Apakah Bappebti Benar Benar Melindungi Investor Indonesia?

[Husna QA]

Hahaha, sebenernya sama, saya juga sangat gak yakin ini akan sampai ke mereka. Tapi karena bahasannya begitu, akhirnya ya ngobrol sekalian nambah informasi, makanya sekalian aja nyari datanya.

Meskipun forum ini merupakan salah satu forum tertua yang berisi diskusi tentang cryptocurrency khususnya Bitcoin, untuk lembaga seperti Bappebti (kalau memang ada) kemungkinan juga orang-orang yang paham IT yang ikut memantau update informasinya. Kalau "pejabat" mah sudah lain lagi yang diurusinya :)

Saya juga pesimis sih, tapi walaupun ditanggapi hal seperti ini saya kira tidak harus di iklankan di tv juga,kalaupun terealisasi saya takutnya malah keluar anggaran yang tidak perlu dan dananya malah menyalur gak tau kemana (tau sendiri lah pemerintahan kita gimana ;)), edukasi masyarakat tentang cryptocurrency itu bagus tapi saya rasa mending jangan dilakukan, selain karena alasan di atas takutnya malah semakin bermunculan scam mengatasnamakan crypto selain itu bappebti juga tidak berfokus hanya pada crypto saja.

Kalau penyaluran dananya tidak pas atau ada penyelewengan atau dikhawatirkan malah akan bermunculan scam seperti disebutkan diatas, bukan berarti edukasinya yang malah ditiadakan. Yang ada justru penyelewengan tersebut yang harusnya dibenahi/ditiadakan.
Saya lihat di kolom pojok media-nya website bappebti (https://bappebti.go.id/pojok_media/detail/11416), sekitar 2 hari yang lalu diangkat topik mengenai hal berikut:
"(Pikiran Rakyat Online) Edukasi dan Literasi Untuk Konsumen Industri Kripto di Indonesia Perlu Dilakukan".

Jika dilihat dari sumbernya itu diangkat dari tulisan yang ada di Pikiran Rakyat Online, artinya tulisan-tulisan di media nasional yang sudah kredibel bisa saja dipertimbangkan oleh Bappebti untuk dijadikan masukan; Nah bagaimana dengan Bitcointalk?, bisa juga kan kalau informasi atau diskusi yang tertera disini jadi rujukan selama memang konstruktif.

[Antonas1]

Saya juga pesimis sih, tapi walaupun ditanggapi hal seperti ini saya kira tidak harus di iklankan di tv juga,kalaupun terealisasi saya takutnya malah keluar anggaran yang tidak perlu dan dananya malah menyalur gak tau kemana (tau sendiri lah pemerintahan kita gimana ), edukasi masyarakat tentang cryptocurrency itu bagus tapi saya rasa mending jangan dilakukan, selain karena alasan di atas takutnya malah semakin bermunculan scam mengatasnamakan crypto selain itu bappebti juga tidak berfokus hanya pada crypto saja.

Kalo gak dilakukan edukasi, saya membayangkan jika ada selebriti top Indonesia merilis token abal-abal dan beriklan secara masif, kemudian penggemarnya berbondong membeli tokennya. Lalu boom! Developer secara tiba-tiba nge-dump karena udah profit besar, berapa banyak kira-kira orang yang menangis? Jadi ya edukasi melalui media-media tersebut sangat perlu supaya bisa menekan kemungkinan orang terkena scam.

Meskipun forum ini merupakan salah satu forum tertua yang berisi diskusi tentang cryptocurrency khususnya Bitcoin, untuk lembaga seperti Bappebti (kalau memang ada) kemungkinan juga orang-orang yang paham IT yang ikut memantau update informasinya. Kalau "pejabat" mah sudah lain lagi yang diurusinya

Haha, karena Bitcointalk gak populer di masyarakat umum. Kalo boleh saya bilang, "pejabat" (meskipun dari Bappebti) adalah masyarakat yang sebenernya gak merasakan urgensinya informasi tentang cryptocurrency, apalagi mampir ke forum yang notabene tampilannya gak menarik secara visual, belum lagi isinya cuma tulisan padahal tingkat literasi Indonesia parah. Yang mikirin hal terkait palingan cuma orang tertentu.

