menyalurkan amanat Nasabah Berjangka ke luar negeri dan bagi Bank untuk penitipan dana yang terkait dengan perdagangan berjangka.
• Mengesahkan Peraturan dan Tata Tertib ( Rules dan Regulations ) Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka serta Kotrak Berjangka yang akan diperdagangkan di Bursa Berjangka, termasuk perubahannya.
• Memastikan agar Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka melaksanakan semua ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan serta melakukan pengawasan yang intensif dan pengenaan sanksi tegas terhadap pelanggarannya.
• Menetapkan jumlah maksimum posisi terbuka yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap Pihak dan batas jumlah posisi terbuka yang wajib dilaporkan.
• Menetapkan Daftar Bursa Berjangka Kontrak Berjangka luar negeri yang dapat menjadi tujuan penyaluran amanat Nasabah dalam negeri.
• Melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang memiliki izin dan memerintahkan pemeriksaan serta penyidikan terhadap Pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka.
• Mewajibkan kepada setiap Pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi tentang perdagangan berjangka yang dapat menyesatkan.
• Membentuk sarana penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan berjangka

Sedangkan untuk wewenang OJK adalah²

A. Terkait Pengawasan Khusus dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:

• Perizinan untuk pengelolaan bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
• Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan kegiatan di bidang jasa;
• Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit ( credit testing ); dan bank standar akuntansi;
• Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata bank kelola; prinsip mengenal nasabah dan antipencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

B. Pengaturan Terkait Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non Bank) meliputi:

• tata aturan dan keputusan OJK;
• pengendalian peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
• kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
• peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
• pengurusan peraturan mengenai tata cara pengurusan undang-undang pada lembaga jasa keuangan;
• mengatur struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan mengelola kekayaan dan kewajiban;
• peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

C. Lembaga pengawasan terkait jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:

• kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
• Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
• Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
• Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
• Melakukan penunjukan penyelenggara undang-undang;
• segudang penggunaan pengelola statuter;
• meringankan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
• Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendirian, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, persetujuan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Kalau menganalisis kewenangan dua lembaga ini sebenarnya sudah dibagi dengan jelas, tapi semenjak tugas bappebti dilimpahkan ke OJK sepertinya belum ada deskripsi jelas tentang perubahan kewenangan.

Sumber:
1.https://bappebti.go.id/kewenangan
2. https://www.ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx

[Chikito]

Kalau menganalisis kewenangan dua lembaga ini sebenarnya sudah dibagi dengan jelas, tapi semenjak tugas bappebti dilimpahkan ke OJK sepertinya belum ada deskripsi jelas tentang perubahan kewenangan.

Ibaratkan pelimpahan tugas atau pergantian kewenangan, Bapebti dalam hal ini kemendag tidak lagi jadi lembaga atau badan yang mengayomi dan mengurusi kripto, sehingga full tugas tersebut beralih ke OJK. Jadi kalau mereka masih, tentu akan membuat tumpang tindih tugas dan fungsi yang membuat sistem tidak berjalan sesuai aturan.

Seharusnya asosiasi, lembaga dan perkumpulan kripto indonesia mensosialisasikan ini, supaya tidak miss komunikasi dan salah paham antar kedua belah pihak.

[loopes]

Kalau menganalisis kewenangan dua lembaga ini sebenarnya sudah dibagi dengan jelas, tapi semenjak tugas bappebti dilimpahkan ke OJK sepertinya belum ada deskripsi jelas tentang perubahan kewenangan.

Ibaratkan pelimpahan tugas atau pergantian kewenangan, Bapebti dalam hal ini kemendag tidak lagi jadi lembaga atau badan yang mengayomi dan mengurusi kripto, sehingga full tugas tersebut beralih ke OJK. Jadi kalau mereka masih, tentu akan membuat tumpang tindih tugas dan fungsi yang membuat sistem tidak berjalan sesuai aturan.

Seharusnya asosiasi, lembaga dan perkumpulan kripto indonesia mensosialisasikan ini, supaya tidak miss komunikasi dan salah paham antar kedua belah pihak.

Pengalihan atau bahasa yang mereka pakai yaitu perpindahan terkait pengelolaan dan pengawasan aset kripto dan perdagangan derivatif dari yang mulanya dikelola oleh Bappebti menjadi dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan justru sebagai upaya untuk menghindari tumpang tindih sehingga dapat dikelola lebih fokus.

Dalam pemerintahan ada istilah refocusing yang mana bertujuan untuk memusatkan atau memfokuskan kembali dalam kasus ini aset kripto dan perdagangan derivatif dapat dikelola secara lebih fokus oleh otoritas yang punya ranah lebih spesifik yaitu Otoritas Jasa Keuangan.

Terkait regulasi perpindahan terkait pengelolaan dan pengawasan aset kripto dan perdagangan derivatif ini, dikutip dari perkataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Bappebti diberi waktu 6 bulan dalam menyusun Peraturan Pemerintah (PP) terkait hal ini, jadi akan sedang disusun PP nya untuk terjadi nya integrasi yang jelas antara lembaga tersebut. Hal ini sangat penting untuk meminimalisir adanya ketidakstabilan di sektor keuangan khususnya kripto di indonesia ini yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.


Reference :
CNBC - transisi kripto Bappebti ke OJK

[MarjorieZimmermanGinger]

Ya setidaknya ada regulasi baru yang harus digodok pemerintah ke DPR supaya fungsi bappebti itu tidak hilang-hilang amat, soalnya selama ini walau kecil, namun bappebti itu cukup luwes dalam hal fungsi pengawasan. Mungkin perlu didetilkan fungsi mereka sebagai lisensi saja ke subuah exchange ata token, misalnya.

Karena hal ini juga butuh perhatian khusus, karena beberapa hari lalu saya mendapat telpon dari Indodax yang menwarkan hal baru dalam produknya, yang menurut saya cukup menggangu, jika memang bappebti bisa berfokus ke support saja, tentu saya bisa melaporkan masalah telepon spam tersebut ke bappebti untuk bahan evaluasi mereka ke exchange.

Harusnya sih demikian Mas dan pemerintah tidak semata-mata menghilangkan fungsi bappebti dan memberikan tanggung jawab penuh kepada OJK, mestinya kedua lembaga ini dapat diberikan tanggung jawab bersama dan berkolaborasi untuk meningkatkan pengawasan yang lebih efektif dan lebih maksimal, sehingga terjalin kerja sama yang mengikat dalam melakukan pengawasan, mengayomi dan mengurusi kripto.

Lagipula saya juga tidak begitu yakin jika pun ada usulan untuk menggodok regulasi baru akan di dengarkan oleh pemerintah, karena dalil yang mereka gunakan adalah kewenangan OJK sebagai lembaga bentukan negara yang mengawasi keuangan, sehingga membuat regulasi baru akan menambah beban lagi untuk mereka. Sebagaimana yang telah di kutip oleh Mas @Luzin menyangkut dengan kewenangan bappebti dan OJK, dalil inilah yang akan cukup sulit dibantah oleh siapapun menyangkut dengan pengalihan kewenangan sebelumnya.