[abhiseshakana]

Saya juga pesimis sih, tapi walaupun ditanggapi hal seperti ini saya kira tidak harus di iklankan di tv juga,kalaupun terealisasi saya takutnya malah keluar anggaran yang tidak perlu dan dananya malah menyalur gak tau kemana (tau sendiri lah pemerintahan kita gimana ), edukasi masyarakat tentang cryptocurrency itu bagus tapi saya rasa mending jangan dilakukan, selain karena alasan di atas takutnya malah semakin bermunculan scam mengatasnamakan crypto selain itu bappebti juga tidak berfokus hanya pada crypto saja.

Kalo gak dilakukan edukasi, saya membayangkan jika ada selebriti top Indonesia merilis token abal-abal dan beriklan secara masif, kemudian penggemarnya berbondong membeli tokennya. Lalu boom! Developer secara tiba-tiba nge-dump karena udah profit besar, berapa banyak kira-kira orang yang menangis? Jadi ya edukasi melalui media-media tersebut sangat perlu supaya bisa menekan kemungkinan orang terkena scam.

Edukasi (crypto) kepada masyarakat bukan menjadi tanggung jawab Bappebti, namun memang akan lebih baik jika dalam proses perdagangan aset kripto diimbangi dengan adanya sebuah penyuluhan secara rutin (bukan hanya sekedar iklan) sebagai bentuk dari perlindungan konsumen yang menjadi tanggung jawab Bappebti. Selama ini bentuk perlindungan konsumen hanya di penetapan peraturan dan perizinan terkait dengan aset kripto yang dimiliki oleh masing-masing Pelanggan aset kripto (konsumen/investor/trader).

[Antonas1]

Edukasi (crypto) kepada masyarakat bukan menjadi tanggung jawab Bappebti, namun memang akan lebih baik jika dalam proses perdagangan aset kripto diimbangi dengan adanya sebuah penyuluhan secara rutin (bukan hanya sekedar iklan) sebagai bentuk dari perlindungan konsumen yang menjadi tanggung jawab Bappebti. Selama ini bentuk perlindungan konsumen hanya di penetapan peraturan dan perizinan terkait dengan aset kripto yang dimiliki oleh masing-masing Pelanggan aset kripto (konsumen/investor/trader).

Sepakat, sebenernya kan tugas Bappebti menyusun regulasi dan mengawasi kegiatan perdagangan berjangka seperti yang disebutkan di Peraturan Menteri Perdagangan Ri Nomor 01/m-dag/per/3/2005 pasal 652. Hanya saja untuk informasi penting tertentu tetap harus diberikan kepada masyarakat (yang pastinya itu mengandung unsur edukasi), baik kepada pelaku investasi maupun masyarakat umum.
Kalo untuk mengedukasi tentang blockchain dan cryptocurrency secara detail itu bukan tugas Bappebti.

[abhiseshakana]

Sepakat, sebenernya kan tugas Bappebti menyusun regulasi dan mengawasi kegiatan perdagangan berjangka seperti yang disebutkan di Peraturan Menteri Perdagangan Ri Nomor 01/m-dag/per/3/2005 pasal 652. Hanya saja untuk informasi penting tertentu tetap harus diberikan kepada masyarakat (yang pastinya itu mengandung unsur edukasi), baik kepada pelaku investasi maupun masyarakat umum.
Kalo untuk mengedukasi tentang blockchain dan cryptocurrency secara detail itu bukan tugas Bappebti.

Baiknya sih masing-masing individu mau mengedukasi dirinya sendiri-sendiri dan tidak tergantung pada campur tangan orang lain. Namanya mau investasi (trading) masa iya tidak mau menggali informasi yang berkaitan dengan aset yang ingin dia miliki. Belajar otodidak memang tidak gampang, namun selama ada usaha dan fasilitas untuk melakukan itu semua, saya pikir hasilnya pasti akan ada kok.

[Chikito]

Sepakat, sebenernya kan tugas Bappebti menyusun regulasi dan mengawasi kegiatan perdagangan berjangka seperti yang disebutkan di Peraturan Menteri Perdagangan Ri Nomor 01/m-dag/per/3/2005 pasal 652. Hanya saja untuk informasi penting tertentu tetap harus diberikan kepada masyarakat (yang pastinya itu mengandung unsur edukasi), baik kepada pelaku investasi maupun masyarakat umum.
Kalo untuk mengedukasi tentang blockchain dan cryptocurrency secara detail itu bukan tugas Bappebti.

Baiknya sih masing-masing individu mau mengedukasi dirinya sendiri-sendiri dan tidak tergantung pada campur tangan orang lain. Namanya mau investasi (trading) masa iya tidak mau menggali informasi yang berkaitan dengan aset yang ingin dia miliki. Belajar otodidak memang tidak gampang, namun selama ada usaha dan fasilitas untuk melakukan itu semua, saya pikir hasilnya pasti akan ada kok.

Bisa jadi nanti salah paham jika yang mengedukasi itu orang lain atau yang bukan begitu ahlinya.

Kerjaan Bappebti banyak, tidak hanya fokus kepada perusahaan pengelolaan kripto, tapi juga perusahaan perdagangan berjangka komoditi lainnya, itu pun secara umum berada di eselon 2 di Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, yang kemungkinan dipecah lagi khusus pengawasan kripto di eselon 3 sekelas Kabag. atau mungkin bisa saja eselon 4 sekelas kasubag, sehingga tidak berada di puncak pengawasan, dalam hal ini, benturan kepentingan bisa saja terjadi jika di bawahnya kerja udah bener tapi di tingkat atasnya yang ambil keputusan yang gak bener.

[Antonas1]

Baiknya sih masing-masing individu mau mengedukasi dirinya sendiri-sendiri dan tidak tergantung pada campur tangan orang lain. Namanya mau investasi (trading) masa iya tidak mau menggali informasi yang berkaitan dengan aset yang ingin dia miliki. Belajar otodidak memang tidak gampang, namun selama ada usaha dan fasilitas untuk melakukan itu semua, saya pikir hasilnya pasti akan ada kok.

Bisa jadi nanti salah paham jika yang mengedukasi itu orang lain atau yang bukan begitu ahlinya. ~

Sepakat sama agan DroomieChikito.
Jika merujuk pada artikel dari Pikiran Rakyat Online yang dilampirkan agan HusnaQA sebelumnya (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5410654.msg61124339#msg61124339), secara tersirat disebutkan bahwa soal edukasi itu menjadi tanggung jawab bersama pihak-pihak yang kompeten. Kalo belajar sendiri, masalahnya gak semua orang sabar dalam menggali informasi, bisa aja doi malah masuk ke pembahasan crypto yang salah kaprah, bisa berabe.

[Husna QA]

Semua harus ada sinergi, baik dari pemerintah, pelaku/perantara jual beli cryptocurrency maupun dari si Investornya itu sendiri. Dari sisi investor, kalau memang sudah berniat investasi di cryptocurrency mestinya aktif juga dalam mencari informasi akan hal yang dia ingin masuk kesana, apalagi jika dana yang digunakan untuk itu bukan dalam jumlah yang kecil.
Dengan adanya regulasi pemerintah seperti melalui peraturan Bappebti, exchange harus mendapat izin/tanda daftar dari Bappebti, dan lainnya, itu juga secara umum (menurut opini saya) merupakan bagian dari untuk melindungi masyarakat yang ingin investasi dibidang itu.

[abhiseshakana]

Sepakat sama agan DroomieChikito.
Jika merujuk pada artikel dari Pikiran Rakyat Online yang dilampirkan agan HusnaQA sebelumnya (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5410654.msg61124339#msg61124339), secara tersirat disebutkan bahwa soal edukasi itu menjadi tanggung jawab bersama pihak-pihak yang kompeten. Kalo belajar sendiri, masalahnya gak semua orang sabar dalam menggali informasi, bisa aja doi malah masuk ke pembahasan crypto yang salah kaprah, bisa berabe.

Jika memang ada edukasi dari pihak yang lebih kompeten ya memang bisa dijadikan sebagai pilihan, namun jika tidak ada satupun pihak yang mau memberikan edukasi masa iya agan tidak berusaha untuk belajar sendiri (membekali diri sendiri). Investasimu adalah tanggung jawabmu sendiri, jadi janganlah terlalu bergantung kepada orang lain.

[Antonas1]

Sepakat sama agan DroomieChikito.
Jika merujuk pada artikel dari Pikiran Rakyat Online yang dilampirkan agan HusnaQA sebelumnya (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5410654.msg61124339#msg61124339), secara tersirat disebutkan bahwa soal edukasi itu menjadi tanggung jawab bersama pihak-pihak yang kompeten. Kalo belajar sendiri, masalahnya gak semua orang sabar dalam menggali informasi, bisa aja doi malah masuk ke pembahasan crypto yang salah kaprah, bisa berabe.

Jika memang ada edukasi dari pihak yang lebih kompeten ya memang bisa dijadikan sebagai pilihan, namun jika tidak ada satupun pihak yang mau memberikan edukasi masa iya agan tidak berusaha untuk belajar sendiri (membekali diri sendiri). Investasimu adalah tanggung jawabmu sendiri, jadi janganlah terlalu bergantung kepada orang lain.

Betul, namun berapa banyak orang yang tidak memiliki cara berpikir seperti kita? Yang saya maksudkan diatas adalah untuk orang-orang seperti itu, orang yang minim informasi namun sangat ingin cepat kaya dengan memilih jalur investasi, baik itu di saham, valas ataupun crypto.

[SEEEP ZEEBOLOGI]

Nah bagaimana dengan Bitcointalk?, bisa juga kan kalau informasi atau diskusi yang tertera disini jadi rujukan selama memang konstruktif.

Ini menarik sih, memang saya rasa bitcointalk malah lebih dapat dipercaya untuk rujukan informasi soal crypto jika memang yang di rujuk merupakan post yang konstuktif, soalnya bitcoin kan juga lahir disini dan banyak koin koin lain juga yang lahir disini ditambah banyak member sini yang memang mendalami soal crypto.

Kalau penyaluran dananya tidak pas atau ada penyelewengan atau dikhawatirkan malah akan bermunculan scam seperti disebutkan diatas, bukan berarti edukasinya yang malah ditiadakan. Yang ada justru penyelewengan tersebut yang harusnya dibenahi/ditiadakan.

Memang saya kira sudah seharusnya seperti itu tapi dalam pelaksanaanya masih sebuah angan angan imo, sudah terlalu banyak proyek yang dilakukan lembaga pemerintahan tapi dananya diselewengkan walapun sudah ada KPK tapi masih ada saja oknum oknum nakal.

Kalo gak dilakukan edukasi, saya membayangkan jika ada selebriti top Indonesia merilis token abal-abal dan beriklan secara masif, kemudian penggemarnya berbondong membeli tokennya. Lalu boom! Developer secara tiba-tiba nge-dump karena udah profit besar, berapa banyak kira-kira orang yang menangis? Jadi ya edukasi melalui media-media tersebut sangat perlu supaya bisa menekan kemungkinan orang terkena scam.

Dalam opini saya justru yang nge-scam seperti ini yang harus ditangkap, biar jadi pelajaran juga supaya hal seperti ini tuh sudah termasuk penipuan dan bisa dikenakan pasal pidana, saya sering melihat/mendengar iklan obat herbal, atau sekedar padepokan gaib yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit atau membuat seseorang cepat kaya, tadi herannya yang seperti ini bebas menjamur di masyarakat padahal menurt saya hal hal seperti ini termasuk penipuan, apa karena gak ada yang lapor jadi gak di proses?
jadi menurutku yang menipu lah yang harus di tangkap, sekalian masyratakat dapat edukasi modus modus penipuan crypto itu seperti apa melalui peristiwa tersebut.

[Husna QA]

-snip- Yang saya maksudkan diatas adalah untuk orang-orang seperti itu, orang yang minim informasi namun sangat ingin cepat kaya dengan memilih jalur investasi, baik itu di saham, valas ataupun crypto.

Kalau sudah niatnya mau investasi seperti di saham, valas ataupun cryptocurrency sementara dia baru sedikit mendapatkan informasi tentang hal tersebut, bukankah mestinya dia malah harus bisa lebih waspada karena minimnya informasi yang didapatnya itu?

Tapi kalau dari awalnya sudah "ingin cepat kaya" sih mungkin hal yang diluar nalar analisa pada umumnya pun bisa saja tetap diikutinya, seperti contoh karena terpengaruh "cuitan" tokoh tertentu atau lainnya.

Memang saya kira sudah seharusnya seperti itu tapi dalam pelaksanaanya masih sebuah angan angan imo, sudah terlalu banyak proyek yang dilakukan lembaga pemerintahan tapi dananya diselewengkan walapun sudah ada KPK tapi masih ada saja oknum oknum nakal.

Mungkin tidak akan sempurna berjalan mulus semuanya, tapi kenapa lantas jadi tidak ada upaya untuk meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan tersebut. btw, bukankah ada lembaga audit ya yang bertugas untuk itu? Termasuk apakah lembaga Bappebti sudah menjalankan fungsinya dengan benar atau tidak, bukan berarti mereka lepas dari tanggung jawab begitu saja kan.

[masulum]

Mungkin tidak akan sempurna berjalan mulus semuanya, tapi kenapa lantas jadi tidak ada upaya untuk meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan tersebut. btw, bukankah ada lembaga audit ya yang bertugas untuk itu? Termasuk apakah lembaga Bappebti sudah menjalankan fungsinya dengan benar atau tidak, bukan berarti mereka lepas dari tanggung jawab begitu saja kan.

Kalau soal penyelewangan ini bukan ranah saya, tetapi saya sepakat bahwa meskipun Bappebti dianggap tidak bekerja maksimal, bagi saya segala yang dilakukan oleh Bappebti saat ini sudah merupakan bentuk tanggung jawab yang bagus untuk masyarakat Indonesia yang ingin berinvestasi di kripto. Soal benar atau tidaknya, ini lebih ke arah sudut pandang masing-masing, karena tidak ada yang sempurna di mata orang-orang

[Renampun]

...

Bisa jadi nanti salah paham jika yang mengedukasi itu orang lain atau yang bukan begitu ahlinya. ~

Sepakat sama agan DroomieChikito.
Jika merujuk pada artikel dari Pikiran Rakyat Online yang dilampirkan agan HusnaQA sebelumnya (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5410654.msg61124339#msg61124339), secara tersirat disebutkan bahwa soal edukasi itu menjadi tanggung jawab bersama pihak-pihak yang kompeten. Kalo belajar sendiri, masalahnya gak semua orang sabar dalam menggali informasi, bisa aja doi malah masuk ke pembahasan crypto yang salah kaprah, bisa berabe.

semua pihak seperti kementrian pendidikan - bappeti - kominfo - bahkan ojk merupakan lembaga lembaga pemerintah yang sebenarnya memiliki kewajiban dalam edukasi semua hal yang berhubungan dengan mata uang kripto. selama ini orang orang yang memiliki minat di kripto hanya belajar secara otodidak dari media media online dan berdasarkan pencarian di google saja.

contoh kecilnya saja berdasarkan pengalaman pribadi saya saja, saya butuh waktu lama untuk paham apa itu wallet custody atau hot wallet . tidak semua orang memang memiliki minat dan kemampuan dalam teknikal atau sebagai nya namun lembaga2 pemerintahan memiliki peran untuk terus mengedukasi warga nya dalam bentuk apa pun ntah itu iklan - parade atau sayembara.

dampak yang terasa jika lembaga pemerintah yang mengedukasi adalah mereka lembaga yang lebih di dengar, warga warga di luar sana banyak menjadikan mereka sebagai kompas pengetahuan. lihat saja apa yang terjadi di luar sana, masih banyak warga yang tertipu dengan koin koin artis, bahkan kabar terbaru adalah banyak yang merugi karena token yang di keluarkan oleh lesti dan billar (LLVERSE) harganya menurun.

[SEEEP ZEEBOLOGI]

Mungkin tidak akan sempurna berjalan mulus semuanya, tapi kenapa lantas jadi tidak ada upaya untuk meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan tersebut. btw, bukankah ada lembaga audit ya yang bertugas untuk itu? Termasuk apakah lembaga Bappebti sudah menjalankan fungsinya dengan benar atau tidak, bukan berarti mereka lepas dari tanggung jawab begitu saja kan.

Saya pikir tanggung jawab Bappebti hanya sekedar ngasih ijin tentang komodity yang pantas dan dilegalkan untuk diperdagangkan di indonesia disertai mengawasi komoditi yang diperdagangkan, untuk edukasi sendiri saya sepertinya jarang atau tidak pernah (mungkin karena saya kurang info) melihat Bappebti melakukan edukasi soal komoditi "Forex" ataupun "Saham" jadi merasa gak fair aja kalo cuma crypto yang minta perhatian lebih.
Maaf saya barusan cek ternyata menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menyebutkan bahwa BAPPEBTI adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Perdagangan yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka.

Ternyata salah satu tugas Bappebti juga melakukan pembinaan, jadi saya pikir memang edukasi masyarakat tentang crypto melaui media TV mungkin bisa saja dilaksakan Bappebti jika mereka mau karena salah satu tugas mereka kan juga melakukan pembinaan tapi saya masih skeptis sih.

[Luzin]

untuk edukasi sendiri saya sepertinya jarang atau tidak pernah (mungkin karena saya kurang info) melihat Bappebti melakukan edukasi soal komoditi "Forex" ataupun "Saham" jadi merasa gak fair aja kalo cuma crypto yang minta perhatian lebih.

Yang terakhir pernah saya posting disini juga, kegiatan Bappebti tanggal 20-21 Oktber ini adalah ujian profesi untuk para calon wakil pialang berjangka. Sepertinya ini cenderung ke forex om.

Selain itu sebenarnya Bapebti juga memperhatikan nasib para investor. Baru -baru ini mereka sepertinya menggelar ujian profesi untuk calon wakil pialang berjangka (mungkin ini cenderung seperti forex) ujian akan dilaksanakan 20-21 Oktober 2022. Tugas wakil pialang tidak hanya berdagang tapi mereka memiliki tugas untuk:
1. Memberikan edukasi ke nasabah
2. Memberikan pendampingan pada saat transaksi
3. Sosialisasi tentang trading
Cukup menarik, mungkin jika Bapebti menerapkan aturan ini(dimodifikasi)  disesuaikan dengan kondisi perkembangan crypto sebagai aset juga akan memiliki dampak positif perkembangan dan minat investor.

Jika mengikuti Twitter @InfoBappebti sebenarnya disana juga banyak mengetweet kegiatan, tapi memang yang berbau ke crypto atau forex  cukup minim. Terakhir saya lihat mereka memberi peringatan melalui ciutannya untuk berhati-hati tentang perdagangan berjangka. Mereka melampirakan memblokir 760 entitas PBK tidak berijin.

[masulum]

dampak yang terasa jika lembaga pemerintah yang mengedukasi adalah mereka lembaga yang lebih di dengar, warga warga di luar sana banyak menjadikan mereka sebagai kompas pengetahuan. lihat saja apa yang terjadi di luar sana, masih banyak warga yang tertipu dengan koin koin artis, bahkan kabar terbaru adalah banyak yang merugi karena token yang di keluarkan oleh lesti dan billar (LLVERSE) harganya menurun.

Keputusan pembelian yang dilakukan oleh seorang trader tidak ada sangkut pautnya dengan Bappebti. Meskipun Bappebti memberi peringatan agar trader tidak asal beli, saya yakin akan tetap ada yang membelinya. Ini murni keputusan personal dan bappebti tidak perlu ikut campur urusan beli koin/token yang dilakukan oleh trader, karena itu adalah keputusan terakhir yang diambil oleh si trader. Asix token juga, Bappebti mengumumkan boleh-boleh saja kalau beli, tapi bukan berarti menyuruh. hanya menjelaskan kalau jual-beli yang dilakukan trader itu hak personal.

[Antonas1]

~ jadi saya pikir memang edukasi masyarakat tentang crypto melaui media TV mungkin bisa saja dilaksakan Bappebti jika mereka mau karena salah satu tugas mereka kan juga melakukan pembinaan tapi saya masih skeptis sih.

Bukan jika mereka mau, tapi sudah seharusnya saat terjadi sesuatu yang bisa merugikan masyarakat secara masif.
Masih ingat nggak kejadian Mufti Anam (anggota komisi VI DPR) melabrak ketua Bappebti tentang kasus Binomo? Disana Bappebti menjawab bahwa mereka sudah bergerak untuk memblokir aplikasi Binomo sejak tahun 2019 namun mengalami kesulitan karena Binomo masih saja bisa diakses, dan juga melakukan panggilan terhadap Indra Kenz sejak Januari 2022.

Dari kejadian tersebut, saya menyimpulkan bahwa sebenarnya Bappebti sudah bekerja, hanya saja berkesan "one man show", tidak berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya. Contohnya, dalam kasus pemblokiran aplikasi Binomo, jika mengalami kesulitan bukankah seharusnya meminta bantuan dari salah satu divisi Menkominfo?
Dan ini juga menjadi kunci dari kata "informasi penting tertentu" yang sering saya sampaikan sebelumnya, saat menangkap gerakan investasi bodong yang diminati masyarakat seperti Binomo, harusnya mereka meletakkan peringatan tersebut di media elektronik baik digital maupun konvensional sebagai iklan layanan masyarakat. Entah itu harus berkoordinasi dengan OJK kah atau Menkominfo atau pihak berwenang lainnya, yang jelas informasi tersebut harus segera sampai dulu ke masyarakat agar tidak semakin banyak memakan korban. CMIIW.

[SEEEP ZEEBOLOGI]

Keputusan pembelian yang dilakukan oleh seorang trader tidak ada sangkut pautnya dengan Bappebti. Meskipun Bappebti memberi peringatan agar trader tidak asal beli, saya yakin akan tetap ada yang membelinya. Ini murni keputusan personal dan bappebti tidak perlu ikut campur urusan beli koin/token yang dilakukan oleh trader, karena itu adalah keputusan terakhir yang diambil oleh si trader. Asix token juga, Bappebti mengumumkan boleh-boleh saja kalau beli, tapi bukan berarti menyuruh. hanya menjelaskan kalau jual-beli yang dilakukan trader itu hak personal.

Saya setuju, makanya saya ngerasa Bappebti kinda useless, karena walaupun diperingati sebagaimanapun trader/investor pasti tetap membeli koin koin walapun mereka tidak terdaftar di Bappebti.

Jika mengikuti Twitter @InfoBappebti sebenarnya disana juga banyak mengetweet kegiatan, tapi memang yang berbau ke crypto atau forex  cukup minim. Terakhir saya lihat mereka memberi peringatan melalui ciutannya untuk berhati-hati tentang perdagangan berjangka. Mereka melampirakan memblokir 760 entitas PBK tidak berijin.

Kalo cuma cuma memperingati lewat twitter saja saya kira ini sangat tidak efektif menurut saya mngingat follower mereka sangat sedikit dan cuma berkisaran kurang lebih 5000, malah sepertinya kemendag lebih giat cuitan cryptonya daripada Bappebti https://twitter.com/Kemendag/status/1580804713603555328

Bukan jika mereka mau, tapi sudah seharusnya saat terjadi sesuatu yang bisa merugikan masyarakat secara masif.
Masih ingat nggak kejadian Mufti Anam (anggota komisi VI DPR) melabrak ketua Bappebti tentang kasus Binomo? Disana Bappebti menjawab bahwa mereka sudah bergerak untuk memblokir aplikasi Binomo sejak tahun 2019 namun mengalami kesulitan karena Binomo masih saja bisa diakses, dan juga melakukan panggilan terhadap Indra Kenz sejak Januari 2022.

Dari kejadian tersebut, saya menyimpulkan bahwa sebenarnya Bappebti sudah bekerja, hanya saja berkesan "one man show", tidak berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya. Contohnya, dalam kasus pemblokiran aplikasi Binomo, jika mengalami kesulitan bukankah seharusnya meminta bantuan dari salah satu divisi Menkominfo?
Dan ini juga menjadi kunci dari kata "informasi penting tertentu" yang sering saya sampaikan sebelumnya, saat menangkap gerakan investasi bodong yang diminati masyarakat seperti Binomo, harusnya mereka meletakkan peringatan tersebut di media elektronik baik digital maupun konvensional sebagai iklan layanan masyarakat. Entah itu harus berkoordinasi dengan OJK kah atau Menkominfo atau pihak berwenang lainnya, yang jelas informasi tersebut harus segera sampai dulu ke masyarakat agar tidak semakin banyak memakan korban. CMIIW.

Memang bagusnya diberitakan di TV tentang edukasi ini, tapi dananya dari mana? kalopun ada dananya pasti udah raib menghilang mengingat ketua Bappebti sendiri terjerat kasus ekspor minyak goreng.
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220422072155-37-333813/bos-bappebti-terseret-kasus-migor-bursa-kripto-mundur
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220420122718-92-787162/melihat-harta-kekayaan-dirjen-kemendag-indrasari-wisnu-wardhana

Saya kurang tau soal ini, barusan baca beritanya disini malah Bappebti seperti mencari cari alasan atas ketidak kompetenannya, Binomo masih bisa di akses setelah di blokir ini maksudnya gimana? apakah bisa di akses menggunakan VPN? saya kira mereka sudah berkordinasi dengan menkominfo soal pemblokirannya hanya saja kalo bicara soal bisa di ases menggunakan VPN mereka memang tidak bisa berbuat banyak.

[Husna QA]

Saya kurang tau soal ini, barusan baca beritanya disini malah Bappebti seperti mencari cari alasan atas ketidak kompetenannya, Binomo masih bisa di akses setelah di blokir ini maksudnya gimana? apakah bisa di akses menggunakan VPN? saya kira mereka sudah berkordinasi dengan menkominfo soal pemblokirannya hanya saja kalo bicara soal bisa di ases menggunakan VPN mereka memang tidak bisa berbuat banyak.

Mungkin koordinasi antar dua lembaga tersebut (Bappebti dan Kementerian Kominfo) masih "belum berjalan baik". Kalau secara normal sudah tidak bisa diakses, tapi muncul lagi website lain, berarti memang lembaga tersebut mesti lebih sigap lagi. Sementara kalau user sengaja mengaksesnya dengan menggunakan VPN artinya memang ada unsur "maksa" meskipun sudah diperingatkan berupa pemblokiran ketika dibuka secara normal.